ESSAY PRAMUSYAWARAH & LEADERSHIP TRAINING ALSA INDONESIA 2019 PENGEMBANGAN & PELAKSANAAN KONSEP PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DALAM REFORMASI HUKUM INDONESIA “PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN REFORMA AGRARIA INDONESIA DI ERA REFORMASI� ALSA Local Chapter Universitas Diponegoro BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH Reformasi Hukum merupakan salah satu solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam negara ataupun masyarakat yang ternyata untuk melakukan itu tidaklah mudah dilakukan secara praktis. Proses penataan sistem hukum di Indonesia, selain memerlukan kekuatan politik pemerintah yang solid juga memerlukan informasi yang memadai menyangkut persoalan hukum di Indonesia itu sendiri. Pelaksanaan reformasi hukum tidak bisa sepenuhnya menggunakan kewenangan dan kekuatan politik pemerintah semata, akan tetapi perlu juga melibatkan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan reformasi hukum di Indonesia. Reformasi hukum pasca reformasi yang secara total terjadi pada bulan Mei 1998 belum mencapai perkembangan yang signifikan. Reformasi hukum sebagai agenda utama masih terbatas pada substansi hukum ketika UUD NRI 1945 diamandemen dan kemudian membentuk lembaga penegak hukum untuk mendukung penegakan hukum, yaitu Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Namun, penegakan hukum yang adil dan tanpa diskriminatif sebagai citacita reformasi di bidang hukum sampai saat ini belum berlangsung sebagaimana semestinya. Penegakan hukum cenderung diskriminatif, di samping itu, mafia peradilan masih terjadi di dalam praktik penegakan hukum.
Page | 1