LAPORAN AKHIR STUDIO PERENCANAAN KOTA KECAMATAN JUNREJO BATU KELOMPOK 01

LAPORAN AKHIR

STUDIO PERENCANAAN KOTA KECAMATAN JUNREJO

Pembimbing :

Zulkfli Sani S.T

PROGRAM STUDI STUDIO PERENCANAAN KOTA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UPBJJ-UT MALANG 2022

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa selalu memberikan kemudahan dan keberkahan sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Proposal Teknis

Studio Proses Perencanaan dengan judul “Proposal Teknis Studio Perencanaan Kota

Studi Kasus Kecamatan Junrejo, Kota Batu” dengan sebaik-baiknya. Dalam menyelesaikan proposal ini tentunya tidak sedikit hambatan dan tantangan yang kami alami baik dalam pengumpulan data awal maupun pengerjaannya. Banyak pihak yang tentunya membantu kami dalam menyelesaikan laporan ini. Untuk itu, kami berterima kasih kepada:

1. Fanita Cahyaning Arie, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing Studio

Perencanaan Kota – UPBJJ-UT Malang yang telah memberikan ilmu, keterampilan, nasihat, dan wawasan selama proses penyusunan Proposal

Teknis Perencanaan Studio Kota ini.

2. Teman-teman Studio Perencanaan Kota – UPBJJ-UT Malang 2022.2 atas kerjasama, waktu, tenaga, dan dukungannya.

3. Serta, pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyelesaian Proposal Teknis ini.

Kami berharap Proposal Teknis ini dapat menjadi acuan dasar praktik Studio

Perencanaan Kota yang akan dilakukan. Tentunya kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam mengerjakan proposal ini terdapat banyak kekurangan, mengingat betapa minimnya pengetahuan dan kemampuan yang kami miliki.

Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik, masukan dan sasaran yang sifatnya membangun dari para pembaca sehingga kami dapat memperbaiki dan menyempurnakan Proposal Teknis ini. Kami mengharapkan Proposal Teknis ini dapat memberikan informasi dan manfaat serta inspirasi bagi pembaca.

Malang,09 November 2022

Kelompok

Tabel

Tabel

Tabel

Tabel

Tabel

Tabel 3.46 Industri Kecamatan Junrejo 2022

Tabel

Tabel

TABEL

Tabel 4.10 Kalsifikasi Topografi dan Kemiringan Lereng

Tabel 4.11 Klasifikasi Intesitas Hujan

Tabel 4.12 Analisis Curah Hujan Kecamatan Junrejo

Tabel 4.13 Sumber Daya Alam Zona Lindung Kecamatan Junrejo

Tabel 4.14 Sumber Daya Alam Zona Budidaya Kecamatan Junrejo

Tabel 4.15 SKL Morfologi Kecamatan Junrejo........................................................182

Tabel 4.16 SKL Kemudahan Dikerjakan Kecamatan Junrejo ........................................183

Tabel 4.17 SKL Kestabilan Lereng Kecamatan Junrejo

Tabel 4.18 SKL Kestabilan Pondasi Kecamatan Junrejo ............................................184

Tabel 4.19 SKL Ketersediaan Air Kecamatan Junrejo...............................................184

Tabel 4.20 SKL Drainase Kecamatan Junrejo ........................................................185

Tabel 4.21 SKL Lahan Erosi Kecamatan Junrejo .....................................................185

Tabel 4.22 SKL Pembuangan Limbah Kecamatan Junrejo..........................................186

Tabel 4.23 SKL Terhadap Bencana Alam Kecamatan Junrejo......................................186

Tabel 4.24 Kemampuan Lahan Kecamatan Junrejo .................................................187

Tabel 4.25 Faktor Pengurang Kawasan Potensial....................................................199

Tabel 4.26 Daya Dukung Lingkungan Kecamatan Junrejo ..........................................199

Tabel 4.27 Daya Tampung Kecamatan Junrejo Berdasarkan Desa/Kelurahan..................200

Tabel 4.28 Simpangan Guna Lahan Eksitting Dengan RTRW Kota Batu Berdasarkan ..........203

Tabel 4.29 Simpangan Guna Lahan Eksitting Dengan RTRW Kota Batu Berdasarkan ...........203

Tabel 4.30 Nilai Run off Kecamatan Junrejo.........................................................204

Tabel 4.31 Kepemilikan Lahan Kecamatan Junrejo ................................................206

Tabel 4.32 Lahan Tidak Dapat Dikembangkan .......................................................208

Tabel 4.33 Lahan Dapat Dikembangkan..............................................................211

Tabel 4.34 Pengembangan Lahan Kecamatan Junrejo.............................................214

Tabel 4.35 Data LSD & Non LSD Kecamatan Junrejo................................................216

Tabel 4.36 Perbandingan Luas Kawasan Pertanian & LSD Kota Batu .............................216

Tabel 4.37 Proyeksi Penduduk Kecamatan Junrejo .................................................220

Tabel 4.38 Proyeksi Penduduk Alami Kec.Junrejo 2022-2042 .....................................221

Tabel 4.39 Kepadatan Penduduk Per Desa Kecamatan Junrejo 2022.............................221

Tabel 4.40 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kecamatan Junrejo....................................222

Tabel 4.41 Pusat Sub Pusat Pelayanan Kota dan Lingkungan Kecamatan........................225

Tabel 4.42 Proyeksi Sarana Pendidikan 2022-2042 ..................................................234

Tabel 4.43 Proyeksi Sarana Kesehatan Kecamatan Junrejo........................................235

Tabel 4.44 Proyeksi Sarana Peribadatan Kecamatan Junrejo......................................235

Tabel 4.45 Proyeksi Sarana Perdagangan dan Jasa Kecamatan Junrejo .........................236

Tabel 4.46 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kecamatan Junrejo........................................237

Tabel 4.47 Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Junrejo...............................................238

Gambar 4.27 Kerajinan Tas dan Cobek Kecamatan Junrejo

Gambar 4.28 Desa Beji Kec. Junrejo Kota Batu 65326 ...........................................341

Gambar 4.29 Pola pemukiman yang ada di Kecamatan Junrejo dengan pola linier ............341

Gambar 6.1 Karakter Wilayah dan Potensi Wilayah Perencanaan.................................351

Gambar 6.2 Konsep Arahan Pengembangan Wilayah................................................352

Gambar 6.3 Konsep Arahan Pengembangan Wilayah Perencanaan Terhadap Bencana ........353

Gambar 6.4 Konsep Agro Center Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo.............................354

Gambar 6.5 Lokasi Agro Center Batu..................................................................354

DAFTAR PETA

BAB 1

Pendahuluan merupakan pengantar atau awal untuk membahas karya tulis ilmiah. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, kerangka berpikir, dan ruang lingkup.

1.1 Latar Belakang

Kota adalah suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai kepadatan penduduk tinggi, serta diwarnai oleh strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis (Prof. Bintarto (1983:36). Dalam hal inilah secara umum kota dapat dikatakan sebagai suatu tempat dimana konsentrasi penduduk lebih padat dari wilayah sekitarnya. Dalam konteks ruang, ota merupakan satu sistem yang tidak berdiri sendiri, karena secara internal kota merupakan satu kesatuan sistem kegiatan fungsional di dalamnya, sementara secara eksternal, kota dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Kota ditinjau dari aspek fisik merupakan kawasan terbangun yang terletak saling berdekatan/ terkonsentrasi, yang meluas dari pusatnya hingga ke wilayah pinggiran, atau wilayah geografis yang didominasi oleh struktur binaan.

Kawasan perkotaan sendiri merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Adapun dalam kawasan Perkotaan boleh jadi merupakan

aglomerasi kota (otonom) dengan kota-kota fungsional di wilayah sekitarnya yang

memiliki sifat kekotaan, dapat melebihi batas wilayah administrasi dari kota yang bersangkutan. Konsep pengembangan kawasan kota untuk menjadi Kota tumbuh baru

sebagai pusat kegiatan wilayah Kota, yang mana merupakan bentuk intervensi yang

dilakukan guna terwujudnya pemanfaatan ruang guna pengembangan kawasan Kota untuk menjadi Kota yang aman, nyaman dan produktif dan berkembang.

Konsep Pengembangan kawasan tumbuh dapat dijelaskan dengan menggambarkan keadaan fisik, seperti kondisi alam, topografi, social dan budaya seperti Demografi/penyebaran penduduk dan pemerataan ekonomi seperti terbangunnya pusat kegiatan komersial/perdagangan . Wilayah Perencanaan (Planning Region) adalah wilayah yang batasannya didasarkan secara fungsional dalam kaitannya dengan maksud perencanaan. Wilayah ini memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi (Boudeville dalam Glasson, 1978). Wilayah perencanaan dapat dilihat sebagai wilayah yang cukup besar untuk memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan penting dalam penyebaran penduduk dan kesempatan kerja, namun cukup kecil untuk memungkinkan persoalan-persoalan perencanaannya dapat dipandang sebagai suatu kesatuan.

Kecamatan Junrejo sebagai gerbang masuk menuju Kota Batu dimana

fungsinya sebagai Jalan Provinsi yang menghubungkan Karanglo – Batu, yakni

Jalan Raya Karangploso, Jalan Raya Pendem, Jalan Raya Batu, Jalan Patimura, Jalan Gajahmada, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Trunojoyo, Jalan Songgoriti (RTRW Kota Batu). Mengacu pada data potensi Kecamatan Junrejo, letak geografi dan topografi seluruh wilayah Kecamatan Junrejo termasuk daerah lereng / bukit. Luas kawasan Kecamatan Junrejo secara keseluruhan adalah sekitar 30,68 km2 atau sekitar 12.88 persen dari total luas Kota Batu dengan jumlah penduduknya 51734 jiwa . Kecamatan Junrejo terbagi menjadi 7 desa/ kelurahan, 19 dusun, 59 RW dan 246 RT. Sebagai daerah yang topografi wilayahnya perbukitan, Kecamatan Junrejo memiliki tempat yang stategis untuk akses ke kota Malang dan Kabupaten Malang, sehingga banyak bermunculan tempat-tempat wisata buatan seperti Jatim Park 3 dan Predator dengan begitu roda perekonomian di Kecamatan Junrejo semakin meningkat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka isu spasial yang dapat diangkat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi eksisting di Kecamatan Junrejo?

2. Bagaimana potensi dan masalah yang ada di Kecamatan Junrejo ?

3. Bagaimana struktur dan pola ruang di Kecamatan Junrejo?

4. Bagaimana konsep pengembangan wilayah yang ada di Kecamatan Junrejo ?

1.3 Tujuan

Tujuan dari kegiatan Studio Perencanaan Kota yang berlokasi di Kecamatan Junrejo, Kota Batu adalah untuk mewujudkan kecamatan Junrejo sebagai kota agrowisata yang berbasis ekonomi kreatif .

1.4 Sasaran

1. Teridentifikasinya kondisi eksisting di Kecamatan Junrejo

2. Teridentifikasinya potensi dan masalah yang ada di Kecamatan Junrejo

3. Teridentifikasinya struktur dan pola ruang di Kecamatan Junrejo

4. Menyusun konsep pengembangan wilayah yang ada di Kecamatan Junrejo

1.5 Kerangka Berpikir

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir Kelompok 01

1.6 Ruang Lingkup

Dalam perencanaan wilayah dan kota yang digunakan sebagai pembahasan dalam penyusunan Proposal Teknis Studio Proses Perencanaan mencakup 2 (dua) macam, yaitu ruang lingkup wilayah dan materi. Ruang lingkup wilayah merupakan lingkup identifikasi dan analisis keruangan sebagai objek wilayah studi

1.6.1 Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi dalam kegiatan ini adalah membahas mengenai proses perencanaan yang berupa serangkaian tahapan atau tindakan perencanaan, yang ditinjau dari berbagai aspek yaitu:

1. Tinjauan Kebijakan, merupakan arahan peraturan yang digunakan untuk dasar rencana dalam melaksanakan suatu perencanaan. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)

Permen ATR - BPN Nomor 14 Tahun 2021

2. Fisik Dasar

Klimatologi, merupakan pembahasan mengenai curah hujan

Topografi, merupakan pembahasan mengenai kemiringan lereng

Geologi, merupakan pembahasan mengenai jenis tanah

Hidrologi, merupakan pembahasan mengenai kondisi sungai, wilayah genangan, kondisi drainase, serta kondisi air tanah

3. Fisik Binaan, merupakan pembahasan tentang tata guna lahan Sarana

Pendidikan, membahas tentang jenis pendidikan seperti TK, SD, SMP, SMK dsb yang berada di Kecamatan Junrejo

Kesehatan, mengetahui tentang jenis persebaran kesehatan seperti puskesmas, praktek dokter di Kecamatan Junrejo

Peribadatan, mengetahui tentang jenis persebaran peribadatan seperti mushola, masjid, gereja dan pura di Kecamatan Junrejo

Perkantoran, mengetahui tentang jenis persebaran perkantoran seperti kantor kecamatan, kantor desa dsb.

Perhankam, mengetahui tentang jenis persebaran kantor pertahanan dan keamanan.

Perdagangan & Jasa, mengetahui tentang jenis persebaran perdagangan dan jasa.

Pariwisata, mengetahui tentang jenis persebaran tempat olahraga & rekreasi.

RTH mengetahui tentang sebaran RTH yang ada di Kecamatan Junrejo

Sosbud Mengetahui sebaran sarana kebudayaan yang ad di Kecamatan

Junrejo

4. Prasarana

Jaringan Jalan, membahas tentang persebaran jaringan jalan yang berada di wilayah Kecamatan Junrejo

Jaringan Listrik, membahas tentang persebaran jaringan listrik yang berada di wilayah Kecamatan Junrejo

Jaringan Telekomunikasi, membahas tentang persebaran jaringan telematika dan telepon yang berada di wilayah Kecamatan Junrejo

Jaringan Air Bersih, membahasan tentang kondisi eksisting air bersih, sumber air, serta ketersediaan air bersih yang berada di wilayah Kecamatan Junrejo

Jaringan Limbah, membahas tentang jalur pembuangan limbah rumah tangga dan limbah industri

Jaringan Drainase, membahas tentang kondisi eksisting drainase, dan jalur pembuangan saluran yang berada di wilayah Kecamatan Junrejo

Jaringan Irigasi, membahas tentang kondisi eksisting irigasi, dan jalur perairan ke daerah pertanian yang berada di wilayah Kecamatan Junrejo

Jaringan Persampahan, membahas tentang moda pembuangan sampah, jalur pembuangan sampah, dan jadwal pengangkutan yang berada di wilayah Kecamatan Junrejo

5. Kependudukan

Membahas tentang data jumlah penduduk 5 tahun terakhir, kepadatan penduduk, jenis kelamin, kelompok umur, tingkat pendidikan, agama, kewarganegaraan, mortalitas natalitas dan jenis mata pencaharian.

6. Perekonomian

Mata Pencaharian, Membahas tentang jenis aktivitas ekonomi seperti : pertanian, perkebunan,holtikultura,tanaman hias,peternakan,industri,dan pariwsata

Komoditas, membahas tentang komoditas unggulan yang berada di Kecamatan Junrejo seperti produk-produk olahan sayuran, Industri, membahas tentang jenis industri yang berada di Kecamatan Junrejo.

Pariwisata, membahas tentang jenis pariwisata yang berada di Keacamatan Junrejo.

7. Kelembagaan

Formal, membahas tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana Bentuk dan Operasional Kelembagaan

Nonformal, membahas tentang organisasi sosial seperti karang taruna, PKK dsb.

8. Sosial Budaya

Membahas tentang kelompok masyarakat adat istiadat, kearifan lokal dan keagamaan yang berada di Kecamatan Junrejo.

9. Rawan Bencana

Membahas tentang jenis rawan bencana yang berada di Kecamatan

Junreo seperti; Bencana Banjir,Bencana Tanah Longosr,Bencana Gempa

Bumi,Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Bencana Banjir Bnadang.

10. Rencana Struktur Wilayah Perencanaan

a. Pusat Kegiatan Diwilayah Kecamatan Junrejo

b. Sistem Jaringan Prasarana

11. Rencana Pola Ruang Wilayah Perencanaan

a. Kawasan peruntukan lindung

b. Kawasan peruntukan budidaya

12.Konsep pengembangan Kawasan Perencanaan

a. Menentukan pusat dan sub pusat wilayah Kecamatan Junrejo

b. Merencanakan konsep perkotaan agrowisata berbasis ekonomi kreatif

1.6.2 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah studi yaitu Kecamatan Junrejo Kecamatan Junrejo

sebagai pintu masuk menuju Kota Batu memiliki peran vital dan strategis. Walau

wilayah Kecamatan Junrejo tidak seluas kedua kecamatan yang lain, peran kecamatan ini tidak bisa diabaikan, apalagi mengingat posisinya sebagai penghubung dengan wilayah Malang dan sekitarnya.

Mengacu pada data potensi Kecamatan Junrejo, letak geografi dan topografi

seluruh wilayah Kecamatan Junrejo termasuk daerah lereng / bukit. Luas kawasan

Kecamatan Junrejo secara keseluruhan adalah sekitar 3.068,2 Ha atau sekitar 12.88

persen dari total luas Kota Batu. Sebagai daerah yang topografi wilayahnya perbukitan,

Kecamatan Junrejo memiliki tempat yang stategis untuk akses ke kota Malang dan Kabupaten Malang, sehingga banyak bermunculan tempat-tempat wisata buatan seperti

Jatim Park 3 dan Predator dengan begitu roda perekonomian di Kecamatan Junrejo

semakin meningkat. Pada tahun 2020, Kecamatan Junrejo terbagi habis menjadi 7 desa/ kelurahan, 19 dusun, 59 RW dan 246 RT. Berikut Luas Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Junrejo.

Batas-batas wilayah Administratif Kecamatan Junrejo sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Bumiaji,Kota Batu

Sebelah Timur : Kecamatan Karangploso,Singosari ,Kabupaten Malang

Sebelah Selatan : Kecamatan Dau,Kabupaten Malang

Sebelah Barat : Kecamatan Batu,Kota Batu

Tabel 1.1 Desa/Kelurahan Pada Kecamatan Junrejo

BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN DAN TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak .Sedangkan Tinjaun pustaka adalah bab dalam karya tulis ilmiah yang menerangkan tentang teori-teori yang digunakan.

2.1 Tinjauan Kebijakan

Tinjauan Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak .Berikut ini merupakan tinjaun kebijakan yang dipakai dalam laporan studio perencanaan kota kecamtan junrejo.

2.1.1 RTRW Kota Batu 2011-2030

BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG

Pasal 14

1. BWK II dengan cakupan wilayah meliputi Kecamatan Junrejo dengan pusat pelayanan di Desa Junrejo;

2. BWK II sebagai wilayah utama pengembangan permukiman kota dan dilengkapi dengan pusat pelayanan kesehatan skala kota dan regional, kawasan pendidikan tinggi dan kawasan pendukung perkantoran pemerintahan dan swasta;

Pasal 16

1. Sub Pusat pelayanan Kota di BWK II terdapat di Desa Junrejo Kecamatan Junrejo, memiliki fungsi sebagai: sub pusat pelayanan pemerintahan skala

kecamatan dan atau pendukung pemerintahan kota, pusat pelayanan pendidikan tinggi, dan sebagai pusat perdagangan kecamatan;

Pasal 20

1. Jalan Provinsi sebagai jalan kolektor primer meliputi ruas jalan Karanglo –Batu, yakni Jalan Raya Karangploso, Jalan Raya Pendem, Jalan Raya Batu, Jalan Patimura, Jalan Gajahmada, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Trunojoyo, Jalan Songgoriti.

2. Peningkatan kondisi jaringan jalan kolektor sekunder meliputi:

a. Jaringan jalan ruas Dau - Pendem - Junrejo – Tlekung - Oro-oro Ombo –Pesanggrahan merupakan jalan lingkar selatan;

b. Jaringan jalan ruas Karangploso – Giripurno – Bumiaji – Sidomulyo merupakan jalan lingkar utara; dan

c. Jaringan jalan ruas Pacet - Sumber Brantas – Punten – Sidomulyo – Sisir

3. Pembangunan jalan baru sebagai jalan alternatif dengan memprioritaskan pembuatan jalan antar Kecamatan/Desa meliputi:

a. Jalan yang menghubungkan Desa Torongrejo – Desa Bumiaji;

b. Jalan yang menghubungkan Desa Beji – Desa Torongrejo;

c. Jalan yang menghubungkan Desa Junrejo – Desa Oro-oro Ombo;

d. Jalan yang menghubungkan Desa Sumberejo – Desa Sidomulyo;

e. Jalan yang menghubungkan Desa Songgokerto – Desa Sumberejo – Desa Gunungsari - Desa Punten.

Pasal 21

1. Halte untuk angkutan umum di rencanakan terdapat di Desa Tulungrejo, Desa Punten, Kelurahan Songgokerto, Desa Junrejo, Desa Oro-oro Ombo

Pasal 22

1. Jaringan listrik SUTT di Kota Batu yaitu jalur SUTT yang melintasi Desa Pesanggrahan, Kelurahan Ngaglik, Kelurahan Sisir, Kelurahan Temas, Desa Beji, Desa Mojorejo, dan Desa Pendem.

Pasal 23

1. Pengembangan stasiun pemancar televisi di Kota Batu di arahkan pada Desa Oro-oro Ombo dan Desa Tlekung.

Pasal 26

1. Pengembangan sistem penyediaan air minum dengan system distribusi jaringan perpipaan meliputi Kelurahan Temas, Kelurahan Ngaglik, Kelurahan Sisir, Desa Punten, Desa Gunungsari, Desa Bulukerto, Desa Sidomulyo, Desa Bumiaji, Desa Pandanrejo, Desa Giripurno, Desa Sumberejo, Kelurahan Songgokerto, Desa Pesanggrahan, Desa Oror-oro Ombo, Desa Tlekung, Desa Beji, Desa Torongrejo, Desa Junrejo, Kelurahan Dadaprejo.

Pasal 28

1. Rencana pengembangan lokasi tempat pemrosesan akhir meliputi tempat pemrosesan akhir Tlekung di Desa Tlekung Kecamatan Junrejo dan tempat pemrosesan akhir Sebrang Bendo di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji dengan teknologi pengkomposan sampah organik, teknologi daur ulang sampah non organik, serta sanitary landfill.

Pasal 31

1. Angkutan utama dikembangkan bus antar kota dengan pusat pengembangan sistem angkutan utama di Terminal Tipe B Desa Giripurno, Terminal Tipe C di Kelurahan Temas dan Desa Junrejo;

2. Angkutan barang hasil produksi pertanian, dari pusat kegiatan pertanian di Kecamatan Bumiaji menuju ke pusat perdagangan regional pasar agrobisnis di Desa Giripurno, pasar tradisional di Desa Punten, Desa Tulungrejo, dan Desa Junrejo, maupun ke pasar desa/kelurahan; Angkutan barang hasil agroindustri di Kecamatan Bumiaji dan industri kerajinan di Desa Junrejo dan Desa Dadaprejo ke pusat distribusi pasar wisata dan pasar seni di Desa Orooro Ombo dan Kelurahan Songgokerto; dan

3. Terminal Tipe C di Kelurahan Temas dan Desa Junrejo dengan Terminal Tipe B di Desa Giripurno;

BAB VI RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Pasal 35

1. hutan lindung di Kecamatan Junrejo, meliputi Desa Tlekung (Gunung Panderman).

Pasal 38

1. Lokasi mata air yang dimanfaatkan sebagai sumber air bersih PDAM, meliputi:

a. mata air Darmi melayani Desa Oro – oro Ombo, Kelurahan Ngaglik dan Kelurahan Temas

b. mata Air Banyuning melayani Desa Beji, Kelurahan Ngaglik, Kelurahan Sisir dan Kelurahan Temas

c. mata air Gemulo melayani Desa Sidomulyo, Kelurahan Sisir, Desa

Pandanrejo, Desa Torongrejo, Desa Beji, Kelurahan Temas dan Desa Mojorejo

d. mata air Torong Belok melayani Kelurahan Songgokerto dan Desa

Pesanggrahan

e. mata air Kasinan melayani Desa Pesanggrahan

f. mata air Ngesong 1 dan 2 melayani Desa Sumberejo dan Jl.Panglima

Sudirman

g. Sumber Cemoro Kandang melayani sekitar perumahan Panderman Hill

Pasal 40

1. Ruang terbuka hijau untuk taman kecamatan di wilayah Kota seluas kurang

lebih 7 Ha terdapat di Desa Junrejo, Kelurahan Ngaglik, dan Desa Bumiaji;

a. Hutan kota dengan lokasi pengembangan meliputi:

b. hutan kota di Desa Oro-oro Ombo

c. hutan kota di Desa Tlekung

d. hutan kota di kawasan wisata

e. hutan kota di daerah resapan air

Pasal 48

1. Perumahan dengan kepadatan sedang meliputi :

a. perumahan real estate di wilayah Kota Batu terdapat di Desa Sidomulyo, Desa Sumberejo, Kelurahan Songgokerto, Desa Junrejo, Desa Oro-oro Ombo, Kelurahan Dadaprejo, Desa Pandanrejo, dan Kelurahan Sisir, Desa Torongrejo, Desa Pendem, Desa Mojorejo,

b. Desa Beji dan Desa Junrejo.

c. perumahan wisata terdapat di Desa Punten, Desa Tulungrejo untuk pengembangan konsep wisata hidup bersama masyarakat petani, dan

Kelurahan Songgokerto, Desa Oro-oro Ombo untuk pemusatan penyediaan villa bagi para wisatawan.

Pasal 49

1. Pasar seni kerajinan, tanaman hias, hewan memusat di Kelurahan Dadaprejo, Desa Mojorejo dan Desa Junrejo,

2. Pasar burung diarahkan di Desa Beji, Pasar tanaman hias di arahkan di Desa Sidomulyo dan Desa Punten.

3. Pasar tradisional di Desa Punten, Tulungrejo Kecamatan Bumiaji, dan Desa Junrejo Kecamatan Junrejo.

4. Pasar hewan di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo.

Pasal 50

1. Kawasan Perkantoran Pemerintah di Desa Junrejo, didalamnya terdapat fasilitas Kantor DPRD Kota Batu dan Polres Kota Batu;

2. Rencana pelayanan umum meliputi:

a. Kawasan pendidikan meliputi pendidikan gratis di Desa Bumiaji dan pendidikan tinggi di Desa Junrejo;

b. Kawasan pelayanan kesehatan meliputi fasilitas kesehatan skala internasional di Desa Tlekung;

c. Penyediaan fasilitas peribadatan pada pusat-pusat lingkungan;

d. Penyediaan fasilitas balai pertemuan dan gedung serbaguna terdapat dalam lingkungan permukiman.

Pasal 52

1. Kelompok agroindustri dan industri kimia diarahkan di Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji dan Desa Beji Kecamatan Junrejo dengan hasil industri berupa pengolahan susu perah

2. dan hasil produksi pertanian.

3. Kelompok industri Kecil dan rumah tangga tersebar di Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji

4. Persebaran kegiatan industri kecil meliputi:

a. Kecamatan Batu terdapat di Kelurahan Temas, Kelurahan Songgokerto serta Desa Pesanggrahan.

b. Kecamatan Junrejo terdapat di Desa Pendem, Desa Torongrejo, Desa Mojorejo, Desa Junrejo, serta Desa Beji.

c. Kecamatan Bumiaji terdapat di Desa Pandanrejo, Desa Punten, Desa Tulungrejo, Desa Bumiaji serta Desa Bulukerto.

Pasal 56

1. Lokasi pengembangan sektor informal, meliputi :

a. Koridor pedagang bunga di Desa Sidomulyo, buah di Desa Beji dan sayuran di Songgoriti Kelurahan Songgokerto;

b. Koridor produk kerajinan dan suvernir di Desa Oro-oro Ombo, Desa Beji, Desa Junrejo dan Kelurahan Songgokerto; dan

c. Lokasi kegiatan pedagang makanan, minuman dan pakaian di sekitar alun – alun Kota Batu

Pasal 58

1. Kawasan pertanian tanaman hias di Desa Sidomulyo, Desa Sumberejo, Desa Punten, Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Desa Bumiaji, Desa Pandarejo, Desa Bulukerto, Desa Gunungsari dan Desa dan Kelurahan Dadaprejo;

2. Kawasan pengembangan tanaman apel di Dusun Junggo, Desa Tulungrejo, Desa Bumiaji, Desa Bulukerto, Desa Pandanrejo, Desa Sumbergondo, Desa Gunungsari, Desa Giripurno dan Desa Tlekung;

3. Kawasan pengembangan tanaman jeruk di Desa Tlekung, Desa Oro-oro Ombo, dan Desa Bumiaji;

4. Kawasan pengembangan buah alpukat di Desa Tlekung dan Desa Torongrejo.

5. Kawasan tanaman pangan komoditas palawija terdapat di Desa Torongrejo dan Desa Pendem Kecamatan Junrejo

6. Peternakan sapi potong meliputi Desa Gunung sari, Desa Giripurno, Desa Junrejo, Desa Torongrejo, Desa Beji dan Desa Mojorejo.

7. Peternakan sapi perah meliputi Desa Oro-oro Ombo, Desa Pesanggrahan, Desa Gunungsari dan Desa Tlekung.

8. Peternakan kambing di Desa Tulungrejo, Pandanrejo, Giripurno, Desa Oro-oro Ombo, Desa Torongrejo, Desa Mojorejo dan Tlekung.

9. Peternakan kelinci di Desa Punten, Desa Bulukerto, Desa Bumiaji, Desa Gunungsari, dan Desa Junrejo.

10. Peternakan ayam buras di Desa Tlengkung, Desa Junrejo, Desa Pendem, Desa Punten, Desa Bulukerto, Desa Giripurno, Kelurahan Temas, Desa Pesanggrahan, dan Desa Oro-oro Ombo.

11. Peternakan ayam petelur di kelurahan Ngaglik dan Kelurahan Temas, Desa Giripurno dan Desa Junrejo.

12. Peternakan ayam pedaging di Desa Pesanggrahan, Desa Orooro Ombo, dan Desa Junrejo

13. Peternakan itik di Kelurahan Temas dan Desa Beji .

BAB VII PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)

Pasal 60

1. Kawasan tanaman pangan yang terdapat di Desa Pendem, Desa Torongrejo, Desa Giripurno, Desa Pandanrejo, Desa Beji, Desa Mojorejo, Desa Junrejo, Desa Dadaprejo, Kelurahan Sisir, Kelurahan Temas di tetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) seluas

1.252 Ha.

BAB VIII PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 62

1. Agrowisata Perkebunan apel di Desa Bumiaji dan sebagian terdapat di Desa Tlengkung serta perkebunan jeruk memusat di Desa Tlengkung dan Desa Oro-oro Ombo dengan terdapatnya pusat penelitian jeruk Balitjestro.

Pasal 63

1. Sub sektor tanaman holtikultura sayur mayur terdapat di Desa Tulungrejo, Desa Sumberbrantas, Desa Gunungsari, Desa Punten, Desa Sumbergondo, Desa Oro-oro Ombo, Desa Pesanggrahan, Kelurahan songgokerto, dan Desa Junrejo;

2. Sub sektor perkebunan buah-buahan meliputi perkebunan apel memusat di Kecamatan Bumiaji dan sebagian terdapat di Desa Tlekung Kecamatan Junrejo, perkebunan jeruk memusat di, Desa Tlekung Desa Bumiaji, Desa Oro-oro Ombo dan, dengan terdapatnya pusat penelitian jeruk Balitjestro, dan perkebunan alpukat terdapat di Desa Tlengkung dan Desa Torongrejo, perkebunan buah kesemek di Desa Tulungrejo, Desa Sumberbrantas, dan Perkebunan Strawberry di Desa Pandanrejo;

3. Sub sektor tanaman hias terdapat di Desa Sidomulyo, Desa Punten, Desa Tulungrejo, Desa Sumberejo, Desa Sumbergondo, Desa Bumiaji, Desa

Pandanrejo, Desa Bulukerto,Desa Gunungsari, Desa Giripurno dan Kelurahan Dadaprejo.

Pasal 64

1. Kawasan hutan lindung pada Gunung Anjasmoro, Kembar, Rawung, Jeruk, Kerubung, Arjuno, Preteng, sebagian wilayah Desa Punten, Desa Bulukerto, Desa Gunungsari dan Desa Giripurno, Gunung Panderman, Bokong, Punuk Sapi, sebagian wilayah kelurahan Songgokerto, Gunung Banyak, Kitiran dan sebagian wilayah Desa Tlekung.

2.1.2 Permen ATR/BPN NO 14 Tahun 2021

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.Sedangkan Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Klasifikasi turunan unsur RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota adalah informasi yang memuat unsur rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang berdasarkan masing-masing skala penyusunan RTRW Ketentuan Simbolisasi Peta RDTR Kabupaten/Kota terbagi atas rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, ketentuan tambahan, dan ketentuan khusus. Ketentuan khusus yang memiliki isian, dapat mengikuti simbolisasi yang telah dibuat, untuk ketentuan khusus yang tidak memiliki isian, boleh menggunakan ketentuan simbolisasi pada sektor terkait. Tabel Atribut peta rencana Struktur Ruang pada RTRW Provinsi memuat sistem jaringan dan sarana prasarana yang disusun dengan format tertentu berisikan paling sedikit informasi mengenai nama objek, orde 1, orde 2, orde 3, jenis rencana Struktur Ruang, status jaringan infrastruktur, catatan, dan sumber data.

2.1.3 Tinjauan Pustaka

Tinjaun pustaka adalah bab dalam karya tulis ilmiah yang menerangkan tentang teori-teori yang digunakan,berikut ini merupakan tinjauan Pustaka dari laporan studio perncanaan kota kecamatan junrejo.

2.1.3.1 Pengertian perencanaan

Menurut Witson, perencanaan merupakan salah satu dari proses atau perubahan dari suatu keadaan dalam mencapai tujuan yang dimaksud oleh perencana

atau orang/badan yang di wakili oleh perencana tersebut. Perencanaan itu sendiri dapat meliputi analisis, kebijakan dan rancangan. Ciri ciri pokok dari perencanaan secara umum dapat mecakup serangkaian tindakan yang berurutan , ditujukan pada pemecahan suatu persoalan di masa yang akan datang dan diwujudkan sebagai konsep dalam sejumlah tahapan.1

Kota merupakan wilayah yang secara administratif dibatasi oleh batas administratif yang berdasarkan peraturan perundang undangan (Daluarti, 2009). Di dalam suatu kota atau wilayah terdapat sistem kota kota yang mencakup hubungan antar kota dalam suatu wilayah yang terbentuk dari kegiatan mobilitas ( input) dan dari elemen elemen penyusun aktivitas (output) (Harapan, 2005). Sedangkan perencanaan kota sendiri merupakan perencanaan fisik yang tepadu sehingga mencakup aspek aspek kompleks seperti sosial budaya, ekonomi, da politik dalam satu kesatuan wilayah fisik (Wikantiyoso, 2004).2

2.1.3.2 Aspek Fisik Dasar

Leveson (1980), mengungkapkan bahwa aspek lingkungan fisik merupakan bagian dari lingkup spasial dari wilayah kota yang terdiri atas morfologi, karakteristik tanah dan batuan, stratigrafi, struktur geologi, sumber daya mineral dan air serta kerentanan bencana alam. Aspek fisik dasar ini merupakan faktor yang sangat menentukan dalam mnentukan kemampuan suatu lahan.3

A. Administratif

Batas wilayah administrasi merupakan salah satu komponen pembagi kewenangan dan urusan untuk mewujudkan tertib administrasi daerah otonom dan juga desa (Menurut Lulus Hidayatno; Fahrul Hidayat).4

B. Penggunaan Lahan

Lahan (land) merupakan suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di atas

1 DR. Taufiurokhman, S.Sos., M.Si. (2008), “Konsep Dan Kajian Ilmu Perencanaan”, hal 4.

2 Dr. S. Djuni Prihatin, M.Si., dkk. (2019), “Aplikasi Teori Perencanaan Dari Konsep Ke Realita”. Hal 30 da 31.

3 Riyanto Anton (2003), “Kajian Kemampuan Lahan Untuk Arahan Kegiatan Permukiman Berdasarkan Aspek Fisik Dasar (Studi Kasus : Sub Wilayah Pembangunan I Kabupaten Cirebon)”, hal 40 dan 43.

4 Menurut Lulus Hidayatno; Fahrul Hidayat)

dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang; yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan di masa akan datang (Brinkman dan Smyth, 1973; Vink, 1975; dan FAO, 1976, dikutip dari Juhadi, 2007).5

C. Curah Hujan

Curah hujan merupakan ketinggian air hujan yang jatuh pada tempat yang datar dengan asumsi tidak menguap, tidak meresap dan tidak mengalir. Menurut (Soegianto, 2010)6, curah hujan adalah jumlah air yang yang jatuh di permukaan tanah selama priode tertentu yang di ukur dengan satuan tinggi millimeter (mm) di atas permukaan horizontal. (Sasrodarsono, 2003)7 .

D. Suhu

Pengertian suhu adalah suatu ukuran dingin atau panasnya keadaan atau susuatu lainya. Satuan ukur dari suhu yang banyak di gunakan di indonesia adalah (derajat celcius). Sementara satuan ukur yang banyak digunakan di luar negri adalah derajat fahrenheit. (Menurut Ir.Sarsinta : 2008).8

E. Kemiringan

Kemiringan lahan adalah perbedaan ketinggian tertentu pada relief yang ada pada suatu bentuk lahan. Penentuan kemiringan lahan rata-rata pada setiap kelompok pemetaan dapat dilakukan dengan membuat hubungan antara titik-titik.

Panjang satu garis menunjukkan kelerengan yang sama. Kemiringan lahan menunjukkan karakter daerah yang harus dipertimbangkan dalam arahan penggunaan lahan. Kemiringan lahan tiap daerah berbeda-beda tetapi secara umum dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok. Kemiringan lahan dipengaruhi oleh ketinggian lahan terhadap laut karena semakin dekat dengan laut cenderung semakin rata. (Sinery, Rudolf, Hermanus, Samsul, dan Devi, 2019)9 .

5 Brinkman dan Smyth, 1973; Vink, 1975; dan FAO, 1976, dikutip dari Juhadi, 2007).

6 Agoes Soegianto, Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan, Airlangga University Press, Surabaya, 2010

7 Sosrodarsono Suyono, Kensaku Takeda, 2003. Hidrologi Untuk Pengairan, Pradnya Paramita, Jakarta.

8 Menurut Ir.Sarsinta : 2008).

9 Sinery, Rudolf, Hermanus, Samsul, dan Devi, 2019,Kemiringan lahan

F. Jenis tanah

Tanah adalah material yang terdiri dari agregat (butiran) mineral-mineral padat yangtidak tersementasi (terikat secara kimia) satu sama lain dari bahan-bahan organikyang telah melapuk (yang berpartikel padat) disertai zat cair juga gas yang mengisiruang-ruang kosong diantara partikel-partikel padat tersebut (Das, 1995)10 .

Selain itudalam arti lain tanah merupakan akumulasi partikel mineral atau ikatan antar partikelnya, yang terbentuk karena pelapukan dari batuan (Craig, 1991)11 .

G. Geomorfologi

Geomorfologi adalah merupakan salah satu bagian dari geografi yangmempelajari tentang bentuk muka bumi, meliputi pandangan luas sebagai cakupan satu kenampkan sebagai bentang alam (landscape) sampai pada satuan terkecil sebagai ai bentuk lahan (landform).12

H. Morfologi

Morfologi perkotaan adalah penataan atau formasi dari keadaan suatu kota yang digunakan sebagai objek dan sistem yang dapat ditinjau secara struktural, fungsional, dan visual (Zahnd, 1999). Di dalam morfologi terbagi menjadi beberapa unsur, yaitu unsur penggunaan lahan, pola pola jalan dan juga tipe tipe bangunan.

Selain itu morfologi kota memiliki karakteristik yang berbeda beda antara kota satu dengan yang lain sehingga dapat menjadi ciri khas dari suatu wilayah kota.13

I. Hidrologi

Hidrologi adalah ilmu pengetahuan yang secara khusus mempelajari tentang kejadian, perputaran dan penyebaran air di atmosfir dan permukaan bumi serta di bawah permukaan bumi. Secara luas hidrologi meliputi pula berbagai bentuk air, termasuk transformasi antara keadaan cair, padat, dan gas dalam atmosfir, di atas dan di bawah permukaan tanah. Hidrologi bukanlah ilmu yang berdiri sendiri, tetapi ada

10 DAS,1995 ,Pengertian Tanah

11 Craig, 1991, Pengertian Tanah

12 GEOMORFOLOGI | PDF (scribd.com)

13 Amandus Jong Tallo, dkk., (2014), “Identifikasi Pola Morfologi Kota (Studi Kasus: Sebagian Kecamatan Klojen di Kota Malang)” , vol 25 no 3 hal 215.

hubungan dengan ilmu lain, seperti meteorologi, klimatologi, geologi, agronomi kehutanan, ilmu tanah, dan hidrolika (Ahmad, 2011)14 .

2.1.3.3 Aspek Fisik Binaan

Aspek fisik binaan adalah aspek yang menunjukkan kondisi bumi yang dibentuk oleh manusia. Aspek fisik binaan dapat terdiri atas sarana dan prasarana. Contohnya sarana pendidikan dan prasarana utilitas. Aspek ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana karakteristik fisik buatan dari suatu wilayah yang digunakan untuk penunjang keberlangsungan hidup dari penduduk di wilayah tersebut.15

2.1.3.4 Aspek Kependudukan

Aspek kependudukan merupakan aspek penting sebagai penggerak suatu kota. Penduduk adalah semua manusia yang berdomisili pada wilayah geografis

Indonesia selama enam bulan atau lebih atau mereka yang bertujuan untuk menetap. Malthus adalah orang pertama yang mengemukakan tentang penduduk. Dalam “Essay on Population”, Malthus beranggapan bahwa “Bahan makanan penting untuk kelangsungan hidup, nafsu manusia tak dapat ditahan dan pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan.”

