02 draf perjanjian kerja untuk waktu tertentu (pkwt)

PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU Nomor: __________________ PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU (“Perjanjian”) ini dibuat pada hari ini, ________ tanggal __ _______ ______, di _____________, oleh dan diantara: 1.

_____________________ (nama Direktur), dalam hal ini bertindak sebagai Direktur, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang untuk mewakili PT. _______________________, suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor __ yang dibuat di hadapan Notaris _________, S.H. tanggal __ ____________ _______, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusannya tanggal __ __________ _____ Nomor: __________________, berkedudukan di _________________________________________________________, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai “PERUSAHAAN”;

2.

_______________________ (nama karyawan), bertempat tinggal di _____________________________________________, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ______________, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai “KARYAWAN”.

PERUSAHAAN dan KARYAWAN secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “PARA PIHAK”. PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1.

Bahwa, PERUSAHAAN adalah sebuah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang ___________________________;

2.

Bahwa, untuk melaksanakan kegiatan usahanya tersebut, PERUSAHAAN membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang __________________________ untuk melaksanakan proyek ______________________________;

3.

Bahwa, KARYAWAN memiliki keahlian dibidang __________________;

4.

Bahwa, PERUSAHAAN dalam rangka menjalankan proyek tersebut bermaksud untuk mempekerjakan KARYAWAN sebagai karyawan tidak tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu yang ketentuan-ketentuan dan syaratsyaratnya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, dan KARYAWAN telah sepakat untuk bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu tersebut bagi PERUSAHAAN.

PARA PIHAK sepakat bahwa pembuatan perjanjian ini tunduk sepenuhnya kepada seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan oleh karenanya PARA PIHAK tidak akan mengesampingkan salah satu bagian maupun pasal yang telah dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena dapat berakibat tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya, untuk maksud tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman

Pasal 1 Kesepakatan Kerja Untuk Waktu Tertentu (1)

PERUSAHAAN dengan ini sepakat untuk mempekerjakan KARYAWAN sebagai karyawan tidak tetap sebagaimana KARYAWAN dengan ini juga sepakat untuk bekerja bagi PERUSAHAAN sebagai karyawan tidak tetap dalam suatu hubungan kerja berdasarkan waktu tertantu;

(2)

Jangka waktu tertentu dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah untuk selama ___ (________________) tahun;

(3)

Selain terikat pada peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan, Perjanjian ini juga terikat pada Peraturan Perusahaan PT. ______________________ (“Peraturan Perusahaan”) dengan syarat selama dinyatakan secara tegas.

Pasal 3 Hak dan Kewajiban PARA PIHAK

(1)

(2)

Hak dan Kewajiban PERUSAHAAN a.

PERUSAHAAN berhak untuk menerima hasil pekerjaan dari KARYAWAN dengan Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Perjanjian ini;

b.

PERUSAHAAN berhak untuk membuat Keputusan Perusahaan dalam rangka melaksanakan Perjanjian ini;

c.

PERUSAHAAN berkewajiban untuk memberikan remunerasi kepada KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Perjanjian ini.

Hak dan Kewajiban KARYAWAN a.

KARYAWAN berhak untuk menerima remunerasi dari PERUSAHAAN dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Perjanjian ini;

b.

KARYAWAN berkewajiban untuk melaksanakan Ruang Lingkup Pekerjaan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Perjanjian ini.

Pasal 4 Ruang Lingkup Pekerjaan

(1)

KARYAWAN berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan dalam sebuah proyek yang dilaksanakan oleh PERUSAHAAN yaitu yang berupa proyek ______________________________________________________________________ (“Proyek”);

(2)

Ruang lingkup pekerjaan KARYAWAN dalam Proyek meliputi pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut: a.

Jabatan

: _________________________;

b.

Departemen

: _________________________;

c.

Divisi

: _________________________;

d.

Tugas Pokok

: ______________________________________;

e.

Deskripsi Pekerjaan

: _________________________________________________________.

Halaman 2 dari 5 halaman

(“Ruang Lingkup Pekerjaan”) (3)

Selain melakukan Pekerjaan berdasarkan Ruang Lingkup Pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, KARYAWAN juga sepakat untuk melaksanakan pekerjaan tambahan diluar Ruang Lingkup Pekerjaan tersebut yang ditugaskan oleh PERUSAHAAN sepanjang untuk kepentingan Ruang Lingkup Pekerjaan tersebut; Pasal 5 Jangka Waktu Kerja

(1)

Hubungan Kerja antara KARYAWAN dan PERUSAHAAN sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini berlaku untuk selama jangka waktu ___ (________________) tahun, yaitu dimulai pada tanggal __ ___________ _____ sampai dengan tanggal __ _______________ _____ (“Jangka Waktu Kerja”);

(2)

Jangka Waktu Kerja secara hukum berakhir dalam hal:

(3)

a.

Telah habisnya Jangka Waktu Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini;

b.

KARYAWAN diberhentikan oleh PERUSAHAAN dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);

c.

