"Pengawasan Alokasi Dana Desa dalam Rangka Pembangunan Desa yang Bebas Korupsi"

LEGAL REVIEW “PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DESA YANG BEBAS KORUPSI”

Disusun Oleh : Joshua Yohanes (205130030) Arief Hidayat (205140096) Luthfi Marfungah (205140087)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA 2016

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas 17.504 pulau dan tersebar di lebih dari 81.000 (delapan puluh satu ribu) kilometer garis pantai.1 Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi strategis dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayahnya sehingga dapat bermanfaat bagi kepentingan pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sesuai tujuan nasional yang merupakan conditio sine qua non.2 Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai Wilayah Negara yang menyatakan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah dan batasbatas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang�. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.3 Pasal 18 UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa pembangunan daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan

dengan

Undang-Undang

dengan

memandang

dan

mengingat

dasar

permusyawaratan dalam sistem pemerintahan dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Dengan sistem otonomi daerah, tercatat di Indonesia memiliki 34 jumlah provinsi dan jumlah desa di Indonesia mengalami kenaikan dari 74.093 desa menjadi 74.754 desa yang tersebar di setiap daerah di Indonesia.4 Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa.

1 Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2011, Jakarta, 2011, hlm.37.

2 Conditio sine qua non merupakan istilah bahasa latin yang berarti syarat mutlak atau syarat yang absolut.

3 Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat 8.

4 Peneliti Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pemekaran Daerah Hambat Target Dana Rp 1 Miliar Per Desa, (Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2015.

1

Sebagai bentuk peran serta pemerintah dalam kegiatan ekonomi nasional pada tahun 2015 untuk pertama kali nya Indonesia mengucurkan Dana Desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berawal dari amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015. Sebagai pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut, telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015, telah disalurkan Dana Desa kepada 433 Kabupaten/Kota yang telah memenuhi persyaratan, dengan jumlah dana sebesar Rp8,2 triliun. Prioritas Penggunaan Dana Desa Sebagaimana tercatat dalam APBN-P TA 2015 adalah sebesar Rp.20,7 Triliun. Dengan jumlah tersebut, masing-masing Desa sedikitnya akan menerima Dana Desa sebesar Rp.254 juta.5 Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam mengalokasikan dana ke setiap Desa. Harus berdasarkan jumlah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), angka kemiskinan (50%) dan tingkat kesulitan geografis daerah tersebut.6 Dana ini diharapkan agar dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan,

pemberdayaan

masyarakat

dan

kemasyarakatan desa.7 Kemudian untuk mencapai tujuan, berbagai sosialisasi dilakukan oleh pihak Kementerian Keuangan mengenai Kebijakan Dana Desa. Melalui sosialisasi ini diharapkan adanya pemahaman dari masyarakat luas bahwa Undang-Undang Desa pada hakekatnya telah menempatkan masyarakat Desa sebagai sasaran dan sekaligus pelaku pembangunan

Desa,

sedangkan

pemerintahan

Desa

berperan

sebagai

penggerak

pembangunan dan pemberdayaan Desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.8 Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang 5

Apbnnews, Update Dana Desa Per 5 Agustus 2015, http://apbnnews.com/kawal-apbn/perkembangandana-desa/, 12 Januari 2016. Hal 1.

6 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 11 ayat 2.

7 Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN (Sekretaris Jendral DPR RI), Dana Desa: Alokasi dan Potensi Inefektivitasnya, (Jakarta; 2015), hal 1.

8 Anonim, Dirjen dan Kemenkeu Sosialisasikan Kebijakan Dana Desa, http://www.lampungtoday.com/go/today-news/6550-dirjen-dan-kemenkeu-sosialisasikan-kebijakan-danadesa.html, 12 Januari 2016, hal 1

2

ditunjang dengan partisipasi, swadaya, gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.9 Akan tetapi, hasil fakta empiris praktik sosial pelaksanaan ADD masih terdapat berbagai permasalahan. Ketimpangan alokasi anggaran transfer daerah kadang dimanfaatkan oleh oknum politisi, pengusaha dan elit yang biasanya disebut mafia anggaran. Dari kajian yang dilakukan sejak Januari 2015, KPK menemukan 14 temuan pada empat aspek, yakni aspek regulasi dan kelembagaan; aspek tata laksana; aspek pengawasan; dan aspek sumber daya manusia.10 Lemahnya pengawasan dan belum adanya saluran pengaduan masyarakat menjadi poin utama dan paling krusial dalam kaitannya dengan regulasi dan kelembagaan. Akibatnya, ADD hanyalah menjadi potensi korupsi bagi oknum-oknum pemerintahan. Pertumbuhan jumlah kasus korupsi di desa yang semakin meningkat menunjukkan belum efektifnya sistem pengawasan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Desa. Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi pun seperti “kewalahan� dalam mengawasi pelaksanaan penyaluran Dana Desa, karena memang jumlah desa di Indonesia yang begitu banyak sehingga dapat luput dari pengawasan KPK.

