MATERI_Hukum perjanjian internasional

MATERI HPI

BERDASARKAN TEORI STATUTA, DIKEMBANGKAN METODE BERPIKIR HPI:

1) Bila misal HPI yg dihadapi ternyata menyangkut persoalan status suatu benda, maka KDD hukum benda tsb harus diatur berdasarkan status realita dari tempat dimana benda berada. Dlm perkembangannya, cara berďŹ kir realita seperti ini hanya belku untuk benda-benda tetap saja, benda bergerak tunduk pada asas Mobilia Sequntur Personam. Misal jual beli antara A dari Milan dg B dari Venensia, yg objeknya adlh sebidang tanah di Genoa. Status peralihan hak & status pemilikan tanah itu harus diatur berdasarkan kaidah-kaidah realita dari Genoa.

2). Bila misal yg dihadapi ternyata menyangkut persoalan status personal seseorang, maka status personal orang itu harus diatur brdsrkn status personalia dari tempat dimana orang tesebut berkediaman tetap (Lex Domicillii).

Misal A berasal dari kota Milan. Dimana ia dianggap sebagai orang yang mampu untuk melakukan perb hukum diatur dengan cara yang berbeda. Ttpi krn ia berkediaman tetap di Milan maka yg harus dilakukan untuk menilai kemampuan A adlh Statute Personalia Milan.

3.) Bila misal HPI yg dihadapi ternyata berkenaan dg bentuk & atau akibat dari suatu perbuatan hukum, maka bentuk & akibat dari perbuatan itu hrs tunduk pd kaidah mixta dari tempat dimana perbuatan hukum itu dilakukan. Misal A dari kota Florence melakukan perbuatan yg B warga kota Roma, perbuatan dilakukan di kota Roma.

Penetapan bentuk perbuatan si A serta akibat2nya trhdp hak B utk menuntut ganti rugi harus ditentukan berdasarkan hak kota Roma sebagai hukum dari tempat dimana perbuatan dilakukan.

4). Penafsiran Gramatikal Dari Bartolus Statuta Realita → bila dalam rumusan statuta itu disebut istilah benda terlebih dahulu.

Statuta Personalia → ditandai oleh perumusan yg diawali oleh istilah/penyebutan ttg orang.

5). Teori Statuta di Perancis Tokoh2nya → Dumoulin (1500-1566) → D’argentre (1523-1603) Dumoulin → Bhw pengertian statuta personalia hrs di perluas ruang lingkupnya. hukum yg seharusnya mengatur suatu perjanjian adl hukum yg dikehendaki oleh pihak → lingkup statuta personalia, krn kebebasan untuk memilih hukum adlh semacam status perorangan.

Bartolus → masuk statuta realita D’argentre → yg hrs diperluas ruang lingkupnya adl pengertian statuta realita, bkn otonomi para pihak yg harus diutamakan, melainkan otonomi propinsi.

6). Teori Statuta di Negeri Belanda (abad ke 17-18) Tokoh2nya → Ulrik Huber (1636-1694) dan Johannes Voet (1647-1714) Prinsip dasar yg dipakai → kedaulatan eksekutif Negara.

Menurut Ulrik Hubes ada 3 prinsip dasar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan misal-misal perselisihan/perkara HPI: 1) hukum dari suatu Negara mempunyai daya berlaku yang mutlak hany di dalam batas-batas wilayah kedaulatannya saja.

2) Semua orang baik yang tetap/sementara, berada di dalam wilyah suatu Negara yang berdaulat harus sebagai subjek hukum dari Negara itu & terikat pada hukum Negara itu.

3) Berdasarkan alas an sopan santun antara Negara (asas komitas-comity), diakui bahwa setiap Negara yang berdaulat mengakui bahwa hak yang sudah berlaku di Negara asalnya, akan tetap memiliki kekuatan berlaku dimana2 sejauh tdk bertentangan dengan kepentingan subjek hukum dari Negara yang memberikan pengakuan tersebut.

Penegasan lebih lanjut oleh Huber Semua perbuatan/transaksi yuridik yang dianggap a) sah berdasarkan hak dari suatu tempat ttt, akan diakui sah pula ditempat lain yang sebenarnya system haknya mengangap perbuatan/transaksi semacam itu batal. b) Ttp perb/transaksi yang dilaksanakan di suatu tempat ttt yang system haknya menganggapnya batal demi hak, juga harus dianggap batal dimanapun juga.

Kesimpulan → walaupun setiap bangsa bebas untuk menetapkan kaidah2 HPI-nya sendiri, namun dalam kenyataan ia tidak bebas sepenuhnya, krn berdasarkan asas comitas gentium (sopan santun antar bangsa) ia harus mengizinkan pelaksanaan suatu hak yang telah diperoleh secara sah di Negara lain.

Johannes Voet → tidak ada Negara yang wajib menyatakan bahwa suatu kaidah hukum asing hanya berlaku di dalam yurusdiksinya.

Apabila dalam kenyataan ada suatu Negara yang mengakui kaidah hukum asing, maka hal itu dilakukan demi sopan santun pergaulan antar bangsa/ comitas gentium. Oleh karena itu tidak ada hak pd suatu Negara asing untuk menuntuk pemberlakuan kaidah2 hukum-nya di wil satu Negara lain.

Locus Regit Actum → adl salah satu asas yg didasarkan pd suatu teori comitas.

7). Teori HPI universal (abad 19) Tokoh2nya → Friedich Carl Von Savigny Dilandasi oleh pemikir hukum jerman yaitu cg. Von Wacher. Dia mengkritik teori statuta krn ketidak pastian hukum yg ditimbulkannya → dia menolak adanya Sf Ekstrateritorialitas suatu aturan krn asumsi teori statuta bahwa daya berlaku suatu perak hukum local dapat menimbulkan kewajiban hukum di Negara asing.

Von wachter menyatakan bahwa forumlah yang menyediakan kaidah PH (Choice Of Law Rule) dengan asumsi bahwa hukum intern forum hanya bisa diterapkan pada kasus2 lokal saja. → Titik tolak harus dimulai dari lex fori, krn disinilah kedudukan hukum (Legal Seat) dari hub hukum itu dimulai.

Von Savigny Lebih Bersikap Universalistic. Bhw seandainya dari suatu hub hukum timbuk suatu perkara hukum, maka org harus mencari aturan hukum yg berlaku terhadapnya utk dapat memutuskan perkara tsb. oleh karena itu tugas utama hakim menetapkan system hukum mana yg mpr tempat kedudukan dari hub hukum itu, sesuai dg hakikatnya.

Ajaran von savigny ini sebenarnya menjadi dasar dari seluruh system HPI eropa continental. Focus HPI eropa continental menjadi hub hukum ttt yg dg bantuan titik2 taut dpt dilokasikan tempat kdd hukum-nya.

