Tinjauan terhadap Larangan Penggunaan Virtual Currency: Bitcoin dalam Sistem Pembayaran di Indonesia Oleh: Aufa Auladi1 dan Ezha Nafis Aufa Laili2 Abstract There was a major invention of financial technology in recent years. This invention is a peerto-peer network that enables the transfer of money without involvement from a third party, which is generally regarded as virtual currency. Virtual currency as unit of network are considered to serve as a new form of payment system. Virtual currency offers many benefits as the alternative of payment system including greater speed and efficiency in transferparticularly across borders, however it faces difficulties to fulfill the functions of an instrument of payment and also poses risks. For that matter, the legal and regulatory system in Indonesia begun to address the use of virtual currency in the payment system. Keywords: Virtual currency, payment system, instrument of payment. Abstrak Dewasa ini, muncul sebuah penemuan baru di bidang teknologi keuangan. Penemuan tersebut berupa sebuah jaringan peer-to-peer yang memungkinkan dilakukannya pengiriman uang tanpa adanya keterlibatan dari pihak ketiga, hal ini dinamakan dengan uang virtual. Uang virtual sebagai satuan dari jaringan menjadi sebuah bentuk baru dalam sistem pembayaran. Uang virtual menawarkan berbagai kelebihan sebagai alternatif pembayaran termasuk kecepatan yang lebih besar dan efisiensi pengiriman terutama untuk transaksi lintas negara. Namun, terdapat kesulitan bagi uang virtual untuk dapat memenuhi fungsi dari alat pembayaran serta menimbulkan risiko. Oleh karenanya, hal tersebut mulai diatur oleh sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kata kunci: Uang virtual, sistem pembayaran, alat pembayaran.
1
Penulis adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Email: aufaauladi@live.com.
2
Penulis adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Email: ezha.nafis@gmail.com.