Edisi 638

BIDIK NASIONAL EDISI 638/18-28 APRIL 2016

Har ga Ecer an Rp. 4.000,Harg Eceran

BERITA MINGGUAN INVESTIGASI

N A S I O N A L

SUAP, KPK TANGKAP DIREKTUR PT BRANTAS ABIPRAYA

Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri) bersama Jamintel Kejagung Adi Toegarisman

JAKARTA, BN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dan menetapkan Direktur PT Brantas Abipraya (Persero) sebagai tersangka kasus pemberian suap terkait penghentian penyelidikan atau penyidikan kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.Di Gedung KPK, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, KPK mengamankan Direktur Keuangan PT Brantas Abipraya Sudi Wantoko, Senior Manajer PT Brantas Abipraya Dandung Pamularno dan satu orang (Bersambung ke hal.11 kol.5)

“TIKUS- TIKUS” DISHUB SURABAYA GEROGOTI UANG PARKIR Diduga Disutradari “Engkoh Robben Rico” Sekongkol Dengan Oknum KUPTD Ugal-Ugalan, Golongan III C Punya Alphard dan Sejumlah Mobil Mewah

Plt Kadishub Surabaya Ir. Irfan Wahyu Derajat

“Koko” Robben Rico

SURABAYA, BN - Semua Orang pasti tahu, Walikota Surabaya Ir. Tri Rismaharini orangnya kenceng, tegas, disiplin. Lalu, apa

mungkin “wanita berhati baja” ini “memback-up” pejabat bawahannya (red : diantaranya Kasi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas

Dinas Perhubungan “Engkoh Robben Rico ATD”, Kepala UPTD Wilayah Timur Tranggono S.STP, Msi dan Kepala UPTD Parkir Wilayah Selatan, Febri S.STP) yang diduga bersekongkol “menggerogoti” hasil pendapatan parkir di wilayah Pemkot Surabaya?

Ketiga oknum pejabat diatas seharusnya “terpelajar”, mengingat Tranggono dan Febri adalah Alumnus (Bersambung ke hal.11 kol.1)

PROYEK GEDUNG LIPONSOS DILAPORKAN KEJAKSAAN

PPK dan Kontraktor Segera Dipanggil SURABAYA, BN – Proyek Gedung Liponsos Keputih Surabaya akhirnya diinformasikan ke bagian intelejen Kejaksaan Negeri Surabaya.

Sueb, staf intel yang menerima pemberitahuan soal dugaan penyimpangan proyek tersebut dari BN berjanji akan menyampaikan ke atasannya yakni Kasi Intel.

Sueb, setelah membaca berita BN dan menerima penjelasan dari wartawan BN (12/4), kalau memang seperti yang ada sampaikan, pembangunan gedung Liponsos itu jelas tidak benar. “Nanti akan saya laporkan ke Kasi Intel dan kami akan mengecek kebenarannya kemudian melakukan pemanggilan PPK di dinas Cipta Karya dan Tata Ruang,

(Bersambung ke hal.11 kol.5)

NGAWUR: Tampak pilar utama berdiri diatas pondasi lama. Ini jelas manipulasi, ngawur dan menyalahi desain gambar serta rencana anggaran biaya yang ditentukan. (inzet) Papan informasi proyek tak transparan

Soal Tanah Eks Waduk, PU Pengairan Jombang Ngawur DPPKAD Terindikasi Ceroboh

Papan yang menyebutkan tanah asset daerah, papan itu sekarang sudah dicabut

JOMBANG, BN - Ada pemadangan aneh di area tanah eks waduk desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, dalam tiga pekan terakhir ini. Tanpa didahului sosialisasi yang cukup, tiba-

tiba saja DPPKAD Pemkab Jombang memasang papan nama bernada klaim bahwa lahan tersebut adalah milik Pemkab Jombang dalam bentuk aset. Karuan saja masyarakat Desa gambiran

dibuat geger karena sejak 16 tahun lalu lahan tersebut terkondisi sengketa yang melibatkan pihak Desa Gambiran dan pemilik lahan versi SHM produk hibah (Bersambung ke hal.11 kol.1)

2 JAWA TIMUR

BIDIK NASIONAL EDISI 638/18-28 APRIL 2016

Gubernur Targetkan 1 Juta Wisman Kunjungi Jatim di 2017 Surabaya, BN-Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo menargetkan 1 juta wisatawan mancanegera (Wisman) mengunjungi Jatim pada 2017 mendatang, guna mencapainya, Jatim terus berbenah dan membangun berbagai fasilitas dan infrastruktur serta mengadakan even-even kepariwisataan.

“Kami bersama bupati/ walikota, dengan DPRD, PHRI, swasta dan seluruh pihakakan bekerja keras mempercepat target 1 juta wisman di Jatim yang awalnya direncanakan pada 2019, bisa tercapai pada 2017. Jatim adalah tepat yang paling tepat untuk berwisata, karena selain destinasi wisatanya bagus, masyarakatnya juga ramah” Keyakinan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim itu disampaikannya saat Pembukaan even pariwisata bertaraf internasional dan terbesar di wilayah Indonesia Timur, Majapahit Travel Fair (MTF) 2016 yang mengambil tema “East Java Marine Tourism” di Grand City Mall Surabaya, Kamis (15/4) malam.

Pakde Karwo mengatakan, pihaknya optimis target tersebut dapat tercapai, pasalnya, perkembangan pariwisata Jatim terus menunjukkan progress yang menggembirakan.

Berdasarkan data BPS, pada 2015, kunjungan wisman mencapai 521.933 kunjungan, jumlah tersebut meningkat sebesar 12,58% dari tahun 2014 yang jumlah kunjungannya mencapai 463.596. “Tahun lalu, presentase wisman Indonesia yang datang ke Jatim mencapai 5,02 persen dari kunjungan total nasional” katanya.

“Rata-rata wisman tersebut menghabiskan waktu selama 6,21 hari di Jatim. Ini karena destinasi wisata tersebut kualitasnya terus diperbaiki serta ditunjang oleh masyarakat yang open

minded dan ramah, sehingga wisman betah berada di Jatim. Kebanyakan, destinasi wisata yang diminati adalah wisata alam” imbuhnya.

Sedangkan jumlah wisatawan nusantara ke Jatim pada 2015 mencapai 48.839.817 orang atau meningkat 7,09 persen jika dibandingkan pada 2014 yang mencapai 45,6 juta kunjungan. Total pengeluaran wisatawan nusantara juga meningkat, tahun 2015, jumlahnya mencapai Rp. 20,24 triliun, meningkat sebanyak 7,2 persen dari tahun 2014 yang mencapai Rp. 18,88 triliun.

Wisatawan asing yang datang ke jatim antara lain dari Jepang, Singapore, Thailand dan Malaysia serta Cina. Sedang wisman dalam negeri yang datang ke Jatim antara lain dari DKI Jakarta, Jabar, DI Yogyakarta, Jateng, Kalimantan, Sulawesi atau Makasar, Irian Jaya dan Sumatra serta dari Bali, NTB serta NTT. Masih menurut Pakde Karwo, pihaknya sangat serius menggarap sektor pariwisata. Ini karena sektor tersebut memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Jatim.

Pada 2015, kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung atas dasar harga berlaku (PDRBADHB) pariwisata sebesar Rp. 92,57 trilun, naik 14,27 persen dibandingkan periode yang sama pada 2014, yaitu Rp. 81,01 triliun.

Karena terus menunjukkan progress yang signifikan, Pemprov Jatim terus melakukan langkah strategis

untuk mempercepat target 1 juta wisman dan meningkatkan performa pariwisata.

Diantaranya, peningkatan kualitas SDM, promosi, memperbaiki infrastruktur, serta membangun sarana transportasi.

Diantaranya, beroperasionalnya pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo, kini pelabuhan tersebut dapat disandari kapal berukuran 15 ribu DWT, disisi selatan dan 20 ribu DWT disisi utara, kemudian Bandar Udara Perintis Harun Thohir di Pulau Bawean, kemudian menyusul bandara di Pulau Masalembo Sumenep.

Bandara Abdul Rahman Saleh di Malang juga akan ditingkatkan penerbangannya menjadi internasional, serta dibuka lapangan terbang Purboyo di Areal TNI Angkatan laut di Malang dengan panjang Run way 7.300 dan di Banyuwangi.

Dengan adanya jalur penerbangan Surabaya-Banyuwangi, maka perjalanan menuju ke sana bisa ditempuh dengan waktu sekitar 45 menit.

Selain itu, sejak 2014 telah dilaksanakan pembangunan double track dari dari Solo menuju Ngawi, sedangkan double track lintas utara Surabaya-Jakarta sudah beroperasi. Kedepan, akan dibangun jalur double track dari Surabaya-MojokertoJombang-Madiun-Solo.

Tak hanya itu, Pemprov juga terus meningkatkan kualitas SDM dan menghelat even-even khusus kepariwisataan sebagai promosi pariwisata dan produk-produk andalan Jatim.

Semangat luar biasa Pakde Karwo yang ingin memajukan pariwisata Jatim mendapat dukungan penuh dari Menteri Pariwisata, Arief Yahya. “Kami akan support besar-besaran untuk target 1 juta wisman ke Jatim pada

N A S I O N A L

Ibu Nina Soekarwo Menggunting Pita Sebagai Tanda Pembukaan MTF yang didampingi Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, Menteri Pariwisata dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jarianto

2017. Kami harapkan Jatim bisa masuk top 4 di Indonesia, dan jadi destinasi wisata utama untuk kawasan Asia” ujarnya.

Menurut Yahya, salah satu destinasi wisata di Jatim yang paling favorit dan telah menjadi icon adalah Bromo Tengger Semeru (BTS), untuk itu, pihaknya telah mengalokasikan dana Rp. 10 trilun untuk membangun kawasan tersebut serta mendirikan Badan Otorita Bromo sebagai perwakilan pemerintah pusat.

