AHU Magz Edisi 13 Tahun 2020

13

UU MLA INDONESIA-SWISS

PERKUAT PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA SERIBU KIPRAH MENTERI TERBAIK DI DUNIA, DONGKRAK PEREKONOMIAN INDONESIA

MENIKMATI KEINDAHAN BUNGA ‘KEHIDUPAN’ SAKURA, DI NEGERI MATAHARI TERBIT

2020

CONTENT

● AHU DALAM AGENDA | 7

MLA dan Ekstradisi Membantu Menanggulangi Kejahatan Transnasional

● LINTAS KEMENKUMHAM | 16

SALAM PASTI | 5

Revolusi Digital untuk Meningkatkan Kinerja Kemenkumham, Melayani Publik

Menkumham: UU Cipta Kerja Dirancang untuk Meningkatkan Peringkat Kemudahan Berusaha

● HEADLINE | 22

Sah, Presiden Tanda Tangani UU MLA Indonesia – Swiss, Perkuat Pemberantasan Korupsi

● LINTAS KANWIL | 40

Dirjen AHU Apresiasi Aplikasi Silandu, Inovasi Layanan Online

● AKTUAL | 44

Pendapat Hukum Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019

● KINERJA | 48 ● MONEY LAUNDERING | 54 ● KIAT | 58

TRAVELING | 50

Menikmati Keindahan Bunga ‘Kehidupan’ Sakura, di Negeri Matahari Terbit

SUSUNAN REDAKSI PENANGGUNG JAWAB: CAHYO RAHADIAN MUZHAR, SH, LLM., MOHAMAD ALIAMSYAH, S.SOS, SH, MH., PEMIMPIN REDAKSI: MARSINTA, S.T. SIMANJUNTAK, SE, MM., REDAKTUR PELAKSANA: ABRIANA KUSUMA DEWI, SH, MH., SEKRETARIS REDAKSI: ISMAIRIANI UTAMI, S.IKOM., REDAKSI: DWINANTO PRAKOSO KURNIAWAN, SUNTORO, M. IRFAN, NURAZIZAH ZIKRI, ROHMANIA, AGUNG, ROZAK, NOVAN DWI PRABOWO, D. LESTARI, NADHIA M. RAHMI, FITRI M, KIKI AZKIA.

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

3

Sekapur Sirih

P

embaca AHU Magz yang terhormat, tidak terasa kita sudah berada di akhir 2020.

Selama hampir setahun ini, banyak capaian kinerja yang telah diraih oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), di mana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), sebagai salah unsur pelaksana di Kemenkumham.

Capaian kinerja itu dibuktikan dengan beberapa penghargaan telah diraih, misalnya; Indeks Pelayanan Publik semakin membaik, indeks integritas juga semakin bagus. Selain itu juga meningkatya nilai SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) dan nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) yang stabil, serta implementasi refomasi birokrasi dan E-gov yang terus meningkat.

AHU Magz Edisi 13 yang terbit di akhir tahun ini menurunkan Laporan Utama tentang Peran Strategis UU MLA Indonesia- Swiss Dalam Menguatkan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Undang-Undang MLA Indonesia-Swiss ini disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss.

Pengesahan UU Nomor 5 Tahun 2020

4

ini sekaligus salah satu komitmen Presiden Joko Widodo dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Pembaca AHU Magz yang terhormat, kami berharap majalah internal Ditjen AHU ini dapat menambah wawasan ASN di lingkungan Ditjen AHU, terkait kebijakan-kebijakan Menkumham, para pimpinan tinggi madya dan pratama, yang ingin diimplementasikan kepada para ASN. Media ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada jajaran ASN, terkait agenda-agenda yang telah dilaksanakan oleh Ditjen AHU. Peribahasa, tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada manusia yang sempurna. Demikian juga kami, selaku Tim Redaksi AHU Magz, meminta maaf jika selama menyajikan tulisan, artikel, opini, dan foto di AHU Magz ada kekurangan, Kami mohon agar pembaca sudi memberikan kritik dan saran demi perbaikan majalah internal ini. Semoga sajian ini bermanfaat bagi pembaca AHU Magz.Terima kasih dan selamat membaca !

Pemimpin Redaksi

Marsinta, S.T. Simanjuntak, SE, MM Kepala Bagian Humas dan Tata Usaha

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

Revolusi Digital untuk Meningkatkan Kinerja Kemenkumham, Melayani Publik

M

enteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menyampaikan pentingnya revolusi digital dalam meningkatkan kinerja ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam melayani publik. Bagi Kemenkumham, perkembangan layanan publik berbasis digital adalah hal yang tidak dapat ditolak dan justru harus direspon dengan inovasi di bidang pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pentingnya revolusi digital ini bagi Kemenkumham, sehingga Peringatan Hari Dharma Karyadhika (HDKD) pada 2020 ini mengangkat tema “Layanan Publik Digital Kemenkumham, Menuju Indonesia Maju”. Sejak 2015, jajaran Kemenkumham telah melakukan inovasi digital di bidang pelayanan secara konsisten hingga saat ini.

Hal itu disampaikan Menkumham, Yasonna H Laoly dalam peringatan HDKD 2020 di Graha Pengayoman, Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jalan HR

Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pada 27 Oktober 2020. Peringatan HDKD tersebut digelar secara virtual, yang diikuti seluruh pegawai Kemenkumham se-Indonesia.

“Inovasi bidang digital, berangkat dari revolusi industri yang terjadi berabad tahun silam. Penemuan listrik, telepon, hingga komputerisasi membawa dunia sampai kepada Revolusi Industri 4.0 hari ini yang dibangun dari lima pilar teknologi, yakni internet of things, big data, artificial intelligence, cloud computing, dan additive manufacturing. Perubahan tersebut mempengaruhi cara kerja, pola hidup serta interaksi sosial masyarakat,” kata Yasonna.

“Dengan internet of things, kita cepat beradaptasi hadapi pandemi Covid-19. Kita bisa bekerja dari rumah, mempercepat urusan pekerjaan dengan teknologi digital. Maka tema HDKD 2020 mengingatkan kita bahwa pemanfaatan teknologi tidak bisa ditolak lagi. Suka atau tidak suka harus kita hadapi,” tambahnya.

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

5

Bahkan, lanjut Yasonna, sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) menerapkan jam kerja fleksibel (flexible working hour) yang justru berdampak terhadap peningkatan produktivitas kinerja serta dapat menghemat anggaran bagi organisasi. Tidak menutup kemungkinan, perubahan cara atau pola kerja akibat pandemi ini berlanjut.

Oleh karenanya, Yasonna mendorong jajarannya untuk menginventarisasi jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dari rumah dengan pemanfaatan tekonologi. Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana di Kemenkumham mengarah pada digitalisasi demi pelayanan publik yang lebih baik.

“Setelah Covid-19, cara kerja baru sudah dimulai tidak seperti dulu. Sebagai insan pelayanan publik, harus mulai melakukan peta atau road map kerja pasca Covid-19 dengan revolusi digital. Bekerja dapat dari rumah, kecuali pekerjaan yang perlu interaksi,” kata Yasonna.

Dalam kesempatan itu, Yasonna juga meluncurkan Aplikasi E-Visa dan Aplikasi SIP-Kumham (Sistem Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia). “Aplikasi ini adalah bagian dari inovasi di bidang keimigrasian dan bidang HAM,” kata Yasonna.

Penerapan layanan visa elektronik ini diharapkan dapat membawa pesan positif pada dunia luar, bahwa Indonesia telah melakukan reformasi birokrasi dan siap menjadi tujuan investasi. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi melalui akselerasi investasi atau penanaman modal asing yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan juga akselerasi dalam bidang kunjungan wisatawan asing ketika saatnya nanti pandemi sudah berakhir.

Selain itu, aplikasi SIP-Kumham merupakan database permasalahan hukum dan Hak Asasi Manusia pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi artificial intelligence yang memadukan teknologi crawling dan machine learning dari 80 media online dan media sosial twitter dari Satker di Kemenkuham sehingga menghasilkan data yang komprehensif dan realtime.

Aplikasi SIP-Kumham akan dibagi pakai dengan stakeholders di bidang hukum dan HAM seperti Komnasham,

6

Komnas Perempuan, Biro Hukum Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah, Perguruan Tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya.

“Semoga aplikasi ini akan memberikan kemudahan dalam memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” kata Yasonna.

Selain itu, Menkumham mengatakan, perayaan HDKD 2020 harus dijadikan momentum perubahan jajaran Kemenkumham dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

“HDKD adalah momentum yang tepat untuk evaluasi dan introspeksi diri kita seluruh jajaran Kemenkumham. Sensitivitas kita sebagai aparatur pemerintah harus tajam. Kita harus mampu menjadi panutan masyarakat dan mampu menyelesaikan persoalan tanpa menimbulkan persoalan-persoalan baru,” kata Yasonna.

Inovasi-inovasi baru pelayanan publik di bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Pemasyarakatan, Administrasi Hukum Umum, dan Pelayanan Bantuan Hukum juga diminta untuk terus dikembangkan sepanjang tahun 2020 untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

“Pada saat kita diambil sumpah menjadi aparatur negara, di situlah kita berjanji kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Seperti burung merpati yang tidak pernah ingkar janji,” ujarnya.

Merpati menjadi logo peringatan Hari Dharma Karyadhika 2020 karena bermakna sebagai burung yang memiliki loyalitas dan juga pembawa pesan. Supaya insan Kemenkumham memiliki loyalitas terhadap bangsa dan negara. Juga mampu menjadi pembawa pesan positif dan penuh kedamaian terhadap lingkungan sekitar.

“Merpati juga memiliki kemampuan navigasi yang tinggi, bermakna bahwa kita dalam mengemban tugas dan tanggung jawab dengan tepat sasaran dan tepat tujuan secara efektif dan efisien. Dan untuk mencapai hal tersebut, yang tidak boleh kita lupakan adalah teamwork,” ucap Yasonna.

“Kita harus mampu membangun kerja sama yang erat dan sinergi untuk mencapai tujuan dengan lebih cepat dan tepat.

Berdua lebih baik daripada sendiri. Bekerja sama pasti lebih baik daripada bekerja sendiri-sendiri,” ungkapnya.

Dalam rangkaian acara peringatan HDKD 2020 itu,Yasonna mengucap syukur dan menyampaikan terima kasihnya pada jajaran Kemenkumham, khususnya para pegawai berprestasi yang berkontribusi besar bagi kemajuan organisasi. •

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

A H U DA L A M AG E N DA

P

erjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA) dan ekstradisi merupakan bentuk kerja sama hukum internasional, antar satu negara dengan negara lain untuk menanggulangi kejahatan lintas negara (transnasional). Kejahatan transnasional, merupakan kejahatan terorganisir dan lintas negara, melibatkan kelompok atau jaringan yang bekerja di lebih dari satu negara untuk merencanakan dan melakukan bisnis illegal.

“Saat ini kejahatan lintas negara mengintai setiap negara di dunia, sehingga setiap negara harus meningkatkan kewaspadaannya. MLA dan Ekstradisi menjadi hal penting bagi penanggulangan kejahatan lintas negara,” kata Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Tudiono, salah satu nara sumber webinar series bertema “Kerjasama Hukum Internasional melalui MLA, Ekstradisi, dan Pengembangan Hukum Internasional,” di Ditjen AHU, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, yang berlangsung selama dua hari, 3-4 November 2020.

Tudiono menyampaikan rasa senangnya atas kehadiran para nara sumber webinar ahli di bidangnya, PPA Kejaksaan Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Set-NCB Interpol Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Bareskrim Polri, Ditjen Pajak, Kementeri-

MLA dan Ekstradisi Membantu Menanggulangi Kejahatan Transnasional

an Kelautan dan Perikanan, Mabes TNI, ICRC, serta sejumlah praktisi dan akademisi. Melalui webinar ini OPHI bisa berbagi ilmu dari para nara sumber.

Pada sesi awal webinar, dibahas MLA Indonesia–Swiss, dijelaskan nara sumber bahwa saat ini walaupun pemerintah Indonesia telah meratifikasi melalui UndangUndang Nomor 5 Tahun 2020 pada 6 Agustus 2020, namun perjanjian MLA tersebut belum dapat diberlakukan.

“Meski demikian, pemerintah tetap melakukan upaya agar pemerintah Swiss segera menyelesaikan proses ratifikasi di negaranya,” jelas narasumber dari Kementerian Luar Negeri.

Indonesia banyak bekerja sama dalam penyelesaian kasus pidana internasional melalui perjanjian MLA dan ekstradisi sebagai proses di mana seorang tersangka yang ditahan di negara lain kemudian diserahkan kepada negara asal tersangka untuk di sidang sesuai perjanjian yang bersangkutan.

Diskusi berlangsung secara interaktif, sekitar 370-an mahasiswa dan dosen yang berasal dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Parahyangan, Universitas Hasanuddin, Universitas Brawijaya, Universitas Syah Kuala, UNS, Poltekim dan sejumlah universitas lainnya mengikuti webinar dengan antusias. •

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

7

A H U DA L A M AG E N DA

Dirjen AHU; Ketentuan Perkawinan Campuran Diatur Dalam UU No 12 Tahun 2006

D

irjen AHU, Cahyo R Muzhar menyampaikan status kewarganegaraan bagi anak pelaku perkawinan campuran sesungguhnya sudah diatur pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Ketentuan tersebut memberikan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak dari pelaku kawin campur, sepanjang anak tersebut telah didaftarkan oleh orang tua/walinya kepada menteri. “Apabila dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan asing, maka anak tersebut berakibat berkewarganegaraan ganda. Bagi anak berkewarganegaraan ganda pada waktu berusia 18 tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, dan kesempatan untuk memilih kewarganegaraan tersebut diberikan sampai anak tersebut berusia 21 tahun,�kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Cahyo R Muzhar dalam sambutan pembukaan Seminar Nasional Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Anak Hasil Kawin

8

Campur, yang dibacakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Indro Purwoko, SH, MH, di Hotel Tentrem, Yogyakarta, Kamis, 5 November 2020.

Cahyo, menambahkan pelaku kawin campur sesungguhnya merupakan obyek dan sekaligus sebagai subyek undangundang kewarganegaraan, demikian halnya dengan anak-anak dari pelaku kawin campur. Dikatakan sebagai obyek dan merupakan subyek undang-undang kewarganegaraan, karena sebagai akibat perkawinan campuran seorang pelaku kawin campur dapat memperoleh dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia, sebagaimana ditentukan pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Demikian halnya dengan anak pelaku kawin campur dapat berakibat berkewarganegaraan ganda. Problematika kewarganegaraan bagi anak dari pelaku kawin campur, terutama bagi anak yang lahir sebelum berlakunya undang-undang kewarganegaraan, mengingat batas waktu pendaftaran sudah

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

berakhir pada 1 Agustus 2010, sehingga bagi anak yang tidak didaftarkan kepada menteri, akan berlaku ketentuan asing .

Pada kenyataannya, terdapat beberapa persoalan pada anak berkewarganegaraan ganda (hasil kawin campur) yang diatur dalam Pasal 41 yaitu: Anak-anak yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI yang tidak didaftarkan sesuai ketentuan Pasal 41 undang-undang tersebut.

Anak-anak yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan telah didaftarkan sesuai ketentuan Pasal 41 tersebut, namun tidak memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia hingga batas waktu yang ditentukan berakhir.

Dua subjek tersebut terancam akan menjadi asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Berdasarkan persoalan tersebut, bahwa negara mempunyai kewajiban dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak hasil kawin campur sebagaimana diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI bahwa Indonesia menganut asas perlindungan maksimum dan asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Cahyo menambahkan, perlindungan dan kepastian hukum tersebut dilakukan melalui upaya pembentukan regulasi, penyusunan kebijakan, serta diskusi teknis yang dapat mempermudah dan mengakomodir persoalan tersebut.

Seminar ini diselenggaran oleh Direktorat Tata Negara, Ditjen AHU Kemenkumham dengan menghadirkan sejumlah nara sumber di antaranya Direktur Tata Negara Ditjen AHU, Dr Baroto, Founder Farida Law Office sekaligus Akademisi dan Praktisi Hukum, Dr Ike Farida, DH, LLM, Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham DIY, Yayan Indriana, SH, Msi, dan Dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Andy Omara, SH, Mpub and IntLaw, Ph.D •

A H U DA L A M AG E N DA

PPNS DI ERA DIGITAL HARUS SENANTIASA TINGKATKAN KOMPETENSI

D

i era digital, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), harus senantiasa meningkatkan kompetensinya untuk menjawab tantangan dan tugas-tugasnya. Digitalisasi di berbagai bidang khususnya teknologi dan komunikasi di era Revolusi Industri 4.0 ini berdampak luas terhadap kondisi internal dan eksternal birokrasi di Indonesia.

“Demikian juga dengan dinamika tindak pidana yang semakin komplek dan canggih. Makanya di era globalisasi dan digitalisasi ini, PPNS yang mempunyai tugas yang tertuang dalam KUHP pasal 6, ayat 1 dan 2, harus terus meningkatkan kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas yang ada di kementerian dan lembaga masing-masing dan bersinergi dengan penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan,” kata Direktur Pidana Ditjen AHU, Muhamad Yunus Affan, saat membuka Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dengan Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian, Lembaga Pemerintah, Nonkementerian, terkait legali-

tas PPNS di Hotel Santika Premiere, Bintaro, 11 November 2020.

Penguatan peran dan eksistensi PPNS dalam tugas penegakan hukum di tengah masyarakat otomatis dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum yang semakin baik. Ditjen AHU sebagai pembina PPNS akan mewujudkan pembentukan Jabatan Fungsional (JF) PPNS agar nantinya dapat menigkatkan karir secara profesional, peningkatan kesejahteraan, dan otomatis dapat menigkatkan penegakan hukum secara profesional. •

DITJEN AHU BAHAS RUU KEPAILITAN DAN PKPU UNTUK DORONG KEMUDAHAN BERUSAHA

D

irektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan konsinyering membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendorong peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB).

“Kita mendorong kemudahan berusaha ini melalui penyesuaian tentang kepailitan karena berdasarkan survei dan evaluasi yang dilakukan oleh World Bank di

Indonesia dianggap cenderung mudah mempailitkan sebuah korporasi,” ujar Direktur Perdata Ditjen AHU, Santun Maspari Siregar mewakili Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) saat membuka kegiatan tersebut, di Tangerang, Banten, 25 Oktober 2020.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini dipandang dapat menjadi salah satu hal yang dapat membuat investor asing menaruh kepercayaan besar terhadap regulasi berinvestasi di Indonesia. Sedikitnya ada 16 poin yang menjadi substansi perubahan undang-undang kepailitan termasuk di antaranya syarat-syarat kepailitan, pembuktian sederhana publikasi kepailitan, permohonan pailit oleh otoritas jasa keuangan, permohonan pailit terhadap BUMN, kewenangan panitera, penyampaian salinan keputusan pengadilan, waktu pelaksanaan profesi kurator dan pengurus.

“Saya sampaikan terimakasih atas dukungan penuh tim dari Ditjen PP, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) serta unit lain baik itu perancangan undangundang, perancangan peraturan pemerintah yang sudah banyak membantu dalam pembahasan ini,” ucap Santun. •

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

9

A H U DA L A M AG E N DA

ASN DITJEN AHU DIBEKALI PELATIHAN ADVOKASI

DITJEN AHU SIMPLIFIKASI DAN STANDARISASI LAYANAN AHU-ONLINE

D

S

ebanyak 25 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari berbagai unit Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) yang berlatar belakang sarjana hukum mengikuti pelatihan advokasi. Pelatihan tersebut dilaksanakan agar para ASN ini memiliki pengetahuan dan pengalaman saat menghadapi proses peradilan.

Sebab, selama ini Ditjen AHU dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sering menerima gugatan maupun permintaan sebagai saksi ahli. Harapannya, melalui pelatihan yang digelar selama tiga hari ini para peserta pelatihan dapat menguasai pengetahuan teknis dengan baik.

Nara sumber dalam pelatihan ini di antaranya berasal dari Kejaksaan, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Direktur Teknologi Informasi, Lilik Sri Haryanto, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Cahyo R Muzhar mengatakan, pelatihan yang diselenggarakan oleh Ditjen AHU dirancang secara berkesinambungan dan saling terkait antara pelatihan yang satu dengan lainnya, dimulai pelatihan standar penulisan tata naskah dinas, legal opinion, sampai dengan pelatihan advokasi untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan dari upaya peningkatan kompetensi pegawai.

