AILRC Unair | konsep hukum dan kekuatan hukum initial coin offering pada startup berbasis blockchain

Konsep Hukum dan Kekuatan Hukum Initial Coin Offering Pada Startup Berbasis Blockchain

ALSA Legal Review 2017

Disusun Oleh: XAVIER NUGRAHA

031511133054

NATHANAEL GRADY

031511133121

ANTONIUS GUNAWAN DHARMADJI

031511133004

UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2017

PENDAHULUAN Latar Belakang Teknologi Blockchain 1serta cryptocurrency2 kian diminati sebagai sarana penunjang bagi para pebisnis baru. Dari Tahun 2016 hingga 2017, kapitalisasasi sektor cryptocurrency meningkat sebesar 1.600%.3 Penggunaan cryptocurrency serta teknologi blockchain juga memunculkan sebuah terminologi baru dalam dunia bisnis, yaitu International Coin Offering (selanjutnya disingkat ICO). ICO hadir sebagai sebuah alternatif pengumpulan modal bagi berbagai usaha startup. Banyak startup belakangan ini juga mulai memilih mekanisme ICO sebagai sarana mengumpulkan modal demi melewati proses panjang dan kriteria ketat yang dibutuhkan demi memperoleh pendanaan dari bank maupun modal ventura4. Setidaknya terdapat dua macam tujuan utama dari ICO5, yang pertama, adalah mengumpulkan dana untuk menempatkan sebuah uang virtual baru (cryptocurrency) ke dalam sirkulasi dan yamg kedua, yaitu untuk membiayai sebuah proyek bisnis baru. Adapun bentuk dari hubungan hukum pada ICO dapat berbeda tergantung dari tujuannya.

Kendati menjadi sarana potensial untuk mengumpulkan dana bagi usaha startup, skema ICO memiliki risiko yang cukup tinggi bagi para investor. Risiko yang tinggi ini membuat otoritas keungan negara negara di dunia cukup menaruh perhatian pada skema ICO. Securities and Exchange Commision, sebuah lembaga yang memiliki otoritas di bidang sekuritas di Amerika, mengingatkan warga Amerika terhadap tingginya risiko dalam ICO serta menghimbau agar warga Amerika tetap waspada terhadap potensi penipuan dalam ICO.6 Beberapa negara bahkan berani mengambil tindakan lebih jauh, yakni dengan membuat regulasi yang melarang ICO. Beberapa negara yang melakukan pelaranan terhadap ICO ialah Korea Selatan7 dan Cina 8. Risiko terbesar ialah ketika terjadi skema pump and

1

Blockchain adalah sistem pencatatan transaksi atau database transaksi yang tersebar luas di jaringan, atau disebut juga dengan istilah distributed ledge 2 Cryptocurrency adalah asset elektronik yang Cryptocurrency adalah asset elektronik yang berfungsi sebagai media pembayaran yang dilindungi dengan mekanisme cryptography untuk menghindari pemalsuan.

3 https://themerkle.com/cryptocurrency-market-cap-increased-by-over-1600-in-2017/, diakses pada Kamis,28 Desember 2017 pukul 12.37 WIB. 4 https://medium.com/michiganfintech/icos-the-end-of-venture-capital-1369fd963e41, diakses pada Kamis,28 Desember 2017 pukul 13.44 WIB. 5 M.Barsan , Iris. 2017. Legal Challenges of Initial Coin Offerings (ICO). Revue Trimestrielle de Droit Financier. n°3: 54-65 6 https://qz.com/1153649/the-sec-chief-has-a-new-warning-for-ico-investors-buyer-beware/, diakses pada Rabu, 27 Desember 2017 pukul 12.14 WIB. 7 https://www.theverge.com/2017/9/29/16384718/south-korea-ban-initial-coin-offerings-bitcoin-cryptocurrencyicos, diakses pada Rabu, 27 Desember 2017 pukul 15.44 WIB.

dump9. Mekanisme pump and dump dalam ICO ialah ketika issuer token dalam ICO melakukan beberapa tipu daya agar sebuah proyek bisnis terlihat sangat menjanjikan dan memiliki prospek yang baik, sehingga harga token yang dijual cukup tinggi. Padahal pada kenyataannya, belum tentu prospek bisnis tersebut sesuai dengan yang dijanjikan. Akhirnya ketika masa ICO sudah berakhir, investor mengalami kerugian dikarenak harga token yang tidak sesuai performa proyek. Lebih lanjut, bahkan terdapat kemungkinan issuer token sedari awal tidak memiliki niat untuk menjalankan proyek, dimana penjualan token dilakukan sebagai sarana tipu daya membawa kabur uang investor.

