Negara dan Inklusi Keuangan – Analisis terhadap Respons OJK atas Meledaknya Industri FinTech berbasis Peer to Peer lending di Indonesia Latar Belakang Di Indonesia, sebagian besar masyarakat masih belum mendapatkan akses pada layanan keuangan seperti pinjaman kredit, tabungan dan lain sebagainya. Berdasarkan survei yang diadakan oleh Bank Dunia pada tahun 20111, tercatat bahwa hanya sebanyak 19,6% dari orang dewasa di Indonesia yang memiliki rekening bank dalam lembaga keuangan yang formal. Pada tanggal 19 November 2013, Pemerintah sendiri telah meresponnya dengan menerbitkan berbagai program perencanaan untuk meningkatkan edukasi finansial pada masyarakat.2 Meskipun program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia telah berjalan, Indonesia masih memiliki berbagai tantangan yang perlu untuk dijawab. Salah satu tantangan yang dianggap paling serius adalah bagaimana menjangkau kelompok masyarakat yang terpinggir dan rentan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Dalam hal ini, ekspansi sektor keuangan yang inklusif selalu dirintangi oleh permasalahan infrastruktur dan operasional dari lembaga keuangan seperti cakupannya yang terbatas dan sulitnya mendapatkan informasi terhadap keuangan konsumen.3 Oleh karena itu, kebijakan inklusi keuangan di Indonesia masih perlu untuk mempertimbangkan kelompok masyarakat pada kondisi geografis yang kurang terjangkau. Keterbatasan dari kondisi geografis Indonesia paling dirasakan oleh usaha mikro kecil dan menengah (selanjutnya disingkat menjadi UMKM).4 Meski tidak sering disadari, keberadaan UMKM di Indonesia terbukti memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian
1
The World Bank. (2011). "World Development Report 2011: Conflict, Security and Development". Adhitya Wardhono, Ciplis G. Qori’ah dan Yulia Indrawati, “The Determinants of Financial Inclusion: Evidence from Indonesian Districts�, International Journal of Economic Perspectives 10 (2016), hlm. 472. 3 Ibid. 4 Industri UMKM didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagai: Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. 2