“Badan Otorita adalah perwakilan dari pemeintah pusat yang berada di jatim, sehingga pemerintah pusat bisa melayani pemda-pemda yang ada di Jatim, jadi koordinasinya bisa lebih cepat jika ada masalah, tak perlu ke Jakarta. Itulah yang dilakukan negara lain untuk membangun destinasi wisatanya” katanya.

“Badan Otorita kita dirikan, karena permasalahan disini adalah dalam satu destinasi wisata ada banyak pengelolanya, dengan dibentuknya Badan ini akan sangat efektif, jadi kita hanya fokus untuk membangun Jatim. Tidak ada tumpang tindih antar kabupaten/kota, kementerian, lembaga, dan lainnya. Jadi

semua fokus melihat Jatim sebagaisingle destination.

Kami targetkan Badan ini bisa aktif 3 bulan lagi” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Disbudpar Jatim, Dr. H. Jarianto mengatakan, MTF 2016 mengambil tema “Marine Tourism” karena ingin menggerakkan sektor pariwisata pantai. Even ini melibatkan 100 buyer yang berasal dari 16 negara di ASEAN dan 20 orang buyer Travel Exchange sebagai bagian dari kegiatan yang diselenggarakan mulai 1417 April ini.

Beberapa negara tersebut adalah Brunei Darussalam, China, Kamboja, Hongkong, India, Italia, Jepang, Malaysia, Myanmar, Belanda, Filipina, Saudi Arabia, Singapura, Thailand dan Vietnam. Kegiatan utama MTF adalah Table Top Business Meeting, paket tour and travel.

“Transaksi MTF tahun 2015 kemarin mencapai Rp. 48 miliar lebih, untuk tahun ini kami targetkan transaksi wisata sebesar Rp. 53 miliar.

Setiap tahun, MTF sukses memfasilitasi ratusan peserta yang ingin menggelar pameran bisnis dari dalam dan luar negeri” pungkasnya. (dji/hms)

Azhar Karim : Distrik Navigasi Surabaya Menuju Perubahan Signifikan

Azhar Karim, Kepala Seksi Logistik/ Humas Distrik Navigasi Kelas I Surabaya

SURABAYA, BN – Instansi Distrik Navigasi Kelas I Surabaya dulunya dikenal kumuh, bahkan lebih luas lagi eksistensinya terkait tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sering dipertanyakan publik. Namun kini ternyata semuanya benar-benar sudah berubah secara signifikan. Untuk menuju kepada perubahan besar yang dialaminya berkat kerja keras dengan dukungan sumber daya manusia yang siap melaksanakan revolusi mental.

Perubahan itu terjadi didasari dengan pengetahuan ilmu dan teknologi yang berkembang pesat dewasa ini terus diikuti dan diterapkan termasuk perangkat lunak dan keras, sehingga SDM yang ada di Distrik

Navigasi Surabaya berkantor di Jl.Perak Barat, Tanjung Perak tersebut dapat mengimplementasikan dengan mudah dan cepat.

Terbukti pembangunan menara mercusuar megah telah dibangun di sejumlah daerah seperti di Gresik, Surabaya, Banyuwangi, Benoa dan Semarang, bahkan akan dikembangkan sampai di NTB dan NTT. Azhar Karim, Kepala Seksi Logistik instansi di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjend Hubla) Kemenhub itu mengatakan, untuk menuju perubahan memang “gampanggampang susah”, sebab tergantung pada kemauan.

“Ada yang mau berubah, tapi sebagian ada pula yang tidak mau. Yang tak mau itu harus dibangun agar bisa sama-sama mau merubah.

Merubah mental sekaligus merubah lingkungan dan menjadi SDM yang merasa memiliki tanggungjawab”, katanya kepada BN di kantornya Rabu sore (13/4).

Azhar mengaku, dirinya dan beberapa Kasi lainnya sering mendapat arahan

dari Ir. I Nyoman Sukayadnya,MM, Kepala Distrik Navigasi Surabaya untuk menampung ide dan inspirasi demi pembangunan baik dari internal maupun eksternal dan diakomodir, kemudian dibahas bersama dalam meeting. “Materi yang berpotensi membangun kenavigasian itulah yang diambil. Kemudian dirapatkan lagi dengan pimpinan dan hasil keputusan akhirnya nanti saya yang ditunjuk sebagai eksekutor, maka jadilah sejumlah bangunan menara megah seperti yang terlihat sekarang”, terang Azhar bersemangat.

Diakuinya pula, keberadaan pimpinannya sejak Agustus 2013 mampu melihat kekurangan sekecil apapun di Navigasi Surabaya ini termasuk mempercantik lebih dulu wajah kantor dan lingkungannya, sehingga tak lagi terlihat kumuh seperti sebelumnya. “Memang benar, kondisi kantor dan lingkungannya sekarang sudah bersih. Bagian dalam dan luar gedung kantor sudah representatif. Rasa-

nya betah bekerja terus sampai malam”, ucap Azhar yang juga ditunjuk Nyoman Sukayadnya selaku penjabat Humas seraya tertawa.

Ia menjelaskan, pembangunan menara mercusuar megah 9 lantai di Ujung, Tanjung Perak yang sudah rampung itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan proyek pembangunan menara di Sembilangan, Bangkalan Barat, Madura.

“Proyek di Sembilangan itu adalah pekerjaan kantor pusat Ditjend Hubla, bukan proyeknya Distrik Navigasi Surabaya. Kalau ada yang bilang, menara Ujung akan diresmikan menunggu rampungnya proyek Sembilangan, itu tidak benar. Di Ujung masih ada penataan infrastruktur dengan bagus agar menara megah itu terlihat lebih cantik”, sela Azhar.

Ketika disinggung sedikit tentang alur pelayaran alternatif yang dibuka Distrik Navigasi Surabaya di sekitar Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS), dikatakan Azhar, memang benar merupakan langkah

dan solusi tepat bagi kemelut dunia pelayaran Surabaya di APBS. “Navigasi Surabaya membuka alur baru dengan kedalaman 18 meter LWS itu untuk mudahkan kapal-kapal besar keluar masuk dari dan ke pelabuhan Teluk Lamong, Terminal Petikemas Surabaya dan Pelabuhan Tanjung Perak”, ujarnya sambil menjawab, pihak yang menarik tarif di alur baru tersebut adalah Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan yang nantinya masuk kas negara sebagai pendapatan negara non pajak.

Kewenangan dua instansi itu, ucap Azhar, sudah diatur oleh regulasi kantor pusatnya yakni Ditjend Hubla. “Ya benar, seperti tugas pokoknya Dishub yang menyediakan sarana dan prasarana jalan, yang merawat jalan adalah Pekerjaan Umum. Tapi yang menindak pelanggaran di jalan adalah polisi lalu lintas. Ya masing-masing diberi kewenangan agar sistem berjalan dengan baik dan terintegrasi”, paparnya.

(A.Karim)

Heri Guru SDN Suko Dimutasi Ke SDN Sadang SIDOARJO, BN- Heri guru kelas IV SDN Suko yang membuat resah warga suko akhirnya dimutasi ke SDN Sadang, Kec Taman. Heri yang berusaha melakukan perbuatan cabul terhadap salah seorang guru ,seperti apa yang di ungkapkan korban waktu diadakan hearing di gedung DPRD Kab Sidoarjo, akhirnya diberi sangsi mutasi.

Apa yang diduga dilakukan

Heri sebagai pendidik sebetulnya pelanggaran berat, masyarakat berharap Heri disangsi lebih berat lagi.

Kepala dinas pendidikan Kab Sidoarjo Mustain Baladan menjelaskan, kalau Heri disangsi sesuai dengan perbuatannya yaitu sangsi moral, berupa sangsi mutasi, jelasnya.

Sementara kalangan pemerhati pendidikan di Sidoarjo berha-

BERITA MINGGUAN INVESTIGASI

rap, pelaku tidak hanya disangsi moral saja, tapi juga sangsi hukum. Sebab, jika hanya sangsi moral ada kekhawatiran pelaku akan mengulangi perbuatannnya lagi. “Saya berharap korban bisa melaporkan kasus tersebut ke kepolisian agar perkaranya terang benderang,” kata Drs Edy Sutanto, SH, pemerhati hukum warga Bluru Permai Sidoarjo. (yahya)

TERBIT SEJAK 1 JUNI 1999 PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNGJAWAB : Drs Edy Sutanto,SH. PEMIMPIN PERUSAHAAN : Nursalim WAKIL PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI: Pudji Leksono PENASEHAT HUKUM: YUSTINUS HARYANTO, SH. REDAKTUR PELAKSANA : Syamsudin REDAKTUR : Pudji Leksono, Syamsudin, Andi Firmansyah, A. Karim Putra Bima, Hariko Wahyudin SH., Agus Setya Utama, Spd. WARTAWAN : Nursalim, Pudji Leksono, Syamsudin, Andi Firmansyah, Arif Hidayat, Choirul Anam, Budi Santosa, Arnes Yanisda Poetiray, Amrih Wilujeng, Sunardi.

SIDOARJO : Nur Yahya. GRESIK : Suwoto, Munif Hariyanto, Michya Ullum Muhdin. MADURA : H. Choirul Anam (koordinator), Muhamad Holil, H. Abd Syakur Mubarok, Mat Hosen (Bangkalan), Moh Tohir (Sampang), Ishak (Sumenep). MOJOKERTO : Ariyanto JOMBANG : Totok Agus Hariyanto (Kabiro) NGANJUK : Sukamto KEDIRI : Totok, Ana, Puryadi. TULUNGAGUNG : Agus Hermanto MADIUN : Sriyanto. NGAWI : - LAMONGAN : Drs. Supardi.

BOJONEGORO : Priyanto. TUBAN : Kustaji, SE, Drs. Sutrisno. BLORA : H. Mugianto Zubair, Tiono Indah Handayani, Ali Mustofa. MALANG RAYA: Yusron Fuadi. KOTA BATU : - BLITAR : Budi Sastro. TRENGGALEK/PONOROGO : Budiono. PASURUAN : Toddy Pras Hendarto; PROBOLINGGO : Sudarsono, S.Pd., JEMBER : Agus Budiono, Sutrisno, SH. LUMAJANG : Sonny Narwani.

