MATERI_Study Trip Dilmil ii 11 YK 2016

SELAMAT DATANG DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA

1

Sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah MA, kedudukan Peradmil sejajar dengan peradilan yang lain seperti Peradilan Umum, Agama, Tata Usaha Negara Sbg mana Psl 18 UU RI No. 48 th 2009.

Hal berbeda menurut Psl 8 ayat (1) UU RI No. 31 th 1997 bahwa Peradmil merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakimanan di lingkungan TNI (ABRI). Semula bin orgas dan prosedur administrasi dan finansial Peradmil berada bawah Panglima TNI. Namun sejak 2004 beralih di bawah MA kecuali untuk personil Militer, binpersnya tetap berada di bawah Panglima TNI.

2

Peradilan Militer sebagai salah satu badan peradilan di bawah MA yg kewenangannya / Kompetensinya meliputi : 1.

Psl 9 UU RI No. 31 th 1997, kewenangannya mengadili : a. Yustisiabelnya dititik beratkan pd pelaku tindak pidana b. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer. c.

Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi

2. Psl 25 UU RI No. 48 th 2009( ttgkekuasan kehakiman )Kewenangannya : memeriksa, mengadili, dan memutus perkara .Tindak pidana Militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3

SISTEM REKRUITMEN / PENERIMAAN PERANGKAT PERADMIL Walaupun ketentuan Psl 8 ayat (1) UU RI No. 31 th 1997 belum dicabut atau dirubah namun dalam pelaksanaannya Peradmil mengacu pada pelaksanaan satu atap di bawah MA.

Implentasi Peradmil menjadi satu atap Sbg mana ketentuan Psl 21 ayat (1) UU RI No. 48 th 2009 ditegaskan bahwa Organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Nota Kerjasama TNI dan MA tg Peradmil Prajurit TNI yg berada di lingkungan Peradilan Militer dibawah MA, pembinaan personilnya dilaksanakan oleh TNI. Contoh: naik pangkat, sekolah pengembangan militer, pengakihran kedinasan 4

Contoh implementasi satu atap di bawah MA 1. Pengangkatan Hakim selain dilakukan tanpa ada campur tangannya organisasi TNI, juga dilakukan dg menerapkan standarisasi sebagaimana layaknya pengangkatan Hakim lain (Uji Kelayakan dan kepatutan)

2. Pembinaan penempatan Hakim Militer dilakukan secara murni oleh MA tanpa campur tangannya Mabes TNI kec untuk pengangkatan jabatan gol IV (Kolonel) hrs mendapatkan persetujuan TNI.

5

Persyaratan Hakim Militer (Ps 18-20 UU 31/1997) 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Bertakwa kepada TYME Setia & taat kepada Pancasila dan UUD 1945 Tidak terlibat partai atau ormas terlarang Berijasah SH dan Pangkat paling rendah Kapten/Letkol/Kolonel Pengalaman dibidang peradilan/hukum Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tdk tercela.

Pengangkatan Hakim Hkm diangkat oleh Presiden atas usul Panglima TNI dg persetujuan Ketua MA. Hal yg berbeda sejak Peradmil mutlak satu atap di bawah MA dan Hakim merupakan pejabat negara (Psl 31 ayat (1) UU Ri No. 48 th 2009) maka mekanisme pengangkatan Hakim tentunya berubah

6

Syarat Pengangkatan panitera (Ps 29 UU 31/1997) 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Bertakwa kepada TYME Setia & taat kepada Pancasila dan UUD 1945 Tidak terlibat partai atau ormas terlarang Berijasah paling rendah setingkat SLTA / SH Berpangkat Pelda-Kapten / Kapten-Mayor / Mayor-Kol. Pengalaman min 2 th dibidang peradilan/hukum / pengalaman min 2 th sbg Panitera PM / pengalaman min 2 th sbg panitera PMT. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tdk tercela.

Pengangkatan Panitera Panitera diangkat dan di berhentikan oleh Panglima TNI

7

Perangkat Persidangan Peramil Susunan Pengadilan Badan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer terdiri dari

1.

2.

3.

4.

Pengadilan Militer Pengadilan Militer Tinggi Pengadilan Militer Utama Pengadilan Militer Pertempuran

Jumlah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer • • • •

Pengadilan Militer ada 19 (A=10 & B=9) Pengadilan Militer Tinggi ada 3 Pengadilan Militer Utama ada 1 Pengadilan Militer Pertempuran, bersifat insidentil & mobail.

8

Susunan Hakim 1.

Hkm ketua pd persidangan PM berpangkat paling rendah Mayor dan Hkm anggota Kapten.

2.

Hkm ketua pd persidangan PMT berpangkat paling rendah Kol dan Hkm anggota Letkol.

3.

Hkm ketua pd persidangan PMU berpangkat paling rendah Bintang 1 dan anggota Kol. 4.

Hkm anggota dan Oditur hrs setingkat lebih tinggi dr Terdakwa.

5.

Terdakwa berpangkat Kolonel atau Bintang Hkm anggota dan Oditur setingkat dg pangkat Terdakwa.

Panitera 1.

2.

3.

Panitera PM paling rendah Pelda dan paling tinggi Kapten Panitera PMT paling rendah Kapten dan paling tinggi Mayor Panitera PMU paling rendah Mayor dan paling tinggi Kolonel.

9

Susunan Persidangan 1.