“Semua pelatihan dirancang sedemikian rupa sehingga saling berkaitan, karenanya Pegawai Ditjen AHU wajib memiliki kompetensi dan menguasai produk-produk Ditjen AHU,” kata Cahyo di Serpong, Tangerang Selatan, 3 November 2020. •

10

irektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) menyelenggarakan konsinyering koordinasi bidang Teknologi Informasi antar direktorat. Kegiatan ini untuk melakukan simplifikasi dan standarisasi produk-produk layanan AHU-online. ”Dalam UU Cipta Kerja, khususnya yang terkait dengan Ditjen AHU terdapat dua hal penting yang harus segera ditindaklanjuti dengan aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), yaitu perubahan dari rezim pengesahan menjadi pendaftaran, dan diaturnya perseroan perorangan. Pada kesempatan ini sekaligus kita manfaatkan untuk melakukan simplifikasi dan standarisasi produk-produk layanan AHU-online,” kata Direktur Teknologi Informasi (TI), Lilik Sriharyanto, pada 12 November 2020.

Ia menambahkan seluruh layanan Ditjen AHU telah berbasis digital yang tidak lagi dilakukan verifikasi, sehingga produk-produknya sudah seharusnya lebih simpel dan tidak menempatkan pejabat Ditjen AHU sebagai pihak penanggung gugat. Karena secara konstitutif kebenaran isian dalam format yang disediakan AHU-online menjadi tanggung jawab notaris dan/atau pemohon.

Selain itu, simplifikasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan ranking kemudahan berusaha, menjadi berada di bawah 40, karena pendirian perseroan akan menjadi lebih mudah dan cepat serta meningkatkan jumlah pemohon. Pada gilirannya akan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas, mengingat jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) yang dapat mendirikan perseroan perorangan. •

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

A H U DA L A M AG E N DA

Menkumham Apresiasi Pencapaian Kinerja Kemenkumham Tahun 2020

M

enteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menyatakan capaian kinerja Kementerian yang dipimpinnya sepanjang 2020 aman terkendali meskipun harus menghadapi tekanan akibat pandemik Covid-19. Ia menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk terus berkomitmen pada peningkatan kinerja serta pertanggungjawaban publik.

“Sepanjang tahun 2020, kinerja Kemenkumham saya katakan masih berada dalam rentang hijau.

Artinya, tetap dalam kondisi aman dan terkendali, bahkan kita mampu membuktikan kepada publik dan para pemangku kepentingan bahwa kita mampu menyelesaikan kerja secara tuntas dan berkualitas meski dihadapkan pada kondisi serba terbatas,” kata Yasonna membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Semester II Tahun 2020 Kemenkumham, di Hotel JS Luwansa, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, 23 November 2020.

Menurutnya, beberapa penghargaan telah diraih, indeks pelayanan publik semakin membaik, indeks integritas juga semakin bagus, nilai SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) dan nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) juga stabil, serta implementasi refomasi birokrasi dan E-Gov juga terus meningkat.

Yasonna berharap, kinerja positif tersebut bisa dijaga dan dipertahankan pada 2021. Menteri asal Sorkam, Tapanuli Tengah, itu juga mengingatkan bahwa kenaikan anggaran yang didapat oleh

Kemenkumham juga harus diiringi dengan peningkatan capaian serta pertanggungjawaban ke publik.

Sebagai bentuk komitmen, Yasonna bersama para pimpinan tinggi madya Kemenkumham menandatangani perjanjian kinerja bersama.

“Tahun 2021, Kemenkumham telah mendapat anggaran sebesar Rp 16,9 triliun. Anggaran 2021 ini mengalami kenaikan sebesar Rp 3,6 triliun atau 27,35 persen dibandingkan tahun 2020 di mana DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) Kemenkumham adalah sebesar Rp 13,3 triliun. Dengan jumlah anggaran tersebut, kita harus berpikir langkah dan strategi yang harus diambil untuk menyukseskan kinerja pada 2021,” jelas Yasonna.

Yasonna juga mengingatkan bahwa pada 2021 merupakan momentum perubahan. Hal ini tak lepas dari restrukturisasi program terkait perencanaan dan pengang-

garan yang sebelumnya ada 11 program di pangkas menjadi empat progam, yakni program pembentukan regulasi, program penegakan dan pelayanan hukum, program pemajuan HAM, serta program dukungan manajemen.

Menurut Yasonna, perubahan ini sekaligus mewajibkan jajarannya untuk menggiatkan kolaborasi dan sinergi sebagaimana diinstruksikan Presiden Joko Widodo.

“Presiden sebagai pemegang kekuasaan di Indonesia mengharuskan kita bekerja dengan kolaborasi dan sinergi, bukan hanya di dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetapi juga di luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tidak ada lagi sekat ego sektoral, tidak ada lagi pernyataan ‘ini uangku, ini uangmu,’ semua uang milik NKRI, jadi harus dimanfaatkan seluas-luasnya untuk publik atau masyarakat,” ucapnya.

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

11

R a k e r

D i t j e n

A H U

Dirjen AHU: Teguhkan Komitmen, Bersinergi, dan Jaga Etika

D

irektur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Cahyo Rahadian Muzhar meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) harus senantiasa menjaga komitmen dan bersinergi. Dua hal tersebut merupakan kontribusi terbesar setiap ASN di Ditjen AHU, kepada lembaga, negara, yakni menjadi ASN yang bekerja dengan baik, sungguh-sungguh, dan fokus dalam menyelesaikan pekerjaan yang sesuai tugas pokok dan fungsinya (tusi).

12

“Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk memberikan kontrubusi kita kepada negara, lembaga semaksimal mungkin. Saya menginginkan agar kita semua berkonsentrasi full pada pekerjaan kita. Modal dasarnya apa? Pertama tentu komitmen, kedua sinergi,” kata Dirjen AHU, Cahyo Rahadian Muzhar kepada para ASN Ditjen AHU yang hadir dalam Rapat Kerja (Raker) Ditjen AHU 2020 bertema “Peningkatan Peran Strategis Ditjen AHU Melalui Penyempurnaan Regulasi dan Dukungan Manajemen”, di The Trans Luxury Hotel, Bandung, yang berlangsung 8 10 Oktober 2020.

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

Kegiatan ini diikuti 160 orang ASN Ditjen AHU, terdiri para Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pelaksana. Raker yang berlangsung tiga hari ini, diisi dengan sejumlah kegiatan di antaranya tindak lanjut penyempurnaan regulasi di Ditjen AHU dengan permbahasan per Pokja (Kelompok Kerja).

Cahyo menegaskan, tidak ada satu direktoratpun (di Ditjen AHU-red) yang dapat berdiri sendiri. Makanya, kita dikumpulkan dalam satu Direktorat Jenderal (Ditjen AHU), agar setiap direktorat ini saling mendukung dan bersinergi.

R a k e r Sebagai satu keluarga besar, ASN di Ditjen AHU juga harus tahu, peduli, dan memahami tusi direktorat lain.

Mengingat, setiap ASN akan mengalami ‘tour of duty’ atau rotasi jabatan di direktorat lain, sehingga harus mampu memahami tusi direktorat lain secara komprehensif.

“Kita termasuk saya, tidak akan pernah menjabat jabatan yang sama seumur hidup. Jadi tidak ada jabatan yang abadi, karena kita pasti akan pensiun. Kita akan berhenti karena hal lain. Kita akan dipindah, ASN pun juga dibatasi (menduduki jabatannya-red) sampai lima tahun,” kata Cahyo.

Cahyo juga mengingatkan agar setiap ASN di Ditjen AHU, harus memperhatikan etika (tata krama) antara staf dengan pimpinan dan sebaliknya.

Sebab, etika ini adalah budaya bangsa Indonesia yang perlu diteladani, sehingga setiap ASN harus memahami dan meneladaninya.

“Katanya Indonesia ini adalah zamrud khatulistwa, negara berbudaya dan menjunjung tinggi tata krama, namun semakin ke sini, kita melihat krisis etika itu semakin terasa. Saya minta tolong, sikap ini dijaga, apalagi bagi ASN yang masih muda-muda.

Kita manusia harus beretika,” katanya.

D i t j e n

A H U

kan khusus oleh Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk melaksanakan renegosiasi kontrak dengan Garuda Indonesia (PT Garuda Indonesia Tbk-red),” kata Cahyo.

Cahyo meminta kepada para Direktur termasuk OPHI untuk membuat media campaign tetapi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku khususnya engagement (keterikatan-red ). Pihak ketiga harus tetap mengikuti aturannya, jangan sampai nanti ada masalah.

Tak lupa Cahyo menyampaikan penghargaannya kepada pada ASN di Ditjen AHU karena etos kerja para

ASN selama tujuh bulan menjalani pekerjaannya dalam suasana pandemi Covid-19, mampu menunjukkan perbaikan yang signifikan. Untuk itu, Cahyo ingin semua ASN selalu menjaga sinergi dalam bekerja dan menyelesaikan target kinerja yang telah ditetapkan.

“Sudah tujuh bulan kita menjalani kegiatan bekerja, dalam kondisi pandemi Covid-19, tentunya kita tidak bisa berdiam diri. Dan kita telah berhasil sampai hari ini menjalankan tugas-tugas kita tanpa kendala yang berarti. Artinya inilah sifat atau nature dari manusia, selalu berupaya untuk beradaptasi dengan kondisi dan situ-

"Dengan memaksimalkan pelayanan kepada publik di dunia usaha, lanjut Cahyo, otomatis berdampak kepada tetap berjalannya roda perekonomian, bisnis, dan akan memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk menjalankan roda perekonomian mencari dan memenuhi kebutuhan kehidupannya."

Penyesuaian Anggaran Cahyo mengucapkan terima kasih kepada Sekretaris Ditjen AHU yang sudah berkali-kali melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap anggarananggaran dalam bentuk revisi-revisi.

Cahyo juga men-support jajarannya yakni para pimpinan tinggi pratama untuk mengusulkan anggaran tambahan untuk kegiatan-kegiatan mereka, agar penyerapan anggaran direktoratnya bisa maksimal.

“Kita masih punya waktu satu setengah bulan melakukan speed up terhadap semua pekerjaan ini. Kita harus kreatif, contoh kemarin saya sampaikan Direktur OPHI, jika kita memang harus menggunakan (bekerja samared) pihak ketiga untuk media campaign , silahkan, karena saya ditugas-

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

13

R a k e r

asi. Saya berterima kasih kepada seluruh ASN di jajaran Ditjen AHU, karena menyikapi kondisi ini dengan positif.

Artinya tetap berkinerja dengan baik sehingga kita bisa sampai hari ini, mencapai hasil-hasil yang sesuai dengan target kita semua,” katanya.

Cahyo melanjutkan, kita berkumpul hampir seluruh pejabat dan jajaran Ditjen AHU di Bandung untuk menyisir, mengidentifikasi pekerjaan-pekerjan yang menjadi target kinerja yang harus selesai di akhir tahun ini. Selain itu, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan lain yang diarahkan oleh Pak Menteri (Menkumham, Yasonna H Laoly-red) berdasarkan perintah Presiden yaitu menyusun minimal dua RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah-red) dan penyelesaian Rancangan UndangUndang, Rancangan Bantuan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Saat ini perekonomian, mengalami penurunan yang cukup tajam, di mana kalau kita lihat pelayanan pelayanan yang diberikan Ditjen AHU banyak menyentuh kehidupan masyarakat, sampai individu-individu. Kenapa, karena pelayanan-pelayanan kita kepada publik yang dominan di sini

14

D i t j e n

A H U

adalah pelayanan-pelayanan terhadap dunia usaha,” ujarnya.

Dengan memaksimalkan pelayanan kepada publik di dunia usaha, lanjut Cahyo, otomatis berdampak kepada tetap berjalannya roda perekonomian, bisnis, dan akan memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk menjalankan roda perekonomian mencari dan memenuhi kebutuhan kehidupannya.

“Saya mengapresiasi Bapak-Bapak,

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

Pimti dan teman teman semua, yang telah bekerja sejak tadi malam untuk menyelesaikan, mengindentifikasi, menyisir, dan mulai membut roadmap penyelesaian berbagai produk perundang-undangan baik RUU, RPP, maupun Rapermen (Rancangan Peraturan Menteri) untuk memastikan target kinerja kita berhasil dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 ini,” tamdas Cahyo.

Sementara, Sekretaris Ditjen AHU, Mohamad Aliamsyah dalam sambutannya memaparkan bahwa tujuan kegiatan ini selain mendengarkan arahan dari pimpinan (Dirjen AHU) dalam penguatan etos kerja dan peningkatan keterampilan kerja, melakukan pemetaan SDM (Sumber Daya Manusia) dan penyempurnaan regulasi di lingkungan Ditjen AHU. “Juga peningkatan pelayanan Ditjen Administrasi Hukum Umum , pemetaan dukungan manajemen, penyempurnaan aplikasi dan penataan Data Center yang pada prinsipnya dalam rangka percepatan pelaksaan target kinerja kita Tahun Anggaran 2020.

Ini yang harus kita tekankan,” kata Aliamsyah.

Ada beberapa pekerjaan di direktorat-direktorat yang perlu diselesaikan dalam waktu 1,5 bulan ini. Di bidang (Direktorat) Keperdataan ada bebe-

R a k e r rapa hal yang perlu diselesaikan, terutama hal-hal yang berkaitan dengan regulasi.

Aliamsyah menambahkan, belum lama ini Ditjen AHU mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo melalui Menkumham (Yasonna H Laoly) dan Dirjen AHU (Cahyo R Muzhar) untuk menyelesaikan dua Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan. Sesditjen AHU sudah menganggarkan dana untuk kegiatan RPP, termasuk untuk sosialisasinya.

Selain dua RPP, Ditjen AHU juga akan menyelesaikan rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, termasuk penyempurnaan dua Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 dan 25.

Di bidang Tata Negara, Ditjen AHU diminta segera menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007. Di bidang Pidana, Direktorat Pidana melakukan kajian penyusunan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Tadi malam hingga larut malam sudah dibahas. Mudah-mudahan sudah tergambar apa yang akan disampaikan, kepada Bapak Dirjen, sebagai pertanggungjawaban pekerjaan kita, lanjut Aliamsyah.

“Di bidang Otoritas Pusat dan Hukum Internasional membahas Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Permintaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana kepada Kemenkumham. Tadi malam banyak dibahas tentang beleid public campaign di Garuda Indonesia, sudah kita hitung dananya dan mudah mudahan bisa segera dilaksanakan, “ ujar Sesditjen AHU. Di bidang Teknologi Informasi, sudah dibahas terkait aplikasi-aplikasi yang diperlukan dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia serta penataan Data Center, lanjut Aliamsyah.

D i t j e n

A H U

“Data Center yang kita bangun selama tiga tahun lalu di Batam, Riau, sampai saat ini belum difungsikan.

Kami berharap Data Center yang di Cikini bisa segera dipindahkan ke Batam.

Nantinya, bisa mengurangi sewa space untuk Data Center dan bisa memfungsikan Data Center kita yang di Batam, “ papar Aliamsyah.

Dukungan manajemen, ada beberapa hal yang tadi malam sudah dibahas, terkait dengan regulasi yakni RPP maupun Permenkumham tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah sebagai insentif adanya pandemi Covid-19. Ditjen AHU, diminta ikut berpartisipasi oleh Kementerian Keuangan, lanjut Aliamsyah. •

"Di bidang Teknologi Informasi, sudah dibahas terkait aplikasi-aplikasi yang diperlukan dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia serta penataan Data Center, lanjut Aliamsyah."

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

15

Lintas Kemenkumham

MENKUMHAM: UU CIPTA KERJA DIRANCANG UNTUK MENINGKATKAN PERINGKAT KEMUDAHAN BERUSAHA

U

ndang-Undang (UU) Cipta Kerja yang telah disahkan dan ditandangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020 lalu menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sudah dirancang sebagai bagian dari agenda pemerintah dalam meningkatkan peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) Indonesia dari peringkat 73 menjadi lower forties.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly, kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), notaris, dan peserta yang hadir dalam Diskusi Interaktif

16

bertema, “Kebijakan Pemerintah Memajukan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Perseroan Perorangan.” Diskusi ini diselenggarakan di Best Western Premier Panbil Hotel, Batam, pada 10 November 2020.

“Undang-Undang Cipta Kerja yang disusun dengan metode Omnibus Law ini diharapkan dapat menjadi terobosan dalam rangka penyederhanaan regulasi yang akan menarik para investor untuk berinvestasi di Indonesia melalui berbagai kemudahan dalam berusaha. Investasi tersebut bermanfaat dalam menciptakan lapangan kerja baru terutama bagi kurang lebih sembilan juta jiwa angkatan kerja di Indonesia yang menganggur,” tegas Yasonna H Laoly didampingi Direktur

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

Lintas Kemenkumham

Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Cahyo R Muzhar.

Turut hadir dalam diskusi interaktif ini, di antaranya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Jumaga Nadeak, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Tengku Said Arif Fadillah, Ketua Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau, Lagat Parroha Patar Siadari, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, Pjs. Walikota Batam, Syamsul Bahrum, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham, Kepulauan Riau, Agus Widjaja.

Sebagai gambaran, papar Yasonna, ada seorang penjual mie ayam di pinggir Jalan Iskandarsyah, Jakarta, yang telah berjualan selama puluhan tahun bernama Budi. Beliau memiliki begitu banyak pelanggan dan membuka cabang di beberapa tempat namun tidak memiliki badan hukum yang menaungi usahanya.

Mengingat tidak ada badan hukum yang menaungi usahanya, maka Pak Budi mengalami kesulitan untuk mengakses pinjaman modal dari perbankan.

“Undang-Undang Cipta Kerja memberikan solusi terhadap permasalahan seperti yang dialami Pak Budi melalui pengaturan tentang badan hukum Perseroan Perorangan yang akan memberikan confidence kepada pelaku usaha untuk mengajukan pinjaman modal sekaligus memudahkan kalangan perbankan dalam memantau business sustainability suatu usaha melalui laporan keuangan. Kami sedang menyiapkan konsep laporan keuangan sederhana yang dapat diisi secara elektronik dimana nantinya dapat diakses melalui sistem AHU Online,” ucap Yasonna.

Melalui UU Cipta Kerja ini, lanjut Yasonna, pemerintah memangkas regulasi yang menghambat baik pada

tingkat pusat maupun daerah dan memberikan kemudahan dalam berusaha terutama bagi sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Kemudahan tersebut antara lain dituangkan melalui hadirnya jenis badan hukum baru yaitu Perseroan Perorangan dengan tanggung jawab terbatas (sole proprietorship with limited liability).

“Dengan adanya Perseroan Perorangan, maka pelaku usaha dapat membentuk Perseroan Terbatas yang pendirinya cukup satu orang sebagaimana diatur dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,” kata Menkumham.

Selain itu, Kemenkumham saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait modal dasar perseroan dan perseroan yang memenuhi kriteria UMK sebagai peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja. Materi muatan yang akan diatur dalam RPP ini diharapkan dapat mendongkrak semangat para pelaku usaha atau calon pelaku usaha untuk mengembangkan atau memulai usahanya.

“Konsep Perseroan Perorangan dengan tanggungjawab terbatas yang terdapat pada UU Cipta Kerja merupakan sebuah terobosan yang memiliki berbagai kelebihan. Pertama, konsep Perseroan Perorangan dengan tanggungjawab terbatas yang masuk dalam kategori badan hukum akan memberikan perlindungan

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

17

Lintas Kemenkumham

hukum kepada para pelaku usaha melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal. Sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan,� kata Yasonna.

Kedua, lanjutnya entitas ini didirikan cukup dengan mengisi formulir pernyataan pendirian secara elektronik sehingga tidak memerlukan akta notaris.

Ketiga, UU Cipta Kerja mengubah rezim pengesahan menjadi rezim pendaftaran termasuk bagi perseroan perorangan ini.

Status badan hukum diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik dan memperoleh tanda bukti pendaftaran. Keempat, pelaku usaha yang mendirikan Perseroan Perorangan dibebaskan dari kewajiban untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi. Kelima, perseroan perorangan ini bersifat one-tier, artinya pemegang saham tunggal sekaligus merangkap sebagai direktur tanpa perlu adanya komisaris.

