MENINJAU PUTUSAN AKHIR KASUS BAIQ NURIL MAKNUN ATAS JERATAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Nunung Widiyanti Wella Mareta Nanda Fakultas Hukum Universitas Airlangga wellamaretan@gmail.com
Abstrak Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat, mampu melahirkan banyak perubahan pada era modern saat ini. Perubahan tersebut tak terkecuali juga menyentuh perihal aspek hukum yang berlaku. Dikarenakan hukum mengikuti dinamika yang terjadi di tengah masyarakat, dan bukan sebaliknya. Seperti pada pemberlakuan suatu regulasi di suatu negara. Salah satu regulasi yang diberlakukan pada era digitalisasi ini adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, keberlakuan UU ITE ini membawa malapetaka bagi warga negara, salah satunya yakni yang menimpa Baiq Nuril Maknun. Hukum yang seharusnya memberikan keadilan seolah tidak berlaku bagi Baiq Nuril Maknun. Putusan Mahkamah Agung yang menjeratnya dengan pasal 27 ayat (1) UU ITE kurang mempertimbangkan fakta hukum yang sebenarnya. Hakim dinilai tidak cermat dalam memutus kasus ini dengan mengesampingkan fakta yang mampu menghapuskan tuntutan terhadap Baiq Nuril Maknun. Hak-hak Baiq Nuril Maknun sebagai perempuan juga dikesampingkan di dalam persidangan yang mana hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Pasal yang dijatuhkan kepada Baq Nuril Maknun merupakan salah satu pasal yang multitafsir sehingga rawan menjerat warga negara. Kata Kunci: UU ITE; Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum; Pidana Khusus
I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan regulasi di Indonesia yang pertama untuk menindak kejahatan di dunia maya. Kemudian, UU ITE tersebut diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, terdapat kekurangan perihal substansi yang diatur di dalam UU ITE. Dimana substansi tersebut bertentangan dengan yang diatur oleh konstitusi. Kekurangan tersebut yakni UU ITE sangat membatasi kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, serta mampu menghambat kreativitas