KARYAWAN mengajukan pengunduran diri sebagai KARYAWAN;

d.

PERUSAHAAN mengangkat KARYAWAN menjadi Karyawan Tetap berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat oleh PERUSAHAAN, dan oleh karenanya hubungan kerja antara PERUSAHAAN berubah menjadi hubungan kerja dengan waktu tidak tertentu.

Jangka Waktu Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a.

Dalam 1 (satu) bulan waktu kerja KARYAWAN dimulai pada tanggal 1 (satu) dan berakhir pada tanggal terakhir bulan berjalan;

b.

Dalam 1 (satu) minggu waktu kerja KARYAWAN adalah 40 (empat puluh) jam yang berlangsung dari hari Senin sampai dengan hari Jum’at;

c.

Dalam 1 (satu) hari waktu kerja KARYAWAN ditentukan sebagai berikut: a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis dimulai pukul 08.00 (delapan nol nol) sampai dengan pukul 17.00 (tujuh belas nol nol); b. Hari Jum’at dimulai pukul 08.00 (delapan nol nol) sampai dengan pukul 17.30 (tujuh belas tiga puluh).

(4)

(5)

KARYAWAN berhak untuk memperoleh waktu istirahat kerja dengan ketentuan sebagai berikut: a.

Waktu istirahat kerja hari Senin sampai dengan hari Kamis adalah pukul 12.00 (dua belas nol nol) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas nol nol);

b.

Waktu istirahat kerja hari Jum’at adalah pukul 11.30 (sebelas tiga puluh) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas nol nol).

KARYAWAN berhak untuk memperoleh waktu cuti kerja dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perusahaan;

Halaman 3 dari 5 halaman

(6)

Dalam hal diperlukan, PERUSAHAAN dapat menugaskan KARYAWAN untuk bekerja diluar waktu kerja tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dan huruf c Pasal ini dengan ketentuan sepanjang untuk kepentingan Ruang Lingkup Pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian ini dengan memperoleh Upah Lembur yang besarnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan perusahaan.

Pasal 6 Remunerasi Dan Tunjangan (1)

KARYAWAN berhak untuk memperoleh Gaji Pokok dari PERUSAHAAN sebesar Rp. _______________ (_______________________ rupiah) per-bulan yang pembayarannya wajib dilakukan oleh PERUSAHAAN kepada KARYAWAN selambat-lambatnya pada setiap tanggal terakhir bulan berjalan;

(2)

KARYAWAN berhak untuk memperoleh Uang Makan dan Transportasi Harian yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Perusahaan;

(3)

KARYAWAN berhak untuk memperoleh tunjangan dinas luar kota yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Perusahaan;

(4)

KARYAWAN berhak untuk memperoleh Fasilitas Kesejahteraan yang berupa Bantuan Pengobatan, Bantuan Melahirkan, Bantuan Kaca Mata, Bantuan Perkawinan, Bantuan Kematian, Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) oleh PERUSAHAAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan.

Pasal 7 Berakhirnya Perjanjian

(1)

PERUSAHAAN berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dalam hal: a. b. c. d.

e. f. g. h.

KARYAWAN menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana; KARYAWAN meminum minuman keras dan/atau menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya selama Waktu Kerja di lingkungan PERUSAHAAN; KARYAWAN melakukan penganiayaan dan/atau bentuk kekerasan lainnya terhadap sesama Karyawan di lingkungan PERUSAHAAN; KARYAWAN melakukan penggelapan terhadap barang-barang dan/atau uang milik PERUSAHAAN yang untuk hal tersebut cukup dibuktikan dengan adanya Laporan Polisi atas dugaan penggelapan tersebut dan/atau pengakuan tertulis yang dibuat oleh KARYAWAN sendiri; KARYAWAN melakukan perbuatan yang merugikan PERUSAHAAN; KARYAWAN melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik PERUSAHAAN; KARYAWAN membocorkan rahasia PERUSAHAAN yang seharusnya dijaga dengan baik oleh KARYAWAN kecuali demi kepentingan Negara; Perbuatan-perbuatan lainnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perusahaan.

Halaman 4 dari 5 halaman

(2)

Dalam hal PERUSAHAAN mengakhiri perjanjian ini secara sepihak dengan alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, PERUSAHAAN tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau hak-hak lainnya kepada KARYAWAN;

(3)

Dalam hal KARYAWAN mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dan/atau melakukan pengunduran diri sebagai KARYAWAN, maka KARYAWAN berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada PERUSAHAAN sebesar sisa Gaji Pokok atas sisa waktu kerja yang masih harus dilaksanakan oleh KARYAWAN.

Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan (1)

Dalam hal timbul perselisihan diantara PARA PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan;

(2)

Dalam hal penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui mediasi dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator;

(3)

Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui mediasi tidak juga dapat menyelesaikan perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, PARA PIHAK masing-masing memperoleh satu rangkap yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA (______________________________)

Halaman 5 dari 5 halaman

PIHAK KEDUA (_______________________________)