18

Intensif Fiskal dan OSS Beberapa upaya lain yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kemudahan berusaha, pemberian insentif fiskal, penerapan Online Single Submission (OSS) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memangkas izin usaha dari semula 537 izin menjadi 237 izin.

Pandemi Covid-19 telah menempatkan dunia dalam keadaan krisis dengan berbagai tantangan yang mengarah pada perubahan signifikan dalam berbagai sektor tatanan kehidupan, terutama sektor sosial-ekonomi.

Hampir seluruh negara di dunia mengalami economic setbacks imbas dari berbagai pembatasan sosial untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pelambatan bisnis, hingga penutupan kegiatan usaha pada akhirnya memangkas pendapatan masyarakat dan memicu peningkatan pengangguran “Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa hingga Oktober 2020, sebanyak lebih dari 3,5 juta orang pekerja harus kehilangan pekerjaannya akibat pandemi Covid-19. Kondisi ini masih dapat terus meningkat, mengingat tidak ada yang dapat memperkirakan kapan berakhirnya pandemi Covid-19,� ucap Menkumham.

Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah melakukan serangkaian upaya yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dan mempercepat pemulihan ekonomi. Upaya tersebut diawali dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang menitikberatkan pada restrukturisasi utang hingga Maret 2021 dan baru saja diperpanjang satu tahun hingga Maret 2022.

Sejalan dengan hal tersebut, Kemenkumham saat ini sedang menyusun Rancangan Undang-Undang baru yang akan menggantikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Dalam UU Kepailitan existing, mekanisme kepailitan melalui pemberesan harta debitur pailit menjadi mekanisme yang dikedepankan dalam menyelesaikan masalah utang piutang antara debitur dan kreditur.

Melalui UU Kepailitan yang baru nanti, pemerintah akan mengubah pengaturan dengan mengedepankan mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam menyelesaikan masalah utang piutang antara debitur dan kreditur. Mekanisme PKPU akan memberikan ruang kepada debitur untuk menyelesaikan utangnya kepada kreditur dan berkesempatan untuk menyelamatkan usahanya. •

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

Lintas Kemenkumham

Menkumham Kunjungi Data Center Ditjen AHU di Batam

M

enteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly mengunjungi Data Center Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), di Batam, Riau. Kunjungan tersebut untuk memastikan kesiapan Data Center Ditjen AHU dapat dioperasionalkan dan digunakan sebagai penunjang pengolahan Data Center yang baik dan terintegrasi demi meningkatkan performa kinerja Ditjen AHU yang profesional, yakni melakukan pelayanan publik yang meningkat dari

waktu ke waktu.

Pembangunan Data Center Ditjen AHU sejak tiga tahun lalu ini relatif penting dan strategis, karena kebutuhan layanan Ditjen AHU saat ini hampir semua menggunakan Teknologi Informasi sebagai media layanan publik dan layanan internal. Data Center ini merupakan salah satu upaya Ditjen AHU dalam mendukung pelayanan teknis dan administrasi berbasis Teknologi Informasi dalam pelaksanaan layanan AHU Online yang Pasti Cepat kepada masyarakat.

Saat melakukan kunjungan Yasonna didampingi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Cahyo R Muzhar, Sekretaris Ditjen AHU, M Aliamsyah serta sejumlah Pimpinan Tinggi Pramata, yakni Direktur Teknologi Informasi (TI), Lilik Sri Haryanto, Direktur Tata Negara, Baroto, Direktur Perdata Santun Maspari Siregar, Direktur Pidana, Muhamad Yunus Affan, dan Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI), Tudiono.

Kunjungan Menkumham di

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

19

Lintas Kemenkumham

Data Center Ditjen AHU, Batam ditindaklanjuti oleh Dirjen AHU, Cahyo Rahadian Muzhar dan jajaran Pimpinan Tinggi Pratama dengan mengunjungi IT Centre BP Batam yang terletak di Jalan Sudirman, Batam. Rombongan Ditjen AHU diterima oleh perwakilan IT Centre BP Batam, Rahmad Ikraldo.

IT Centre BP Batam adalah layanan yang dimiliki oleh unit Pusat Pengolahan Data dan Sistem Informasi BP Batam. Layanan IT Centre BP Batam terdiri atas Data Center dan Training Centre. IT Centre BP Batam ini memiliki fasilitas terhubung dengan jaringan fiber optik Telkom Indonesia berkapasitas 40 Gbps. Memiliki interkoneksi dengan seluruh unit kerja BP Batam melalui jaringan fiber optik sepanjang 105 kilometer. Terhubung dengan jaringan fiber optic Palapa Ring dan dilengkapi dengan jaringan telepon Fixed Line dan VOIP, serta teruji keamanan dan kehadalannya. “Mohon maaf, jika kunjungan kami ke sini sangat mendadak, karena memang layanan Ditjen AHU

20

saat ini sudah hampir semua online. Ada 107 SOP (Standar Operasional Prosedur), sehingga kebutuhan untuk penempatan data base layanan Ditjen AHU dipastikan harus aman dan memiliki backup,� kata Dirjen AHU. “Kita memang merencanakan mempunyai Data Center sendiri, namun saat ini seperti tadi yang

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

sudah kami lihat prensentasi tadi bahwa Data Center Batam (IT Centre BP Batam) ini sudah bekerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga lain, dan tidak akan membahayakan pemerintah.

Mengingat, data-data kami adalah data Perseroan Terbatas dan lainnya. Nantinya, apakah kita akan kerja sama dengan IT Centre BP

Lintas Kemenkumham Batam tentunya kita bisa tindaklanjuti dengan pertemuan teknis lagi karena melihat kebutuhan ini sangat urgent,” tegas Cahyo.

Cahyo menambahkan data PT (yang di simpan di data base Ditjen AHU) sudah mencapai 900 ribu, belum ditambah data-data manual yang ada saat ini. Kami melihat adanya prospek dari IT Centre BP Batam bekerja sama untuk penyimpanan dan pengelolaan data base pemerintah yang aman.

“Tadi juga kita lihat untuk management keamanan informasi bahwa IT Data Centre BP Batam sudah memiliki ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu Data Centre dan ISO 27001:2015 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Data Centre.

Kami melihat bahwa IT Centre BP Batam ini sudah memenuhi kriteria kita terkait kemanan data, sehingga kerja sama ini mungkin bisa di-

jalankan,” kata Cahyo.

Sementara, Rahmad Ikraldo menjelaskan bahwa IT Centre BP Batam sudah berdiri sejak 2009, seiring berjalannya waktu, instansiinstansi pemerintah mulai masuk dan menggunakannya. “Ini lang-

kah yang tepat untuk kerja sama dengan kami. Kehadiran Bapakbapak ini ke sini bisa langsung melihat sendiri Data Centre yang kami kelola. Kami sangat bangga atas kunjungan Bapak -bapak dan Ibuibu ke sini,” kata Rahmad. •

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

21

HEADLINE

SAH, PRESIDEN TANDA TANGANI UU MLA INDONESIA – SWISS, PERKUAT PEMBERANTASAN KORUPSI

R

apat Paripurna DPR RI mengesahkan

Juli 2020. RUU tersebut sebelumnya dibahas gabungan

Rancangan

(RUU)

Komisi I dan Komisi III DPR RI. Tak lama lagi RUU ter-

Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Ba-

sebut setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo akan

lik dalam Masalah Pidana atau Treaty

diundangkan menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang

on Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters between the Republic

of Indonesia and The Swiss Confederation antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss menjadi UndangUndang (UU) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, 14

22

Undang-Undang (UU) ini diharapkan bisa menjadi pija-

kan untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi. UU ini sangat menguntungkan karena perjanjian ini ditujukan

untuk pemberantasan korupsi serta membawa hasil tindak pidana korupsi yang disimpan di luar negeri.

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

HEADLINE

“Terutama dalam pengejaran aset-aset terpidana kasus

Sahroni menambahkan, regulasi ini menyederhanakan

korupsi dan praktik pencucian uang, sehingga proses re-

prosedur bantuan hukum timbal balik, khususnya dengan

ke-18 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.

balik.

covery asset dari hasil tindak pidana bisa dilakukan,” tegas

Ketua DPR RI Puan Maharani usai Rapat Paripurna DPR RI

Puan juga optimistis kejahatan perpajakan bisa ditang-

gulangi dengan pengesahan RUU itu. “Jadi nanti tidak perlu

lagi ada amnesti pajak, karena UU ini bisa digunakan untuk

memerangi kejahatan perpajakan dan penghindaran pajak yang selama ini menjadi PR kita,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Pansus RUU MLA DPR RI Ahmad

Sahroni dalam Rapat Paripurna DPR RI, mengatakan, Indonesia berkewajiban menjamin penegakan hukum dan

melakukan kerja sama dengan negara lain. Pemerintah RI

melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menandatangani perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam

masalah pidana (MLA) antara Indonesia dengan Konfederasi Swiss pada Februari 2019 lalu.

Melalui regulasi ini, menurut Wakil Ketua Komisi III DPR

RI tersebut, bisa memastikan tidak ada warga negara atau

badan hukum Indonesia yang melakukan penggelapan pajak

atau kejahatan perpajakan lainnya. “Perjanjian ini ditujukan

juga untuk pemberantasan korupsi serta membawa hasil tindak pidana korupsi yang disimpan di luar negeri,” kata Sahroni lebih lanjut.

mengurangi persyaratan formal seperti keharusan autentikasi, dan persyaratan rinci untuk meminta bantuan timbal

Namun, politisi Partai NasDem itu mengingatkan

bahwa regulasi ini mengatur soal batas kerahasiaan data

informasi, dokumen dan barang yang menjadi bagian dari pelaksanaan kerja sama timbal balik dalam masalah pidana.

Pengaturan ini merupakan salah satu materi penting yang

diajukan Swiss sebagai syarat dalam kesepakatan perjanjian.

“Pemerintah perlu memperbaharui perkembangan ter-

akhir dari praktik pencucian uang yang dilakukan oleh para

pelaku di Indonesia yang mana kemungkinan besar Swiss bukan lagi menjadi tempat untuk menempatkan aset, rekening atau uang mengingat sudah beralih ke negara lain,” tuturnya .

Sahroni memperkirakan, ada hampir Rp 10 ribu triliun

pajak yang ditarik dari dana warga Indonesia di Swiss. Lewat UU ini, ia yakin uang yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh negara bisa kembali ke Indonesia. “Semoga dengan

UU ini dasar kekuatan untuk mendapatkan informasi valid

pajak dengan mudahnya mengakses data informasi dari orang Indonesia yang taruh uangnya di sana,” harapnya.

Rancangan Undang-Undang ini selanjutnya disahkan

“Pemerintah perlu memperbaharui perkembangan terakhir dari praktik pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku di Indonesia yang mana kemungkinan besar Swiss bukan lagi menjadi tempat untuk menempatkan aset, rekening atau uang mengingat sudah beralih ke negara lain,” E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

23

HEADLINE

UU MLA antara RI – Swiss terdiri dari 39 pasal. Halhal yang diatur dalam MLA itu antara lain bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, membantu menghadirkan saksi, meminta dokumen, rekaman dan penanganan benda serta rekaman dan bukti. Selain itu juga mengatur terkait ; penanganan benda serta aset untuk tujuan penyitaan atau pengembalian aset.

menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 tentang

federasi Swiss (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal

Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal

Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Con-

Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia

federation) pada 4 Februari 2019 di Bern, Swiss.”

dan Konfederasi Swiss dan ditandatangani Presiden Joko

UU MLA antara RI – Swiss terdiri dari 39 pasal. Hal-hal

Widodo pada 5 Agustus 2020 lalu. Selang sehari kemudian,

yang diatur dalam MLA itu antara lain bantuan hukum me-

tersebut menjadi lembaran negara Republik Indonesia Ta-

mengatur terkait ; penanganan benda serta aset untuk tuju-

pada 6 Agustus 2020, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, mengundangkan UU hun 2020 Nomor 188.

UU Nomor 5 Tahun 2020 ini dibuat dengan pertimbang-

an, “Bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

khususnya di bidang transportasi, komunikasi, dan informasi, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif. Antara lain, timbulnya tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara, sehingga untuk meningkatkan kerja sama di bidang hukum dalam penanggulangan dampak negatif tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Konfederasi Swiss telah menandatangani Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Kon-

24

ngenai pelacakan, pembekuan, membantu menghadirkan saksi, meminta dokumen, rekaman dan bukti. Selain itu juga an penyitaan atau pengembalian aset.

Juga mengatur penyediaan informasi yang berkaitan

dengan suatu tindak pidana, mencari keberadaan seseorang dan asetnya, mencari lokasi dan data diri seseorang serta

asetnya, termasuk memeriksa situs internet yang berkaitan dengan orang tersebut, serta menyediakan bantuan lain

sesuai perjanjian yang tidak berlawanan dengan hukum di negara yang diminta bantuan.

Hal-hal tersebut dituangkan dalam pasal-pasal UU MLA.

Misalnya, pada Pasal 1 tentang Kewajiban untuk Memberikan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Disebutkan,”Para pihak berupaya untuk saling memberikan sesuai

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

HEADLINE

dengan ketentuan dalam perjanjian ini, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana seluas-luasnya dalam penyelidikan, dan penyidikan, penuntutan atau proses persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang hukumannya pada saat permintaan bantuan diajukan berada dalam yurisdiksi pengadilan dan lembaga penegak hukum yang berwenang di Negara Peminta.”

UU ini bersifat retroaktif atau berlaku surut. Artinya pe-

laksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana an-

tara Indonesia dan Swiss dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan sebelum berlakunya perjanjian sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan.Hal ini sangat penting guna menjangkau kejahatan yang dilakukan sebelum perjanjian ini terwujud.

Menkumham

Yasonna

Laoly menyebut pemerintah akan mulai prosedur pe-

H.

ngumpulan data dan pelacakan aset hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss. Hal tersebut disampaikan

Yasonna

usai DPR menyetujui Rancangan

Undang-

Undang (RUU) Penge-

sahan Perjanjian Bantuan

Hukum Timbal Balik dalam

Masalah Pidana Antara Re-

“Bagusnya, UU ini bersifat retroaktif. Jadi, seluruh keja-

hatan fiskal, pencucian uang, atau apa saja yang terjadi sebelum perjanjian ini bisa tetap kita lacak,” tegas Yasonna.

Yasonna juga menyampaikan pemerintah akan terus

mencoba menjalin perjanjian MLA serupa dengan negaranegara lain sebagai upaya pemberantasan tindak pidana

transnasional. Salah satunya dengan Serbia yang pembahasannya telah dimulai. Bahkan, kata Yasonna, Serbia sudah

mengajukan draf perjanjian MLA dan ekstradisi. Rencananya draf tersebut akan dibahas kedua negara pada tahun depan.

“UU kali ini kan khusus antara Swiss dengan Indonesia.

Sebelumnya, kita juga sudah mengikat perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dengan Rusia, Iran, dan sejumlah negara

“Bagusnya, UU ini bersifat retroaktif. Jadi, seluruh kejahatan fiskal, pencucian uang, atau apa saja yang terjadi sebelum perjanjian ini bisa tetap kita lacak,”

publik Indonesia dan Konfede-

lain,” ucap Yasonna.

Saat membacakan penda-

pat akhir Presiden atas RUU

tentang Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Hukum

Timbal

Balik

Dalam Masalah Pidana

Antara Indonesia dan

Swiss pada Sidang Pa-

ripurna DPR, Yasonna

menyebut

pengesahan

RUU itu menjadi UU akan

meningkatkan

efektivitas

kerja sama pemberantasan

tindak pidana yang bersifat

rasi Swiss untuk menjadi UU dalam

transnasional meliputi tindak pida-

sidang paripurna di Gedung DPR, Jakarta, 14 Juli 2020 lalu.

“Dasar hukum terkait hal tersebut sudah ditetap-

na korupsi, pencucian uang, dan tindak

pidana fiskal.

Apalagi, dalam perjanjian tersebut memuat fitur-

kan. Langkah selanjutnya tentu kami akan membentuk tim

fitur penting yang sesuai dengan tren kebutuhan penegak-

tracing (lacak aset),” kata Yasonna.

gara.

dan duduk bersama-sama dengan Bareskrim, Kejaksaan,

KPK, serta Kementerian Luar Negeri untuk melakukan asset Yasonna menyatakan, dengan disahkannya perjanjian

Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Swiss tersebut menjadi UU, pemerintah akan bekerja sama dengan otoritas

Swiss untuk membuka dan meminta data-data. Yasonna menegaskan aset hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss sebelum UU tentang MLA ini berlaku tetap bisa dilacak dan disita oleh negara.

an hukum sehingga diharapkan dapat menjawab tantangan

dan permasalahan tindak pidana yang dihadapi kedua ne“Penyelesaian kasus tindak pidana transnasional ini ti-

dak mudah. Hal ini berbeda dengan penanganan kasus tindak pidana dalam teritorial negara. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional memerlukan kerja

sama bilaterlal dan multilateral, khususnya di bidang penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan,” kata Yasonna.

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

25

HEADLINE

Swiss yang baru saja ditandatangani,” kata Febri.

Dalam perumusan MLA tersebut, ujar Febri, KPK turut

tergabung dalam tim perumus bersama Kemenkumham,

Polri, Kejaksaan, PPATK, dan Ditjen Pajak. Namun, KPK sedikit memberi catatan bahwa selain adanya perjanjian MLA,

KPK itu mendorong terkait kapasitas penegak hukum lantaran proses identifikasi mulai penyelidikan hingga penuntutan sangat penting untuk bisa menemukan adanya alat bukti atau hasil kejahatan yang berada di luar negeri.

“Dengan semakin lengkapnya aturan internasional,

KPK dan PPATK Menyambut Baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik

disetujuinya RUU Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Ba-

lik dalam Masalah Pidana atau Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters between the Republic of

Indonesia and The Swiss Confederation antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss oleh panitia khusus (Pan-

sus) DPR yang terdiri dari gabungan Komisi I dan Komisi III serta Pemerintah.

“Tentu KPK menyambut baik karena salah satu strate-

gi penanganan perkara oleh KPK adalah penegakan hukum

fokus pendekatan perkara case building dengan prioritas pengembalian kerugian keuangan negara melalui asset recovery hasil tindak pidana korupsi,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Ali menyebutkan, dengan disetujuinya RUU MLA dengan

maka hal tersebut akan membuat ruang persembunyian pelaku kejahatan untuk menyembunyikan aset hasil kejahatan dan alat bukti menjadi lebih sempit,” katanya.

Selain dengan kerja sama bilateral seperti MLA atau per-

janjian ekstradisi, lanjutnya, ada beberapa jalur yang ditempuh terkait kerja sama internasional dalam pemberantasan

korupsi. Perjanjian tersebut yakni kesepakatan multilateral

yaitu beberapa negara mengikatkan diri dalam sebuah per-

janjian, konvensi internasional seperti UNCAC atau UNTOC dan hubungan baik antarnegara.

Menurut Febri, beberapa contoh kasus yang pernah

ditangani KPK dan didukung kerja sama internasional melalui keempat jalur itu adalah perkara suap proyek TEL

Pertamina, kasus suap perusahaan energi Alstom, dan proyek KTP elektronik yang menelan kerugian hingga Rp. 2,3 triliun.

Swiss, akan membantu Indonesia dalam penegakan hukum,

khususnya untuk asset recovery hasil pidana yang kemungkinan disimpan di sana. Di samping itu, memudahkan pula

bagi para pihak untuk bekerjasama dalam lingkup penyelesaian perkara pidana.

Mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan

dengan adanya penandatanganan perjanjian MLA tersebut

diharapkan semakin memperkuat kerja sama Internasional yang dimiliki oleh Indonesia.

Febri berujar penguatan kerja sama internasional dinilai

sangat penting dalam penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi. Hal ini karena korupsi atau kejahatan

Sementara, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transak-

keuangan lainnya sudah bersifat transnasional dan lintas

si Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengatakan, disetuju-

“Sehingga, MLA dan sarana perjanjian internasional la-

nesia dan Swiss merupakan terobosan hukum yang progresif

negara, begitu juga perkembangan teknologi informasi yang semakin tidak mengenal batas negara.

innya memiliki arti penting, termasuk MLA Indonesia dan

26

inya RUU tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Bantuan

Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana Republik Indodalam upaya penegakan hukum pidana, khususnya bagi upa-

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

HEADLINE

ya penegakan hukum anti pencucian uang.