SITUBONDO : Awan Hariyanto, Sukardi, Sarwo Edi, Sutikno. BONDOWOSO : Abdul Azis. BANYUWANGI : Djoni DW (Kabiro), Agus Suhaili, Juwono, Erfan Efendi. BALI : Aryadi, Agung Wiarto. NTT : Fronly Pande Irot. SEMARANG : SOLO : Rini S Sutanto, SH, YOGYAKARTA : M Amin Effendy, SH. BANDUNG: Deden Kusdinar, Zaenal Ikhsan, A. Zuhari Mubarok, Asep Gunawan CIAMIS/ KOTA BANJAR : Asep Sujana. PANGANDARAN: Ayi K. DEPOK : Harahap, Fajar. BOGOR : EM. Liswandi, Suryo Widodo. JAKARTA : Ayom Cahyono.

SULAWESI BARAT : Zulkarnaen PAPUA : J. Silalahi. PALANGKARAYA : Dharmawan Wibisono. SAMARINDA : Drs Jufri Ali Fadli LAHAT/SUMSEL : Adi Nurahman, Marleo MEDAN : Drs Beny Hasibuan SUMATRA BARAT : Edmond Tantes BENGKALIS:- PELALAWAN/ PEKANBARU : Trida Marzuki, Juned, Antonio Aldie. LAMPUNG BARAT : Syaipul Anwar TIM LIPUTAN KHUSUS : Imam Tjahyo Hendro Kusumo.

SIRKULASI/IKLAN : Riza PENERBIT: PT Bidik Nasional Pers (BNP) AKTE NOTARIS: LUTFI AFANDI, SH, M.Kn No 19 Tgl 19 Desember 2014 SK MENKUMHAM : No AHU-0003466.AH.01.01 Tgl 26 Januari 2015 SIUP: 510/55/404.6.2/2015 TDP: 13.17.1.46.05865 NPWP: 72.007.891.4-617.000 ALAMAT: Jl Ikan Lele 2 Blok Ci No 14, Perum Bluru Permai, Kel. Bluru Kidul, Kec./Ka. Sidoarjo, Kode Pos 61233, Telp 031-99031665/08123209649 EMAIL : bidiknasional@yahoo.com ONLINE : www.bidiknasional.com SURABAYA : Jl Tunjungan 86-88 Lt I/28 Surabaya JAKARTA : Jl. Tentara Pelajar No. 35 RT.01/06 Jakarta 12210 Telp. 021-53661085 PERCETAKAN : PT Citra Cetak Pratama, Jl. Muncul Blok AE Komplek Pergudangan Permata Gedangan Sidoarjo, Telp. 031-8533667 (isi diluar tanggungjawab percetakan) TERDAFTAR DI DEWAN PERS

Karyawan Magang VS Pelindo III Kian Panas SURABAYA, BN – Semenjak beberapa waktu terakhir ini , hingga tersisa sedikitnya 49 orang tenaga magang Pelindo III (Persero) di Surabaya dilanda resah, bahkan mereka terus berdemo di gedung Grahadi, DPR di Surabaya dan Disnaker. Pasalnya, mereka direkrut sejak 2013 atas nama pegawai Pelindo III berjumlah 223 orang.

Namun pada akhir Maret lalu tiba-tiba ditawarkan menjadi karyawan PT.Pelindo Daya Sejahtera (PDS) dengan gaji Rp 5.250.000/bulan.

Ketika wartawan BN meminta keterangan pada Fatkhurroji, Senior Manajer Strategi dan Kesisteman Pelindo III, Kamis petang (14/4) usai sholat magrib di masjid Baitul Hakam mengatakan, pihaknya sebenarnya tidak ingin masalah tenaga magang tersebut berada dalam keresahan dan menciptakan situasi panas. “Nggak ada yang panas, karena Pelindo III telah memberikan kompensasi yang lebih menjanjikan mereka”, tandas Roji.

Perkiraan dia, tenaga magang yang belum puas hingga berdemo itu mungkin hanya 20-an orang, pihaknya mengaku tak menjadi masalah. “Yang pasti ada itikat baik Pelindo III untuk ditawarkan jadi karyawan PDS. Sebab perjanjian kerja magang mereka hanya satu tahun. Itu kebijakan direksi Pelindo III dan tak ada perpanjangan lagi”, pungkas Roji pula.

Menurutnya, total tenaga magang 223 orang hasil rekrutan dan seleksi sejak 2013 dengan menggunakan ijasah setara SMA, tapi 174 orang diantaranya sudah berakhir masa pemagangannya dengan perjanjian kerja di Pelindo III selama satu tahun, sedang 112 orang lainnya sudah mau menjadi karyawan tetap di PT.PDS, anak perusahaan Pelindo III bidang ketenagakerjaan. “Sisanya akan berakhir masa pemagangannya pada 30 April mendatang”, ucap Roji.

Dikatakan Roji, mereka yang jadi karyawan di PDS digaji sebesar 5.250.000/bulan dibanding waktu magang di Pelindo III hanya menerima uang saku 2,8 juta/bulan.

“Lebih besar di PDS toh daripada ketika mereka di Pelindo III. Mereka yang mau itu saja, belum bekerja sudah terima uang insentif. Khan enak toh”, terang pria asal Gresik itu seraya bertanya, adakah perusahaan yang gaji sebesar itu?

Mantan ketua umum Serikat Pegawai Pelabuhan Indonesia III (SPPI) itu juga mengatakan, jika para tenaga magang itu sampai mengadu ke pihak SPPI bisa dibilang salah alamat. Sebab, jelas Roji, mereka itu bukan pegawai tetap Pelindo III. “Anggota SPPI itu adalah pegawai Pelindo III yang ada SK pengangkatannya dan layak diperjuangkan nasibnya”, kata Roji. (Ak)

PERINGATI HARDIKNAS, BIDIK NASIONAL GELAR BHAKTI SOSIAL MEMBERI TALI ASIH BAGI SISWA TUNA NETRA DAN TUNARUNGU Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Koran BIDIK NASIONAL Akan mengadakan acara bhakti sosial dengan memberikan sumbangan TALI ASIH BAGI SISWA TUNA NETRA DAN SISWA TUNA RUNGU. Acara kali ini mengusung tema; “Melalui Hari Pendidikan Nasional Kita Selamatkan Kaum Disabilitas Fisik (Tuna Netra dan Tuna Rungu) Dari Ancaman Putus Sekolah”.

Acara tersebut Insya Allah akan dilaksanakan; Hari/Tanggal : Rabo 25 Mei 2016 Waktu : Pukul 09.00 WIB- Selesai Tempat : Hotel Fortuna, Jl Darmo Kali No 25-27 Surabaya, Telp 031-5631888

DRS EDY SUTANTO, SH. Kepala dinas pendidikan Kab Sidoarjo Mustain Baladan bersama Nur Yahya wartawan BN di kantornya

Pemimpin Umum/Penanggungjawab Hp: 08123209649

3 JAWA TIMUR

BIDIK NASIONAL EDISI 638/18-28 APRIL 2016

TINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, DINAS PETERNAKAN KABUPATEN PASURUAN BENTUK SENTRA PETERNAK RAKYAT

Ir. Bambang Hariyanto, MM: Melalui Peningkatan Daya Saing Usaha, Pengetahuan, Keterampilan dan Penguatan Kemandirian Peternak

Kepala Dinas Peternakan saat memberi arahan dan motivasi pada acara Sosialisasi SPR di kec. Purwosari

PASURUAN, BN – Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Peternakaan di bawah kepemimpinan Ir. Bambang Hariyanto, MM selama ini telah melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan peternak di Kabupaten Pasuruan.

Salah satu terobosan yang saat ini tengah dilaksanakan Dinas Peternakan

untuk meningkatkan pendapatan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan peternak di Kabupaten Pasuruan adalah membentuk Sentra Peternak Rakyat (SPR).

“Sentra peternak rakyat merupakan program yang ditujukan untuk melakukan penataan ternak sekaligus peternak. Program ini memiliki tujuan yaitu mewujudkan usaha peternakan rakyat dalam suatu kelompok yang dikelola dalam

Kepala Dinas Peternakan ( 2 dari kiri ), bersama Ibu Camat Purwosari mendampingi TIM dari LPPM IPB Bogor, pada acara Sosialisasi SPR di kec. Purwosari

satu manajemen, meningkatkan daya saing usaha peternakan melalui peningkatan pengetahuan, dan penguatan keterampilan serta kemandirian peternak” Kata Ir. Bambang Hariyanto, MM, kepala Dinas Peternakan Kabupaten Pasuruan saat berbincang dengan Koran Investigasi BIDIK NASIONAL belum lama ini.

Menurut pria yang dikenal sukses melaksanakan berbagai program kebijakan

pemerintahan H. M. Irsyad Yusuf, SE, M.MA – Ir. H. Riang Kulup Prayudha dalam kerangka m e n i n g k a t k a n kesejahteraan peternak di Kabupaten Pasuruan itu menjelaskan, terobosan Kementerian Pertanian RI melalui program Sentra Peternakan Rakyat sudah diuji coba di beberapa daerah di Indonesia dan sukses dilaksanakan. “Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Pe-

ternakan sebagai pelaksana teknis saat ini mengimplementasikan program yang sudah teruji dan terbukti efektif meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak tersebut,” Pungkas Ir. Bambang Hariyanto, MM. Terpisah, kepala Bidang Produksi Dinas Peternakan Kabupaten Pasuruan Drh. Agung Husni menambahkan, “kami telah sukses melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pemaparan tentang program SPR kepada anggota kelompok ternak.

Suksesnya kegiatan tersebut berkat adanya kerjasama yang baik Dinas Peternakan Kabupaten Pasuruan dengan Lembaga Peneliti dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB),” ungkapnya.

“Sosialisasi dan paparan dilaksanakan di tiga lokasi atau di hadiri oleh sedikitnya 18 kelompok ternak yang ada di wilayah Kec. Purwosari yaitu Desa.