B. Rumusan Permasalahan: 1. Bagaimana peranan kebijakan Alokasi Dana Desa sebagai penggerak pembangunan dan pemberdayaan Desa guna mewujudkan kesejahteraan rakyat?

2. Bagaimana konsep ideal mekanisme penyaluran, pemantauan, dan evaluasi Alokasi Dana Desa?

3. Langkah-langkah apa yang diperlukan dalam melakukan pengawasan terkait alokasi dana desa agar tidak menjadi potensi korupsi, sehingga dapat mencapai kesejahteraan masyarakat?

9

Anonim, Pilihan Tata Kelola Alokasi Dana Desa yang Tepat Sasaran untuk Kepentingan Pembangunan Masyarakat :http://www.kompasiana.com/ayuningtyassuciani/tata-kelola-alokasi-dana-desayang-tepat-sasaran-untuk-kepentingan-pembangunan-masyarakat, 11 January 2016, hal. 1.

10 Tim KPK (2015), KPK temukan 14 Potensi Persoalan Pengelolaan Dana Desa, http://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2731-kpk-temukan-14-potensi-persoalan-pengelolaan-dana-desa, 12 Januari 2016, hal 1.

3

BAB II PEMBAHASAN

1.

Peranan Kebijakan Alokasi Dana Desa Sebagai Penggerak Pembangunan dan

Pemberdayaan Desa guna Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia11 adalah sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu ADD untuk menunjang segala sektor di dalam masyarakat Desa.

ADD merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undangundang dan ketentuan yang berlaku, yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Sehingga dengan ADD, dan dengan melalui partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan

bantuan

tersebut

untuk

kedepannya

mampu

meningkatkan

pembangunan Desa.

Pembangunan Desa pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.12 Dapat dianalogikan ADD adalah sumber pembiayaan utama bagi Desa karena memang terbatasnya pendapatan anggaran Desa.

11 12

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Angka 1.

Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 78 Ayat (1).

4

Mengenai peranan ADD bagi pembangunan Desa telah pula diatur secara jelas didalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmingrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2015. Yaitu bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.13 Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui: a. pemenuhan kebutuhan dasar; b. pembangunan sarana dan prasarana Desa; c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.14 Peraturan Menteri ini pun mengatur bahwa ADD harus digunakan untuk pemberdayaan masyarakat Desa, hal ini seperti yang dikatakan oleh Marwan Jafar sebagai Menteri Desa, Beliau mengingatkan bahwa dana bukanlah satu-satunya faktor kemajuan desa. Justru faktor yang paling penting adalah sumber daya manusia (SDM). Tanpa SDM yang mumpuni, dikhawatirkan dana yang ada tidak akan terkelola atau termanfaatkan sebagaimana diharapkan.15 Oleh karena itu didalam Pasal 11 Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tersebut diatur bahwa Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya.16

13

Indonesia, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmingrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2015, Pasal 1.

14 Indonesia, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmingrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2015, pasal 5.

15 Anonim, Masyarakat Harus Ikut Merasakan Uang Alokasi Dana Desa http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/06/23/nqdstc-masyarakat-harus-ikut-merasakan-manfaatpenggunaan-dana-desa, 23 Juni 2015, Hal 1.

16 Indonesia, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmingrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2015, Pasal 11.

5

2.

Konsep Ideal Mekanisme Pendistribusian, Pengawasan, dan Pertanggung

Jawaban Alokasi Dana Desa Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan.

Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 kemudian ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa yang menyebutkan dalam tata cara perhitungan dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota untuk mengatur pengelolaan keuangan secara teknis. Dalam setiap peraturan bupati/walikota paling sedikit setidaknya mengatur mengenai tata cara penghitungan, penetapan rincian, mekanisme dan tahap penyaluran, prioritas penggunaan, penyusunan dan penyampaian laporan realisasi, sanksi berupa penundaaan penyaluran dan pemotongan Dana Desa.17 Berikut konsep mekanisme Alokasi Dana Desa; A. Penyaluran Dalam rangka penyaluran Dana Desa, Menteri selaku Pengguna Anggaran merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara sebagai Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Dana Perimbangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan Dana Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Desa untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan dengan setiap tahap dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Tahap pertama dilakukan penyaluran pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus) kemudian pada tahap kedua, bulan Agustus

17

Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK/.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Pasal 11 Ayat (1) dan (2).