Sebab seperti yang telah diketa-

hui bersama bahwa Swiss merupakan negara yang memberlakukan

sistem kerahasiaan bank secara ketat. Namun dengan disetujuinya

RUU ini yang nantinya akan disahkan menjadi undang-undang, diharapkan mampu mendukung

upaya pelacakan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, kejahatan finansial, kejahatan perpajakan, kejahatan perbankan,

kejahatan korporasi, dan tindak

pidana pencucian uang (money laundering).

“Terlebih lagi dalam Perjanji-

an ini secara spesifik menyebut-

kan, bahwa kerahasiaan bank tidak dapat digunakan untuk

menghambat proses pertukaran informasi melalui MLA, hal

ini sangat bermanfaat mengingat sistem kerahasiaan bank di Swiss dikenal sangat ketat,” kata Dian.

Dian menyebutkan, dalam treaty (perjanjian) tersebut

terdapat klausul yang menyatakan pemberlakuan secara re-

“Dengan semakin lengkapnya aturan internasional, maka hal tersebut akan membuat ruang persembunyian pelaku kejahatan untuk menyembunyikan aset hasil kejahatan dan alat bukti menjadi lebih sempit,”

troaktif. Maksudnya setiap proses pro justicia yang sudah dilakukan sebelum tanggal penandatanganan MLA tetap bisa dimintakan bantuan melalui sarana MLA yang disepakati ini.

PPATK sebagai lembaga yang mempunyai tugas dalam

upaya mencegah dan memberantas TPPU juga terlibat se-

cara aktif mulai dari negosiasi atau perundingan atas draft treaty MLA yang dilakukan dalam 2 putaran, yaitu di Bali

dan di Bern. PPATK juga ikut serta dalam penandatanganan Treaty MLA tersebut pada 4 Februari 2019. Serta terlibat

dalam perancangan RUU Ratifikasi atas Treaty MLA hingga pembahasan RUU pada 2 Juli 2020 di DPR.

“Harapan kami sebagai mitra kerja para aparat penegak

nantinya dapat terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kerjasama MLA antara RI dan Swiss, terutama dalam hal penye-

diaan informasi sesuai kewenangan kami, penelusuran aset dan hal-hal lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Dian.

Walaupun demikian, Dian menyebutkan bahwa sebe-

narnya PPATK bisa berjalan sendiri sesuai dengan kewenangannya melalui kerjasama dengan lembaga intelejen

keuangan lain di dunia seperti dalam Egmont Group maupun secara bilateral.

“Ini yang kita lakukan selama ini. Yang paling penting

sebenarnya adalah langkah-langkah penindakan terhadap tindak pidananya secara domestik dapat berjalan baik,” ujarnya. •

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

27

HEADLINE

Direktur OPHI Ditjen AHU, Tudiono

UU MLA Indonesia – Swiss Lebih Komprehensif

AHU Magazine (AM) : Apa saja hal-hal yang krusial menjadi kendala lamanya proses kerja sama MLA Indonesia dengan Swiss?

Direktur OPHI (DO) : Perjalanan kerja sama MLA Indonesia – Swiss ini relatif panjang, pembicaraan awalnya dirintis pada 2007 saat kunjungan kenegaraan Presiden Swiss di Istana Negara, Jakarta. Ketika itu, Calmy-Rey sepakat dengan ide pemerintah Indonesia dan Swiss untuk bekerja sama mengembalikan aset koruptor di negara tersebut.

Pembicaraan kembali dilakukan pada 2010 saat Presiden Konfederasi Swiss

28

Doris Leuthard berkunjung ke Indonesia, namun lantas redup akibat berbagai hambatan, termasuk teknis pengembalian aset dan ketatnya aturan perbankan di Swiss. Diskusi kembali hidup di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan perundingan pertama pun digelar pada 28-30 April 2015 di Bali.

Delegasi Indonesia kala itu diketuai Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional yang kini menjabat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemkumham Cahyo Rahadian Muzhar. Dua tahun berikutnya, tepatnya pada 30-31 Agustus 2017, digelar perundingan kedua di Bern, Swiss. Ba-

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

rulah pada 4 Februari 2019 Menkumham Yasonna H Laoly dan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter menandatangani perjanjian MLA Indonesia-Swiss dalam pertemuan di Bernerhof, Bern, Swiss.

Swiss merupakan negara yang sangat selektif dalam memilih negara “partner” dalam melakukan kerja sama, khususnya dalam bidang penegakan hukum internasional. Hal tersebut didukung dengan fakta bahwa Swiss merupakan salah satu pusat finansial terbesar di dunia. Selain itu bagi Swiss terdapat isu-isu spesifik khususnya kejahatan fiskal yang mereka tidak bisa segera putuskan dan

HEADLINE

menunggu directives dari Uni Eropa.

Perlu kiranya digarisbawahi bahwa mengingat perjanjian MLA dibentuk pada tingkatan pemerintah (government to government), maka proses pembentukan Perjanjian MLA dimaksud, sejak persiapan hingga penandatanganannya telah melibatkan seluruh Kementerian dan Lembaga teknis terkait, khususnya lembaga penegak hukum sebagai competent authorities (end users), seperti Polri dan Kejaksaan Agung RI. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan agar perjanjian yang dibentuk aman dari segi hukum dan teknis, yakni tidak bertentangan dengan Perjanjian lainnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dapat ditindaklanjuti oleh para penegak hukum.

AM : UU MLA Indonesia – Swiss ini terdiri dari 39 pasal. Hal-hal apa saja yang krusial diatur dalam MLA tersebut?

DO : Perjanjian MLA RI-Swiss ini lebih komprehensif dan memiliki ruang lingkup lebih luas apabila dibandingkan dengan Perjanjian MLA lainnya, contoh adalah pengaturan perihal penindakan aset-aset hasil tindak pidana. Sebagaimana diatur dalam ruang lingkup kerja sama, bahwa para pihak dapat meminta dilakukannya pelacakan, pembekuan, penyitaan, hingga perampasan hasil tindak pidana. Pengaturan tersebut akan sangat membantu pelaksanaan asset recovery dan umumnya tidak diatur pada Perjanjian MLA lain.

Hal lain yang membedakan dengan Perjanjian MLA lain adalah: a. Prinsip Retroaktif yang menjangkau proses hukum (penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sampai dengan eksekusi putusan perampasan aset yang belum sempat dieksekusi dan masih berlaku sampai dengan Perjanjian ini berlaku). Batasan dari prinsip retroaktif adalah kedaluwarsa penuntutan tindak pidana. b. Perjanjian mencakup tindak pidana fiskal yang merupakan isu strategis bagi Pemerintah Swiss. Istilah

fiskal digunakan karena memiliki definisi yang cukup luas, setidaknya meliputi ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak bumi dan bangunan, biaya materai, bea cukai dan kepabeanan, retribusi, dan pajak daerah serta hal yang berhubungan dengan PNBP. Catatan: Dasar hukum UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang mengatur kejahatan perpajakan, termasuk kategori tax avoidance, tax evasion (Pasal 13a dan 38) dan tax fraud (Pasal 39-43).

AM : Sejauh mana Swiss dianggap sebagai salah satu negara yang strategis dilakukan MLA maupun perjanjian ekstradisi dengan Indonesia?

DO : Swiss merupakan salah satu negara target Pemerintah Indonesia membentuk perjanjian MLA karena, sesuai dengan kategori negara target tersebut di atas, Swiss merupakan Financial Center di wilayah Eropa dan global.

Oleh karena hal tersebut, Swiss sering kali digunakan oleh para pelaku tindak pidana sebagai lokasi untuk menyembunyikan aset hasil kejahatannya. Terbentuknya perjanjian MLA Indonesia-Swiss merupakan upaya penting dalam me-

mudahkan mengungkap kasus korupsi dan pengembalian asetnya ke Indonesia.

AM : Sebelum UU MLA Indonesia – Swiss disahkan oleh DPR RI, Pemerintah (Kemenkuham cq Ditjen AHU) menyusun RUU MLA Indonesia –Swiss, apakah UU MLA Indonesia –Swiss yang terdiri dari 39 pasal ini apakah sudah komperehensif dan memuat segala hal misalnya mengenai pelacakan, pembekuan, membantu menghadirkan saksi, meminta dokumen, rekaman dan penanganan benda serta aset untuk tujuan penyitaan atau pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi ini yang asetnya disimpan di Swiss?

DO : Pokok-pokok perjanjian MLA RI-Swiss, adalah sebagai berikut: • Kerjasama antar negara yang menjadi tujuan Perjanjian ini terkait dengan upaya dalam melaksanakan proses hukum pidana dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau proses persidangan yang terkait dengan tindak pidana seluasluasnya, yang pada saat permintaan bantuan diajukan, berada di dalam yurisdiksi otoritas berwenang Pihak Peminta (Pasal 1).

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

29

HEADLINE

• Bantuan meliputi (Pasal 2): a. pengambilan kesaksian atau keterangan lainnya b. pengiriman barang, dokumen, catatan dan bukti; c. penyerahan barang dan aset untuk tujuan perampasan atau pengembalian; d. penyediaan informasi; e. penggeledahan badan dan properti; f. pelacakan dan pengidentifikasian orang dan properti, termasuk memeriksa barang dan tempat; g. menelusuri, membekukan, menyita dan merampas hasil dan sarana kejahatan; h. penyampaian dokumen; i. menghadirkan orang yang ditahan dalam rangka interogasi; j. mengundang saksi dan ahli untuk hadir dan memberikan kesaksian di Negara Peminta; k. bantuan lain sesuai dengan tujuan dari Perjanjian yang disepakati bersama oleh Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Negara Diminta. • Central Authority / Otoritas Pusat (Pasal 25): a. Untuk Republik Indonesia adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia. b. Untuk Konfederasi Swiss adalah Kantor Kehakiman Federal Departemen Kehakiman dan Kepolisian Federal (Federal Office of Justice of the Federal Department of Justice and Police). • Bantuan dapat ditolak apabila (Pasal 4) : a. permintaan tersebut menyangkut tindak pidana yang oleh Negara Diminta dianggap sebagai tindak pidana politik atau tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana politik; b. permintaan tersebut menyangkut tindak pidana yang diatur dalam hukum militer yang bukan merupakan tindak pidana dalam hukum pidana umum; c. Negara Diminta memandang bahwa pelaksanaan permintaan tersebut kemungkinan mengganggu kedaulatan, keamanan, ketertiban umum atau kepentingan utama lainnya dari negara tersebut sebagaimana ditentukan oleh otoritas yang berwenang; d. permintaan tersebut menyangkut fakta-fakta yang mendasari seseorang yang diadili telah dibebaskan, diampuni, atau dihukum di Negara

Diminta untuk satu tindak pidana yang pada dasarnya sama, sepanjang hukuman yang dijatuhkan saat ini sedang dijalani atau telah dijalani; e. terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa permintaan bantuan diajukan untuk menuntut atau menghukum seseorang atas dasar ras, agama, kebangsaan, asal etnis, jenis kelamin, atau pendapat politiknya atau bahwa dikabulkannya permintaan tersebut dapat memperburuk situasi orang tersebut karena alasan tersebut; f. terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa proses hukum pidana terhadap orang yang dituntut tidak sesuai dengan jaminan yang dimuat dalam instrumen internasional untuk perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, 16 Desember 1966; g. permintaan tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang diancam hukuman mati di Negara Peminta kecuali Negara Peminta memberikan jaminan sehingga Negara Diminta memandang cukup bahwa hukuman mati tidak akan diupayakan, dijatuhkan atau jika dijatuhkan, tidak akan dilaksanakan. • Sebelum menolak atau menunda bantuan hukum, Negara Diminta harus(Pasal 4): a. segera menginformasikan kepada Negara Peminta alasan untuk mempertimbangkan penolakan atau penundaan bantuan; b. mempertimbangkan apakah bantuan dapat diberikan dengan syarat dan kondisi tertentu yang dianggap perlu. Jika demikian, syarat dan ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh Negara Peminta

AM : Apakah MLA IndonesiaSwiss ini juga mencakup ektradisi ataukah perlu perjanjian ekstradisi Indonesia-Swiss, untuk memulangkan pelaku tindak

30

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

HEADLINE

pidana korupsi ini melarikan diri di Swiss?

DO : Perjanjian MLA RI-Swiss mengecualikan pengaturan mengenai ekstradisi. Perjanjian mengenai ekstradisi perlu diatur dan disepakati dengan perjanjian khusus, yaitu perjanjian ekstradisi.

AM : Adakah aset pelaku tindak pidana korupsi yang disimpan di Swiss untuk dipulangkan ke Indonesia, mengingat UU MLA Indonesia – Swiss bersifat rektroaktif atau berlaku surut?

DO : Ada keyakinan sejumlah pihak bahwa banyak aset pelaku tindak pidana korupsi yang disimpan di Swiss untuk dipulangkan ke Indonesia. Perlu penelusuran dan investigasi mengenai hal ini lebih lanjut.

AM : Pemerintah Indonesia (Kemenkumham cq Ditjen AHU) saat ini telah melakukan perjanjian MLA dengan negara lain, selain Swiss yakni ASEAN, Australia, Hong Kong, RRC, Korea Selatan, India, Vietnam, Uni Emirat Arab, dan Iran. Mohon dijelaskan alasan melakukan kerja sama dengan negara-negara tersebut?

DO : Saat ini tidak terdapat satu instrumen multilateral (konvensi) pun yang mengatur secara khusus mengenai MLA. Ketentuan MLA saat ini terdapat di dalam Konvensi-konvensi penanggulangaan kejahatan khusus seperti UN Conventions against Corruption, UN Convention against Transnational Organized Crime dan Drug Convention 1988.

Konvensi tersebut di atas hanya terkait dengan kejahatan yang diatur dengan konvensi, dan tidak dapat digunakan terhadap tindak pidana diluar konvensikonvensi tersebut.

Kerja sama MLA diperlukan manakala terdapat permintaan bantuan hukum yang bersifat upaya paksa (coercive measures) misalnya, pemblokiran, penyitaan, perampasan aset, permintaan informasi perbankan dan pemeriksaan

"Kerja sama MLA diperlukan manakala terdapat permintaan bantuan hukum yang bersifat upaya paksa (coercive measures) misalnya, pemblokiran, penyitaan, perampasan aset, permintaan informasi perbankan dan pemeriksaan orang yang tidak kooperatif dan lain-lain." orang yang tidak kooperatif dan lainlain.

AM : Selain menjalin kerja sama dengan Swiss, negara mana lagi yang strategis dilakukan MLA maupun perjanjian ekstradisi terkait pemberantasan tindak pidana korupsi? Mengingat Serbia menyambut positif MLA dan perjajian ekstradisi saat Indonesia melakukan ekstradisi Maria Pauline Lumowa. Mohon dijelaskan?

DO : Sesuai roadmap rencana penyusunan perjanjian bilateral di bidang

MLA yang disusun bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan penegakan hukum, maka penyusunan perjanjian diprioritaskan pada Negara yang menjadi pusat finansial a. Negara dengan intensitas hubungan yang tinggi dengan Indonesia b. Negara dimana Indonesia memiliki kepentingan besar, khususnya terkait proses asset recovery Pemerintah Indonesia tengah menjajaki pembentukan perjanjian bilateral MLA dengan Perancis, Serbia, Polandia, Timor Leste, Jepang, serta melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat. •

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

31

OPINI

Peran Strategis MLA Indonesia – Swiss, dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Oleh Andi Eva Nurliani Kasubdit MLA, Dit. OPHI, Ditjen. AHU, Kemenkumham

S

emakin tingginya intensitas kejahatan bercirikan transnasional membuat semakin banyak daftar kasus pelik yang tidak terselesaikan. Belum lagi berkembangnya penggunaan alat atau teknologi informasi lintas negara, yang dapat digunakan dalam melakukan tindak kejahatan dan modus operandi yang semakin sulit untuk dideteksi maupun diidentifikasi. Untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang demikian diperlukan adanya kerja sama yang intensif antar negara-negara.

Kerja sama antar negara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu

32

masalah yang timbul baik di negara peminta maupun negara diminta.Dalam hal kerja sama dalam bidang hukum dan peradilan pidana, masalahnya berkenaan dengan yurisdiksi atas orang yang sedang dalam proses penerapan hukum pidananya (dari tahap penyelidikan, penyidikan, proses peradilannya sampai kepada pelaksanaan hukumannya) terhadap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berkaitan dengan yurisdiksi atau kewenangan hukum negara lain.

Untuk meminimalisir terjadinya friksi antar negara berkaitan dengan tindak pidana transnasional, perjanjian atau traktat antar negara merupakan salah satu solusi terbaiknya, dengan perjanjian tersebut diharapkan terjadi pengertian saling menguntungkan antar negara dan mengurangi bentuk modus operandi kejahatan-kejahatan yang merupakan musuh bersama masyarakat dunia.

Seperti negara-negara lain di dunia, Indonesia secara spesifik juga menghadapi persoalan pelik serupa berkaitan dengan makin marak dan masifnya praktik dan modus operandi dari tindak pidana yang bercirikan atau beririsan dengan aspek transnasional maupun internasional seperti tindak pidana pencucian uang (money laundering), tindak pidana korupsi (corruption), tindak pidana terorisme (terrorism), kejahatan perpajakan (penggelapan pajak – tax evasion/ tax fraud), kejahatan perbankan, peredaran ilegal narkoba, kejahatan perdangangan manusia (human trafficking), kejahatan lingkungan hidup dan lain sebagainya.

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

Sementara proyeksi ke depannya, kejahatan semacucian uang “kotor” dunia dan bahkan nama sejumlah cam ini, baik bagi Indonesia maupun negara lain pada bank terkemuka di Swiss juga muncul baik dalam The umumnya akan menjadi tantangan dan ancaman yang Panama Paper maupun The Paradise Papers. nyata kalau tidak memandanganya sebagai yang seriTekanan internasional yang begitu kuat, terutama us. Oleh karenanya, kerja sama antar negara dibutuhdatang dari Uni Eropa, negara-negara yang tergabung kan untuk secara efektif dapat membasmi tindak kejadalam Organization for Economic Cooperation and Dehatan semacam ini. velopment (OECD) melalui perangkat lintas pemerinPada posisi yang demikian, dalam konteks internatahannya yakni The Financial Action Task Force (FATF), sional, Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi membuat Swiss pada akhirnya mau tidak mau, suka tiInternasional berkenaan dengan upaya pemberantasan dak suka melonggarkan kebijakan internal soal kerahakejahatan transnasional terorganisir, konvensi anti kosian fiskalnya. rupsi internasional, konvensi anti peredaran gelap narSwiss memang telah memiliki peraturan federal berkoba internasional dan lain sebagainya. nama Anti Money Laundering Act (AMLA) yang mengSecara regional ASEAN, Indonesia terlibat aktif atur persoalan pemberantasan pencucian uang semendalam apa yang dikenal sebagai Bali Process-“Bajak 1999, akan tetapi peraturan tersebut nyatanya baru li Process on People Smuggling,Trafficking dapat berjalan secara efektif mulai tahun 2016 in Person and Related Transnational berkaitan dengan political will dari peCrimes” sebagai basis awal upaya merintahnya. pemberantasan kejahatan transDari sisi Indonesia, setidaknasional di ASEAN. Secara nya ada beberapa isu poten"Sudah menjadi rahasia bilateral, pendekatan pesial yang berkaitan dengan umum, bahwa sebagian nanggulangan kejahatan Swiss yang bisa diidentransnasional ataupun tifikasi seperti misalnya dari uang yang diparkir tersebut kejahatan pidana yang keberadaan “rekening bukanlah berasal dari perolehan yang melibatkan unsur luar gendut” sejumlah WNI negeri di Indonesia. di sejumlah bank di sah. Banyak kalangan bahkan secara Salah satunya dilakuSwiss, yang mana sumterbuka melabeli Swiss sebagai salah satu kan dengan mengguber data berasal dari nakan skema bantuKementerian Keuangan tempat pencucian uang “kotor” dunia dan an timbal balik dalam RI berkenaan dengan bahkan nama sejumlah bank terkemuka perkara pidana (Mutuprogram Tax Amnesty al Legal Assistance in 2017 ketika Direktorat di Swiss juga muncul baik dalam Criminal Matters/MLA).