Niat Von Savigny menentukan system hukum, bukan memilih aturan hukum substabtif utk memutuskan perkara.

SUMBER-SUMBER HPI HPI → adl bagian dr hukum nasional, jadi sumber2nya juga nasional, spt sumber2 hukum materiil intern. Hanya saja hub antara sumber yg satu dg yg lain agak lain di bidang HPI. hukum Materiil Intern HPI Per-uu-an (hak tertulis)

Kebiadaan&yurisppunde nsi, hukum tertulis sedikit sekali yaitu peruu-an&traktat

Oleh karena itu hakim sering menghadapi kekosongan hukum dlm kett hukum tertulis di bidang HPI, di satu sisi hakim dituntut utk mengadili Di bid HPI terikat pd Psl 22 AB yg menentukan : → Bhw hakim yg menolak mengadili dg alasan tidak ada uu/aturan2 tdk jelas, dpt dituntut apalagi per-uu-an yg sangat sedikit jumlahnya, ternyata rumusanpun bersifat umum, samar2&sangat luas, shg membutuhukuman pengolahan lebih lanjut dlm praktek.

Konsekuensi lebih lanjut → batas-batas nya pun samar-samar juga Contoh : 3 ketentuan penunjuk pokok Ps 16 AB → apa yg dimaksud status & wewenang Ps 17 AB → apa benda tetap Ps 18 AB → apa bentuk tindakan hukumm

Ketiga contoh itu tdk mrp perintah yg jelas/tegas, lebih2 mrp prinsip/ pedoman. Shg diperlakukan penafsiran/pengolahan lebih lanjut dari sang hakim/pelaksana hukum lainnya.

Apabila kita lihat historis dari ketiga pasal tsb, Ps 16,17,18 ab berasal&mrp jiplakan dari pasal 6&7 AB Nederland & bersumber pula dari pasal 3 perancis. Memang pasal 6&7 ab Nederland ini isinya sejiwa dg pasal 3 UU perancis Menurut penjelasan Pasal 3 UU Perancis Memang berisi dasar2 prinsipal yg dikenal sebagai status personil & status riil. Jadi krn memang mrp prinsip2 saja, maka jelas masih memerlukan pengolahan lebih lanjut.

Perbedaan kett penunjuk dg kett mandiri Kett Mandiri → dibina utk keadaan2 yg kongkrit, khusus Kett penunjuk → dimaksudkan sbg tolak pangkal saja bagi org yg akan menerapkannya. oleh karena itu mengenai penafsiran2 kett penunjuk ini sangat penting peranan yurisprudensi dan literatur, juga sejarah & tradisi.

Dalam bidang HPI di atas dikatakan sering terjadi kevacuman hukum, di bidang hukum materiil pun kadang2 terdapat kekosongan hukum → hal ini bisa dimengerti, krn perbuatan uu tidak mungkin membuat kett yg lengkap, sempurna yg mencangkup segala2nya.

Bagaimana kalau terdapat kekosongan hukum dalam hukum tertulis, bagaimana menentukan hukum-nya???

CARANYA → hakim mencari di dlm kebiasaan, kalau tdk ada, maka ia harus memutuskan berdasarkan suatu ketentuan yg akan diciptakannya (menciptakan/membuat hukum/uu sendiri) Pendapat ini sejalan dg bw Swiss Pasal 1. Apabila terdapat kekosongan dlm per-UU-an, hakim mancari dlm kebiasaan. Apabila dlm kebiasaan tdk ditemukan, maka mencari pendapat2 doktrin.

Apabila tdk ada, selanjutnya hakim menghayalkan/menciptakan aturan sendiri sebagai pembuat UU.

Hal seperti ini telah dibicarakan dimuka pd Pasal 38 mahkamah internasional → The Court Shall Apply :  International Conventions  International Custom  General Principles Of Law  Judicial Decisions and The Teaching of The Most Highly Qualified Publicists.

Dalam Keadaan Vakum Ada Hal Yang Lebih Menguntungkan Di Bidang HPI Krn persoalan2 HPI dimana2 banyak persamaan, maka hakim di bidang HPI dapat menentukan bahan2 bagi putusannya di dlm yurisprudensi setiap Negara & did lm literatur asing.

Dlm keadaan seperti ini sangat berguna pengetahuan ttg sejarah pertumbuhan HPI, mungkin dg suatu gagasan yg dioper MIS : Nederland sebelum AB lahir memakai prinsip domisili dlm menentukan status & wewenang seseorang, kemudian mengubah dg prinsip nasionalitas.

Dalam keadaaan vacum, hakim di bidang HPI dapat menciptakan sendiri ketentuan penunjuk tdk tertulis Contoh → perb X hukum, maka hukum yg berlaku di tempat terjadinya perb (Lex Loci Delixti) itulah yg diterapkan.

Kelemahan Asas Lex Loci Delicti MIS : 1) Ada seseorang mengirimakaan surat dari Negara X kepada org lain di Negara Y, yg penuh berisi hinaan, dimanakah tempat terjadinya penghinaan tsb???

2) Makanan beracun dikirim dari Negara X ke Negara Y, kemudian dimakan oleh A dan meninggal, ttp meninggalnya di Negara P dimana locus delictinya???

Seperti halnya asas lex loci contractus (hukum di tempat pembuatan kontrak) dan asas lex loci solusionis (hukum di tempat pelaksanaan kontrak) dlm bidang hukum perjanjian, maka di bidang onrechtmatigedaad timbul gagasan2 baru, krn di bidang ini sangat luas, maka persoalan2 ditinjau keseluruhannya, variasinya, heterogenitas kehidupan yg semuanya itu tdk mungkin dicangkup dlm satu kett saja, seperti dlm lex loci delicti tsb Hakim dapat, bahukuman sering menciptakan sendiri kett penunjuk yg tdk tertulis.

Bolehukumah hakim menciptakan sendiri kett mandiri.

Secara teoritis hal ini mungkin saja. Ttp kiranya tdk akan sering terjadi hal ini akan terjadi apabila penerapan hukum asing atau hukum nasional sendiri tdk akan memecahukuman masalah (tdk akan memajukan kepastian hukum)

Mnrt van brekel usaha utk mencapai kesatuan/kepastian hukum ini dpt ditempuh dengan 3 jalan : : 1) Diusahakan mencapai kesatuan kett2 HPI negara2 traktat tanpa mencampuri hukum materiil masing2 negara tsb.

2) Membina ketentuan madiri yg dapat diterima oleh setiap Negara traktat.

3) Traktat di bidang materi yg berkenaan dg hak milik kerohanian; miss : hak pengarang, hak merk dagang.