Berdasarkan teori Malthus tersebut dapat dikatakan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sedangkan pertumbuhan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung, pada kasus ini dimana terdapat permasalahan meledaknya jumlah penduduk dikota yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan pun berkurang. Dengan demikian pada aspek kependudukan sangatlah berkaitan dengan perkembangan kota. Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat berguna sebagai pendorong pertumbuhan aspek-aspek kehidupan lainnya, yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Dengan adanya pertumbuhan dari berbagai aspek tersebut maka system mata pencaharian masyarakat tersebut akan bertambah dari homogen menjadi kompleks.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis

Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari

14 Ahmad, 2011, eprints.umm.ac.id/35890/3/jiptummpp-gdl-hamamasyro-49978-3-babii.pdf

15 Ir. Anita Sitawati W., M.Si dkk, “Sistem Informasi Perencanaan: Modul 1 Lingkup dan Kebutuhan Sittem Informasi Perencanaan”, hal 1.21 (PWKL4209/MODUL1)

enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Pengertian aspek kependudukan adalah salah satuunsur yang sangat penting dan strategis dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan baik dalam bidang politik, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah.16

2.1.3.5 Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal hal ekonomis. Di dalam perencanaan suatu wilayah aspek ekonomi menjadi salah satu aspek yang pentik, karena semakin meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat, maka akan tercermin pula bentuk dari luasan ruang yang meningkat pula.17

Perkembangan suatu wilayah tidak lepas dari peran penting aspek ekonominya, kegiatan perekonomian merupakan salah satu hal yang mempunyai andil besar dalam perkembangan suatu wilayah. Perekonomian memiliki definisi yang cukup luas, menurut Dumairy (1999) perekonomian merupakan suatu bentuk sistem yang berfungsi untuk mengatur serta menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, dilakukan melalui hubungan antarmanusia dan kelembagaan selain itu perekonomian yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan tidak harus berdiri tunggal, melainkan harus berdasarkan falsafah, ideologi, serta tradisi masyarakat yang berkembang seara turun- temurun disuatu tempat. Secara singkat, perekonomian artinya suatu aspek terkait pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan taraf kehidupan manusia.

Pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami,isteri dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia.( Iskandar Putong, Economics Pengantar mikro dan Makro, (Jakarta,Mitra Wacana Media,2010.)18

Pengertian ekonomi desa adalah merupakan kawasan desa yang mempunyai kegiatan ekonomi dengan petani sebagai tumpuannya. Profesi petani dalam hal ini tidak hanya seseorang yang bekerja di sawah. Menurut scott, seorang nelayan yang bekerja di laut juga masuk golongan sebagai petani. Kawasan desa menjadikan petani sebagai

16 Ranthy Pancasasti, Enis Khaerunnisa, (2018), “ Analisis Dampak Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Aspek Kependuduan Berwawasan Gender Pada Urban Area di Kota Serang”, Vol 13

17 Gebhy, dkk, (2021), “Aspek Ekonomi, Sosial, Politik, dan Impementasi Pada SKB”.

18 .( Iskandar Putong, Economics Pengantar mikro dan Makro, (Jakarta,Mitra Wacana Media,2010.)

tumpuan perekonomian, sebab pusat dari sumber kegiatan dalam sistem ekonomi (transaksi, konsumsi, produksi, distribusi) berasal dari petani. Teori ini muncul dikarenakan penduduk desa umumnya bekerja sebagai petani (Menurut W. Richard Scott bukunya yang berjudul Organization:National, Rational and system).19

2.1.3.6 Aspek Sosial Budaya

Aspek sosial budaya adalah aspek yang diciptakan oleh manusia melalui pemikiran, akal dan hati nurani yang melekat di dalam diri manusia. Aspek sosial budaya di dalam msyarakat dapat dilihat dari kesejahteraan sosial, ikatan sosial, dan tata nilai yang berlaku di dalam masyarakat.20

Menurut Burnet kebudayaan adalah keseluruhan berupa kesenian, adat istiadat, moral, hukum, pengetahuan, kepercayaan dan kemampuan olah pikir dalam bentuk lain yang didapatkan seseorang sebagai anggota masyarakat dan keseluruhan bersifat kompleks. Edward Burnett Tylor (1832-19721).21

Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari g enerasikegenerasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola

perilakumasyarakat( Kamus besar bahasa indonesia, 1988). Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar/bangsa lai menjadi watak dan kemampuan sendiri Wibowo (2015:17). Dalam pandangan Weber pada buku Ishomudin, Pengantar Sosiologi Agama (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), agama merupakan suatu dorongan yang kuat dalam semangat mencari ekonomi dalam berbagai bentuk terutama yang di kembangkan oleh Protestan, Pandangan Weber mengenai hal ini adalah penolakan terhadap tradisi, atau perubahan sangat cepat dalam metode dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi, tidak akan mungkin terjadi tanpa dorongan moral dan agama.

1.1.1.3 Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan merupakan suatu bentuk dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang berfungsi sebagai agen dari sosialisasi prubahan yang terstruktur dan tumbuh dari suatu masyarakat. Aspek ini juga dapat berperan dlaam mempererat dan

19 Menurut W. Richard Scott bukunya yang berjudul Organization:National, Rational and system).

20 https://indonesiabaik.id/infografis/aspek-sosial-budaya-24

21 Edward Burnett Tylor (1832-19721).

memperkuat keberhasilan dan keberlanjutan dari kegiatan yang ada di dalam masyarakat.22

Dalam ensiklopedia sosiologi “lembaga” diistilahkan sebagai “institusi” sebagaimana didefinisikan oleh Macmillan ,”merupakan seperangkat

hubunganhubungan norma, keyakinan, dan nilai-nilai yang nyata yang terpusat pada kebutuhankebutuhan sosial dan serangkaian yang penting dan terulang. Saharuddin, 2001.23 (Nilai Kultur Inti Dan Institusi Lokal Dalam Konteks Masyarakat Multi Etnis.).

Lembaga adalah aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang menfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan di mana setiap orang dapat bekerja sama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Menurut Ruttan dan Hayami, (1984).

BAB 3 GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN

Gambaran umum wilayah perencanaan diperlukan dalam menemukan

karakter wilayah perencanaan sesuai dengan kondisi wilayahnya. Secara umum wilayah perencanaan digambarkan melalui kondisi fisik dasar, rawan bencana, fisik binaan, social kependudukan, ekonomi, social budaya dan kelembagaan.

3.1 Fisik Dasar

Dapat dikethui pada Fisik Dasar berisikan tentang Administrasi ,Penggunaan

Lahan ,Curah Hujan ,Suhu,Kemiringan,Jenis Tanah,Hidrologi,dan Morfologi dan berikut ini merupakan fisik dasar yang ada Di Kecamatan Junrejo.

3.1.1

Administrasi Kota Batu

Kota Batu adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Batu terletak 90 km sebelah barat daya Surabaya atau 15 km sebelah barat laut Malang. Kota Batu berada di jalur yang menghubungkan Malang-Kediri dan Malang-Jombang. Kota Batu berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan di sebelah utara serta dengan Kabupaten Malang di sebelah timur, selatan, dan barat. Wilayah kota Batu berada di ketinggian 700-1.700 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata mencapai 12-19 derajat Celsius. Kota Batu berada pada 122,17’o sampai dengan 122,57′o Bujur Timur dan 7,44’o sampai dengan 8,26’o Lintang Selatan.

Kota Batu dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Malang, yang kemudian ditetapkan menjadi kota administratif pada 6 Maret 1993. Pada tanggal 17 Oktober 2001, Batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang. Kota Batu dikenal sebagai salah satu kota wisata terkemuka di Indonesia karena potensi

keindahan alam yang luar biasa. Kekaguman bangsa Belanda terhadap keindahan alam

Batu membuat wilayah kota Batu disejajarkan dengan sebuah negara di Eropa yaitu

Swiss dan dijuluki sebagai De Kleine Zwitserland atau Swiss Kecil di Pulau Jawa.

Lingkup wilayah Kota Batu berdasarkan aspek administratif dan fungsional mencakup seluruh wilayah daratan seluas 19.908,72 Ha beserta ruang udara diatasnya dan ruang didalam bumi.Selanjutnya perwilayahan tersebut ditetapkan da lam pembagian wilayah kota beserta penetapan fungsi wilayahyang disebut Bagian Wilayah

Kota atau di singkat dengan BWK. Terdapat 3 BWK di Kota Batu yang di tetapkan dalam

3 Kecamatan, yakni Kecamatan Bumiaji, Kecamatan Batu dan Kecamatan Junrejo. BWK tersebut ialah sebagai berikut.

1. Bagian Wilayah Kota (BWK) I

a. BWK I memiliki cakupan wilayah meliputi Kecamatan Batu dengan pusat pelayanan berada di Desa Pesanggrahan.

b. BWK I sebagai wilayah utama pengembangan pusat pemerintahan kota, pengembangan kawasan kegiatan perdagangan dan jasa modern, kawasan pengembangan kegiatan pariwisata dan jasa penunjang

akomodasi wisata serta kawasan pendidikan menengah.

c. Pusat pelayanan pemerintahan kota ditetapkan pada BWK I.

2. Bagian Wilayah Kota (BWK) II

a. BWK II memiliki cakupan wilayah meliputi Kecamatan Junrejo dengan pusat pelayanan di Desa Junrejo.

b. BWK II sebagai wilayah utama pengembangan permukiman kota dan dilengkapi dengan pusat pelayanan kesehatan skala kota dan regional, kawasan pendidikan tinggi dan kawasan pendukung perkantoran pemerintahan dan swasta.

c. Sub Pusat pelayanan Kota di BWK II terdapat di Desa Junrejo

Kecamatan Junrejo, memiliki fungsi sebagai: subpusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan dan atau pendukung pemerintahan

kota, pusat pelayanan pendidikan tinggi, dan sebagai pusat perdagangan kecamatan.

3. Bagian Wilayah Kota (BWK) III

a. BWK III dengan cakupan wilayah meliputi KecamatanBumiaji dengan pusat pelayanan di Desa Punten.

b. BWK III sebagai wilayah utama pengembangan kawasanagropolitan, pengembangan kawasan wisata alam danlingkungan serta kegiatan agrowisata.

c. Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK III terdapat di Desa Punten memiliki fungsi sebagai sub pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan, pusat kegiatan agribisnis, pelayanan pendidikan menengah.

Tabel 3.1 Luas Kecamatan Kota Batu

Sumber : Kota Batu Dalam Angka 2021

3.1.2 Administrasi Kecamatan Junrejo

Kecamatan Junrejo sebagai pintu masuk menuju Kota Batu memiliki peran vital dan strategis. Walau wilayah Kecamatan Junrejo tidak seluas kedua kecamatan yang lain, peran kecamatan ini tidak bisa diabaikan, apalagi mengingat posisinya sebagai penghubung dengan wilayah Malang dan sekitarnya.

Mengacu pada data potensi Kecamatan Junrejo, letak geografi dan topografi seluruh wilayah Kecamatan Junrejo termasuk daerah lereng / bukit. Luas kawasan

Kecamatan Junrejo secara keseluruhan adalah sekitar 3.068,2 Ha atau sekitar 12.88 persen dari total luas Kota Batu. Sebagai daerah yang topografi wilayahnya perbukitan, Kecamatan Junrejo memiliki tempat yang stategis untuk akses ke kota Malang dan

Kabupaten Malang, sehingga banyak bermunculan tempat-tempat wisata buatan seperti

Jatim Park 3 dan Predator dengan begitu roda perekonomian di Kecamatan Junrejo

semakin meningkat. Pada tahun 2020, Kecamatan Junrejo terbagi habis menjadi 7 desa/ kelurahan, 19 dusun, 59 RW dan 246 RT. Berikut Luas Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Junrejo.

Tabel 3.2 Luas Desa/Kelurahan Kecamatan Junrejo

Gambar 3.1 Persentase Luas Wilayah Desa/Kelurahan terhadap Luas Kecamatan Junrejo, 2020

Pada data presentase diatas dapat diketahui wilayah yang mendominasi atau

paling tinggi nilai presentasenya yaitu Desa/Kelurahan Tlekung dengan nilai 43% dari

keselurahan wilayah kecamatan Junrejo. Sedangkan wilayah Desa/Kelurahan yang

paling kecil nilai presentasenya yaitu Mojorejo dengan nilai 6%.Pada data tabel dapat

diketahui nilai luas are Desa/Kelurahan Tlekung yaitu 1.284,1 Ha sedangkan Mojorejo

192,2 Ha.

3.1.3 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan adalah penggunaan manusia dari tanah. Penggunaan lahan melibatkan manajemen dan modifikasi lingkungan alam atau padang gurun ke lingkungan dibangun seperti medan, padang rumput, dan permukiman. Ini juga telah didefinisikan sebagai "pengaturan, kegiatan dan masukan orang mengambil tindakan dalam tipe penutupan lahan tertentu untuk memproduksi, mengubah atau mempertahankannya" ( FAO, 1997a; FAO/ UNEP, 1999).

Albert Guttenberg (1959) mengatakan bahwa penggunaan lahan adalah istilah kunci dalam bahasa perencanaan kota. Umumnya, politik yurisdiksi akan melakukan perencanaan penggunaan lahan dan mengatur penggunaan lahan dalam upaya untuk menghindari konflik penggunaan lahan. Tanah rencana penggunaan diimplementasikan melalui divisi tanah dan tata cara penggunaan dan regulasi, seperti peraturan zonasi . Konsultasi manajemen perusahaan dan organisasi non-pemerintah sering akan berusaha untuk mempengaruhi peraturan ini sebelum dikodifikasikan.24

Tabel 3.3 Penggunaan Lahan Kecamatan Junrejo

24 TANAH, LAHAN DAN PENGGUNAAN LAHAN - Catatan Kuliah Geografi (jembatan4.blogspot.com)

Sumber : Hasil Analisis Kelompok 01

PENGGUNAAN LAHAN

Badan Jalan

Bangunan

Hankam

Hutan

Industri

Jalan

Kesehatan

Ladang

Lapangan Olahraga

Makam

Pariwisata

Pekarangan

Pendidikan

Perdagangan & Jasa

Peribadatan

Perkantoran

Perkebunan

Peternakan

Ruang Terbuka Hijau

Sawah

Semak Belukar

Sosial

Sungai

Taman

Tanah Kosong

Tegalan

Transportasi

Utilitas

Gambar 3.2 Presentase Penggunaan Lahan

Dapat dilihat pada tabel penggunaan lahan diatas Lahan di Kecamatan

Junrejo paling banyak di dominasi oleh perkebunan yaitu sayur ,buah Jeruk dan

Tanaman Hias.Yanag mana memiliki luas 891,99 Ha dengan nilai presentase 29 % dari

luas penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Junrejo keselururhan 3.069 Ha

3.1.4 Curah Hujan

Curah hujan merupakan ketinggian air hujan yang jatuh pada tempat yang datar dengan asumsi tidak menguap, tidak meresap dan tidak mengalir. Menurut (Soegianto, 2010)25, curah hujan adalah jumlah air yang yang jatuh di permukaan tanah selama priode tertentu yang di ukur dengan satuan tinggi millimeter (mm) di atas permukaan horizontal. (Sasrodarsono, 2003)26 . Pada data tabel di bawah ini kita dapat mengetahui Intesitas curah hujan yang ada di Kecamatan Junrejo.

Tabel 3.4 Curah Hujan di Kecamatan Junrejo 2022

No Curah Hujan Luas(Ha)

1 1750 - 2000 1.112

2 2000 - 2250 1.956

Jumlah 3.068

Sumber :Hasil Observasi Kelompok 01

Gambar 3.3 Presentase Curah Hujan Kecamatan Junrejo 2022

Pada data tabel diatas dapat diketahui presentase Curah Hujan di Kecamatan Junrejo pada tahun 2022 dengan luas 1.956 Ha yaitu 64 % curah hujan berkisar antara 2000-2250 mm/pertahun berada pada Desa/Kelurahan

Beji,Mojorejo,Junrejo,Dadaprejo dan Tlekung. Sedangkan pada daerah dengan luas

1.112 Ha dengan presentase 36% curah hujan antara 1750-2000 mm/tahun terletak pada Desa/Keleurahan Torongrejo,Beji,Pendem,Mojorejo,Junrejo,dan Dadaprejo.

25 Agoes Soegianto, Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan, Airlangga University Press, Surabaya, 2010

26 Sosrodarsono Suyono, Kensaku Takeda, 2003. Hidrologi Untuk Pengairan, Pradnya Paramita, Jakarta.

3.1.5 Suhu

Suhu udara merupakan keadaan panas atau dinginnya udara. Suhu udara terjadi karena dampak dari adanya radiasi panas matahari yang diterima oleh bumi. Pada hari yang cerah, radiasi cepat memanaskan daratan dan kemudian daratan memanaskan udara diatasnya. Pada malam yang cerah terjadi pula pelepasan panas yang berasal dari bumi yang menyebabkan 10 terjadinya pendinginan dengan cepat di permukaan. (Horn dan Trewartha dalam Retnawati dkk, 2013).27 Pada data tabel dan diagram berikut ini kita dapat mengetahui suhu yang ada di Kecamatan Junrejo.

Tabel 3.5Suhu di Kecamatan Junrejo 2022

28

1.869,304 Jumlah 3.068,19 Sumber :Hasil Observasi Kelompok 01

Gambar 3.4 Presentase Suhu Kecamatan Junrejo 2022

Pada data Tabel dan diagram diatas dapat diketahui suhu pada Kecamatan

Junrejo paling tinggi nilai presentasenya yaitu 61% dengan nilai suhu 25oc yang terletak pada Desa/Kelurahan Beji,Junrejo,dan Tlekung sedangkan pada suhu 28°C memiliki luas

1.869,304 Ha dengan nilai Presentase 39% yang terletak pada Desa/Kelurahan

Mojorejo,Dadaprejo,Pendem,Torongrejo,Beji,Junrejo,dan Tlekung.

27 Horn dan Trewartha dalam Retnawati dkk, 2013,Suhu udara

3.1.6 Kemiringan

Kemiringan lahan adalah perbedaan ketinggian tertentu pada relief yang ada pada suatu bentuk lahan. Penentuan kemiringan lahan rata-rata pada setiap kelompok pemetaan dapat dilakukan dengan membuat hubungan antara titik-titik.

Panjang satu garis menunjukkan kelerengan yang sama. Kemiringan lahan menunjukkan karakter daerah yang harus dipertimbangkan dalam arahan penggunaan lahan. Kemiringan lahan tiap daerah berbeda-beda tetapi secara umum dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok. Kemiringan lahan dipengaruhi oleh ketinggian lahan terhadap laut karena semakin dekat dengan laut cenderung semakin rata. (Sinery, Rudolf, Hermanus, Samsul, dan Devi, 2019)28 . Pada data tabel dan diagram berikut ini kita dapat mengetahui kemiringan yang ada di Kecamatan Junrejo.

Tabel 3.6 Kelerengan di Kecamatan Junrejo 2022

3

- 15 % 1.417,965

4 15 - 40 % 743,122

5 > 40 % 259,931

Jumlah 3.068,179

Sumber :Hasil Observasi Kelompok 01

Gambar 3.5 Presentase Kemiringan Kecamatan Junrejo 2022

Pada data dan tabel diatas dapat diketahui dan diagram diatas presentase

kemiringan yang ada di Kecamatan Junrejo nilai yang paling tinggi yaitu terletak pada

5-15% dengan presentase 46%,dengan luasan 1.417,965 Ha yang terletak pada

Desa/Kelurahan Beji,Junrejo,Mojorejo,Tlekung,dan Torongrejo.Sedangkan pada

daerah dengan kemiringan 0-2 % terletak pada Desa/Kelurahan

Beji,Dapadrejo,Junrejo,Mojorejo,Pendem,dan Torongrejo.

28 Sinery, Rudolf, Hermanus, Samsul, dan Devi, 2019,Kemiringan lahan

3.1.7 Jenis Tanah

Tanah adalah material yang terdiri dari agregat (butiran) mineral-mineral padat yangtidak tersementasi (terikat secara kimia) satu sama lain dari bahan-bahan organikyang telah melapuk (yang berpartikel padat) disertai zat cair juga gas yang mengisiruang-ruang kosong diantara partikel-partikel padat tersebut (Das, 1995)29 .

Selain itudalam arti lain tanah merupakan akumulasi partikel mineral atau ikatan antar partikelnya, yang terbentuk karena pelapukan dari batuan (Craig, 1991)30 . Pada data tabel dan diagram berikut ini kita dapat mengetahui jenis tanah yang ada di Kecamatan Junrejo.

Tabel 3.7 Jenis Tanah di Kecamatan Junrejo 2022

No Jenis Tanah Luas(Ha)

1 Litosol 1.577,80

2 Non Cal 1.490,39

Jumlah 3.068,19

Sumber :Hasil Observasi Kelompok 01

Gambar 3.6 Presentase Jenis Tanah Kecamatan Junrejo 2022

Pada data Tabel dan diagaram diatas dapat diketahui 51% tanah yang berada di Kecamatan Junrejo berjenis Litosol dengan memiliki luas 1.577,80 Ha yaitu pada

Desa/Kelurahan Torongrejo ,Beji,Pendem Mojorejo,Junrejo Dadaprejo dan Tlekung.

Sedangkan daerah dengan nilai presetase 49 % memiliki jenis tanah Non Cal dengan luas

1.4390,39 Ha yang terletak pada Desa/Kelurahan Beji,Mojorejo,Junrejo,Dadaprejo dan Tlekung.

29 DAS,1995 ,Pengertian Tanah

30 Craig, 1991, Pengertian Tanah

3.1.8 Hidrologi

Hidrologi adalah ilmu pengetahuan yang secara khusus mempelajari tentang kejadian, perputaran dan penyebaran air di atmosfir dan permukaan bumi serta di bawah permukaan bumi. Secara luas hidrologi meliputi pula berbagai bentuk air, termasuk transformasi antara keadaan cair, padat, dan gas dalam atmosfir, di atas dan di bawah permukaan tanah. Hidrologi bukanlah ilmu yang berdiri sendiri, tetapi ada hubungan dengan ilmu lain, seperti meteorologi, klimatologi, geologi, agronomi kehutanan, ilmu tanah, dan hidrolika (Ahmad, 2011)31 .

Tabel 3.8 Hidrologi di Kecamatan Junrejo 2022

Sumber :Hasil Observasi Kelompok 01

3.068,2

Gambar 3.7 Presentase DAS Kecamatan Junrejo 2022

Pada data tabel diatas dapat diketahui 48% DAS Kecamatan Junrejo yaitu

Sub DAS Metro dengan luas 1.473,2 Ha yang mana berasal dari DAS Brantas yaitu pada Desa/Kelurahan Junrejo,Dadaprejo dan Tlekung. Sedangkan DAS dengan nilai presentase 11% memiliki luas 349,4 Ha yaitu pada Desa/Kelurahan Pendem dan Mojorejo.

31 Ahmad, 2011, eprints.umm.ac.id/35890/3/jiptummpp-gdl-hamamasyro-49978-3-babii.pdf

3.1.9 Morfologi

Morfologi perkotaan adalah penataan atau formasi dari keadaan suatu kota yang digunakan sebagai objek dan sistem yang dapat ditinjau secara struktural, fungsional, dan visual (Zahnd, 1999). Di dalam morfologi terbagi menjadi beberapa unsur, yaitu unsur penggunaan lahan, pola pola jalan dan juga tipe tipe bangunan. Selain itu morfologi kota memiliki karakteristik yang berbeda beda antara kota satu dengan yang lain sehingga dapat menjadi ciri khas dari suatu wilayah kota.32

Tabel 3.9 Hidrologi Di Kecamatan Junrejo 2022

2 Medan Bergelombang 640.097

3 Perbukitan Landai 1.417.965

4 Perbukitan Sedang 743.122

5 Perbukitan Terjal dan Pegunungan 259.931 Jumlah 3 068.179

Sumber :Hasil Observasi Kelompok 01

Gambar 3.8 Presentase Morfologi Kecamatan Junrejo 2022

Pada data tabel dan diagram diatas dapat diketahui 46% Kecamatan Junrejo

morfologi termasuk pada perbukitan landai dengan luas 1.427,965 Ha yaitu pada

Desa/Kelurahan

Torongrejo,Beji,Pendem,Mojorejo,Junrejo,Dadaprejo,dan Tlekung.

Sedangkan morfologi dataran memiliki luas 7,064 Ha terletak pada Desa/Kelurahan

Torongrejo,Beji,Pendem,Mojorejo,Junrejo dan Dadaprejo.

32 Amandus Jong Tallo, dkk., (2014), “Identifikasi Pola Morfologi Kota (Studi Kasus: Sebagian Kecamatan Klojen di Kota Malang)” , vol 25 no 3 hal 215.

3.2 Rawan Bencana

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.33

3.2.1 Rawan Bencana Banjir

Banjir adalah suatu keadaan sungai dimana aliran airnya tidak tertampung oleh palung sungai, karena debit banjir lebih besar dari kapasitas sungai yang ada.34Berikut ini merupakan data rawan bencana pada Kecamatan Junrejo

Tabel 3.10 Daerah Rawan Banjir Kecamatan Junrejo

Rawan Banjir

Gambar 3.9 Presntase Rawan Banjir Kecamatn Junrejo 2022

Dapat dilihat dari kondisi rawan bencana banjir yang ada di wilayah

Kecamatan Junrejo bagian desa yang di lalui aliran sungai tepat berada di Desa

Dadaprejo, Mojorejo, Pendem dan Torongrejo menjadi daerah yang berpotensi sangat

tinggi dengan luas 74.121 Ha dan presentase sebesar 96% .

3.2.2 Rawan Bencana Tanah Longsor

Longsoran atau gerakan massa erat kaitannya dengan proses-proses yang terjadi secara ilmiah pada suatu bentang alam. Bentang alam merupakan suatu

bentukan alam pada permukaan bumi misalnya bukit, perbukitan, gunung, pegunungan, dataran dan cekungan (Dwikorita, 2005).35Berikut ini merupakan data rawan tanah longsor pada kecamatan junrejo.

Tabel 3.11 Daerah Rawan Tanah Londor Kecamatan Junrejo 2022

Desa/Kelurahan Kelas Luas

Tlekung

Sumber :Inarisk BNPB

Rendah 5.325

Sangat Rendah 5.325

Sangat Tinggi 601.133

Sedang 273.143

Tinggi 8.668

Rawan Tanah Longsor

Gambar 3.10 Presentase Rawan Bencana Tanah Longsor

Dapat dilihat dari kondisi rawan bencana tanah longsor yang ada di wilayah

Kecamatan Junrejo berpotensi sangat tinggi dengan presentase sebesar 67% yang berada pada Desa Tlekung .

3.2.3 Rawan Bencana Gempa Bumi

Gempabumi adalah getaran bumi. Gempabumi dapat terjadi oleh peristiwa letusan gunungapi, benturan meteorit, tanah longsor, ledakan bom, dan banyak lagi penyebab lainnya; namun umumnya mereka disebabkan oleh gerakan mendadak kerak Bumi di sepanjang bidang patahan (Abott, 2004)36Berikut ini merupakan data rawab bencana gempa bumi oada kecamatan junrejo.

Tabel 3.12 Daerah Rawan Bencana Gempa Bumi Kecamatan Junrejo 2022

Sumber :Inarisk BNPB

BUMI

Gambar 3.11 Presntase Rawan bencana Gempa Bumi

Dapat dilihat dari kondisi rawan bencana gempa bumi yang ada di wilayah

Kecamatan Junrejo bagian desa Junrejo menjadi daerah yang berpotensi sedang dengan presentase sebesar 32% .

3.2.4 Rawan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik itu secara alami maupun perbuatan manusia, mengakibatkan kerusakan suatu lingkungan yang mengakibatkan kerugian ekologi, social, ekonomi dan politik.37Berikut ini merupakan data rawan bencana kebakaran hutan dan lahan pada Kecamatan Junrejo.

Tabel 3.13 Daerah Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kecmaatn Junrejo 2022

Kelurahan/Desa Kalsifikasi Luas(Ha)

Sumber :Inarisk BNPB

KEBAKARAN HUTAN & LAHAN

Sangat Rendah

Sangat Tinggi

Sedang

Tinggi

Gambar 3.12 Presentase Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Kecamatan

Dapat dilihat dari kondisi rawan bencana kebakaran hutan yang ada di wilayah Kecamatan Junrejo yang berpotensi sangat tinggi dengan presentase sebesar 97% . Pada peta ditunjukkan oleh simbol berwarna merah.

37https://www.researchgate.net/publication/333557875_Dampak_Bencana_Kebakaran_Hutan_dan_Lahan_di_Ka bupaten_Muaro_Jambi_Provinsi_Jambi

3.2.5 Rawan Bencana Banjir Bandang

Banjir bandang merupakan banjir yang terjadi di suatu daerah yang memiliki permukaan rendah dan terjadi karena hujan yang turun secara terus- menerus. Banjir bandang ini mempunyai sifat atangnya tiba- tiba dan biasanya terjadi dengan sangat cepat. Banjir bandang ini terjadi karena air yang berada di wilayah tersebut sudah berada di titik jenuh, sehingga banjir ini terjadi sangat cepat hingga tidak dapat lagi diserap oleh lapisan tanah38Berikut ini merupakan data bencana banjir bandang pada

Kecamatan Junrejo .

Tabel 3.14 Rawan Bencana Bnajir Bandang

Kelurahan/Desa Klasifikasi Luas(Ha)

Torongrejo,Beji,Mojorejo,Junrejo,Dadaprejo,Tlekung Rendah

28891.02

Beji,Mojorejo,Junrejo,Tlekung Sangat Rendah 7396.12

Sumber :Inarisk BNPB

BANJIR BANDANG

Sangat Tinggi

Dapat dilihat dari kondisi rawan bencana banjir bandang yang ada di wilayah

Kecamatan Junrejo yang berpotensi sangat tinggi dengan presentase sebesar 30% . Yang

terletak pada Desa Junrejo dan wilayah banjir bandang rendah terletak pada

Desa/Kelurahan Torongrejo,Beji,Mojorejo,Junrejo,Dadaprejo,Tlekung denga presentase 7 %.

Gambar 3.13 Presentase Banjir Bandang Kecamatan Junrejo

Banjir Bandang : Pengertian, Karakteristik, Penyebab dan Dampaknya - IlmuGeografi.com

3.3 Fisik Binaan

Dapat diketahui dalam fisik binaan meliputi pembahasan tentang Sarana dan Prasarana yang di Bahas pada wiliayh perencnaan Sarana tersebut meliputi Sarana

Pendidikan,Sarana Perkantoran,Sarana Peribadatan,Sarana Kesehatan,Sarana

Perjas,Sarana Pariwisata dan Sarana RTH. Sedangkan untuk Prasarana meliputi

Prsarana Jalan,Prasarana Drainase,Prsarana Listrik,Prasarana Telkomunikasi,Prsarana

Persampahan dan Prasarana Air bersih. Berikut ini merupakan sarana dan prasaran yang ada di Kecamatan Junrejo.

3.3.1 Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung,ruang kelas,meja kursi,serta alat-alat dan media pembelajaran, adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas belajar yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman,kebun,taman sekolah, jalan menuju sekolah tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar seperti taman sekolah yang digunakan sekolah untuk pengajaran Pendidikan Lingkungan Hidup, halaman sekolah sekaligus lapangan olahraga, komponen tersebut merupakan tersebut merupakan prasarana pendidikan.39 Berikut merupakan data sarana Pendidikan yang ada di Kecamatan Junrejo.

Gambar 3.14 Sebaran Sarana Pendidikan Kecamatn Junrejo

Dari gamabr peta diatas merupakan foto hasil survei sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Junrejo . Dapat dilihat dari persebaran sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Junrejo terdapat TPQ, TK, SD/MI, SMP/MTS, Pondok pesantren dan Perguruan Tinggi .

Tabel 3.15 Sarana Pendidikan Kecamatan Junrejo 2022

Sumber : Hasil Survey Kelompok 01

Pada tabel dan diagram menunujuan sebaran sarana Pendidikan dapat dilihat sarana Pendidikan yang paling banyak yaitu SD/MI yang ada di Kecamatan Junrejo

dengan nilai presntase yaitu 27 % dengan jumlah 19 sedangkan sarana Pendidikan yang

masih kurang atau paling sedikit yaitu SMP/MTS dengan nilai presentase 5% memiliki jumlah 4.

Gambar 3.15 Diagram Sarana Pendidikan Kecamatan Junrejo 2022

3.3.2 Sarana Perkantoran

Menurut Sedarmayanti menyatakan bahwa kantor adalah tempat diselenggarakannya proses penanganan informasi mulai dari menerima, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, sampai menyalurkan informasi40. Sedangkan Moekijat menyatakan bahwa kantor itu sebagai tempat dimana pekerjaan tata usaha Berikut ini merupakan data sebaran sarana perkantoran yang ada pada

Gambar 3.16 Sarana Perakntoran

Dari gambar peta diatas merupakan data survei sarana perkantoran yang ada di Kecamatan Junrejo terdapat kantor pemerintahan dan kantor swasta , Dapat dilihat seperti balai RW , Kantor DPRD dan Posko SATLINMAS .

Tabel 3.16 Sarana Perkamtoran Kecamatan Junrejo 2022

40 Sedarmayanti., 2014,Tugas dan Pengembangan Sekretaris Profesional Untuk Meraih Keberhasilan Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, hal. 2.

41 Moekijat, 2002,Tata Laksana Kantor Manajemen Perkantoran, Mandar Maju, Bandung, hal. 17-18.

TOTAL 8 3

Sumber : Hasil Survey Kelompok 01

SARANA PERKANTORAN

Gambar 3.17 Diagram Saran Perkantoran Kecamatan Junrejo 2022

Pada data tabel dan diagram diatas dapat diketahui sarana perkantoran yang paling banyak di kecamatan junrejo yaitu kantor pemerintahan dengan nilai presentase

73 % dan jumlah 8 Kantor pemerintahan yaitu Kantor Desa/Kelurahan dan Kantor Kecamatan.

3.3.3 Sarana Peribadatan

Sarana Peribadatan merupakan sarana kehidupan untuk mengisi kebutuhan rohani perlu disediakan di lingkungan peerumahan yang direncanakan selain sesuai peraturan yang ditetapkan, sarana peribadatan direncanakan sesuai keinginan

masyarakat itu sendiri dengan jumlah penduduk pemeluk agama masing-masing.42 Berikut merupakan data sarana Peribadatan yang ada di Kecamatan Junrejo. Berikut ini merupakan data sebaran sarana peribadatan yang ada di Kecamatan Junrejo.

Dari data gamabr diatas sarana peribadatan yang ada di Kecamatan Junrejo

terbagi menjadi Masjid, Musholla, Gereja dan terdapat Vihara . Dimana Di Kecamatan

Junrejo memiliki dusun kerukunan umat beragama tepatnya di Desa Mojorejo yang di dalamnya terdapat masyarakat yang menganut agama islam , berdampingan dengan

masyarakat beragama budha dan kristen . Hal ini menambah tali persaudaraan antar umat beragama di dalam satu lingkup masyarakat desa Mojorejo .

Tabel 3.17 Sarana Peribadatan Kecamatan Junrejo 2022

Sumber : Hasil Survey Kelompok 01

Gambar 3.19 Diagram Peribadatan Kecamatan Junrejo 2022

Pada data tabel dan diagram diatas menunjukan sarana peribadatan di Kecamatan Junrejo dapat dilihat sarana peribadatan yang oaling banyak yaitu Mushola

dengan jumlah 78 dan memiliki nilai presentase 61 %. Yang mana Desa/Kelurahan

Paling banyak yaitu Desa Pendem dengan jumlah 19 fasilitas Mushola.

3.3.4 Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kesehatan

kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat

peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dasar penyediaan sarana ini adalah didasarkan jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut. Dasar penyediaan ini juga akan

mempertimbangkan pendekatan desain keru unit atau kelompok lingkungan sarana Kesehatan yang ada di

Gambar 3.20 Sarana Kesehatan KecamatanJunrejo

Pada gamnbar peta sebabaran sarana kesahatan diatas Dapat disimpulkan dari persebaran sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Junrejo terdapat Apotek, Praktek Dokter, Dokter Hewan, Klinik, Puskesmas, Posyandu, Polindes dan Rumah Sakit

Tabel 3.18 Sarana Kesehatan Kecamatan Junrejo 2022

KESEHATAN

PRAKTEK DOKTER

RUMAH SAKIT

POLINDES

BIDAN

PUSKESMAS

APOTIK

POSYANDU

DOKTER HEWAN

DOKTER GIGI

KLINIK

Gambar 3.21 Diagram Sarana Kesehatan Kecamatan Junrejo 2022

Pada data tabel dan diagaram diatas dapat diketahui sarana Kesehatan yang

paling banyak yaitu Praktek Doter dengan nilai presentase 21 % yang mana hamper

seluruh Desa/Kelurahan ada hanya desa Toroengrejo yang masih bekum memiliki sarana

Kesehatan praktek dokter. Dan Presentase paling sedkit untuk sarana Kesehatan yaitu

Klinik hanya 3 % pada Kecamatan Junrenjo.

3.3.5 Sarana Perdagangan dan Jasa

Sarana perdagangan dan niaga ini tidak selalu berdiri sendiri dan terpisah dengan bangunan sarana yang lain. Dasar penyediaan selain berdasarkan jumlah penduduk yang akan dilayaninya, juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan / blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu. merupakan tabel

Gambar 3.22 Sarana Perdagangan dan Jasa

Dapat dilihat dari gamabr petas diatas persebaran sarana perdagangan dan jasa yang ada di Kecamatan Junrejo , Dimana Toko sangat mendominasi selain itu terdapat warung, pasar dan juga jasa .

Tabel 3.19 Sarana Perdagangan Kecamatan Junrejo 202

44 Sarana Perdagangan dan Jasa, SNI 03-1733-2004

Sumber : Hasil Survey Kelompk 01

DAN JASA

Dari data tabel dan diagram diatas dapat di ketahui perdagangan dan jasa yang paling banyak yaitu Toko/Supermareket dengan nilai prestase 68 % sedangkan sarana perdagangan dan jasa yang paling sedikit jumlahnya yaitu Pasar.

Gambar 3.23 Diagram Sarana Perdagangan Kecamatan Junrejo 2022

3.3.6 Sarana Pariwisata

Pariwisata menjadi andalan utama sebagai sumber divisa karena mampu mendatangkan para wisatawan asing maupun lokal. pariwisata di Indonesia memiliki berbagai ragam jenis, seperti wisata alam, wisata sosial, maupun wisata budaya yang tersebar dari sabang sampai merauke. pariwisata berdasarkan objeknya dibedakan mnejadi beberapa jenis, yaitu cultural tourism, recuperational tourism, commercial tourism, sport tourism, political tourism, social tourism, dan religion tourism.

Dapat dilihat dari persebaran sarana pariwisata yang ada di Kecamatan

Junrejo terdapat Wisata Alam berupa Taman banyu Dan Wisata buatan seperti predator

park dan Jatim Park 3 di Desa Beji . Adanya sarana pariwisata ini mampu menunjang

perekonomian masyarakat di Kecamatan Junrejo, terbukti dengan banyaknya obyek

wisata banyak masyarakat yang berjualan oleh oleh di pinggir jalan .

Tabel 3.20 Sarana Pariwisata Kecamatan Junrejo 2022

45 Devy Angga Helin. (2017). Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam Sebagai Daerah Tujuan Wisata Di Kabupaten Karanganyar. 32(1):34/44.

Sumber : Hasil Survey Kelompok 01

Gambar 3.25Diagram Sarana Pariwisata Kecamatan Junrejo 2022

Pada data tabel dan diagram diatas dapat diketahui sarana pariwisata paling banyak berada di Desa Beji dengan jumlah 3 dan penginapan 4 .Sarana Pariwsata yang paling banyak yaitu Wisata pada Kecamatan Junrejo dengan presentase 69 % dengan total keselurhan 5 sarana Wisata.

3.3.7 Sarana RTH (Ruang Terbuka Hijau)

Ruang terbuka merupakan komponen berwawasan lingkungan, yang mempunyai arti sebagai suatu lansekap, hardscape, taman atau ruang rekreasi dalam lingkup urban. Peran dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan dalam Instruksi

Mendagri no. 4 tahun 1988, yang menyatakan "Ruang terbuka hijau yang populasinya didominasi oleh penghijauan baik secara alamiah atau budidaya tanaman, dalam pemanfataan dan “Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan” SNI 03-1733-2004 35 dari

52 fungsinya adalah sebagai areal berlangsungnya fungsi ekologis dan penyangga

kehidupan wilayah perkotaan.46 Berikut ini merupakan data saran dana sebaran RTH

Gambar 3.26 Sarana RTH ( Ruang Terbuka Hijau)

Berdasrkan gmabr peta diatas Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kecamatan

Junrejo tersebar menjadi makam, lapangan dan juga taman . Hal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas tanpa terganggu dengan adanya bangunan yang padat

46 Sarana RTH,SNI 03-1733-2004

Sumber : Hasil Survey Kelompok 01

Pada data tabel dan diagram diatas menujukan sebaran sarana RTH yang ada di Kecamatan Junrejo dapat diketahui sebaran sarana RTH paling banyak adalah makam

dengan nilai presentase 50 % yang mana hamper setiap Desa/Kelurahan memiliki makam

dengan jumlah 4 RTH Makam. Dan sarana RTH paling sedikit yaitu Lapangan dengan nilai oresentase 22% yang mana lapangan di kecamatan junrejo hanya ada di Dadaprejo dan Mojorejo.

Tabel 3.21 Sarana RTH Kecamatan Junrejo 2022

Gambar 3.27 Diagram Sarana RTH Kecamatan Junrejo 2022

3.3.8 Sarana Budaya

Secara umum budaya sendiri budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal- hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, dalam bahasa inggris kebudayaan disebut culture yang berasal dari kata latin colere yaitu mengolah atau mengerjakan dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani, kata culture juga kadang sering diterjemahkan sebagai “Kultur” dalam bahasa Indonesia47 . Beriku ini merupakan data dan sebaran sarana budaya yang ada di kecmatan junrejo.

Gambar 3.28 Sarana

Dari gamabr peta diatas Kebudayaan yang ada di Kecamatan Junrejo terbukti

masih dilestarikan hingga saat ini seperti adanya punden dan padepokan yang masih dimanfaatkan untuk kegiatan slametan desa, bersih desa dan kegiatan warga saka migi.