Sumberejo, Desa. Sekarmo-

jo, dan Desa. Cendono, dengan total populasi sapi potong lebih dari 1500 ekor,” Beber Drh. Agung Husni.

Menurut Drh. Agung Husni, populasi di tiga Desa sebagaimana dijelaskan di atas sudah melebihi sarat dasar pembentukan SPR dari Kementerian Pertanian RI yaitu 1000 ekor sapi potong dengan jumlah kelompok maksimal 20. “Dengan demikian, Dinas Peternakan optimis SPR di Kec. Purwosari, Kabupaten Pasuruan segera terbentuk.

Apalagi kelompok ternak di tiga Desa tersebut menyambut gembira dan telah menyatakan kesediaannya untuk bergabung dalam SPR,” Jelasnya.

“Saat ini Dinas Peternakan Kabupaten Pasuruan bersama LPPM IPB fokus melaksanakan agenda tahap kedua paska sosialisasi dan pemaparan, sebelum deklarasi yaitu pendampingan terhadap kelompok ternak yang sudah terdaftar seba-

gai anggota SPR dalam bentuk transfer ilmu untuk melatih masyarakat agar memiliki kemampuan tinggi dalam beternak. Pendampingan bertujuan untuk meningkatkan daya saing usaha peternakan melalui peningkatan pengetahuan manajerial, kemandirian, kesadaran, dan keterampilan peternakan” Pungkasnya.

Ditemui di kediamannya, Juhaer ketua Kelompok Ternak KARYA TANI asal Desa. Sumberejo, Kec. Purwosari kepada Koran Investigasi BIDIK NASIONAL mengatakan bahwa kehadiran program SPR sangat membantu peternak di Kabupaten Pasuruan.

“SPR menjadi sarana bagi peternak untuk meningkatkan daya saing usaha peternakan melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan penguatan keterampilan serta kemandirian peternakan” Kata Juhaer. (*/toddy)

ANTUSIAS MASYARAKAT SAMBUT SOSIALISASI GEMARIKAN KAB PASURUAN

Ketua TP PKK, Lulis Irsyad Yusuf: Mengkonsumsi Ikan Dapat Mengurangi Resiko Penyakit Jantung dan Stroke PASURUAN, BN - Tim Penggerak PKK maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasuruan seakan tidak pernah letih apalagi berhenti mengajak masyarakat untuk Gemar Makan Ikan (Gemarikan).

Terbukti, antusias masyarakat dalam mengikuti setiap kegiatan sosialisasi gemarikan sangat tinggi.

Setidaknya itulah pemandangan yang terlihat di Kecamatan Sukorejo, Selasa (12/04), saat Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan

dibawah pimpinan Lulis Irsyad Yusuf mengadakan sosialisasi gemarikan yang di sambut antusias ratusan masyarakat. Tak malu, Ny. Lulis Irsyad Yusuf memasak makanan serba ikan, di hadapan para anggota TP PKK Kecamatan Sukorejo maupun masyarakat sekitar.

“Namanya ibu-ibu kalau sudah ada bumbu, ikan, sayur dan kebutuhan dapur lainnya, pengennya langsung masak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak ibu-ibu di

Sukorejo agar menjadikan ikan sebagai lauk utama untuk konsumsi makanan keluarga” Kata Lulis di tengah kesibukannya memasak nugget dan kue berbahan dasar ikan laut.

Dengan mengkonsumsi ikan, setidaknya seminggu sekali dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke, mengurangi pembekuan darah dan peradangan, meningkatkan elastisitas pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar lemak

darah, dan meningkatkan kadar kolestrol baik Selain itu, kata Lulis Irsyad Yusuf. “Mengkonsumsi ikan juga dapat meningkatkan fungsi otak, dan mempercepat metabolisme pertumbahan anak.

Ikan yang banyak menggandung gizi tinggi, protein, vitamin A, B dan lemak Omega 3, sangat baik bagi tubuh dan bisa mencegah berbagai penyakit. Maka dari itu, mari kita biasakan makan ikan sedini mungkin” Jelasnya.

Lebih lanjut Lulis Irsyad Yusuf mengajak kepada semua orang tua, khususnya para ibu rumah tangga untuk membiasakan anakanaknya lebih banyak makan ikan, agar menjadi semakin pintar, kuat dan sehat sehingga dapat berprestasi dalam pendidikan dan olahraga. “Kalau para ibu rajin membuat menu yang disukai anak-anak yang berbahan dasar ikan, wah pastinya anak-anak akan tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Ikan

Ketua Tim Penggerak PKK Kab Pasuruan saat mempraktekkan memasak nugget dan kue berbahan dasar ikan laut.

itu bisa dimasak menjadi apa saja, mulai dari kue, kerupuk dan keripik, botok

maupun makanan lainnya” Pungkasnya. (*/toddy)

GIAT K2P3 KAB PASURUAN SUKSESKAN PROGRAM DESA MASLAHAT 2016 Ir. Lilik Wijdi Asrih, M.MA: Tingkatkan SDM Melalui Pelatihan Keterampilan dan Pengolaan Hasil Produksi Tanaman Pangan PASURUAN, BN – Berbagai upaya telah dilakukan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian (K2P3) Kabupaten Pasuruan dibawah kepemimpinan Ir. Lilik Wijdi Asrih, M.MA untuk mensukseskan program Desa Maslahat, yang merupakan program andalan Bupati Pasuruan H. M. Irsyad Yusuf, SE, M.MA. “Saat ini kami tengah fokus melaksanakan kegiatan pelatihan penanganan paska panen dan pengelolahan hasil pertanian kepada masyarakat Desa Maslahat dengan tujuan memperkuat daya saing produk olahan pertanian, meningkatkan keterampilan, dan meningkat-

kan kesadaran dan Pengetahuan tentang pentingnya makanan Beragam, Bergizi, Berimbang (3D),” Jelas Ir. Lilik Wijdi Asrih, M.MA melalui Endang Pudji R, SP, MM kepala Bidang Kewaspadaan dan Penganekaragaman Pangan K2P3 Kabupaten Pasuruan saat berbincang dengan Koran Investigasi BIDIK NASIONAL, Rabu (13/04) mengatakan, Menurut Endang Pudji R, SP, MM kegiatan pelatihan penanganan paska panen dan pengelolaan hasil pertanian Tribulan II (April – Juni 2016) yang dilaksanakan di Desa Maslahat yaitu Desa. Jimbaran, Kec. Puspo, Desa. Podokoyo, Kec. Tosa-

ri, Desa. Ngembal, Kec. Tutur, Desa. Wonorejo, Kec. Lumbang, Desa. Sibon, Kec. Pasrepan, Desa. Lorokan, Kec. Kejayan, Desa. Sukodermo, Kec. Purwosari, Desa. Sukorame, Kec. Sukorejo, Desa. Jeruk Purut, Kec. Gempol, Desa. Kalisat, Kec. Rembang, Desa. Curah Dukuh, Kec. Kraton, Desa. Jarangan, Kec. Rejoso, Desa.

Plososari, Kec. Grati, Desa.

Jatirejo, Kec. Lokok, dan Desa. Sudimulyo, Kec. Nguling. “Sebagai upaya meningkatkan Sumber Daya Masyarakat (SDM) dan mendorong kreatifitas masyarakat Desa Maslahat dengan melibatkan ibu-ibu sebagai manager dan pengelola pangan

Antusias : Masyarakat Desa. Ngembal, Kec. Tutur saat praktik produk olahan pertanian

keluarga,” Tandasnya.

Darmini satu dari sekian banyak peserta pelatihan yang merupakan masyarakat Desa Maslahat dalam wawancara dengan Koran Investigasi BIDIK NASIO-

NAL belum lama ini mengaku sangat senang dengan adanya program pelatian yang diselenggarakan oleh Dinas Peternakan Kab Pasuruan selama ini.

Wanita asal Desa. Ngem-

Tampak : Endang Pudji R, SP, MM, bersama nara sumber memberikan Sosialisasi dan paparan di hadapan masyarakat desa maslahat.

bal, Kec. Tutur tersebut mengaku bahwa kegiatan pelatihan dari Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kab Pasuruan sangat bermanfaat bagi dirinya dan keluarga. “Sering-sering

bu ke sini, setiap hari juga tidak apa-apa karena kegiatan ini, masyarakat mendapatkan banyak pengetahuan, ketrampilan dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan keluarga. (*/toddy)

PERCANTIK HUTAN KOTA, DISBUNHUT KAB PASURUAN GELONTOR RP 630 JUTA Ir. Yetty Purwaningsih, M.MA: Semua Ini Demi Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Kabupaten Pasuruan

Teduh : Tampak Depan Hutan Kota Kalirejo Bangil Pasuruan

PASURUAN, BN – Tidak tanggung tanggung,

untuk mempercantik Hutan Kota yang berlokasi di Jl

Bader, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Bangil, sekaligus memenuhi hak masyarakat dapat menghirup udara segar di tengah tingginya polusi kota. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 630 Juta.

“Besarnya anggaran tersebut semata mata untuk mempercantik Hutan Kota Kalirejo Bangil, sekaligus memenuhi hak masyarakat dapat menghirup udara segar dengan kualitas lingku-

ngan yang bersih dan sehat.

Mengingat, udara perkotaan kian hari kian tinggi tingkat pencemarannya.

Dengan demikian, kehadiran Hutan Kota yang tertata dan terawat akan menciptakan iklim mikro, menjaga keseimbangan oksigen (o2) dan karbon dioksida (Co2).

Selain, menambah nilai estetika dan keasrian kota,” kata Kusnadi, SP, M.Si sekretaris Dinas Perkebunan dan Kehutanan saat berbincang dengan Koran Investigasi BIDIK NASIONAL, Jum’at (15/04).

Setelah sebelumnya Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Perkebunan dan Kehutanan di ba-wah kepemimpinan Ir. Yetty Purwaningsih, M.MA sukses membuka Hutan Kota Kalirejo Bangil dan menyediakan sarana prasarana pendukung. Kini pada tahun anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Pasuruan kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp 630, ungkapnya.