Jenderal Pajak (DJP) meThe Panama Paper maupun The Khusus berhubungan denyisir keberadaan potenngan perjanjian bilateral si dana wajib pajak di luar Paradise Papers." mengenai MLA dalam perkara negeri. Terkait dengan hal ini, pidana, sampai saat ini, Indonesia perlu upaya lanjutan dari unsur telah memiliki setidaknya 9 perjanjipenegak hukum terkait untuk menean bilateral. liti apakah rekening WNI di Swiss tersebut Sementara itu, negara Swiss dikenal dunia saberasal dari perolehan yang sah. lah satunya berkait dengan reputasinya sebagai salah Dan identifikasi indikasi tersebut dirasa akan relatif satu surga pajak atau “tax heaven” dikarenakan sistem lebih mudah dilaksanakan lewat perjanjian MLA dalam perbankannya yang sangat rapi, tertutup dan juga adaperkara pidana antara Indonesia dan Swiss. Sehubungnya jaminan negara akan kerahasiaan fiskal (banking an dengan persoalan asset recovery dalam konteks secrecy). Penawaran sistem perbankan offshore depidana, penyelesaiannya dirasa akan lebih mudah jika ngan segala “keunggulannya” dan juga prosedur penada perjanjian MLA dalam perkara pidana antara Indodirian usaha di Swiss yang sangat mudah dan cepat nesia dengan Swiss. membuat banyak kalangan berduit dari berbagai beDengan melihat keterkaitan persoalan antara Indolahan dunia “memarkir” uang mereka di negara ini. nesia dengan Swiss sebagaimana telah dijabarkan di Sudah menjadi rahasia umum, bahwa sebagian atas, dapat ditarik proyeksi ke depan bahwa perjanjian dari uang yang diparkir tersebut bukanlah berasal dari MLA dalam perkara pidana antara Indonesia dengan perolehan yang sah. Banyak kalangan bahkan secara Swiss akan sangat berguna, terlebih apabila ditilik dari terbuka melabeli Swiss sebagai salah satu tempat pensisi kepentingan Indonesia.

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

33

OPINI

• •

• • • •

Swiss memang memiliki Undang-Undang Federal berupa International Mutual Assistance in Criminal Matters (IMAC) pada 1981 yang memungkinkan Swiss untuk bekerja sama dengan negara lain berkaitan dengan bantuan timbal balik dalam perkara pidana tanpa harus mengikatkan diri dalam satu traktat atau perjanjian dengan negara lain yang didasari oleh prinsip kepercayaan dan timbal balik (resiprositas). Berkenaan dengan hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 sebagai payung hukum kerja sama MLA untuk persoalan pidana di Indonesia dalam pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa “Dalam hal belum ada perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas.”

Meskipun demikian, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 ayat 1 bahwa Bantuan Timbal Balik hendaknya dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian. Dari sisi Indonesia, pilihan pembentukan perjanjian bilateral tertulis mengenai MLA dalam perkara pidana antara Indonesia dengan Swiss merupakan pilihan terbaik, hal ini berkaitan dengan aspek legal formalnya, kemudahan dalam mengatur persoalan detail teknis perjanjian, cakupan, batas waktu dan lain sebagainya.

Dasar Hukum Perjanjian MLA di Indonesia • Dasar hukum MLA di Indonesia adalah UndangUndang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

• Undang-Undang No. 5 tahun 2009 tentang Pengesahan UNTOC • Undang-Undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian MLA RI – Australia.

• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian MLA RI – Republik Rak-

34

yat Tiongkok.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian MLA RI – Korea Selatan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengesahan Perjanjian MLA RI – Hong Kong SAR. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian MLA RI – India.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perjanjian MLA RI - Vietnam.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian MLA RI – UEA Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian MLA RI – Iran

Manfaat Perjanjian MLA Indonesia-Swiss Manfaat perjanjian MLA Indonesia-Swiss bagi Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Perjanjian MLA bilateral tersebut akan menjadi dasar hukum baru bagi para pihak yakni RI dan Swiss karena mengatur hak dan kewajiban kedua pihak secara rinci. Sebelum adanya perjanjian, terdapat beberapa hambatan dalam kerjasama MLA akibat adanya perbedaan sistem hukum dan unsur tindak pidana yang berbeda di kedua negara.

2. Berdasarkan pengalaman Pemerintah Indonesia ketika mengajukan permintaan MLA ke Swiss, Pemerintah Swiss sangat rigid dalam menerapkan persyaratan domestiknya. Contoh: Pemerintah Swiss meminta Indonesia untuk menyampaikan permintaan dalam beberapa Bahasa yaitu Inggris, Jerman dan Perancis.

3. Atas dasar Perjanjian MLA tersebut, kedua pihak dapat menyepakati hal-hal teknis yang akan mempermudah Pemerintah Indonesia dalam mengajukan permintaan MLA ke Swiss. Hal ini tentunya akan mendukung proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas kasuskasus kejahatan utamanya korupsi termasuk money laundering dan asset recovery.

4. Hal terpenting bahkan Perjanjian MLA tersebut dapat berlaku surut (retroaktif) untuk kasuskasus korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) namun terjadi sebelum berlakunya perjanjian.

5. Perjanjian MLA ini sudah berbasis pada UNCAC yang mana juga telah diratifikasi RI. Perjanjian MLA sudah terbukti dapat membantu penegak hukum RI dalam proses pengembalian aset. Asset recovery dapat dilakukan sepanjang aparat penegak hukum dapat menemukan alat bukti yang cukup atas dasar putusan pengadilan

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

yang telah mempunyai kekutan hukum tetap atau inkracht.

Pembahasan 1. Hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dengan Republik Konfederasi Swiss secara resmi dimulai pada 1952 bersamaan dengan pembukaan perwakilan diplomatik di masing-masing negara. Sejak saat itulah kedua negara telah mempertahankan hubungan bilateral yang luas. Bagi Swiss, Indonesia adalah salah satu negara prioritas untuk kerja sama ekonomi SECO (State Secretariat for Economic Affairs). Indonesia merupakan negara tujuan paling penting untuk investasi langsung (Foreign Direct Investment – FDI) Swiss di Asia setelah Jepang, Singapura dan China, demikian Indonesia menjadi salah satu dari 8 (delapan) negara prioritas pengembangan ekonomi, perdagangan dan investasi Swiss melalui SECO. Dari data yang ada, Swiss juga merupakan salah satu top negara investor asal Eropa terbesar di Indonesia. Selain dalam kerangka ekonomi dan perdagangan, Swiss telah bekerja sama erat dengan Indonesia selama bertahun-tahun mengenai kebijakan lingkungan multilateral (antara lain terkait isu kehutanan, keanekaragaman hayati, kimia dan tata kelola lingkungan). Kedua negara juga bekerja sama dalam kerangka Association of South East Asian Nations (ASEAN), di mana Swiss menjadi salah satu mitra dialog sektoral semenjak Juli 2016.

2. Peran Strategis Perjanjian MLA IndonesiaSwiss dalam Tindak Pidana Korupsi Indonesia merupakan pasar ekonomi“ masa depan”yang teramat potensial bagi Swiss. Dari data yang berhasil dihimpun, volume perdagangan antara kedua negara meningkat 50% pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mencapai sekitar 2,8 miliar Swiss Franc dan diprediksikan akan terus meningkat ke depannya.

Saat ini lebih dari 150 perusahaan Swiss beroperasi secara aktif di Indonesia. Pada akhir 2016, menurut Swiss National Bank (SNB), FDI Swiss ke Indonesia berjumlah kurang lebih 6,9 miliar Swiss Franc. Dan masih menurut sumber yang sama, Investasi langsung tersebut telah menciptakan lebih dari 20.000 pekerjaan di Indonesia.

Menurut angka Indonesia, Swiss adalah investor Eropa terbesar ketiga di Indonesia pada tahun 2016.

Pada November 2009, sebagai upaya untuk mempererat kerja sama ekonomi kedua negara, dibentuklah Komisi Ekonomi dan Perdagangan Bersama kedua negara. Sementara itu, negosiasi untuk Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (IE-CEPA – Indonesia

- Europe – Comprehensive Economic Partnership Agreement) antara Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA – European Free Trade Association) di mana Swiss menjadi salah satu anggotanya dengan Indonesia telah berlangsung marathon sejak 2011. Dan pada 2017, Swiss Business Hub Indonesia dibuka untuk mempromosikan perdagangan dan investasi antara kedua negara.

Selain itu, Swiss juga merupakan salah satu negara target Pemerintah Indonesia membentuk perjanjian MLA karena, sesuai dengan kategori negara target tersebut di atas, Swiss merupakan Financial Center di wilayah Eropa dan global. Oleh karena hal tersebut, Swiss sering kali digunakan oleh para pelaku tindak pidana sebagai lokasi untuk menyembunyikan aset hasil kejahatannya. Terbentuknya perjanjian MLA IndonesiaSwiss merupakan bentuk agar lebih mudahnya terungkap kasus korupsi baik di Indonesia.

Demikian juga sebaliknya, negara mitra penanda tangan perjanjian harus mengirimkan permintaan MLA kepada otoritas pusat Indonesia, yang akan berkomunikasi dengan lembaga pelaksana yang sesuai untuk melakukan tindak lanjut terhadap permintaan tersebut.

Meskipun terdapat praktik-praktik kerja sama informal dalam bantuan hukum timbal balik, permohonan MLA resmi harus tetap disampaikan kepada otoritas pusat agar bukti-bukti yang dikumpulkan di luar negeri memperoleh legitimasi dan dapat digunakan dalam proses hukum Indonesia.

Sejalan dengan Program Nawacita, dan arahan Presiden Jokowi dalam kesempatan Hari Korupsi Sedunia tahun 2018, beliau menyampaikan bahwa pembentukan Perjanjian MLA RI-Swiss diharapkan dapat menjadi platform kerja sama hukum, khususnya dalam upaya Pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi dan mengembalikan aset-aset hasil korupsi (asset recovery). •

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

35

Sesditjen AHU, M Aliamsyah

Memfasilitasi Kebutuhan Semua Pihak Mencapai Tujuan Organisasi, adalah Seni Dalam Bekerja Sederhana, low profile, lugas, murah senyum, dan berdedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Itulah sifat-sifat yang melekat untuk menggambarkan sosok Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Sesditjen AHU), Mohamad Aliamsyah.

“Memfasilitasi kebutuhan dan kepentingan semua pihak dalam mencapai tujuan organisasi adalah seni dalam bekerja,� kata Mohamad Aliamsyah, berfilosofi saat diwawancarai AHU Magz.

Ia dilantik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-27.KP.03.03 Tahun 2020, pada 28 Mei 2020 lalu, di Graha Pengayoman, Kuningan, Jakarta Selatan, menggantikan Danan Purnomo, yang dilantik menjadi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung.

Jabatan sebagai Sesditjen AHU, bagi Aliamsyah bukan datang tiba-tiba, namun melalui proses panjang yang menempa pengalaman dan menguji keahliannya. Ia bukan orang baru di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Aliamsyah beberapakali menduduki jabatan strategis, seperti Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kadiv Yankum dan Hak

36

Asasi Manusia) Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ia kemudian diangkat sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kemenkumham, menggantikan Johno Supriyanto pada 2 April 2018 lalu. Ia kemudian dipromosikan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan dilantik sebagai Direktur Merek dan Indikasi Geografis, pada Februari 2020 lalu.

Di tengah kesibukan Aliamsyah dalam bekerja, menjalankan tugas rutinnya sebagai orang nomor dua di Ditjen AHU Kemenkumham, ia meluangkan waktu untuk wawancara dengan AHU Magazine. Berikut petikan wawarancara AHU Magz dengan M Aliamsyah ; AHU Magz (AM) : Bagaimana implementasi dari enam janji kinerja 2020 di Ditjen AHU hingga Semester II pada 2020 ini, apakah sudah maksimal dilaksanakan?

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

M Aliamsyah (MA) : Kami di Ditjen AHU selalu berkomitmen untuk mengimplementasikan Janji Kinerja Kementerian Hukum dan HAM 2020 secara konsisten dan penuh integritas untuk mewujudkan tata nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen AHU. Sejumlah terobosan yang telah dilakukan sebagai bentuk implementasi dari Janji Kinerja tersebut, di antaranya: Peningkatan akses terhadap layanan hukum.

Sebagian besar layanan Ditjen AHU kini telah tersedia secara elektronik melalui situs ahu.go.id (AHU Online) sehingga layanan AHU dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Adapun layanan AHU berbasis elektronik tersebut, antara lain; layanan badan usaha, jaminan fidusia, notaris, status kewarganegaraan, pewarganegaraan, wasiat, administrasi PPNS, partai politik, wasiat, administrasi PPNS, hingga legalisasi. Tidak berhenti sampai di situ, saat ini Ditjen AHU juga tengah menyiapkan sejumlah aplikasi layanan elektronik lainnya, seperti aplikasi Perseroan Perorangan dan aplikasi Legalisasi Apostille. Semua inovasi di bidang pelayanan publik dilakukan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi yang semakin nyata bagi masyarakat.

Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.

Ditjen AHU fokus mendorong peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian beasiswa untuk pendidikan formal serta pelatihanpelatihan berbasis layanan AHU, seperti, pelatihan advokasi dan penyusunan legal opinion. Selain itu, Ditjen AHU juga sedang merancang kegiatan Training of Trainer yang diperuntukkan bagi kantor wilayah terkait dengan implementasi kebijakan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) di wilayah.

Dengan demikian diharapkan kantor wilayah sebagai perpanjangan tangan Ditjen AHU di wilayah dapat memiliki pemahaman yang komprehensif terkait layanan AHU. Menjadi role model dan memberikan kinerja terbaik.

Sebagai bentuk nyata komitmen Ditjen AHU dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, demikia pula dengan tekad para

pimpinan dan pegawai untuk menjadi role model bagi organisasi, pada Juli 2020 lalu, Ditjen AHU menjadi salah satu satuan kerja di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang diusulkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) ke KemenPAN-RB. Ditjen AHU telah mengikuti Desk-Evaluation dengan KemenPAN-RB pada 21 Oktober 2020 sebagai tahapan akhir penilaian WBK. Tentunya kami berharap Ditjen AHU dapat memperoleh predikat WBK. Namun hal tersebut bukan merupakan tujuan utama bagi kami, karena tujuan utama kami adalah dapat memberikan pelayanan administrasi hukum umum yang transparan, profesional, cepat, dan tepat waktu.

AM : Bagaimana implementasi team work dan E-Government dalam rangka mewujudkan good governance?

MA : Team work dikembangkan dalam bentuk sinergitas kerja antara setiap unit di lingkungan Ditjen AHU (internal) dan sinergitas kerja dengan unit organisasi di luar Ditjen AHU (eksternal) demikian pula dengan stakeholder lainnya. Kita sadari untuk mencapai tujuan organisasi, Ditjen AHU harus bekerja sebagai sebuah unit yang solid dan terorganisir secara internal lebih dulu. Jika dari internal sudah solid, maka akan menjadi mudah untuk menciptakan sinergi dengan unit utama lain ataupun stakeholder terkait. Prinsip-prinsip dalam good governance akan tercapai dengan pembenahan atau memaksimalkan potensi internal Ditjen AHU lebih dulu untuk kemudian dapat bersinergi dengan seluruh stakeholder dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

E-Government diwujudkan dalam bentuk menciptakan platform berbasis dalam jaringan (online) untuk urusan administrasi perkantoran dan pelayanan publik. Urusan administrasi perkantoran di Ditjen AHU sudah menggunakan E-Office, yang dapat menyelesaikan urusan administrasi perkantoran dengan lebih cepat dan lebih efisien serta memperkecil adanya kesalahan-kesalahan. Hal ini tentu tetap memperhatikan akuntabilitas administrasi perkantoran. Dampak yang diharapkan adalah kinerja pegawai tidak lagi terganggu dengan urusan administrasi yang terkadang memakan waktu kerja relatif banyak, sehingga pegawai kurang produktif. Pegawai dapat memaksimalkan waktunya untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan lain yang bersifat substantif dan capaian kinerja individu atau organisasi.

AM : Bagaimana implementasi dam meningkatkan keramahtamahan (hospitality) dalam pelayanan masyarakat; menjadi role model dan memberikan kinerja terbaik kepada organisasi guna meningkatkan satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Mohon dijelaskan?

MA : Kami di Ditjen AHU selalu berupaya untuk melakukan peningkatan keramahtamahan pelayanan publik, mengingat sebagian besar layanan publik Ditjen AHU berbasis online, dengan menyajikan pelayanan publik berbasis online yang ramah pengguna (user friendly) dan menyiapkan panduan pelayanan publik secara online

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

37

yang mudah dipahami. Aspek SDM adalah hal penting dalam layanan pengaduan Ditjen AHU, pada konteks ini, Ditjen AHU menyiapkan SDM pelayanan publik yang terlatih untuk menghadapi atau berkomunikasi dengan masyarakat yang secara konkret dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang relevan dengan konteks pelayanan prima. Selain itu Ditjen AHU menyadari pentingnya untuk memberikan pembekalan-pembekalan yang dapat mendukung pelayanan publik.

Sebagai wujud nyata hosipitality Dijten AHU dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kami menyediakan Call Center yang siap melayani masyarakat yang membutuhkan informasi terkait layanan Ditjen AHU. AM : Bagaimana dampak Covid-19 terhadap capaian kinerja dan pelaksanaan tugas setiap direktorat dalam menjalankan tupoksi mereka?

MA : Pandemi Covid-19 menyebabkan sebagian kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, karena sebagian besar kegiatan non pengadaan di Ditjen AHU merupakan kegiatan yang membutuhkan adanya kehadiran fisik dan tatap muka secara langsung, sehingga kalau dievaluasi dari penyerapan anggaran, tentunya terlihat adanya penurunan penyerapan anggaran. Namun, kegiatan tersebut seperti rapat, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi tetap kami lakukan dengan metode lain seperti rapat virtual (daring) dan lain sebagainya.

Dengan pelaksanaan rapat-rapat dan kegiatan-kegiatan secara virtual (daring), memang diperlukan penyesuaian agar pelaksanaannya dapat

38

tetap berjalan dengan baik dan efektif. Secara volume, target kinerja Ditjen AHU tetap tercapai.

Selain itu, pandemi Covid-19 memberikan dampak sangat signifikan kepada kemampuan ekonomi dan daya beli masyarakat. Dengan melemahnya perekonomian, maka PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang diterima oleh Ditjen AHU melalui layanan-layanannya juga terkena imbasnya. Capaian Realisasi PNBP Ditjen AHU pada 2020 diproyeksikan hanya lebih kurang 60% dari target Tahun 2020 sebesar Rp 913 miliar. Sebagaimana kita ketahui bersama, 91% anggaran Ditjen AHU bersumber dana PNBP, dan anggaran PNBP dapat digunakan oleh Ditjen AHU setelah mendapatkan izin penggunaan dari penerimaan periode bulan sebelumnya sebesar 76,43% dari hasil PNBP yang dihasilkan setelah mendapatkan persetujuan Maksimum Pencairan (MP) dari Kementerian Keuangan.

Dengan tidak tercapainya target PNBP TA 2020, maka besaran anggaran PNBP yang dapat digunakan juga otomatis berkurang. Dari pagu PNBP Program AHU Tahun 2020 sebesar lebih kurang Rp 601 miliar, diproyeksikan hanya akan dapat digunakan sebesar lebih kurang Rp 480 miliar.

Besaran MP yang kurang dari besaran anggaran di RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga) tersebut mengakibatkan defisit anggaran PNBP sehingga diperlukan selfblocking anggaran dimasing-masing unit yang berdampak pula pada beberapa kegiatan yang telah direncanakan untuk dilaksanakan tidak dapat dilaksanakan.

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

AM : Bagaimana strategi Ditjen AHU dalam menyelaraskan target kinerja setiap direktorat, program prioritas Ditjen AHU, penataan SDM dengan sejumlah kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selama masa pandemi Covid -19 ini?