Pemaparan diatas cukup memaparkan bessarnya risiko dalam ICO bagi investor.

Besarnya risiko berinvestasi dalam ICO ini sudah pasti menjadikan investasi ke dalam ICO membutuhkan perlindungan hukum. Namun, permasalahan utama sebelum memberikan perlindungan hukum terhadap investor, adalah menentukan hubungan hukum yang terjadi dalam ICO. Tujuan perdagangan token yang seingkali berbeda membuat perlunya peninjauan terkait hubungan hukum apakah yang sebetulnya terjadi di dalam ICO tersebut. Di dalam tulisan ini penulis berusaha membahas secara spesifik terkait konsep hukum serta kekuatan hukum perjanjian ICO Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Mekanisme ICO dan konsep hukumnya 2. Kekuatan hukum dalam perjanjian ICO

8

https://www.google.co.id/search?ei=0uhMWrbTFMvLvgSUkqCoDQ&q=china+ban+ico&oq=china+ban+ico& gs_l=psy-ab.3...6491.9934.0.10664.11.10.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..11.0.0....0.5FI6O2hlf7g, diakses pada Rabu, 27 Desember 2017 pukul 16.28 WIB. 9 https://www.cnbc.com/2017/08/28/sec-warns-on-ico-scams-pump-and-dump-schemes.html, diakses pada Rabu, 27 Desember 2017 pukul 17.31 WIB.

PEMBAHASAN Mekanisme ICO dan Konsep Hukumnya Disebutkan sebelumnya bahwa terdapat dua macam tujuan ICO. ICO untuk mengedarkan cryptocurrency baru untuk saat ini masih banyak medominasi pasar. Di sisi lain, ICO yang bertujuan sebagai pendanaan proyek memiliki kemiripan dengan skema Initial Public Offering (IPO) dan crowdfunding. Seperti diketahui, IPO adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya10. Di samping itu, crowdfunding menurut Sullivan (2006) merupakan sebuah kerjasama dari khalayak untuk mengumpulkan dana bersama-sama untuk semua tujuan dan biasanya menggunakan internet11. ICO dengan tujuan pedanaan proyek memiliki kesamaan dengan IPO dalam artian bahwa token yang dijual kepada publik meskipun tidak memiliki presentase nilai saham, dapat dibuat sedemikian rupa agar dapat memiliki hak suara di dalam proyek startup serta pembagian keuntungan dari proyek yang didanai. Namun, perbedaan mencolok antara IPO dengan ICO adalah bahwa pada IPO, emisi saham sebagai bentuk penghimpunan dana dilakukan oleh badan usaha yang sudah terbentuk dengan kegiatan usaha yang telah mapan dan berjalan, sementaara dalam ICO, pengumpulan dana dilakukan oleh kegiatan usaha yang baru akan berjalan. Karakteristik ICO yang terakhir bila kita teliti juga memiliki kemiripan dengan crowdfunding, hanya saja di dalam crowdfunding, mayoritas pengumpulan dana berbasis pada donasi yang tidak memiliki timbal jasa.