“Anggaran tersebut dibagi menjadi dua kegiatan yaitu pengadaan tanah uruk

dengan nilai Rp 190 Juta, dan pembangunan pagar, gudang serta areal jogging track senilai Rp 440 Juta.

Dengan demikian, impian masyarakat Bangil pada khususnya, Pasuruan secara luas, memiliki Hutan Kota yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas, tinggal menunggu hitungan hari,” Imbuhnya.

Lebih lanjut pria yang selalu tampil energik di setiap menjalankan aktifitasnya tersebut menambahkan, semua fasilas yang ada di Hutan Kota Kalirejo

Bangil nantinya menjadi bukti nyata Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam memenuhi kebutuhan masyara-kat, dan saat ini kami telah fokus menyelesaikan perencanaan pembangunan Hutan Kota Kalirejo Bangil, Insya Allah pada Bulan Juni, pekerjaan tersebut sudah bisa dilaksanakan. Dengan harapan dapat digunakan sebagaimana keperuntukannya.

Dan tidak disalah gunakan untuk kegiatan yang tidak terpuji,” pungkasnya. (*/toddy)

4 JAWA TIMUR

BIDIK NASIONAL EDISI 638/18-28 APRIL 2016

Biarkan Bus Tidak Masuk Terminal Dishub Kota Mojokerto Dituding Sarat Permainan

Sekda Kab Madiun Gelar Simulasi Perubahan KPPT Jadi BPTSP

AMKM Ancam Lapor Walikota

FATKHUL LATIF

MOJOKERTO, BN – Sejumlah elemen dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kota Mojokerto (AMKM) menanyakan keseriusan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pasalnya, Terminal Kertajaya yang merupakan salah satu penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru terkesan dijadikan ajang pungli tanpa memper-

hatikan manfaat jangka panjangnya.

Pantauan BN di lapangan, banyak Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Antar Propinsi yang tidak masuk terminal, terutama pada Hari Minggu sore sampai Senen. Bus yang datang dari arah selatan, hanya berhenti sebentar kemudian langsung tancap gas menuju arah Surabaya tanpa harus masuk ke dalam terminal.

Padahal di Tempat Pembayaran Restribusi (TPR) ada petugas Dishub, namun terkesan acuh tak acuh.

Hadi (34) warga Kedundung, Magersari, Koordinator AMKM, mengaku setiap hari melihat banyak bus yang tidak masuk terminal, kira-kira dalam sehari bisa mencapai puluhan. Belum lagi, kalau hari Minggu dan Senen, bus yang tidak masuk terminal bisa mencapai ratusan. Sepertinya, bus-bus yang tidak masuk terminal menjadi ajang empuk untuk

mengeruk keuntungan pribadi. Informasinya, setiap bus yang tidak masuk terminal di haruskan membayar restribusi melebihi aturan yang ditetapkan pemerintah daerah.

Masih kata Hadi, seharusnya pihak Dishub berani menindak bus yang melanggar aturan, jangan malah dibiarkan. Ini ada sangkut pautnya dengan Pendapatan Asli Daerah, janganjangan ada permainan antara pejabat Dishub dengan pengelola bus. “Bukti-bukti foto sudah ada, tinggal mencari bukti tambahan dan selanjutnya, permasalahan ini akan saya laporkan ke walikota,” tandasnya.

Dikonfirmasi permasalahan bus, Fatkhul Latif, Kepala Tata Usaha (KTU) Terminal Kertajaya Kota Mojokerto menjelaskan, pihaknya tidak mempunyai kewenangan untuk menindak bus yang tidak masuk terminal, kecuali kalau sudah ada

di dalam terminal, itupun hanya sebatas memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan dan ini berdasarkan UU No.22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pemeriksaan itupun harus ada pendamping dari pihak kepolisian, terangnya.

Lebih lanjut Fatkhul menambahkan, “meski tidak masuk terminal, tidak ada masalah, yang penting membayar restribusi dan itu tidak mempengaruhi dengan Pendapatan Asli Daerah. Selama ini target kita untuk PAD terpenuhi,” tambahnya saat di Konfirmasi BN di ruangannya.

Sementara itu Gaguk T, Kepala Dishubkominfo, akan melakukan cek ke lapangan lebih dulu dan langsung mengumpulkan pejabat dan staf yang menangani. “Selanjutnya dan secepatnya akan mengadakan penertiban di By Pass bersama Polisi,” jelasnya. (arie)

Bupati Mojokerto Terima Penghargaan K3

Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, saat menerima penghargaan K3 dari gubernur Jatim Pakde Karwo

MOJOKERTO, BN - Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, menerima penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Provinsi Jawa Timur, Rabu 30 Maret 2016

di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Anugerah tersebut diberikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, sebagai bentuk apresiasi dari kerja keras membina program K3 tahun

2015 dengan baik. Salah satu indikatornya, nihil kecelakaan kerja atau zero accident.

Setidaknya ada 12 perusahaan di Kabupaten Mojokerto, yang berhasil meraih penghargaan zero accident. Antara lain PT. MPS Gondang, PT. Ittihad Rahmad Utama, PT. King Halim Jewelry, PT. Branita Sandini, PT. Waru Teknika Tama, PT. Kajima Indonesia, PT. SAI, PT. Beton Prima Indonesia, PT. Indonesia Tri Sembilan, PT. Motasa Indonesia, PT. Hume Sakti Indonesia, dan PT. Sinar Sosro.

Selain K3, penghargaan lain yang juga berhasil dicapai adalah SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebanyak 4 perusahaan. Antara lain PT. PLN (Persero)

Area Mojokerto, PT. Beton Prima Indonesia, PT. Betts Indonesia, dan PT. Trijaya Adymix. Total seluruh perusahaan yang berhasil menyabet penghragaan di seluruh Jawa Timur tercatat sebanyak 344 perusahaan.

Bupati berharap agar lebih banyak lagi perusahaan yang ada di Kabupaten Mojokerto, mampu mengaplikasikan budaya keselamatan kerja di lingkungan masing-masing. Dengan disiplin terhadap penerapan sistem tersebut, Ia optimis dapat menekan angka kecelakaan kerja sampai nol kecelakaan. Suami dari Ikfina Mustofa Kamal tersebut, bahkan menarget 40 perusahaan lagi yang masuk dalam daftar penerima penghargaan di tahun mendatang. (arie)

Bapemas Kab Blitar Segera Lengkapi Persyaratan Pencairan Dana Desa

Kabid Pemberdayaan Pemerintah Desa, Dwi Novianto

KAB BLITAR, BN – Badan Pemberdayaan Masyarakat (bapemas) Kabupaten Blitar meminta desa segera mengusulkan pencairan Dana Desa (DD).

Pasalnya sesuai dengan perubahan aturan, dimana untuk tahap pertama penggunaan DD sebesar 60 persen ‘terutama yang harus disiapkan adalah persyaratan wajib pencairan, terutama laporan realisasi penggunaan anggaran DD pada tahun sebelumnya.

Selain ada perubahan aturan pencairan dari kemen-

trian keuangan (kemenkeu), juga ada tambahan presentase jumlah DD bagi setiap desa.

“Terpenting adalah berbagai persyaratan wajib yang harus segera diserahkan. Dan tentunya harus dalam kondisi sudah fix dan lengkap. Sehingga memudahkan bapemas untuk melakukan verifikasi,” jelas Plt. Kepala Bapemas Agus Santoso S.Sos MSi melalui Kabid Pemberdayaan Pemerintah Desa, Dwi Novianto.

Mmenurut Dwi, karena

sebenarnya proses pencairan DD ini sendiri seharusnya sudah dilakukan pada Maret lalu. Namun karena ada beberapa perubahan, baik aturan maupun jumlah anggaran. Sehingga Bapemas memberikan tenggang waktu hingga 14 maret agar desa menyerahkan persyaratan pencairan “ ya harus cepet diserap dan anggaran yang ada pada kasda bisa segera digunakan untuk berbagai perencanaan pembangunan desa”, tegasnya.

(Sastro)

Kadis Peternakan Trenggalek Gelar Apel Setiap Senin TRENGGALEK,BNPagi pukul 07.30 Senin 11 April 2016 lalu di depan halaman Kantor Dinas Peternakan tampak semua pegawai baik dari UPT pogalan dan bagian Lapangan Penyuluhan berkumpul berdiri berbaris mengikuti upacara apel pagi tiap hari Senin bersama pegawai kantor induk Dinas Peternakan, tepatnya di Jl. Kanjeng jimat Rejowinangun, Trenggalek.

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Ir.Joko Irianto dan didampingi jajaran Staf, diantaranya tampak pula Sekretaris Dinas Peternakan dr.

Hewan Ari Roseno dengan

waktu 30 menit. Kegiatan apel upacara tiap senin tersebut berakhir dengan membaca doa. Dalam pidato dan wejangan yang disampaikan sama Kadis Peternakan ditujukan pada anak buahnya dalam apel tersebut di antaranya kedisiplinan pegawai tiap hadir wajib absen dan programprogram kerja yang harus dilaksanakan.

Di tempat terpisah ketika usai apel, Bidik Nasional menemui dr. Hewan Ari Roseno di ruangannya dalam konfirmasi mengatakan, “ Kegiatan ini untuk membudayakan cinta tanggung jawab dan disiplin penyegaran awal masuk

Sekda Kabupaten Madiun Tontro Pahlawanto dan para pegawai di lingkungan KPPT saat simulasi perubahan menjadi BPTSP.

MADIUN, BN- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun Tontro Pahlawanto meminta ada perubahan pelayanan soal perijinan dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) menjadi Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP). Demikian disampaikan usai “Simulasi Perubahan KPPT Menjadi BPTSP” dan meninjau sejumlah perangkat penunjang pelayanan, Selasa (5/4).