Daya Mengikatnya Traktat Apakah wn terikat langsung oleh traktat/hanya pemerintah saja yang terikat ???? – Pemerintah yg terikat, tdk langsung WN-nya. Agar wn-nya juga terikat langsung oleh traktat, maka pemerintah harus memasukan isi traktat itu di dlm hukum materiilnya (UU). – Kalau dihubungkan dg system hukum ind, ternyata setiap traktat di undangkan wn sedikit banyak juga terikat secara langsung. – Harus di bedakan antara jenis traktat yg satu dg traktat yg lain.

Titik-Titik Pertalian (Aanknopingspunten) Macam2 istilah ttp dalam HPI: • Aanknopingspunten • Points de rattachement • Ankniipfungspunkte • Momenti di collogamento • Connecting factor • Point of contact • Tes factor • Localizator • Element of introduction

TTP Primer Pembagian TTP TTP Sekunder

Pengertian TTP Primer  Hal2 & kead2 yg melahirkan/menciptakan hub HPI. Apbl tdk ada ttp primer, maka hub hukum tdk ada, hanya hub intern biasa saja.  Oleh karena itu TTP primer mrp alat pertama bagi hakim apakah sesuatu perselisihan hukum mrp soal hatah  TTP primer disebut juga titik2 taut pembeda.

TTP Primer :  Kewaganegaraan  Bendera Kapal  Domisili  T. Kediaman  Pilihan hukum dlm hub intern TTP Primer : 1. Kewarganegaraan Contoh : + WNI WNA Krn perbedaan ke-WN-an menimb hub HPI → ada 2 stelsel hukum yg bertemu ingat pd hatah intern (ke-WN-an) bisa disamakan dg gol rakyat/keturunan daripada para pihak.

Ke-wn-an ini dpt dimasukan dlm ttp yg didasarkan pd prinsip personil.

2. Bendera Kapal → Bendera dari suatu kapal yg berbeda dapat menimbulkan hub HPI. Contoh : sebuah kapal berbendera panama, pemiliknya berke-WN-an Inggris & berkedudukan sebagai badan hukum di Hongkong, sedangkan kapalnya berlayar di perairan indo dg mengangkut wn Indonesia. Disini bendera kapal menautkan kpd stelsel hukum tertentu, krn itu timbul hub HPI. 3. Domisili → Domisili seseorang dapat menimbulkan hub HPI Contoh → seorang warga inggris A yg mempunyai domisili di Negara Y, melangsungkan perkawinan dg warga inggris B yg berdomisili di Negara X. Contoh lain → 2 orang indo yg kebetulan sedang studi di Jerman Barat melansungkan perkawinan-perkawinan disana

4. Tempat kediaman (residence) → Sebagai pengganti apabila belum mempunyai domisili → Tempat berada (Place Of Sojourn) de facto seseorang. Contoh → 2 org WN Malaysia yg berkediaman di indo utk sementara waktu telah melangsungkan perkawinan 5. Tempat kedudukan (seat) Adlh penting utk suatu badan hukum (Legal person corporation). Untuk → dpt menimbulkan hub HPI Contoh → di indo banyak badan hukum didirikan ttp mempunyai tk di ln berkenaan dg devisen & dlm rangka pelaks UUPA Th 1960.

Ps 36 (1) sub B dinyatakan: Bhw hanya badan hukum yg mempunyai tempat kedudukan di Indonesia yg diperbolehukuman utk mempunyai hgb, bagi badan hukum yg tdk memenuhi dlm waktu 1 thn sejak mulai berlakunya UUPA. 6. PH Dalam Hub Intern → Ph = Pechtskeuze, Autonomie Van Partijen/dg phk yg dilakukan dlm hub intern terciptalah suatu hub HPI. Contoh → 2 org pengusaha WNI di Jakarta mengadakan transaksi jual beli berupa barang/bahan pabrik yg penyerahannya memakan waktu lama & barangnya di import dari Inggris. Dalam kontrak disebutkan bhw perjanjian itu dipilih hukum Inggris darimana barang2 yg dijual berasal.

Titik-Titik Pertalian Sekunder → hukum mana yg harus diberlakukan (choice of law) atau hukum yg harus dipergunakan = Rechts to Passings Recht. Psl ini memberi bantuan kpd pelaksana hukum utk menentukan hukum mana yg hrs diberlakukan PP → memberikan kontak pertama Ditemukan bhw adaekstra faktor2kontak & hal2 yg sekaligus dpt TS → memberikan mrp TTP maupun sekunder.

KE-WN-AN → dpt menimbulkan hub HPI & juga dpt mrp factor yg menentukan hukum yg hrs diberlakukan.

Contoh → seorg WNI di ln akan menikah. Oleh karena itu syarat2 materiil yg harus dipenuhi adl hukum nasional menurut HPI indo syarat utk dapat menikah termasuk dlm status personal seseorang (Ps 16 AB)

Beberapa contoh yurisprudensi ďƒź DIK : Fumie Jamada menentukan hukum yg hrs berlaku baginya berkenaan dg kemampuan utk bertindak ia dipandang berhak utk meminta palisemen tanpa bantuan suami (K. Shiraishi) krn palisemen ini ia telah terlepas penyanderaan (gijzeling) yg diadakan atas permintaan Veerappa Chetty merek nana moena ana misal : kemampuan bertindak dlm hukum PENYEL : dikabulkan krn hukum nasional dia Hukum Perkawinan ďƒź membolehukuman Dik : - Dji Djin Sioe → laki2 tionghoa - Menikah secara adat di tanjung balai dg perempuan chin tang lan (dilahirkan dari pria batak rendok dengan tjin toek njan) - Th 1923 menikah lagi dji djin sioe dg chin A kim dan membawa pulang ke tanjung balai.

- Memilih dlm perkawinan 1 adlh hukum tionghoa sesuai ke-wnan dia utk diberlakukan. misal : Chin Tang Lan menuntut cerai, krn suami bhw yg mulia berlaku sejak 1 Mei 1919.

Penyel : RVJ Medan memutuskan, krn Dji adalah warga Tiongkok, bukan Kaula Negara Belanda, maka hukum Tiongkoklah yg berlaku. Hukum ini membolehukuman utk emnikah lagi. oleh karena itu perkaw Contoh lain → harap baca sendiriII bukan perizinaan ttpi sah.

hukum harta benda perkawinan Sitaan marital Perwalian anak setelah bercerai Hik kekeluargaan ditentukan oleh hukum nasional  Pembatalan perkawinan  Pangakuan anak  Syarat2 perkawinan    

b). Bandera kapal Contoh → seorang nahukumoda kapal berkebangsaan polandian & kapal yg dikemudukannya berbendera Indonesia serta dimiliki oleh wni. Segala sesuatu yg berhub dg kapal & nahukumoda ditentukan dg hukum ind. c). Domisili → mnrt HPI inggris, orang inggris yg akan menikah dan melakukan kontrak jual beli ditentukan oleh hukum dimana dia berdomisili d). Tempat kediaman Contoh → mnrt HPI ind pegawai ditentukan oleh hukum nasional dari si pewaris.

e) Tempat kedudukan f) Letakanya benda (lex rei sitae) g) Tempat dilangsungkannya perbuatan hukum h) Tempat dilaksanakannya perjanjian i) Tempat terjadinya perbuatan melanggar hukum j) Maksud para pihak tegas k) Tempat diajukannya proses perkara.

