PAPER_FREEPORT

NAMA : HARTANTO ARIESYANDI NIM : E1A114018 KELAS : E KESUKSESAN FREEPORT DI BALIK PELANGGARAN KONSITITUSI Indonesia merupakan negara hukum dan demokrasi yang mana memiliki sebuah konstitusi yang memiliki pengertian menurut K. C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketaatanegaraaan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang mmbentuk mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Istilah konstitusi berasal dari bahasa inggris yaitu “Constitution” dan berasal dari bahasa belanda “constitue” dalam bahasa latin (contitutio,constituere) dalam bahasa prancis yaitu “constiture” dalam bahasa jerman “vertassung” dalam ketatanegaraan RI diartikan sama dengan Undang – undang dasar. Kedudukan konstitusi merupakan kedudukan tertinggal dalam hukum dasar suatu negara dan harus di patuhi oleh setiap elemen masyarakat dalam suatu negara, konstitusi begitu sakral dan merupakan pondasi dari hukum khususnya di Indonesia.

Disamping itu Indonesia juga merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia terkenal akan produksi tambang, diantaranya ialah emas dan tembaga yang terkenal di bagian belahan timur Indonesia yaitu papua. Sumber daya alam tak terbarukan ini bahkan diprediksi tidak akan habis jika terus di eksploitasi selama ratusan tahun dan termasuk dalam cadangan emas dan tembaga terbesar di dunia, yang jelas diperbutkan oleh banyak pihak dari dalam negeri bahkan luar negeri, seperti yang kita tau PT.Freeport merupakan milik pengusaha yang berasal dari AS, yang dimana saham terbesarnya dimiliki oleh pihak asing, pemerintah Indonesia hanya kebagian 10 persen dari total saham PT.Freeport. sehingga menimbulkan kasus “Papa Minta Saham” yang beredar hangat menjadi perbincangan masyarakat Indonesia, yaitu perbicangan ketua DPR RI dengan pengusaha minyak serta direktur dari PT.Freeport yang mana menteri ESDM melaporkan ketua DPR RI pada MKD karena di anggap melanggar kode etik, dengan hasil ketua DPR RI mengundurkan diri dari jabatannya.

Menelisik jauh dari kesuksesan PT.Freeport dan kegagalan Indonesia dalam mengelola SDA dalam bidang emas dan tembaga di papua dengan diperpanjang secara terus menerus kontrak PT.Freeport selama berpuluh tahun sekarang sampai tahun 2021, terjadi pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pihak pemerintah, seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki sebuah konstitusi yaitu UUD 1945 setelah di amandemen yang mana didalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan juga pasal 170 UU nomer 4 tahun 2009 secara tegas Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya, melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang ataupun seorang. Dengan kata lain monopoli, tidak dapat dibenarkan namun fakta saat ini berlaku di dalam praktek-praktek usaha, bisnis dan investasi dalam bidang pengelolaan sumber daya alam sedikit banyak bertentangan dengan prinsip pasal 33.

Bunyi pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut : ayat (1) berbunyi; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat (4), Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan ayat (5); Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang Penafsiran dari kalimat “dikuasai oleh negara� dalam ayat (2) dan (3) tidak selalu dalam bentuk kepemilikan tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar

perusahaan tetap berpegang pada azas kepentingan mayoritas masyarakat, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jiwa dari Pasal 33 UUD 1945 yang berlandaskan semangat sosial, menempatkan penguasaan terhadap berbagai sumber daya untuk kepentingan publik (seperti sumber daya alam) pada negara.

Pengaturan ini berdasarkan anggapan bahwa pemerintah adalah pemegang mandat untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan di Indonesia. Untuk itu, pemegang mandat ini seharusnya punya legitimasi yang sah dan ada yang mengontrol tidak tanduknya, apakah sudah menjalankan pemerintahan yang jujur dan adil, dapat dipercaya (accountable), dan transparan (good governance).

Dan juga didalam pasal 170 UU Minerba mengatur bahwa terhitung lima tahun setelah diundangkan, tak boleh lagi ada aktivitas ekspor konsentrat. Dengan demikian, 11 Januari 2014 menjadi tonggak waktu bagi pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan ekspor konsentratnya. Akan tetapi, pada kenyataannya justru tidak demikian. Dapat dilihat di balik kesuksesan PT.Freeport ternyata melanggar konstitusi dan undang undang yang ada di Indonesia, kesuksesan PT.Freport hanya untuk AS, pemilik saham, dan juga kaum elite yang memanfaatkan jabatannya guna memperpanjang kontrak dengan PT.Freeport.

Masyarakat papua menderita di atas negerinya sendiri, ibu pertiwi sedang menangis, konstitusi kita dilanggar, garuda pancasila sedang sakit, rakyat papua dan Indonesia tidak dapat merasakan manfaat dari PT.Freeport, padahal jika dilihat Indonesia mampu secara mandiri mengkelola PT.Freeport. NEGARA KITA TIDAK MENGANUT PAHAM LIBERALIS KAPITALIS, MELAINKAN PAHAM IDEOLOGI PANCASILA, HIDUP MAHASISWA!!