“Saya melihat masih ada peluang mempercepat pelayanan dari 3 tahap menjadi 2 tahap, langsung muncul perijinan dengan segala perhitungannya. Aplikasi sudah ada bisa diubah, sehingga memangkas pelayanan makin singkat, meski kini jumlah perijinan ditangani naik drastis dari 11 perijinan jadi 57 perijinan. Namun, hal itu tidak mengurangi semangat seluruh pegawai,” ujarnya penuh harap.

Menurutnya regulasi baru itu, bukan berarti mengurangi wewenang lembaga atau dinas sebelumnya bisa mengeluarkan perijinan. Tapi, guna memberikan pelayanan prima dan cepat kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu mobile dalam melakukan pengurusan perijinan. “Saya apresiasi langkah ditempuh KPPT memakai sistem on line dalam memantau proses perijinan,” ujarnya lagi.

Menanggapi permintaan itu, Kepala KPPT Moch Arifin mengatakan siap mengubah aplikasi tersedia, demi mempersingkat pelayanan. “Kami siap mengubah aplikasi sudah ada jadi 2 tahap saja, sehingga memangkas meja pelayanan. Apalagi, memiliki manfaat positif dalam mempercepat pelayanan kepada pemohon,” ujarnya.

Menyinggung pelayanan perijinan sistem on line itu, ia mengatakan untuk menekan kontak langsung pegawai dengan pemohon. “Bayangkan saja, jika satu pemohon menanyakan 2-3 persyaratan perijinan, diperlukan waktu relatif lama. Waktu ada bisa untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada,” ujarnya.

Melalui sistem on line, tambahnya, segala persyaratan diperlukan tertera lengkap hingga proses sudah selesai atau belum dapat diketahui. “Jadi pemohon tidak perlu datang untuk menanyakan perijinan sudah selesai atau belum. Kami janji berikan pelayanan maksimal 7 hari kerja, jika bisa kurang dari itu,” tandasnya. (adv /yanto)

TNI Gadungan Tipu Milyaran Rupiah BOJONEGORO, BNBerkat informasi masyarakat Polres Bojonegoro berhasil meringkus dua pelaku penipuan dengan modus iming-iming dijanjikan masuk polisi dan TNI dengan membayar sejumlah uang ratusan juta rupiah.

Kedua pelaku tersebut yaitu Raden Aryo Budi Pribadi (43) alamat Banjarmasin Timur bersama temannya Sujito (43) warga Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberejo Bojonegoro, Senin (11/04/2016).

Dihadapan petugas Aryo mengakui perbuatannya yang menjanjikan bisa

masuk Polisi atau TNI dengan harus membayar uang senilai Rp 250 juta sampai 500 juta.” Yang menjadi korban sudah 15 orang Bojonegoro, jumlah uang bervariasi yang diberikan kepadanya, korban diantaranya di kecamatan Kepohbaru Bojonegoro,” ujar sumber BN. Sementara Kasubag Humas Polres Bojonegoro AKP Suyono mengatakan jika awalnya pihak kepolisian mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada anggota yang mengaku TNI bisa memasukan orang ke polisi atau TNI dengan

dimintai sejumlah uang. ”Laporan masyarakat sudah ada 5 korban melapor di Polsek Sumberejo dan 7 di Polsek Kepohbaru,” ungkapnya.

Dari perbuatannya kedua tersangka bisa mengeruk uang mencapai Rp 2 miliar sampai akhirnya jajaran Polres Bojonegoro berhasil mengamankan keduanya di wilayah Kecamatan Sumberejo saat hendak merayu korbannya.

“Keduanya saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Mapolres Bojonegoro,” jelas AKP Suyono.

(Pri)

Keluarga Besar

Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya KABUPATEN MADIUN Mengucapkan

SELAMAT HARI KARTINI 21 APRIL 2016 “Tidak Ada Sesuatu Yang Lebih Menyenangkan Selain Menimbulkan Senyum di Wajah Orang Lain, Terutama Wajah Orang Yang Kita Cintai. Maju Kartini Indonesia”

Ir. Arnowo Wijaya, MM. Kepala Dinas

Keluarga Besar

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura KABUPATEN MADIUN Mengucapkan

SELAMAT HARI KARTINI 21 APRIL 2016 “Tidak Ada Sesuatu Yang Lebih Menyenangkan Selain Menimbulkan Senyum di Wajah Orang Lain, Terutama Wajah Orang Yang Kita Cintai. Maju Kartini Indonesia” Kadis Dinas Peternakan Trenggalek Ir. Joko Irianto memberikan sambutan

kerja habis llibur dua hari Sabtu dan minggu juga program-program dan tugas disampaikan oleh ke-

pala dinas. Selesai apel pegawai wajib absen hadir,” ungkapnya dengan nada santai. (BUD)

Moch. Najib, SP.MM. Kepala Dinas

5 JAWA TIMUR

BIDIK NASIONAL EDISI 638/18-28 APRIL 2016

TERGANJAL PERBUP, ADD RP 100 M NYANTOL DI KAS PEMKAB JOMBANG JOMBANG, BN- Anggaran DD (Dana Desa) dari pemerintah pusat untuk termin pertama sudah masuk ke kas daerah Kabupaten Jombang. Besarnya sekitar Rp 100 miliar atau 60 persen dari total anggaran DD secara keseluruhan. Hanya saja, dana yang bersumber dari APBN tersebut belum bisa didistribusikan ke masing-masing desa. Alasannya, pemkab harus merubah Peraturan Bupati (Perbup) terlebih dulu, hal itu menyusul adanya kebijakan Kementrian Desa PDT (Pembangunan Daerah Tertingggal), yang mengatur proses pencairan DD hanya dua kali. Pertama 60 persen, sedangkan termin kedua sebesar 40 persen.

Demikian ditegaskan Kepala DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Jombang, Eka Suprasetya, Kamis (14/4/ 2016). “Anggaran DD sebesar 60 persen sudah masuk ke kas daerah. Namun dana sekitar Rp 100 miliar tersebut belum bisa kita distribusikan ke desa karena masih menunggu Perbup. Namun urusan teknis tersebut wewenang BPMPD (Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa),” ujar Eka. Eka mengatakan, Kabupaten Jombang mendapat alokasi DD sebesar Rp 191 miliar. Dana tersebut untuk 302 desa. Namun demikian, lanjut Eka, untuk tahun ini kucuran DD itu dilakukan dua tahap, yakni sebesar 60 persen dan 40 persen. Hal itu berbeda dengan tahun sebelumnya, pencairan DD dilakukan tiga tahap. Yakni, 40 persen, kemudian 40 persen, dan terakhir 20 persen.

“Karena itu, kami masih menunggu aturan baru tersebut atau Perbup. Sehingga kami belum berani mencairkan dana tersebut ke rekening desa. Untuk pencairan, harus ada regulasinya, perbupnya. Biar nanti kita tidak keliru,” katanya mengulang.

Kepala BPMD Kabupaten Jombang Sudarmadji membenarkan pernyataan Eka Suprastya. Menurutnya, hingga pertengahan April ini pencairan DD belum bisa dilakukan, karena terganjal aturan. Tahun lalu, kata Darmadji, DD dicairkan tiga kali. Akan tetapi, tahun ini aturannya hanya dua kali. Tahap pertama

Ilustrasi anggaran dana desa

sebesar 60 persen dan untuk tahap kedua sebesar 40 persen. Karena itu pula Perbup harus dirubah terlebih dulu.

Dalam Perbup yang lalu, lanjutnya, mengacu pada PP 60 Tahun 2014, pencairan DD masih menggunakan model pencairan 40 persen tahap pertama, kemudian 40 persen lagi tahap kedua, dan tahap ketiga 20 persen.

Sedangkan untuk tahun ini terbit PP 8 Tahun 2016, dengan aturan pencairan dilakukan dua kali. “Karena PP berubah, maka Perbup harus menyesuaikan. Kami sudah ajukan perubahan Perbup ke bagian hukum pemkab,” ujarnya.

Dikonfirmasi terkait perubahan Perbup, Kabag Hukum Pemkab Jombang Agus Purnomo, membenarkan. “Perubahan Perbup Nomer 6 tahun 2015 terkait

pencairan dana desa sudah masuk ke meja kami. Paling lambat minggu depan sudah selesai dan DD sudah bisa dicairkan,” kata Agus.

Menurut Aktifis LSM KOMPAK (Komunitas Pemuda anti Korupsi) Jombang Lutfi mengatakan, Seharusnya Pemerintah Kabupaten Jombang segera mempercepat mengeluarkan Perbub tentang proses pencairan Dana Desa (DD) demi kelancaran pembangunan insfrastruktur di Desa. Jangan sampai Pembangunan di Desa terlambat merealisasikannya. Lutfi berharap proses perubahan sistem tersebut dapat segera diselesaikan, Dengan demikian, DD dapat segera dicairkan ke Desa. “Kalau (DD) masuk akhir April ini, kemungkinan besar awal Mei sudah sampai di Desa (TOK)

Bupati Resmikan Gedung Baru Kejari Lumajang Drs. As’at M.Ag: Pelayanan Hukum Harus Lebih Baik LUMAJANG, BNBupati Lumajang Drs. As’at M.Ag mengajak seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Lumajang semakin meningkatkan semangat dan etos kerja untuk memberikan pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat Lumajang demi terwujudBupati , Kajari dan Forkopimda Kabupaten Lumajang foto bersama nya supremasi hukum di usai meresmikan kantor baru Kejaksaan Kabupaten Lumajang.

Hal itu disampaikan oleh Bupati saat menghadiri acara Tasyakuran Peresmian Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Lumajang yang baru, pada Rabu 6 April 2016 di Jl. Slamet Riyadi No. 131 Lumajang. “Saya berharap gedung baru yang sudah memadai ini, bisa memberikan semangat baru untuk penegakan hukum yang lebih baik lagi”, Tutur As’at.