Secara umum, ICO dimulai dengan adanya whitepaper, yang memaparkan mengenai proyek startup serta hak-hak dan keuntungan yang akan diperoleh investor. Dalam whitepaper juga dicntumkan berapa banyak token yang hars terjual agar proyek tersebut dapat berjalan. Kemudian, penerbit token mengeluarkan smart contract12 ke dalam blockchain. Kemudian, investor memerintahkan akun atau virtual wallet miliknya untuk mengirimkan sejumlah virtual currency ke smart contract tersebut. Smart contract ini kemudian juga berfungsi menjamin hasil dari ICO tersebut. Jika minimum jumlah token tidak tercapai, kontrak pintar otomatis mentransfer mata uang digital kembali ke dompet dari

10

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Irfan,Maulana.�Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbarukan.� Share Social Work Jurnal. Vol 6: hlm 30 - 43 12 Smart contract adalah protocol atau program computer yang secara digital memfasilitasi dan memaksa pelaksanaan kontrak 11

pengirim. Jika jumlah minimum token tercapai, secara otomatis smart contract akan mentransfer mata uang digital (baik crptocurrency maupun e-money biasa bergantung jenis token) ke akun investor.

Istilah whitepaper dalam ICO berbeda fungsinya dengan istilah whitepaper yang dikeluarkan oleh pemerintah. Whitepaper dalam ranah pemerintahan merujuk kepada suatu dokumen yang bertujuan untuk menguraikan suatu kebijakan atau memberikan penjelasan resmi mengenai suatu masalah atau keputusan.Istilah Whitepaper dalam ICO merujuk kepada suatu dokumen yang menguraikan suatu proyek startup yang akan dikerjakan dengan tujuan memperoleh dana dari investor. Secara umum hal-hal yang diuraikan dalam whitepaper berupa13: abstraksi kegiatan, masalah atau tantangan di pasar yang ada, hingga aspek hukum token.

Berbedanya karakteristik tiap token yang dikeluarkan dalam tiap-tiap ICO membuat perlunya dilakukan analisis per-case pada masing-masing ICO untuk menerapkan hukumnya.

Secara garis besar, token-token yang dijual dalam ICO dapat dikategorikan sebagai berikut : 1) Currency token Token pada jenis ini memiliki krakteristik yang mirip seperti uang. Jenis token ini digunakan pada startup yang berutujuan untuk menerbitkan seebuah cryptocurrency baru kedalam sirkulasi. Apabila proyek sukses, maka token ICO yang telah dibeli oleh investor menjadi unit uang virtual yang fungsional.

Perlu diketahui pula bahwa pembayaran token ini dapat dilakukan melalui alat pembayaran yang sah maupun melalui cryptocurrency lainnya (Bitcoin, Ethereum, dsb).

Secara umum, currency atau mata uang di dalam ilmu ekonomi dapat dibagi menjadi dua berdasarkan pihak penerbitnya, yaitu fiat currency dan private currency. Fiat currency adalah uang yang secara resmi dinyatakan pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender).14 Private currency adalah mata uang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pihak swasta, untuk berfungsi sebagai alternatif mata uang fiat yang merupakan unit nilai standar di suatu negara.15 Memaknai natur hukum dari cryptocurrency, maka cryptocurrency ini harus kita maknai sebaai sebuah bentuk private currency16.

13

http://sixpl.com/ico-white-paper/ diakses pada Kamis, 28 Desember 2017 https://www.investopedia.com/terms/f/fiatmoney.asp diakses pada Minggu, 31 Desember 2017 pukul 13.00 WIB. 15 https://www.investopedia.com/terms/p/private-currency.asp diakses pada Minggu, 31 Desember 2017 pukul 13.00 WIB. 16 W.Sorokosz. 2015. Legal And Economic Analysis of The Cryptocurrencies Impact on The Financial System Stability. Journal of Teaching And Education , 04 (02): 619 14

Pada currency token, nilai daripada token tersebut terletak pada spekulasi bahwa proyek yang didanai akan berjalan sehingga nantinya token tersebut dapat berfungsi sebagai mata uang virtual yang fungsional. Kendati memiliki nilai ekonomis, currency token belum dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau mata uang virtual selama proyek startup yang didanai belum berjalan. Dari karakteristik-karakteristik ini, maka sebetulnya currency token tidaklah dapat dikatakan sebagai sebuah private currency, melainkan berupa penanda perjanjian pembelian atau pemesanan terhadap barang yang akan ada, yakni berupa cryptocurrency. Berdasarkan hubungan hukum ini maka rezim yang berlaku hanyalah sebatas kontrak jual beli maupun pemesanan. Pihak penerbit token tidak memiliki kewajiban apapun selain menyerahkan sejumlah token apabila proyek telah berjalan akibat kuota penjualan token telah terpenuhi.