Budaya

Pada data tabel dan diagaram diatas dapat diketahui sebaran sarana budaya yang ada di Kecamatan Junrjeo dapat dilihat sebaran sarana budaya yang paling terbnayak berada di Desa Mojorejo dengan jumlah 2 aitu punden dan padepokan 1 yaitu berada di Desa Pendem. Prentase sarana budaya pada kecamatan junrejo yaitu 80 % punden dan 20 % padepokan.

Tabel 3.22 Sarana Budaya Kecamatan Junrejo 2022

Sumber : Hasil Survey Kelompok 01

Gambar 3.29 Diagram Sarana Budaya Kecamatan Junrejo 2022

3.3.9 Prasarana Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 disebutkan bahwa jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Jalan mempunyai peranan penting terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar wilayah yang seimbang, pemerataan hasil pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional.

3.3.9.1 Fungsi Jalan

Berdasarkan fungsinya, maka jalan dibedakan menjadi beberapa fungsi, yaitu :

1. Jalan Arteri

Arteri Primer : Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah

60 km per jam, lebar badan jalan minimal 11 meter, lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal dan kegiatan lokal, jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi, serta tidak boleh terputus di kawasan perkotaan.

Arteri Sekunder : Jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekuder kesatu, atau kawasan kawasan sekuder kesatu dengan kawasan sekunder kedua. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 11 meter, dan lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat.

2. Jalan Kolektor

Kolektor Primer : Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. Didesain berdasarkan berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 9 meter, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Kolektor Sekunder : Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 9 meter, dan lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat.

3. Jalan Lokal

Lokal Primer : Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 7,5 meter, dan tidak boleh terputus.

Lokal Sekunder : Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 7,5 meter.

4. Jalan Lingkungan

Lingkungan Primer : Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 6,5 meter untuk jalan yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda 3 atau lebih. Sedangkan jalan yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda 3 atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan minimal 3,5 meter.

Lingkungan Sekunder : Jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 6,5 meter untuk jalan yang diperuntukkan bagi kendaraanbermotor roda 3 atau lebih.

Sedangkan jalan yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda 3 atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan minimal 3,5 meter. Lebar badan jalan paling sedikit 3,5 meter ini dimaksudkan agar lebar jalur lalu lintas dapat mencapai 3 meter, dengan demikian pada keadaan

darurat dapat dilewati mobil dan kendaraan khusus lainnya seperti

pemadan kebakaran, ambulan, dan sebagainya.

3.3.9.2 Jenis Perkerasan Jalan.

Berdasarkan keterangan yang di ambil dari Perencanaan Perkerasan Jalan

oleh Siti Asiyah MT. Teknil Sipil Universitas Sulta Ageng Tirtayasa, beliau menulis definisi dan teori tentang perkerasan jalan serta jenis karakteristik Perkerasan Jalan

sebagai berikut(Siti Asyiah, n.d.):

1. Definisi perkerasan jalan

Perkerasan Jalan adalah satu atau beberapa bahan lapis yang dipadatkan di atas tanah dasar dengan maksud agar lalu lintas dapat berjalan dengan lancar tanpa terhambat.

2. Fungsi perkerasan jalan Fungsi perkerasan jalan: mengusahakan agara tanah dasar lebih tahan terhadap beban lalu lintas dan cuaca sedemikian rupa sehingga usaha pemeliharaan mampu mempertahankan permukaan untuk tetap dalam kondisi layak untuk dilewati.

Teori tentang perkerasan jalan yaitu :

a. Sistem Telford

Thomas Telford (1757 - 1834) ahli jembatan lengkung daribatu menciptakan konstruksi perkerasan jalan yang prinsipnyaseperti jembatan lengkung yaitu Prinsip “desak-mendesak” dengan menggunakan batu belah yang dipasang vertikal yang disebut Sistem Telford.

Lapisan Telford merupakan lapisan pondasi bawah yang terdiri atas batu belah yang beralaskan sebuah pemandangan pasir di lapisan atas tanah dasar. Rongga diantara batu belah di isi dengan batu pengunci yang ukurannya lebih kecil agar lapisan permukaannya rata dengan batu.

b. Sistem Macadam

John London Mc. Adam (1756 - 1836) memperkenalkan perkerasan dengan Prinsip “ tumpang tindih” dengan menggunakan batu-batu pecah dengan ukuran terbesar 3 '' Perkerasan sistem ini sangat berhasil dan merupakan prinsippembuatan jalan secara masanal (dengan mesin). Selanjutnya sistem ini disebut sistem Makadam.

Makadam menggunakan batu pecah yang disusun tegak untuk menjadi

pondasiselanjutnya diisi dengan batu pecah ukuran lebih kecil sehingga

ketika diberi bebanbatu pecah penting mendesak mengisi celah-celah batu yang dibawahnya agar saling mengunci. Materialnya terdiri dari pasir urug, dan batu pecah untuk pondasi serta batu pecah untuk pengisi pada lapisan atas

3. Jenis – jenis perkerasan jalan yaitu:

a. Perkerasan Fleksibel (Kerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikatnya)

Konstruksi perkerasan lentur (Perkerasan Fleksibel) yaitu perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikatnya. lapisan-lapisan perkerasan bersifat dan menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar.

b. Perkerasan Kaku (kerasan yang menggunakan air mani (Semen Portland) sebagai bahan pengikatnya)

Konstruksi perkerasan kaku(Perkerasan Kaku) yaitu perkerasan yang menggunakan semen (Portland Cement) sebagai bahan pengikatnya. Pelat beton dengan atau tanpa tulangan diletakkan di atas tanah dasar dengan atau tanpa lapis pondasi bawah. Beban lalu lintas sebagian besar dipikul oleh pelat beton.

c. Komposit Pavement (perekrasan kaku yang dikombinasikan dengan perkerasan lentur).

Konstruksi perkerasan komposit (Perkerasan Komposit) yaitu perkerasan kaku yang dikombinasikan dengan perkerasan lentur dapat berupa perkerasan fleksibel diatas perkerasan kaku atau

perkerasan kaku diatas perkerasan lentur(Siti Asyiah, n.d.)48

48 Sumber: Siti Asyiah, M. T. (n.d.). Perencanaan Perkerasan Jalan.

Junrejo

Beriku ini merupakan data dan titik lokasi prsaran jalan yang ada di Kecmatan

Gambar peta diatas merupakan titik pesebaran jenis jalan yang ada di Kecamatan Junrejo . Dari gambar diatas kita dapat mengetahui titik pesebaran

prasarana jalan yang ada di Kecamatan Junrejo Jalan Lingkungan Berada di Desa

Junrejo dengan lebar 3 meter kondisi baik, Jalan lokal berada di Desa Pendem dengan

kondisi baik dengan lebar 4m.

Tabel 3.23 Jaringan Jalan

Sumber : Hasil Survei Kelompok 01

Jalan lokal, L 4m, kondisi baik. Desa Pendem Jalan lingkungan, L 3m, kondisi baik. Desa Junrejo

Kolektor

Gambar 3.31

Pada data tabel dan diagram diatas dapat diketahui bahwa prasarana jalan yang mendominasi di wilayah kecamatan Junrejo berjenis jalan lingkungan dimana presentasenya sebesar 56% menghubungkan daerah permukiman di setiap desa .

Presentase Jenis Jalan

3.3.10 Prasarana Drainase

Drainase berasal dari kata to drain yang memiliki arti mengeringkatn atau

mengalirkan air. Drainase merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk menangani

persoalan kelebihan air baik yang berada diatas permukaan tanah maupun air yang berada dibawah permukaan tanah. Secara umum, menurut Halim Hasmar (2012;1)

drainase dedifinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha untuk

mengalirkan air yang berlebihan dalam suatu koteks pemanfaatan tertentu. Sejalan dengan Halim Hasmar, menurut Gunadarma (2007:3), dalam drainase perkotaan juga

diartikan sebagai sistem pengeringan dan pengaliran air dari wilayah perkotaan yang

meliputi: permukiman, kawasan industri dan perdagangan, sekolah, rumah sakit, fasilitas umum lainnya, lapangan olahraga, lapangan parkir, instalasi militer, instalasi listrik dan telekomunikasi, pelabuahan udara, pelabuhan laut/sungai serta tempat lainnya yang merupakan bagian dari sarana kota.49

MenurutMulyantodalambukunya“PenataanDrainasePerkotaan” (Mulyanto, 2013), fungsi sistem drainase tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membuang air lebih

Drainase memiliki fungsi utama yaitu untuk mencegah menggenangnya air pada lahan perkotaan maupun di dalam parit-parit yang menjadi bagian dari sistem drainase. Selain itu, dapat mengalirkan air lebih ke tujuan akhirnya yaitu perairan bebas yang dapat berupa sungai, danau, maupun laut.

2. Mengangkut limbah dan mencuci polusi dari daerah perkotaan

Ada dua jenis limbah yang memasuki aliran yaitu limbah padat yang terdiri dari limbah organic dan limbah padat anorganik. Limbah ini dapat berasal dari limbah proses industri, rumah tangga, serta sampah-sampah dari pasar, guguran daun pepohonan. Jika jenis limbah tersebut masuk ke dalam sistem drainase secara berlebihan akan mengganggu proses oksidasi karena oksigen yang terikat oleh air tidak akan mencukupi bahkan pengikatan oksigen akan sangat terhambat. Banyaknya limbah yang masuk ke dalam saluran drainase disebabkan oleh perlakuan masyarakat yang

49 Mulyanto, H. R. (2013). Penataan Drainase Perkotaan. Hal 3-9

menganggap sistem drainase dan sungai-sungai sebagai tempat pembuangan sampah

3. Mengatur arah dan kecepatan aliran

Air hujan dan limbah harus diatur alirannya melewati sistem drainage dan diarahkan ke tempat penampuangan akhir dimana sistem drainase bermuara. Arah aliran akan ditentukan melewati sistem drainase sehingga tidak menimbulkan kekumuhan. Di samping itu kecepatan alirannya dapat diatur sebaik mungkin sehingga tidak akan terjadi pengendapan pada saluran drainase.

4. Mengatur elevasi muka air tanah

Muka air tanah yang dangkal dapat menambah potensi banjir dikarenakan daya serap lahan terhadap hujan kecil. Sedangkan muka air tanah yang dalam akan menyulitkan tumbuhan untuk menyerap air khususnya pada musim kemarau tetapi daya serap terhadap hujan tinggi. Disamping itu jika terjadi banjir penurunan muka air tanah akan terjadi menurunnya muka tanah diatas muka air tanah yang disebabkan ruang antar butir dalam tanah yang tadinya terisi air akan menjadi kosong sehignga tanah memadat.

5. Menjadi sumberdaya air alternative

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan air, makin dibutuhkannya sumber daya air bagi makhluk hidup. daur ulang air dari sistem drainase dapat menjadi alternative jika memenuhi beberapa syarat, seperti sistem drainase tidak tercemar oleh limbah B3 dan bakteri patogan dimana bakteri ini penyebab dari penyakit menular, serta pencemaran masih dalam tingkat ekonomis untuk diolah segai sumber daya air.

6. Di daerah perbukitan sistem drainase menjadi salah satu prasarana untuk mencegah erosi dan gangguan stabilitas lereng

Run off permukaan akibat hujan pada daerah perbukitan mengalir dengan kecepatan tinggi sehingga menyebabkan erosi jika tidak mendapat tahanan yang cukup. Untuk mengendalikannya diperlukan pembuatan sistem drainase yang baik untuk menata aliran run off permukaan maupun aliran di dalam saluran.

Ada tiga jenis saluran drainase yaitu, saluran primer, saluran sekunder, dan saluran tersier. Rincian dari ketiga saluran drainase tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Saluran primer, saluran ini merupakan saluran yang menerima masukan aliran dari saluran-saluran sekunder. Saluran primer relatif besar sebab letak saluran paling hilir. Aliran dari saluran primer langsung dialirkan ke badan air.

b. Saluran sekunder, saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi menerima aliran air dari saluran-saluran tersier dan meneruskan aliran ke saluran primer.

c. Saluran tersier, saluran drainase yang menerima aliran air langsung dari saluran-saluran pembuangan rumah-rumah. Umumnya saluran tersier ini adalah saluran kiri kanan jalan perumahan.

Berikut ini merupakan data prasarana jaringan Drainase pada Kecamatan Junrejo.

pesebaran Drainase yang ada di Kecamatan Junrejo . Dari gambar diatas kita dapat mengetahui titik pesebaran Drainase,draianse sekunder berada di Desa Junrejo, dan drainase irigasi berada di Desa Torongrejo.

Jenis Drainase : sekunder Lokasi : Desa Junrejo

Jenis drainase : irigasi Lokasi : Desa Torongrerjo

Tabel 3.24 Jaringan Drainase

Sumber : Hasil Survei Kelompok 01

Gambar 3.33 Presentase Jaringan Drainase

Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa kebanyakan drainase yang ada di Kecamatan Junrejo yakni berjenis tersier dengan presentase sebesar 82% . Hal ini dikarenakan banyak di depan rumah warga terdapat drainase ini sehingga lebih mendominasi disekitar pemukiman warga . Adapun Drainase sekunder kebanyakan berada di sepanjang jalan yang menuju ke sungai . untuk sistem irigasinya terdapat 18% berada di Keacamatan Junrejo yang mengaliri lahan pertanian warga di kecamatan Junrejo .

IRIGASI SEKUNDER TERSIER

3.3.11 Prasarana Listrik

Sebuah struktur yang digunakan dalam transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk menghantarkan listrik ke tempat yang jauh. Saluran dapat terdiri dari satu atau lebih konduktor (umumnya kelipatan tiga) yang dipasang di menara atau tiang. Karena sebagian besar insulasi disediakan oleh udara, maka saluran listrik udara umumnya merupakan metode termurah untuk mentransmisikan listrik dalam jumlah besar. Saluran listrik udara dibedakan berdasarkan tegangan listrik yang dihantarnya, yakni:50

1. Saluran udara tegangan rendah (SUTR) – kurang dari 1000 volt, digunakan untukdistribusi listrik antar permukiman.

2. Saluran udara tegangan menengah (SUTM) – antara 1000 volt (1 kV) dan 69 kV, digunakan untuk distribusi listrik antar kawasan.

3. Saluran udara tegangan tinggi (SUTT) - antara 70 kV hingga 150 kV, digunakan untuk transmisi listrik antar wilayah.

4. Saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) – antara 275 kV hingga 800 kV, [2] digunakan untuk transmisi listrik jarak jauh.

50 Kynge, James (8 Juni 2018). "China's global power play" (Dalam bahasa inggris)

Jenis : SUTR, lokasi : Desa Mojorejo

Jenis : SUTM, lokasi : Desa Torongrejo

Gambar 3.34 Jaringan Listrik Kecamatan Junrejo

Gambar peta diatas merupakan pesebaran lokasi jaringan listrik yang ada di Kecamatan Junrejo. Dari gambar diatas kita dapat mengetahui titik pesebaran jaringan listrik, jenis SUTM berada di Desa Torongrejo. Dan jenis SUTR berada di Desa Mojorejo.

Tabel 3.25 Prasarana Jaringan listrik

Sumber : Hasil Survei Kelompok 01

Gambar 3.35 Presentase Jaringan Listrik

Dapat dilihat dari diagram diatas bahwa untuk jaringan listrik yang ada di Kecamatan Junrejo sebagian besar terdapat SUTM (Saluran udara tegangan menengah yang berada pada tegangan antara 1000 volt (1 kV) dan 69 kV) dimana jaringan ini digunakan untuk distribusi listrik antar kawasan dengan presentase sebesar 58%.

Kemudian untuk di wilayah pemukiman warga banyak terdapat SUTR (Saluran udara tegangan rendah (SUTR) yang teganganya kurang dari 1000 volt, digunakan untuk distribusi listrik antar permukiman dengan presentase sebanyak 32%. Dan yang terakhir

terdapat SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) dengan presentase 10% kebanyakan berada pada wilayah Desa Mojorejo .

3.3.12 Prasarana Telekomunikasi

Menurut Badan Pusat Statistik, telekomunikasi memiliki pengertian setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Jaringan telekomunikasi di Indonesia semakin hari semakin menunjukkan perkembangan. Komunikasi jarak jauh kini terasa lebih nyaman dan dapat menjangkau area yang lebih jauh. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya pendirian tower BTS yang tersebar di seluruh wilayah. BTS merupakan

singkatan dari Base Transceiver Station atau dapat disebut dengan stasiun pemancar. BTS adalah salah satu bentuk infrastruktur telekomunikasi yang berperan penting dalam

mewujudkan komunikasi nirkabel antara jaringan operator dengan perangkat komunikasi. Tugas utama BTS adalah mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon rumahh, telepon seluler dan sejenis gadget lainnya. Kemudian sinyal radio tersebut akan diubah menjadi sinyal digital yang selanjutnya dikirim ke terminal lainnya menjadi sebuah pesan atau data.Umumnya

tower BTS dapat dijumpai di pusat atau pinggiran kota, jadi tidak heran jika sinyal di wilayah perkotaan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pedesaan yang jauh dari kota.51

Terdapat tiga macam tower BTS yang sering dijumpai di Indonesia yaitu tower empat kaki, tower tiga kaki dan tower satu kaki. Nah berikut ini akan dijelaskan lebih detail mengenai ketiga macam tower tersebut.

1. Tower 4 kaki/ Rectangular Tower Sesuai dengan namanya, tower ini berbentuk segi empat dan memiliki 4 kaki. Karena konstruksinya yang kokoh tower ini diharapkan memiliki kekuatan yang optimal untuk menghindari kemungkinan roboh. Tingginya kurang lebih 42 meter serta mampu mencakup banyak antena dan radio. Tipe tower ini biasanya digunakan oleh perusahaan telekomunikasi terkemuka seperti Telkom, Indosat, XL, dll mengingat harganya yang cukup fantastis yakni mencapai 650 juta-1 milyar rupiah.

2. Tower 3 kaki/ Triangle Tower

51https://www.baktikominfo.id/en/informasi/pengetahuan/pengertian_macam_dan_komponen_pada_tower_bts _yang_sebaiknya_anda_tahu-814

Menara segitiga ini terdiri dari 3 pondasi tower. Tiap pondasi disusun dalam beberapa potongan yang berkisar 4-5 meter. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misal roboh sebaiknya tower ini memakai besi yang berdiameter diatas 2 centimeter. Rata-rata tower jenis tingginya berkisar antara 40 meter dan maksimal 60 meter. Makin pendek tower tingkat keamanannya lebih tinggi. Kelebihan dari menara ini adalah komponennya lebih ringan sehingga menghemat biaya produksi dan pengangkutan.

3. Tower 1 kaki/ Pole

Sebenarnya tower jenis ini tidak direkomendasikan karena banyak kekurangannya. Dalam penerimaan sinyal tergolong tidak stabil, mudah goyang, dan mengganggu sistem koneksi data yang berakibat pencarian di komputer terjadi secara terus-terusan. Tower ini ada 2 macam, yang pertama dibuat dengan pipa/plat baja tanpa spanner dengan diameter 40 cm hingga 50 cm dan rata-rata tingginya 42 meter. Kedua, tower yang dibuat dengan spanner yang menurut ahli pembuatannya tidak melebihi

20 meter.

Berikut ini merupaka data dan sebaran titik lokasi jaringan telkomunikasi yang ada di Kecamatan Junrejo.

BTS

Desa Dadaprejo

Gambar 3.36 Jaringan Telekomunikasi Kecamatan Junrejo

Gambar peta diatas merupakan titik pesebaran lokasi jaringan telekomunikasi yang ada di Kecamatan Junrejo . Dari gambar diatas kita dapat mengetahui titik pesebaran jaringan telekomunikasi, BTS berlokasikan di Desa

Dadaprejo Kecamatan Junrejo.

Tabel 3.26 jaringan telekomunikasi

Gambar 3.37 Presentase Jaringan Telekomunikasi

Pada data tabel dan diagram diatas prasarana telekomuinikasi yang ada di Kecamatan Junrejo persebarannya terbanyak berada di Desa Mojorejo dengan presentase 60% . Adapun di Kelurahan Dadaprejo dengan presentase 20% dan di Desa

Junrejo pun dengan presentase 20% .

3.3.13 Prasarana Persampahan

Menurut World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak

digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari

kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra 2007). Undang-Undang

Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan

sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat (RI 2008). Sampah

adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai

sebelumnya, tetapi bagi sebagian orang masih bisa dipakai jika dikelola dengan

prosedur yang benar (Nugroho 2013)52Sedngakan Prasarana Persampahan yaitu fasilitas

dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah53

Junrejo

Berikut ini merupakan prasarana persampahan yang ada di Kecamatan

Lokasi : Desa Tlekung

52 http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/4178/3/BAB%20II%20BM.pdf

53 http://ciptakarya.pu.go.id/plp/upload/peraturan/Permen_PU_No_3_Tahun_2013__Penyelenggaraan_PS_Persampahan.pdf

TPA

Gambar peta diatas merupakan titik pesebaran lokasi TPA persampahan yang

ada di Kecamatan Junrejo, terletak di Desa Tlekung. TPA tersebut tempat pembuangan

sampah yang berasal dari semua kecamatan di Kota Batu.

Tabel 3.27 Prasarana Persampahan di Kecamatan Junrejo

Gambar 3.39 Presentase Persampahan di Kecamatan Junrejo

Dapat dilihat pada diagram diatas bahwa untuk fasilitas persampahan yang ada di Kecamatan Junrejo untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hanya terdapat di desa Tlekung dengan presentase sebanyak 50%. Adapun untuk Tempat pembuangan

sementara (TPS/TPS 3R) terdapat di sejumlah desa seperti, Junrejo dan kelurahan dadaprejo dengan presentase 50% . Sedangkan untuk wilayah Pendem, Torongrejo, Mojorejo, dan Beji mereka membuangnya ke desa desa yang ada TPS nya .

BEJI DADAPREJO MOJOREJO TLEKUNG JUNREJO PENDEM TORONGREJO

3.3.14 Prasarana Air Bersih

Kebutuhan air bersih yaitu banyaknya air yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan air dalam kegiatan sehari-hari seperti mandi ,mencuci, memasak, menyiram tanaman danlain sebagainya. Berdasarkan Permenkes RI No.32 Tahun 2017, air bersih dan sehat adalah air yang memiliki kualitas tertentu yang digunakan untuk keperluanshari-hari yang kualitasnya berbeda dengan air minum. Terdapat beberapa jenis air, yaitu air permukaan, air tanah, dan air hujan. Uraian ketiga jenis air tersebut adalah sebagai berikut (Harefa, 2021):54

1. Air permukaan

Air Permukaan adalah air yang berada di atas permukaan tanah seperti air sungai, air rawa, air irigasi, air danau, air laut, dan sebagainya. air permukaan merupakan sumber air yang dapat digunakan sebagai sumber air bersih dan air minum tetapi sangat mudah tercemar dan terkotori oleh bahan pencemar dan pengotor yang mengapung, melayang, dan melarut di air permukaan oleh sebab itu sebelum digunakan air permukaan memerlukan pengolahan terlebih dahulu

2. Air tanah

a. Mata air, air yang berasal dari dalam tanah yang muncul secara alamiah. Air yang berasal dari mata air ini pada umumnya belum tercemar dan bisa langsung dikonsumsi

b. Air sumur dangkal, air yang keluar dari dalam tanah yang dangkal atau sering disebut sebagai air tanah. Dalamnya lapisan air ini dari permukaan tanah berkisar 5 sampai 15 meter dan berbeda kedalamannya. Dalam penggunaaannya air sumur dangkal ini perlu diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi karena ada kemungkinan terkontaminasi kotoran di permukaan tanah.

c. Air Sumur Dalam, adalah air yang berasal dari lapisan kedua dalam tanah. Dalamnya lapisan ini dari permukaan tanah biasanya di atas 15

54 Harefa, F. (2021). Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Pengolahan Air Bersih Di Dusun V Desa Umbubalodano Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara. 74. http://ecampus.poltekkesmedan.ac.id/xmlui/handle/123456789/3563

meter. Oleh karena itu sebagian besar air dalam ini sudah cukup sehat untuk lansung dikonsumsi tanpa mengalami pengolahan.

3. Air Hujan

Air yang berasal dari sublimasi uap air di udara yang ketika turun

melarutkan benda-benda di udara yang dapat mencemari dan mengotori

air hujan.Oleh sebab itu sebelum digunakan air hujan harus diolah terlebih dahulu.

Berikut ini merupakan titik persebaran prasarana air bersih pada kecamatan junrejo.

Sumber air PDAM

Lokasi : Desa Mojorejo

Sumber air HIPPAM

Lokasi : Desa Mojorejo

ada di Kecamatan Junrejo . Dari gambar diatas kita dapat mengetahui titik pesebaran jaringan Air Bersih yang ada di Keacamatan Junrejo, sumber air PDAM dan HIPPAM yang berada di Desa Mojorejo.

Tabel 3.28

Prasarana Sumber Air Bersih

Desa Sumber Air

Torongrejo Sumber Klerek

HIPPAM

Desa Sumber Air

Sumber mata air pandan

Swadaya

Beji PDAM

Sumber bening

Tlekung

Sumber Darmi

Sumber Parang

Sumber mata air kali kiban

Sumber mata air pondok

bambu

HIPPAM

Sumur

Dadaprejo PDAM

Junrejo

Sumber mata air (sumber jeding)

HIPPAM

PDAM

Mojorejo HIPPAM

PDAM

Swadaya

Pendem PDAM

HIPPAM

Sumber : Hasil Survei Kelompok 01

Gambar 3.41 Presentase Sumber Air Bersih

Pada data tabel dan diagram diatas prasarana sumber air yang ada di

Kecamatan Junrejo didominasi berasal dari PDAM dengan presentase sejumlah 33% .

HIPAM menjadi sumber air kedua terbanyak yang dipakai oleh warga dengan presentase

PDAM HIPPAM Sumur Swadaya Sumber

3.4 Sosial Kependudukan

3.4.1 Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah Rasio Jenis Kelamin adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Data rasio jenis kelamin ini, berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan lakilaki dan perempuan secara adil. Berikut merupakan data jumlah penduduk di Kecamatan Junrejo berdasarkan jenis kelamin .

Tabel 3.29 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 2022

Gambar 3.42 Diagram Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kecamatan Junrejo

Dapat dilihat pada data diatas bahwa jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Junrejo berada di Kelurahan Pendem dengan jumlah penduduk laki laki

sebanyak 6.330 jiwa dan penduduk perempuan berada di angka 6.316 jiwa sehingga total jumlah penduduk di kelurahan Pendem yaitu 12.646 jiwa. Jumlah ini merupakan

bagian dari jumlah total penduduk yang ada di Kecamatan Junrejo dengan 7 kelurahan

diantaranya Tlekung dengan total penduduknya 5.252 jiwa , kelurahan Junrejo dengan

jumlah penduduk 1.1042 jiwa, Kelurahan Mojorejo dengan jumlah 5.773 jiwa , kelurahan Torongrejo dengan jumlah penduduk 6.420 jiwa, kelurahan Beji dengan

jumlah penduduk 8.562 jiwa, dan kelurahan Dadaprejo dengan jumlah penduduk 6.978 jiwa . Sehingga dapat dilihat total keseluruhan penduduk yang ada di Kecamatan Junrejo yaitu 56.673 jiwa .

3.4.2 Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Menurut Depkes, umur seseorang dikategorikan ke beberapa tingkatan yang tentunya hal tersebut sudah diperhitungkan sebelumnya. Sehingga kelompok umur ini nantinya yang menentukan struktur umur penduduk menurut jenis kelamin yang dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Berikut merupakan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur yang ada di Kecamatan Junrejo .

Tabel 3.30 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 2022

75 + 561 689 1.250 Kecmatan Junrejo 28.485 28.188 56.673 Sumber : Kecamatan Junrejo Dalam Angka 2022

Gambar 3.43 Piramida PenduduK Berdasarkan Kelompok Umur 2022

Berdasarkan data jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kecamatan Junrejo dapat disimpulkan bahwa kelompok usia muda dan produktif cukup seimbang dengan usia tua sehingga hal inilah yang membuat piramida penduduk di Kecamatan Junrejo disebut piramida Piramida stasioner . Dimana jumlah kelahiran sebanding dengan angka kematian . Hal ini juga memicu angka pertumbuhan penduduknya yang relative rendah .

3.4.3

Pertumbuhan penduduk terjadi disebabkan oleh pertambahan atau

pengurangan jumlah penduduk akibat adanya kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi). Kelahiran dan kematian merupakan faktor pertumbuhan alami, adapun perpindahan penduduk merupakan faktor

pertumbuhan non alami. Berikut merupakan data jumlah penduduk di Kecamatan Junrejo berdasarkan angka kelahiran dan kematian .

Penduduk Berdasarkan Angka Kelahiran dan Kematian

Tabel 3.31 Jumlah Penduduk Berdasarkan Angka Kelahiran Dan Kematian

Gambar 3.44 Diagram Jumlah Penduduk Berdasarkan Angka Kelahiran Dan Kematian

Dapat dilihat dari data penduduk berdasarkan angka kelahiran dan kematian di Kecamatan Junrejo, presentase kelahiran lebih mendominasi dengan angka 66% dengan jumlah penduduk 545 jiwa dibandingkan dengan angka kematian sejumlah 284 jiwa penduduk .

3.4.4 Penduduk Berdasarkan Kewarganegaraan

Kewarganegaraan dikenal dengan kata citizenship, artinya keanggotaan yang menunjukan hubungan atau ikatan negara dengan warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran. Mereka punya hak dan kewajiban penuh sebagai warga di negara itu. Adapun jumlah penduduk berdasarkan kewarganegaraan yang ada di Kecamatan Junrejo sebagai berikut .

Tabel 3.32 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kewarganegaraan

Gambar 3.45 Diagram Jumlah Penduduk Berdasarkan Kewarganegaraan Berdasarkan data penduduk berdasarkan kewarganegaraan di Kecamatan

Junrejo ini Warga Negara Asing (WNA) Terbanyak terdapat di kelurahan Mojorejo dengan jumlah 32 jiwa dan presentase sebanyak 100% dari jumlah keseluruhan penduduk di kecamatan Junrejo . Banyaknya jumlah wna yang ada di kelurahan

dadaprejo ini dipicu oleh letaknya yang berada di perbatasan kota malang dan batu pada sisi timur. Adapun destinasi wisata yang ditawarkan dari potensi lokal yang ada di kelurahan Mojorejo di antaranya wisata eduaksi kebun anggrek, wisata eduaksi gerabah dan wisata eduaksi batik. sesuai Sehingga hal ini membuat wisatawan tertarik untuk berpindah kewarganegaaran ke kelurahan Mojorejo.

3.4.5 Tren Jumlah Penduduk 5 Tahun Terakhir

Tren Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu.

Adapun tren jumlah penduduk di Kecamatan Junrejo ditunjukkan pada table berikut .

Tabel 3.33 Jumlah Penduduk 5 Tahun Terakhir

Gambar 3.46 Diagram Jumlah Penduduk 5 Tahun Terakhir

Dari jumlah penduduk tahun 2015 hingga 2019 terlihat bahwa angka pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini menandakan jumlah penduduk yang terus bertambah di Kecamatan Junrejo.

3.4.6 Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar. Tetapi jika menggunakan ukuran menurut jenjang tertinggi merupakan jenjang atau kelas tertinggi yang pernah ditempuh oleh seseorang.

Tabel 3.34 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Sumber : Kecamatan dalam angka Kecamatan Junrejo 2021

Gambar 3.47 Diagram Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan data penduduk berdasarkan pendidikan di Kecamatan Junrejo

ini penduduk terbanyak terdapat Pendidikan SD Sederajat dengan jumlah 15172

penduduk dengan persentase 27%. Dan Tidak/belum sekolah berjumlah14873

penduduk, SMP berjumlah 9160 penduduk, SMA berjumlah 11.711 penduduk, Diploma

berumlah 1279 penduduk. Dan Sarjana berjumlah 3259 penduduk.

3.4.7 Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Gambar 3.48 Diagram Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Junrejo

Berdasarkan data diatas, jenis mata pencaharian Ibu rumah tangga menjadi dominan profesi penduduk di Kecamatan Junrejo. Kemudian terdapat Petani yang juga menjadi dominan. Hal ini terjadi karena di kecamatan Junrejo banyak perkebunan yang di olah seperti, kebun buah-buahan, kebun sayuran dan tanaman hias.

3.4.8 Penduduk Menurut Agama

Penduduk Menurut Agama adalah Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama.

Tabel 3.36 Jumlah Penduduk Menurut Agama Kecamatan Junrejo

: Kecamatan dalam angka Kecamatan Junrejo 2021

Gambar 3.49 Diagram Jumlah Penduduk Menurut Agama Kecamatan Junrejo

Berdasarkan data diatas, agama yang diyakini penduduk Kecamatan Junrejo yang mendominan yaitu agama islam dengan jumlah 52.544 kemudian agama protestan dengan jumlah 2.123, agama katolik dengn jumlah 351, agama hindu dengan jumlah

74, budha dengan jumlah 205 dan lainnya berjumlah 2.

3.5 Ekonomi

Perekonomian memiliki definisi yang cukup luas, menurut Dumairy (1999) perekonomian merupakan suatu bentuk sistem yang berfungsi untuk mengatur serta menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, dilakukan melalui hubungan antarmanusia dan kelembagaan selain itu perekonomian yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan tidak harus berdiri tunggal, melainkan harus berdasarkan falsafah, ideologi, serta tradisi masyarakat yang berkembang seara turun- temurun disuatu tempat. Secara singkat, perekonomian artinya suatu aspek terkait pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan taraf kehidupan manusia.

3.5.1 Komoditas Kecamatan Junrejo

3.5.1.1 Pertanian

Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Secara garis besar pertanian memiliki beberapa komponen yang tak terpisahkan yang meliputi produk produksi, petani atau pengusaha pertanian, tanah tempat usaha, dan usaha pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang dapat meningkatkan dan memulihkan perekonomian nasional, dikarekan sektor ini memberikan kontribusi pada perekonomian nasional saat terjadi krisis.55

: Hasil Observasi

Dari data tabel diatas dapat diketahui pertanian yang paling mendominasi pada desa Tlkung dengna nilai 890,351

1(3), 213/222.

Tabel 3.37 Pertanian Kecamatan Junrejo

55 hayati mimi, Elfiana, Martina. (2017). Peranan Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Wilayah Kabupaten Bireun Provinsi Aceh.

3.5.1.2 Perkebunan

Perkebunan adalah pengelolaan tanah yang dilakukan dalam kurun waktu semusim ataupun tahunan yang nanti pada akhirnya dapat memberikangasil yang maksimal dalam bidang pertanian. Perkebunan idektik dengan lahan yang luas, namun beberapa perkebunan juga membutuhkan kahan yang luasnya minimum. Terdapat 2 jenis perkebunan, yaitu perkebunan kecil yang memuat perkebunan karet, kopi, dan cengkeh, dan perkebunan besar contohnya perkebunan coklat, sawit, dan tebu.56

Tabel 3.38 Luas area Perkebunan Kecamatan Junrejo 2021

Sumber: Dinas Pertanian Kota Batu

Gambar 3.50 Presentasi Perkebunan Kecamatan Junrejo 2021

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukan bahwa pada tahun 2019 jumlah perkebunan di Kecamatan Junrejo untuk kopi yaitu 31,2 dan untuk tebu yaitu 961,7.

Berdasarkan Nilai Presentase Tebu memiliki nilai paling tinggi ketimbang kopi yaitu dengan nilai 97 %.

Tabel 3.39 Tabel Produksi tanaman Biofarka Kecamatan Junrejo 2021

56 Rusdi Evizal, Dasar Dasar Produksi Perkebunan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).h.1.

Sumber: BPS Statistik Pertanian Holtikultura SPH-TBF

Gambar 3.51 Persentase Produksi Tanaman Biofarka Kecamatan Junrejo 2021

Berdasarkan Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa produksi tanaman biofarka Kecamatan Junrejo pada tahun 2018 yaitu 96.890, tahun 2019 yaitu 10.6974, dan pada tahun 2020 yaitu 156.462.Berdasarkan hasil nilai presentase tanaman jahe memiliki nilai paling tinggi yaitu 41 % sedangkan nilai presntase paling kecil yaitu pada tanaman temuireng dengan nilai hanya 1% saja.

Tabel 3.40 Produksi Buah-buahan dan Sayuran Kecamatan Junrejo 2021

Gambar 3.52Persentase Produksi Buah-buahan Kecamatan Junrejo 2021

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa produksi buah-buahan di Kecamatan Junrejo pada tahun 2018 yaitu 2.672, tahun 2019 yaitu 2.659,4 dan tahun

2020 yaitu 2.516,1. Berdasarkan Hasil Presentase 72 % Jeruk Siam /Keprok yang menjadi buah-buahan yang di produksi paling banyak dari keselurahan buah buahan dan sayuran yang ada di Kecamatan Junrejo .

3.5.1.3 Holtikultura

Holtikultura secara sederhana berarti budidaya tanaman kebun. Proses

tanam tanaman holtikultura mengaci pada penggunaan teknik tanam yang modern. Tanaman holtikultura dapat dibedakan jenis, yaitu tanaman sayur, tanaman buah, tanaman hias/bunga, tanaman obat. Tanaman holtikultura memberikan manfaat dalam

penyediaan panganpangan masyarakat dan juga meningkatkan perekonomian. Produk

Sumber: BPS Statistik Pertanian Holtikultura SPH-SBS

tanaman holtikultura merupakan salah satu komoditi pertanian yang mempunyai

57 Pitaloka Dyah. (2017).Holtikultura: Potensi, Pengembangan dan Tantangan. 1(1), 1/4.

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa produksi sayuran dan buah-buahan di Kecamatan Junrejo pada pada tahun 2018 yaitu 15.207,3, tahun 2019 yaitu 16.904,4, dan pada tahun 2020 yaitu 21.168,3. Berdasarkan nilai presntase produksi sayuran paling tinggi yaitu Tomat dengan nilai Presentase 27% disusul dengan

Bawang Daun,Bawang Merah ,Petsai/Sawi dengan nilai 12 % .

3.5.1.4 Tanaman Hias

Tanaman hias merupakan tanaman yang dibudidayakan karena memiliki nilai keindahan baik bungan ataupun bagian tanaman lainnya. pada umumnya tanaman hias

dapat digolongkan menjadi tanaman hias bunga dan daun. tanaman hias bunga merupakan tanaman yang bunganya menjadi bagian yang menarik, sedangkan tanaman hias daun, daun menjadi bagian yang menarik. tanaman hias biasa diletakkan di dalam maupun luar ruangan. tanaman hias dapat mnejadi sumber perekonomian warga yang ingin memberdayakan dan menjual tanaman hias dengan kualitas yang baik. 58

Gambar 3.53 Presentase Produksi Sayuran dan Buah-buahan Kecamatan Junrejo 2021

Tabel 3.42 Produksi Tanaman Hias Kecamatan Junrejo 2021

58 majanah, Saputri Irma. (2019). Pemanfaatan Tanaman Hias Sebagai Obat Tradisional, 6(1), 210/214.

Sumber: Dinas Pertanian Kota Batu

Gambar 1

Berdasarkan Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa produksi tanaman hias

Kecamatan Junrejo pada tahun 2018 yaitu 18.639,91, tahun 2019 yaitu 19.722,45, dan pada tahun 2020 yaitu 14.979,11.Berdasarkan hasil nilai presentase tanaman Anggrek memiliki nilai paling tinggi yaitu 70 % disusul dengan tanaman krisan dengan nilai presentase yaitu 18 %.

3.5.1.5 Peternakan

Subsektor peternakan memiliki peran yang strategis dalam pembangunan sektor pertanian, yaitu dalam upaya pemantapan ketahanan pangan untuk memenuhi

kebutuhan protein hewani, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan dapat memacu

pengembangan wilayah. (Daryanto, 2011). di dalam peternakan memiliki 4 komponen, yaitu manusia sebagai subjek, ternak sebagai objek, lahan/tanah sebagai basis ekologi, dan teknologi sebagai alat untuk mencapai tujuan. terdapat banyak jenis hewan tenak,

seperti sapi, kambing, kuda dan lainnya. salah satu bentuk usaha peternakan yang paling besar potensi untuk dikembangkan adalah ternak sapi potong.59

Tabel 3.43 Populasi Ternak Besar Kecamatan Junrejo 2021 No Desa/Kelurahan Kuda Sapi Potong Sapi Perah

Sumber: Dinas Pertanian Kota Batu

Gambar 3.55 Presentase Produksi Ternak besar Kecamatan Junrejo 2021

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa populasi ternak besar dikecamatan Junrejo terdapat kuda dengan jumlah 15 ekor, sapi potong 1.011 ekor, dan sapi perah 701,079 ekor. Berdasarkan Hasil Presentase Sapi potong memiliki nilai paling tinggi yaitu 58% dan 41 % pada Sapi perah.

Tabel 3.44 Populasi Ternak Kecil dan Kelinci Kecamatan Junrejo 2021

115/123.

59 Saputra Indrya juwita, liman, Widodo Yusuf. (2016). Analisis Potensi Pengembangan Peternakan Sapi Potong di Kabupaten Pesawaran. 4(2):

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa populasi ternak kecil di Kecamatan Junrejo terdapat kambing dengan jumlah 1.470 ekor, domba 2.358 ekor, babi 275 ekor, dan kelinci 2.750 ekor. Berdasarkan hasil nilai presentase paling tinggi yaitu pada ternak Kelinci dengan nilai 40% dan nilai paling kecil pada ternak Babi yaitu 4 % dari total keseluruhan.

Sumber: Dinas Pertanian Kota Batu

Gambar 3.56 Presentase Populasi Ternak Kecil dan Kelinci Kecamatan Junrejo 2021

Tabel 3.45 Populasi Unggas Kecamatan Junrejo 2021

Sumber: Dinas Pertanian Kota Batu

Gambar 3.57 Presentase Populasi Ternak Unggas Kecamatan Junrejo 2021

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa populasi ternak ungags di Kecamatan Junrejo yaitu ayam buras dengan jumlah 12.990 ekor, ayam petelur

dengan jumlah 39.000 ekor, ayam pedaging dengan jumlah 60.000 ekor dan itik dengan jumlah 6.000 ekor. Berdasrkan hasil nilai presentase 51% Ayan pedaging populasi ungags paling besar /tinggi dan disusul oleh ayam petelur dengan nilai 33% dari total keseluruhan.

