13 perempuan dalam spp(1)

PEREMPUAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA STUDY CLUB ALSA LC UNSOED Bersama Hartanto Ariesyandi

Sylvia Walby (1993) - Patriarki Privat - Patriarki Publik Budaya Hukum menurut Lawrence. M.Friedman - Struktur (Seperangkat kelembagaan) - Subtansi (Produk sistem hkm) - Kultur (Nilai sosial)

ď Ź Ronny R.Nitibaskara

-Sub budaya - Manusia - Penghargaan dan sikap tindak - Hukum sebagai realitas sosial

Peter Fitzpatrick, Feminisit Legal Theory lahir dari Critical Legal Studies (CLS). CLS berusaha untuk membuktikan bahwa di balik hukum dan tatanan sosial yang muncul ke permukaan sebagai sesuatuyang netral, sebenamya di dalamnya penuh dengan muatan kepentingan tertentuyaitu kultur, ras, gender, bahkan kepentingan ekonomi

ď Ź Pengertian Akses Menuju Keadilan adalah

kesempatan atau kemampuan setiapwarga negara tanpa membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan,pendidikan, atau tempat lahirnya) untuk memperoleh keadilan melalui lembagaperadilanÂ

FEMINIST LEGAL THEORY (FLT) Gelombang feminist II 1960an-1970an The United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) - Seks – Gender - Status kedudukan Laki – Perempuan - Penilaian rendah terhadap perempuan - Interaksi gender dengan sosial lain - Ketidak setaraan gender dapat diubah secara individu, maupun sosial

KONVENSI CEDAW Pasal 2 -perlindungan hukum -tidak melakukan suatu tindakan atau praktik diskriminasi

Menurut Prof. Sulistyowati, untuk dapat mengatakan apakahproses penegakan hukum terhadap perempuan sudah berspektif perempuan, tidak cukup hanya melihat substansi hukumnya saja.

Karena deďŹ nisi pasal masihbanyak yang menyimpan persoalan, disamping itu penerapan pidana dari suatupasal terhadap kasus kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki dapat membawa efek yang berbeda apabila penerapan pidana tersebut dijatuhkan kepada perempuan

PRIVAT DAN PUBLIK PRIVAT: SEKSUALITAS/TUBUH PUBLIK: HUKUM, BUDAYA, AGAMA, EKONOMI Demi Equal before the law = Netral gender / neutral gender The private is political Mengapa hukum bias gender?