PAPER_TIPIKOR

KARTUL PEMENANG BULAN FEBRUARI

IRENE DEVITA E1A014079

“Perlukah Penyusunan Standarisasi Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi untuk Menjamin Kepastian Hukum serta Penjatuhan Vonis yang Objektif�

Fenomena korupsi di Indonesia sudah ada di masyarakat sejak lama. Korupsi di Indonesia dilakukan dari tingkat rendah hingga tingkat skandal besar yang melibatkan pejabat Negara. Pengertian korupsi Dalam ensiklopedia Indonesia dari bahasa Latin: corruption = penyuapan; corruptore = merusak, gejala dimana para pejabat, badanbadan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfia dari korupsi dapat berupa Kejahatan

kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok dan sebagainya.

Korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin parah dan akut. Ada banyak gambaran praktik korupsi yang terekspos oleh media. Korupsi sudah seperti penyakit ganas yang telah merambat ke organ-organ publik, lembaga-lembaga tinggi Negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Korupsi semakin mengakar dan semakin mudah kita temui dimana-mana dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi. Mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia sehingga di bentuk KPK, kurang lebih sudah 13 tahun keberadaan KPK tidak memberikan pengaruh yang signifikan tentang penurunan tingkat korupsi di Indonesia.

Walaupun demikian, peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada. Di Indonesia sendiri, undang-undang tentang tindak pidana korupsi sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, yakni : Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi; Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi; Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam rangka penegakan hukum pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), ada beberapa yang seharusnya perlu mendapat perhatian dari penguasa diantaranya, perlunya kesamaan persepsi tentang pemberantasan korupsi dan standar pemidanaan dalam kasus tindak pidana korupsi. Perlunya kesamaan persepsi dimaksud terutama perlunya ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, telah mengatur berbagai ketentuan khusus diantaranya adalah sanksi pidana dan ketentuan hukum acara pidana.

Penyelesaian kasus-kasus korupsi yang berujung pada pemidanaan pelaku cukup memadai jika dilihat dari aspek penjeraan khususnya bagi para pelaku dan juga bagi calon pelaku. Dalam perspektif teori pemidanaan klasik yaitu teori pembalasan

membenarkan pemidanaan karena seseorang

telah melakukan tindak pidana.

Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan Fiat justitia ruat coelum�, (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya).

Penerapan sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana korupsi tujuannya adalah selain untuk menimbulkan efek jera kepada para calon pelaku lainnya, tetapi juga sebagai bentuk kepastian hukum yang telah ada. Jika kepastian hukum sudah tercapai, maka hal ini akan berdampak pada terciptanya sebuah keteraturan atau ketertiban dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketertiban sangat identik dengan budaya hukum, karena masayarakat yang budaya hukumnya sudah baik akan tercermin dari rendahnya tingkat pelanggaran hukum di negara tersebut. Sehingga apabila tercapai kepastian hukum dalam penjatuhan vonis objektif yang menyebakan efek pelaku tindak pidana korupsi dan upaya pencegahan terjadi tindak pidana korupsi lain, maka secara perlahan Indonesia dapat mewujudkan Negara bebas korupsi.