Disamping TPP & TPS masih ada titik pertalian yg lain, yaitu : 1). Titik pertalian kumulatif → Terdapat suatu kumulatif (penumpukan) daripada titik2 pertalian contoh → perceraian org asing di Negara Swiss.

Perceraian org asing di Negara swiss harus dilangsungkan mnr dasar2 cerai yg dikenal, baik dlm hukum nasional para pihak maupun mnr hukum swiss (Ps 7H NAG) Contoh → lain keputusan PN Jakarta 5 Desember 1953 Perceraian WN RRC yg berada di ind hanya dapat diterima jika memenuhi persysratan hukum perkawinan RRC maupun bw ind mskipun hakim memakai pertimbangan ‘’order public’’

2). Titik pertalian alternative → Terdapat beberapa titik pertalian & dapat dipilih salah satu diantaranya utk menentukan hukum yg berlaku.

Contoh → HPI Inggris Berkanaan dg kemampuan utk menutup kontrak2 dagang, HPI inggris menentukan bahwa hal ini diatur secara altrnatif atau oleh hukum domisili para pihak atau oleh lex loci Kemampuan/kecakapan bertindak contractus Di Swiss Di Hungaria Di Inggris Belanda

→ 20 tahun → 24 tahun → 21 tahun → 21 tahun

3.). Titik Pertalian Pangganti Titik2 pertalian yg diberlakukan apabila titik taut yg seharusnya dipergunakan tidak ada.

Misal : berkenaan dg titik2 pertalian yg paling utama yaitu ke-wn-an / domisili. Sering kali terjadi bahwa titik penentu yg harus dipergunakan ini tidak terdapat dlm kasus posisi ttt.

Misal : dlm negara2 yg mengunakan prinsip nasionalitet utk status personil pihak ybs, dlm persoalan HPI terdapat seseorang yg tdk berke-wn-an (apatride) yg ke-wn-annya tdk dpt dipastikan.

Demikian pula apabila digunakan asas domisili, ttp ybs ternyata tdk mempunyai domisili. Dalam hal semacam ini perlu ada jalan keluar yaitu dg titik taut penentu subsidier/pengganti. Mis : dlm hal apatried, dipergunakan hukum domisili. Dalam hal domisili tdk diketahui dipakai tempat kediaman (residence)

4.). Titik Taut Tambahan → Terjadi apabila titik taut penentu yg harus berlaku tdk mencukupi. Di perlukan adanya titik pertalian tambahan.

Mis : HPI in dada org mempunyai dwi ke-wn-an, ind & rrc. Utk menyelesaikan misal ini tdk cukup hanya menunjuk ke-wn-an saja, tapi diperlukan juga factor lain yg menetukan hukum yg harus diberlakukan titik taut tambahannya adalah domisili.

5.). Titik Pertalian Accesoir Penempatan suatu hub hukum di bawah satu stelse hukum sudah berlaku utk lain hub hukum yg lebih utama.

Misal : jaminan kredit ditentukan oleh hukum yg sama seperti yg berlaku utk utang tsb.

Perbedaan titik taut subsidair dan alternative Titik taut pengganti dapat pula mrp titik taut alternative.

Titik Taut Pengganti Ditentukan salah satu factor penentu, mis ke-wn-an, apabila tdk ada sicari penggantinya, mis domisili.

Alternative Pada saat yg bersamaan, kemungkinan beberapa factor bersamaan berlaku. Maka harus dipilih antara titik2 taut tersebut mana yg paling disukai.

STATUS PERSONAL A. Pengertian Status Personal

Adl kondisi/keadaan suatu pribadi dalam hukum yg diberikan/diakui oleh Negara utk mengamankan & melindungi lembaga2nya.

Status Personal - Hak dan kewajiban - Kemampuan & ketdk mampuan bertindak di bidang hukum, yg unsur2 nya tdk dpt berubah atas kemauan pemiliknya.

Kesim SP adl kdd hukum seseorang yg umumnya ditentukan oleh hukum dari Negara ia dianggap terikat secara permanen.

B. Ruang Lingkup Status Personal 1. Konsepsi Luas Status personal meliputi berbagai hak2 hukum pada umunya, termasuk permulaan (lahirnya) dan terhentinya kepribadian, kemampuan utk melakukan perbuatan hukum, perlindungan kepentingan pribadi, persoalan yg berkaitan dg hukum keluarga & waris.

2. Konsepsi Yang Agak Sempt Konsepsi ini dianut oleh perancis, ini tidak menganggap sebagai status personal : hak harta perkawinan, pewarisan dan, ketidakmampuan bertindak dibidang hukum dalam hal khusus. Misal : dokter tidak diperkenankan memperoleh suatu hak yg timbul dr pasiennya 3. Konsepsi yg lebih sempit Konsepsi ini sama sekali tdk memasukan hukum keluarga & pewaris dlm jangkauan status personal.

C. Cara Menentukan status personal Persoalan hukum manakah yg hrs dipergunakan utk menent status personal seseorang mrp salah satu persoalan fundamental dlm ajaran2 HPI Dua asas/aliran dlm menentukan status personal 1. Aliran nasionalitas/ke-wn-an (lex patriae) Yg mengkaitkan status personal seseorang kpd hukum nasionalnya, dkl utk menentukan status personal suatu pribadi di blk hukum nasionalnya. Misal : perancis, belanda.

2. Aliran teritorialitas/domisili (lex domicili). yg memakai hukum domisili sbg titik tautnya.

Hokum dimana ia berdomisili. Misal: inggris

Perbedaan kedua asas tsb diatas pd pokoknya dpt dikembalikan pd perbedaan diletakkannya titik berat atas segi personalitas/territorial hukum.

Titik taut dlm HPI negara2 eropa continental lebih menekankan segi personalitas hokum.

Sebaliknya titik taut dalam HPI negara2 angulo saxon lebih menekankan segi teritorial hukum.

D. Kewarganegaraan 1. Pengertian Setiap Negara merdeka & berdaulat hrs memiliki WN. Mnr ilmu Negara, suatu Negara hrs memiliki/ memenuhi 3 unsur pokok, yaitu: - Harus memiliki wilayah tertentu.

- Harus memiliki organisasi tertentu.

- Harus memiliki anggota kelompok tertentu.

2. Prinsip-prinsip Umum Kewarganegaraan Kebebasan suatu Negara utk menentukan siapa yg mjd WN dibatasi oleh prinsip2 umu (gengral principle) hi mengenai ke-wn-an.