3.5.1.6 Industri

Industri adalah semua perusahaan atau usaha yang melakukan kegiatan merubah bahan dasar atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih

tinggi nilainya.Termasuk kedalam sektor ini adalah perusahaan yang melakukan

kegiatan jasa industri dan perakitan (assembling) dari suatu industri.60 Definisi lain

menyatakan industri adalah sebagai suatu untuk memproduksi barang jadi melalui

proses penggarapan dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh

dengan harga serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi mungkin (Sade, 1985).61 Berikut ini merupaan sebaran indutri yang ada di Kecamatan Junrejo.

Tabel 3.46 Industri Kecamatan Junrejo 2022

Gambar 3 Diagaram Sarana Industri Kecamatan Junrejo 2022

Pada data tabel dan diagram diatas dapat diketahui sebaran sarana industri

yang berada di Kecamatan Junrejo dapat dilihat sarana industry paling banyak berada di Desa Junrejo dengan jumlah 7 memiliki nilai presntase paling tinggi yaitu 54%.Sedangkan desa yang tidak memiliki sarana industry yaitu Desa Beji dan Torongrejo.

3.5.1.7 Pariwisata

Pariwisata menjadi andalan utama sebagai sumber divisa karena mampu mendatangkan para wisatawan asing maupun lokal. pariwisata di Indonesia memiliki berbagai ragam jenis, seperti wisata alam, wisata sosial, maupun wisata budaya yang tersebar dari sabang sampai merauke. pariwisata berdasarkan objeknya dibedakan mnejadi beberapa jenis, yaitu cultural tourism, recuperational tourism, commercial tourism, sport tourism, political tourism, social tourism, dan religion tourism. kedatangan para wisatawan menjadi sumber pendapatan masyarakat dan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi penduduk setempat.62

Tabel 3.47 Jumlah pengunjung Objek Wisata Kecamatan Junrejo 2021

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu

62 Devy Angga Helin. (2017). Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam Sebagai Daerah Tujuan Wisata Di Kabupaten Karanganyar. 32(1):34/44.

Gambar 3.59 Persentase Jumlah Pengunjung Objek Wisata Kecamatan Junrejo 2020

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung objek

wisatawan Kecamatan Junrejo di antaranya yaitu Wisatawan Nusantara berjumlah

305.361 dan Wisatawan Mancanegara berjumlah 305.417. Berdasarkan hasil presentase

100% pengunjung wisata junrejo berasal dari nusantara.

3.6 Sosial Budaya

Secara umum budaya sendiri budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa

sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal- hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, dalam bahasa

inggris kebudayaan disebut culture yang berasal dari kata latin colere yaitu mengolah

atau mengerjakan dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani, kata culture juga kadang sering diterjemahkan sebagai “Kultur” dalam bahasa Indonesia63 .

Sejarah adanya Kecamatan Junrejo Berdasarkan laporan pelacakan sejarah

Junrejo yang dilakukan Ulul Azmi, S. Ag wartawan Batu Pos yang ditugaskan ke Museum

Nasional menyebutkan bahwa Junrejo berasal dari kata DYON – REJTO atau JUNWATU.

Dalam bahasa kuno artinya Tempat Air (Gentong Jawa) sehingga DYON

REJTO atau arca DYON WATU yang sekarang ada di museum nasional bisa bermakna tempat air dari batu.

Menurut sumber yang ada di museum nasional keberadaan JUN tersebut sejak abad IX atau masa Kerajaan Tumapel / Singosari, sehingga dari uraian sejarah tersebut

lahirlah nama JUNREJO.

Sedangkan kronologis perkembangan dari tahun ke tahun hingga akhir

berdirinya Kecamatan Junrejo sebagai berikut :

1. Tahun 1914 di Desa JUNWATU yang ketika itu Kepala Desa bernama Pak Marsih, ditemukan benda berupa JUN sedangkan di Desa Telogorejo ditemukan Telogo yang menurut masyarakat disebut JEDING dalam bahasa jawa.

2. Tahun 1922 Desa Telogorejo diubah menjadi Desa Jeding dengan pendukuhan Rejoso.

3. Tahun 1923 Desa Junwatu, Jeding dan Rejoso digabung menjadi satu dengan nama JUNREJO dan yang dipercaya menjadi Kepala Desa pada saat itu adalah Kepala Desa dari Junwatu yakni Pak Marsih sampai beliau meninggal dunia.

4. Tahun 1937 yang menjadi Kepala Desa Junrejo adalah Pak Duriyat, yang ketika itu diangkat melalui pemilihan dan beliau menjabat hingga tahun 1974.

5. Tahun 1993 merupakan hari yang bersejarah bagi Kecamatan Junrejo karena merupakan hari lahir Kecamatan Junrejo yang bersamaan dengan lahirnya Kota Administratif Batu.

Kecamatan Junrejo dibagi menjadi 7 Desa/ Kelurahan, antara lain:

Desa Torongrejo

a. Desa Beji

b. Desa Junrejo

c. Desa Tlekung

d. Desa Mojorejo

e. Desa Pendem

f. Kelurahan Dadaprejo

Atas persetujuan para tokoh masyarakat di kecamatan junrejo maka Desa

Junrejo ditetapkan sebagai Ibukota Kecamatan yang kebetulan Kantor Kecamatan Junrejo bertempat di Desa Junrejo.

Pada Kecamatan Junrejo di setiap Desa/Kelurahan memiliki adat istiadat yang berbeda beda diantaranya sebagai berikut ini :

1. Kelurahan Dadaprejo

Pada kelurahan dadaprejo terdapat kesenian yang masih dilestarikan diantaranya kesenian jaranan dan bantengan ,kesenian tersebut masih dilestarikan hingga saat ini .

Kegiatan pementasan jaranan dan bantengan diadakan bila ada event penting seperti karnaval,pentas seni baik skala Kota/Kabupaten hingga Desa.

2. Desa Mojorejo

Pada Desa Mojorejo memiliki kegiatan tahunan yaitu bersih desa atau selamatan Desa ,doa lintas agama,karnaval desa,dan saka migi berikut ini merupaka dokumentasi kegiatan sosial budaya yang ada di desa

Mojorejo :

Gambar 3.60 Kantor Kecamatan Junrejo

Gambar 3.61 Kesenian Jaranan dan Bantengan

Kegiatan karnaval Desa Mojorejo diadakan untuk memperigati hari kemerdekaan Indonesia.Untuk kegiatan Saka Migi sendiri dilakukan pada punden mbok tarminah dengan diadakannya pentas seni tari oleh beberapa pemuda pada desa Mojorejo.

3. Desa Junrejo

Pada Desa Junrejo memiliki kegiatan tahunan yaitu bersih desa atau selamatan Desa,dan pagelaran seni.Berikut ini merupakan beberpa dokumentasi kegiatan social budaya yang ada pada Desa Junrejo :

Kegiatan Pagelaran Seni diatas dilakasanakan dalam mempringati hari kemerdekaan dan acara tersebut rutin dilaksanakan setiap setashun sekali,pagelaran seni tersebut meliputi pamaeran seni lukis ,live music,bantengan,pencak silat dan kesenian jaranan.

4. Desa Torongrejo

Pada desa Torongrejo terdapat kegiatan yang masih dilestraikan sampai saat ini yaitu slametan desa kebudayaan yang ada dalam desa ini yaitu, Kawasan torongrejo memiliki punden yang digunakan pada waktu

Gambar 3.62 Karnaval Desa Mojorejo

Gambar 3.63 Kegiatan Saka Migi

Gambar 3.64 Pagelaran Seni Desa Junrejo

tertentu. Punden ini berfungsi sebagai tempat ibadah atau ritual menghormati para leluhur desa ini. Ritual punden ini bisanya dilaksanakan pada saat acara selamatan desa yang dilakukan setahun sekali. Selamatan desa disini merupakan syukuran untuk desa torongrejo agar senantiasa

selalu makmur serta diberkahi segala hasil panen dan menciptakan suasana desa yang lebih aman, nyaman, dan damai.

Gambar 3.65 Kegiatan Slametan Desa Torongrejo

Selamatan desa ini dilaksanakan 3 hari 3 malam. Rangkaian acara mulai dari ritual punden pada hari pertama, sanduk dan jaranan pada hari kedua, serta yang terakhir ada pertunjukan kesenian ludruk. Acara ini dilakukan oleh warga torongrejo dan para petuah dari desaitu sendiri.

5. Desa Pendem

Di Desa Pendem tercatat ada kurang lebih 28 (dua puluh delapan) kominitas/sanggar seni budaya yang meliputi seni bantengan, hadrah, jamaah sholawat, kuda lumping, orkes melayu, tayub, pencak silat, banteng dan pencak, reyog, sanduk, seni islami, terbang jidor dan seni sanggar seni tari. Salah satu sanggar seni tari yang menjadi akar lahirnya kampung budaya gopit. Terletak di daerah Gopit, kampung ini menjelma menjadi pusat seni budaya bahkan pusat perkembangan perekonomian baru bagi warga disekitarnya. (Sumber : Desa Wisata Budaya Pendem | Dinas Pariwisata Kota Batu (eezywork.com) )

6. Desa Tlekung

Desa Tlekung terkenal akan kesenian gebyar tayub dan wayang kulit yang mana kegiatan tersebut sering di pentaskan pada acara bersih Desa ,maupun acara penting lainnya.

7. Desa Beji

Desa Beji terkenal akan tari jarkenjong tari jarkenjong sendiri tercipta, dari sebuah rumah penduduk yang berada dipinggiran perkampungan padat penduduk di Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

Tari Jarkenjong dicipta

Di kediaman Agus

Mardiyanto, seniman muda yang menciptakan banyak tarian tradisional.Agus mencetak ratusan penari-penari handal lewat sebuah kelas seni.

Gambar 3.66 Kebudayaan Desa Pendem

Gambar 3.67 Kesenian Desa Tlekung

Gambar 3.68 Tari Jarkenjong Khas Desa Beji

dan menggetarkan dunia.

3.7 Kelembagaan Kecamatan Junrejo

Kelembagaan masyarakat memiliki peran penting bagi masyarakat kecamatan. Kelembagaan masyarakat membantu warga kecamatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, agar diperoleh keteraturan dan masyarakat lebih

terintegrasi.Berkut ini merupakan kelembgaan yang ada pada Kecamtan Junrejo.

3.7.1 Lembaga Formal

Kelembagaan formal adalah kelembagaan resmi yang sengaja dibentuk pemerintah untuk mendukung program tertentu, didukung dengan surat keputusan institusi.

1. Kantor Kecamatan Junrejo

Kantor Kecamatan Junrejo merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) pelaksana teknis kewilayahan pada Pemerintah Kota Batu berdasarkan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu. Sebagai unsur pelaksana teknis kewilyahan, wilayah kerja Kantor Kecamatan Junrejo meliputi seluruh

wilayah Kecamatan Junrejo, terdiri dari 6 desa dan 1 Kelurahan yaitu Desa Junrejo, Desa Torongrejo, Desa Mojorejo, Desa Pendem, Desa Beji, Desa Tlekung dan Kelurahan Dadaprejo.

Dasar hukum dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan Kecamatan Junrejo Kota Batu, dirumuskan berdasarkan:

a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kekuasaan Atas

Pengelolaan Keuangan Negara

b. UU No.11 Tentang Pembentukan Kota Batu

c. Peraturan Walikota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Batu

Berikut Struktur organisasi kantor kecamatan junrejo :

Gambar 3.69 Struktur Organisasi Kecamatan Junrejo

Kedudukan Kecamatan Junrejo, merupakan SKPD Pemerintah Daerah yang di pimpin oleh seorang Camat dan bertanggungjawab kepada Walikota Batu melalui

Sekretaris Daerah Kota Batu. Kecamatan Junrejo mempunyai tugas sebagai berikut sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan

Kota Batu memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

d. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan wewenang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,

Camat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

2) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.

3) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

4) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota.

5) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

6) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.

7) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau dan atau kelurahan.

8) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kota yang terdapat pada kecamatan.

9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

e. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan program dan kegiatan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan, kerumah-tanggaan, perpustakaan dan kearsipan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat

mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum.

2) Pengelolaan administrasi kepegawaian.

3) Pengembangan kompetensi dan kapasitas kepegawaian.

4) Pengelolaan administrasi perlengkapan.

5) Pengelolaan urusan rumah tangga.

6) Pelayanan,hubungan masyarakat dan publikasi.

7) Pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan data.

8) Pelaksanaan dan penyusunan program, anggaran, dan perundangundangan.

9) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas sekretariat.

10) Pengelolaan kearsipan kecamatan.

11) Pelaksanaan monitoring dan evauasi organisasi dan tata laksana.

12) Pengelolaan administrasi keuangan.

13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan dibantu oleh:

2. Sub Bagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penghimpunan data dan informasi, koordinasi penyusunan program dan perundang-undangan, penyusunan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah, penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, koordinasi kebijakan penataan pengembangan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Program

dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana kerja sub bagian.

b. Penyusunan program dan perundang-undangan.

c. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan.

d. Penyusunan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan .

e. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian.

g. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

h. Melaksanakan koordinasi kebijakan penataan pengembangan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan.

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Sub Bagian Umum dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, mengelola kearsipan dinas, menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan, melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat, publikasi, dan dokumentasi, penyusunan kebutuhan dan pengelolaan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, dan pengamanan, menyusun usulan penghapusan aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang inventaris, mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai dari penempatan pegawai sesuai formasi, menyusun analisa jabatan pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, dan fungsional, menyiapkan bahan peningkatan kompetensi dan kedisiplinan pegawai, tenaga teknis, dan fungsional, melakukan peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, kesejahteraan, gaji berkala, mutasi, pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, dan izin belajar, menyiapkan bahan usulan pensiun, mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan pegawai (bezzeting) berdasarkan beban kerja Kecamatan, melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk

pembayaran gaji pegawai, melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan, menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan, menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan keuangan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengantugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud,Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan keprotokolan.

b. Penyusun laporan pertanggungjawaban atas barang inventaris.

c. Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai dari penempatan pegawai sesuai formasi.

d. Penyusunan analisa jabatan pegawai.

e. Penyusunan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, dan fungsional.

f. Melakukan peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, kesejahteraan, gaji berkala, mutasi, pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, dan izin belajar.

g. Penyusunan kebutuhan dan pengelolaan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, dan pengamanan.

h. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

i. Penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai.

j. Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan.

k. Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran.

l. Penyusunan dan penyampaian laporan administrasi keuangan, laporan semesteran dan akhir tahun.

m. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun.

n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian.

o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan dilakukan oleh lima seksi (Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Rakyat).

c. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, pertanahan dan pencatatan sipil. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Penyusunan rencana kerja seksi.

2) Penyelenggaraan pelayanan kependudukan bidang pencatatan sipil.

3) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah umum dan Desa/Kelurahan.

4) Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan, kerjasama antar Desa/Kelurahan atau pihak ketiga, pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pemberhentian Kepala Desa dan perangkat Desa.

5) Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan lainnya.

6) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan pendokumentasian administrasi pertanahan.

7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi.

8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi.

d. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas

melaksanakan urusan di bidang pembangunan. Dalam menjalankan tugas

sebagaimana

dimaksud, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Penyusunan rencana kerja seksi.

2) Pelaksanaan pembinaan penyusunan dan pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa/Kelurahan.

3) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan.

4) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pengembangan dan pembinaan perekonomian dan sumber daya alam.

5) Pelaksanaan pemantauan seluruh kegiatan ekonomi dan pembangunan yang ada di wilayahnya.

6) Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana di wilayah Kecamatan.

7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi.

8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi.

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang ketentraman dan ketertiban.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Penyusunan rencana kerja seksi.

2) Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

3) Pengkoordinasian pelaksanaan penegakan peraturan perundangundangan.

4) Membantu penyelesaian perselisihan antar kelompok dan penegakan HAM.

5) Fasilitasi pencegahan dan penangulangan bencana alam.

6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi.

7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi.

f. Seksi Pemberdayan Masyarakat

Seksi Pemberdayan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Penyusunan rencana kerja seksi.

2) Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penyusunan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

3) Pelaksanaan fasilitasi pembinaan pengembangan partisipasi masyarakat dan kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan.

4) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.

5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi.

6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi.

7) Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan rakyat. Dalam menjalankan tugas,

g. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Penyusunan rencana kerja seksi.

2) Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kegiatan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemuda dan olah raga.

3) Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemuda dan olah raga.

4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi.

5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi.

h. Kelurahan

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelurahan, uraian tugas dan fungsi

Kelurahan diatur dengan Peraturan Walikota No 5 Tahun 2016. Lurah

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di wilayah Kelurahan. Dalam

melaksanakan tugas, Lurah dibantu oleh pejabat yang ada pada struktur

pemerintah kelurahan :

1) Sekretaris Kelurahan.

2) Kepala Seksi pemerintahan, keamanan dan ketertiban

3) Kepala Seksi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.

4) Kepala Seksi perekonomian dan Kesejahteraan rakyat

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi pelaksanaan sebagian kegiatan kecamatan secara professional sesuai dengan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan. Kelompok Jabatan Fungsional ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Camat.

2. Pemerintah Desa

a. Pemerintah Desa Beji

Dalam penyelengaraan Pemerintahan, Perangkat Desa mempunyai peranan penting dalam menjalankan pemerintahan maupun

memberikan pelayanan kepada masayarakat. Lembaga formal yang

terdapat di Desa Beji salah satunya adalah Perangkat Desa.Adapun

Perangkat Desa atau Aparatur Desa adalah badan penyelenggaraan

urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desadalam Mengatur dan Mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat

yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik

Indonesia .

Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Adapun

struktur kepemerintahan adalah sebagai berikut :

Sumber : Monografi Desa Beji 2021

Gambar 3.70 Struktur Pemenrintahan Desa Beji

b. Pemerintah Kelurahan Dadaprejo

Dalam penyelengaraan Pemerintahan, Perangkat Desa/Kelurahan

mempunyai peranan penting dalam menjalankan pemerintahan

maupun memberikan pelayanan kepada masayarakat. Lembaga formal

yang terdapat di Kelurahan Dadaprejo salah satunya .

Adapun struktur kepemerintahan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.48 Struktur Organisasi Kelurahan Dadaprejo

Dalam penyelengaraan Pemerintahan, Perangkat Desa mempunyai peranan penting dalam menjalankan pemerintahan maupun memberikan pelayanan kepada masayarakat. Lembaga formal yang terdapat di Desa Junrejo salah satunya .

Adapun struktur kepemerintahan adalah sebagai berikut :

Sumber: Monografi Desa Junrejo

Gambar 3.71 Struktur Organisasi Junrejo

d. Pemerintahan Desa Mojorejo

Dalam penyelengaraan Pemerintahan, Perangkat Desa mempunyai peranan penting dalam menjalankan pemerintahan maupun memberikan pelayanan kepada masayarakat. Lembaga formal yang terdapat di Desa Junrejo salah satunya .

Adapun struktur kepemerintahan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.49 Struktur Organisasi Desa Mojorejo

10 Junaedi Kaur Perencanaan Malang, 19-10 1983 SMA

11 Mulyadi Rohman Modin Dusun Kajang Malang, 12-05-1958 SD

12 Abdul Kholik Modin Dusun Ngandat Batu, 20-11-1961 SLTA

13 Toni susanto Staff Pemerintah Desa Malang, 06-04-1981 SMA

14 Rohmatus Saadatud Staff Pemerintah Desa Batu,19-01-1995 MAN

15 Grandis Fitria A.M Staff Pemerintah Desa Malang, 13-12-2000 SMK

16 Eky Dwi Saputro Staff Pemerintah Desa Malang, 17-03-1994 SMK

17 Agung Budi Santoso Staff Pemerintah Desa Malang, 16-08-1999 SMK

18 Subowo Staff Pemerintah Desa Batu, 30 Januari 1983 SMA

Sumber: Monografi Desa Mojorejo

e. Pemerintahan Desa Pendem

Dalam penyelengaraan Pemerintahan, Perangkat Desa mempunyai peranan penting dalam menjalankan pemerintahan maupun memberikan

pelayanan kepada masayarakat. Lembaga formal yang terdapat di Desa Pendem salah satunya .

Adapun struktur kepemerintahan adalah sebagai berikut :

Sumber: Monografi Desa Pendem 2021

Gambar 3.72 Struktur Organisasi Desa Pendem

f. Pemerintahan Desa Torongrejo

Dalam penyelengaraan Pemerintahan, Perangkat Desa mempunyai peranan penting dalam menjalankan pemerintahan maupun memberikan

pelayanan kepada masayarakat. Lembaga formal yang terdapat di Desa Torongrejo salah satunya .

Adapun struktur kepemerintahan adalah sebagai berikut : Tabel 3.50 Struktur Organisasi Desa

Sumber: Monografi Desa Pendem 2021

g. Pemerintahan Desa Tlekung

Dalam penyelengaraan Pemerintahan, Perangkat Desa mempunyai

peranan penting dalam menjalankan pemerintahan maupun memberikan

pelayanan kepada masayarakat. Lembaga formal yang terdapat di Desa

Torongrejo salah satunya .

Adapun struktur kepemerintahan adalah sebagai berikut :

Gambar 3.73 Struktur Organisasi Desa Tlekung

3.7.2 Lembaga Informal

Menurut Lauth (2004 : 7) Lembaga Informal bentuknya lebih dari sekedar “regularitas” (dalam pengertian kebiasaan) ataupun struktur (misalnya distribusi pendapatan). Lembaga Informal terdiri atas norma atau seperangkat susunan norma yang bertanggung jawab pada kondisikondisi khusus, dalam hal ini interaksi sosial. Regulasi dan struktur merupakan aspek-aspek penting dalam Lembaga Informal, tetapi hal-hal tersebut tak dapat dipahami tanpa acuan dasar individual. Lembaga Informal hanya dapat muncul apabila berakar pada kepercayaan dan/atau sikap individual.

Raiser (1997 : 4) mengilustrasikan bahwa Lembaga Informal merupakan pencerminan suatu konvensi, yang secara bertahap diakui sebagai suatu aturan oleh masyarakat.

Lembaga informal yang ada di kecamatan junrejo adalah sebagai berikut

Tabel 3.51 Lembaga Informal

1 PKK Setiap Desa/Kelurahan

2 GAPOKTAN Setiap Desa/Kelurahan

3 Karang Taruna Setiap Desa/Kelurahan

4 Linmas Setiap Desa/Kelurahan

5 KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Kelurahan Dadaprejo

6 POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) Kelurahan Dadaprejo

7 BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat Desa Beji

8 PIKR(Pusat Informasi dan Konseling Remaja Desa Beji

9 Forum Anak (FA) Desa Beji

10 Rukun Kematian Desa Desa Beji

11 Rukun Kematian RW Desa Beji

Sumber: Monografi Desa 2021

4 BAB 4 ANALISIS

Analisis atau analisa adalah kegiatan yang dilakukan dengan metode tertentu untuk mengamati sebuah data baik sekunder maupun primer .Berikut merupakan analisis yang digunakan pada wilayah perencnaan yaitu Kecamatan Junrejo.

4.1 Analisis Kedudukan Dan Peran WP Dalam Wilayah Yang

Lebih Luas

Analisis kedudukan dan peran wilayah perencanaan dengan membandingkan wilayah perencanaan dengan wilayah yang lebih luas seperti wilayah nasional, provinsi, dan kota. Berikut merupakan tabel perbandingkan peran wilayah perencanaan Kecamatan Junrejo.

Tabel 4.1 Peran Wilayah Perencanaan Dalam Wilayah Yang Lebih Luas

RTRW Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi 2011 – 2031, sistem perkotaan di Provinsi Jawa Timur, meliputi:

PKN Kawasan Perkotaan Gresik–

Bangkalan– Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan

(Gerbangkertosusila) dan Malang

PKW Probolinggo, Tuban, Kediri, Madiun, Banyuwangi, Jember, Blitar, Pamekasan, Bojonegoro, dan Pacitan

PKWP Pasuruan dan Batu

PKL Jombang, Ponorogo, Ngawi, Nganjuk, Tulungagung, Lumajang, Sumenep, Magetan, Situbondo, Trenggalek, Bondowoso, Sampang, Kepanjen, Mejayan, Kraksaan, Kanigoro, dan Bangil

Kawas an Perko

taan

Kawasan perkotaan di wilayah

kabupaten yang memiliki potensi

sebagai pusat kegiatan bagi

beberapa kecamatan dapat

diusulkan sebagai PKLP oleh

kabupaten masing-masing kepada

Pemerintah Daerah Provinsi

RTRW Kota Batu

Sistem dan fungsi perwilayahan merupakan organisasi ruang pembagian wilayah kota beserta penetapan fungsi wilayah yang

selanjutnya disebut Bagian Wilayah Kota atau di singkat dengan BWK.

Pada Pasal 14, BWK di Kota Batu meliputi,

a. BWK I dengan cakupan wilayah

meliputi Kecamatan Batu dengan pusat pelayanan berada di Desa Pesanggrahan;

b. BWK II dengan cakupan wilayah meliputi Kecamatan Junrejo dengan pusat pelayanan di Desa Junrejo;

c. BWK III dengan cakupan wilayah meliputi Kecamatan Bumiaji dengan pusat pelayanan di Desa Punten

Fungsi wilayah setiap BWK meliputi:

a. BWK I sebagai wilayah utama pengembangan pusat pemerintahan kota, pengembangan kawasan kegiatan perdagangan dan jasa modern, kawasan pengembangan kegiatan pariwisata dan jasa penunjang akomodasi wisata serta kawasan pendidikan menengah;

b. BWK II sebagai wilayah utama pengembangan permukiman kota dan

Provinsi Jawa Timur

RTRW Kota Batu

dilengkapi dengan pusat pelayanan

kesehatan skala kota dan regional, kawasan pendidikan tinggi dan kawasan pendukung perkantoran pemerintahan dan swasta;

c. BWK III sebagai wilayah utama pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan kawasan wisata alam dan lingkungan serta kegiatan agrowisata.

Sesuai dengan rencana sistem pusat pelayanan

Pasal 19 ayat 3, Kota Batu termasuk ke WP

Malang Raya dengan pusat di Kota Malang yang

meliputi Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten

Malang dengan fungsi pertanian tanaman pangan, perkebunan, holtikultura, kehutan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan industri.

Pada pasal 16, sub pusat pelayanan kota di BWK II terdapat di Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, memiliki fungsi sebagai:

- sub pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan dan atau pendukung pemerintahan kota dilengkapi dengan kantor kecamatan, perkantoran pendukung pemerintahan kota,

- pusat pelayanan pendidikan tinggi, dilengkapi dengan fasilitas perguruan tinggi, dan

- pusat perdagangan kecamatan

Pada pasal 17, Pusat lingkungan di BWK II ditetapkan sebagai berikut,

a. Desa Tlekung sebagai pusat lingkungan dilengkapi pusat pelayanan pemerintahan desa dan kesehatan, dilengkapi dengan fasilitas kesehatan yang dikembangkan untuk pelayanan regional, fasilitas pendidikan dasar, fasilitas pusat pengembangan pertanian;

a. b. Desa Mojorejo sebagai pusat lingkungan dilengkapi pusat pemerintahan skala desa dan pusat perdagangan dan jasa skala lokal, dilengkapi dengan pelayanan pendidikan dasar hingga tingkat atas, fasilitas kesehatan skala lokal, koridor perdagangan dan jasa komersial pendukung wisata kuliner.

Sumber: RTRW Provinsi Jawa Timur dan RTRW Kota Batu Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Kota Batu termasuk ke dalam

sistem perkotaan PKWP yang berarti pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian

RTRW

hari dapat ditetapkan sebagai PKW. Sesuai dengan rencana sistem pusat pelayanan, Kota Batu termasuk ke WP Malang Raya dengan pusat di Kota Malang yang meliputi Kota

Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang dengan fungsi pertanian tanaman pangan, perkebunan, holtikultura, kehutan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan industri.

Jika berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030, kedudukan dan peran Kecamatan

Junrejo termasuk bagian wilayah atau BWK II yang merupakan pusat pelayanan

kesehatan skala kota dan regional, kawasan pendidikan tinggi dan kawasan pendukung perkantoran pemerintahan dan swasta.

Selain itu, Kecamatan Junrejo menjadi sub pusat pelayanan kota yang

memiliki fungsi sebagai sub pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan dan atau pendukung pemerintahan kota, pusat pelayanan pendidikan tinggi, dan sebagai pusat perdagangan kecamatan. Hal ini sesuai dengan kondisi eksisting di Kecamatan Junrejo

ditandai dengan adanya kantor kecamatan serta perkantoran lainnya seperti kantor

DRPD yang berada di Desa Junrejo, perguruan tinggi dengan adanya Pasca Sarjana UIN

Maulana Maliki Ibrahim serta adanya fasiltias kesehatan berupa Rumah Sakit yang ada di Desa Tlekung, dan lain sebagainya.

Pada setiap BWK memiliki dua pusat lingkungan yang merupakan pusat pelayanan skala di BWK. Di Kecamatan Junrejo memiliki dua pusat lingkungan yang berada di Desa Tlekung dan Desa Mojorejo. Desa tlekung memiliki fasilitas kesehatan dengan cakupan pelayanan regional, pendidikan dasar serta pusat pengembangan pertanian. Hal ini sejalan dengan kondisi eksisting yang memang tersedianya fasilitas kesehatan berupa Rumah Sakit Baptis yang memilik cakupan pelayanan hingga skala regional/kecamatan, dan pendidikan dasar berupa beberapa fasilitas Taman KanakKanak/Sekolah Dasar, serta pusat pengembangan pertanian yang mana pada kondisi eksisting memang sebagian besar berupa pertanian sehingga wilayah ini dijadikan sebagai pengembangan pertanian.

Selain itu, dilihat pada kondisi eksisting Desa Mojorejo memang memilki beberapa fasilitas mulai dari TK/SD hingga SMA/K serta memiliki berbagai macam

wisata kuliner yang ada disepanjang jalan kolektor primer. Analisis Kedudukan Dan Peran Wp Dalam Wilayah Yang Lebih Luas

4.1.1 Analisis Kedudukan Dan Keterkaitan Sosial-Budaya Dan

Demografi WP Pada Wilayah Yang Lebih Luas

Analisis kedudukan dan keterkaitan aspek demografi Kecamatan Junrejo

pada wilayah lain disekitarnya bertujuan untuk mengetahui kontribusi aspek sosial

budaya dan demografi di Kecamatan Junrejo terhadap wilayah disekitarnya. Kecamatan

Junrejo memiliki nilai sosial budaya yang tinggi. Dan masih banyak tradisi atau adat

dari nenek moyang yang masih dilakukan hingga saat ini. Berikut merupakan tabel

perbandingan Keterkaitan Sosial-Budaya Dan Demografi Kecamatan Junrejo.

Tabel 4.2 Keterkaitan Sosial-Budaya Dan Demografi

RTRW JAWA TIMUR

Pasal 13 (10)

Strategi pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan dengan mengembangkan daya tarik wisata yang meliputi wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang terintegrasi secara spasial dengan memperhatikan keunggulan dan daya saing secara global melalui:

a. pengidentifikasian potensi daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia

pasal 16 (5)

Strategi pemantapan dan peningkatan fungsi dan peran kawasan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan memelihara nilai sejarah dan budaya yang tinggi serta nilai-nilai yang asli dengan pengelolaan yang

mengapreasiasi nilai tersebut melalui: pelestarian kawasan sosial dan budaya

Pasal 53

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 huruf c

meliputi:

a. suaka margasatwa

b. cagar alam

c. kawasan pantai berhutan bakau

d. taman nasional

e. taman hutan raya

f. taman wisata alam

g. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan

Pasal 11 (1)

RTRW KOTA BATU

mengamankan benda cagar budaya dan sejarah dengan melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, dan situs purbakala

Pasal 43

Kawasan cagar budaya Kota Batu meliputi cagar budaya meliputi Candi Supo Songgoriti dan bangunan kuno bersejarah di Kota Batu

Pasal 53 (2)

• Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud terdiri atas :

a. Wisata alam pegunungan

b. Wisata buatan

c. Wisata budaya

• Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya meliputi:

a. Pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata, agama, sosial, dan kebudayaan.

b. Pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang

RTRW JAWA TIMUR

RTRW

KOTA BATU

tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

c. Pemanfaatan tidak dapat dilakukan apabila bertentangan dengan upaya perlindungan benda cagar budaya dan semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi dan/atau golongan.

d. Mengupayakan konservasi, dan melakukan revitalisasi dan rehabilitasi.

e. Meningkatkan pelestarian situs, candi dan artefak lain yang merupakan peninggalan sejarah

f. Pembatasan bangunan di sekitarnya melalui , pembatasan ketinggian, dan menjadikan candi tetap terlihat dari berbagai sudut pandang

g. Menjadikan obyek situs/candi menjadi bagian dari tour wisata di Kota batu

h. Sebagai obyek daya tarik wisata sejarah

Sumber: RTRW Provinsi Jawa Timur dan RTRW Kota Batu Di Kecamatan Junrejo ini, masyarakat masih meyakini bahwa tradisi wajib dilakukan. Seperti bersih Desa atau selametan Desa. Karena untuk menghormati para leluhur Desa tersebut agar menjadikan Desa tersebut aman, damai, nyaman juga terhindar dari hal-hal yang baik. Selametan Desa ini dilakukan di punden yang terletak di Desa Torongrejo yang termasuk sebagai cagar budaya.

Kemudian

seperti

tarub

kesenian jawa lainnya. Hal ini yang membuat kecamatan Junrejo ini menjadi bagian

Gambar 4.1 Slamatan Desa di Punden Desa Torongrejo Gambar 4.2 Gebyar Tarub

juga terdapat budaya lainnya

karnaval, gebyar

dan

dari visi Pemerintah Kota Batu yaitu “Desa Berdaya Kota Berjaya dengan harapan untuk

dapat mengangkat kebudayaan lokal di masing” Desa di Kota Batu.

4.1.2

Analisis Kedudukan Dan Keterkaitan Ekonomi WP Pada Wilayah

Yang Lebih Luas

Analisis kedudukan dan Keterkaitan Ekonomi Wilayah Perncanaan Pada

Wilayah Yang lebih uas dengan membandingkan wilayah perencanaan dengan wilayah

yang lebih luas seperti wilayah nasional, provinsi, dan kota. Berikut merupakan tabel perbandingan keterkaitan ekonomi WP pada Kecamatan Junrejo.

Tabel

Perbandingan Kedudukan Ekonomi Wilayah

1. PASAL 63 AYAT 1

Rencana kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sector unggulan pertanian diarahkan untuk kegiatan:

1. Sub sektor tanaman holtikultura sayur mayur terdapat di Desa Tulungrejo, Desa Sumberbrantas, Desa Gunungsari, Desa Punten, Desa Sumbergondo, Desa Oro-oro Ombo, Desa Pesanggrahan, Kelurahan songgokerto, dan Desa Junrejo.

2. .Sub sektor perkebunan buah-buahan meliputi perkebunan apel memusat di Kecamatan Bumiaji dan sebagian terdapat di Desa Tlekung Kecamatan Junrejo, perkebunan jeruk memusat di, Desa Tlekung Desa Bumiaji, Desa Oro-oro Ombo dan, dengan terdapatnya pusat penelitian jeruk Balitjestro, dan perkebunan alpukat terdapat di Desa Tlengkung dan Desa Torongrejo, perkebunan buah kesemek di Desa Tulungrejo, Desa Sumberbrantas, dan Perkebunan Strawberry di Desa Pandanrejo;

3. Sub sektor tanaman hias terdapat di Desa Sidomulyo, Desa Punten, Desa Tulungrejo, Desa Sumberejo, Desa Sumbergondo, Desa Bumiaji, Desa Pandanrejo, Desa Bulukerto,Desa Gunungsari, Desa Giripurno dan Kelurahan Dadaprejo.

PASAL 87

kawasan koridor metropolitan meliputi Kawasan Kaki Jembatan Suramadu di Kabupaten Bangkalan, Kawasan Kaki Jembatan Suramadu di Kota Surabaya, kawasan pusat bisnis Kota Surabaya, kawasan industri berteknologi tinggi di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, Kawasan Industri Gempol di Kabupaten Pasuruan, Kawasan Komersial Lawang di Kabupaten Malang dan perkotaan Malang, kawasan pusat bisnis Kota Malang, dan pusat pariwisata di Kota Batu;

4.3

Perencanaan Dengan Wilayah Yang Lebih Luas. No. RTRW Kota Batu RTRW Provinsi Jawa Timur

2. PASAL 67 AYAT 2

Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sektor unggulan pariwisata diarahkan untuk kegiatan:

a.Wisata hidup bersama masyarakat yang meliputi:

1. Desa wisata bunga di Desa Sidomulyo, Desa Punten, Desa Gunungsari dan Desa Tulungrejo.

2. Agrowisata Perkebunan apel di Desa Bumiaji dan sebagian terdapat di Desa Tlengkung serta perkebunan jeruk memusat di Desa Tlengkung dan Desa Oro-oro Ombo dengan terdapatnya pusat penelitian jeruk Balitjestro.

Sumber:Dokumen RTRW Kota batu dan RTRW Provinsi Jawa Timur Berdasarkan jumlah nilai PDRB Kota Batu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, tarnsportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib, sektor pendidikan, sektor kesehatan dan kegiatan sosial, dan juga sektor jasa lainnya.

Dari sektor sektor basis tersebut, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi sektor basis yang angka PDRB nya mencapai 3.191.097,08

miliar rupiah pada tahun 2021. Selain itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan

menduduki peringkat kedua dengan angka PDRB mencapai 2.611.114,32 miliar rupiah.

Berdasarkan dokumen RTRW Kota Batu dan juga RTRW Provinsi Jawa Timur, kedudukan Kecamatan Junrejo dan juga Kota Batu dalam terkait dengan ekonomi yaitu

jika dilihat dari RTRW Provinsi Jawa Timur, Kota Batu masuk ke dalam kawasan koridor metropolitan yang menjadi pusat pariwisata di Jawa Timur. Sedangkan berdasarkan

RTRW Kota Batu, Kecamatan Junrejo masuk ke dalam kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sector unggulan pariwisata. Daerah yang masuk ke dalam kawasan strategis pariwisata ini adalah agrowisata apel di desa Tlekung serta perkebunan jeruk memusat di Desa Tlekung. Selain di sector pariwisata, sektor unggulan lain yang masuk ke dalam kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sector unggulan aadlah sektor pertanian. Untuk sub sektor tanaman holtikultura, wilayah Kecamatan Junrejo yang masuk ke

dalam kawasan ini adalah Desa Junrejo. Sub sektor perkebunan buah buahan meliputi perkebunan apel memusat sebagian di Desa Tlekukng, perkebunan jeruk memusat di Desa Tlekung, perkebunan alpukat di Desa Tlekung. Sedangkan untuk sub sektor

tanaman hias, di wilayah Kecamatan Junrejo Berada di Desa Dadaprejo. Berikut

kedudukan ekonomi Kota Batu Khususnya di Wilayah Kecamatan Junrejo dari Potensi

Wisata dan pertanian.

Tabel 4.4 Kedudukan Ekonomi Wilayah Kecamatan Junrejo

No. Kegiatan Potensi Gambar

1. Jatim Park 3 Wisata Jatim Park 3 berada di Jl. Ir. Soekarno, Desa Beji, Kecamatan Junrejo. Wisata ini mnawarkn sensasi ala Jurassic Park dengan tema Dinosaurus. Tercatat 803.124 pengunjung di tahun 2019. Dengan jumlah pengunjung tersebut, Jatim Park 3 dapat meningkatkan perekonomian di Sektor Pariwisata.

2. Predator Fun Park Predator Fun Park merupakan Taman Konservasi Predator yang menyajikan wisata hewan dengan koleksi hewan predator mulai dari ikan piranha, pari, buaya dan predator lainnya. Wisata ini menyumbangkan sejumlah 188.344 pengunjung di tahun 2019 lalu.

Coban Putri terletak di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo. Coban ini berada di dekat Coban Rais yang menyajikan pemandangan air terjun yang indah, udara yang sejuk, dan suasana yang masih sangat alami. Meskipun belum sepopuler coban Niwana ataupun Coban Rais, Coban Putri ini berpotensi untuk lebih banyak menggaet pengunjung kedepannya.

Raharjo merupakan

yang menjual berbagai makanan dengan mneyuguhkan pemandangan pohon bamboo yang indah. Dengan adanya spot wisata baru ini dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar.

3. Coban Putri

4. Bring Raharjo Bring

spot warung warung

Taman Tabebuya Taman tabebuya terletak di Desa Pendem. Taman ini memanjang di Jalan Ksatian hingga perbatasan daerah Sekar Putih. Jika taman ini lebih dikembangkan akan mendatangkan banyak pengunjung.

6. Kampung Wisata UKM Kampung wisata UKM di Junrejo ini merupakan kampong yang teletak di Dusun Rejoso. Kampung ini dijuluki sebagai kampung wisata UKM Junrejo karena sebagian besar masyarakatnya memiliki usaha kerajinan kayu dan batu. Kampung ini bila dikembangkan lagi bisa berpotensi mendatangkan wisatawan yang akan meningkatkan ekonomi.

7. Kampung Anggrek Kampung anggrek yang berada di Kelurahan Dadaprejo ini memberikan edukasi seputar dunia anggek, mulai dari cara menanam yang benar sampai ke jenis anggrek. Kapung anggrek ini dibawah naungan Dinas Pariwisata Kota Batu.

Pada tahun 2019 hasil panen dari tanaman holtikultura ini mncapai 14.585 ton yang menunjukkan bahwa komoditas ini bisa memberikan kontribusi dalam perekonomian masyarakat.

No. Kegiatan Potensi Gambar

5.