Patut dicatat bahwa konsep dari pelaksanaan ICO berbasis currency token ini juga belum tentu dapat dijalankan di semua negara. Hal ini terkait bahwa tujuan utama ICO yang menjual currency token pastilah bertujuan untuk mengedarkan suatu cryptocurrency baru.

Banyak negara di dunia melakukan pelarangan terhadap penerbitan private currency.

Implikasinya adalah bahwa ICO untuk menerbitkan cryptocurrency baru menjadi dilarang.

Ketika currency token telah menjadi cryptocurrency fungsional, ketentuan hukumnya tentu akan mengikuti sifatnya sebagai cryptocurrency. Sikap Negara-negara terhadap cryptocurrency sebagai mata uang sangat bergam. Bila cryptocurrency diakui sebagai mata uang, maka konsekuensinya adalah regulasi terkait mata uang akan sepenuhnya berlaku terhadap transaksi cryptocurrency. Sebagai contoh di Prancis, segala penukaran fiat currency ke cryptocurrencies tunduk pada ketentuan jasa pembayaran17.

2) Utility Token Utility Token juga dapat disebut sebagai token pengguna atau koin aplikasi.18 Utility Token secara prinsip memiliki kesamaan dengan Currency like token. Dalam keduannya terjadinya penukaran mata uang fiat (mata uang resmi suatu negara) maupun cryptocurrency menjadi suatu aset virtual. Berbeda dengan Currency like token yang berupa sebuah uang virtual (cryptocurrency), sebaliknya Utility Token berupa kupon digital yang penggunaannya terbatas pada jasa issuer.

17

CA Paris, September 26, 2013, pôle 5, ch. 6, n° 12/00161, SAS Macaraja vs. SA CrÊdit industriel et commercial 18 http://strategiccoin.com/ico-101-utility-tokens-vs-security-tokens/ diakses pada Senin,1 Januari 2018 pukul 19.00 WIB.

Cara kerja utility token secara sederhana dapat terlihat di dalam usaha promosi pemasaran entitas bisnis di dalam pasar. Suatu entitas bisnis dalam menarik konsumen kerap kali mengeluarkan kupon belanja yang dapat dipergunakan konsumen untuk membeli produk maupun layanan jasa yang ditawarkan. Konsep ini yang kemudian diterapkan ke dalam utility token, yaitu dengan menawarkan kupon berbentuk virtual untuk dibelanjakan kembali ke jasa issuer yang mengeluarkannya19.

Melalui mekanisme ICO, startup dapat membuat utility token untuk dijual sebagai kupon digital di dalam layanan yang dikembangkannya. Utility token yang ditawarkan kepada pembeli bertujuan untuk memperoleh uang fiat maupun uang virtual untuk mengembangkan usahanya, sebaliknya manfaat yang diperoleh pembeli adalah untuk menikmati aplikasi yang diluncurkan oleh startup tersebut melalui kupon digital yang diperoleh.

3) Securities token Securities token merupakan kategori token dimana token yang dijual memiliki sifat atau karakteristik layaknya sekuritas atau efek. Menurut Farlex Financial Dictionary, apa yang dimaksud sekuritas ialah :20 “A document; historically, a physical certificate but increasingly electronic, showing that one owns a portion of a publicly-traded company or is owed a portion of a debt issue. Securities are tradable. At their most basic, securities refer to stocks and bonds, but the term sometimes also refers to derivatives such as futures and options.�21 Terdapat berbagai macam skema penjualan yang dapat dikategorikan sebagai securities token, dimana sebagian besar berupa penjualan token yang merepresetasikan kepemilikan saham.

