OPTIMALISASI FUNGSI DPD MELALUI PENERAPAN SISTEM STRONG BICAMERALISM Oleh Adhyatma Wikrama ALSA LC UNPAD I.
Problematika Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga Negara baru dalam struktur
ketatanegaraan Indonesia yang merupakan hasil dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45). Dibentuknya DPD dimaksudkan untuk menjadi lembaga Negara yang dapat merepresentasikan masing- masing daerah di Indonesia sebagai dampak dari dihapusnya utusan golongan dan utusan daerah dari Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu keberadaan DPD juga dianggap sebagai perwujudan dari sistem perwakilan dengan struktur dua kamar atau bicameralism di dalam sistem pemerintahan presidensil Indonesia1. DPD diamanatkan kewenangan yang dimuat dalam Pasal 22 UUD 1945, sebagai berikut: 2
1.
Dewan
Perwakilan Rakyat
Perwakilan rancangan
Daerah
dapat
mengajukan
undang-undang yang
berkaitan
kepada dengan
Dewan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber Daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 2 2
2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah余 hubungan pusat dan daerah余 pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah余 pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah余 serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan,
1 Siahaan, Pataniari, 2012. Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 320-321.