8. Pertanian Tanaman Holtikultura

No. Kegiatan Potensi Gambar

Sumber: RTRW Kota Batu 2011-2030

4.1.3 Analisis Kedudukan Dan Keterkaitan Sistem Prasarana WP

Dengan Wilayah Yang Lebih Luas

Berdasarakan pada dokumen, yaitu dokumen RTRW Kota Batu, RTRW provinsi dalam membahas tentang system prasarana memiliki banyak kesamaan. Jadi peraturan

yang dibuat tidak jauh berbeda pada masing-masing skala yaitu skala Kota, maupun skala Provinsi Berikut merupakan tabel perbandingan Kedudukan Dan Keterkaitan Sistem Prasarana Kecamatan Junrejo .

Tabel 4.5 Kedudukan Dan Keterkaitan Sistem Prasarana

Pasal 5

penyediaan sarana dan prasarana wilayah secara berkeadilan dan berhierarki serta bernilai tambah tinggi

Pasal 9

Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

a. kebijakan dan strategi pengembangan sistem pusat pelayanan; dan

b. kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.

• 6) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. pembangunan dan pemfasilitasan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan sampah

Pasal 10 ayat (11)

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan terwujudnya lingkungan permukiman kota yang nyaman dan aman.

Pasal 13 (4)

Sistem jaringan prasarana wilayah kota meliputi:

a. Sistem jaringan prasarana transportasi darat

b. Sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan;

c. Sistem jaringan prasarana telekomunikasi;

d. Sistem jaringan prasarana sumber daya air kota

e. Infrastruktur perkotaan

Sistem Jaringan Prasarana Energi/Kelistrikan Pasal 22

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b meliputi :

a. Jaringan distribusi saluran udara tegangan tinggi atau disingkat SUTT dan saluran udara tegangan menegah atau disingkat SUTM dan

Pasal 21

b. pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu antarwilayah yang dikelola secara bersama;

c. pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 yang melayani wilayah provinsi

d. pengendalian pencemaran di sekitar tempat pengolahan sampah dan limbah B3

e. mengkoordinasi pengembangan sistem drainase di kawasan perkotaan.

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (1) huruf b meliputi:

a. rencana sistem jaringan transportasi.

b. rencana sistem jaringan energi;

c. rencana sistem jaringan telekomunikasi dan informatika

d. rencana sistem jaringan sumber daya air

rencana sistem prasarana pengelolaan lingkungan

Pasal 48

• (1) Rencana pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e berupa:

a. kawasan pengelolaan sampah dan limbah terpadu yang disebut sebagai Kawasan Daur Ulang Ramah Lingkungan

b. sistem drainase perkotaan

• (2) Rencana pengembangan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rencana pengelolaan prasarana yang digunakan lintas kabupaten/kota.

• (3) Rencana pengembangan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh kabupaten/kota.

• (4) Rencana pengembangan prasarana yang digunakan lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. tempat pemrosesan akhir (TPA) yang dilengkapi dengan instalasi pemanfaatan limbah untuk energi yang dikelola bersama untuk kepentingan antarwilayah

b. instalasi pengolahan limbah tinja

saluran tegangan rendah atau disebut SUTR

b. Pengembangan kapasitas gardu induk distribusi Sumberdaya energi listrik alternatif

Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air Kota

Pasal 24

(1) Sistem jaringan prasarana sumber daya air kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf d meliputi :

a. Sistem jaringan sumber daya regional;

b. Wilayah sungai di wilayah Kota;

c. Sistem jaringan irigasi;

d. Sistem jaringan air baku untuk air bersih

e. Pengendalian bajir di wilayah kota

Pasal 27 (5)

Rencana pengelolaan prasarana air limbah terdiri dari:

a. mengembangkan sistem setempat yang diarahkan pada sistem publik bagi wilayah yang tidak terlayani saluran air limbah terpusat;

b. pengadaan dan mengoptimalkan pelayanan sistem terpusat pada kawasan-kawasan yang sudah dilayani sistem tersebut; dan

c. pengelolaan penanganan air limbah dari kegiatan industri, rumah sakit, hotel, restoran dan rumah tangga.

RTRW JAWA TIMUR

RTRW KOTA BATU

Pasal 30

Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e diwujudkan melalui pengembangan jalur pejalan kaki secara khusus dan prioritas pada permukiman dan pengembangan koridor wisata yang meliputi:

a. Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pejalan kaki di Desa Oro-oro Ombo sampai dengan Alun-alun Kota

Batu

b. Rencana pengembangan pejalan kaki di kawasan alun-alun Kota Batu yakni Plaza, Jalan Diponegoro hingga Jalan Gajahmada

c. Pengembangan jalur pejalan kaki Stadion Brantas sampai dengan Jalan Dewi Sartika

Pasal 31 (6)

Pengelolaan angkutan umum meliputi :

a. Angkutan barang di Kota Batu diarahkan melewati jalan lingkar;

b. Pengembangan sirkulasi berupa rute angkutan umum pada wilayah yang belum terlayani;

c. Pengembangan angkutan bus sebagai angkutan massal dalam melayani pergerakan masyarakat dari dan ke luar Kota Batu wilayah sekitarnya;

d. Pengembangan rute dan prasarana angkutan umum yang mendukung transportasi pariwisata dan agropolitan di wilayah Kota Batu;

e. Pengembangan prasarana penunjang transportasi angkutan umum yang dikembangkan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan pergerakan di Kota Batu

f. Pembangunan terminal angkutan umum yang melayani skala regional dan kota

Sumber: RTRW Provinsi Jawa Timur dan RTRW Kota Batu Berdasarakan pada dokumen diatas, yaitu dokumen RTRW Kota Batu, RTRW provinsi dalam membahas tentang system prasarana .Pada system prasarana di Kecamatan Junrejo ini terdapat beberapa jaringan diantaranya yaitu jaringan listrik

SUTT yang melintasi Desa Beji, Desa Mojorejo, dan Desa Pendem. Pada jaringan

telekomunikasi pengembangan jaringan telepon sistem kabel meliputi Kecamatan

Junrejo dan Kecamatan Batu, lokasi pusat automotisasi sambungan telepon diarahkan di Desa Oro-oro Ombo.

RTRW JAWA TIMUR RTRW KOTA BATU

c. pengelolaan limbah B3

Pada Pengembangan sistem penyediaan air bersih meliputi Desa Tlekung, Desa Junrejo, Desa Pendem, Desa Dadaprejo, Desa Giripurno, Desa Gunungsari, Desa Punten, Desa Bulukerto, Desa Sumbergondo, Desa Tulungrejo dan Desa Sumber Brantas. Pada jalur transportasi darat terdapat angkutan umum yang melintasi Desa Junrejo

sebagai akses dan dikembangkan untuk mendukung kegiatan pariwisata di Kota Batu

dengan jalur angkutan meliputi lokasi daya tarik wisata.

4.1.4 Analisis Kedudukan dan Keterkaitan Aspek Lingkungan

(Pengelolaan Fisik dan SDA) WP Pada Wilayah yang Lebih Luas

Analisis kedudukan dan keterkaitan aspek lingkungan wilayah perencanaan pada wilayah yang lebih luas bertujuan untuk mengetahui kontribusi aspek lingkungan yang ada di wilayah Kecamatan Junrejo terhadap wilayah di sekitarnya. Berikut merupakan tabel perbandingkan Kedudukan dan Keterkaitan Aspek Lingkungan

(Pengelolaan Fisik dan SDA) WP Pada Wilayah yang Lebih Luas

Tabel 4.6 Kedudukan dan Keterkaitan Aspek Lingkungan (Pengelolaan Fisik dan SDA)

BAB 03

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

meliputi:

a. kebijakan dan strategi pengembangan sistem pusat pelayanan; dan

b. kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.

BAB 04

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

a. Perwujudan pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan

b. agribisnis, pariwisata dan kegiatan kota lainnya secara

c. optimal

d. Peningkatan aksesbilitas dan transportasi yang dapat

e. mengarahkan peningkatan fungsi dan keterkaitan antar

f. pusat kegiatan dan sistem transportasi kota yang optimal

g. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan

h. prasarana yang dapat mendorong perkembangan kegiatan

i. dan perbaikan

BAB 04

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

PROVINSI

Rencana Sistem perkotaan meliputi:

a. PKWP : Pasuruan dan Batu;

BAB 05 RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana struktur ruang wilayah kota

Sistem dan Fungsi Perwilayahan meliputi :

BAB 06 PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI JAWA TIMUR

Rencana pengembangan kawasan strategis provinsi

a. Memuat rencana pengembangan ekonomi pada pusat pariwisata Kota Batu, kemudian dari segi pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau kepentingan teknologi tinggi potensial panas bumi berada di cangar Kota Batu

RTRW KOTA BATU

a. BWK II dengan cakupan wilayah meliputi Kecamatan Junrejo dengan pusat pelayanan di Desa Junrejo;

BAB 08 PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Penetapan kawasan strategis wilayah kota

Rencana kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sektor unggulan pertanian diarahkan untuk kegiatan:

a. Sub sektor tanaman holtikultura sayur mayur terdapat di Desa Junrejo . Sub sektor perkebunan buah-buahan meliputi perkebunan apel memusat di Desa Tlekung kecamatan Junrejo

b. Untuk pusat perkebunan jeruk berada di Desa Tlekung

c. Sub sektor tanaman hias berada di Kelurahan dadapejo kecamatan Junrejo

d. Kawasan hutan lindung pada sebagian wilayah Desa Tlekung.

Sumber: RTRW Provinsi Jawa Timur dan RTRW Kota Batu Dapat disimpulkan bahwa kondisi fisik dan lingkungan yang ada di Wilayah

kecamatan Junrejo jika di pandang dari RTRW Provinsi Jawa Timur menjadi system

perkotaan PKWP dengan Kriteria penentuan PKW adalah kawasan perkotaan dimana

disini yakni Kota Batu yang mempunyai potensi untuk mendorong pertumbuhan daerah

sekitarnya, pusat pengolahan atau pengumpul barang, simpul transportasi, dan pusat

jasa publik dengan skala beberapa kabupaten dimana wilayahnya meliputi Pasuruan dan

Batu . Kemudian Sistem dan Fungsi Perwilayahan yang ada di Kecamatan Junrejo sendiri

merupakan kategori (Bagian Wilayah Kota) BWK II dengan cakupan wilayah meliputi

Kecamatan Junrejo dengan pusat pelayanan di Desa Junrejo;

Rencana pengembangan kawasan strategis provinsi memuat pengembangan

ekonomi pada pusat pariwisata Kota Batu, hal ini sejalan dengan wilayah kecamatan

Junrejo yang terindikasi sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sektor

unggulan pertanian Sub sektor tanaman holtikultura sayur mayur terdapat di Desa

Junrejo . Sub sektor perkebunan buah-buahan meliputi perkebunan apel memusat di Desa Tlekung kecamatan Junrejo . Untuk pusat perkebunan jeruk berada di Desa

Tlekung . Sub sektor tanaman hias berada di Kelurahan dadapejo kecamatan Junrejo

Kawasan hutan lindung pada sebagian wilayah Desa Tlekung

4.1.5 Analisis

Kedudukan dan Keterkaitan Aspek Pertahanan dan

Keamanan Pada WP

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kedudukan Kecamatan Junrejo dari

aspek pertahanan dan keamanan terhadap wilayah di sekitarya. Berikut merupakan

tabel perbandingan Keterkaitan Aspek Pertahanan dan Kemanan pada WP

Tabel 4.7 Kedudukan Wilayah Perencanaan Dalam Aspek Pertahanan Dan Keamanan No.

Batu

1. Pasal 59

1) Kawasan peruntukan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional.

2) Kawasan peruntukan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah uji coba sistem persenjataan di Desa Pendem Kecamatan Junrejo.

3) Kawasan pertahanan dan keamanan dimaksud dalam ayat (1) seluas 45,9 Ha.

Pasal 88

Provinsi Jawa Timur

Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b yaitu rencana kawasan strategis yang berada dalam lingkup pengelolaan pemerintah pusat sebagai KSN, berupa kawasan perbatasan negara pulau kecil terluar yang berhadapan dengan laut lepas meliputi:

a. Pulau Barung di Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dengan luas sekurang-kurangnya 8.008,83 Ha;

b. Pulau Panehan di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek dengan luas sekurang-kurangnya 15,55 Ha; dan

c. Pulau Sekel di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek dengan luas sekurang-kurangnya 14,11 Ha.

Sumber:Dokumen RTRW Kota batu dan RTRW Provinsi Jawa Timur

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kedudukan Kecamatan Junrejo dari

aspek pertahanan dan keamanan terhadap wilayah di sekitarya. Berdasarkan dokumen

RTRW Provinsi Jawa Timur pasal 88 Kota Batu tidak masuk ke dalam kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan. Namun di dalam RTRW Kota Batu, wilayah Kecamatan Junrejo masuk ke dalam kawasan peruntukan bagi kepentingan

pemeliharaan keamanan dan pertahanan berdasarkan geostategi nasional dalam pasal

59. Di dalam pasal ini, wilayah Desa Pendem Junrejo digunakan sebagai kawasan

peruntukan bagi basis militer, daerah latihan militer, dan daerah uji coba sistem persenjataan. Di Kecamatan Junrejo terdapat sarana pertahanan keamanan berupa

Polres Kota Batu, koramil, dan juga permukiman dan perkantoran Arhanud. Polres Batu berada di Jl. Hasanudin, Desa Junrejo yang bersebelahan dengan kantor DPRD Kota

Batu. Sedangkan Koramil Kecamatan Junrejo berada di Jl. Dr. Soetomo No.17, Desa

Dadaprejo dan Permukiman dan Pusat Pendidikan Arhanud berada di Jl. Ksatrian Desa

Pendem. Dari sarana pertahanan dan keamanan tersebut sangat berpengaruh terhadap wilayah di sekitarnya karena sebagian besar dari saran tersebut memiliki skala regional.

4.1.6 Analisis Spesifik Terkait Kekhasan Kawasan

Kecamatan junrejo merupakan kecamatan di Kota Batu yang memiliki luas

wilayah paling sedikit, yaitu sebesar 26.234 km2. Kecamatan junrejo atau lebih

tepatnya di Desa Pendem merupakan daerah yang cukup penting dalam aspek pertahanan dan keamanan. Hal ini dikarenakan Pusat Pendidikan Arhanud terletak di wilayah ini, tepatnya di Desa Pendem. Pusat Pendidikan Arhanud ini berkedudukan

dibawah Pusat Persenjataan Artileri Pertahanan Udara (Pussenarhanud) yang bertugas

menyelenggarakan pendidikan cabang Arhanud dalam rangka mendukung tugas dari

Pussenarhanud Kodiklat TNI AD. Selain dalam bidang pertahanan dan keamanan, kekhasan dari Kecamatan Junrejo ini ada di penyediaan pangan di Kota Batu.

Kecamatan Junrejo berdasarkanKota Batu dalam angka tahun 2021 merupakan wilayah

dengan jumlah luasan sawah terbesar di Kota Batu dengan luas 232 ha lahan untuk satu

kali panen, 83,3 ha lahan dua kali panen, dan 110 ha lahan lebih dari tiga kali panen. Hal ini mneunjukkan Kecamatan Junrejo merupakan salah satu pemasok beras di Kota

Batu. Masyarakat Kecamatan Junrejo ini sebagian besar menganut agama islam dengan

persentase 95% penduduk Kecamatan Junrejo, sisanya merupakan penduduk dengan

agama Kristen Protestan, Khatolik, Hindu, Buddha, dan juga kepercayaan lainnya. Di

wilayah Kecamatan Junrejo ini juga banyak ditemui punden punden yang masih terawat dengan baik oleh masyarakat sekitar dan masyarakat di wilayah Kecamatan Junrejo sering mengadakan kegiatan rutin yang biasanya disebut dengan Bersih Desa guna menolak bala akan datang.

4.2 Analisis Fisik Atau Lingkungan

Analisis Fisik atau Lingkungan adalah untuk mengenali karakteristik sumber daya alam tersebut, dengan menelaah kemampuan dan kesesuaian lahan, agar penggunaan lahan dalam pengembangan wilayah dan/ atau kawasan dapat dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem.Berikut ini merupkan analisis fisik atau lingkungan yang ada Kecamatan Junrejo.

4.2.1 Analisis Sumber Daya Air

Menurut Undang - Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, air adalah semua air yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat. Daya air menurut Undang ± Undang No. 7 Tahun 2004 adalah potensi yang terkandung dalam air dan atau sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya, sedangkan sumber air adalah tempat/wadah air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah. Sumberdaya air adalah kemampuan dan kapasitas potensi air yang dapat dimanfaatkan oleh kegiatan manusia untuk kegiatan sosial ekonomi, dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sumberdaya air adalah sumberdaya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia.

Terdapat berbagai jenis sumberdaya air yang umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu:

1. Air Permukaan

Air permukaan adalah air yang berada di permukaan tanah, merupakan wadah air yang terdapat di permukaan bumi.

Gambar 4.3 Skema Aliran Air Permukaan

Air permukaan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

a. Perairan Darat

Perairan darat adalah air permukaan yang berada di atas daratan misalnya seperti rawa, sungai, dan lain sebagainya. Berikut

merupakan sumber daya air Perkotaan Indramayu yang berasal dari

perairan darat:

Tabel 4.8 Sumber Daya Air Kecamatan Junrejo

Sumber Daya Air Luas (Ha)

Sungai 3.96

Sumber: Hasil Analisis

Sumber daya air perairan darat di kecamatan Junrejo dominasi oleh

sumber daya air sungai yaitu sebesar 3,96 Ha.

4.2.2 Analisis Sumber Daya Tanah

Sumber daya tanah adalah sumber daya alam yang berasal dari komponen di bumi, yakni berupa hasil pelapukan batuan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Diantara kebutuhan manusia yang memerlukan peran dari tanah yakni kebutuhan akan pangan yang bisa diperoleh dari bercocok tanam di atas tanah. Selain itu, manusia juga membutuhkan lahan pemukiman, badan jalan sebagai transportasi dan hal- lain yang dibangun di atas tanah. Sebagai sumber daya, tanah memiliki beberapa sifat. Sifat- sifat dari sumber daya tanah diantaranya yaitu :

1. Jenis sumber daya tanah antara suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya

2. Potensi sumber daya alam tanah bergantung pada pengelolaan tanah itu sendiri

3. Sifat dari sumber daya tanah adalah tidak pernah habis, karena tanah termasuk dalam siklus batuan. Pelapukan batuan akan selalu menghasilkan tanah

Sebagian besar wilayah Kecamatan Junrejo memiliki jenis tanah dengan bahan Litosl dan Non Cal . Berikut merupakan data terkait jenis tanah beserta luas jenis tanah pada Kecamatan Junrejo.

Tabel 4.9 Karakteristik Jenis Tanah Kecamatan Junrejo

Sumber : RTRW Kota Batu 2010-2030

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui tanah yang paling mendominasi pada Kecamatan Junrejo yaitu tanah Litosol yang mana tanah Litosol memiliki sedikit unsur hara yang mana pada tanah tersbut lebih cocok untuk ditanami seperti jagung,jeruk dan padi. Dikecamatan Junrejo sendiri pertanian jagung,padi dan jeruk banyak di jumpai.

4.2.3 Analisis Topografi /Kelerengan

Analisis topografi merupakan analisis bentuk permukaan bumi dipandang dari kemiringan lereng dan perbedaan ketinggian dari oermukaan laut. Permukaan tanah

dengan perbedaan ketinggian dan kemiringan yang sangat tinggi atau besar maka disebut topografi bergunung, sedangkan untuk perbedaan ketinggian dan kemiringan yang lebih rendah secara berurutan disebut berbukit, bergelombang, dan berombak.

Fungsi dari analisis topografi digunakan untuk mengetahui bersar dari kelerengan ataupun ketinggian dari suatu Kawasan sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan fungsi Kawasan dengan peletakan daerah yang akan dibangun.

Adapun untuk analisis kelerengan adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui kemiringan lereng pada Kecamatan Junrejo. Kelerengan merupakan salah satu unsur dalam topografi. Kelerengan merupakan salah satu unsur dalam topografi. Kemiringan lereng terjadi akibat perubahan permukaan bumi diberbagai tempat yang disebabkan oleh gaya-gaya eksogen dan endogen yang terjadi sehingga

mengakibatkan perbedaan letak ketinggian dan titik-titik diatas permukaan bumi.

Kemiringan lereng mempengaruhi erosi melalui run off, sehingga makin curam lereng

maka makin besar laju dan jumlah aliran permukaan dan semakin besar erosi yang terjadi.

Adapun kondisi dari topografi dan kelerengan dapat di klasifikasikan untuk menentukan cocok atau tidaknya dilakukannya pembangunan:

Tabel 4.10 Kalsifikasi Topografi dan Kemiringan Lereng

Kelas Kemiringan Lereng Slope (%) Klasifikasi Luas (Ha)

I Datar <2% Sangat Baik 7,064

II Landai 2%-5% Baik 640,097

III Bergelombang 5%-15% Sedang 1.417,965

IV Curam 15%-40% Buruk 743,122

V Sangat Curam >40% Sangat Buruk 259,931 Jumlah 3.068,179

Sumber : Hasil Analisis Kelompok 01

Kondisi eksisting kemiringan lereng pada Kecamatan Junrejo dengan luas

1.417, 965 Ha berada pada kemiringan lereng yang berkisar antara 5 – 15% tergolong

bergelombang dan mempunyai klasifikasi sedang, sehingga dari kondisi ini Kecamatan

Junrejo berpotensi adanya erosi.

4.2.4 Analisis Klimatologi

Analisis Klimatologi adalah analisis yang membahas mengenai iklim suatu wilayah secara deskriptif. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana

kondisi iklim pada Kecamatan Junrejo. Secara umum kondisi Klimatologi Kecamatan

Junrejo berdasarkan RTRW Kota Batu tahun 2010 – 2030.

Adapun dalam analisis Klimatologi untuk kondisi klimatologi berupa curah

hujan dapat dklasifikasikan dalam klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 4.11

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui behwa Kecamatan Junrejo

memiliki curah hujan berkisar antara 2000 – 2250 mm, dengan curah hujan klasifikasi rendah.

4.2.5 Analisis Sumber Daya Alam ( Zona Lindung)

Zona lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kecamatan Junrejo memiliki zona lindung yang mencakup sumber daya alam berupa Hutan, Taman, Sungai,LSD, dan Makam. Sedangkan sumber daya buatan meliputi sumber daya buatan yaitu cagar budaya.

Tabel 4.13 Sumber Daya Alam Zona Lindung Kecamatan Junrejo

28.844,68

Sumber : Hasil Analisis Kelompok 01 Berdasarkan data tabel diatas Sumber Daya Alam Zona Lindung terluas terdapat pada LSD dengan luas 28.357,09 Ha,dan zona lindung terluas kedua yaitu HUtan Lindung dengan luas 471,16 Ha dengan total luas keseluruhan yaitu 28.8444,68 Ha

4.2.6 Analisis

Sumber Daya Alam dan Fisik Wilayah Lainnya (Zona Budidaya)

Zona budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kecamatan Junrejo memiliki zona budidaya yang mencakup sumber daya alam diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14 Sumber Daya Alam Zona Budidaya Kecamatan Junrejo

SDA Zona Budidaya Luas (Ha)

Sumber : Hasil Analisis Kelompok 01

Berdasarkan tabel diatas Sumber Daya Alam Zona Budidaya terluas terdapat

pada perkebunan dengan luas 891,99 Ha dan luas total SDA Zona Budidaya 1.203,05 Ha.

4.2.7 Analisis Kemampuan Lahan

Kemampuan lahan menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No

17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam

Penataan Ruang Wilayah adalah karakteristik lahan yang mencakup sifat-sifat tanah, topografi, drainase, dan kondisi lingkungan hidup lain untuk mendukung kehidupan atau

kegiatan pada suatu hamparan lahan. Sedangkan daya dukung lingkungan adalah

kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Berdasarkan Peraturan Menteri Penataan Ruang No 20. Tahun 2007 tentang

Pedoman Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi Serta Sosial Budaya Dalam

Penyusunan Rencana Tata Ruang, dijelaskan bahwa Satuan Kemampuan Lahan (SKL)

adalah pengukuran karakteristik atau sifat-sifat lahan untuk mendukung kehidupan atau

kegiatan pada suatu hamparan lahan.

4.2.7.1 Analisis

Satuan Kemampuan Lahan Terhadap Morfologi

Tujuan analisis SKL morfologi adalah memilah bentuk bentang

alam/morfologi pada wilayah dan/atau kawasan perencanaan yang mampu untuk

dikembangkan sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui

bahwa SKL morfologi di Kecamatan Junrejo adalah:

Tabel 4.15 SKL Morfologi Kecamatan Junrejo

Sumber : Hasil AnalisiS Kelompok 01

Berdasarkan hasil analisis SKL morfologi diklasifikasikan ke dalam empat

kalsifikasi kemampuan lahan dari morfologi rendah dengan luas 259,93 Ha,kemapuan

lahan dari morfologi cukup dengan luas 640,10 Ha,kemampuan lahan dari morfologi

kurang dengan luas 743,12 Ha dan kemampuan luas lahan dari moroflogi sedang dengan

luas 1417,97 Ha yang artinya pada Kecamatan Junrejo dilihat dari bentuk bentang

alam/morfologinya berpotensi dapat dikembangkan sesuai dengan fungsi Kawasan.

4.2.7.2 Analisis Satuan Kemampuan Lahan Kemudahan Dikerjakan

Adapun analisis SKL kemudahan dikerjakan di Kecamatan Junrejo dijelaskan

pada tabel berikut:

Tabel

4.16 SKL Kemudahan Dikerjakan Kecamatan Junrejo

Sumber : Hasil AnalisiS Kelompok 01

Berdasarkan hasil analisis SKL kemudahan dikerjakan diklasifikasikan ke

dalam dua klasifikasi, yaitu kemudahan dikerjakan yang kurang dengan luas 378,05 Ha

dan kemudahan dikerjakan sedang dengan luas 2.685,54 Ha yang artinya pada

Kecamatan Junrejo tingkat kemudahan lahannya berpotensi untuk digali/dimatangkan

dalam proses pembangunan/pengembangan kawasan.

4.2.7.3 Analisis Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan Lereng

Tujuan analisis SKL kestabilan lereng adalah untuk mengetahui tingkat

kemantapan lereng di wilayah pengembangan dalam menerima beban. Berdasarkan

hasil analisis maka dapat diketahui bahwa SKL kestabilan lereng di Kecamatan Junrejo

adalah:

Tabel 4.17 SKL Kestabilan Lereng Kecamatan Junrejo

Sumber : Hasil AnalisiS Kelompok 01

Berdasarkan hasil analisis SKL kestabilan lereng diklasifikasikan ke dalam tiga

kalasifikasi yaitu kestabilan lereng rendah dengan luas 72,96Ha,kestabilan lereng

kurang dengan luas 928,55 Ha dan kestabilan lereng sedang dengan luas 2.056,42 Ha

yang artinya pada Kecamatan junrejo memiliki kelerengan yang cukup aman untuk

dikembangkan sesuai dengan fungsi kawasan dan mampu menerima beban pada wilayah yang akan dikembangkan.

4.2.7.4 Analisis Satuan Kemampuan Kestabilan Pondasi

Tujuan analisis SKL kestabilan pondasi adalah untuk mengetahui tingkat

kemampuan lahan untuk mendukung bangunan berat dalam pengembangan perkotaan, serta jenis-jenis pondasi yang sesuai untuk masing-masing tingkatan. Berdasarkan hasil

analisis maka dapat diketahui bahwa SKL kestabilan pondasi di Kecamatan Junejo

adalah:

Tabel 4.18 SKL Kestabilan Pondasi Kecamatan Junrejo

Sumber : Hasil AnalisiS Kelompok 01

Berdasarkan hasil analisis SKL kestabilan pondasi diklasifikasikan ke dalam

tigas klasifikasi, yaitu daya dukung dan kestabilan pondasi rendah dengan luas 228,89

Ha dan daya dukung dan kestabilan pondasi kurang dengan luas 1326,62,dan daya dukung dan kestabilan sedang dengan luas 1509,10 Ha yang artinya daya dukung tanah

dan kestabilan pondasi pada Kecamatan Junrejo berpotensi dalam mendukung bangunan berat dalam pengembangan perkotaan.

4.2.7.5 Analisis Satuan Kemampuan Lahan Ketersedian Air

Tujuan analisis SKL ketersediaan air adalah untuk mengetahui tingkat ketersediaan air dan kemampuan penyediaan air pada masing-masing tingkatan, guna pengembangan kawasan. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui bahwa SKL ketersediaan air di Kecamatan Junrejo adalah:

Tabel 4.19 SKL Ketersediaan Air Kecamatan Junrejo

Sumber : Hasil AnalisiS Kelompok 01

Berdasarkan hasil analisis SKL ketersediaan air diklasifikasikan ke dalam

empat klasifikasi, yaitu ketersediaan air kurang dengan luas 259,93 Ha,ketrsedian air

Tinggi dengan luas 647,16 Ha,ketersedian air sedang dengan luas 743,12 Ha dan

ketersedian air cukup dengan luas 1417,97 Ha yang artinya tingkat ketersediaan air

untuk pengembangan Kecamatan Junrejo cukup.

4.2.7.6 Analisis Satuan Kemampuan Lahan Untuk Drainase

Tujuan analisis SKL untuk drainase adalah untuk mengetahui tingkat

kemampuan lahan dalam mengalirkan air hujan secara alami, sehingga kemungkinan

genangan baik bersifat lokal maupun meluas dapat dihindari. Berdasarkan hasil analisis

maka dapat diketahui bahwa SKL drainase di Kecamatan Junrejo adalah:

Tabel 4.20 SKL Drainase Kecamatan Junrejo

Sumber : Hasil AnalisiS Kelompok 01

Berdasarkan hasil analisis SKL drainase diklasifikasikan ke dalam drainase

cukup dengan luas 3065,61 Ha yang artinya Kecamatan Junrejo memiliki kemampuan lahan cukup dalam mengalirkan air hujan dan memungkinkan terhindar dari genangan.

4.2.7.7 Analisis Sistem Kemapauan Lahan Erosi

Tujuan analisis SKL terhadap erosi adalah untuk mengetahui daerah-daerah yang mengalami keterkikisan tanah, sehingga dapat diketahui tingkat ketahanan lahan terhadap erosi serta antispasi dampaknya pada daerah yang lebih hilir. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui bahwa SKL erosi di Kecamaatan Junrejo adalah:

Tabel 4.21 SKL Lahan Erosi Kecamatan Junrejo

Sumber : Hasil AnalisiS Kelompok 01

Berdasarkan hasil analisis SKL Erosi dapat diklasifikasikan ke dalam 2

klasifikasi, yaitu erosi cukup dengan luas 106,76 Ha dan erosi tinggi dengan luas 2961,42

Ha. Klasifikasi tersebut didominasi oleh erosi tinggi sehingga pada Kecamatan Junrejo

memiliki tingkat ketahanan lahan yang tinggi terhadap erosi.

4.2.7.8 Analisis Satuan Kemampauan Lahan Terhadap Pembuangan Limbah

Tujuan analisis SKL pembuangan limbah adalah untuk mengetahui mengetahui daerah-daerah yang mampu untuk ditempati sebagai lokasi penampungan

akhir dan pengolahan limbah, baik limbah padat maupun cair. Berdasarkan hasil analisis

maka dapat diketahui bahwa SKL pembuangan limbah di Kecamatan Junrejo adalah

Tabel 4.22 SKL Pembuangan Limbah Kecamatan Junrejo

Sumber : Hasil AnalisiS Kelompok 01

Berdasarkan hasil analisis SKL pembuangan limbah dapat diklasifikasikan ke dalam 3 klasifikasi, yaitu kemampuan untuk pembuangan limbah kurang dengan luas 128,80 Ha,kemampuan untuk pembuangan limbah cukup dengan luas 896,87Ha,dan kemapuan untuk pembuangan limbah sedang dengan luas 2040,51 Ha. Klasifikasi tersebut didominasi oleh yaitu kemampuan untuk pembuangan limbah sedang.

4.2.7.9 Analisis Satuan Kemampuan Lahan terhadap Bencana Alam

Tujuan analisis SKL terhadap bencana alam adalah untuk mengetahui tingkat

kemampuan lahan dalam menerima bencana alam khususnya dari sisi geologi, untuk

menghindari/mengurangi kerugian dari korban akibat bencana tersebut. Berdasarkan

hasil analisis maka dapat diketahui bahwa SKL terhadap bencana alam di Kecamatan

Junrejo adalah :

Tabel 4.23 SKL Terhadap Bencana Alam Kecamatan Junrejo

Sumber : Hasil AnalisiS Kelompok 01

Berdasarkan hasil analisis SKL terhadap bencana alam dapat diklasifikasikan

ke dalam lima klasifikasi yaitu potensi bencana alam rendah dengan luas 598,67 Ha

,potensi bencana alam sangat rendah 547,90 Ha,potensi bencana alam sangat tinggi

268,61 Ha ,potensi bencana alam Tinggi 646,61 dan potensi bencana alam sedang

dengan luas 646,61 Ha yang artinya pada Kecamatan Junrejo tingkat kemampuan

lahannya sedang berpotensi dalam menerima bencana alam.

4.2.7.10 Hasil Kemampuan Lahan

Pengklasifikasikan kemampuan lahan untuk Kecamatan Junrejo dilakukan

dengan cara mengoverlay (intersect) setiap satuan kemampuan lahan yang telah

diperoleh hasil pengalian nilai akhir (tingkatan kemampuan lahan pada setiap SKL)

dengan bobotnya secara satu persatu sehingga diperoleh peta jumlah nilai akhir

dikalikan bobot seluruh SKL secara kumulatif. Hasil pengalian nilai akhir dengan bobot

setiap satuan, dalam analisis ini disebut dengan istilah skor (Skor = nilai akhir x Bobot).

Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.24

Lahan Kecamatan Junrejo

Sumber : Hasil AnalisiS Kelompok 01

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui kemampuan lahan pada

Kecamatan Junrejo diklasifikasikan kedalam kelas kemampuan lahan kelas D yaitu

kemampuan pengembangan agak tinggi maka direkomendasikan ke dalam kawasan

pengembangan karena kemampuan lahannya cocok utuk dikembangkan sebagai perkotaan.

Kemampuan

4.2.8 Analisis Daya Dukung Lingkungan

Analisis daya dukung merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah populasi masksimal di suatu wilayah dalam jangka waktu yang berkelanjutan tanpa menimbulkan kerusakan dan penurunan produktivitas yang permanen dari ekosistem dimana populasi itu berada. Di dalam analisis daya dukung untuk setia kawasan kemapuan lahan terdapat lahan yang dapat dikembangkan dan kawasan yang tidak dapat dikembangkan. Dan terdapat 3 jenis kawasan, yaitu:

1. Kawasan limitasi, merupakan kawasan yang tingkat pemanfaatan lahannya sudah mencapai batas daya dukung lahan. Kawasan ini biasanya mepurakan kawasan lindung yang dalam penggunaannya sudah tidak bisa dikembangkan kembali. Kawasan ini diambil dari peta kemampuan pengembangan lahan rendah.

2. Kawasan kendala, merupakan kawasan yang dalam pemanfaatan lahannya memiliki kendala fisik dan lingkungan dalam pengembangannya. Kawasan ini diambil dari kemampuan pengembangan lahan sedang dari peta SKL.

3. Kawasan potensial, merupakan kawasan yang memungkinkan untuk dilakukan pengembangan permukiman. Kawasan ini di ambil dari kemampuan pengembangan lahan tinggi dari peta SKL.

Gambar jenis kawasan di Kecamatan Junrejo

Dari gambar peta di atas, dapat diketahui 3 jenis kawasan yang ada di Kecamatan Junrejo, yaitu kawasan limitasi, kawasan kendala, dan kawasan potensial.

Kawasan Limitasi di Kecamatan Junrejo memiliki luas 42,5 Ha. Kawasan ini merupakan

lawasan lindung yang tidak bisa dilakukan pengembangan lagi. Kawasan Limitasi di Kecamatan Junrejo memiliki luas 959,8 Ha. Kawasan ini merupakan kawasan yang bila dilakukan pengembangan terdapat faktor faktor penghambat yang perlu untuk diperhatikan dari faktor fisik maupun faktor lingkungannya. Kemudian kawasan

potensial merupakan kawasan yang ccok untuk dilakukan pengembangan, di Kecamatan Junrejo kawasan Potensialnya sebesar. 2061,9 Ha. Kemudian dari jumlah total kawasan potensial di kurangi dengan faktor pengurang berupa lahan LSD, badan air, badan jalan, dan hutan lindung dan membentuk jumlah lahan yang dapat dikembangkan untuk permukiman. Lahan itulah yang merupakan wilayah yang nanatinya dapat dilakukan pengembangan dan dihitung daya dukung permukimannya. Berikut merupakan faktor pengurang yang digunakan untuk menentukan kawasan potensial yang digunakan untuk kawasan permukiman.

01

didapat daya dukung untuk lahan permukiman, yaitu sebagai berikut.

Sumber: Hasil Analisis Kelompok 01

Dari data diatas dapat diketahui luas wilayah yang dapat dlakukan

pengembangan permukiman. Luasan total daya dukung lahan di Kecamatan Junrejo

Tabel 4.25 Faktor Pengurang Kawasan Potensial

Tabel 4.26 Daya Dukung Lingkungan Kecamatan Junrejo

adalah 1393 Ha. Desa Tlekung memiliki luasan daya dukung yang paling luas, yaitu sebesar 391 Ha. Kemudian Desa yang memiliki luasan daya dukung permukiman paling rendah adalah Desa Torongrejo dengan luas 82,7 Ha.

4.2.9 Analisis Daya Tampung Lingkungan

Analisis daya tamoung merupakan analisis yang berfungsi untuk memperkirakan besaran jumlah penduduk di suatu wilayah yang dapat ditampung berdasarkan kemampuan lahan untuk menampung.

Di dalam Permen PU No. 20 Tahun 2007 menjelaskan bahwa menghitung daya tampung berdasarkan arahan rasio tutupan lahan dengan asumsi masing-masing arahan rasio tersebut dipenuhi maksimum, dan dengan anggapan luas lahan yang digunakan untuk permukiman hanya 50% dari luas lahan yang boleh tertutup (30% untuk fasilitas dan 20% untuk jaringan jalan serta utilitas lainnya). Berikut rumus daya tampung: ����������������������(��)=50%(��%×������������ℎ����) 100 ×5((��������)

Sumber: Permen PU No. 20 Tahun 2007

n = 50% untuk kawasan permukiman

Kemudian dihitung dan menghasilkan daya tampung penduduk maksimal sebagai berikut:

Tabel 4.27 Daya Tampung Kecamatan Junrejo Berdasarkan Desa/Kelurahan

Sumber: Hasil Analisis Kelompok 01

Berdasarkan hasil perhitungan daya tampung permukiman di atas dapat

diketahui bahwa daya tampung maksimum Kecamatan Junrejo sebesar 174.146 jiwa.

Dari keseluruhan daya tampung penduduk maksimal yang paling banyak berada di Desa

dengan jumlahpenduduk masksimal 48.904 jiwa dan tahun terpenuhinya pada

tahun 2294. Kemudian Desa Junrejo dengan daya dukung penduduk maskimal sebesar

37.185 jiwa dan tahun pemenuhannya 2229. Desa Mojorejo memilikidaya tampung sebesar 15.972 jiwa dengan tahun pemenuhannya di tahun 2111. Desa Torongrejo memiliki daya tampung permukiman yang paling sedikit, dengan jumlah 10.336 jiwa dan tahun pemenuhan di tahun 2079. Lalu Desa Beji memiliki daya tampung permukiman sebesar 23.453 jiwa dan tahun pemenuhan 2152. Desa Pendem dengan daya tampung permukiman sebesar 22.630 jiwa dan terpenuhi di tahun 2148. Desa Dadaprejo memiliki jumlah daya tampung permukiman sebesar 15.666 jiwa dan terpenuhi pada tahun 2109.

4.3 Analisis Sistem Penggunaan Lahan

Analisis sistem penggunaan lahan didasarkan pada kondisi fisik kawasan perencanaan, kondisi eksisting, status lahan, dan kerentanan terhadap risiko bencana.Analisis ini meliputi analisis simpangan antara pola ruang RTRW dan kondisi eksisting, analisis tutupan lahan dan run-off yang ditimbulkan dan analisis kepemilikan tanah. Analisis ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan rencana pola ruang.Berikut ini merupakan analisis sistem penggunaan lahan yang ada Dikecamatan Junrejo.

4.3.1 Analisis Simpangan Antara Pola Ruang RTRW Dan Kondisi

Eksisting

Analisis ini digunakan untuk mnegetahui besaran simpangan antara pola ruang RTRW dan kondisi eksisting di wilayah perencanaan. Untuk mnegetahui kondisi eksisting digunakan data oenggunaan lahan eksisting. Berikut adalah simpangan guna lahan eksisting terhadap RTRW Kota Batu.

Tabel

Sumber : Hasil Analisis Kelompok 01

Berdasakan tabel di atas, dapat diketahui bahwa simpangan terbesar berada di jenis pola ruang cagar budaya yang presentase simpangannya 100%. Sedangkan luasan simpangan terbesar berada di jenis pola ruang perlindungan setempat dengan luas simpangan 55,79 Ha dan persentase. 49,7%.

Tabel 4.29 Simpangan Guna Lahan Eksitting Dengan RTRW Kota Batu Berdasarkan Kawasan Budidaya

Sumber : Hasil Analisis Kelompok 01

Berdasakan tabel di atas, dapat diketahui bahwa simpangan terbesar berada di jenis pola ruang perkantoran dengan ppersentase 77% dan luas simpangan 7,86 Ha.

Sedangkan luasan simpangan terbesar berada di jenis pola ruang pertanian dengan luas

770 Ha dan persentase 58%.

4.3.2 Analisis Tutupan Lahan dan Run off yang Ditimbulkan

Identifikasi koefisien run off digunakan untuk mengukur seberapa besar air

limpasan yang tidak terserap menuju tanah berdasarkan tutupan lahan. Adapun rumus

dari run off sebagai berikut :

Sumber: Peraturan Menteri LH No. 17 Tahun 2009

Setelah mengidentifikasi nilai tutupan lahan, langkah selanjutnya adalah

mengalikan nilai koefisen dengan luas masing-masing tutupan lahan. Berikut ini adalah

run-off pada guna lahan di Kecamatan Junrejo.