Pembatasan thd kebebasan dlm menentukan WN. - Orang2 yg tdk mempunyai hub apapun dg suatu Negara tdk boleh dimasuki sbg WN dr Neg ybs.

- Suatu neg tdk boleh menentukan siapa2 yg mrp WN suatu neg lainnya.

3). Cara menetukan kewarganegaraan - Asas tempat kelahiran (ius soli). Co : bds tempat kelahirannya. Seseorang yg lahir di neg X, maka ia diakui neg X tsb.

- Asas keturunan (ius sanguinis). Co: ke-wnan seseorang ditent bds keturunan seseorang yg lahir dib ld dari kedua orang tua yg mempunyai ke-wn-an/lebih (bipatride, multipadtride)/ bahukuman tdk mempunyai ke-wn-an (apatride).

E. Domisili (domicile) 1. Pengertian Pengertian & pengaturan hukum yg berlaku di beberapa Negara tidaklah sama, ttp mempirlihatkan keanekaragaman.

Pandangan Umum → Domisili adl neg/tempat menetap yg mnr hukum dianggap sbg pusat kehidupan seserg (centre of his life).

Criteria/ukuran utk menent tempat manakah yg mrp pusat kehidupan itu dari Negara yg satu dg yg lain berbeda.

2. Konsepsi Domisili di Inggris Dlm system hukum inggris dikenal ada 3 macam domisili: – Domicile of origin.

– Domicile of choice.

– Domicile by operation of the law.

a. Domicile Of Origin Setiap org memperoleh domicile of origin pd waktu kelahirannya.

Bagi anak sah → domicile of originnya adl neg dimana ayahnya berdomisili pd saat ia (sang anak) dilahirkan.

Bagi anak tdk sah → domisili ibunyalah yg menentukan Domiili sang ayah tsb dpt berupa domicile of choice/ domicile of origin. Dlm hal sang ayah memiliki domicile of choice, maka domisili tsb mrp domicile of origin sang anak. Jk sang ayah tidak pernah memperoleh domicile of choice, maka domicile of origin ayahlah yg menentukan.

Konsepsi domicile of origin yg dianut di inggris dlm memberlakukan hukum bagi status personal, ternyata hamper menyerupai konsepsi ke-wn-an, krn dimanapun seseorang berada, hukum yg berlaku bgnya adl hukum dari neg ia berasal.

b. Domicile Of Choice Dapat diperoleh dg persyaratan ; 1). Kemapuan (capacity) 2). Tempat kediaman (residence) 3.) Hasrat (intension) Tdk mampu bertindak dlm hukum (anak dibwh umur, orang yg berada dlm pengampunan) tdk memperoleh domicile of choice tersendiri.

Syarat2 utk memeperoleh domicile of choice

– Mempunyai kemampuan – Mempunyai tempat tt sbg kediaman sehari2 (habitual residence). – Permanen residence (utk tepat tinggal)

• Kesimpulan : Berdasarkan uraian tsb, pengertian domisili hukum perancis (& neg eropa continental lainnya) tdk sama pengertiannya dg domisili mnr hukum inggris.

Perancis & Negara eropa continental.

Domicile → kemampuan & tempat kediaman & habitual residence dlm hukum inggris STM hukumm Inggris → habitual residence bisa mjd domicile of choice apbl diiringi dg hasrat utk menetap di tempat yg baru itu c). Domicile By Operation Of The Law Adl domisili yg dimiliki org2 yg tergantung pada domisili org lain (dependent) misal: anak di bawah umur, org yg berada dlm pengampunan, wanita yg berada dlm perkawinan.

– – –

Anak dibwh umur → domisili ayahnya.

Dibwh pengampunan → domisili pengampu Wanita dlm perkawinan → domisili suami.

Doctrine of Continuance of Domicile (AS). → Domisili yg semula berlangsung hingga ybs memperoleh domisili memperoleh domisili lain.

4. Beberapa kett lain dlm konsepsi domisili Inggris –

Setiap org hrs memp suatu domisili

–

Setiap org hanya memp satu domisili

–

Persolan apakah seseorg memep domisili mnr HPI inggris ditent oleh hukum inggris

Alasan-alasan pendukung prinsip kewan.

– Prinsip ini paling coco utk perasaan hukum seseorg – Lebih permanen dr hukum domisili, krn tdak begitu mudah utk ubah.

– Lebih banyak membawa kepastian Alasan pendukung prinsip domisili. hukum dom adl hukum dimana ybs sesungguhnya hidup shg sudah sewajarnya jk hukum dari tempat itulah yg dipakai utk menentukan status personalnya. Prinsip ke-wn-an seringkali memerlukan bantuan dom. hukum domisili seringkali = hukum sang hakim Cocok utk negara2 yg mengenal pluralism hukum. hukum domisili yg satunya yg dapat dipergunakan dengan baik dlm neg2 yg struktur hukumnya tdk mengenal unif. hukum Domisili menolong bilamana prinsip ke-wn-an tdak dilaksanakan. Demi kepent adaptasi & assimilasi para imigran.

Ps 16 AB → Menganut prinsip kewnan/nasionalitas.

• Contoh : - WNI yg berada di ln utk masalah2 ybs dg st. pek tetap dibwh hukum ind.

- Bagi org asing yg berada di ind utk masalah2 ybs dg st. pek juga akan tetap dibwh hukum nas. Sendiri.

• Menurut Sudargo Gautama Tdk mungkin diperoleh kata sepakat mengenai apa yg lebih baik utk stelsel2 HPI ybs di antara kedua prinsip tersebut di atas. Indonesia sebaiknya/lebih cenderung menyatakan/menganut prinsip domisili.

• Alasan !!!!!!!

1. Diperkecil berlakunya hukum asing 2. Masih kurang bhn bacaan mengenai sb hukum asing 3. Ind terletak dlm lingkungan neg2 pemakai prinsip ]

KETERTIBAN UMUM DAN HAKHAK YANG TELAH DIPEROLEH A. Istilah ketertiban umum – Perancis → ordre public – Belanda → openbare orde – Jerman → vorbehact klausel – Italia → ordine publicio – Spanyol → orde publicio

B. Arti penting dan fungsi ku dalam HPI KU → mrp misal yg penting dlm HPI (kollewijn).

Niboyet → memang ku mrp misal yg penting ttp mrp misal tergelap dlm HPI.

Tugas/fungsi HPI :Adl mencari hukum pdt ttt yg diberlakukan bilamana hub2 pdt memperlihatkan unsur2 asing (foreign element).

Oleh krn adanya unsur asing, maka HPI adl bid hukum yg pokok permasalahannya berkisar kemungk diberlakukannya hukum asing.

Brds kaidah HPI apakah forum hrs selalu memberlakukan hukum asing dlm yurisdiksinya? Tdk hrs apbl berttgan dg sendi2 pokok hukum neg ybs (lex fori).