Dalam sambutannya, Bupati menjelaskan bahwa peresmian gedung baru ini membawa angin segar kepada masyarakat. Hal itu dikarenakan para pelaku penegakan hukum dari Kejaksaan Negeri Lumajang sudah mempunyai sarana dan prasarana yang memadai guna menjalankan setiap tugas dan fungsinya, sehingga bisa semakin maksimal dalam mewujudkan situasi kondusif menuju Lumajang yang lebih baik. Lebih lanjut Bupati berharap agar jajaran Kejaksaan negeri Lumajang semakin optimal mengajak seluruh masyarakat Lumajang untuk sadar hukum dan terhindar dari persoalan hukum. “Dengan gedung kantor yang baru ini, mudahmudahan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk sadar hukum dan terhindar dari masalah-masalah hukum”, tambah As’at.

Hadir dalam acara tasyakuran peresmian gedung kantor baru tersebut, Wakil Bupati Lumajang, jajaran Forkopimda Kabupaten Lumajang, Kepala Perhutani Lumajang, Kepala Lapas, Kepala Kemenag, dan Kepala Badan Narkotik Nasional (BNN) Lumajang, serta dari beberapa Bank yang ada di Lumajang. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang I Gede Nur Mahendra menjelaskan bahwa pembangunan gedung kantor baru tersebut berjalan lancar dengan dana pembangunan berasal dari APBN senilai 9 Milyar Rupiah. Dimana pembangunan itu dilakukan secara bertahap selama tiga tahun sejak Juni 2013 yang lalu. (Sonny)

Pandangan 8 Fraksi DPRD Lumajang Terhadap 10 Raperda

Anggaran Penyidikan Kasus Korupsi di Kediri “Dipangkas”

KEDIRI, BN- Porsi penyediaan anggaran untuk operasional penyidikan kasus korupsi di Kejaksaan Negeri dipangkas. Dalam satu tahun Korps Adhiyaksa di tingkat kota maupun Kabupaten Kediri hanya di danai satu saja. Oleh karena

itu, para penyidik Kejaksaan Negeri di semua daerah mulai mengatur strategi agar penuntasan kasus korupsi bisa berjalan dengan lancar.

Saat ini ada pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat untuk penuntutan kasus kejahatan kerah putih

tersebut.

Biasanya, anggaran penuntuan sekitar tiga kasus dan sekarang hanya satu kasus saja. Padahal dalam setahun biasanya yang ditangani lebih dari lima kasus. Kejaksaan lebih ditekankan pada proses pendampingan dalam pelaksanaan proyek yang bersumber pada anggaran pemerintah.

“Pada saat ini yang lebih ditekankan adalah pola pencegahan terjadinya korupsi.

Dalam hal ini, kejaksaan akan memfungsikan program pendampingan untuk

realisasi proyek yang bersumber dari anggaran pemerintah,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Beny Santoso, Sabtu (9/4/ 2016).

Diakuinya, saat ini anggaran yang dicover pemerintah untuk penuntutan kasus korupsi hanya satu saja.

Padahal untuk penuntutan dilakukan di Surabaya. Kondisi ini juga dirasakan Kejaksaan Negeri Ngasem Kabupaten Kediri. Untuk menyikapi banyaknya laporan kasus dugaan korupsi, maka proses penuntutan dilakukan serentak (TOK)

Rapat paripurna DPRD Lumajang

LUMAJANG, BN- Rapat Paripurna II DPRD kabupaten Lumajang terlaksana dengan baik, di ruang sidang paripurna Sekretariat DPRD rabu 6 April 2016, sebanyak 44 Anggota DPRD dari 50 hadir memenuhi ruang sidang paripurna. Bupati Lumajang didampingi oleh wakil bupati bersama forkopinda ikut

serta menghadiri paripurna II DPRD kabupaten Lumajang dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 10 raperda kabupaten lumajang tahun 2016.10 Rancangan peraturan daerah (RAPERDA) kabupaten lumajang disepakati oleh 8 fraksi yaitu 1. RAPERDA tentang pembentukan pro-

Kadishub Mundur Jika tak Siap Wujudkan Embarkasi dan Debarkasi Haji Pansus DPRD Tulungagung Bahas 8 Ranperda

JEMBER, BN - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pemkab Jember, Rasyid Zakaria, meminta Kepala Dinas Perhubungan, Isman Sutomo, mundur dari jabatannya jika tidak siap mewujudkan embarkasi dan debarkasi haji.

Embarkasi dan debarkasi haji merupakan janji kerja Bupati kepada rakyat saat kampanye lalu yang wajib hukumnya harus mampu diwujudkan.

Sebagai pimpinan SKPD

terkait tidak boleh pesimis, tetapi harus berkomitmen dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa janji tersebut bisa diwujudkan.

Rasyid mengaku optimis janji kerja Bupati Faida untuk mewujudkan embarkasi dan debarkasi haji di Jember sangat mungkin dilakukan. Bahkan, Rasyid mengaku sudah menyiapkan kajian mengenai infrastruktur yang dibutuhkan untuk mewujudkan janji tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Jember, Merwin Lusiani, mengaku siap mewujudkan janji kerja Bupati dengan menjadikan embarkasi dan debarkasi haji tersebut.

Menurutnya, apapun kesulitan dan hambatannya, tidak boleh pesimis mewujudkan janji kerja Bupati kepada masyarakat yang pernah disampaikan pada saat kampanye lalu. (gos)

SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI ROKOK ILEGAL ADALAH ROKOK YANG DALAM PEMBUATANNYA DAN PEREDARANNYA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI BIDANG CUKAI. SETIAP ORANG YANG MENAWARKAN, MENYERAHKAN, MENJUAL ATAU MENYEDIAKAN UNTUK DIJUAL : ROKOK YANG TIDAK DIKEMAS ROKOK YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI / BANDEROL ( ROKOK POLOS ) ROKOK YANG DILEKATI PITA CUKAI / BANDEROL PALSU ATAU BEKAS ATAU YANG BUKAN HAKNYA ATAU TIDAK SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA MELANGGAR UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007, ANCAMAAN PIDANA PENJARA DAN / ATAU PIDANA DENDA PESAN INI DISAMPAIKAAN OLEH :

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN TULUNGAGUNG JL. A. YANI TIMUR NOMOR 37 TULUNGAGUNG

TULUNGAGUNG,BNDalam rapat paripurna penyerahan rancangan peraturan daerah (Ranperda) masa sidang kedua periode tahun kedua pada tanggal

(24/3) di gedung DPRD Tulungagung, terungkap ada delapan Ranperda bakal dibahas dalam panitia khusus (pansus) yang telah terbentuk dari perwakilan masing – masing fraksi. Ranperda tersebut, empat merupakan inisiatifdari DPRD Tulungagung, yakni ranperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang pengelolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Ranperda tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, ranperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan tentang analisis (Bersambung ke hal.9 kol.1)

duk hukum daerah, 2. RAPERDA tentang pelayanan publik, 3. RAPERDA tentang bangunan gedung, 4.

RAPERDA tentang pengelolaan sampah, 5. RAPERDA tentang ruang terbuka hijau, 6. RAPERDA tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, 7. RAPERDA penyelenggaraan pemerintahan desa, 8. RAPERDA tentang retribusi pelayanan RSUD Pasirian, 9.

RAPERDA tentang perubahan RAPERDA nomer 15 tahun 2011 tentang izin mendirikan bangunan, 10.

RAPERDA tentang perubahan atas RAPERDA nomer 16 2011 tentang izin gangguan.

Ketua DPRD kabupaten Lumajang Agus wicaksono, S.sos yang memimpin langsung sidang paripurna II menyampaikan agar fungsi legislatif dalam pengawasan setiap rancangan peraturan daerah dilaksanakan dengan baik, begitu juga dengan fungsi eksekutif sebagai pelaksana hendaknya menjalankan peraturan daerah sesuai dengan kesepakatan bersama.Lebih lanjut Ketua DPRD menyinggung peristiwa Salim Kancil merupakan momentum yang sangat baik untuk menata kembali dan melaksanakan peraturan perundangundangan. Agenda lanjutan Sidang Paripurna III akan dilaksanakan Senin 11 April 2016, dengan jawaban Bupati Lumajang atas pendangan umum fraksi terhadap 10 RAPERDA tahun 2016. (Sonny)

PENGUMUMAN Dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT Yestoya Mandiri Transport, tertanggal 1 Pebruari 2016 bermaksud untuk melakukan perubahan anggaran dasar mengenai : 1) Penurunan modal dasar dari Rp 2 milyar menjadi Rp 1.200.000.000,2) Penurunan modal yang disetor dari Rp 2 milyar menjadi Rp 300 juta 3) Perubahan bidang usaha menjadi hanya dalam bidang transportasi Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan pasal 127 ayat 2 undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Segala permintaan, informasi dan tanggapan atau keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kreditur dalam jangka waktu selambat lambatnya 14 hari kalender sejak pengumuman ini agar dikirimkan ke alamat PT Yestoya Mandiri Transport…

DIREKSI

6 JAWA TIMUR

BIDIK NASIONAL EDISI 638/18-28 APRIL 2016

DPP LIRA Bekukan Pengurus DPW LIRA JATIM

PROBOLINGGO, BN – Dewan Pengurus Pusat Lumbung Informasi Rakyat (DPP LIRA) secara resmi membekukan kepengurusan DWP LIRA Jawa Timur di bawah pimpinan Irham Maulidy.Pembekuan itu mengacu pada Surat Keputusan (SK) DPP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) No 002/A1/Kep/PEMBEKUAN-DPW/III/2016 tentang Pembekuan DPW

LIRA Propinsi Jawa Timur yang ditetapkan di Jakarta pada 31 Maret 2016.

Dasar pembekuan itu meliputi SK Kemenkum dan HAM RI No AHU-0032287.

AH.01.07 Tahun 2016 tentang pendirian LIRA, keputusan musyawarah nasional II LIRA tanggal 15-17 September 2015 di Jakarta, dan peraturan organisasi LIRA. Presiden LIRA, Olivia Elvira mengatakan, sebelum

DPP membekukan kepengu-rusan DPW LIRA Jawa Ti-mur, DPP telah mengadakan rapat pleno tanggal 17 Maret 2016 di Rumah LIRA Ja-karta.