Tabel 4.30 Nilai Run off Kecamatan Junrejo

Sumber : Hasil Analisis Kelompok 01

Dari tabel diatas, dapat diketahui jumlah debit air limpasan yang terdapat di kecamatan junrejo yaitu 124,90 m3/detik yang tidak dapat diserap oleh tanah. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya pencegahan banjir melalui program normalisasi drainase, tata air, kolam retensi, maupun pengembangan rang terbuka hijau untuk resapan air sebagai upaya penurunan debit limpasan.

4.3.3 Analisis Kepemilikan Lahan

Analisis kepemilikan lahan merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui status kepemilikan dari suatu lahan di wilayah perencanaan. Hasil analisis tersebut digunakan untuk mengetahui status kepemilikan suatu lahan yang akan digunakan untuk lokasi perencanaan. Terdapat beberapa jenis status kepemilikan tanah yairu, hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak satuan rumah susun, tanah petok, hak sekunder dan hak lainnya. Berikut merupakan tabel kepemilikan lahan di Kecamatan Junrejo.

Sumber : Data ATR/BPN Tahun 2020

Data HAT Junrejo

Gambar 4.4 Diagram HAT Junrejo

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas lahan di Kecamatan Junrejo merupakan lahan dengan jenis hak atas tanah belum terdaftar badan hukum sebesar 41% sedangkan jenis hak atas tanah dengan persentase terendah adalah lahan yang teridentifikasi sebagai sungai. Hal ini menunjukan bahwa sekitar 41% lahan di Kecamatan Junrejo masih dapat dikembangkan berdasarkan status hak atas tanah.

Tabel 4.31 Kepemilikan Lahan Kecamatan Junrejo

4.3.4 Analisis Pengembangan Lahan

Analisis pengembangan lahan bertujuan untuk mengetahui dimana lahan di Kecamatan Junrejo yang dapat dikembangkan dan tidak dapat dikembangkan. Analisis ini dilakukan dengan cara melakukan overlay terkait kelas kemampuan lahan, status lahan sawah seperti LSD, lahan terbangun, dan hutan lindung di Kecamatan Junrejo.

4.3.4.1 Lahan Tidak Dapat Dikembangkan

Lahan tidak dapat dikembangkan didapatkan setelah dilakukan overlay

beberapa variabel terkait guna lahan terbangun, lahan sawah dilindungi, dan hutan lindung dimana variabel tersebut tidak bisa dikembangkan lagi untuk tujuan lainnya.

Tabel 4.32 Lahan Tidak Dapat Dikembangkan

Lahan Tidak Dapat Dikembangkan

badan jalan bangunan

hankam industri

kemampuan pengembangan rendah kesehatan

LSD (Lahan Sawah Lindungi) makam

pariwisata

perdagangan dan jasa

pendidikan

peribadatan

perkantoran sosial

sepadan sungai sungai

transportasi

utilitas

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa variabel mayoritas pada

lahan yan tidak dapat dikembangkan adalah lahan sawah dilindungi dengan persentase

54% dan luas 1140,02 Ha.

Gambar 4.5 Diagram Lahan Tidak Dapat Dikembangkan

4.3.4.2 Lahan Dapat Dikembangkan

Lahan dapat dikembangkan merupakan lahan yang nantinya dapat menjadi lahan yang bisa dikembangkan untuk tujuan pengembangan dimasa mendatang. Lahan dapat dikembangkan merupakan hasil irisan dari wilayah setelah dikurangi oleh lahan yang tidak dapat dikembangkan.Berikut ini merupakan diagram lahan potensial yang dapat dikembangkan.

DiBerikut merupakan data tabel lahan dapat dikembangkan yang ada diKecamatan Junrejo .

Tabel 4.33 Lahan Dapat Dikembangkan

LAHAN DAPAT DIKEMBANGKAN

Hutan

Ladang

Lapangan

Pekarangan

Perkebunan

Peternakan

RTH

Sawah

Semak Belukar

Taman

Gambar 4.6 Lahan Dapat Dikembangkan

4.3.4.3 Pengembangan Lahan

Setelah melakukan analisis tersebut, kemudian didapatkan hasil berupa perbandingan luas lahan yang dapat dikembangkan dan lahan yang tidak dapat dikembangkan.

Lahan Dapat Dikembangkan 1621.797

Lahan Tidak Dapat

Dikembangkan 1446.311

Sumber : Hasil Analisi Kelompok 01

Perbandingan Lahan

Lahan Dapat Dikembangkan

Lahan Tidak Dapat Dikembangkan

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat diketahui bahwa lahan yang dapat dikembangkan di Kecamatan Junrejo sebesar 53% dengan luas 1621,79 Ha dan lahan tidak dapat dikembangkan 47% dengan luas 1446,31 Ha.

Tabel 4.34 Pengembangan Lahan Kecamatan Junrejo

Gambar 4.7 Diagram Perbandingan Lahan

4.3.4.4 Lahan Sawah Dilindungi

Kecamatan Junrejo merupakan kawasan Kecamatan sepeti pada umumnya

memiliki mata pencaharian yang berhubungan langsung dengan pemanfaatan alam seperti perkebunan,perikanan, kehutanan, pertanian, dan peternakan. Salah satu

pemanfaatan lahannya digunakan untuk Produktivitas padi, yaitu padi sawah dan padi

ladang yang mana Kecamatan Junrejo ini memang terkenal sebagai Lumbung Padi Kota

Batu yang telah di sebutkan dalam RTRW Kota Batu berikut merupakan data Lahan

Sawah Dilindungi dan yang tidak dilindungi yang ada di Kecamatan Junrejo .

Tabel 4.35 Data LSD & Non LSD Kecamatan Junrejo

: RTRW Kota Batu 2011-2030

Tabel 4.36 Perbandingan Luas Kawasan Pertanian & LSD Kota Batu

RTRW Kota Batu 2011-2030

Gambar 4.8 Presentase Kawasan Pertanian

LSD (Ha)

Bumiaji

Junrejo

Gambar 4.9 Presentase LSD Kota Batu

Dari data tabel diatas dapat diketahui LSD yang paling luas berada di Desa

Pendem dengan total 200.42 Sesuai dengan Pasal 16 Perpres 59 tahun 2019 bahwa lahan

sawah dilindungi akan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).Dan

untuk Luas Sawah Non LSD yang luas berada di desaTlekung dengan total 294.76 yang

mana lahan non LSD ini dapat di kembangkan selain pertanian pangan.Selain itu dari

perbandingan luas Kawasan pertanian per kecamatan yang ada di kota batu dapat

diketahui kecamatan yang memiliki luas paling banyak yaitu Kecamatan Bumiaji dengan

nilai 2867.29 Ha dan presentase 63% dari keseluruhan Kawasan pertanian di kota

batu.Untuk lahan LSD dapat diketahui bahwa luas terbesar berada di Kecamatan

Junrejo dengan nilai 1211,84 Ha dan memiliki nilai presentase 91 %.

4.4 Analisis Kependudukan

Analisis Kepndudukan dilakukan untuk mengidentifikasi dan mendapatkan proyeksi perubahan demografi seperti pertumbuhan dan komposisi jumlah penduduk serta kondisi sosial kependudukan dalam memberikan gambaran struktur dan karakteristik penduduk. Hal ini berhubungan erat dengan potensi dan kualitas penduduk, mobilisasi, tingkat pelayanan dan penyediaan kebutuhan sektoral (sarana, prasarana maupun utilitas minimum).Berikut ini merupakan analisis kependudukan yang ada di Kecamatan Junrejo.

4.4.1 Analisis Proyeksi Penduduk Alami

Penduduk merupakan objek utama dalam sebuah perencanaan sehingga untuk menyusun dokumen perencanaan yang sesuai maka diperlukan data kependudukan untuk mengetahui karakteristik penduduk di daerah perencanaan.

Karakteristik penduduk terdiri dari jumlah, struktur dan komposisi penduduk serta proyeksi penduduk untuk dua puluh tahun ke depan. Proyeksi penduduk digunakan untuk merencanakan kebutuhan perumahan, sarana dan prasarana serta utilitas dalam daerah perencanaan.Perhitungan proyeksi penduduk di Kecamatan Junrejo menggunakan program minitab dengan cara membandingkan berbagai macam metode proyeksi, antara lain:

1. Metode Linear

2. Metode Quadratic 3. Metode Exponential 4. Metode S-Curve

Sumber: Hasil Analisis Kelompok 01

Tabel 4.38 Proyeksi Penduduk Alami Kec.Junrejo 2022-2042

Sumber: Hasil Analisis Kelompok 01

Metode analisis proyeksi penduduk yang terpilih adalah metode Linear.

Dengan jumlah penduduk eksisting Kecamatan Junrejo sebesar 51.186 jiwa di tahun

2018, diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi sebesar 98.297 jiwa di tahun 2042

4.4.2 Analisis Proyeksi Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah banyaknya jumlah penduduk pada satuan unit wilayah. Kepadatan penduduk menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap hektar. Berdasarkan jumlah penduduk diatas dapat dihitung untuk jumlah kepadatan penduduk setiap wilayah, yaitu dengan menggunakan data jumlah penduduk dan luas wilayah pada masing-masing Desa/Kelurahan yang ada. Kepadatan penduduk dapat diketahui dengan menggunakan rumus:

Kepadatan penduduk = (jumlah penduduk tahun i)/(luas lahan)

Standar kepadatan penduduk menurut SNI 03-1733-1989 dibagi menjadi empat tingkatan yaitu, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi yaitu sebagai berikut:

1. Kepadatan sangat tinggi : > 400 Jiwa/Ha

2. Kepadatan tinggi : 201-400 Jiwa/Ha

3. Kepadatan sedang : 151-200 Jiwa/Ha

4. Kepadatan rendah : <150 Jiwa/Ha

Tabel 4.39 Kepadatan Penduduk Per Desa Kecamatan Junrejo 2022

Sumber : Hasil Analsis Kelompok 01

Berdasarkan data tabel diatas dapat di ketahui kepadatan penduduk per desa yang ada di Kecamatan Junrejo yang paling tinggi berada di Desa Beji dengan Kepadatan

35,39 Ha dan yang paling rendah berada di Desa Tlekung dengan kepadatan 4,09 Ha.

Tabel 4.40 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kecamatan Junrejo

Sumber : Hasil Analsiis Kelompok 01

Gambar 4.10 Estimasi Peningkatan Jomiah Penduduk

Gambar tersebut menunjukkan bahwa tahun 2042 mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kemungkinan adanya perkembangan penduduk yang lebih pesat pada Kecamatan Junrejo yang mana semakin meningkat. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat diketahui bahwa pada proyeksi tahun terakhir, kepadatan penduduk di Kecamatan Junrejo yaitu 32 jiwa/ha. Namun nilai tersebut masih mengindikasikan kepadatan penduduk rendah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa secara umum kepadatan penduduk di Kecamatan Junrejo memiliki kepadatan penduduk rendah.

4.5 Analisis Struktur Internal WP

Analisis struktur internal Wilayah Perencanaan (WP) merupakan analisis yang

dilakukan merumuskan kegiatan fungsional sebagai pusat dan jaringan yang

menghubungkan antarpusat di dalam WP, dari RTRW Kabupaten ke RDTR. Analisis

struktur internal kawasan perkotaan didasarkan pada kegiatan fungsional yang ada di dalam kawasan perkotaan tersebut, pusat-pusat kegiatan, dan sistem jaringan yang

melayaninya. Analisis ini dirincikan ke dalam beberapa jenis analisis meliputi analisis

sistem pusat pelayanan, analisis sistem jaringan jalan, serta analisis intensitas pengembangan ruang pada seluruh WP. Pembahasan lebih rinci dari setiap analisis akan

dijabarkan sebagai berikut

4.5.1 Analisis Sistem Pusat Pelayanan

Dilakukannya analisis sistem pusat pelayanan pada Studio Perencanaan Kota

Kecamatan Junrejo bertujuan untuk memberikan gambaran terkait sistem pusat pelayanan yang akan terbentuk secara internal di dalam WP Kecamatan Junrejo. Melalui

analisis sistem pusat pelayanan ini diharapkan dapat menghasilkan pusat-pusat

pelayanan yang unggul dari wilayah yang termasuk dalam delineasi WP Kecamatan

Junrejo. Teknik yang digunakan untuk mengetahui pusat pelayanan eksisiting di WP

Kecamatan Junrejo meliputi:

1. Analisis Kernel Density

2. Analisis Voronoi

4.5.1.1 Analisis Pemusatan Kegiatan (Kernel Density) dan Pemusatan Titik Pusat

Analisis pemusatan kegiatan digunakan untuk menentukan tingkat kepadatan

dalam suatu kawasan dan sekitar kawasan tertentu. Variabel yang datapt digunakan untuk analisis ini adalah fasilitas umum yang ada pada suatu wilayah

tersebut.berdasarkan analisis kernel density didapatkan hasil bahwa Kecamatan

Junrejo memiliki pemusatan kegiatan yang berada pada Kelurahan Beji, Tlekung, Mojorejo, dan Pendem.

Dalam menentukan titik lokasi ideal dari pusat pelayanan, digunakan analisis

interpolasi yang kemudian berfungsi untuk mengetahui pusat pelayanan paling ideal di Kecamatan Junrejo. Titik analisis ini juga dikuatkan dengan data scrapping yang

memiliki nilai jumlah review dari suatu titik lokasi. Berdasarkan analisis tersebut

didapatkan hasil bahwa pusat WP Kecamatan Junrejo berada di Kelurahan Beji

khususnya pada titik Jatim Park 3 karena berada pada skala kepadatan fasilitas dan intensitas kunjungan yang sangat tinggi.

Sedangkan penentuan pusat Sub Pusat Pelayanan Kota dan Lingkungan

Kecamatan dilakukan dengan kriteria:

1. Pusat Sub Pusat Pelayanan Kota diletakkan pada wilayah dengan skala kepadatan fasilitas tinggi, dengan memilih titik pusat pada fasilitas yang mencerminkan fasilitas minimal skala Kecamatan hingga kota

2. Pusat Lingkungan Kecamatan diarahkan pada wilayah dengan skala kepadata fasilitas sedang, dengan memilih titik pusat pada fasilitas yang mencerminkanfasilitas minimal skala Kecamatan

3. Pusat Lingkungan Kelurahan diarahkan pada wilayah dengan skala kepadatanmfasilitas rendah, dengan memilih titik pusat pada fasilitas yang mencerminkan fasilitas minimal skala Kelurahan/Desa.

Tabel 4.41

HOTEL MENTARI

PUSDIKARHANUD

LINGKUNGAN KECAMATAN MTSN BATU DADAPREJO

RS BAPTIS TLEKUNG

KANTOR KECAMATAN JUNREJO JUNREJO

LINGKUNGAN KELURAHAN SDN 01 PENDEM PENDEM

MASJID NURUL HIDAYAH DADAPREJO

SMPN 03 BEJI BEJI

SDN TORONGREJO 01 TORONGREJO

MI ISKANDAR SULAIMAN PENDEM

SDN TORONGREJO 02 TORONGREJO

SDN TORONGREJO 03 TORONGREJO

Sumber : Hasil Analsiis Kelompok 01

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Kecamatan Junrejo

memiliki 3 pusat SWP, dan 3 pusat lingkungan kecamatan. Setelah dilakuakn analisis pemusatan kegiatan, kemudian dilakukan analisis pengelompokan kegiatan dengan

menggunakan interpolation. Dari analisis tersebut dihasilkan bahwa Kecamatan Junrejo

memiliki 4 cluster atau pengelompokan fasilitas, sehingga dapat digambarkan batas

Pusat Sub Pusat Pelayanan Kota dan Lingkungan Kecamatan

SWP di Kecamatan Junrejo terbagi menjadi 4 bagian. Untuk memperkuat pembentukan

batas-batas SWP tersebut, maka lebih lanjut dilakukan analisis voronoi.

4.5.1.2 Analisis Ketetanggan Terdekat dan Voronoi

Analisis Diagram Voronoi bertujuan untuk mengetahui kedekatan geometris dari titik-titik dengan membagi ruang sesuai dengan kedekatannya. Hal tersebut memungkinkan untuk mengidentifikasi cakupan suatu kawasan yang terpengaruh oleh suatu titik pusat kegiatan berdasarkan persebaran fasilitasnya. Berdasarkan analisis voronoi yang telah dilakukan pada titik SWP, dihasilkan bahwa:

1. WP memiliki kedekatan dengan:

a. Pusat Lingkungan Kelurahan SMP 03 Beji

b. Pusat Lingkungan Kelurahan SDN 01 Torongrejo

c. Pusat Lingkungan Kelurahan SDN 03 Torongrejo

2. SWP Predator Fun Park memiliki kedekatan dengan:

a. Pusat Lingkungan Kecamatan RS Baptis

3. SWP Hotel Mentari memiliki kedekatan dengan:

a. Pusat Lingkungan Kecamatan Kantor Kecamatan Junrejo

b. Pusat Lingkungan Kelurahan Masjid Nurul Hidayah Dadaprejo

c. Pusat Lingkungan Kelurahan SDN 02 Torongrejo

4. SWP PUSDIKARHANUD memiliki kedekatan dengan:

a. Pusat Lingkungan Kelurahan MI Iskandar Sulaiman Pendem

b. Pusat Lingkungan Kelurahan SDN 01 Pendem

c. Pusat Lingkungan Kecamatan MTSN Batu Dadaprejo

Berdasarkan hasil analisis ketetanggaan terdekat dan voronoi yang dilakukan

pada titik SWP menuju Pusat Lingkungan dan Pusat Lingkungan menuju seberapa jauh

luas pelayanannya, di hasilkan batas-batas SWP serta diketahui pula bahwa Kecamatan

Junrejo dapat dibagi menjadi 14 blok perencanaan.

4.6 Analisis Sumber Daya Buatan

Analisis sumber daya buatan dilakukan untuk memahami kondisi, potensi, permasalahan, dan kendala yang dimiliki dalam peningkatan pelayanan sarana dan prasarana pada BWP. Melalui analisis ini diharapkan teridentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memaksimalkan fungsi BWP. Berikut ini merupakan analisis sumber daya buatan pada Kecamtan Junrejo.

4.6.1 Sarana Pendidikan

Keberhasilan penyelenggaraan Pendidikan tidak terlepas dari tersedianya sarana Pendidikan yang memadai. Oleh karena itu ketersediaannya fasilitas pelayanan untuk Pendidikan harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan penduduk yang mana dari waktu ke waktu selalu berkembang, dengan demikian penduduk dapat terlayani dan fasilitas yang tersedia dapat berfungsi secara optimal.

Berdasarkan standart SNI 03 – 1733 – 2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, dapat diketahui bahwa tingkat kebutuhan untuk

sarana Pendidikan berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani di Kecamatan Junrejo

Kelompok 01 Kecamatan Junrejo terdapat beberapa sarana pendidikan yang terdiri dari

TK/RA,SD/MI, SLTP/sederajat, dan SLTA/sederajat yang akan dianalisis. Sarana

pendidikan terbanyak di Kecamatan Junrejo adalah Sekolah Dasar dan Taman KanakKanak dengan jumlah 19 sarana. Berikut merupakan tabel analisis penambahan sarana

Pendidikan Kecamatan Junrejo dari tahun 2022 hingga tahun 2042. Hasil Proyeksi diatas

menunjukan bahwa Kecamatan Junrejo tidak membutuhkan tambahan sarana

pendidikan .

4.6.2 Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk

menyelenggarakan upaya kesehatan. Sarana kesehatan berfungsi memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga memiliki peran yang sangat strategis

dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk

mengendalikan pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan

: Hasil Analisis Kelompok 01

Junrejo terdapat beberapa sarana kesehatan diantaranya yaitu

Posyandu, Tempat Praktik Dokter, Puskesmas Pembantu, Puskesmas, dan Apotik yang

akan dianalisis. Sarana kesehatan terbanyak di Kecamatan Junrejo adalah Tempat

Parektek Dokter dengan jumlah 6 sarana. Hasil proyeksi diatas menunjukan bahwa

Kecamatan Junrejo membutuhkan tambahan sarana pada posyandu dan tempat prkatek dokter masing masing 75 unit dan 14 unit sampai dengan tahun 2042.

4.6.3 Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan merupakan sarana kehidupan untuk mengisi kebutuhan rohani yang perlu disediakan di lingkungan perumahan yang direncanakan selain sesuai peraturan yang ditetapkan, juga sesuai dengan keputusan masyarakat yang bersangkutan. Jenis sarana peribadatan sangat tergantung pada kondisi setempat dengan memperhatikan struktur penduduk menurut agama yang dianut, dan tata cara atau pola masyarakat setempat dalam menjalankan ibadah agamanya.

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan

Perumahan di Perkotaan, kebutuhan sarana Peribadatan menurut jumah penduduk dalam proyeksi sarana peribadatan hingga 2042 pada tabel berikut :

Tabel 4.44 Proyeksi Sarana Peribadatan Kecamatan Junrejo

KELOMPOK 01

: Hasil Analisis Kelompok 01

Kecamatan Junrejo terdapat beberapa sarana peribadatan yaitu Masjid, dan

Musholla yang akan dianalisis. Sarana peribadatan terbanyak di Kecamatan Junrejo

adalah Musholla dengan jumlah 78 sarana.Hasil proyeksi diatas menunjukan bahawa

Kecamatan Junrejo masih membutuhkan tambahan sarana musholla sebanyak 195 unit sampai dengan 2042.

4.6.4 Sarana Perdagangan dan Jasa

Sarana perdagangan dan jasa dibutuhkan untuk menunjang kegiatankegiatan terutama kegiatan ekonomi masyarakat pada suatu wilayah. Berdasarkan SNI

03-1733- 2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, kebutuhan sarana Perdagangan dan Jasa menurut jumah penduduk nya hingga tahun 2042 di Kecamatan Junrejo dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.45 Proyeksi Sarana Perdagangan dan Jasa Kecamatan Junrejo

Sumber : Hasil Analisis Kelompok 01 Sarana perdagangan dan jasa di Kecamatan Junrejo dianalisis menggunakan analisis proyeksi kebutuhan sarana perdagangan dan jasa. tabel proyeksi penambahan kebutuhan sarana perdagangan dan jasa hingga tahun 2042.Hasil proyeksi diatas menunjukan bahwa Kecamatan Junrejo masih membutuhkan tambahan sarana pertokoan sebanyak 5 unit dan pasar 1 unit sampai tahun 2042.

4.6.5 Prasarana Kelistrikan

Listrik merupakan salah satu kebutuhan yang sangat vital bagi penduduk.

Listrik berfungsi sebagai suplai energi untuk semua aktivitas baik industri maupun

rumah tangga sehingga seluruh aktivitas dapat berjalan baik. Penyediaan fasilitas

jaringan listrik telah merata pada seluruh penduduk di Kecamatan Junrejo.

Berdasarkan SK Menteri Permukiman dan Prasarana No. 534/KPTS/M/2001

asumsi yag digunakan untuk jaringan energi listrik sebagai berikut:

Kebutuhan listrik rumah tangga adalah 150 VA/Jiwa atau 0,15 KVA/Jiwa.

Kebutuhan listrik non-rumah tangga adalah 41,5% yang terbagi untuk:

1. Penerangan jalan : 1.5 %.

2. Komersial : 15 %.

3. Pemerintah dan pelayanan umum : 15 %.

4. Cadangan : 10 %.

Tabel 4.46 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kecamatan Junrejo

Sumber : Hasil Analisa Kelompok 1

watt, tahun 2032

watt.

watt, tahun 2037 17,351.177 watt dan pada tahun 2042 yaitu

4.6.6 Prasarana Air Bersih

Menurut SNI 03-1733-2004, secara umum setiap rumah harus dapat dilayani air bersih yang memenuhi persyaratan untuk keperluan rumah tangga. Berikut merupakan proyeksi kebutuhan air minum di Kecamatan Junrejo pada tahun 2022-2042. Standar kebutuhan air bersih yang digunakan adalah sebagai berikut

1. Kebutuhan Air Domestik

Jumlah penduduk x Kebutuhan air perkapita

2. Kebutuhan Air Non domestik

1. Fasilitas umum=15 % x Kebutuhan Domestik

2. Kantor = 15 % x Kebutuhan Domestik

3. Komersial = 20 % x Kebutuhan Domestik

4. Industri = 10 % x Kebutuhan Domestik

3. Kebutuhan air rata-rata harian

Kebutuhan Domestik+Kebutuhan Nondomestik+Hidran+Kehilangan air

4. Kebutuhan air rata-rata maksimum

1,15 x Kebutuhan Rata-rata Harian

Sumber : Hasil Analisa Kelompok 1

Berdasarkan pada table kebutuhan air bersih diatas, Kecamatan Junrejo

pada tahun 2042 membutuhkan 20956920,4 liter per hari. Dan maksimum 24100458,5 liter perhari. Dihitung untuk proyeksi 20 tahun ke depan.

4.6.7 Prasarana Persampahan

Perhitungan persampahan ini menggunakan data penduduk mulai dari tahun 2022, 2027, 2032, 2037, dan 2042 dan juga menggunakan data Jumlah KK dengan tahun yang sama seperti kependudukan, nantinya data penduduk dan Jumlah KK tersebut digunakan untuk menhitung Potensi Volume Sampah Yang Dihasilkan (Qk), Sampah

Domestik, Sampah Non Domestik, dan yang terakhir Sampah Jalan.

Tabel 4.48 Volume sampah Kecamatan Junrejo

Tabel 4.47 Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Junrejo

Dari tabel hasil perhitungan proyeksi tahun 2042 sampah Kecamatan Junrejo

di atas, dihasilkan pada tahun 2022 berjumlah 147,25 kg, tahun 2027 berjumlah 178,23, tahun 2032 berjumlah 204,91, tahun 2037 berjumlah 229,79 dan tahun 2042 berjumlah 255,57.

Kecamatan Tahun Jumlah Penduduk Tahun x (JP) Volume Berat Jumlah (kg/org)

Sumber : Hasil Analisa Kelompok 1

Gambar 4.11 Diagaram Proyeksi Timbulan Smapah Per 5 tahun

4.7 Analisis Radius Pelayanan

Analisis radius pelayanan merupkan analisis yang di gunkan untuk mengetahui jangkauan sarana yang ada di wilayah perencanaan .Radius pelayanan melitputi sarana pendidikan,kesehatan ,peribadatan,dan perdagangan dan jasa.Berikut merupakan radius pelyanan yang ada di Kecamtan Junrejo.

4.7.1 Sarana Pendidikan

Standar skala pelayanan sarana pendidikan telah ditetapkan berdasarkan SNI 03 - 1733-2004. Analisis skala pelayanan digunakan untuk mengetahui sejauh mana sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Junrejo dapat melayani masyarakat, memenuhi atau tidak dapat diketahui dari analisis tersebut. Sarana Pendidikan di Kecamatan Junrejo berjumlah 49 untit sarana pendidikan dengan berbagai jenjang.

Tabel berikut merupakan analisis skala pelayanan sarana pendidikan di Kecamatan

Junrejo.

Tabel 4.49 Standar Kebutuhan Sarana Pendidikan

Sumber : Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan SNI 03 – 1733 – 2004

Berdasarkan hasil analisis skala perhitungan sarana pendidikan di Kecamatan

Junrejo, didapatkan bahwa sarana pendidikan di Kecamatan Junrejo belum menjangkau

seluruh Kecamatan Junrejo.

4.7.2 Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan di Kecamatan Junrejo meliputi puskesmas pembantu, praktik bidan, apotik, dan posyandu. Setiap sarana kesehatan sudah memiliki standar radius pelayanan yang tertera dalam SNI apakah memenuhi atau tidak. Oleh karena itu, dilakukan analisis skala pelayanan untuk mengetahui sejauh mana sarana kesehatan di

masyarakat. Pada tabel di bawah merupakan

03

1733

2004

4.7.3 Sarana Peribadatan

Analisis skala pelayanan sarana peribadatan digunakan untuk mengetahui

sejauh mana sarana tersebut dapat melayani masyarakat di Kecamatan Junrejo. Sarana peribadatan di Kecamatan Junrejo meliputi musholla dan masjid yang menyebar

sejumlah 127 yang terdiri dari masjid, musholla, gereja, vihara, dan klenteng. Saranasarana tersebut memiliki radius pelayanan yang berbeda-beda. Berikut merupakan tabel analisis skala pelayanan sarana peribadatan yang terletak di Kecamatan Junrejo.

Tabel 4.51 Standar Kebutuhan Sarana Peribadatan

Sumber : Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan SNI 03 – 1733 – 2004 Berdasarkan hasil analisis skala perhitungan sarana peribadatan di Kecamatan Junrejo, didapatkan bahwa seluruh sarana peribadatan di Kecamatan

Junrejo belum dapat menjangkau seluruh Kecamatan Junrejo. Ketersediaan musholla dan masjid yang kurang menyebabkan jangkauan pelayanan di Kecamatan Junrejo.

4.7.4 Sarana Perdagangan dan Jasa

Analisis skala pelayanan digunakan untuk mengetahui sejauh mana sarana perdagangan dan jasa yang terdapat di Kecamatan Junrejo dapat melayani masyarakat, memenuhi atau tidak dapat diketahui dari analis tersebut. Sarana perdagangan dan jasa di Kecamatan Junrejo berjumlah 799 unit sarana perdagangan dan jasa. Tabel berikut merupakan analisis skala pelayanan sarana perdagangan dan jasa di Kecamatan Junrejo.

Tabel 4.52 Standar Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Jasa

Sumber : Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan SNI 03 – 1733 – 2004

Berdasarkan hasil analisis skala perhitungan sarana perdagangan dan jasa di Kecamatan Junrejo, didapatkan bahwa seluruh sarana perdagangan dan jasa di Kecamatan Junrejo belum dapat menjangkau seluruh Kecamatan Junrejo. Ketersediaan pasar dan toko yang kurang menyebabkan jangkauan pelayanan di Kecamatan Junrejo.

4.8 Intensitas Pemanfaatan Ruang Skala Pelayanan Sarana

Skala pelayanan merupakan tolak ukur atau acuan untuk sebuah kegiatan pelayanan mengenai cakupan atau jangkauan dari terpenuhinya seperti kegiatan perdagangan, pendidikan, dan lain sebagainya. berdasarkan analisa yang dilakukan, skala pelayanan sarana di kecamatan junrejo terbagi menjadi lima kelas yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Berikut merupakan luas dari lima kelas tersebut.

Tabel 4.53 Kelas Pelayanan Sarana

Kelas Pelayanan Luas (Ha)

Rendah 4774.613

Sangat Rendah 1877.147

Sangat Tinggi 13162.15

Sedang 20036.83

Tinggi 30769.69

Sumber : Hasil Analisis Kelompok 01

Gambar 4.12 Presentase Kelas Skala Pelayanan

Dari tabel dan diagram diatas, dapat diketahui bahwa kelas pelayanan tinggi dan sangat tinggi mendominasi sekitar 43% dan 28% dengan luas 30.770 ha dan 13.162 ha. Hal ini berarti wilayah dengan kelas tinggi dan sangat tinggi memiliki fasilitas yang lengkap dan pelayanan sarananya terpenuhi dengan baik. Wilayah tersebut sebagian besar berada di Desa Junrejo, Desa Mojorejo, dan sebagian Desa Beji dan Desa Pendem. Untuk wilayah dengan kelas yang rendah dan sangat rendah berarti wilayah tersebut masih belum terpenuhi dari sisi pelayanan sarananya. Oleh karena itu, wilayah ini perlu adanya peningkatan pelayanan sarana supaya dapat terpenuhi secara merata. Wilayah tersebut diantaranya Sebagian Desa Pendem , Desa Torongrejo, dan Desa Tlekung

4.9 Analisis Intensitas Pemanfaatan Ruang

Dasar perhitungan variabel operasional intensitas pemanfaatan ruang, dianalisis sesuai dengan pedoman lampiran I Permen ATR No.17 Tahun 017 tentang

Audit Tata Ruang. Secara umum teknis analisis sebagai berikut :

1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah perbandingan antara luas bangunan dengan luas lahan. Nilai KDB di suatu kawasan menentukan berapa persen luas bangunan di suatu kawasan yang boleh dibangun. Nilai terendah untuk KDB adalah 0% yang menunjukkan area tersebut merupakan area non terbangun dan nilai KDB tertinggi adalah 100% yang menunjukkan area terbangun dan padat bangunan.

2. Koefisien Dasar Hijau (KDH) didefinisikan sebagai angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan dengan luas lahan/bidang tanah yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Nilai KDH berbanding terbalik dengan nilai KDB. Nilai terendah untuk KDB adalah 0% yang menunjukkan bahwa area tersebut adalah area terbangunsedangkan nilai tertinggi adalah 100% yang menunjukkan area non terbangun.

3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) merupakan perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai bangunan dengan pada luas lahan/bidang tanah yang dapat dibangun. Berbeda dengan 2 koefisien sebelumnya, nilai KLB bukan persentasi. Nilai terendah untuk KLB adalah 0 yang menunjukkan bahwa area tersebut adalah non terbangun, dan nilai tertinggi KLB tidak dapat ditentukan karena mengikuti nilai KDB dan jumlah lantai untuk masingmasing lokasi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang No 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, penetapan KDB dibedakan dalam tingkatan berikut,

1. KDB Tinggi yaitu 60% - 100%

2. KDB Sedang yaitu 30% - 60%

3. KDB Rendah yaitu lebih kecil dari 30%

Secara umum Kecamatan Junrejo merupakan kawasan terbangun dengan intensitas pemanfaatan lahan yang cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-

rata KDB mencapai 75%, KDH 25%, dan KLB 1,51. Tabel berikut menunjukkan rata-rata

nilai KDB, KDH, KLB, dan Jumlah bangunan di Kecamatan Junrejo tahun 2022.

Tabel 4.54 Rata-rata intensitas pemanfaatan ruang di Kecamatan Junrejo

Sumber: Hasil Analisis kelompok 01

Koefisien Dasar Bangungan dilakukan dengan membandingkan antara luas seluruhlantai dasar bangunan dengan luas tanah yang dikuasai. Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan, rata-rata nilai KDB di Kecamatan Junrejo adalah sebesar 75% dengan nilai KDB terendah 0,5% dan nilai tertinggi adalah 100%. Nilai terendah sering dijumpai di wilayah pinggiran seperti Desa Torongrejo, dan Desa Tlekung. Sedangkan nilai tertinggi sering dijumpai di wilayah yang menjadi pusat pelayanan, yaitu Desa

Junrejo, Desa Mojorejo, Desa Pendem, Desa Dadaprejo, dan Desa Beji. Sekitar 85% permukiman di Kecamatan junrejo memiliki nilai KDB lebih dari 80% dan kawasan dengan tingkat kepadatan bangunan terkonsentrasi di pusat kecamatan, tepatnya Desa Junrejo dan sekitarnya.

Nilai Koefisien Dasar Hijau berbanding terbalik dengan nilai KDB. Sebagai contoh kawasan perumahan yang memiliki bidang tanah biasanya memiliki KDH 10% dan KDB 90%. Sedangkan kawasan perumahan yang padat penduduk yang tidak memiliki bidang tanah biasanya memiliki KDH 0% dan KDB 100%. Hal ini sejalan dengan hasil survey di kecamatan junrejo, area dengan persentase KDH tinggi cenderung banyak ditemui di area pinggiran seperti Desa Torongrejo dan Desa Tlekung.

Berdasarkan hasil survey, rata-rata Koefisien Lantai bangunan yaitu sebesar

1,51. Jika nilai rata-rata KDB adalah 0,75, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata bangunan di kecamatan junrejo terdiri dari 2 lantai. Jika dilihat persebarannya, nilai KLB mengikuti kecenderungan nilai KDB yaitu memusat di pusat Kecamatan Junrejo, tepatnya Desa Junrejo.

Jika dikaitkan dengan kebencanaan pada kawasan permukiman di Kecamatan

Junrejo seperti rawan bencana banjir, kawasan permukiman dengan nilai KDB sedang

kemungkinan masih dapat menjadi resapan air yang baik karena belum ada perkerasan sehingga air hujan dapat meresap ke dalam tanah dan tidak terjadi genangan.

Sebaliknya jika KDB tinggi(60% - 100%) berarti sudah terdapat perkerasan dan minim

resapan air sehingga dapat terjadi genangan yang memicu banjir.

Gambar 4.13 Rawan Banjir Bandang D

Jika melihat rawan bencana banjir yang ada, sebagian besar berada pada

Desa Dadaprejo dan Desa Junrejo, dengan nilai KDB tinggi sebesar 1 yang berarti ratarata permukiman di Desa Dadaprejo tidak ada resapan air sehingga perlu adanya pengembangan resapan air yang baik dan lain sebagainya.

Berdasarkan PP No 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, pengendalian banjir di wilayah kota meliputi:

1. Pembangunan dan perbaikan saluran drainase di setiap sisi jalan;

2. Memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air;

3. Rencana pembuatan tangggul pada sungai tidak bertanggul di kawasan permukiman;

4. Pembangunan sumur-sumur resapan air hujan.

Selain itu, sebagian besar nilai KDB tinggi selaras dengan ketetentuan arahan pemanfaatan kecamatan junrejo yang merupakan area yang direncanakan sebagai pusat

pelayanan pemerintahan skala kecamatan, pusat pelayanan pendidikan tinggi dan sebagai pusat perdagangan kecamatan dengan intensitas pemanfaatan ruang yang tinggi. Namun meskipun begitu, rawan terhadap bencana seperti banjir.

Untuk arahan pengendalian intensitas pemanfaatan ruang yang berdasar pada konsep yang ada yaitu sebagai berikut,

1. Bangunan terfokus pada wilayah yang berada di kawasan permukiman, tidak di perkenankan untuk membangun di kawasan pertanian karena kawasan pertanian ini akan dikembangkan sebagai pengelohan hasil pertanian.

2. Mengimbau untuk tidak membangun diarea yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi.

3. Mempertahankan KDH sedang agar tetap tersedia area resapan air ketika terjadi hujan.

4. Permukiman dengan KDB tinggi sebaiknya memiliki saluran drainase yang baik.

4.10 Analisis Sistem Jaringan Jalan

Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang

wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan dan/atau dalam

kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan. Berikut ini merupakan analisis sistem

jaringan jalan yang meliputi dari fungsi jalan yang ada di kecamatan junrejo.

4.10.1 Fungsi Jalan

Sesuai dengan arahan fungsi jalan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34

Tahun 2006, sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri

dari sistem jaringan jalan primer da sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam

hubungan hierarki. Sistem jaringan jalan mengacu pada RTRW Jawa Timur 2011 2031.

Berikut merupakan analisis sistem jaringa jalan pada BWP Kecamatan Junrejo.

Tabel 4.55 Fungsi Jalan

Nama Jalan Lebar Jalan Analisis

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Keterangan Nama Jalan

Lebar Jalan Analisis

Lebar Jalan Analisis Lingkungan Jl.

Keterangan Nama Jalan

2,5

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

2,5

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

2,5

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

Keterangan Nama Jalan Lebar Jalan Analisis

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

Lingkungan Jl.

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan Lingkungan Jl.

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Raya

Lingkungan Jl. Diponegoro VI

Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

Keterangan Nama Jalan Lebar Jalan Analisis

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lingkungan Jl. Rasemun

Nama Jalan Lebar Jalan Analisis

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

Keterangan

2,5

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

Keterangan Nama Jalan Lebar Jalan Analisis

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

Lingkungan Jl. A.P.III. Katjoeng Permadi 3

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lingkungan Jl. A.P.III. Katjoeng Permadi

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

Keterangan Nama Jalan Lebar Jalan Analisis

Lingkungan Jl. Diponegoro

Lingkungan Jl. A.P.III. Katjoeng Permadi

Lingkungan Jl. Mojomulyo

Lingkungan Jl. Sawahan Bawah

Lingkungan Jl. Makam

Lingkungan Jl. Sarimun

Lingkungan Jl. Sarimun

Lingkungan Jl. Sarimun

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

Lingkungan Jl. Torongrejo

Lingkungan Jl. Drs. Moh. Hatta

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lingkungan Jl. Raya Arhanud

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

Keterangan Nama Jalan Lebar Jalan Analisis

Lingkungan Jl. Terusan Wijaya Kusuma

Lingkungan Jl. Raya Arhanud

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

Lingkungan Jl. Raya

Lingkungan Jl. Raya Arhanud

Jalan

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

Keterangan Nama Jalan Lebar Jalan Analisis

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

Lingkungan

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

Lingkungan Jl. A.P.III. Katjoeng Permadi 2,5

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

Lingkungan Jl. A.P.III. Katjoeng Permadi 2,5

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

Lingkungan Jl. A.P.III. Katjoeng Permadi 4

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

Keterangan Nama Jalan Lebar Jalan Analisis

Jl. A.P.III. Katjoeng Permadi 4

Lingkungan Jl. A.P.III. Katjoeng Permadi 4

Lingkungan Jl. A.P.III. Katjoeng Permadi 4

Lingkungan Jl. Mawar

Lingkungan Damun

Lingkungan Damun

Lingkungan Jl. Tasrip

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

Keterangan Nama Jalan Lebar

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lingkungan Jl. A.P.III. Katjoeng Permadi 4

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

Lingkungan Jl. Aji Mustofa 4

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lingkungan Jl. Diponegoro 2,5

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

Keterangan Nama Jalan Lebar Jalan Analisis

Lingkungan Jl. Tlekung

Lingkungan Jl. Tlekung

Lingkungan Jl. Tlekung

Lingkungan Jl. A.P.III. Katjoeng Permadi

Lingkungan Jl. Aji Mustofa

2,5

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

Lingkungan Jl. Bupati Suntoro

Lingkungan Jl. Bupati Suntoro

Lingkungan Jl. Bupati Suntoro

Jalan

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lingkungan Jl.