MA : Pandemi Covid-19 telah mendorong Ditjen AHU memperbaharui pola kerja yang lama dengan pola kerja baru yang lebih dinamis melalui pemanfaatan teknologi informasi. Secara umum, pelaksanaan target kinerja dan program prioritas Ditjen AHU pada 2020 masih terus berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun, tentunya dengan melakukan sejumlah penyesuaian dalam pelaksanaannya agar tetap memenuhi standar protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Adanya teknologi informasi memberikan kemudahan bagi setiap elemen pimpinan maupun pegawai di lingkungan Ditjen AHU untuk tetap melakukan koordinasi yang intens dengan jajarannya untuk memastikan target kinerja dan program prioritas agar terlaksana dengan optimal di masing-masing direktorat.

AM : Apakah terjadinya pandemi Covid -19 ini juga menimbulkan dampak yang signifikan dalam penyerapan anggaran Ditjen AHU, karena Dinas Luar bagi ASN juga dibatasi oleh peraturan Menpan RB terkait kinerja ASN selama masa PSBB ini?

MA : Pandemi Covid-19 tentunya berdampak signifikan pada perekonomian masyarakat dan hal ini juga dirasakan oleh Ditjen AHU. Berkurangnya jumlah permohonan untuk layanan administrasi hukum umum berakibat pada turunnya capaian PNBP Ditjen AHU. Hingga 19 November 2020 capaian PNBP Ditjen AHU sebesar Rp. 666,5 miliar dari target PNBP sebesar Rp. 913 miliar. Rendahnya capaian PNBP Ditjen AHU berdampak juga kepada Maksimum Pencairan (MP) Ditjen AHU, dan berdampak pada rendahnya penyerapan Ditjen AHU apabila dihitung dari target awal. Demikian pula dengan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan hal ini tentunya sangat berpengaruh karena bukan saja kita membatasi dan mencegah pegawai untuk melakukan perjalanan ke daerah-daerah yang teridentifikasi banyak penyebaran Covid-19 tetapi pada saat yang bersamaan juga penerbangan ke daerah-daerah tertentu juga dibatasi bahkan ada yang dihentikan untuk sementara.

AM : Bagaimana strategi Bapak untuk memaksimalkan kinerja setiap Direktorat di Ditjen AHU dan meraih kinerja yang memuaskan serta meningkat dari waktu ke waktu?

MA : Kami tentunya sangat sadar sebagai Sesditjen AHU tugas yang dimiliki adalah memberikan dan memfasilitasi setiap unit agar dapat secara maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga masyarakat dapat dilayani dengan baik. Hal yang paling penting adalah menjaga komunikasi melalui koordinasi dengan setiap unit, sehingga kita bisa mendengar apa yang dibutuhkan menjadikan kritik dan saran dari setiap Direktorat sebagai bagian dari evaluasi kinerja sekretariat Direktorat Jenderal, dan selanjutnya mencoba memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan tersebut sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan yang dirasakan. Dari komunikasi yang rutin juga disampaikan motivasi-motivasi kepada setiap pejabat dan pegawai agar selalu berkinerja dengan baik walaupun di tengah wabah yang belum mereda. Bagi kami, dapat memfasilitasi kebutuhan dan kepentingan semua

pihak dalam mencapai tujuan atau kinerja organisasi merupakan suatu seni, yang perlu dilakukan secara cerdas dan ikhlas semata-mata hanya untuk mendorong dan mewujudkan capaian tugas dan fungsi Ditjen AHU dalam rangka mewujudkan secara benar nilai PASTI Kementerian Hukum dan HAM serta visi dan misi pemerintah.

AM : Apa saja kebijakan yang ingin Bapak terapkan dan capai selama 2020 ini?

MA : Pertama, mendorong setiap direktorat untuk memenuhi capaian kinerja yang tertuang dalam target dan perjanjian kinerja masing-masing Direktorat; kedua, peningkatan kemampuan SDM Ditjen AHU dengan memperbanyak program-program pelatihan dan beasiswa; ketiga, melakukan lebih banyak kerja sama dengan lembaga atau instansi terkait; keempat, mendorong para pegawai untuk termotivasi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat; kelima, mewujudkan smart office dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang sehat, bersih, aman dan nyaman bagi para pegawai dan tentunya sesuai dengan protokol kesehatan; keenam, lebih meningkatkan lagi pengelolaan dan pemanfaat semua sumber daya yang ada, baik anggaran dan Sumber Daya Manusia Ditjen AHU agar dapat tercipta suatu budaya yang mengedepankan good governace dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparan, tepat guna, dan berhasil guna; ketujuh, mengedepankan komunikasi, koordinasi, dialog, dan diskusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, baik internal maupun eksternal; kedelapan, meningkatkan penggunaan dan penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Ditjen AHU dengan melakukan evaluasi terhadap sistem yang sudah dibangun dan mendorong inovasi setiap unit dan pegawai dalam menciptakan apalikasi atau sistem yang memudahkan capaian dan pelaksanaan kinerja.

AM : Pada 2020, Menkumham mengusulkan sebanyak 520 Satuan Kerja (Satker) maju dalam WBK/WBBM Tahun 2020. Berapa jumlah Satker di Ditjen AHU yang diikutkan? Apakah Bapak optimis satker-satker tersebut mampu meraih predikat WBK/ BBM yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB? MA : Ditjen AHU diusulkan sebagai unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi sebagai satu kesatuan pada tahun 2020. Artinya, seluruh Direktorat di bawah Ditjen AHU diusulkan sebagai satuan kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Secara pribadi, saya optimis seluruh satuan kerja di Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan predikat WBK/WBBM. Mengapa demikian? saya meyakini setiap jajaran mulai dari unsur pimpinan hingga pelaksana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sudah reform mentalitasnya, sudah terinternalisasi semangat dan nilai-nilai reformasi birokrasi dan terlebih lagi Kemenkumham mempunyai tata nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan, dan Inovatif) yang menjadi nilai tambah tersendiri bagi setiap satuan kerja di lingkungan Kemenkumham untuk memperoleh predikat WBK/WBBM. Namun, seperti yang telah saya kemukakan terdahulu, WBK/WBBM bukan tujuan utama, tujuan yang sesungguhnya adalah bagaimana kita dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, mudah, tidak berbelit-beli, transparan, dan tepat waktu. •

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

39

Lintas Kanwil

Dirjen AHU Apresiasi Aplikasi Silandu, Inovasi Layanan Online Aliamsyah.

Cahyo ingin inovasi ini bisa diduplikasi oleh unit lain, sehingga bisa menghemat anggaran. Setiap unit kerja di lingkungan Ditjen AHU Kemenkumham, harus mampu melakukan inovasi dalam pelayanan publik agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.

Dirjen AHU, merasa senang saat mengunjungi Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, karena kantor layanan publiknya bersih. Di tengah pandemi Covid-19, setiap kantor diwajibkan mengedepankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. “Saya merasa senang melihat kebersihan lingkungan kantor Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

Saya ingin protokol kesehatan di-

D

irektur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Cahyo R Muzhar mengapresiasi inovasi layanan online kepada publik berupa aplikasi Silandu (Sistem Layanan Terpadu) yang disediakan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Tengah. Inovasi ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses pelayanan satu pintu (single window) Kemenkumham Jawa Tengah secara online. “Saya senang melihat inovasi layanan Ditjen AHU di Kanwil Jawa Tengah ini sudah cukup baik. Saya ingin inovasi ini disampaikan ke unit pusat secara tertulis agar Kanwil lain dapat mencontoh inovasi tersebut,� kata Cahyo saat berkunjung ke Kantor Pelayanan Kanwil Jawa Tengah, Semarang, pada 2 September 2020 lalu, di dampingi Sekretaris Ditjen AHU, M

40

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

Lintas Kanwil tingkatkan lagi agar pejabat dan pegawai dapat terhindar dari penyebaran Covid-19, khususnya bagi masyarakat Jawa Tengah,” ujar Cahyo.

Usai melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, terletak di Jalan Dokter Cipto Nomor 64, Kebonagung, Kecamatan Semarang, Kota Semarang, Dirjen AHU melanjutkan kunjungan kerja ke Kantor BHP Semarang, yang menempati Bangunan Cagar Budaya Wees en Boedelkamer atau Weeskamer yang telah direvitalisasi di Kota Tua, Semarang.

Uniknya, Cahyo tidak menggunakan kendaraan roda empat yang mengantarnya dari Kantor Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, ke Kantor BHP Jawa Tengah, namun bergowes menggunakan sepeda roda dua. Cahyo tak canggung bergowes ria menggunakan sepeda lipat, di terik matahari siang ditemani Sesditjen AHU, M Aliamsyah, dan Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Adhi Kuntjoro Su-

“Saya merasa senang melihat kebersihan lingkungan kantor Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah. Saya ingin protokol kesehatan ditingkatkan lagi agar pejabat dan pegawai dapat terhindar dari penyebaran Covid-19, khususnya bagi masyarakat Jawa Tengah.” tarmanto.

Meskipun bergowes ria di tengah kepadatan lalu-lintas Kota Semarang, rombongan Cahyo menikmati perjalanan mereka yang berjarak sekitar 9 kilometer. Peluh seolah terbayar dengan kegembiraan dan rasa puas. Ikut bergowes ria, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Bambang Setyabudi.

Tiba di tujuan Wesskamer, Dirjen AHU melakukan pengecekan bangunan yang baru selesai dipugar tersebut, di dampingi Kadiv Yankumham, Bambang Setyabudi, Kadiv Administrasi, Novita Ilmaris dan Kadiv Keimigrasian, Esti Winahyu Nur Handayani serta Ketua BHP Semarang, Aris Ideanto. •

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

41

Lintas Kanwil

Dirjen AHU Ingin BHP Tingkatkan Kompetensi SDM

D

irektur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Cahyo Rahdian Muzhar, ingin Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balai Harta Peninggalan (BHP) tak terkecuali BHP Semarang untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Ma-

nusia (SDM). “BHP adalah salah satu unit kerja di Ditjen AHU yang memerlukan wawasan dan pengetahuan secara mendetil. Oleh karena itu, kita perlu mengadakan pelatihan dan pembekalan untuk meningkatkan wawasan pegawai BHP khususnya para Anggota Teknis Hukum (ATH), “kata Cahyo saat memberikan arahan kepada para ASN BHP Jawa Tengah di Kantor BHP Semarang, Weeskamer, Kota Tua, Semarang, pada 2 September 2020 lalu.

Kunjungan Dirjen AHU dan rombongan ini selain memberikan arahan kepada para pegawai BHP Semarang, juga memonitor kegiatan serta kinerja unit-unit kerja yang berada di bawahnya.

42

Ditambahkan Cahyo, ATH yang memiliki tingkat wawasan unggul, akan mendorong dan membantu Indonesia dalam peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/ EODB) Indonesia ke peringkat 40, seperti harapan Prisiden Joko Widodo.

Peran BHP sangat strategis dalam pelayanan publik yang diberikan oleh Ditjen AHU. Hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat disentuh oleh tugas pokok dan fungsi (tusi) BHP. “Oleh karena itu, saya dan para Pimti (Pimpinan Tinggi) lainnya di Ditjen AHU menaruh perhatian besar terhadap BHP," tegas Cahyo.

Bukti perhatian Ditjen AHU terhadap BHP ini adalah disahkannya Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Kurator Keperdataan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Cahyo juga memberikan support kepada para pegawi BHP yang ingin meningkatkan kemampuan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, dapat mengajukan beasiswa kepada Ditjen AHU. Program ini menurut Cahyo, sejalan dengan visi Presiden,

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

Lintas Kanwil yaitu membentuk SDM (Sumber Daya Manusia) Unggul, Indonesia Maju.

Sementara, Sekretaris Ditjen AHU, M Aliamsyah memberikan instruksi kepada BHP Semarang untuk melakukan refocusing anggaran.

“Refocusing anggaran dilakukan terhadap anggaran yang tidak penting atau tidak mungkin dilaksanakan.

Anggaran ini nantinya dialihkan untuk kegiatan peningkatan kualitas SDM di BHP,” ungkap M Aliamsyah.

Sedangkan, BHP Semarang yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Jawa Tengah, Bambang Setyabudi, menyatakan BPH Semarang akan menindaklanjuti hal-hal yang telah diinstruksikan.

“Kami akan segera menyisir anggaran mana yang tidak mungkin dijalankan dan akan melakukan revisi sehingga kegiatan peningkatan kompetensi dapat dilakukan,” ujar Bambang.

Sebelum melakukan pengarahan kepada ASN BHP Semarang, Dirjen AHU dan rombongan melakukan peninjauan di Kantor BHP Semarang, Weeskamer.

Gedung tersebut dalam proses revitalisasi, ada beberapa bangunan yang harus diperbaiki sebelum di resmikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly.

“Jangan sampai nanti ketika orang datang, orang melihat bangunan masih belum rapih. Ini akan dapat mencoreng nama Kementerian (Kemenkumham) kita. Saya ingin sebelum diresmikan oleh Pak Menteri (Menkumham), perbaiki semua sisi gedung weeskamer, karena gedung ini milik Kemenkumham yang harus dipelihara dengan baik,” kata Cahyo.

“Saya ingin meninjau kembali kesiapan gedung ini untuk memastikan pekerjaan revitalisasi dikerjakan dengan profesional, agar bisa menjadi kebanggaan Ditjen AHU, Kemenkumham dan Kota Semarang,” ucap Dirjen AHU. •

"Kunjungan Dirjen AHU dan rombongan ini selain memberikan arahan kepada para pegawai BHP Semarang, juga memonitor kegiatan serta kinerja unit-unit kerja yang berada di bawahnya."

E D I S I 1E3D IDSEI S1E2MJBUELRI 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

43

AKTUAL

Pendapat Hukum Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 Oleh Iwan Supriadi Kasubdit Fidusia Ditjen AHU

P

ada 25 Maret 2019 lalu, Mahkamah Konstitusi menerima pengajuan permohonan uji materiil Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tercatat sebagai perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon I adalah Aprilliani Dewi merupakan pemberi fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01617952.AH.05.01 Tahun 2016.

Ia mengklaim mengalami kerugian secara langsung akibat dari penarikan obyek jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia, serta Pemohon II adalah Suri Agung Prabowo merupakan suami dari Pemohon I yang secara faktual terlibat aktif dalam pembayaran cicilan atau kredit mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para pemohon). Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF 42/1999) dimaksud berbunyi: Ayat (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Ketentuan di atas memiliki pengertian bahwa dalam hal terjadi cidera janji atau wanprestasi, Penerima Fidusia atau kreditur dapat secara langsung mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia, tanpa terlebih dahulu mengajukan gugatan ke pengadilan.

Hal tersebut menjadi dasar para pemohon untuk melakukan Permohonan Uji Materiil, mengingat pada saat proses penarikan objek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi jaminan fidusia secara langsung tenaga alih daya (jasa penagih/debt collector) telah menunjukkan sikap dan perbuatan melawan hukum.

44

Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3, UUJF 42/1999 bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4), yang berbunyi sebagai berikut; Bahwa pengaturan dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF 42/1999, hanya berfokus untuk memberikan kepastian hukum atas hak penerima fidusia (kreditur) dengan jalan dapat melakukan eksekusi obyek fidusia secara serta merta. Oleh karena itulah, ketentuan ini menemukan kelemahannya khususnya dalam memberikan pemaknaan detail pelaksanaannya yang justru dapat melanggar hak hak pemberi fidusia (debitur).Siapapun itu, berapapun jumlahnya, harus dilindungi hak konstitusionalnya.

Amar Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada 6 Januari 2020 memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela obyek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”; 3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji; 4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

AKTUAL

5.

6.

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial� bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap�; Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya

Analisis Kasus 1. Putusan Majelis Hakim MK tidak serta merta menghilangkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang bertujuan memberi perlindungan hukum kepada para pihak sepanjang sejalan dengan pertimbangan mahkamah ini.

2. Amar putusan MK tersebut, mengakibatkan terhadap proses eksekusi objek jaminan fidusia, yakni eksekusi secara langsung hanya dapat dilakukan dalam hal terdapat kesepakatan oleh para pihak tentang telah terjadinya cidera janji dan debitur secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Namun apabila tidak terdapat kesepakatan dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, maka harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.

3. Putusan MK memberikan penjelasan kepada kita bahwa Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tetap berlaku. Terhadap eksekusi Jaminan Fidusia pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dilakukan dengan cara eksekusi tanpa prosedure atau eksekusi dengan paksaan, eksekusi dapat dilakukan menggunakan prosedur dan mengikuti ketentuan perundang-undangan.

4. Keputusan MK, memberikan kepastian, keadilan dan keseimbangan atau kesetaraan bagi Pemberi Fidusia, Penerima Fidusia dan pihak-pihak terkait dengan pembebanan Jaminan Fidusia.

5. Bahwa putusan MK adalah bersifat final artinya berkekuatan hukum tetap atau memberikan kepastian hukum tanpa dapat dilakukan upaya banding sehingga penerapan Jaminan Fidusia harus dilakukan sesuai dengan putusan MK tersebut.

6. Putusan MK tersebut memuat asas-asas dalam hukum yaitu asas kepastian, asas keadilan dan asas keseimbangan, karenanya dalam perjanjian pokok atau perjanjian kredit yang termuat dalam minuta akta Jaminan Fidusia yang dibuat dihadapan Notaris juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Kesepakatan tentang pengertian dan kapan cidera janji itu ter-

jadi; b. Bagaimana mekanisme dan tata cara penyerahan secara sukarela terhadap benda jaminan fidusia; c. Bagaimana eksekusi jaminan fidusia.dan d. Bagaimana tata cara dan mekanisme upaya paksa yang dapat dilakukan dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji 7. Upaya untuk mencarikan solusi jangka pendek pasca putusan MK : a. Notaris pembuat akta jaminan fidusia dalam membuat akta perlu membuat klausul tersebut; b. Mahkamah Agung perlu membuat aturan tentang mekanisme dan tata cara eksekusi jaminan fidusia secara sederhana, cepat, mudah dan murah; c. Perlu diadakan perubahan terhadap UUJF 42/1999yang mengatur eksekusi jaminan fidusia dalam hal pemberi fidusia bersedia menyerahkan benda atau barang jaminan fidusia secara sukarela, dan dalam hal pemberi fidusia tidak bersedia menyerahkan benda atau barang jaminan secara sukarela

Saran 1. Sebagai langkah jangka panjang, melakukan koordinasi dan pembahasan atas rencana pembentukan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak yang mengintegrasikan seluruh pendaftaran penjaminan benda bergerak di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, namun tetap dapat meingkatkan kemudahan berusaha di Indonesia.

2. Menyusun Peraturan yang mengatur tata cara eksekusi jaminan fidusia yang mengakomodir ketentuan kesepakatan adanya cidera janji atau wanprestasi, seperti diamanatkan pada putusan MK dimaksud, sebagai prasyarat dilakukannya eksekusi langsung.

Demikian telaahan tentang penyampaian pendapat hukumpasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019dengan harapan pada semua pihak dapat memaknai isi dari putusan MK tersebut dan tidak ada lagi kesimpang siuran mengenai penafsiran di masyarakat. •

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

45

WBK/WBBM

Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Titik Susiawati

KITA BERUPAYA MEMENUHI KOMITMEN DITJEN AHU, MERAIH WBK 2020

D

irektorat Jenderal Adminstrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) siap mewujudkan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 2020, sebagai upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Cahyo R Muzhar beberapa waktu lalu menghadiri Desk Evaluation Meeting dengan Tim Penilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Cahyo, didampingi Sekretaris Ditjen AHU, M. Aliamsyah, Direktur Perdata Santun Maspari Siregar, Direktur Tata Negara Baroto, Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Tudiono dan Direktur Teknologi Informasi Lilik Sri Haryanto, menyampaikan prestasi dan capaiancapaian Ditjen AHU yang mengindikasikan bahwa Ditjen AHU layak untuk mendapatkan predikat WBK. “Kami ingin menyampaikan bahwa Ditjen AHU selalu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayan-

46

an publik, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi-inovasi yang telah kami lakukan,” ujar pria yang akrab disapa Cahyo tersebut.