Prinsipnya: Jika pemberlakuan hukum asing dpt menimbulkan pelangg/ bttgn dgn sendi2 pokok hukum setempat (lex fori), maka hukum asing dpt dikesampingkan atas dsr demi kepent Umum/KU. Kesimpulan → KU memiliki sbg pembatas / pencegah berlakunya hukum asing.

C. Luas Lingkup KU - KU internasional - KU intern KU internasional → kaidah2 yg hanya melind kesej neg& perind bagi masy Mis → sah/tidaknya suatu perjj internsional KU intern → kaidah2 yg hanya membatasi kebebasan perseorangan.

Misal → kaidah2 dlm UU perkaw yg berkenaan dg batas usia utk menikah D. Pemakaian KU - Hrs dipakai seminimal mungkin - Pertimbangan politis - Sbg rem darurat pd ka, yg hrs dipergunakan apbl diperlukan.

F. KU dlm RUU HPI Indonesia – Ps 3 rUU HPI : bhw kaidah2 hukum asg yg sebenarnya hrs diberlakukan mnr ket2 HPI tdk akan dipergunakan blmn bttgn dg ku & kesusilaan yg baik. – Dg diterimanya konsepsi ku yg sll dipergunakan sbg rem darurat, maka dlm hal2 pengec hukum asing yg seyogyanya hrs dipergunakan mnr kett HPI sendiri akan dikesampingkan&diganti dg pemakaian hukum nas intern ind.

HAK-HAK YANG DIPEROLEH Istilah - Belanda → veekregen rechten - Perancis → droit acquis - Inggris → vested rigts, Acuaired rigts, Rigts and obligation, Created abroad - Jerman → wonlerworworbenen rechte

 Wiyono → pelanjutan keadaan hokum  Sunaryatih → apakah hak2 & kewajiban yg dimiliki seseorg brdsk kaidah2 hukum asing ttt perlu diakui/tidak oleh lex fori  Sudargo → misal hak2 yg telah diperoleh dlm HPI, bhw perub thd fakta2 tdk akan mempengaruhi blk nya kaidah2 hukum yg semula digunakan.  Contoh : mnrt Kett dari suatu neg X “A adl dewasa . lalu pindah ke neg Y mnjd WN Y dmn menentukan kedewasaan yg berbeda.  Jika diterima kett sekali dws tetap dws maka mnr HPI neg Y, A tetap dws (diterima prinsip hak2 yg diperoleh)

Penyelundupan hukum (Penghindaran Pelaksanaan hukum)

Istilah

• Belanda → westondukiking • Perancis → fraude a la coi • Latin → fraus legis • Jerman → gesetzesumgehung, das handeln in fraudem lagis.

• Inggris → fraudlent creation of point of contract • Itali frode alla legge

Contoh : Kasus imme marcos dan tomi manotop Kasus carlo ponti dan Sophia loren Perush berbadan hukum asing berada di Indonesia Utk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia perempuan asing menikah dg pria wni.

Tujuan adanya penyelundupan hukum Utk menghindari akibat hukum yg tdk dikehendaki/utk mewujutkan suatu akibat hukum yg dikehendaki.

Pengert penyelundupan hukum Penyel hukum tjd apbl ada seseorang utk mendapatkan blk nya hukum asg, ttp melakukan suatu cara yg tdk wajar, dg maksud utk menghindari pemakaian hukum nas

• Akibat penyel hukum – apakah perb itu sah/batal Ada dua pendapat : - Perb menjadi batal – Dasarnya: adagium fraus omnia corrumpit (penyelundupan hukum mengakibatkan batanya perb itu secara keseluruhan) - Perb menjdi sah – Dasnya: bhw orang yg melakukan penyel hukum tdk melakukan sesuatu yg tdk pantas, shg ia tdk dpt dipersalahukuman telah melakukan suatu perb melanggar hukum Contoh dalam praktek di Indonesia : – Org asing sering datang ke bali (ind) & ingin memiliki tanah di bali tsb. Bagaimana caranya????

– Berdsr suatu aturan, orang asing tdk dapat memiliki tanah di Indonesia – Meminjam nama temannya yg ada si Bali. Lalu dibuat perjj pinjam meminjam uang di hadapan notaries bhw tanah itu digadaikan kpd pihak asing.

– Dg jalan sewa menyewa utk jangka waktu yg tdk terbatas.

PERSOALAN PENDAHULUAN Istilah •

Inggris → Incidental Question, Preliminary Question

•

Belanda → Voorvraag

•

Jerman → Inident Frage

•

Perancis → Question Preamble, Incidente Ou Prejudiciele

• Pengertian : Suatu persoalan/permisalan hukum yg hrs dipecahukuman/ditetapkan terlebih dahulu seblm putusan akhir atas suatu pkr HPI yg dihadapi hakim dijatuhukuman/ditetapkan. • PP timbul : apabila put suatu pp bergantung kpd kett sah/tdknya suatu hub hukum/persoalan hukum lain • Contoh2 : 1). Dlm kasus warisan (persoalan pokok). maka ppnya sebelumnya hrs ditentukan dulu apk perkaw dr si pewaris sah/tdk.

2). Dlm kasus perkaw (persoalan pokok) Apabila salah seorang/ke-2 mempelai pernah melakukan perkaw sebelumnya, maka perlu diselidiki dulu apk perceraiannya sah/tidak (pp).

Persyaratan PP: 1) misal utama bdsr kaidah HPI lex fori swhrsnya diatur berdsrkan hukum asing.

2) Dlm pkr harus ada misal pendahuluan yg menyangkut unsur asing, yg sebenarnya dpt timbul scr terpisah&dpt diatur oleh kaidah HPI lain secara independen.

3) Kaidah HPI yg diperunrukan bagi misal pendahuluan akan menghasilkan kesimpulan yg berbeda dr kesimp yg akan dicapai, seadainya hukum yg mengatur misal utama yg digunakan.

Cara menyelesaikan PP: 1) Berdasarkan lex ausae/absorption.

2) Setelah lex causae utk menyel misal pkk ditetapkan bdsrk hukum yg sama dg lex causae tadi.

3) Bdsr lex fori/repartition.

4) Yaitu hukum mengabaikan system hukum apa yg mrp lex causae utk menyel misal utama, hukum akan menggunakan kaidahkaidah HPI lex fori.

5) Hrs ditetapkan scr kasuistik.

6) Yaitu dg memperhatikan hakekat pkr/kebijakan/kepentingan

KUALIFIKASI DI DALAM HPI A. Istilah2 kualifikasi •

Qualifikation (Perancis)

•

Characterisiterung (Jerman)

•

Characterization (Inggris)

•

Qualificatie (Belanda)

Setiap proses pengambilan keputusan yuridis, tindakan kualifikasi praktis selalu dilakukan.