PM maupun PMT dlm persidangan tingkat pertama dengan dihadiri 1 orang sbg Hkm Ketua dan 2 orang sebagai Hkm anggota, dengan dihadiri 1 orang Oditur dan dibantu oleh 1 orang panitera.

2.

PMT dlm persidangan TUM tingkat pertama dihadiri 1 orang sbg Hkm Ketua dan 2 orang sebagai Hkm anggota dan 1 orang panitera.

3.

PMT dan PMU dlm persidangan perkara Banding dihadiri 1 orang sbg Hkm Ketua dan 2 orang sebagai Hkm anggota dan 1 orang panitera 4.

PMU dlm persidangan perkara banding TUM dengan dihadiri 1 orang sbg Hkm Ketua dan 2 orang sebagai Hkm anggota dan 1 orang panitera

10

Pengadilan Militer Pertempuran 1.

PMP bersidang dg 1 orang Hkm ketua dan beberapa Hkm anggot yg keseluruhannya berjumlah ganjil dg 1 Orang oditur dan 1 orang Panitera.

2.

Hkm ketua paling rendah berpangkat Letkol, Hkm anggota dan Oditur Mayor.

3.

Terdakwa berpangkat Letkol maka Hkm anggota dan Oditur paling rendah berpangkat setingkat dg Terdakwa.

4.

Terdakwa berpangkat Kolonel atau Pati, maka Hkm ketua, Hkm anggota dan Oditur berpangkat minimal setingkat dg Terdakwa.

11

Jenis-jenis Acara pemeriksaan perkara dlm Peradmil dibagi : 1.

2.

3.

4.

Acara pemeriksaan biasa Acara pemeriksaan Koneksitas Acara pemeriksaan khusus Acara pemeriksaan cepat

Acara Pemeriksaan Biasa Acara Pemeriksaan Biasa merup proses acara persidangan pd penanganan perkara pidana biasa di Pengadilan Tingkat Pertama.

12

Acara Pemeriksaan Koneksitas Acara Pemeriksaan Koneksitas merup proses acara persidangan pd di Pengadilan Tingkat Pertama dalam menangani perkara pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang termasuk Yustisiabel Peradilan Militer dan Yustisiabel Peradilan Umum

Pengadilan Perkara Koneksitas pada dasarnya dilaksankan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradum, namun apabila akan diadili di Peradmil maka harus ada persetujuan Menteri Kehakiman.

Proses Penanganan Perkara Koneksitas Tidak semua perkara Koneksitas harus disidangkan secara Koneksitas, hal tersebut harus diajukan dan didasarkan pada surat keputusan bersama Menteri dan Menteri Kehakiman.

Menteri dimasud dlm psl 89 ayat (3) KUHAP adalah Menhankam.

13

Acara Pemeriksaan Khusus Acara Pemeriksaan Khusus merup proses acara persidangan pd penanganan perkara pidana di Pengadilan Militer Pertempuran.

Acara pemeriksaan pd PMP dilaksanakan mengacu pada pemeriksaan Biasa, Koneksitas, sepanjang tdk bertentangan dg acara pemeriksaan khusus.

Sifat putusan Pengadilan Militer Pertempuran adalah tingkat pertama dan terakhir. Putusan ini tdk dapat di banding namun dapat di ajukan Kasasi baik oleh Terdakwa maupun Oditur sbg mana psl 204 ayat (4) UU RI No 31 th 1997

Acara pemeriksaan Cepat Acara Pemeriksaan Cepat merup proses acara persidangan pd penanganan perkara pelanggaran tertentu di Pengadilan Tingkat Pertama.

Contoh : Pelanggaran Lalu Lintas

14

ODITURAT

LP

PENYIDIKAN

PERISTIWA

SPH & BAPAT

PSL 123 g,h

ORJEN

PAPERA

PSL 127

ANKUM

DILMILTAMA

PSL 123 f

DILMIL

BANDING

KASASI

BHT

EKSEKUSI

MASMIL/LP 15

Berkas Perkara dari Oditur Militer

Berkas perkara diterima Dilmil

Yustiabel Dilmil

Berkas diregister dan Kadilmil Menunjuk Tapkim

Panitera membuat rencana sidang & ditandatangani oleh Kadilmil

Bukan Yustiabel Dilmil

Berkas dikembalikan kepada Odmil disertai penjelasan

Hakim Ketua mengecek penahanan dan menentukan hari sidang

Odmil membuat panggilan terhadap Terdakwa dan para Saksi sesuai hari dan tanggal di rensid

Rensid dikirimkan ke Odmil

Tanggal yang ditentukan mulai sidang 16

Hakim Ketua, Oditur Militer, Penasehat Hukum telah siap, Hakim Ketua membuka sidang

1

Oditur membacakan surat dakwaan

2A

Eksepsi Penasehat Hukum

3

Tanggapan eksepsi dari Odmil

4

2B 5B

Tidak ada eksepsi Penasehat Hukum, sidang dilanjutkan

Putusan sela menolak eksepsi PH, sidang dilanjutkan

Putusan Sela 5A

6B

10

Duplik Penasehat Hukum

Replik Oditur Militer

Pemeriksaan Saksi, Terdakwa & Barang bukti

6A

11 9

Putusan

Putusan sela menerima eksepsi PH

7

Pembacaan Tuntutan

Pledoi Penasehat Hukum

Odmil mengajukan perlawanan, sidang berhenti, & berkas dikirim ke Dilmilti

8

17