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

Lingkungan Jl. Alamanda

Lingkungan Jl. Alamanda

Lingkungan Jl. Alamanda

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lingkungan Jl. Ashoka

Lingkungan Jl. Gardenia

Lingkungan Jl. Terusan Wijaya Kusuma

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

Lingkungan Jl. Ir. Soekarno Blk B

Lingkungan Jl. Ir. Soekarno Blk B

Lingkungan Jl. Wukir Ratau

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

Lingkungan Jl. Hasanuddin

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

Jalan

Jl. Drs. Moh. Hatta

Lingkungan Jl. Drs. Moh. Hatta

Lingkungan Jl. Drs. Moh. Hatta

Lingkungan Jl. Panderman

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Keterangan Nama Jalan Lebar Jalan Analisis

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Keterangan Nama Jalan Lebar Jalan Analisis

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

Keterangan Nama Jalan Lebar Jalan Analisis

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 7,5 m untuk hirarki

jalan Lokal Primer

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Keterangan Nama Jalan Lebar Jalan Analisis

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

Setapak Jl. Rasemun

2,5

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan Setapak

2,5

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

Setapak Jl. A.P.III. Katjoeng Permadi

Setapak Jl. A.P.III. Katjoeng Permadi

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan

ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

Lebar jalan pada ruas jalan ini belum sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No

34 Tahun 2006 tentang

Jalan, yaitulebar minimum

ialah 6,5 m untuk hirarki

jalan Lingkungan

4.11 Analisis Besaran PDRB Tiap Sektor

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Dan terdiri dari beberapa sector berikut ini merupakan perhitungan Besaran PDRB pada Kecamatan Junrejo pada tiap sector.

4.11.1 Perhitungan Analisis Location LQ

Perhitungan Location Quotient adalah perbandingan antara peran suatu sektor ekonomi di suatu daerah terhadap besarnya peran sektor ekonomi yang sama di wilayah yang lebih luas.

LQ = Komoditas sektor I Kecamatan Junrejo/Total Komoditas Kecamatan Junrejo

Komoditas sektor I Kota Batu/Total komoditas Kota Batu

Hasil perhitungan LQ menghasilkan:

• LQ > 1, artinya komoditas itu menjadi basis atau sumber pertumbuhan. Komoditas ini memiliki keunggulan komparatif, hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayah yang bersangkutan, akan tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah.

• LQ = 1, artinya komoditas itu termasuk sektor non basis yang mana tidak memiliki keunggulan komparatif. Produksi komoditas ini hanya cukup memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan tidak mampu untuk diekspor.

• LQ < 1, artinya komoditas ini termasuk non basis yang mana produksi komoditas di suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri sehingga perlu adanya pasokan atau impor dari luar

Berikut merupakan perhitungan LQ PDRB Kota Batu terhadap Provinsi Jawa

Timur,

Tabel 4.56

Perhitungan LQ PDRB

Sumber: Hasil Analisis Kelompok 01

Berdasarkan tabel perhitungan nilai LQ dengan membandingkan PDRB Kota

Batu dengan Provinsi Jawa Timur dapat diketahui bahwa Kota Batu memiliki beberapa sektor basis yang diantaranya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor kontruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepesa motor, sektor informasi dan komunikasi, sektro jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial, dan sektor lainnya. Sedangkan sektor non basisnya adalah di sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor transportasi dan pergudangan, dan juga sektor jasa perusahaan. Sektor basis dengan nilai paling tinggi berada di sektor jasa lainnya dengan nilai LQ sebesar 12,05 dan sektor non basis yang paling rendah terdapat di sektor pertambangan dan penggalian.

4.11.2 Perhitungan Analisis Shift Share

Berdasarkan hasil perhitungan shift share, komoditas yang memperoleh hasil positif (+) adalah komoditas yang dapat memicu pertumbuhan dikarenakan memiliki pertumbuhan yang cepat, sedangkan komoditas yang memperoleh hasil negative adalah komoditas (-) adalah komoditas yang tidak dapat memicu pertumbuhan dikarenakan pertumbuhannya lambat. Berikut merupakan hasil perhtiungan shift share PDRB Kota Batu.

Tabel 4.57

Perhitungan Shift Share PDRB Kota Batu

Sumber: Hasil Analisis Kelompok 01 Dari tabel diatas dapat diketahui beberapa informasi berikut ini,

5. Jika dilihat dari laju pertumbuhan sektor lingkup kota Batu (kolom Rij), hampir semua sektor termasuk dalam kategori laju pertumbuhan yang cepat kecuali sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib.

6. Jika dilihat dari laju pertumbuhan sektor lingkup Provinsi Jawa Timur, semua sektor termasuk dalam kategori laju pertumbuhan yang cepat.

7. Jika dilihat dari keunggulan kompetitifnya(kolom Mij), sektor yang memiliki daya saing ditunjukkan pada sektor yang bernilai positif, diantaranya yaitu sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, perdagangan besar dan eceran, informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya. Sedangkan sektor yang tidak memiliki keunggulan kompetitif ditunjukkan pada sektor yang bernilai negative, diantaranya yaitu

pertanian, kehutanan, dan perikanan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asurasi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan jasa pendidikan.

4.11.3 Analisis Pergeseran Bersih

Analisis pergeseran bersih digunakan untuk melihat pergeseran cepat atau

lambat dengan cara menjumlahkan komponen Proportional shift (Ps) dan komponen

Differential shift (Ds), sehingga dapat diperoleh pergeseran bersih yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pertumbuhan sektor perekonomian suatu wilayah.

Penjumlahan dari kedua komponen tersebut disebut juga dengan pergeseran bersih (net shift) yang dinyatakan sebagai berikut:

Ns = Ps + Ds

Dari perhitungan tersebut, dapat diketahui bila hasil Ns > 0, maka pertumbuhan sektor i di Kecamatan Junrejo termasuk ke dalam kelompok progresif (maju). Bila Ns < 0, maka pertumbuhan sektor i di Kecamatan Junrejo termasuk ke dalam kelompok lambat. Hasil perhitungan dari masing-masing sektor ekonomi dapat klasifikasikan ke dalam 4 bagian/kuadran, yaitu:

5. Kuadran I. Jika nilai Ps maupun Ds suatu sektor ekonomi positif, artinya sektor didalam kuadran ini memiliki pertumbuhan yang cepat dan daya saing yang kuat.

6. Kuadran II. Jika nilai Ps negates namun Ds positif, artinya sektor didalam kuadran ini memiliki pertumbuhan yang lambat namun memiliki daya saing yang kuat.

7. Kuadran III. Jika nilai Ps potif namun Ds negatif, artinya sektor dalam

8. kuadran ini memiliki pertumbuhan yang cepat namun memiliki daya saing yang lemah.

9. Kuadran IV. Jika nilai Ps dan Ds negatif, artinya sektor didalam kuadran ini memiliki pertumbuhan yang lamban dan daya saing yang lemah. Hasil perhitungan pergeseran bersih di Kota Batu yaitu sebagai berikut, Tabel 4.58 Pergeseran bersih di Kota Batu

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Negatif Positif II

Pertambangan dan Penggalian Positif Negatif III

Industri Pengolahan Positif Positif I

Pengadaan Listrik dan Gas Positif Negatif III

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur

Ulang Positif Negatif III

Konstruksi Negatif Negatif IV

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor Positif Negatif III

Transportasi dan Pergudangan Negatif Positif II

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Negatif Positif II

Informasi dan Komunikasi Positif Negatif III

Jasa Keuangan dan Asuransi Negatif Negatif IV

Real Estate Negatif Positif II

Jasa Perusahaan Negatif Negatif IV

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan

Sosial Wajib Negatif Negatif IV

Jasa Pendidikan Negatif Negatif IV

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Positif Negatif III

Jasa lainnya Positif Positif I

Sumber: Hasil Analisis Kelompok 01

Sektor

MIJ CIJ Kuadran

berikut,

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat diperoleh kuadran sebagai

Kuadran IV

Pertumbuhan yang lamban dan daya saing yang lemah

• Konstruksi

• Jasa keuangan dan asuransi

• Jasa perusahaan

• Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib

• Jasa pendidikan

Kuadran III

Pertumbuhan yang cepat namun memiliki daya saing yang lemah

• Pertambangan dan penggalian

• Pengadaan listrik

dan gas

• Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang

• Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor

• Informasi dan komunikasi

• Jasa kesehatan dan kegiatan sosial

Sumber : Hasil Analsiis Kelompok 01

Kuadran I

Pertumbuhan yang cepat dan daya saing yang kuat

• Industri Pengolahan

• Jasa Lainnya

Kuadran II

Pertumbuhan yang lambat namun memiliki daya saing yang kuat

• Pertanian, kehutanan, dan perikanan

• Transportasi dan pergudangan

• Penyediaan akomodasi dan makan minum

• Real estate

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar sektor terdapat pada kuadran III yang berarti sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang cepat namun memiliki daya saing yang lemah. Sektor-sektor tersebut diantaranya yaitu pertambangan dan penggalian, Pengadaan listrik dan gas, Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, Informasi dan komunikasi, Jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Selain itu, kota batu juga dikenal keunggulan pertanian dan pariwisatanya, namun pada analisis ini, sektor tersebut berada pada kuadran II yang mana memiliki pertumbuhan yang lambat namun memiliki daya saing yang kuat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut supaya pertumbuhan sektor tersebut dapat meningkat dari sektor potensial menjadi sektor dominan.

4.12 Analisis Komoditas Unggulan

Analisis Komoditas unggulan adalah komoditas pertanian andalan yang memiliki posisi strategis untuk dikembangkan di suatu wilayah. Posisi strategis ini

01

didasarkan atas pertimbangan teknis (biologis, kondisi tanah dan iklim), sosial-ekonomi, dan kelembagaan. Berikut ini merupakan analisis komoditas unggulan yang ada di Kecamatan Junrejo berdasarkan perhitungan berikut ini.

4.12.1 Perhitungan Analisis Location Quotient (LQ)

Menurut Tarigan, perhitungan Location Quotient adalah perbandingan antara peran suatu sektor ekonomi di suatu daerah terhadap besarnya peran sektor ekonomi yang sama di wilayah yang lebih luas.

LQ = Komoditas sektor I Kecamatan Junrejo/Total Komoditas Kecamatan Junrejo Komoditas sektor I Kota Batu/Total komoditas Kota Batu

Hasil perhitungan LQ menghasilkan:

• LQ > 1, artinya komoditas itu menjadi basis atau sumber pertumbuhan. Komoditas ini memiliki keunggulan komparatif, hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayah yang bersangkutan, akan tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah.

• LQ = 1, artinya komoditas itu termasuk sektor non basis yang mana tidak memiliki keunggulan komparatif. Produksi komoditas ini hanya cukup memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan tidak mampu untuk diekspor.

• LQ < 1, artinya komoditas ini termasuk non basis yang mana produksi komoditas di suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri sehingga perlu adanya pasokan atau impor dari luar

4.12.1.1 Perhitungan Analisis Location Quotient (LQ) Sektor Sayuran

Tabel 4.59 Perhitungan LQ Sektor Tanaman Sayur

LQ Tanaman Holtikultura

Gambar 4.14 Perhitungan LQ Tanaman

Sumber: Hasil Analisa, 2022

Dari tabel dan diagram diatas, dapat diperoleh informasi bahwa sektor basis mendominasi daripada sektor non basis. Mengingat bahwa wilayah kecamatan junrejo sebagian besar masih berupa perkebunan.

4.12.1.2

(LQ)

Holtikulturra

Perhitungan Analisis Location Quotient

Sektor Tanaman Biofarmaka Tabel 4.60 Perhitungan LQ Sektor Tanaman Biofarmaka

Sumber: Hasil Analisa, 2022

Perhitungan LQ Tanaman Biofarmaka

Gambar 4.15 Diagram Perhitungan LQ Tanaman Biofarmaka

Dari perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa sektor non basis lebih

mendominasi pada tanaman biofarmaka dengan persentase 57%. Sedangkan 43% merupakan sektor basis yang meliputi tanaman laos/lengkuas, lidah buaya, dan temulawak.

4.12.1.3 Perhitungan Analisis Location Quotient (LQ) Sektor Tanaman Hias

Tabel 4.61 Perhitungan LQ Sektor Tanaman Hias

Perhitungan LQ Tanaman Hias

Gambar 4.16 Diagram Perhitungan LQ Tanaman Hias

Dari perhitugnan LQ diatas, dapat diperoleh informasi bahwa 75% merupakan sektor basis di tanaman hias, yaitu antara lain tanaman anggrek, anthurium bunga, anthurium daun, dracaena, palem, dan philodendron.

4.12.1.4 Perhitungan Analisis Location Quotient (LQ) Sektor Buah

Tabel 4.62 Perhitungan LQ Sektor Buah

TOTAL 8950 553441

Sumber: Hasil Analisa, 2022

Perhitungan LQ Buah-buahan

Gambar 4.17 Diagram Perhitungan LQ Buah-buahan

Dari perhitungan diatas, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar komoditas di Kecamatan Junrejo merupakan sektor basis pada jenis tanaman buahbuahan. Sektor basis ini diantaranya yaitu anggur, durian, jambu biji, jeruk siam/keprok, manga, markisa, pisang, dan sirsak.

4.12.1.5 Perhitungan Analisis Location Quotient (LQ) Sektor Peternakan

Tabel 4.63 Perhitungan LQ Sektor Peternakan

Perhitungan LQ Sektor Peternakan

Gambar 4.18 Diagram Perhitungan LQ Sektor Peternakan

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa sekitar 75% masih termasuk kategori non basis, diantaranya sapi perah,kambing, domba, kelinci, ayam buras, ayam petelur.

Sedangkan 25% termasuk kategori basis sehingga hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayah yang bersangkutan, akan tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah.

4.12.2 Perhitungan Analisis Shift Share

Berdasarkan hasil perhitungan Shift Share, komoditas yang memperoleh hasil positif (+) adalah komoditas yang dapat memicu pertumbuhan dikarenakan memiliki pertumbuhan yang cepat, sedangkan komoditas yang memperoleh hasil negative adalah komoditas (-) adalah komoditas yang tidak dapat memicu pertumbuhan dikarenakan pertumbuhannya lambat.

4.12.2.1 Perhitungan Analisis Shift Share Sektor Tanaman Sayuran

Sumber: Hasil Analisa, 2022 Dilihat pada tabel diatas, dapat diperoleh beberapa informasi yaitu sebagai berikut,

• Pada kolom Rij dapat diketahui bahwa, sekitar 14 komoditas

memiliki laju pertumbuhan yang cepat di Kecamatan Junrejo.

Sedangkan 4 komoditas memiliki laju pertumbuhan yang lambat di Kecamatan Junrejo.

Komoditas dengan laju pertumbuhan cepat

Komoditas dengan laju pertumbuhan lambat

• Bawang Daun

• Bawang Merah

• Bawang Putih

• Buncis

• Cabai Besar

• Cabai Rawit

• Jamur

• Kangkung

• Kembang Kol

• Ketimun

• Kubis

• Labu Siam

• Petsai/Sawii

• Terung

• Tomat

• Bayam

• Kacang Merah

• Kacang Panjang

• Wortel

• Berbeda dengan kolom Rij yang menjelaskan laju pertumbuhan komoditas lingkup kecamatan, pada kolom Rin, dapat diketahui mengenai laju pertumbuhan komoditas lingkup Kota Batu. Sekitar 7 komoditas yang memiliki laju pertumbuhan yang cepat di Kota Batu, sedangkan 12 komoditas yang memiliki laju pertumbuhan yang lambat di Kota Batu

Komoditas dengan laju pertumbuhan cepat Komoditas dengan laju pertumbuhan lambat

• Bawang Daun

• Bawang Merah

• Bawang Putih

• Bayam

• Cabai Besar

• Kangkung

• Tomat

• Buncis

• Cabai Rawit

• Jamur

• Kacang Merah

• Kacang Panjang

• Kembang Kol

• Ketimun

• Kubis

• Labu Siam

• Petsai/Sawi

• Terung

• Wortel

• Pada kolom Mij menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif suatu komoditas di wilayah perencanaan. Berdasarkan perhitungan Shift Share,maka dapat diketahui bahwa ada beberapa komoditas yang memiliki laju pertumbuhan yang cepat namun tidak memiliki keunggulan kompetitif. Begitupun sebaliknya, terdapat beberapa komoditas yang memiliki laju pertumbuhan yang lambat namun memiliki keunggulan kompetitif di Kecamatan Junrejo. Hal ini dapat dilihat dari nilai Mij, jika bernilai positif berarti suatu komoditas memiliki keunggulan kompetitif, sedangkan jika bernilai negative berarti suatu komoditas tidak memiliki keunggulan kompetitif di Kecamatan Junrejo. Uraian setiap komoditas dapat diketahui pada tabel berikut,

Tabel 4.65 Keunggulan Kompetitif Sektor Sayur

Jenis Tanaman Laju Pertumbuhan Keunggulan Kompetitif

Bawang Daun Cepat Memiliki

Bawang Merah Cepat Memiliki

Bawang Putih Cepat Memiliki

Jenis Tanaman Laju Pertumbuhan

Keunggulan Kompetitif

Buncis Cepat Memiliki

Cabai Besar Cepat Memiliki

Kangkung Cepat Memiliki

Tomat Cepat Memiliki

Cabai Rawit Cepat Tidak memiliki

Jamur Cepat Tidak memiliki

Kembang Kol Cepat Tidak memiliki

Ketimun Cepat Tidak memiliki

Kubis Cepat Tidak memiliki

Labu Siam Cepat Tidak memiliki

Petsai/Sawi Cepat Tidak memiliki

Terung Cepat Tidak memiliki

Bayam Lambat Memiliki

Kacang Merah Lambat Tidak memiliki

Kacang Panjang Lambat Tidak memiliki

Wortel Lambat Tidak memiliki

Sumber: Hasil Analisa 2022

Dari tabel diatas, komoditas bawang daun, merah, dan putih, buncis, cabai besar, kangkung, dan tomat memiliki laju pertumbuhan yang tergolong cepat dan memiliki keunggulan kompetitif di Kecamatan Junrejo. Sedangkan cabai rawit, jamur, kembang kol, kubis, labu siam, petsai/sawi, terung memiliki laju pertumbuhan yang tergolong cepat namun tidak memiliki keunggulan kompetitif. Bayam memiliki laju pertumbuhan yang tergolong lambat namun memiliki keunggulan kompetitif. Dan kacang merah, kacang panjang, dan wortel memiliki laju pertumbuhan yang lambat, dan tidak memiliki keunggulan kompetitif di Kecamatan Junrejo.

4.12.2.2 Perhitungan Analisis Shift Share Sektor Tanaman

Sumber: Hasil Analisa, 2022

Dilihat pada tabel diatas, dapat diperoleh beberapa informasi yaitu sebagai berikut,

• Pada kolom Rij dapat diketahui bahwa, sekitar 5 komoditas memiliki laju pertumbuhan yang cepat di Kecamatan Junrejo. Sedangkan 1 komoditas memiliki laju pertumbuhan yang lambat di Kecamatan Junrejo.

Komoditas dengan laju pertumbuhan cepat

• Jahe

• Kunyit

• Laos/Lengkuas

• Temuireng

• Temulawak

Komoditas dengan laju pertumbuhan lambat

• Lidah buaya

• Berbeda dengan kolom Rij yang menjelaskan laju pertumbuhan komoditas lingkup kecamatan, pada kolom Rin, dapat diketahui mengenai laju pertumbuhan komoditas lingkup Kota Batu. Sekitar 5 komoditas memiliki laju pertumbuhan yang cepat di Kota Batu. Sedangkan 1 komoditas memiliki laju pertumbuhan yang lambat di Kota Batu.

Komoditas dengan laju pertumbuhan cepat

• Jahe

• Kunyit

• Laos/Lengkuas

• Temuireng

• Temulawak

Komoditas dengan laju pertumbuhan lambat

• Lidah buaya

• Pada kolom Mij menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif suatu komoditas di wilayah perencanaan. Berdasarkan perhitungan Shift Share, maka dapat diketahui bahwa ada beberapa komoditas yang memiliki laju pertumbuhan yang cepat namun tidak memiliki keunggulan kompetitif. Begitupun sebaliknya, terdapat beberapa komoditas yang memiliki laju pertumbuhan yang lambat namun memiliki keunggulan kompetitif di Kecamatan Junrejo. Hal ini dapat dilihat dari nilai Mij, jika bernilai positif berarti suatu komoditas memiliki keunggulan kompetitif, sedangkan jika bernilai negative berarti suatu komoditas tidak memiliki keunggulan kompetitif di Kecamatan Junrejo. Uraian setiap komoditas dapat diketahui pada tabel berikut,

Tabel 4.67 Keunggulan Kompetitif Sektor Biofarmaka

Sektor Laju Pertumbuhan Keunggulan Kompetitif

Jahe Cepat Memiliki

Kunyit Cepat Memiliki

Laos/Lengkuas Cepat Tidak memiliki

Lidah Buaya Lambat Tidak memiliki

Temuireng Cepat Memiliki

Temulawak Cepat Tidak memiliki

Sumber: Hasil Analisa 2022

Dari tabel diatas, komoditas jahe, kunyit, dan temuireng memiliki laju pertumbuhan penduduk yang tergolong cepat dan memiliki keungulan

kompetitif di Kecamatan Junrejo. Komoditas laos/lengkuas dan temulawak memiliki laju pertumbuhan yang cepat namun tidak memiliki keunggulan kompetitif. Dan komoditas lidah buaya memiliki laju pertumbuhan yang lambat dan tidak memiliki keunggulan kompetitig.

4.12.2.3 Perhitungan Analisis Shift Share Sektor

Tanaman Hias

Tabel 4.68 Perhitungan Shift Share Sektor Tanaman Hias

Sumber: Hasil Analisa, 2022

Dilihat pada tabel diatas, dapat diperoleh beberapa informasi yaitu sebagai berikut,

• Pada kolom Rij dapat diketahui bahwa semua komoditas tanaman hias memiliki laju pertumbuhan yang tergolong cepat di Kecamatan Junrejo.

Komoditas dengan laju pertumbuhan cepat

Komoditas dengan laju pertumbuhan lambat

• Anggrek

• Anthurium Bunga

• Anthurium Daun

• Dracaena

• Krisan

• Mawar

• Palem

• Phylodendron

• Berbeda dengan kolom Rij yang menjelaskan laju pertumbuhan komoditas lingkup kecamatan, pada kolom Rin, dapat diketahui mengenai laju pertumbuhan komoditas lingkup Kota Batu. Sekitar 1 komoditas memiliki laju pertumbuhan yang cepat di Kota Batu. Sedangkan 7 komoditas memiliki laju pertumbuhan yang lambat di Kota Batu.

Komoditas dengan laju pertumbuhan cepat

• Anthurium Daun

Komoditas dengan laju pertumbuhan lambat

• Anggrek

• Anthurium Bunga

• Dracaena

• Krisan

• Mawar

• Palem

• Phylodendron

• Pada kolom Mij menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif suatu komoditas di wilayah perencanaan. Berdasarkan perhitungan Shift Share, maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa komoditas yang memiliki laju pertumbuhan yang cepat namun tidak memiliki keunggulan kompetitif. Begitupun sebaliknya, terdapat beberapa komoditas yang memiliki laju pertumbuhan yang lambat namun memiliki keunggulan kompetitif di Kecamatan Junrejo. Hal ini dapat dilihat dari nilai Mij, jika bernilai positif berarti suatu komoditas memiliki keunggulan kompetitif, sedangkan jika bernilai negative berarti suatu komoditas tidak memiliki keunggulan kompetitif di Kecamatan Junrejo. Uraian setiap komoditas dapat diketahui pada tabel berikut,

Tabel 4.69 Keunggulan Kompetitif Sektor Tanaman Hias

Sektor Laju Pertumbuhan Keunggulan Kompetitif

Anggrek Lambat Memiliki

Anthurium Bunga Lambat Memiliki

Anthurium Daun Lambat Memiliki

Dracaena Lambat Memiliki

Krisan Lambat Memiliki

Mawar Lambat Tidak memiliki

Palem Lambat Memiliki

Phylodendron Lambat Memiliki

Sumber: Hasil Analisa 2022

Dari tabel diatas, hampir seluruh komoditas tanaman hias memiliki laju pertumbuhan yang tergoong lambat namun memiliki keunggulan kompetitif di Kecamatan Junrejo. Sedangkan komoditas mawar memiliki laju pertumbuhan yang tergolong lambat dan tidak memiliki keunggulan kompetitif di Kecamatan Junrejo.

4.12.2.4 Perhitungan Analisis Shift Share Tanaman

Tabel 4.70

Buah

Sumber: Hasil Analisa, 2022

Dilihat pada tabel diatas, dapat diperoleh beberapa informasi yaitu sebagai berikut,

• Pada kolom Rij dapat diketahui bahwa sekitar 6 komoditas memiliki laju pertumbuhan yang cepat di Kecamatan Junrejo. Sedangkan 8 komoditas memiliki laju pertumbuhan yang lambat di Kecamatan Junrejo.

Komoditas dengan laju pertumbuhan cepat

• Alpukat

• Jambu Biji

• Jeruk Siam/Keprok

• Mangga

• Nangka

• Pepaya

Komoditas dengan laju pertumbuhan lambat

• Anggur

• Apel

• Durian

• Jambu Air

• Markisa

• Pisang

• Sirsak

• Sukun

• Berbeda dengan kolom Rij yang menjelaskan laju pertumbuhan komoditas lingkup kecamatan, pada kolom Rin, dapat diketahui mengenai laju pertumbuhan komoditas lingkup Kota Batu. Sekitar 7 komoditas memiliki laju pertumbuhan yang cepat di Kota Batu. Sedangkan 7 komoditas memiliki laju pertumbuhan yang lambat di Kota Batu.

Komoditas dengan laju pertumbuhan cepat Komoditas dengan laju pertumbuhan lambat

• Alpukat

• Jambu Biji

• Mangga

• Markisa

• Papaya

• Pisang

• Sirsak

• Anggur

• Apel

• Durian

• Jambu Air

• Jeruk Siam/Keprok

• Nangka

• Sukun

• Pada kolom Mij menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif suatu komoditas di wilayah perencanaan. Berdasarkan perhitungan Shift Share, maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa komoditas yang memiliki laju pertumbuhan yang cepat namun tidak memiliki keunggulan kompetitif. Begitupun sebaliknya, terdapat beberapa komoditas yang memiliki laju pertumbuhan yang lambat namun memiliki keunggulan kompetitif di Kecamatan Junrejo. Hal ini dapat dilihat dari nilai Mij, jika bernilai positif berarti suatu komoditas memiliki keunggulan kompetitif, sedangkan jika bernilai negative berarti suatu komoditas tidak memiliki keunggulan kompetitif di Kecamatan Junrejo. Uraian setiap komoditas dapat diketahui pada tabel berikut,

Tabel 4.71 Keunggulan Kompetitif Sektor Buah

Alpukat Cepat Memiliki

Jambu Biji Cepat Memiliki

Jeruk

Siam/Keprok Cepat Memiliki

Mangga Cepat Memiliki

Nangka/Cempedak Cepat Memiliki

Pepaya Cepat Memiliki

Sukun Cepat Memiliki

Durian Lambat Memiliki

Jambu Air Lambat Memiliki

Markisa/Konyal Lambat Memiliki

Pisang Lambat Memiliki

Sirsak Lambat Memiliki

Anggur Lambat Tidak memiliki

Apel Lambat Tidak memiliki

Sumber: Hasil Analisa 2022

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa komoditas buah alpukat, jambu biji, jeruk siam, mangga, nangka, papaya, dan sukun memiliki laju pertumbuhan yang cepat dan memiliki keunggulan kompetitif. Sedangkan komoditas buah durian, jambu air, markisa, pisang, dan sirsak memiliki laju pertumbuhan yang tergolong lambat namun memiliki keunggulan kompetitif. Dan komoditas anggur dan apel mempunyai laju pertumbuhan yang lambat dan tidak memiliki keunggulan kompetitif.

4.12.2.5 Perhitungan Analisis Shift Share Sektor Peternakan

Tabel 4.72 Perhitungan Shift Share Sektor Peternakan

• Pada kolom Rij dapat diketahui bahwa sekitar 2 ternak memiliki laju pertumbuhan yang cepat di Kecamatan Junrejo. Sedangkan 4 komoditas memiliki laju pertumbuhan yang lambat di Kecamatan Junrejo.

Komoditas dengan laju pertumbuhan cepat

• Sapi Potong

• Sapi Perah

Komoditas dengan laju pertumbuhan lambat

• Domba

• Kelinci

• Ayam Buras

• Ayam Petelur

• Berbeda dengan kolom Rin yang menjelaskan laju pertumbuhan komoditas lingkup kecamatan, pada kolom Rin, dapat diketahui mengenai laju pertumbuhan komoditas lingkup Kota Batu. Sekitar 3 Ternak memiliki laju pertumbuhan yang cepat di Kota Batu. Sedangkan 3 Ternak memiliki laju pertumbuhan yang lambat di Kota Batu.

Komoditas dengan laju pertumbuhan cepat

• Sapi Potong

• Sapi Perah

• Ayam Buras

Komoditas dengan laju pertumbuhan lambat

• Domba

• Kelinci

• Ayam Petelur

• Pada kolom Mij menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif suatu komoditas di wilayah perencanaan. Berdasarkan perhitungan Shift Share, maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa ternak yang memiliki laju pertumbuhan yang cepat namun tidak memiliki keunggulan kompetitif. Begitupun sebaliknya, terdapat beberapa komoditas yang memiliki laju pertumbuhan yang lambat namun memiliki keunggulan kompetitif di Kecamatan Junrejo. Hal ini dapat dilihat dari nilai Mij, jika bernilai positif berarti suatu komoditas memiliki keunggulan kompetitif, sedangkan jika bernilai negative berarti suatu hewan ternak tidak memiliki keunggulan kompetitif di Kecamatan Junrejo. Uraian setiap Ternak dapat diketahui pada tabel berikut, Tabel 4.73 Keunggulan Kompetitif

Sektor Laju Pertumbuhan Keunggulan Kompetitif

Sapi Potong Cepat Memiliki

Sapi Perah Cepat Memiliki

Domba Lambat Memiliki

Kelinci Lambat Tidak memiliki

Ayam Buras Lambat Memiliki

Ayam Petelur Lambat Tidak memiliki

Sumber: Hasil Analisa 2022

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa hewan ternak sapi potong dan sapi perah memiliki laju pertumbuhan yang cepat dan memiliki keunggulan kompetitif.

Sedangkan hewan ternak seperti domba, kelinci, ayam buras, dan ayam petelur

memiliki laju pertumbuhan yang tergolong lambat namun memiliki keunggulan kompetitif.

4.12.3 Analisis Pergeseran Bersih

Analisis pergeseran bersih digunakan untuk melihat pergeseran cepat atau lambat dengan cara menjumlahkan komponen Proportional shift (Ps) dan komponen Differential shift (Ds), sehingga dapat diperoleh pergeseran bersih yang dapat

digunakan untuk mengidentifikasi pertumbuhan sektor perekonomian suatu wilayah.

Penjumlahan dari kedua komponen tersebut disebut juga dengan pergeseran bersih (net shift) yang dinyatakan sebagai berikut:

Ns = Ps + Ds

Dari perhitungan tersebut, dapat diketahui bila hasil Ns > 0, maka pertumbuhan sektor i di Kecamatan Junrejo termasuk ke dalam kelompok progresif (maju). Bila Ns < 0, maka pertumbuhan sektor i di Kecamatan Junrejo termasuk ke dalam kelompok lambat. Hasil perhitungan dari masing-masing sektor ekonomi dapat klasifikasikan ke dalam 4 bagian/kuadran, yaitu:

10.Kuadran I. Jika nilai Ps maupun Ds suatu sektor ekonomi positif, artinya sektor didalam kuadran ini memiliki pertumbuhan yang cepat dan daya saing yang kuat.

11.Kuadran II. Jika nilai Ps negates namun Ds positif, artinya sektor didalam kuadran ini memiliki pertumbuhan yang lambat namun memiliki daya saing yang kuat.

12.Kuadran III. Jika nilai Ps potif namun Ds negatif, artinya sektor dalam

13.kuadran ini memiliki pertumbuhan yang cepat namun memiliki daya saing yang lemah.

14.Kuadran IV. Jika nilai Ps dan Ds negatif, artinya sektor didalam kuadran ini memiliki pertumbuhan yang lamban dan daya saing yang lemah.

Hasil perhitungan pergeseran bersih di Kecamatan Junrejo yaitu sebagai berikut,

Tabel 4.74 Pergeseran Bersih

Bawang Merah Positif Positif I

Bawang Putih Positif Negatif III

Bayam Positif Negatif III

Buncis Positif Positif I

Cabai Besar Positif Positif I

Cabai Rawit Negatif Positif II

Jamur Negatif Positif II

Kacang Merah Negatif Positif II

Kacang Panjang Negatif Positif II

Kangkung Positif Negatif III

Kembang Kol Negatif Positif II

Ketimun Negatif Positif II

Kubis Negatif Positif II

Labu Siam Negatif Positif II

Petsai/Sawi Negatif Positif II

Terung Negatif Positif II

Tomat Positif Positif I

Wortel Negatif Negatif IV

Jahe Positif Positif I

Krisan Positif Positif I

Mawar Negatif Negatif IV

Palem Positif Positif I

Phylodendron Positif Positif I

Alpukat Positif Negatif III

Anggur Negatif Positif II

Apel Negatif Positif II

Durian Negatif Positif II

Jambu Air Negatif Positif II

Jambu Biji Positif Negatif III

Jeruk Siam/Keprok Positif Positif I

Mangga Positif Positif I

Markisa/Konyal Positif Negatif III

Nangka/Cempedak Positif Positif I

Pepaya Positif Negatif III

Pisang Positif Negatif III

Sirsak Positif Negatif III

Sukun Positif Positif I

Sapi Potong Positif Negatif III

Kunyit Positif Positif I Sapi Perah Positif Positif I

Laos/Lengkuas Negatif Positif II Kambing Positif Positif I

Lidah Buaya Negatif Positif II Domba Positif Negatif III

Temuireng Positif Negatif III Kelinci Negatif Negatif IV

Temulawak Negatif Negatif IV Ayam Buras Negatif Negatif IV

Anggrek Positif Positif I Ayam Petelur Negatif Positif II

Anthurium Bunga Positif Negatif III Ayam Pedaging Positif Positif I

Anthurium Daun Positif Negatif III

Sumber: Hasil Analisa, 2022 Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat diperoleh kuadran sebagai berikut,

Sektor MIJ (Ps) CIJ (Ds) Kuadran Sektor MIJ (Ps) CIJ (Ds)

Kuadran

Kuadran IV

Pertumbuhan yang lamban dan daya saing yang lemah

• Wortel

• Temulawak

• Mawar

• Kelinci

• Ayam Buras

Kuadran III

Pertumbuhan yang cepat namun memiliki daya saing yang lemah

• Bawang Daun

• Bawang Putih

• Bayam

• Kangkung

• Temuireng

• Anthurium Bunga

• Anthurium Daun

• Dracaena

• Alpukat

• Jambu Biji

• Markisa

• Pepaya

• Pisang

• Sirsak

• Sapi Potong

• Domba

Kuadran I

Pertumbuhan yang cepat dan daya saing yang kuat

• Bawang Merah

• Buncis

• Cabai Besar

• Tomat

• Jahe

• Kunyit

• Anggrek

• Krisan

• Palem

• Phylodendron

• Jeruk Siam

• Mangga

• Nangka

• Sukun

• Sapi Perah

• Kambing

• Ayam Pedaging

Kuadran II

Pertumbuhan yang lambat namun memiliki daya saing yang kuat

• Cabai Rawit

• Jamur

• Kacang Merah

• Kacang Panjang

• Kembang Kol

• Ketimun

• Kubis

• Labu Siam

• Petsai/Sawi

• Terung

• Loas

• Lidah buaya

• Anggur

• Apel

• Durian

• Jambu air

• Ayam petelur

Sumber: Hasil Analisis, 2022 Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat diperoleh informasi bahwa komoditas yang memiliki pertumbuhan yang cepat dan memiliki daya saing yang kuat berada pada kuadran I dengan jumlah 14 komoditas dan 3 hewan terna yaitu Bawang Merah, Buncis, Cabai Besar,Tomat, Jahe, Kunyit, Anggrek, Krisan, Palem, Phylodendron, Jeruk Siam, Mangga, Nangka, Sukung, Sapi Perah, Kambing, dan Ayam Pedaging. Kemudian di kuadran II terdapat 16 komoditas yang memiliki pertumbuhan yang lambat namun memiliki daya saing yang kuat. Pada kuadran III terdapat 14 komoditas dan 2 hewan ternak yang memiliki pertumbuhan yang cepat namun memiliki daya saing yang lemah. Pada kuadran IV terdapat 3 komoditas dan 2 hewan ternak yang memiliki pertumbuhan yang lamban dan daya saing yang lemah.

4.13 Analisis Sosial Budaya

Analisis sosial budaya merupakan segala sesuatu atau tata nilai yang berlaku dalam sebuah masyarakat yang menjadi ciri khas dari masyarakat tersebut pada daerah

perencanaan yaitu Kecamatan Junrejo memeiliki tata nilai dari sosial budaya tersebut

berikut merupakan social budaya yang ada di Kecamatan Junrejo.

4.13.1 Nilai Historis dan Budaya

Sejarah adanya Kecamatan Junrejo Berdasarkan laporan pelacakan sejarah

Junrejo yang dilakukan Ulul Azmi, S. Ag wartawan Batu Pos yang ditugaskan ke Museum

Nasional menyebutkan bahwa Junrejo berasal dari kata DYON – REJTO atau JUNWATU.

Dalam bahasa kuno artinya Tempat Air (Gentong Jawa) sehingga DYON –REJTO atau arca DYON WATU yang sekarang ada di museum nasional bisa bermakna tempat air dari batu.Menurut sumber yang ada di museum nasional keberadaan JUN

tersebut sejak abad IX atau masa Kerajaan Tumapel / Singosari, sehingga dari uraian

sejarah tersebut lahirlah nama JUNREJO.

Sedangkan kronologis perkembangan dari tahun ke tahun hingga akhir berdirinya Kecamatan Junrejo sebagai berikut :

1. Tahun 1914 di Desa JUNWATU yang ketika itu Kepala Desa bernama Pak Marsih, ditemukan benda berupa JUN sedangkan di Desa Telogorejo ditemukan Telogo yang menurut masyarakat disebut JEDING dalam bahasa jawa.

2. Tahun 1922 Desa Telogorejo diubah menjadi Desa Jeding dengan pendukuhan Rejoso.

3. Tahun 1923 Desa Junwatu, Jeding dan Rejoso digabung menjadi satu dengan nama JUNREJO dan yang dipercaya menjadi Kepala Desa pada saat itu adalah Kepala Desa dari Junwatu yakni Pak Marsih sampai beliau meninggal dunia.

4. Tahun 1937 yang menjadi Kepala Desa Junrejo adalah Pak Duriyat, yang ketika itu diangkat melalui pemilihan dan beliau menjabat hingga tahun 1974.

5. Tahun 1993 merupakan hari yang bersejarah bagi Kecamatan Junrejo karena merupakan hari lahir Kecamatan Junrejo yang bersamaan dengan lahirnya Kota Administratif Batu.

Kecamatan Junrejo dibagi menjadi 7 Desa/ Kelurahan, antara lain: Desa Torongrejo

a. Desa Beji

b. Desa Junrejo

c. Desa Tlekung

d. Desa Mojorejo

e. Desa Pendem

f. Kelurahan Dadaprejo

Atas persetujuan para tokoh masyarakat di kecamatan junrejo maka Desa

Junrejo ditetapkan sebagai Ibukota Kecamatan yang kebetulan Kantor Kecamatan

Junrejo bertempat di Desa Junrejo.

4.13.2 Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Dan Lingkungan Hidup

4.13.2.1 Nilai Historis Dan Budaya

a. Kebudayaan daerah

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap daerah memiliki budaya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Termasuk di Kecamatan Junrejo yang memiliki kebudayaan

daerah yang masih dilestarikan hingga sekarang . Berikut merupakan daftar kebudayaan daerah pada setiap desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Junrejo .

1. Kelurahan Dadaprejo

Pada kelurahan dadaprejo terdapat kesenian yang masih dilestarikan diantaranya kesenian jaranan dan bantengan ,kesenian tersebut masih dilestarikan hingga saat ini .

Gambar 4.19 Kesenian Jaranan dan Bantengan

Kegiatan pementasan jaranan dan bantengan diadakan bila ada event

penting seperti karnaval,pentas seni baik skala Kota/Kabupaten hingga

Desa.

2. Desa Mojorejo

Pada Desa Mojorejo memiliki kegiatan tahunan yaitu bersih desa atau

selamatan Desa ,doa lintas agama,karnaval desa,dan saka migi berikut ini merupaka dokumentasi kegiatan sosial budaya yang ada di desa Mojorejo :

Kegiatan karnaval Desa Mojorejo diadakan untuk memperigati hari kemerdekaan Indonesia.Untuk kegiatan Saka Migi sendiri dilakukan pada punden mbok tarminah dengan diadakannya pentas seni tari oleh beberapa pemuda pada desa Mojorejo.

3. Desa Junrejo

Pada Desa Junrejo memiliki kegiatan tahunan yaitu bersih desa atau selamatan Desa,dan pagelaran seni.Berikut ini merupakan beberpa dokumentasi kegiatan social budaya yang ada pada Desa Junrejo :

Gambar 4.20 Kegiatan Karnaval Desa Mojorejo

Gambar 4.21 Kegiatan Saka Migi

Gambar 4.22 Pagelaran Seni Desa Junrejo

Kegiatan Pagelaran Seni diatas dilakasanakan dalam mempringati hari kemerdekaan dan acara tersebut rutin dilaksanakan setiap setashun sekali,pagelaran seni tersebut meliputi pamaeran seni lukis ,live music,bantengan,pencak silat dan kesenian jaranan.

4. Desa Torongrejo

Pada desa Torongrejo terdapat kegiatan yang masih dilestraikan sampai saat ini yaitu slametan desa kebudayaan yang ada dalam desa ini yaitu, Kawasan torongrejo memiliki punden yang digunakan pada waktu tertentu. Punden ini berfungsi sebagai tempat ibadah atau ritual menghormati para leluhur desa ini. Ritual punden ini bisanya

dilaksanakan pada saat acara selamatan desa yang dilakukan setahun sekali. Selamatan desa disini merupakan syukuran untuk desa torongrejo agar senantiasa selalu makmur serta diberkahi segala hasil panen dan menciptakan suasana desa yang lebih aman, nyaman, dan damai.