Mengapa? Dg kualifikasi org mencoba menata sekumpulan fakta yg dihadapi, mendefinisikannya, & menempatkannya ked lm suatu kategori hukum tertentu, DKL → kualifikasi dpt dikatakan sbg penerjemahan fakta sehari2 ke dlm kategori hukum tertentu, shg dpt diketahui arti yuridisnya.

B. Macam Kualifikasi 1. Kualifikasi fakta (classification of facts) Adl kualifikasi yg dilakukan thd sekumpulan fakta dlm suatu peristiwa hukum utk ditetapkan mnd satu/ lebih peristiwa hukum, berdsrkan kategori hukum & kaidah2 hukum dari system hukum yg dianggap sehrsnya berlaku.

2. Kualifikasi hukum (classification of law) Adl penggolongan/pembagian seluruh kaidah hukum kedlm pengelompokan. Pembidangan kategori hukum ttt yg telah ditetapkan sebelumnya.

Proses kul dlm HPI mencangkup langkah2 sbb: 1. Kual sekump fakta ked lm suatu pkr kedlm kategori yg ada, 2.Kual sekump fakta tsb kedlm kaidah2 ket hukum yg sehrsnya berlaku (lex causae)

C. Arti Pentingnya Kualifikasi Bagi HPI Krn dlm suatu pkr HPI selalu tjd kemungkinan pemberlakuan lebih dr satu stm hukum utk mengatur sekump fakta ttt, kenyataan ini menimbulkan masalah utama, yaitu dlm suatu perkara HPI, tindakan kualifikasi hrs dilakukan bds system hukum man/apa diantara stm hukum2 mana yg relevan.

– Misal : kualifikasi dlm HPI mjd lebih rumit dibandingkan dg proses kual dlm persoalan2 hukum intern nas lainnya;

Karena : 1. Berbagai st hukum sering menggunakan terminology yg serupa/sama. Ttp utk menyatakan hal yg berbeda.

Misal : istilah dom system hukum indo berarti tempat kediaman tetap (habitual residence), sedang dlm hukum inggris dom dpt berarti dom of origin/dom of choice/dom by operation of the law.

2. Berbagai system hukum mengenai konsep/lembaga hukum ttt, yg ternyata tidak dikenal dlm system hukum lain. Misal : lembaga pengangkatan anak (ha).

3. Berbagai siste;m hukum menyelesaikan perkara2 hukum yg secara factual pada dasarnya sama, ttp dg menggunakan kategori hukum yg berbeda. Misal : seorg janda yg menuntut hasil dr sebidang tanah warisan suaminya. Mnrt hukum perancis dianggap sbg masalah pewarisan, sedang di inggris dianggap sbg hak janda utk menuntut bagian dr harta perkawinan.

4. Berbagai system hukum mensyaratkan sekumpulan fakta yg berbeda utk menetapkan adanya suatu peristiwa hukum yg pada dsrnya sama. Misal : masalah peralihan hak milik yg berbeda antara hukum perancis & hukum bld 5. Berbagai system hukum menempuh proses/ prosedur yg berbeda utk mewujudkan/menerbitkan hasil/ status hukum yg pd dsrnya sama. Misal : misal suatu perjanjian baru mengikat, apbl sibuat secara bilateral (inggris)/ dimungkinkan adanya perjanjian sepihak (ind).

Kesimp masalah2 yg dijumpai dlm kualifikasi HPI •

Kesulitan utk menentukan ke dlm kategori sekumpulan fakta dlm perkara hrs digolongkan.

•

Apa yg hrs dlkk bila dlm suatu pkr tersangkut lebih dari satu system hukum & masing2 menetapkan cara kual yg berbeda, shg timbul konflik kual. Contoh prekara anton lawan bartolo (1889) (the maltest mariage case).

Peristiwanya : • Sepasang suami isteri, pd saat menikah (1870) berdomisili di malta (jajahan inggris) • Setelah menikah pindah & berdomisili di aljazair (jajahan perancis) & memperoleh kewnan perancis.

• Membeli sebidang tanah di aljazair.

•

Setelah suami meninggal, isteri menuntut ¼ bgn dr hasil tanah.

•

Pkr diajukan di pengadilan prancis (aljazair).

•

Penyelesaian : dari sekumpulan fakta diatas Nampak beberapa titik taut: - Inggris (malta) adl locus celebrationist - Perancis (aljazair) adl domisili, nasionalitas situs benda & locus forum. oleh karena itu, hukum perancis relevan sbg lex domicile, lex patriae, lex situs, lex forum • Antara HPI inggris & perancis terdapat kesamaan, al: - Masalah pewarisan tanah hrs diatur oleh hukum dr tempat dimana tanah itu berada/terletak (asaslex reisitae).

- Hak2 seorg janda yg terbit krn perkawinan hrs diatur bdsk tempat para pihak berdomisili pd saat perkaw diresmikan (asas lex locus celebrationist) - Mis bagi hukum intern perancis (code civil) dikualiďŹ kasikan sgb misal pewarisan tanah bagi inggris sbg misal hak janda atas harta perkawinan.

• Inilah yg dinamakan konflik kualifikasi.

• oleh karena itu apbl fakta akan dikualifikasi mnr lex fori maka tuntutan sang janda akan ditolak → mnr hukum perancis janda tidak berhak mewarisi harta peninggalan suami.

• Apbl dikual mnr hukum inggris (lex celebrationis) maka tuntutan janda akan dikabulkan → sbg bagian dr harta perkawinan.

• Keputusan → sbg harta perkawinan, yg mjd pil hukum

TEORI KUALIFIKASI • Mnrt Lex Fori • Mnrt Lex Causae • Dilakukan Secara Otonom (Met perbend hukumm)

1. Kualifikasi Menurut Lex Fori

Teori (franz khan = jerman )+ bartin (perancis).

KUAL → hrs dilakukan mnr hukum materiil subyek hukum (lex fori).

Kecuali : – – – – – –

Ke-wn-an Benda bergerak dan tidak bergerak Kontrak yg ada phnya Konvensi2 internasional Perbandingan hukumm Pengertian yg digunakan oleh mahukumamah int.

• Segi Positif → kaidah2 hukum lex fori lebih dikenal hukum perkara yg ada relative lebih mudah diselesaikan.

• Segi Negatif → adakalanya dpt menimbulkan ketidakadilan

Contoh Kasus → Ogden V Ogden (1908).

• A berdomisili di perancis berusia 19 tahun • A menikah dg B (wanita wn inggris). Pernikahann dilakukan di inggris • A+B tanpa izin ortu A (diwajibkan olleh ps 148 code civil perancis).

• Di perancis A mengajukan permohonan pembatalan perkaw dg dasar tidak seizing ortu. Permohonan dikabulkan oleh pengad peramcis.