Namun, terdapat pula token yang haya memberikan hak suaraa tanpa memberikaan ha katas saham maupun divide (contohnya pada ICO Decentralized Autonomous Organization ataubiasa disingkat DAO) Ketentuan perdagangan sekuritas nampaknya menjadi suatu hal yang tepat untuk diterapkan mengingt karakterisik securities token yang daapat dikategorikan kedalam

19

http://strategiccoin.com/3-types-ico-tokens/ diakses pada Rabu , 3 Januari 2017 pukul 10.00 WIB. security. (n.d.) Farlex Financial Dictionary. (2009). Dilihat pada 15 Januari 2018 dari https://financial dictionary.thefreedictionary.com/security 21 Sebuah dokumen; yang secara historis, berupa sertifikat fisik namun semakin berkembang ke arah elektronik, yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki sebagian dari perusahaan publik atau memiliki sebagian dari surat utang. Sekuritas dapat diperdagangkan. Pada dasarnya, sekuritas mengacu pada saham dan obligasi, namun istilahnya kadang juga mengacu pada derivatif seperti futures dan opsi.

20

sekuritas. Namun, masalah definisi secara normatif dari sekuritas tersebut juga perlu diperhatikan. Hal ini mengingat kemungkinan suatu negara memberi definisi yang berbeda tentang sekuritas atau efek. Amerika serikat dengan Securities Act-nya memberikan definisi sekuritas sebagai :22 “any note, stock, treasury stock, security future, security-based swap, bond, debenture, evidence of indebtedness, certificate of interest or participation in any profit-sharing agreement, collateral-trust certificate, …………, investment contract, ………, or any put, call, straddle, option, or privilege entered into on a national securities exchange relating to foreign currency, or, in general, any interest or instrument commonly known as a ‘‘security’’, or any certificate of interest or participation in, temporary or interim certificate for, receipt for, guarantee of, or warrant or right to subscribe to or purchase, any of the foregoing.”

Berdasarkan definisi tersebut, maka sebetulnya securities token dapat dikategorikan sebagai sebuah sekuritas dalam bentuknya yakni investment contract. Securities and Exchange Commision di amerika sendiri telah menerapkan pandangan ini dalam kasus DAO23.

Sebagai perbandingan, mengenai sekurita atau efek didefinikan dalam Pasal 1 angka 5 Undang – Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagai berikut:24 “Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.”

Definisi ini tentu lebih sempit dibandingkan dengan definisi mengenai sekuritas/efek yang diberikan di Amerika. Bila secara fiktif kasus DAO diterapkan hukum Indonesia, maka boleh jadi penjualan token DAO tidak dapat dikategorikan sebagai penjualan sekuritaas. Hal ini dikarenakan di Indonesia, kontrak ivestasi perseorangan tidak termasuk dalam definisi

22

Section 2(a)(1) Securities Act SEC “Report of Investigation Pursuant to Section 21(a) of the Securities Exchange Act of 1934: The DAO”, Release N° 81207, Juli 25, 2017, hal. 11.

24 Pasal 1 angka 5 Undang – Undang No.8 Tahun 1995 23

sekuritas atau efek. Lebih lagi, token DAO tidak dapat dikategorikan sebagai saham karena tidak memberikan ha katas saham maupun dividen.

4) Asset Token Dalam Asset Token, setiap token yang dijual dalam ICO merepresentasikan kepemilikan sebuah barang (asset) maupun nilai dari suatu barang. Contoh jenis token semacam ini terdapat pada OneGram. OneGram merupakan salah satu startup baru yang menggunakan teknologi blockchain. Kegiatan usaha Goldmint ialah bergerak di bidang cryptocurrency, seperti halnya Etherium dan Bitoin. Namun, token OneGram memiliki suatu perbedaan mendasar yakni setiap keping token OneGram merepresentasikan kepemilikan emas.25 Contoh lainnya adalah ZRcoin, dimana setiap keping token ZRcoin yang dijual merepresentasikan 1kg Zirconium dioksida sintetik.2627 Konsep dalam pelaksanaan skema ICO startup yang berbasis asset token nyatanya sangat beragam, yang ujungnya mengakibatkan berbeda pula implikasi hukumya. Untuk menjelaskan, maka ada baiknya menilik kepada skema ICO dua startup yang disinggung sebelumnya, yakni OneGram dan ZRcoin.