6

dilakukan penyaluran sebesar 40% dan tahap ketiga, dilakukan penyaluran pada bulan Oktober sebesar 20%.18

B. Pemantauan Pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pemantauan tersebut dilakukan terhadap penetapan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa untuk menghindari keterlambatan penetapan peraturan bupati/walikota tersebut. Kemudian dilakukan pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-

undangan dengan meminta laporan realisasi penyaluran Dana Desa, jika berdasarkan hasil pemantauan terdapat penyaluran Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat memberikan teguran kepada bupati atau walikota desa tersebut. Pemantauan terakhir dilakukan terhadap penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa hal tersebut dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa dengan meminta kepada bupati/walikota untuk melakukan percepatan penyampaian laporan.19

C. Evaluasi Evaluasi terhadap penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota dilakukan untuk memastikan pembagian Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi dilakukan oleh Menteri melalui

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas pengalokasian, penyaluran dan

penggunaan Dana Desa dengan cara penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa

18

Indonesia, Bagian Kesatu Kuasa Penggunaan Anggaran dan Bagian Ketiga Mekanisme dan Tahap Penyaluran, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK/.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, Lihat, Bab III. 19 Indonesia, Pemantauan dan Evaluasi, Bagian Kesatu Pemantauan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK/.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, Lihat, Bab V.

7

oleh kabupaten/kota dan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa dan dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada bupati/walikota. Bupati/walikota juga dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa yang merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Dana Desa selama satu periode anggaran. Dengan diadakannya evaluasi perhitungan mengenai Dana Alokasi Desa dapat dilihat perincian belanja kebutuhan Rumah Tangga Desa sehingga akan menghambat seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi.20

20

Indonesia, Pemantauan dan Evaluasi, Bagian Kedua Evaluasi, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK/.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, Lihat, Bab V.

8

3. Langkah-langkah yang di Perlukan Dalam Melakukan Pengawasan Terkait Alokasi Dana Desa Agar Tidak Menjadi Potensi Korupsi, Sehingga Dapat Mencapai Kesejahteraan Masyarakat.

Pengawasan terkait alokasi dana desa merupakan salah satu fungsi organik manajemen, yang bertujuan memproses untuk menjamin bahwa tujuan dan sasaran tugas organisasi anggaran desa agar sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuanketentuan yang telah ditetapkan dan berlaku. Pengawasan terkait dengan alokasi dana desa berfungsi sebagai manajemen, sepenuhnya adalah tanggungjawab setiap pimpinan pada tingkat daerah manapun. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan korupsi, pemborosan terhadap keuangan negara, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan. Sasaran pengawasan adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan efisiensi, efektifitas, rasionalitas, dan ketertiban dalam pencapaian tujuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi aparatur desa. Oleh karena itu hasil pengawasan alokasi dana desa harus dijadikan masukan oleh pimpinan dalam pengambilan keputusan pengalokasian alokasi dana desa.21 Diadakannya pengawasan alokasi dana desa adalah agar tidak terjadi penyalahgunaan alokasi dana desa, namun pengawasan tersebut dapat bermakna manakala diikuti langkahlangkah tindak lanjut yang nyata dan tepat sasaran. Langkah kongkrit yang di perlukan dalam melakukan pengawasan terkait ADD agar tidak menjadi potensi korupsi, yakni dengan cara menyerahkan hasil ADD yang sudah digunakan kepada bupati/walikota yang dapat diwakilkan oleh kepala desa untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa di setiap semester agar tidak terjadi penyalahgunaan Dana Desa,dan agar terciptanya kemakmuraan rakyat.22 Dengan diadakannya laporan realisasi penggunaan dana desa maka hal tersebut dapat menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah Ke Rekening Kas Daerah untuk anggaran Berjalan.

Pengawasan terkait alokasi dana desa agar tidak menjadi potensi korupsi, dapat dilakukan oleh bupati/walikota dengan cara menjalankan tata cara pembagian Dana Alokasi Desa yang diserahkan secara langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Selain itu untuk menghindari agar tidak terjadi korupsi oleh aparatur negara yang Aim Abdulkarim, “Kewarganegaraan�, (Jakarta, Grafindo Media Pratama, 2010), Hal. 65.

Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Dan Evaluasi Dana Desa Pasal 25 ayat 1.