• Kemudian B menikah dg C (wn inggris) di inggris • C menyadari bhw B masih terikat perkaw dg A (krn perkaw blm dibubarkan), maka C mengajukan permohonan pembatalan prekaw dg B (poliandri) • Permohonan C diajukan di pengadilan inggris.

Penyelesaian : apakah perkawinan A+B sah ?

• TT → hukum inggris (peristiwa di inggris & perancis) (A wn perancis) Kaidah HPI menyatakan • Persy essential perkaw, kecakapan seorang pria utk menikah (perancis) lex domicile.

• Persy formal lex loci celebrationis (h inggris). HPI perancis tdk ada ijin ortu yg blm berusia 25 th/hrs ijin, sehrsnya menyebabkan batalnya perkawinan.

hukumm Inggris memutuskan : • Perkawinan A+B sah → Sebab ijin ortu (lex foci inggris) dianggap persy formal saja& scr hukum sah telah memenuhi kett essential hukum inggris (lex loci celebrationis) • Perkawinan B+C tdk sah (poligam) dan batal → Kesimpulan hukum inggris mengkual ijin ortu bds hukumnya sendiri saja (lex loci).

Ps 148 code civil perancis sbg lex causae dikualifikasikan berdasarkan lex fori

2. Kualifikasi Menurut Lex Causae Ditemukan oleh Despagnet •

Diperjuangkan oleh Martin Wolff dan Chesire.

•

→ Kualifikasi hrs dilakukan sesuai dg system serta uk dr keseluruhan hukum yubs dg perkara.

•

Maksud KUAL → menent kaidah HPI mana dr lex fori yg erat kaitannya dg hukum asing yg sehrsnya berlaku

Contoh : Kasus Nicols V Nicols (1900) Peristiwa hukumm : • Sepasang suami isteri WN perancis.

•

Perkawinan dilakukan di prancis tempat perjanjian harta perkawinan (1854).

•

Suami istri itu pindah ke inggris. Suami meninggal di inggris, dg meninggalkan testamen yg isinya mengabaikan semua hak istri atas harta yg isinya mengabaikan semua hak istri atas harta perkaw.

•

Istri mengajukan gugatan di pengad inggris utk menuntut haknya atas harta bersama.

Penyelesaian: • H Inggris → hak milik atas benda2 bergerak suami istri hrs diatur dg sebuah kontrak (tegas/diam2) apbl kontrak tdk ada, maka hukum yg berlaku adl hukum tempat perkaw dilangsungkan (Lex Loci Celebrationis) hukum perancis • H perancis → harta yg ada dlm perkaw mjd harta bersama apbl tdk ditent lain • hukumm → hrs menetapkan lebih dahulu apakah akan dikual sbg misal pewarisan/kontraktual.

• H Intern Inggris → mengkual sbg misal pewarisan (krn tdk ada kontrak yg dibuat mengenai harta bersama) • HPI Inggris → menunjukan kea rah lex loci celebrationis (hukum perancis).

• Dlm keputnya → hukum menganggap communalite des biens dr hukum perancis dpt dianggap sbg kontrak yg diam2.

Kesimpulan hukumm : • Harta perkaw itu adl harta bersama (perancis).

• Walaupun tdk ada kontrak mengenai status harta perkawinan, ttp krn harta perkawinan itu mrp harta bersama maka hal itu dpt dianggap sbg suatu kontrak diam2 yg dibuat para phukum.

Putusan hukumm : • Testamen sang suami yg mengabaikan hak2 istri atas harta bersama dianggap batal.

• Suami hanya berhak ½ bag dari harta kekayaan • Janda berhak ½ bag dari harta kekayaan.

• Permohonan dikabulkan.

3. Kualifikasi Otonom Dikemukakan oleh ernstkabel dan beckett. → Menggunakan metode perbandingan hukum utk membangun suatu stm kual yg berlaku secara universal terlepas dari salah satu stm hukum ttt.

– Artinya : dlm HPI hrsnya ada pengert hukum yg khas & blk umu serta memp makna yg sama dimanapun.

Tetapi dalam praktek sukar dilaksanakan, sebab : 1) Menemukan & menetapkan pengertian2 hukum yg dapat dianggap berlaku umum adl pekerjaan yg sulit.

2) hukum yg akan menggunakan kualifikasi yg demikian ini hrslah mengenal semua system hukum di dunia ini agar ia dpt menemukan konsep2 yg memang diakui si seluruh dunia.

Proses Kualifikasi 1. Kualifikasi tahap I (kual primer) = qualification ersten grades = primary classification = qualification in de eerstegraad.

– Menemukan hukum yg hrs dipergunakan (lex causae) – Hrs dilakukan kualifikasi bdsrk lex fori.

– Kaidah2 HPI lex fori hrs dikualifikasikan mnr hukum material sang hakim.

Tahap ini meliputi: – Pengert2 hukum dom, perwarisan tempat dilaksanakan kontrak, semua ini hrs disndarkan pd pengert lex fori.

– Akhirnya ditemukan lex causae. Lex causa yg diutemukan itu bisa berupa hukum asing dan jug lex fori itu sendiri.

2. Kualifikasi tahap ke- 2 kualifikasi sekunder = qualification zweiten grades = secondary classification = qualifrate in de tweede grad.

Apbila sudah diketahui hukum yg sehrsnya diberlakukan itu adl asing, maka diperlukan kual lebih jauh mnrt hukum asing yg sudah ditemukan itu.

–

Tahap II → semua fakta dlm perkara hrs dikualifikasikan kembali bdsrk system kualifikasi yg ada pd lex causae.

–

Mis : A meninggal, dg meninggalkan sejumlah hp, baik tetap/bergerak di berbagai neg. A adl wn swiss, dom terakhir di inggris & meninggal di inggris pkr diajukan di pengad swiss.

–

misal : bdsrk hukum mana proses pewarisan itu hrs diatur?

Penyel tahap I • Mendasarkan pd hukum intern swiss, hakim terlebih dahulu akan menent kategori hukum dr sekump fakta yg dihapapinya. Kual didasarkan ps lex fori. • Apbl peristiwa hukum tsb dikual sbg misal pewarisan selanjutnya menetapkan kaidah HPI apa dari lex fori utk menetapkan lex causae dlm proses pewarisan tsb. • Kaidah HPI swiss mengatur pewarisan diatur oleh hukum dr tempat tinggal terakhir pewaris hukum inggris

Tahap kedua. • Mendasarkan diri pd kaidah2 HPI dlm hukum inggris (lex causae) - Menetapkan mana dr harta peninggalan sbg benda tetap/tidak. • hukum mana yg hrs berlaku utk mengatur pewarisan.

- Utk bd bergerak

→ Pd saat pewaris meninggal dunia. (dom) (hukum inggris) - Benda tetap (lex rei sitae) hukum perancis.