Pada OneGram, Investor yang mengikuti ICO membeli emas pada perusahaan penjual emas rekanan OneGram, yaitu Gold Guard. Kemudian, emas yang dibeli tersebut dapat ditukar dengan OneGram Coin ketika masa ICO telah selesai. Dalam kasus skema serta konsep ICO OneGram coin, maka OneGram Coin berfungsi merepresentasikan kepemilikan sejumlah emas.

ICO pada ZRcoin menggunakan skema yang cukup berbeda dengan OneGram. ICO dilaksanakan dengan menjual ZRcoin dengan harga diskon sebesar 50%. Ketika masa ICO telah selesai, maka dana tersebut digunakan pada tahap “manufaktur� untuk membeli infrastrutur yang akan digunakan oleh penyedia layanan ZRcoin untuk memproduksi zirkonium dioksida. Kemudian berlanjut kepada tahap buyback, ZRcoin dapat ditukarkan dengan zirkonium dioksida atau daapat dijual kembali kepada pihak pengelola ZRcoin utuk mendapatkaan sejumlah fiat currency.

25

Whitepaper OneGram Whitepaper ZRcoin 27 Zirconium dioksida adalah sejenis material keramik yang memiliki ketahanan panas dan korosi yang tinggi.

Zirkonium dioksida banyak digunakan dalam peralatan medis, baju tahan air, serat optic dan pembangkit tenaga nuklir.

26

Sifat dari ZRcoin oleh pihak pengelolanya, yakni Zrcoin Ltd, dinyatakan sebagai sebuah opsi,28 dimana pemegang ZRcoin memiliki opsi untuk menukarkan ZRcoin dengan zirkonium dioksida. Nilai satu ZRcoin selalu sama dengan satu zirkonium dioksida. Ketika harga zirconium dioksida terhadap fiat currency mengalami kenaikan, maka pemegang ZRcoin dapat langsung menukarkan ZRcoin miliknya dengan zirconium dioksida untuk mendapat sejumlah keuntungan dalam bentuk fiat currency. Secara singkat, ZRcoin hanya merepresentasikan hak untuk membeli zirkonium dioksida pada suatu harga yang ditentukan, bukan merepresentasikan kepemilikan nyata terhadap zirconium oksida. Dengan sifatnya sebagai instrumen keuangan derivatif29 yakni opsi, implikasi hukum yang dihadapi oleh ZRcoin atau token lain yang bersifat opsi ialah bahwa ketentuan hukum mengenai instrumen keuangan atau sekuritas juga berlaku terhadapnya.

Kekuatan Hukum dalam Perjanjian ICO Bicara perjanjian dalam ICO, perlu dibedaakan antara smart contract dengan kontrak dalam artian hukum.hukum (legal contract). Smart contract dengan legal contract dapat hadir bersamaan secara indpenden.30 Untuk smart contract dapat menjadi legal contract, maka perlu memenuhi persyaratan hukum sebuah kontrak, khususnya persetujuan para pihak yang terikat kontrak tersebut dengan semua konsekuensi hukum31. Persyaratan hukum sebuah kontrak pada akhirnya akan berbeda antara negara satu dengan yang lain, semisal kontrak kerja konstruksi yang melibatkan pihak asing di Indonesia harus memuat ketentuan alih teknologi32. Menentukan sah tidaknya perjanjian pembelian token dalam ICO tentu harus melihat kembali kepada persyaratan kontrak masing-masing negara dengan memperhatikan karakteristik token yang akan dijual Apabila suatu smart contract tidak memenuhi persyaratan-persyaratan hukum tersebut, maka smart contract tidak dapat dikatakan sebagai sebuah legal contract yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Pada akhirnya, smart contract hanyalah bernilai sebagai instrumen alternatif untuk memaksa pelaksanaan kontrak.

28

Opsi adalah suatu hak yang didasarkan pada suatu perjanjian untuk membeli atau menjual suatu komoditi, surat berharga keuangan, atau suatu mata uang asing pada suatu tingkat harga yang telah disetujui (ditetapkan di muka) pada janka waktu tertentu di masa mendatang.

29 Dalam dunia keuangan (finance), derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi "acuan pokok" atau juga disebut " produk turunan" (underlying product) 30 Hulicki, Maciej . 2017. The Legal Framework And Challenges on Smart Contract Application . Makalah dipresentasikan dalam International Conference on Artificial Intelligence and Law, Juni 2017, London.