Dalam presentasinya, Cahyo mengatakan bahwa Ditjen AHU telah melakukan berbagai inovasi dan penyempurnaan pada enam Area Perubahan WBK. Keenam area tersebut adalah Manajemen Perubahan, Penguatan Ketatalaksanaan, Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Cahyo menjelaskan kunci keberhasilan Ditjen AHU dalam menuju WBK adalah adanya peran pimpinan sebagai role model.

“Pimpinan harus bisa menjadi role model yang baik kepada seluruh jajaran Ditjen AHU. Dengan demikian, seluruh jajaran Ditjen AHU dapat mencontoh pimpinan untuk ikut serta melakukan perubahan karena pimpinan memberikan suri tauladan,” tegas Dirjen AHU. Ia menambahkan pentingnya unsur pimpinan Ditjen AHU terlibat dalam seluruh level pengambilan kebijakan. Di antaranya dalam penyusunan program, pembentukan peraturan perundang-undangan, pemantauan,

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

hingga evaluasi.

“Pimpinan harus memonitoring, dan memastikan pembahasan peraturan perundang undangan dilaksanakan dengan baik. Bila perlu, pimpinan Ditjen AHU siap untuk ikut membahas setiap produk peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Ditjen AHU,” tambahnya.

Kepala Bagian Program dan Pelaporan (P2) Ditjen AHU, Titik Susiawati menjelaskan, P2 berupaya untuk memenuhi komitmen Ditjen AHU untuk meraih WBK/ WBM pada 2020.

“Kita melakukan koordinasi dengan semua direktorat di Ditjen AHU, koordinasi dengan Tim Penilai Internal dari Inspektorat (Inspektorat Jenderal Kemenkum-

“Kita melakukan kordinasi dengan semua direktorat di Ditjen AHU, koordinasi dengan Tim Penilai Internal dari Inspektorat (Inspektorat Jenderal Kemenkumham), dan apa saja yang harus disiapkan,”

ham), dan apa saja yang harus disiapkan,” kata Titik kepada AHU Magz, di ruang kerjanya.

“Kita juga menyiapkan konsep paparan kepada Tim Penilai dari Kemenpan-RB dan berkoordinasi dengan para direktorat terkait pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur), memastikan proses bisnisnya apakah sudah sesuai dengan aturan atau belum, apa yang harus di-upload misalnya LKE (Lembar Kerja Evaluasi), itu harus diisi oleh direktorat yang mengampu, dan kita koodinasikan bahan-bahan itu,” paparnya.

Senada dengan yang disampaikan Dirjen AHU bahwa kunci keberhasilan Ditjen AHU dalam menuju WBK/WBB pada 2020 adalah peran pimpinan sebagai role model, Titik menyatakan, kesuksesan meraih WBK/WBBM adalah kekuatan komitmen pimpinan untuk berubah menjadi lebih baik dalam pelayanan

publik.

“Ditjen AHU adalah salah satu unsur pelaksana di Kemenkumham yang hampir semua pelayanan publik dilakukan secara online (digital). Ini semua kita lakukan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi. Kita tidak memiliki layanan yang membutuhkan tempat, tidak ada tatap muka, jadi reformasi apa lagi yang dibutuhkan? Ditjen AHU ini sudah melakukan dan melampauinya,” kata Titik.

Ditjen AHU, lanjut Titik, telah berkomitmen untuk melakukan inovasi layanan publik dan selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu, karena ukuran kita adalah kepuasan masyarakat dan Indeks Kepuasan Masyarakat di Ditjen AHU ini relatif tinggi. Semoga kerja keras yang kita lakukan ini bisa berbuah manis dengan diraihnya predikat WBK 2020 oleh Ditjen AHU. •

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

47

K I N E RJA

“Kalian harus mentransformasikan diri kalian terlebih dahulu, dan menjadi role model di unit kalian, baru kemudian kalian dapat menginspirasi perubahan. Bagaimana bisa kalian mengharapkan perubahanan tanpa merubah diri kalian terlebih dahulu. “ Sri Mulyani -

K

alimat di atas adalah salah satu kutipan inspiratif dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang diakui dunia sebagai salah satu ‘suhu’ terbaik di bidang ekonomi dan keuangan. Pemikiran, tindakan, dan policy-nya dalam mengamankan perekonomian nasional melalui kebijakan fiskal dan moneter, menjadi rujukan negara lain dan diadaptasi oleh sejumlah lembaga serta pemimpin dunia untuk mengatasi krisis ekonomi yang mendera negara mereka.

Menjadi pemimpin, seperti Sri Mulyani, yang mampu menjadi role model bagi staf dan anak buahnya memang tidak mudah. Sebab dalam suatu unit kerja, sebuah lembaga maupun organisasi, seorang pemimpin memegang peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja untuk mencapai sasaran dan target lembaga atau organisasi.

Seorang pemimpin dituntut memiliki kemampuan serta kemauan untuk mendorong, menginspirasi, dan memotivasi anggota timnya.

Kualitas terpenting bagi seorang pemimpin adalah personal credibility sebagai fondasi suatu kepemimpinan. Pentingnya personal credibility seorang pemimpin ini dapat terwujud dengan adanya “trust” di dalam lembaga, baik itu dari tim kepada pemimpin maupun sebaliknya.

Sesuai ungkapan, “if people don’t believe in the messenger, they won’t believe the message”.

Sri Mulyani, kelahiran Bandar Lampung, 26 Agustus 1962; adalah wanita pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Ia adalah sosok pemimpin ‘sejati’ yang layak menjadi role model bagi staf dan anak buahnya, baik di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun kementerian, lembaga, dan organisasi lain khususnya di tanah air. Kemampuan dan keahlian pemilik nama lengkap Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D, di bidang ekonomi dan keuangan ini juga diakui oleh masyarakat dan pemimpin dunia.

Sederet prestasi diukir oleh anak ketujuh dari seorang dosen universitas, Prof. Satmoko dan Retno Sriningsih. Pada 2019 lalu, ia kembali mendapat penghargaan kelas internasional, yakni Asian Business Leadership Forum (ABLF) Awards 2019 untuk kategori State Persons Awards yang diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab (UAE).Penghargaan tersebut diserahkan oleh Anggota Kabinet dan Menteri Toleransi, UEA, Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahayan. Penghargaan ini

48

Seribu Kiprah Menteri Terbaik di Dunia, Dongkrak Perekonomian Indonesia merupakan penghargaan global yang diterima Sri Mulyani karena banyak menghadirkan berbagai instrumen kebijakan untuk memperkuat perekonomian di Indonesia.

Selain itu, Sri Mulyani dianggap mampu melewati krisis ekonomi di Asia Tenggara pada 2007-2010 dan selama menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani memberikan kesempatan kerja yang adil dengan mengkampanyekan kesetaraan gender di tempat kerja. Oleh karena itu, ABLF Awards 2019 menobatkan Sri Mulyani dilihat dari

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

K I N E RJA

prestasi yang luar biasa dalam bidang ekonomi dan banyak menginspirasi jutaan orang di dunia.

Pada tahun yang sama, ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik di Asia Pasifik dan Global, dari media keuangan The Banker.

Penghargaan tersebut diberikan The Banker setiap tahun untuk menteri keuangan yang dinilai paling baik dalam kiprahnya menstimulasi pertumbuhan dan menstabilkan ekonomi.

Dalam laman editorialnya, The Banker mengapresiasi capaian anggaran dan ekonomi yang positif di tengah bencana yang bertubitubi melanda Indonesia. “Pada 2018, Indonesia menghadapi tragedi tapi mampu menjaga ketahanannya dalam arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati,� demikian penjelasan The Banker.

The Banker pun menyinggung soal kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam sistem pajak dan legal untuk merespons penurunan peringkat Indonesia dalam Global Competitiveness Report 2017. Kemudian, kebijakan pemangkasan tarif pajak untuk Usaha Kecil Menegah (UKM) dan rencana pemberlakuan pajak digital untuk perusahaan e-commerce yang beroperasi di luar negeri.

Sebelumnya, Sri Mulyani tercatat telah beberapa kali mendapatkan penghargaan serupa, di antaranya Menteri Keuangan Terbaik di Asia Pasifik Timur dari Global Markets pada pertengahan 2018, Menteri Keuangan Terbaik di Asia Pasifik dari Finance Asia pada 2017.

Tahun yang sama Sri Mulyani meraih penghargaan sebagai Menteri Terbaik di Dunia (The Best Minister Award) dari World Government Summit, yang diselenggarakan di Dubai. Penghargaan tersebut diberikan kepada Sri Mulyani, oleh pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum.

Penghargaan Menteri Terbaik ini merupakan penghargaan global dari World Government Summit yang diberikan kepada satu orang menteri di dunia setiap tahun. Penghargaan ini mulai diberikan pada 2016 yang seleksi dan penentuan pemenangnya dilakukan oleh lembaga independen Ernst & Young.

World Government Summit adalah pertemuan tahunan yang diselenggarakan di Dubai yang dihadiri lebih dari 4.000 peserta dan 90 pembicara dari 150 dan lembaga internasional. Forum ini membahas mengenai proses pemerintahan dan kebijakan publik serta kaitannya

dengan teknologi, inovasi, dan lainnya, untuk melihat tren masa depan dan implikasinya bagi kemanusiaan. Tujuannya, untuk memperbaiki kehidupan tujuh miliar penduduk dunia.

Sri Mulyani, melalui akun Instagramnya @smindrawati, juga menyebutkan bahwa penghargaan ini merupakan penghargaan bagi seluruh rakyat Indonesia dan jajaran Kemenkeu yang telah bekerja keras untuk mengelola keuangan negara dengan integritas dan komitmen tinggi. Sri Mulyani berharap penghargaan ini menjadi motivasi pemerintah Indonesia untuk melakukan berbagai reformasi guna menyiapkan generasi mudanya menghadapi tantangan perubahan dunia yang makin cepat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menyatakan kebanggaannya atas penghargaan terhadap salah satu menteri Kabinet Kerja tersebut.

Jokowi menyebutkan penghragaan ini sekaligus menunjukkan bahwa manajemen ekonomi makro dan pengelolaan APBN serta fiskal di Indonesia telah berada pada jalur yang tepat.

Melalui akun Instagram @worldgovsummit, dijelaskan mengenai beberapa hal yang membuat Sri Mulyani menerima penghargaan The Best Minister Award tersebut. Pertama adalah peningkatan bidang sosial-ekonomi pada beberapa hal, yaitu menurunkan tingkat kemiskinan sampai 40% dalam kurun waktu 40%, mengurangi kesenjangan pendapatan, dan meningkatkan penciptaan lapangan kerja.

Kedua adalah terus memacu pertumbuhan ekonomi, dilihat dari transparansi ekonomi yang meningkat hingga 3% dalam kurun waktu 5 tahun, mengurangi jumlah utang Indonesia hinggal 50%, dan pernah membuat Indonesia memiliki cadangan devisa tertinggi sepanjang sejarah (hingga 50 triliun USD).

Sri Mulyani adalah srikandi kebanggaan Indonesia karena cerdas, pemberani, dan inspiratif. Saat ia masih menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, Presiden Joko Widodo memanggil dan menunjuknya menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro, dan mulai menjabat lagi sejak 27 Juli 2016.

Sebelumnya, Sri Muyani menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Sebelum menjadi menteri keuangan, Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu.

Ia sebelumnya dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998.

Nama Sri Mulyani bercorak bahasa Jawa dan berhuruf Sansekerta. Sri berarti sinar atau cahaya yang bersinar, yang merupakan nama yang umum bagi perempuan Jawa. Mulyani berasal dari kata mulya, juga berarti berharga.Indrawati berasal dari kata Indra dan akhiran feminin -wati.

Ia mendapatkan gelar dari Universitas Indonesia pada 1986. Ia kemudian memperoleh gelar Master dan Doctor di bidang ekonomi dari University Illinois at Urbana-Champaign pada 1992. Pada 2001, ia pergi ke Atlanta, Georgia, untuk bekerja sebagai konsultan untuk USAID (US Agency for International Development) demi tugas untuk memperkuat otonomi di Indonesia. •

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

49

TRAVELING

Menikmati Keindahan Bunga ‘Kehidupan’ Sakura, di Negeri Matahari Terbit Mendengar kata sakura, ingatan kita pasti tertuju ke Negeri Matahari Terbit. Eksotisme bunga sakura yang hanya mekar selama dua pekan ini bagai magnet yang menghipnotis para pelancong mancanegara mengunjungi Negeri Kaisar Akihito ini. Seperti apa daya tarik sakura ?

J

epang adalah salah satu negara tujuan wisata favorit di Asia, selain China, Korea Selatan, Thailand, Singapura, dan Vietnam yang banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Daya tarik wisata ‘Negeri Bunga Sakura’, yang memiliki empat musim, yakni musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin ini, dikelola dengan baik oleh pemerintah Jepang melalui organisasi pengelola wisata nasional yakni Japan National Tourism Organization (JNTO).

Tugas JNTO ini membantu wisatawan asing dengan memberikan informasi wisata, misalnya informasi ako-

50

modasi, transportasi, dan destinasi wisata yang tepat untuk turis.

Sejumlah destinasi wisata di Jepang, bisa Anda nikmati di Tokyo, seperti Kuil Sensoji yang terletak di Asakusa, wisata belanja Harajuku, salah satu distrik di antara Shinjuku dan Shibuya yang terkenal sebagai pusat berkembangnya fashion eksentrik anak muda.

Selain Harajuku, Anda bisa berkunjung ke Ginza, pusat mode dan fashion high class, dan Akihabara Electric Town, surga belanja perangkat elektronik terbaru dan paling lengkap di Jepang.

Osaka dengan pusat wisata Dotonbori, Universal Studio Japan, pusat makanan lezat di Pasar Kuromon, Kyoto dengan Kyoo Gokokuji atau yang dikenal juga dengan nama kuil Toji, juga Kuil Kinkakuji yang dikenal dengan julukan kuil emas, interior dan eksteriornya dilapisi dengan emas. Selain Tokyo, Osaka, dan Kyoto, Jepang memiliki Gunung Fuji, gunung paling populer di Jepang karena bentuknya yang unik dan pesona alam di sekitarnya yang menakjubkan serta Sapporo, terkenal dengan wisata ramen, bir, dan festival salju tahunan yang diadakan pada bulan Februari.

Dari sekian banyak destinasi wisata di Jepang, salah satu tujuan wisata yang banyak diminati wisatawan

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

TRAVELING

manca negara adalah melihat mekarnya bunga Sakura. Keindahan bunga sakura, menjadi daya tarik wisata para pelancong seantero dunia berduyun-duyun datang ke Jepang sekadar menyaksikan mekarnya sakura, disebut dengan hanami (melihat bunga) atau ohanami, tradisi Jepang dalam menikmati keindahan bunga, khususnya bunga sakura.

Tradisi hanami sambil minum teh diperkirakan dimulai sejak zaman Heian (794 - 1185). Kebiasaan ini awalnya dikembangkan hanya untuk kalangan elit Pengadilan Kekaisaran, tetapi segera menyebar ke masyarakat samurai di seluruh Jepang. Pada periode Edo, kebiasaan ini telah menyebar ke semua komunitas umum. Shogun Yoshimun Jepang secara proaktif menanam pohon sakura untuk mengembangkan dan mendorong kebiasaan ini.

Bunga sakura adalah bunga yang dirayakan secara luas di Jepang, yang dikenal sebagai “sakura”, dan

di daerah pegunungan Jepang. Bunga ini memiliki lima kelopak dengan warna merah muda yang cerah; Kanzakura mulai mekar di akhir Februari dan gugur di sekitar pertengahan Maret. Jenis bunga ini tergolong paling sedikit yang bisa ditemukan; Hikanzakura, jenis bunga sakura yang bisa Anda temukan di daerah Okinawa. Kuncup bunga ini akan dimulai antara Januari atau Februari. Selain di Okinawa, jenis sakura ini juga dapat Anda temukan mekar pada bulan Februari atau Maret di daerah Kanto hingga ke arah Kyushu.

Jenis sakura lain adalah Somei Yoshino, jenis bunga sakura yang banyak ditemukan di Jepang. Bunga ini memiliki kelopak yang lebih dari lima lembar. Mulanya, warna bunga pink samar dan akan menjadi putih ketika mekar; Shidarezakura, dikenal sebagai bunga sakura menangis, karena cara tumbuh dan mekarnya hampir menyebar seperti air mancur atau air mata; Gyoiko, dikenal dengan bunga enzo kuning. Bunga ini memiliki kelopak mulai dari sepuluh hingga lima belas lembar yang saling tumpang tindih. Bunga dan daunnya memiliki warna yang sama yaitu hijau.

Landmark Budaya Jepang Di musim semi, Jepang bertransformasi menjadi wonderland of pink, dengan banyak tempat untuk melihat sakura. Japanese cherry blossom atau bunga

penting dalam sejarah Jepang. Bunga-bunga merah muda berumur pendek ini melambangkan kehidupan, dan persahabatan. Sakura dan seruni adalah bunga kebanggaan Jepang sehingga dijadikan bunga nasional.

Asal usul kata “sakura” berasal dari kata “saku” (bahasa Jepang untuk “mekar”) ditambah akhiran yang menyatakan bentuk jamak “ra”.

Bunga ini tergolong dalam familia Rosaceae, genus Prunus sejenis dengan pohon prem, persik, atau aprikot, tetapi secara umum sakura digolongkan dalam subgenus sakura. Warna bunganya tergantung pada spesiesnya, ada yang berwarna putih dengan sedikit warna merah jambu, kuning muda, merah jambu, hijau muda atau merah menyala. Ada dua jenis tahap berbunga yang harus Anda ketahui selama musim melihat bunga, yakni ‘kaika’ (mekar) dan ‘mankai’ (mekar penuh).

Bunga sakura terdiri dari puluhan jenis di antaranya; Yamazakura, bunga liar yang sering ditemukan

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

51

TRAVELING

Sakura ini, umumnya hanya mekar di musim semi pada Maret dan April. Itupun tak lama,hanya sekitar dua pekan. Tak heran, puluhan ribu hingga jutaan wisatawan domestik maupun manca negara rela mengunjungi lokasi-lokasi tempat mekarnya bunga yang menjadi landmark budaya ‘Negeri Para Samurai’ ini. Banyak di antara pelancong yang telah merencanakan menikmati mekarnya bunga Sakura ini jauh hari bahkan setahun sebelumnya.

JNTO menawarkan banyak paket wisata kepada pelancong untuk menikmati mekarnya Sakura ini dan mengemaskan menjadi event yang menarik dengan berbagai festival yang digelar berbagai wilayah selama musim mekarnya Sakura di ‘ Negeri Matahari Terbit’ atau ‘The Land of the Rising Sun’. Anda bisa memilih paket wisata hanami ini bersama keluarga sesuai selera dan kocek Anda.

Jarak Jakarta (Bandara Internasional Soekarno-Hatta) ke Tokyo (Bandara Narita) 5.786 km ditempuh dengan perjalanan udara memakan waktu sekitar 7,5 jam. Jika Anda ikut bergabung dalam trip wisata menikmati keindahan bunga Sakura, sesampai di Tokyo mendarat di Narita Airport , Anda dijemput di Gate Kedatangan oleh Team Tour Guide Tour Jepang, setelah itu Anda akan diajak menuju Kota Tokyo dengan menggunakan Kereta

52

Cepat Narita Express.

Namun, jika Anda tidak ikut trip wisata, Anda bisa menentukan sendiri transportasi yang nyaman dari Bandara Narita ke hotel atau penginapan . Jika Anda menggunakan kereta cepat Narita Express ke Stasiun Tokyo, harus membeli tiket dulu sebesar 3.020 Yen setara dengan Rp 407.668/orang. Perjalanan ditemput selama 60 menit. Tiba di Stasiun Tokyo, Anda dapat mencari taksi untuk memilih hotel atau penginapan yang cocok dengan selera Anda.

Ingin ongkos lebih murah lagi, Anda bisa naik Tokyo Shuttle, dari Bandara Narita menuju Tokyo dengan ongkos tiket mulai dari 1,000 sampai 2,000 yen atau Rp 132 ribu sampai Rp 264.160/orang. Namun akses Tokyo Shuttle cukup terbatas seperti ke Tokyo Station Yaesu Exit, Ginza dan Ooedo Onsen Monogatari dan beroperasi setiap 20 menit sekali.