Selamatan desa ini dilaksanakan 3 hari 3 malam. Rangkaian acara mulai

dari ritual punden pada hari pertama, sanduk dan jaranan pada hari

kedua, serta yang terakhir ada pertunjukan kesenian ludruk. Acara ini dilakukan oleh warga torongrejo dan para petuah dari desaitu sendiri.

Di Desa Pendem tercatat ada kurang lebih 28 (dua puluh delapan)

kominitas/sanggar seni budaya yang meliputi seni bantengan, hadrah, jamaah sholawat, kuda lumping, orkes melayu, tayub, pencak silat, banteng dan pencak, reyog, sanduk, seni islami, terbang jidor dan seni sanggar seni tari. Salah satu sanggar seni tari yang menjadi akar lahirnya

Gambar 4.23 Kegiatan Slametan Desa Torongrejo

5. Desa Pendem

kampung budaya gopit. Terletak di daerah Gopit, kampung ini menjelma

menjadi pusat seni budaya bahkan pusat perkembangan perekonomian baru bagi warga disekitarnya. (Sumber : Desa Wisata Budaya Pendem | Dinas Pariwisata Kota Batu (eezywork.com) )

Dalam kaitannya dengan situs warisan budaya di Desa Pendem terdapat ekskavasi dimana merupakan penggalian dalam arkeologi adalah

pembongkaran, pemrosesan dan pencatatan sisa-sisa arkeologis. Di Punden Desa Pendem terdapat benda peninggalan purbakala berupa Yoni dan Arca Nandi terbuat dari batu andesit atau batu kali, yang sudah

berada di lokasi tersebut sejak lama. Kedua benda tersebut telah di registrasi atau di data BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) Jawa Timur pada tahun 2017.

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/

Gambar 4.24 Kebudayaan Desa Pendem

Selain temuan struktur bata, ekskavasi menemukan dua buah koin dari masa belanda yang terbuat dari tembaga. Satu koin bertuliskan

“Nderland Indie 1825”, sedangkan koin yang lain bertuliskan “Java 1810”.

6. Desa Tlekung

Desa Tlekung terkenal akan kesenian gebyar tayub dan wayang kulit yang mana kegiatan tersebut sering di pentaskan pada acara bersih Desa ,maupun acara penting lainnya.

7. Desa Beji

Desa Beji terkenal akan tari jarkenjong tari jarkenjong sendiri tercipta, dari sebuah rumah penduduk yang berada dipinggiran perkampungan padat penduduk di Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

Tari Jarkenjong dicipta dan menggetarkan dunia. Di kediaman Agus Mardiyanto, seniman muda yang menciptakan banyak tarian tradisional.Agus mencetak ratusan penari-penari handal lewat sebuah kelas seni.

b. Akulturasi budaya

Kearifan lokal dibangun dari nilai-nilai sosial yang dijunjung dalam struktur sosial masyarakat sendiri dan memiliki fungsi sebagai pedoman, pengontrol, dan rambu-rambu untuk berperilaku dalam berbagai dimensi

Gambar 4.25 Kesenian Desa Tlekung

Gambar 4.26 Tari Jarkenjong Khas Desa Beji

kehidupan baik saat berhubungan dengan sesama maupun dengan alam.

Eksistensi kearifan lokal semakin memudar pada permukiman masyarakat.

Salah satunya dalam bidang pertanian dengan tingkat kebutuhan hidup yang tinggi menjadikan penduduk sekitar melakukan perubahan terhadap pekerjaan untuk menunjang taraf hidup ekonomi penduduk.

Selain kebudayaan daerah yang masih terjaga hingga saat ini, di Kecamatan Junrejo pun juga mengalami adanya modernisasi dimana munculnya globalisasi yang membuat keberadaan Home Industry yang di peruntukkan bagi pengusaha kecil yang dikelola oleh keluarga. Untuk meningkatkan taraf hidup dan eksistensi masyarakat yang semakin modern warga berusaha untuk mencari penghasilan lebih dikarenakan tuntutan akan keuangan untuk bertahan hidup dan gaya hidup lebih modern .

Penduduk yang awalnya keseluruhan petani dan buruh sekitar 80% menjadi pengerajin kayu karena faktor ekonomi yang dinilai dapat memenuhi kebutuhan hidup, Home Industry yang didirikan merupakan dorongan juga dari warga sekitar yang merupakan keluarga penduduk, kekerabatan di dusun ini merupakan keluarga dari besar dari 6 pendiri ini sehingga sumber daya manusia yang ada di utamakan dari warga sekitar yang merupakan kerabat - keluarganya.

Seperti halnya Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya menjadi industry yang mendominasi pada wilayah Kecamatan Junrejo dimana banyak terdapat sentra industry pembuatan pigura dari kayu , souvenirs telenan dari kayu dan tas anyaman dari rotan .

Gambar 4.27 Kerajinan Tas dan Cobek Kecamatan Junrejo

c. Pola pemukiman

Kawasan di Kecamatan Junrejo ini cenderung mengikuti pola linier dan cluster (pengelompokan) dengan konsentrasi pada kawasan pusat kota yaitu di Kecamatan Batu. Pola permukiman ini terbentuk dari jalurjalur pergerakan kegiatan dan menyesuaikan dengan keadaan

kemiringan lahan. Dari data perkembangan luas kawasan permukiman di Kota Batu untuk beberpa tahun terakhir, maka dapat diketahui

tingkat pertumbuhan kawasan permukiman paling pesat ada di Kecamatan Junrejo.

d. Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Dan Lingkungan

Peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan, salah satunya

dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang

meliputi :

1. Karakter sosial, budaya masyarakat,

2. Sikap, kebiasaan dan aspirasi dalam pembangunan kota.

Gambar 4.28 Desa Beji Kec. Junrejo Kota Batu 65326

Gambar 4.29 Pola pemukiman yang ada di Kecamatan Junrejo dengan pola linier dan cluster

Hidup

Masalah yang masih sering ditemui terkait dengan kondisi sosial,ekonomi dan budaya antara lain :

1) Pengetahuan masyarakat dalam hal rencana tata ruang masih sangat terbatas. Kondisi ini mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat baik secara fisik maupun non fisik dalam pembangunan di wilayahnya.

2) Banyaknya pengangguran di Kecamatan Junrejo Kota Batu karena kurangnya

bagi pedagang kaki lima (PKL). Walaupun di satu sisi dampak positif PKL dalam menanggulangi pengangguran cukup signifikan tetapi dampak negatif yang ditimbulkannya pun tidak kalah besar apalagi PKL memilih lokasi di kawasan ruang terbuka hijau (RTH).

Selain itu kaitannya dengan peran masyarakat dalam hal lingkungan

hidup yakni dengan adanya akibat dari kegiatan manusia itu sendiri serta penggunaan pestisida yang berlebihan menyebabkan produktivitas

tanaman mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Selain itu hal tersebut diakibatkan perubahan iklim yang semakin meningkat.

4.14 Analisis Kelembagaan

Analisis kelembagaan dilakukan untuk memahami kapasitas pemerintah kota dalam menyelenggarakan pembangunan yang mencakup struktur organisasi dan tata

01

laksana pemerintahan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana kerja, produkproduk pengaturan serta organisasi nonpemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat.Berikut ini merupakan analisis kelembagaan dari Kecamatan Junrejo.

4.14.1 Analisis Lembaga Terkait ( SNA)

Analisis kelembagaan pada Studio Perecanaan Kota Kecamata Junrejo menggunakan metode analisis Social Network Analysis (SNA). Social Network Analysis (SNA) merupakan salah satu metode analisis yang memiliki konsentrasi pada relationship reserach dan sering digunakan dalam melihat sebuah hubungan dan menggambarkan beberapa informasi secara individu. SNA dapat digunakan dalam pemetaan rekanan-rekanan pemerintah pada Analisis kelmbagaan Studio Kecamatan

Junrejo yang dapat dipelajari polanya sehingga dapat digunakan untuk menentukan

instansi/lembaga yang berkaitan dalam proses Analisis pada Studio Perkotaan

Kecamatan Junrejo.

Tabel 4.76 Lembaga Terkait

No Kegiatan Lembaga Terkait

1 Pemerintahan Kecamatan

2 Rencana

Pengembangan Pusat

Pelayanan

• Kantor Kecamatan : Camat ,Kelurahan/DesaSeksi

Pemerintahan,Seksi Pemberdayaan,Seksi Pembangunan,Seksi

Kesejahteraan,Seksi Ketentraman & Ketertiban,Sekcam ,Subag Umum & Keungan,Subag Program.

No Kegiatan

3 Jalan

Lembaga Terkait

• Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA): Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Penataan Ruang, Bidang Perekonomian, Bidang Penelitian dan Pengembangan

• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR): Bidang Penataan Ruang

• Dinas Lingkungan Hidup (DLH): Bidang Tata Lingkungan

4 Listrik

• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR): Bidang jalan, Bidang Jembatan, Bidang Tata Teknis Irigasi, Bidang Pengembangan Sumber Daya Air, Bidang Pengembangan Sumber Daya Air

• Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA): Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

• Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas PKPP): Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan

• Dinas Perhubungan (Dishub): Bidang Perhubungan Darat, Bidang Keselamatan lalu Lintas

• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: Bidang Pembangunan Desa

• PLN: Assistant Operasi Pemeliharaan, Assistant Manager Engeneering

• Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian: Bidang Perindustrian

• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR): Bidang Penataan Ruang

• Dinas Lingkungan Hidup (DLH): Bidang Penataan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Bidang Tata Lingkungan

• Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas PKPP): Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan

• Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA): Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

• Telkom: Deputy EVP Infrastructure

No Kegiatan

5 Telekomunikasi

Lembaga Terkait

• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: Bidang Pelayanan Perizinan

• Dinas Komunikasi dan Informatika: Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Statistik dan Persandian

• Telkom: Deputy EVP Infrastructure

• PLN: Assistant Operasi Pemeliharaan

• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR): Bidang Penataan Ruang

• Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas PKPP): Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan

• Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA): Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

6 Sungai

• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR): Bidang Pengembangan Sumber Daya Air, Bidang Jembatan, Bidang jalan, Bidang Tata Bangunan, Bidang Tata Teknis Irigasi, Bidang Penataan Ruang

• Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas PKPP): Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan, Bidang Kawasan Permukiman

7 Irigasi

No Kegiatan

8 Drainase

Lembaga Terkait

• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR): Bidang Tata Teknis Irigasi, Bidang Pengembangan Sumber Daya Air, Bidang jalan, Bidang Tata Bangunan, Bidang Penataan Ruang

• Dinas Pertanian: Bidang Hortikultura dan Perkebunan, Bidang Tanaman Pangan.

9 Air Minum

• Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas PKPP): Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan, Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Pertanahan

• Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA): Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR): Bidang Penataan Ruang, Bidang jalan, Bidang Pengembangan Sumber Daya Air

• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: Bidang Pembangunan Desa

• Dinas Lingkungan Hidup (DLH): Bidang Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Berbahaya Bagi Lingkungan

• Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas PKPP): Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan, Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Pertanahan

• Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA): Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

No Kegiatan Lembaga Terkait

• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR): Bidang

Penataan Ruang, Bidang jalan, Bidang Pengembangan Sumber Daya Air

• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: Bidang Pembangunan Desa

• Dinas Lingkungan Hidup (DLH): Bidang Pengelolaan Sampah

Limbah dan Bahan Berbahaya Bagi Lingkungan

• PDAM: Kepala Bagian Teknik

10 Limbah

11 Persampahan

• Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DINAS PKPP): Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan, Bidang

Kawasan Permukiman, Bidang Pertanahan

• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR): Bidang

Pengembangan Sumber Daya Air, Bidang Penataan Ruang, Bidang jalan

• Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA): Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: Bidang Pembangunan Desa

• PDAM: Kepala Bagian Hubungan Langganan

• Dinas Lingkungan Hidup (DLH): Bidang Pengelolaan Sampah

Limbah dan Bahan Berbahaya Bagi Lingkungan

• Dinas Lingkungan Hidup (DLH): Bidang Pengelolaan Sampah

Limbah dan Bahan Berbahaya Bagi Lingkungan, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan, Bidang Penataan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

• Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian: Bidang Perindustrian

• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR): Bidang Penataan Ruang

• Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas PKPP): Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan

No Kegiatan

12 Jalur Evakuasi

Bencana

Sumber: Hasil Analisis Kelompok 01

Lembaga Terkait

• Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD): Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik

• Dinas Sosial (Dinsos): Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Berdasarkan tabel diatas, hasil dari analisis kelembagaan ini dapat digunakan untuk menentukan instansi/Lembaga yang terkait dalam Analisis Studio Perencanaan

Kota Kecamatan Junrejo. Pada analisis tersebut menggunakan metode degree yang mana untuk menunujukan pihak yang paling berpengaruh pada masing masing bidang pada perencanaan Studio Kota Kecamatan Junrejo.

5 BAB 5 ISU STRATEGIS

Isu Strategis merupakan Langkah awal dalam penyusunan laporan akhir studio perencanaan kota.Berikut merupakan isu strategis yang terdapat di Kecamatan Junrejo:

1. Wilayah Kecamatan Junrejo dijadikan sebagai pusat pengembangan permukiman kota yang dilengkapi dengan fasilitas pusat pelayanan kesehatan skala kota dan regional, kawasan pendidikan tinggi, dan kawasan pendukung perkantoran pemerintahan dan swasta (RTRW Kota Batu Tahun 2010-2030).

2. Desa Tlekung yang dijadikan sebagai pusat lingkungan dengan dilengkapi fasilitas pusat pelayanan pemerintahan desa serta fasilitas kesehatan yang dikembangkan untuk pelayanan regional, fasdilitas pendidikan dasar dan fasilitas pusat pengembangan pertanian (RTRW Kota Batu Tahun 2010-2030)

3. Desa Mojorejo yang dijadikan sebagai pusat lingkungan dilengkapi dengan pusat pemerintahan skala desa dan pusat perdagangan dan jasa skala lokal, dilengkapi dengan pelayanan pendidikan dasar hingga tingkat atas, fasilitas kesehatan skala lokal, koridor perdagangan dan jasa komersiall pendukung wisata kuliner (RTRW Kota Batu 2010-2030).

4. Kawsan Pengembangan tanaman jeruk di Desa Tlekung (RTRW Kota Batu 2010-2030)

5. Rencana Pengembangan lokasi tempat pemrosesan akhir meliputi tempat pemrosesan akhir Tlekung di Desa Tlekung Kecamatan Junrejo (RTRW Kota Batu 2010-2030).

Berdasarkan isu diatas diperoleh Analisis SWOT sebagai berikut :

Tabel 5.1 Analisis SWOT Kecamatan Junrejo

STRENGTH (KEKUATAN) :

• Menjadi Lumbung Padi Kota Batu

• Merupakan Kawasan

Pengembangan tanaman jeruk

• Komoditas Tanaman Anggrek

Menjadi Tanaman Hias Yang

Paling Mendominasi

WEAKNESS (KELEMAHAN) :

• Pola permukiman yang cenderung berkelompok dengan aksebiltas jalan yang kurang.

• Kurangnya SDM yang produktif

• Berpotensi menjadi Kawasan

UMKM Kota Batu

OPPORTUNITIES (PELUANG) :

• Kawasan yang menjadi daya

tarik investor

• Menjadi Koridor

Perdagangangan dan Jasa

• Menjadi Jalur Penghubung

antar Kota dan Kabupaten

Sumber : Hasil Analisis Kelompok 01

• Belum Tersedianya Jalur dan Titik Evakuasi Pada

Kecamatan Junrejo

THREATS ( ANCAMAN) :

• Banyaknya Pendatang dari kota lain yang membuat

degradasi lahan di Kecamatan

Junrejo

• Mayoritas Kawasan di Kecamatan Junrejo

merupakan daerah Rawan

Bencana Banjir

01

6 BAB 6 KONSEP PENGEMBANGAN

Konsep pengembangan merupakan sebuah ranacangan dimasa yang akan datang dengan melihat dari sustau karateristik wilayah dan potensi pada wilayah

perencanaan yang nantinya dapat dijadikan sebuah konsep atau pengembangan kedepannya pada wilayah yang di rencanakan. Beriku ini merupakan konsep pengembangan yang ada pada Kecamtan Junrejo.

6.1 Konsep Pengembangan Wilayah Berdasarkan Karakter dan Potensi

Gambar 6.1 Karakter Wilayah dan Potensi Wilayah Perencanaan Berdasarkan karateristik dan analisis yang telah dilakukan, dengan menggunakan metode mind mapping pada palikasi draw.io ,maka didapat sektor unggulan yaitu pada pertanian ,perdagangan dan Jasa .Namun karena karakteristik kecamatan Junrejo berada pada wilayah yang rawan bencana sehingga diperlukan suatu upaya tanggap bencana. Oleh karena itu kami mengembangkan konsep “Agro Wisata Berbasis Ekonomi Kreatif Yang Tanggap Bencana“.

6.2 Konsep Wilayah Perencanaan Kecamatan Junrejo

Konsep Perencanaan Ruang Wilayah merupakan Proses perencanaan tata ruang, yang diartikan sebagai uapaya untuk menciptakan kondisi tata ruang wilayah yang lebih baik di masa mendatang. Oleh karenanya dalam proses perencanaan tata ruang selain mempertimbangkan hal-hal yang dibutuhkan di masa mendatang, juga perlu melihat pengalaman dan kecenderungan yang berkembang di masa sebelumnya

hingga saat ini di wilayah perencanaan.Pada Kecamatan Junrejo memiliki konsep

perencanaan wilayah sebagai berikut .

1. Konsep Arahan Pengembangan Wilayah

Konsep Arahan Pengembangan Wilyah Yang Ada Dikecamatan Junrejo

MengusungKonsep “Agro Wisata Berbasis EkonomiKreatif YangTanggap Bencana“pada

konsep tersebut memeiliki arti bahwa Kecamatan Junrejo memiliki potensi pada hasil pertanian ,pariwisata serta UMKM dan tanggap akan bencana. Dapat dilihat pada konsep diatas Pusat Wilayah Pererawan bencana. Dikarenakan pada Desa Torongrejo dan Desa

Beji memiliki potensi pada sector pertanian dan perkebunan, maka pada wilayah tersebut dapat dikembangkan sebagai lokasi bahan baku untuk industri rumahan. Hal ini bertujuan supaya hasil pertanian tidak hanya dijual mentah saja, melainkan dapat diolah lagi supaya memiliki value yang lebih tinggi.

Dapat dilihat pada konsep diatas Pusat Wilayah Perencanaan belokasi di Desa Beji yang mana di ketahui pada sebaran permukiman paling padat dari hasil metode Web Scrapping sedangkan untuk sub pusat wilayah perencanaan berada di Desa Junrejo,Dadaprejo dan Pendem.Pada konsep diatas Kawasan yang dapat di kembangkan yaitu Kawasan berwarna biru muda /Kawasan budidaya yang mana pada konsep diatas akan dikembangkan Agro Center dengan titik berwarna hijau dan Centra UMKM dengan tanda segitiga kuning yang belokasi di Mojorejo dan Junrejo.

2. Konsep Arahan Pengembangan Wilayah Perencanaan Terhadap Bencana

Pada gambar diatas dapat dilihat konsep arahan pengembangan wilayah perencanaan terhadap bencana akan direncanakannya titik ecakuasi dan Video Tron untuk titik evakuasi dan video tron berlokasi pada daerah yang berwana merah yaitu di Kelurahan Dadaprejo,dan Desa Junrejo.Selain daerah yang rawan bencana Desa Beji juga di sediakan titik evakuasi dan video tron. Titik Evakuasi di guanakan untuk tempat berkumpul pada saat terjadi bencana ,sedangkan untuk video tron di gunakan untuk pusat informasi saat akan terjadi bencana agar warga dapat segera mengevakuasi diri ke titik kumpul yan di sediakan.

3. Konsep 3D AGRO CENTER

Gambar 6.3 Konsep Arahan Pengembangan Wilayah Perencanaan Terhadap Bencana

Gambar 3D diatas dibuat menggunakan aplikasi Sketchup,Gambar diatas merupakan gambaran dari konsep Agro Center yang di rencanakan oleh kelompok 1 yang mana nanti di jadikan sebagai pusat perdagangan dari hasil pertanian Agro Center Batu memiliki luas 22962.5 m² dan berlokasi di Desa Mojorejo ,Kecamatan Junrejo.

Gambar 6.4 Konsep Agro Center Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo

Gambar 6.5 Lokasi Agro Center Batu

7 BAB 7 RENCANA STRUKTUR RUANG

Struktur ruang sendiri bertujuan untuk memberikan arahan dalam membentuk sistem kegiatan yang memberikan layanan bagi masyarakatperkotaan dan juga memberikan alternatif dalam peletakan jaringan infrastruktur yang nantinya akan menunjang keterkaitan serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada. Berikut ini merupakan rencana struktur ruang pada wilayah perencanaan yaitu

Kecamatan Junrejo.

7.1 Rencana Struktur Ruang

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dansarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi

Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional (PP NO 21 TAHUN 2021) .

Tujuan dari penetapan struktur ruang kota adalah mengatur peran kota dan bagiannya dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat.

7.1.1 Penentuan Pusat Pelayanan

Pusat pelayanan yaitu titik terkonsentrasinya bangunan-bangunan atau fasilitas-fasilitas sosial, budaya, ekonomi, politik maupun pertahanan dan keamanan pada sebuah kawasan perkotaan. Pusatpelayanan memiliki ciri-ciri yaitu:

1. Pusat pelayanan biasanya mempunyai skala pelayanan berjenjang.

2. Jenjang ditentukan berdasar pada kelompok.

3. Kelompok diidentifikasikan bedasarkan jenis fasilitas tertentu, missal pendidikan atau perdagangan Pusat pelayanan memiliki jenis-jenis yaitu:

a. Pusat Kota, pusat pelayanan yang berfungsi melayani penduduk skala kota.

b. Pusat BWK, pusat pelayanan yang berfungsi melayani penduduk skalawilayah kotayang berorientasi pada pusat kota.

c. Pusat sub-BWK, pusat pelayanan yang berfungsi melayani penduduk skala sub wilayah kota yang berorientasi pada pusat BWK terkait.

1. Pusat Kota Pusat kota merupakan pusat pelayanan serta simpul kegiatan masyarakat pada suatu wilayah kota. Pusat kota biasanya tempat dimana seluruh fasilitas pelayanan sepertipemerintahan, peribadatan, maupun

perdagangan dan jasa yang memiliki skala besar/skalakota memusat.

Pusat kota memiliki karakteristik yaitu :

• Letaknya strategis; di jantung kota, mudah dijangkau karena dilalui jalan utama.

• Terdapat perbedaan penggunaan tanah dengan area di sekitarnya; kemudian biasanya terdapat bangunan-bangunan yang tinggi yang memiliki nilai tanah yangtinggi, merupakan pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

• Arus lalu lintas lebih tinggi dbandingkan lokasi-lokasi lain; banyak aktivitas pejalan kaki hingga penggunaan kendaraan umum.

Pusat Kota BWK II Kecamatan Junrejo terletak di Desa Junrejo meliputi pusat pelayanan.

2. Sub Pusat Pelayanan Kota

Sub pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota berikut ini merupakan sub pusat pelayanan kota pada Kecamatan Junrejo

a. Sub Pusat pelayanan Kota di BWK II terdapat di Desa Junrejo

Kecamatan Junrejo, memiliki fungsi sebagai: sub pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan dan atau pendukung pemerintahan

kota, pusat pelayanan pendidikan tinggi, dan sebagai pusat perdagangan kecamatan

3. Pusat Lingkungan

Sebagai hasil produk Rencana Detail Tata Ruang perlu adanya penetapan pusat pelayanan skala unit lingkungan. Pelayanan unit lingkungan ini merupakan pelayanan yang memiliki skala terbatas untuk melayani produk dalam lingkungan berikut ini merupakan pusat lingkungan pada Kecamatan Junrejo . Pusat lingkungan di BWK II ditetapkan sebagai

berikut :

a. Desa Tlekung sebagai pusat lingkungan dilengkapi pusat pelayanan pemerintahan desa dan kesehatan, dilengkapi dengan fasilitas

kesehatan yang dikembangkan untuk pelayanan regional, fasilitas pendidikan dasar, fasilitas pusat pengembangan pertanian;

b. Desa Mojorejo sebagai pusat lingkungan dilengkapi pusat

pemerintahan skala desa dan pusat perdagangan dan jasa skala lokal, dilengkapi dengan pelayanan pendidikan dasar hingga tingkat atas,

fasilitas kesehatan skala lokal, koridor perdagangan dan jasa komersial pendukung wisata kuliner.

8 BAB 8 RENCANA POLA RUANG

8.1 Pola Ruang

Pola ruang berdasarkan PermenATR BPN No. 16 tahun 2018 merupakan distribusi dari peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk kawasan yang dilindungan dan peruntukan ruang untuk kawasan budidaya. Kawasan lindung merupakan kawasan yang fungsi utamanya untuk melindungi terkait kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya merupakan wilayah yang fungsi utamanya dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam.

8.1.1 Kawasan Lindung

Menurut Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentag Penataan Ruang, kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Fungsi dari kawasan ini adalah untuk melindungi kelestarian fungsi sumber daya alam dan buatan. Selain itu berfungsi dalam nilai budaya dan nilai sejarah bangsa, seperti kawasan hutan lindung dan kawasan hutan bakau. Di dalam kawasan lindung terdapat yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan cagar budaya, dan kawasan rawan bencana.

8.1.1.1 Zona Perlindungan Setempat

Zona perlindungan setempat merupakan zona peruntukkan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air.Berikut ini merupakan zona perlindungan setempat yang ada di kecamatan junrejo .

Tabel 8.1 Zona Perlindungan Setempat Kecamatan Junrejo

Kawasan Lindung Luas Area(Ha)

ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT 117.49

Sumber : Hasil Analisis Kelompok 01

Dapat dikethui zona perlindungan setempat yang ada pada kecamatan

junrejo meliputi sempadan sungai dan sekitar mata air. Dengan luas are keseluruhan yaitu 117,49 Ha.

8.1.1.2 Zona Ruang Terbuka Hijau

Zona ini merupakan zona yang memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik tanaman yang tumbuh secara alamiah mapuan yang sengaja ditanam. Tujuan dari penetapan RTH ini yaitu untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek dari planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, meningkatkan keserasian lingkungan dari perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih. Berikut ini merupakan Zona Ruang

Terbuka Hijau pada wilayah Kecamatan Junrejo.

Tabel 8.2 Zona Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Junrejo

Kawasan Lindung

ZONA RUANG TERBUKA HIJAU

Sumber : Hasil Analisis Kelompok 01

Luas Area(Ha)

18.55

Berdasarkan data tabel diatas Zona Ruang Terbuka Hijau pada wilayah

Kecamatan Junrejo memiliki luas area 18,55 Ha . yang mana memiliki sebuah tujuan

untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek

dari planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

8.1.2 Kawasan Budidaya

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007

tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya, pengertian kawasan budidaya

adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Di dalam kawasan budidaya terdapat kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan perindustrian, kawasan pariwisata, dan juga kawasan permukiman. Kawasan budidaya ini merupakan kawasan yang kondisi fisik dan potensi sumber dayanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia dan juga pembangunan.

8.1.2.1 Zona Badan Air

Pengertian badan air berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2022 adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah, baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan

hayati. Zona badan air dapat terdiri dari sungai, anak sungai dan sejenisnya, danau dan sejenisnya, rawa dan lahan basah lainnya. 64 Berikut ini merupakan data tabel zona badan air pada Kecamatan Junrejo.

Tabel 8.3 Zona Bada Air Kecamatan Junrejo

Kawasan Budidaya Luas Area (Ha)

ZONA BADAN AIR 43.31

Sumber: Hasil Analisis Kelompok 01 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa luas dari zona badan air sebesar 43,3 Ha. Luasan dari zona ini merupakan 1,4% rdari luasan total Kecamatan Junrejo.

8.1.2.2 Zona Badan Jalan

Pengertian jalan menurut Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan adalah prasarana trasnportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yag diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedangkan pengertian badan jalan menurut KBBI adalah bagian jalan yang berada di antara kisi kisi jalan dan merupakan jalur utama. Zona badan jalan ini meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tampan pemisah dan bahu jalan.65 Berikut ini merupakan data tabel zona badan jalan pada kecamatan junrejo.

Tabel 8.4 Zona Badan Jalan Kecamatan Junrejo

Kawasan Budidaya Luas Area (Ha)

ZONA BADAN JALAN 64.09

Sumber: Hasil Analisi Kelompok 01

Dari tabel di atas, diketahui bahwa luas dari zona badan jalan adalah 64.09

Ha. Dari luasan tersebut, luas zona badan jalan jika dibandingkan dengan luas total

Kecamatan Junrejo sebesar 2,1%.

64 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Dengan Menggunakan Metode Lahan Basah Buatan.

65 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004

8.1.2.3 Zona Hutan Produksi

Berdasarkan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, pengertian hutan produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan66. Hutan produksi terbagi menjadi 5, yaitu hutan prosukdi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi, hutan tanaman industry, dan hutan tanaman rakyat.67 Berikut ini merupakan data tabel zona hutan produksi pada kecamtan junrejo.

Tabel 8.5 Zona Hutan Produksi Kecamatan Junrejo

Kawasan Budidaya Luas Area (Ha)

ZONA HUTAN PRODUKSI 367.4

Sumber: Hasil Analisis Kelompok 01 Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa luas zona hutan produksi di Kecamatan Junrejo sebesar 367,4 Ha. Zona hutan produksi ini memiliki luas sebesar 11,9% dari luas total Kecamatan Junrejo.

8.1.2.4 Zona Pariwisata

Pengertian kawasan pariwisata menurut UU No, 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan adalah kawasan dengan luastertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Zona pariwisata bisa terdiri atas wisata budaya, wisata maritime/bahari, wisata cagar alam, wisata konversi, wisata pertanian, dan wisata buru. 68 Berikut ini merupakan data tabel zona pariwisata pada kecamatan junrejo.

Kawasan Budidaya Luas Area (Ha)

ZONA PARIWISATA 22.08

Sumber: Hasil Analisis Kelompok 01

66 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

67 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan

68 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan

Tabel 8.6 Zona Pariwisata Kecamatan Junrejo

Luas zona pariwisata berdasarkan tabel di atas, yaitu sebesar 22.08 Ha. Jika

dibandingkan dengan luas total Kecamatan Junrejo, zona pariwisata memiliki luas 0,7% dari luas totalnya.

8.1.2.5 Zona Pembangkit Tenaga Listrik

Menurut Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017, pengertian pembangkit tenaga listrik adalah kegiatan unruk memproduksi tenaga listrik. Zona pembangkit tenaga listrik ini terdiri atas kawasan pembangkit listrik yang meliputi gardu induk, gardu penghubung, dan gardu distribusi.69 Berikut ini merupakan data tabel zona pembangkit listrik pada kecamtan junrejo.

Tabel 8.7 Zona Pembangkit Tenaga Listrik Kecmatan Junrejo

Kawasan Budidaya Luas Area (Ha)

ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK 2.31

Sumber: Hasil Analisis Kelompok 01

Dari tabel tersebut, luas dari zona pembangkit tenaga listrik di Kecamatan

Junrejo sebesar 2.31 Ha. Luas zona pembangkit tenaga listrik ini mencakup hanya 0,07% dari luas total Kecamatan Junrejo.

8.1.2.6 Zona Pengelolaan Persampahan

Pengertian pengelolaan sampah berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Zona pengelolaan sampah ini bisa terdiri atas, TPA, TPS, dan atau pun wilayah yang digunakan untuk melakukan pengelolaan sampah.70 Berikut ini merupakan dat tabel zona pengelolaan sampah yang ada pada kecamatn junrejo.

Tabel 8.8 Zona Pengelolaan Persampahan Kecamatan Junrejo

Kawasan Budidaya Luas Area (Ha)

ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 5.22

Sumber: Hasil Analisis Kelompok 01

Zona pengelolaan sampah di Kecamatan Junrejo memiliki luas sebesar 5,22

Ha. Jika dibandingkan dengan luasan total dari Kecamatan Junrejo, zona pengelolaan sampah ini memiliki presentase sebesar 0,7% dari luas toal Kecamatan Junrejo.

69 Peraturan Pemerintah ESDM Nomo 12 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

70 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

8.1.2.7 Zona Perdagangan Dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa merupakan kawasan yang difungsikan untuk kegiatan pengembangan perdagangan dan jasa skala lokal maupun regional. Zona ini terdiri atas toko, warung, rumah makan, perhotelan, penginapan, dal lainnya.71 Berikut ini merupakan data tabel zona perdangan dan jasa pada kecamatan junrejo.

Tabel 8.9 Zona Perdagangan dan Jasa Kecamatan Junrejo

Kawasan Budidaya Luas Area (Ha)

ZONA PERDAGANGAN DAN JASA 32.43

Sumber: Hasil Analisis Kelompok 01

Untuk zona perdagangan dan jasa di Kecamatan Junrejo memiliki luas sebesar 32,43 Ha. Luas zona perdagangan dan jasa ini memiliki presetase 1,05% dari luasan total Kecamatan Junrejo.

8.1.2.8 Zona Perkantoran

Zona perkantoran ini adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya. Zona perkantoran dapat berupa perkantoran swasta, maupun perkantoran milik pemerintah.72 Beriku ini merupakan data tabel dari zona perkantoran pada kecamatan junrejo.

Kawasan Budidaya Luas Area (Ha)

ZONA PERKANTORAN 10.2

Sumber: Hasil Analisis Kelompok 01 Berdasarkan tabel tersebut, luas zona perkantoran yang ada di Kecamatan

Junrejo memiliki luas sebesar 10.2 Ha. Hal ini jika dibandingkan dengan luasan total

Kecamatan Junrejo, zona perkantoran memiliki presentase sebesar 0,3% dari luas total Kecamatan Junrejo.

8.1.2.9

Zona Pertahanan Dan Keamanan

Zona pertahanan dan keamanan ini didefinisikan sebagai peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menampung

71 https://dpmptsp.karimunkab.go.id/sektor-perdagangan-dan-jasa/

72 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011

peruntukan peruntukan khusus hankam dan menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor instalasihankam, termasuk tempat latihannya.73 Berikut ini merupakan data tabel zona pertahanan dan keamann pada kecamatan junrejo.

Tabel 8.10 Zona Petahanan dan Keaman Kecamtan Junrejo

Kawasan Budidaya Luas Area (Ha)

ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN 61.66

Sumber: Hasil Analisis Kelompok 01

Dari tabel tersebut, zona pertahanan dan keamanan di Kecamatan Junrejo

memiliki luasan sebesar 61,66 Ha. Jika dibandingkan dengan luasan total Kecamatan Junrejo, zona pertahanan dan keamanan memiliki presentase sebesar 2,01% dari luas total Kecamatan Junrejo.

8.1.2.10 Zona Pertanian

Zona pertanian ini didefinisikan sebagai peruntukan ruang yang dikebangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengandangan dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau pun tujuan komersial.74 Berikut ini merupakan data tabel zona pertanian pada kecamatan junrejo.

Tabel 8.11 Zona Pertanian Kecamatan Junrejo

Kawasan

Budidaya Luas Area (Ha)

ZONA PERTANIAN 1090.55

Sumber: Hasil Analisis Kelompok 01 Untuk zona pertanian di Kecamatan Junrejo memiliki luas sebesar 1090,55

Ha. Luas zona pertanian merupakan zona dengan luasan yang paling banyak dengan presentase sebesar 35% dari luas total Kecamatan Junrejo.

8.1.2.11 Zona perumahan

Zona peruntukan ini didefinisikan sebagai peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitas lainnya. Zoma perumahan ini terdiri dari rumah singgah, rumah sosial, rumah sederhana sehat, lingkungan kampong, dan perumahan

73 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011

74 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011

adat/tradisional.75 Berikut ini merupakan data tabel zona perumahan pada kecamtan junrejo.

Tabel 8.12 Zona Perumahan Kecmatan Junrejo

Kawasan Budidaya Luas Area (Ha)

ZONA PERUMAHAN 714.29

Sumber: Hasil Analisis Kelompok 01

Dari tabel di atas, luas zona perumahan di Kecamatan Junrejo sebesar 714,29

Ha. Jika dibandingkan dengan luasan total Kecamatan Junrejo, zona perumahan memiliki presentase sebesar 23,29% dari luas total.

8.1.2.12 Zona Peruntukan Industri

Mengacu pada Keppres Nomor 41 Tahun 1996, pengertian kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan

Industri yang telah memiliki izin Usaha Kawasan Industri. Kawasan peruntukan industri. Beirkut ini merupaka data tabel zona peruntukan industri.

Tabel 8.13 Zona Peruntuka Industri Kecamatan Junrejo

Kawasan Budidaya Luas Area (Ha)

ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI 2.67

Sumber: Hasil Analisis Kelompok 01

Zona peruntukan industry di Kecamatan Junrejo memiliki luas sebesar 2,67

Ha. Zona ini merupakan salah satu yang memiliki luasan terkecil dengan presentase 0.08% dari luas total Kecamatan Junrejo.

8.1.2.13 Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona sarana pelayanan umum merupakan peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK.76 Berikut ini merupakan dat atabel zona sarana pelayanan umum pada kecmatan junrejo.

Tabel 8.14 Zona Sarana Pelayanan Umum

Kawasan Budidaya Luas Area (Ha)

ZONA SARANA PELAYANAN UMUM 20.67

75 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011

76 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011

Sumber: Hasil Analisis Kelompok 01

Untuk zona pelayanan umum memiliki luas sebesar 20,67 Ha. Jika

dibandingkan dengan luasan total Kecamatan Junrejo, zona pelayanan umum memiliki presentase sebesar 0,67% dari luas total Kecamatan Junrejo.

8.1.2.14 Zona Trasnportasi

Menurut PP Nomor 102 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi, pengertian transportasi adalah salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis serta berperan dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan, baik dala pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan77. Zona transportasi ini dapat berupa terminal seperti terminal jalan raya (stasiun bus, halte bus, dll.), terminal jalan rel (stasiun kereta api), terminal jalan khusus (gudang dll.).Beriku ini merupakan zona transportasi pada kecamatan junrejo.

Tabel 8.15 Zona Transportasi Kecmatan Junrejo

Kawasan Budidaya Luas Area (Ha)

ZONA TRANSPORTASI 0.8

Sumber: Hasil Analisis Kelompok 01 Berdasarkan tabel di atas, zona transportasi memiliki luasan paling kecil yang sebesar 0.8 Ha. Jika dibandingkan dengan luasan total Kecamatan Junrejo, zona transpotasi hanya memiliki presentase sebesar 0.025 dari luas total.

77 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

9 DAFTAR PUSTAKA

Agoes Soegianto, Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan, Airlangga University Press, Surabaya, 2010

Amandus Jong Tallo, dkk., (2014), “Identifikasi Pola Morfologi Kota (Studi Kasus: Sebagian Kecamatan

Devy Angga Helin. (2017). Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam Sebagai Daerah Tujuan Wisata Di Kabupaten Karanganyar. 32(1):34/44

Harefa, F. (2021). Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Pengolahan Air Bersih Di Dusun V Desa Umbubalodano Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara. 74.

hayati mimi, Elfiana, Martina. (2017). Peranan Sektor Pertanian Dalam Pembangunan

Wilayah Kabupaten Bireun Provinsi Aceh. 1(3), 213/222

Horn dan Trewartha dalam Retnawati dkk, 2013,Suhu udara

Klojen di Kota Malang)” , vol 25 no 3 hal 215

Kuliah Geografi, Catatan. Tanah, Lahan dan Penggunaan Lahan. (online), dari: Kynge, James (8 Juni 2018). "China's global power play" (Dalam bahasa inggris)

majanah, Saputri Irma. (2019). Pemanfaatan Tanaman Hias Sebagai Obat Tradisional, 6(1), 210/214

Moekijat, 2002,Tata Laksana Kantor Manajemen Perkantoran, Mandar Maju, Bandung, hal. 17-18.

Mulyanto, H. R. (2013). Penataan Drainase Perkotaan. Hal 3-9

Pitaloka Dyah. (2017).Holtikultura: Potensi, Pengembangan dan Tantangan. 1(1),

Rusdi Evizal, Dasar Dasar Produksi Perkebunan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).h.1

Saputra Indrya juwita, liman, Widodo Yusuf. (2016). Analisis Potensi Pengembangan Peternakan Sapi Potong di Kabupaten Pesawaran. 4(2): 115/123

Sedarmayanti., 2014,Tugas dan Pengembangan Sekretaris Profesional Untuk Meraih Keberhasilan Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, hal. 2.

Sinery, Rudolf, Hermanus, Samsul, dan Devi, 2019,Kemiringan lahan

Siti Asyiah, M. T. (n.d.). Perencanaan Perkerasan Jalan

Sosrodarsono Suyono, Kensaku Takeda, 2003. Hidrologi Untuk Pengairan, Pradnya Paramita, Jakarta

Craig, 1991, Pengertian Tanah

DAS,1995 ,Pengertian Tanah

Kecamatan Junrejo Dalam Angka 2016-2021

Kota Batu Dalam Angka 2022

PERMEN ATRR/BPN NO 14 Tahun 2021

RTRW 2011-2030 Kota Batu

RTRW Provinsi Jawa Timur

SNI 03-1733-2004

UU Nomor 24 tahun 2007 -BNPB

BAB_II.pdf (undip.ac.id)

Banjir Bandang : Pengertian, Karakteristik, Penyebab dan DampaknyaIlmuGeografi.com

http://ciptakarya.pu.go.id/plp/upload/peraturan/Permen_PU_No_3_Tahun_2013__Penyelenggaraan_PS_Persampahan.pdf

http://digilib.uinsby.ac.id/13666/5/Bab%202.pdf

http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/3563

http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/4178/3/BAB%20II%20BM.pdf

http://repository.unpas.ac.id/12496/5/BAB%20II.pdf

https://www.baktikominfo.id/en/informasi/pengetahuan/pengertian_macam_dan_ko mponen_pada_tower_bts_yang_sebaiknya_anda_tahu-814

https://www.researchgate.net/publication/290883862_Bencana_Gempabumi

http://jembatan4.blogspot.com/2013/08/klasifikasi-penggunaan-lahan-dan.html