31 M.Kolvart (et al.). 2016. Smart Contracts. Dalam T. Kerikmäe, A. Rull (eds.), The Future of Law and eTechnologies (hlm134).New York: Springer 32 lihat Pasal 48 huruf a Undang – Undang No.2 Tahun 2017

Akhirnya, tidak semua smart contract dapat menjadi kontrak hukum yang menjadi landasan kontraktual bagi pelaksanaan ICO atau pembelian token pada khususnya..

Permasalahan lain ialah mengenai pelaksanaan atau enforceability dalam kontrak.

Telah diketahui bahwa smart contract merupakan suatu skema yang memungkinkan pelaksanaan kontrak dilakukan secara otomatis melalui suatu alogaritma pemrograman. Tentu teknologi smart contract tersebut sangat memudahkan dalam perkara wanprestasi (breach of contract) . Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa alogaritma smart contract juga memiliki keterbaasan melakukan pelaksanaan kontrak. Tidak menutup kemunkinan bahwa harus dilakukan upaya hukum untuk memastikan pelaksanaan kontrak ketika terdaapat kecaacatan dalam alogaritma smart contract.

Dalam melakukan upaya hukum, patut diketahui bahwa dalam ICO yang juga merupakan transaksi elektronik, dimungkinkan terjadinya hubungan perjanjian antara para pihak yang berbeda negara. Begitupula transaksi yang terjadi melalui ICO.. Alhasil kebutuhan akan suatu kontrak yang komprehensif saat diperlukan khususnya dalam menentukan hukum apa yang akan berlaku di dalam kontrak tersebut (choice of law).

Perbedaan hukum antara para pihak yang bertransaksi melalui media elektronik perlu ditentukan secara jelas di awal terjadinya transaksi tersebut. Choice of law sendiri merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak bebas menentukan isi kontrak, termasuk pilihan hukumnya. Mengambil contoh di Indonesia, Asas kebebasan berkontrak di Indonesia diatur di dalam Pasal 1338 ayat (1) Burgelijk Wetboek (BW): Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Di Indonesia pengaturan choice of law melalui media elektronik juga telah diatur di dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)33 yang menyatkan para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya, Melihat di dalam pengaturan tersebut maka secara tegas UU ITE mengembalikan pilihan hukum terhadap para pihak. Kendati demikian, kebebasan dalam menentukan pilihan hukum juga memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, semisal kontrak konstruksi di Indonesia yang harus dibuat dalam bentuk tertulis.

33

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1467/choice-of-law diakses pada 8 Januari 2018 pukul 13.25 WIB

Masalah mengenai yuridiksi dan pilihan hukum dapat muncul ketika dalam suatu kontrak elektronik internasional tidak mengatur atau mencantumkan mengenai pilihan hukum dan pilihan forumnyaa. Apabila di dalam kontrak tidak ditentukan pilihan hukum dan pilihan forum oleh para pihak, dapat digunakan beberapa teori di bawah ini:34 • Lex loci contractus Hukum yang berlaku adalah hukum tempat dimana kontrak ditutup atau ditandatangani. • Lex loci solutionis Hukum yang berlaku adalah hukum tempat dimana kontrak dilaksanakan. • The proper law of the contract Hukum yang berlaku ditentukan dengan menganalisis ketentuan-ketentuan dan faktafakta sekitar kontrak bersangkutan, untuk menetapkan hukum yang sebenarnya telah dipikirkan oleh para pihak (the law of the parties had in mind). • The most characteristic connection Hukum yang berlaku adalah hukum dari salah satu pihak yang melakukan prestasi yang karakteristik (center of gravity) dalam suatu transaksi.

Melihat karateristik dari perjanjian ICO yang dibuat dan pelaksanaanya melalui internet, maka sudah jelas bahwa lex loci solutionis dan lex loci contractus tidaak dapat dipergunakan.