Agar Anda tidak salah memilih lokasi yang tepat saat menikmati mekarnya Sakura di Jepang, jangan ragu untuk bertanya ke JNTO atau browsing ke websitenya di https://www.japan.travel/ atau https://www. japan.travel/id/id/ versi Bahasa Indonesia. JNTO akan memberikan empat alternatif lokasi untuk menikmati hanami terbaik, di Tokyo, Sendai, Nagoya, Fukuoka, Hiroshima, Sapporo, Osaka, dan Kyoto. Di Tokyo, Anda bisa menikmati hanami di Shinjuku Gyoen, merupakan

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

TRAVELING

taman bergaya Prancis, Inggris, dan Jepang dan berisi lebih dari 1.300 pohon ceri, menjadikan ini salah satu tempat terbaik di ibukota untuk melihat sakura.

Taman Hikarigaoka, terletak di barat laut Tokyo, taman sederhana ini menawarkan 1.000 pohon sakura yang menakjubkan. Bahkan lebih besar dari Taman Yoyogi, lahan luas ideal untuk piknik, dan lokasinya di luar pusat kota membuat Hikarigaoka tetap nyaman. Juga Gunung Takao, tempat hiking yang populer, hanya satu jam dari Shinjuku dan menawarkan kesempatan untuk menggabungkan hanami dengan pemandangan Kanto.

Tempat melihat sakura terbaik adalah daerah Takaosan Senbonzakura.

Dua tempat lagi adalah Chidorigafuchi Moat, yang

membentang di sekitar Taman Kitanomaru dan bekas kastil Edo menjadi tuan rumah Festival Chiyoda Sakura setiap musim semi. Tempat populer di pusat Tokyo ini memiliki terowongan sakura yang menyala yang terbuat dari 200 pohon ceri di atas kawasan pejalan kaki sepanjang 700 meter di samping air. Taman Yoyogi, taman seluas 134 hektar di jantung Harajuku ini adalah rumah bagi sekitar 600 pohon sakura, dan merupakan tempat untuk pesta, piknik , dan hanami.

Di Kyoto, Anda bisa menyaksikan hanami di Jalan Filsuf, yang berada di antara Kuil Ginkakuji dan Nanzenji. The Philosopher’s Path adalah jalur yang menyenangkan selain kanal yang menghubungkan Ginkakuji (Paviliun Perak) dengan sekitar Nanzenji . Anda bisa menyaksikan ratusan pohon sakura bermekaran. Juga Taman Maruyama, yang berada di sebelah Kuil Yasaka.

Taman Maruyama adalah taman umum yang paling populer di Kyoto untuk pesta sakura. Bagian tengahnya adalah pohon ceri besar yang menyala di malam hari.

Di Osaka, ada Taman Kema Sakuranomiya. Di lokasi tersebut bunga sakura berbaris di kedua sisi Sungai Okawa di taman ini yang membentang sejauh empat kilometer dan menawarkan sekitar 4.800 pohon Sakura. Juga Kastil Himeji, sebuah situs Warisan Dunia UNESCO, meskipun biasanya ditutup pada malam hari, kastil ini membuka pintu ke Taman Nishinomaru selama musim bunga sakura sehingga semua orang dapat memandang dengan kagum pada ribuan bunga di dinding kastil putih yang anggun.

Di Sapporo, Anda bisa menikmati keindahan sakura di Taman Moerenuma. Taman besar di pinggiran Sapporo ini adalah salah satu tujuan terbaik untuk menikmati bunga sakura di Jepang. Taman yang dibuka pada 2005 ini dirancang oleh Isamu Noguchi ini memiliki peralatan bermain, lapangan olahraga, ruang galeri, dan bangunan piramida yang terbuat dari kaca yang disebut Hidamari.

Ada lagi, Taman Ashibetsu Asahigaoka. Sekitar 1.000 pohon sakura mekar di sini, menjadikan keseluruhan Taman Asahigaoka berwarna merah muda. Pada malam hari pohon-pohon sakura ini diterangi lampu memberikan nuansa taman yang lebih indah.

Sementara di Hiroshima ada Taman Senkoji, yang terpilih sebagai salah satu dari “100 Daftar Hanami Terpopuler di Jepangâ€?. Sekitar 1.500 bunga sakura bermekaran di sini. Selain bunga sakura, bunga azalea juga mekar di sini selama musim semi, dengan bunga wisteria ungu dan merah muda mewarnai pemandangan di awal musim panas. Juga Taman Shobara-Ueno, yang telah ada sejak zaman Edo. Taman ini adalah rumah bagi sekitar 2.000 pohon sakura dan jembatan indah yang membentang di atas kolam yang jernih. Lentera kertas diletakkan di pohon untuk menikmati sakura di waktu malam selama Festival Shobara Sakura Monogatari pada April. •

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

53

MONEY LAUNDERING SKANDAL PENCUCIAN UANG ALA MAYTHEM ‘MR.BIG’ AL- ANSARI

Modus-modus pelaku money laundering (pencucian uang), makin beragam dan berkembang pesat kualitas maupun kuantitasnya, seiring globalisasi teknologi informasi dan komunikasi. Para penegak hukum dituntut untuk selalu meng-update modus-modus baru dalam kasus pencucian uang ini, serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi serta komunikasi untuk melacak, menangkap, dan mengungkap para pelaku kejahatan trans-nasional ini.

S

elama dua dekade ini, para penegak hukum dunia mencatat ada beberapa kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah kejahatan pencucian uang. Peringkat pertama diduduki Maythem Al- Ansari (51) alias ‘Mr.Big’ . Pria berkewarganegaraan Inggis, kelahiran Irak ini dikenal

54

sebagai anggota kunci jaringan perdagangan narkoba dan pencucian uang internasional.

‘Mr. Big’ disinyalir mendistribusikan obat-obat terlarang dan kokain ke seluruh Inggris dan menghasilkan jutaan poundsterling setiap minggu.

Keuntungan yang diperoleh oleh An-

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

Ansari dari bisnis obat-obat terlarang dan kokain (narkoba) ditukarkan dalam bentuk mata uang pounsterling kemudian digunakan untuk membeli sejumlah properti bernilai puluhan juta poundsterling.

Dia tiba di Inggris pada 1999 dengan identitas paspor Mithum Mohammed, kemudian mengubah namanya menjadi Al-Ansari, identik dengan nama bank terkenal di Arab Saudi. Dia bekerja sebagai sopir bus dan membangun kerajaan properti bernilai jutaan poundsterling. Pada 2004 dia berinvestasi di restoran dan kebun anggur serta mengkhususkan diri pada properti di Park Lane dan Mayfair.

Al-Ansari menyamarkan harta yang diperoleh secara ilegal berkedok bisnis untuk memberikan kesan legitimasi bisnis yang dijalankannya ‘bersih’. Melalui cara itu ia leluasa menukar sejumlah besar uang tunai poundsterling menjadi euro maupun

MONEY LAUNDERING sebaliknya, tanpa menimbulkan kecurigaan penegak hukum.

Al-Ansari menerima sekitar 40 juta poundsterling dalam dugaan hipotek yang diperoleh secara ilegal atas properti di seluruh London. Penyelidik keuangan, menyita asetnya senilai 15 juta pounsterling dengan menggunakan undang-undang kepailitan untuk menjual beberapa rumahnya. Al-Ansari, dinyatakan bangkrut karena besarnya hutang hipoteknya, iapun masih berhutang lebih dari 10 juta pounsterling kepada negara.

Dari hasil pencucian uang hasil kejahatannya, Al-Ansari, diyakini memiliki hotel senilai 2 juta poundsterling di Goa, India dan memiliki sejumlah aset di Dubai dan Maroko.

Kejahatan Al-Ansari berhasil diendus pertamakali pada 2008 oleh polisi dari penyelidikan Met’s Operation Eaglewood ke sebuah geng besar London yang terlibat dengan narkoba dan pencucian uang. Penggerebekan di rumahnya dilakukan secara dramatis oleh polisi yang melibatkan sekitar 500 petugas.

Petugas menggunakan alat penggali untuk menghancurkan dinding tebal rumah Al-Ansari di Hillingdon

yang dibangun menyerupai benteng diperkirakan menghabiskan dana senilai 3 juta poundsterling. Penggerebekan secara terpisah juga dilakukan di sejum;ah properti lain di London, milik Al-Ansari.

Sebanyak 21 orang, anggota sindikat narkoba dan gangster kelompok Al-Ansari ditangkap dan petugas menyita paspornya. Sekitar 111 kilogram diduga kokain senilai 5,5 juta poundsterling, juga disita oleh petugas, bersama dengan uang tunai dan beberapa senjata api.

Al-Ansari ditangkap lagi pada September 2009 oleh detektif Scotland Yard yang melakukan penyelidikan terpisah atas penipuan hipotek bernilai jutaan poundsterling. Pada Desember 2010, dia mengaku bersalah atas pencucian uang setelah jaksa penuntut mengatakan kepada pengadilan mahkota Southwark bahwa dia adalah “investor kriminal” yang menyamar sebagai pengusaha yang sah untuk membiayai penyelundupan narkoba dan kegiatan ilegal lainnya.

Laporan penegak hukum Inggris mengungkapkan, “Tuan Besar” memiliki hutang lebih dari satu miliar poundsterling akibat kejahatan dan pelang-

garan lainnya dalam perintah penyitaan yang tidak dibayar yang diberlakukan oleh pengadilan. Al-Ansari, gagal membayar hutang sekitar 535.449 poundsterling dalam perintah penyitaan yang dijatuhkan oleh pengadilan Kingston atas keuntungan ilegal dari pencucian uang yang dilakukan.

Dia juga menerima sekitar 40 juta poundsterling dalam dugaan hipotek yang diperoleh secara ilegal atas properti di seluruh London. Penyelidik keuangan yang ditunjuk kemudian menyita aset dan rumahnya, serta menjualnya senilai 15 juta poundsterling menggunakan undang-undang kepailitan. Properti lainnya diklaim disita oleh bank.

Pada 2008, pengadilan Inggris memutus perkara pencucian uang dan narkoba yang dilakukan Al-Ansari. Ia dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman penjara selama tiga tahun. Setelah dibebaskan dari penjara dengan jaminan, Mr Big menghubungi Kantor Dalam Negeri Inggris untuk mengajukan permohonan mendapatkan paspor baru.

Ia berkilah pengajuan paspor baru tersebut karena paspor lama yang disita saat penggerebakan rumahnya pada 2008 telah disita polisi sehingga memungkinkan untuk men­ dapatkan paspor baru sebagai pengganti. Tak disangka pengajuannya mendapatkan paspor baru dikabulkan oleh Kantor Dalam Negeri Inggris dan Al-Ansari tak menyia-nyiakan kesempatan untuk melarikan diri ke Damaskus, Suriah pada 2011.

Pada 2012, Al-Ansari menghadapi hukuman penjara lain untuk penipuan hipotek multi-jutaan poundsterling, namun ia sudah kabur dari Inggris. Pada 2016, ia menyerahkan diri ke penegak hukum di Inggris. •

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

55

K E M U D A H A N

B E R U S A H A

STRATEGI SELANDIA BARU, MERAIH PERINGKAT 1 KEMUDAHAN BERUSAHA

D

oing Business Report 2020 kembali menempatkan Selandia Baru sebagai negara terbaik dari 190 negara di dunia dalam hal kemudahan berbisnis.

Prestasi ini menjadikan Selandia Baru menempati urutan pertama dalam kemudahan berbisnis untuk tahun keempat.

Laporan Bank Dunia tersebut mencerminkan bahwa Selandia Baru adalah tempat termudah di dunia untuk berbisnis, karena kesederhanaan pengaturan, pengoperasian, dan pembayaran pajak di 190 negara di seluruh dunia.

Secara khusus, laporan Bank Dunia, menilai negara mana saja yang telah sesuai dengan aturan

56

yang mempengaruhi bisnis mulai dari cara memulai bisnis (starting a business), menangani izin konstruksi (dealing with construction permits), mendapatkan listrik (getting electricity), mendaftarkan properti (registering property), mendapatkan kredit (getting electricity), melindungi investor minoritas (protecting minority investors), membayar pajak (paying taxes), perdagangan lintas batas (trading across borders), menegakkan kontrak (enforcing contracts), dan menyelesaikan kebangkrutan (resolving insolvency).

Dalam laporan Bank Dunia, diidentifikasi sebanyak 10 tempat

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

terbaik di dunia untuk berbisnis, yakni Selandia Baru (dengan skor 86,8 dari 100), Singapura (86,2), Hong Kong (85,3), Denmark (85,3), Republik Korea (84), Amerika Serikat (84), Georgia (83,7), Inggris (83,5), Norwegia (82,6), dan Swedia (82).

Bank Dunia mengatakan: “Ekonomi dengan skor tertinggi dalam peringkat kemudahan berbisnis memiliki beberapa fitur umum, termasuk penggunaan sistem elektronik yang meluas. Dua puluh negara dengan tingkat ekonomi teratas memiliki proses penggabungan bisnis online, platform pengarsipan pajak elektronik, dan memungkinkan prosedur online yang terkait dengan transfer properti. “ Peringkat Tinggi Pendaftaran Properti The Ministry of Business, Innovation and Employment’s (MBIE) General Manager Business Integrity Services, Selandia Baru, Ross Van Der Schyff mengatakan peringkat laporan tersebut mencerminkan keuntungan bagi bisnis yang beroperasi di sistem regulasi bisnis Selandia Baru.

“Mengatur sistem bisnis penting untuk mempertahankan pasar yang adil dan berkembang, memungkinkan bisnis dan ekonomi Selandia Baru tumbuh. Ini juga berarti memberikan dukungan untuk bisnis kecil, membantu mereka memahami lingkungan bisnis, dan menghemat waktu dan uang mereka saat mereka terus berkembang,” kata Ross yang diunggah di laman scoop.co.nz.

Ross menambahkan, peraturan sistem bisnis ini termasuk situs web Companies Office yang mempermudah pendaftaran dan pembaruan informasi perusahaan, sementara sumber daya yang tersedia di business.govt.nz membantu para pelaku usaha memahami langkah-langkah memulai

K E M U D A H A N

bisnis dan kewajiban pemerintah mereka.

Juga peluncuran Tata Kelola Perusahaan yang Baik baru-baru ini yang dikembangkan bersama Institute of Directors and New Ze-

B E R U S A H A

aland Business Performance Panellist, Selandia Baru, Phil McCaw, yang bertujuan untuk mendidik direktur perusahaan baru untuk memahami kewajiban mereka sejak awal bisnis mereka.

Laporan Doing Business ini juga memberi peringkat Selandia Baru nomor satu untuk ‘kemudahan memulai bisnis’ selama dua belas tahun berturut-turut. Selandia Baru juga menempati peringkat tinggi untuk ‘mendaftarkan properti’, ‘membayar pajak’, dan peringkat ketiga untuk ‘melindungi investor minoritas’.

Pada tahun lalu, lebih dari 54.000 perusahaan terdaftar di Companies Register dan 693.000 perjanjian kerja dibuat menggunakan business.govt.nz .

“Meskipun mudah untuk memulai bisnis, tentu saja perlu ada keseimbangan yang harus dicapai, antara mendidik para pelaku usaha (bisnis) tentang kewajiban mereka dan penegakan peraturan. Hampir semua bisnis yang terdaftar di Selandia Baru mematuhi peraturan, “ kata Ross.

Ross berharap untuk investor internasional dan pebisnis yang tertarik berbisnis dengan Selandia Baru untuk mengunjungi NZTE. govt.nz, situs web Perdagangan dan Perusahaan Selandia Baru (organisasi pemerintah Selandia Baru untuk pengembangan ekonomi dan penguatan perdagangan). Situs web ini akan membantu para investor memberikan informasi tentang ekonomi dan industri ekspor Selandia Baru; membantu menemukan perusahaan, produk, dan layanan Selandia Baru; membantu menemukan peluang investasi Selandia Baru.

“Untuk perusahaan yang ingin memulai, mengelola, dan mengembangkan bisnis mereka Kunjungi Business.govt.nz yang dikelola oleh Kementerian Bisnis, Inovasi, dan Ketenagakerjaan (MBIE). MBIE berkomitmen untuk memastikan Selandia Baru salah satu tempat terbaik di dunia untuk berbisnis dan situs web ini dirancang untuk membantu mendukung hal ini.,” kata Ross. •

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

57

Kiat

M

Strategi Mengatur Gaji Bulanan ala PNS

enjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pekerjaan yang diidamkan oleh setiap orang, khususnya para lulusan perguruan tinggi. Mereka membayangkan, enaknya menjadi PNS karena selain mendapatkan gaji tetap setiap bulan juga jaminan pensiun.

Ya, begitulah kenyataannya. Meskipun, seringkali realitas itu ‘tak seindah aslinya’, karena banyak PNS yang mengeluh karena gajinya tak cukup biaya hidupnya. “Jika masih bujangan mungkin gaji itu cukup untuk hidup sendiri, namun setelah berkeluarga dan memiliki anak, banyak kebutuhan yang harus dibeli,” kata Ria, PNS sebuah lembaga negara di Jakarta yang memiliki dua putri tinggal di Bogor.

Kebutuhan hidup dari waktu ke waktu meng­alami kenaikan, sementara gaji PNS tak selalu mengalami kenaikan setiap tahun, apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini. Pemerintah memastikan gaji PNS pada 2021 tidak mengalami kenaikan. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan pada 2021 tidak ada kebijakan kenaikan gaji pokok atau pensiun pokok.Gaji pokok PNS dan pensiunan pada 2021 akan mengikuti tahun sebelumnya Nah, untuk mengelola keuangan keluarga dengan baik bagi PNS, tak ada salahnya menjalankan 5 tips yang dikutip www.ruang-

58

pns.com : 1. Menyusun Anggaran Bulanan Secara Terperinci Agar bisa mencapai kestabilan dalam hal finansial, menyusun anggaran setiap bulan adalah langkah yang sangat penting. Tuliskan semua pos-pos pengeluaran, baik itu pengeluaran wajib, sekunder, atau kebutuhan-kebutuhan sampingan lainnya.

Sebelum memasuki bulan yang baru, putuskan berapa dana yang dianggarkan untuk masing-masing pos.Buatlah anggaran yang ketat dan sehemat mungkin. Meski nominal gaji Anda besar, bukan berarti Anda bisa menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak penting.

2. Hiduplah Sesuai Kemampuan Anda Bicara soal gaya hidup memang agak rumit. Pasalnya, banyak orang yang gaya hidupnya jauh melebihi standar kemampuan hanya untuk memenuhi tuntutan lingkungan dan orang-orang di sekitar. Inilah kesalahan besar yang sering dilakukan, apalagi PNS yang usianya masih relatif muda. Namun justru di sinilah tantangannya. Hiduplah sesuai kemampuan kuangan Anda, jangan berlebihan. Tujuannya agar Anda selalu berhati-hati saat akan membuat keputusan finansial dan menghindarkan diri dari jeratan utang.

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

3. Sisihkan Gaji untuk Menabung Biaya hidup memang tidak bisa dihindari, kadang ada saat-saat tertentu di mana pengeluaran membengkak hingga hanya sedikit saja uang yang tersisa dari gaji. Namun dengan cara mengatur gaji bulanan yang satu ini, Anda tidak akan bingung bagaimana cara menyisihkan uang. Sebelum membiayai berbagai kebutuhan, sisihkan dulu sejumlah uang untuk ditabung. Jadikan ini sebagai tabungan wajib yang mau tidak mau dan bisa tidak bisa harus terpenuhi setiap bulannya.

4. Hindari Cicilan yang Terlalu Besar Buat seseorang yang gajinya masih paspasan, rasanya mustahil untuk tidak memiliki cicilan. Apalagi untuk barang-barang mewah seperti rumah dan mobil. Boleh saja membeli dengan cara mencicil, tetapi perhatikan besar nominalnya.Idealnya, besar cicilan tidak boleh lebih dari 40% gaji.

5. Hindari Kartu Kredit Salah satu cara mengatur gaji bulanan dengan tepat agar bisa berhemat adalah dengan menghindari penggunaan kartu kredit sebisa mungkin. Kartu kredit memang menawarkan banyak sekali kemudahan, namun karena itulah Anda jadi makin mudah tergoda untuk melakukan transaksi. •

E D I S I 1 3 D E S E M B E R 2 0 2 0 | D I TJ E N A H U | A H U M A G Z

59