21 22

9

tidak bertanggung jawab, apabila terdapat laporan realisasi keuangan yang tidak sesuai dengan hasil lapangan yang didapat, maka bupati berhak untuk mengembalikan laporan tersebut dan diselidiki oleh Badan Penyelidik Keuangan. Dan apabila didalam pelaporan mengenai pengeluaran dana tersebut mengalami penundaan laporan keuangan, maka secara otomatis penyaluran dana desa dari bupati atau walikota itu dikenakan sanksi administratif yang berupa penundaan pengalokasian dana desa, sehingga meminimalisir celah untuk dapat melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan masyarakat.

Selain dari sistem pengawasan yang telah di jelaskan diatas kami mengusulkan agar dilakukan langkah-langkah sebagai berikut untuk membuat pengawasan Alokasi Dana Desa dapat menjadi lebih baik dalam rangka mencegah potensi korupsi : 1.

Perlu diadakannya pos pengaduan atau saluran pengaduan dari masyarakat langsung kepada pemerintah pusat atau kepada instansi eksternal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga laporan masyarakat dapat langsung di tindak lanjuti tanpa melewati lembaga-lembaga di desa seperti Badan Permusyawaratan Desa.

2.

Dengan cara melakukan pengawasan detektif yang melibatkan individu masyarakat agar terlibat dalam suatu proses pembangunan desa yang sedemikian rupa sehingga mereka selalu waspada akan timbulnya suatu permasalahan seperti korupsi.

Pengawasan detektif dapat menunjukan kemungkinan permasalahan yang harus diperhatikan individu-individu sehingga tindakan dapat cepat dilakukan. Salah satu contoh pengawasan detektif adalah suatu daftar dari cek pembayaran dari mereka yang bekerja. Pengawasan detektif tidak akan mencegah permasalahan sebelum timbul, tetapi cenderung menunjukkan suatu permasalahan bila permasalahan korupsi itu timbul. Sehingga masyarakat desa dapat langsung mengetahui jika timbul hal-hal yang mencurigakan mengenai adanya potensi korupsi oleh pengelola Alokasi Dana Desa dan dapat dengan langsung melaporkannya melalui pos pengaduan atau saluran pengaduan seperti yang telah dijelaskan diatas.

10

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Alokasi Dana Desa sangatlah berperan bagi pembangunan desa karena Alokasi Dana

Desa merupakan stimulan bagi Desa dalam membangun infrastrukstur dan SDM yang berkualitas di Desa.

2.

Pengelolaan ADD akan menjadi baik apabila proses penyaluran, proses pemantauan, dan

proses evaluasi dilaksanakan secara jujur, transparan, dan tanggungjawab. Dana ADD adalah dana rakyat, maka sudah sewajarnya bila rakyat meminta informasi, mengakses, dan mengontrol dana tersebut.

3.

Untuk mencegah agar ADD tidak menjadi potensi korupsi, maka diperlukan mekanisme

kontrol dari masyarakat untuk mengawasi Dana Desa supaya dipergunakan sesuai dengan tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pos pengaduan langsung dan sistem pengawasan detektif adalah salah satu cara dalam meningkatkan kontrol masyarakat terhadap pengelolaan ADD agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai.

B. Saran 1. Dibentuknya pos-pos pengaduan penggunaan ADD di tiap-tiap kecamatan.

2. Masyarakat desa harus proaktif melakukan pengawasan detektif.

11

DAFTAR PUSTAKA

BUKU Abdulkarim , Aim. Kewarganegaraan. (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2010.)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Indonesia. Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmingrasi.

INTERNET Anonim. �Pilihan Tata Kelola Alokasi Dana Desa yang Tepat Sasaran untuk Kepentingan

Pembangunan

Masyarakat�.

http://www.kompasiana.com/ayuningtyassuciani/tata-kelola-alokasi-dana-desa-yangtepat-sasaran-untuk-kepentingan-pembangunan-masyarakat. Kompas, 11 January 2016.

12

Suryanto. “Alokasi Dana Desa Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah ke Desa”. http://bpkad.natunakab.go.id/index.php/2014-05-21-00-44-45/106-alokasi-dana-desadana-desa-bagi-hasil-pajak-dan-retribusi-daerah-ke-desa. 15 Januari 2016.

Tim

Dirjen

dan

Kemenkeu.

“Sosialisasikan

Kebijakan

Dana

Desa”

http://www.lampungtoday.com/go/today-news/6550-dirjen-dan-kemenkeusosialisasikan-kebijakan-dana-desa.html. 12 Januari 2016 Tim

KPK.

“KPK

temukan

14

Potensi

Persoalan

Pengelolaan

Dana

Desa”.

http://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2731-kpk-temukan-14-potensi-persoalanpengelolaan-dana-desa. 12 Januari 2016.

13