34

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c230b8066735/pilihan-hukum diakses pada 8 Januari 2018 pukul 13.32 WIB

PENUTUP Kesimpulan 1. Mekanisme ICO dimulai dengan adanya whitepaper, yang memaparkan mengenai proyek startup serta hak-hak dan keuntungan yang akan diperoleh investor. Dalam whitepaper juga dicntumkan berapa banyak token yang hars terjual agar proyek tersebut dapat berjalan. Kemudian, penerbit token mengeluarkan smart contract ke dalam blockchain.

Kemudian, investor memerintahkan akun atau virtual wallet miliknya untuk mengirimkan sejumlah virtual currency ke smart contract tersebut. Konsep hukum dalam ICO harus dilihat melalui macam-macam token yang dikeluarkan, diantaranya: currencu token, utility token, asset token, dan security token.

2. Smart contract di dalam ICO hanyalah berfungsi sebagai instrumen alternatif untuk memaksa pelaksanaan kontrak. Oleh karena itu smart contract bukanlah sebuah terms and conditions seperti hanya yang tercantum di dalam suatu perjanjian yang menggunakan media elektronik sebagai perantaranya (paperless). Akan tetapi status smart contract menjadi legal contract apabila memenuhi persyaratan hukum sebuah kontrak, khususnya persetujuan para pihak yang terikat kontrak tersebut dengan semua konsekuensi hukum.

DAFTAR PUSTAKA Jurnal M.Barsan , Iris, Legal Challenges of Initial Coin Offerings (ICO) , Revue Trimestrielle de Droit Financier, Vol 1 No 3 , 2017 Irfan,Maulana, Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbarukan, Share Social Work Jurnal, Vol 6 No 1 , 2016 W.Sorokosz, Legal And Economic Analysis of The Cryptocurrencies Impact on The Financial System Stability, Journal of Teaching And Education, Vol 4 No 2 , 2015

Internet https://themerkle.com/cryptocurrency-market-cap-increased-by-over-1600-in-2017/, diakses pada Kamis,28 Desember 2017 pukul 12.37 WIB. https://medium.com/michiganfintech/icos-the-end-of-venture-capital-1369fd963e41, diakses pada Kamis,28 Desember 2017 pukul 13.44 WIB. https://qz.com/1153649/the-sec-chief-has-a-new-warning-for-ico-investors-buyer-beware/, diakses pada Rabu, 27 Desember 2017 pukul 12.14 WIB. https://www.theverge.com/2017/9/29/16384718/south-korea-ban-initial-coin-offeringsbitcoin-cryptocurrency-icos, diakses pada Rabu, 27 Desember 2017 pukul 15.44 WIB. https://www.google.co.id/search?ei=0uhMWrbTFMvLvgSUkqCoDQ&q=china+ban+ico&oq =china+ban+ico&gs_l=psy-ab.3...6491.9934.0.10664.11.10.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psyab..11.0.0....0.5FI6O2hlf7g, diakses pada Rabu, 27 Desember 2017 pukul 16.28 WIB. https://www.cnbc.com/2017/08/28/sec-warns-on-ico-scams-pump-and-dump-schemes.html, diakses pada Rabu, 27 Desember 2017 pukul 17.31 WIB. http://sixpl.com/ico-white-paper/ diakses pada Kamis, 28 Desember 2017 https://www.investopedia.com/terms/f/fiatmoney.asp diakses pada Minggu, 31 Desember 2017 pukul 13.00 WIB. https://www.investopedia.com/terms/p/private-currency.asp diakses pada Mi nggu, 31 Desember 2017 pukul 13.00 WIB. http://strategiccoin.com/ico-101-utility-tokens-vs-security-tokens/ diakses pada Senin,1 Januari 2018 pukul 19.00 WIB. http://strategiccoin.com/3-types-ico-tokens/ diakses pada Rabu , 3 Januari 2017 pukul 10.00 WIB.

security. (n.d.) Farlex Financial Dictionary. (2009). Dilihat pada 15 Januari 2018 dari https://financial dictionary.thefreedictionary.com/security http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1467/choice-of-law diakses pada 8 Januari 2018 pukul 13.25 WIB http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c230b8066735/pilihan-hukum diakses pada 8 Januari 2018 pukul 13.32 WIB