Hasil dari rapat itu se-mua pengurus DPP menyepakati agar DPW LIRA Jatim dibekukan sekaligus memberhentikan Irham Maulidy sebagai Gubernur LIRA Jatim.

DPP menilai, konsolidasi organisasi dan laporan perkembangan dan aktivitas DPW LIRA Jatim tidak berjalan sesuai dengan kebijakan DPP LIRA sebagai pimpinan pusat organisasi. Ditambah, adanya upaya makar dengan mengajak DPD LIRA se Jatim mendukung Munaslub yang akan diadakan di Makassar melalui grup Whatsapp. Sehingga

DPD yang menolak upaya itu kemudian membuat pernyataan sikap yang ditandangani 22 Bupati/Walikota LIRA se Jatim pada 25 Maret 2016.

DPD juga menilai, DPW LIRA Jatim telah menghambat terbitnya SK DPP LIRA untuk DPD LIRA se Jatim dengan cara tidak segera memproses dan menyampaikan susunan pengurus DPD LIRA se Jatim yang telah diserahkan ke DPW LIRA Jatim.Selain itu, muncul dugaan provokasi terhadap DPD LIRA se Jatim untuk membuat mosi tidak percaya terhadap DPP LIRA hasil Munas yang sah pimpinan Olivia Elvira, dan pada saat pertemuan DPD LIRA se Jatim pada 16 Januari 2016 di DPD LIRA (Bersambung ke hal.9 kol.1)

Polisi - TNI Razia Narkoba di Lapas Banyuwangi BANYUWANGI, BNTahun 2016 ini Polres Banyuwangi melakukan razia di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Banyuwangi, Selasa siang (29/3/2016) bulan kemarin. Operasi yang dipimpin langsung Kapolres AKBP Bastoni Purnama SIK ini berhasil menemukan alat hisap sabu alias bong yang dibuang di taman di depan ruang tahanan.

Alat itu ditemukan polisi di depan Ruang F8, blok khusus kasus kriminal. Petugas langsung mengamankan alat tersebut. Sementara pemiliknya masih misterius.

Bong yang ditemukan petugas sempat diperlihatkan Kasatnarkoba AKP Agung Setya Budi kepada awak

media di dalam lapas.

Temuan itu membuat polisi bersama tim gabungan TNI terus menyisir seluruh blok tahanan di LP Kelas II B ini. Aksi yang digelar sekitar pukul 09.00 WIB sukses menyita sejumlah alat berbahaya dari dalam sel tahanan. Diantaranya, pisau cukur, sendok, paku dan korek api berisi cutter.Tujuan razia gabungan dijelaskan secara rinci oleh Kapolres Banyuwangi AKBP Bastoni Purnama kepada para pewarta. Salah satunya kerjasama antara Lapas dan kepolisian ini bisa mencegah peredaran narkoba di Bumi Blambangan.

“Razia kita lakukan sampai di dalam sel para napi.

cakup dua progran BPJS Ketenagakerjan, yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian Kerja (JKm). Pilihan kepesertan untuk dua program ini hanya terbatas kepada pekerja pada sektor BPU, dengan iuran yang sangat terjangkau yaitu Rp 16.800 per bulannya.

Sementara pekerja formal atau Pekerja Penerima Upah (PPU) wajib untuk terdaftar dalam 4 program BPJS Ketenagakerjan, yaitu JKK, JKM, JHT (Jaminan Hari Tua) dan JP (jaminan Pensiun). Pemberian bantuan perlindungan ini merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran para nelayan akan pentingnya jaminan sosial untuk melindungi pekerjaan sehari - hari. Selain itu, pemerintah juga bisa berkonstribusi langsung dalam melindungi para nelayan dengan alokasi anggaran yang dimiliki.

Agus Susanto, Derektur Utama BPJS Ketenagaker-

Bupati Blitar Beri Bantuan Korban Puting Beliung Kapolres AKBP Bastoni Purnama, Kasatnarkoba AKP Agung Setya Budi menunjukkan bong yang ditemukan di taman depan ruang tahanan napi

Hasilnya kita temukan sesuatu yang mengandung narkoba semisal obat-obatan dan bong,” jelasnya. Mengenai pemilik alat hisap sabu akan didalami aparat. Polres bersama forpimda terus

berkomitmen untuk memberantas narkoba. Selama ini masyarakat beranggapan Lapas menjadi lahan peredaran narkoba.

(HUMAS POLRES / Djoni)

BANYUWANGI, BNKalilo merupakan salah satu sungai legendaris di Banyuwangi. Nama besarnya sampai dilirik oleh pencipta lagu dan menjadi hits di blantika musik kendang kempul. Jumat (15/4/2016),

gabungan aparat Polres Banyuwangi bersama Polsek Kota Banyuwangi, Giri dan Kalipuro melakukan bersih-bersih di sungai ini.

Puluhan personil turun ke Kalilo untuk membersihkan sampah. Menggu-

KAB BLITAR, BN- Untuk kesekian kalinya, Kabupaten Blitar dilanda puting beliung. Kali ini terjadi di Desa Sumberjo Kecamatan Sanankulon, Rabu (30/3) pukul 16.00 WIB. Akibat Angin puting beliung atau yang juga dikenal dengan angin leysus ini mengakibatkan sekitar 40 rumah warga, toko, gedung serba guna dan lembaga pendidikan madrasah tsanawiyah rusak. Beberapa pohon di desa tersebut banyak yang tumbang. Pasca kejadian warga langsung membenahi bangunan rusak termasuk pohon tumbang supaya tidak mengganggu arus lalu lintas.

Seperti melansir data dari Kecamatan Sanankulon, kerusakan diperkirakana mencapai jutaan rupiah. Misalnya Gedung Serbaguna mencapai kurang lebih Rp300 juta, rumah Mulyono Rp 20 juta dan rumah Nurjanah sebesar Rp 30 juta. Kerusakan yang terjadi pada rumah warga mayoritas adalah atap rumah. Bupati Blitar, H.Rijanto didampingi Wabup, Marhaenis, Dandim 0808 Arm. Surya Dany,SH, serta sejumlah Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, memberikan bantuan sembako dan sejumlah dana kepada para korban puting beliung secara simbolis. (sastro^Humas)

BNPB Beri Bantuan Makanan Siap Saji SURABAYA, BN-Pemberian bantuan makanan siap saji terhadap BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah ) Propinsi Jatim telah direspon baik oleh BPBD Propinsi Jatim.Mengingat bantuan tersebut berupa makanan siap saji untuk penanggulangan bencana di Jatim karena banjir, longsor, putting beliung,gunung meletus,dan lain lain Bantuan makanan siap saji tersebut disumbang oleh Badan Nasional Penang-gulangan Bencana (BNPB) Jakarta sebanyak 19 truk container berisikan makanan tambahan gizi, lauk, paket kesehatan, paket pendidikan,tenda keluarga, tenda gulung gelangsing, Achmad R Fuad masker.Yang semuanya itu akan dibagikan ke 35 Kabupaten/Kota. ”Adapun syaratnya yang bisa menerima bantuan tersebut adalah Kabupaten/Kota yang sudah ada BPBD nya,”kata Kabid Kedaruratan dan Logistic BPBD Jawa Timur Achmad R Fuad dikantor. (amri)

Penyerahan kartu BPJS kepada nelayan di Banyuwangi

jaan dalam sambutanya dihadapan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, berharap progran pertama kali dilakukan saat launching operasional penuh BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini penting dilakukan karena selama ini perlindungan atas resiko yang dihadapi para nelayan selama bekerja belum tersentuh. Agus menambahkan, melalui pemberian stimulus iuran ini diharapkan

akan meningkatkan kepedulian pemerintah, masyarakat dan para nelayan sendiri akan pentingnya perlindungan atas resiko pekerjaannya.

Selain serimonial penyerahan iuran gratis 6 bulan kepada nelayan kecematan Muncar, kabupaten Banyuwangi, selain juga diserahkan santunan JKK bagi ahli waris peserta 5 orang ahli (Bersambung ke hal.10 kol.5)

Polisi Gabungan Bersihkan Sampah di Kalilo

Polisi gabungan turun ke Kalilo bersih-bersih sampah

MOJOKERTO,BNKisruh tanah warisan antara keluarga alm Sumo bin Katama versus keluarga Kasinten dan Drawi berakhir sudah.Kepala desa (Kades) dusun kangkungan desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar Mojokerto (Luhur Pambudi) mengaku lega dengan hasil mediasi.

Berawal dari Alm Sumo adalah ayah dari Kasinten dan Drawi (istri Kepala desa Lengkong (baju batik tanpa peci) setelah pertama alm).Dari istri memediasi pihak yang bersengketa kedua memiliki anak yang hingga saat ini masih sehat di antaranya Nasikah,Supono,dan Runtamah.Tanah yang di sengketakan berbentuk sawah,rawa,dongkel dan trocokan jelas tercatat dalam Kutipan letter c atas nama wajib pajak Kasinten B Riyati kelurahan nomor 163, Nomor persil 97 d luas 610 m2.

“Kulo niki pamane Riyati, putrane embake kulo Kasinten (red:saya ini paman dari Riyati anak dari kakak saya kasinten),kenapa sama-sama anak dari p sumo kami tidak mendapatkan warisan,” terangnya. Namun lain lagi Riyanti dengan penjelasannya.Dirinya merasa pemilik tanah yang sah.Karena mulai dari pengurusan surat-surat serta data yang ada di desa,jelas tertera atas nama dirinya.

Rabu,06 April 2016 pukul : 15.30 wib bertempat di Kantor Balai Desa,Kades memberikan ruangan serta memediasi pihak-pihak terkait untuk segera menyelesaikan masalah sengketa yang dirasa sudah berkepanjangan dan belum pernah ada titik temunya.”Alhamdulillah hari ini akhirnya selesai juga. Bukti Surat Pernyataan yang ditanda tangani kedua belah pihak akan selalu disimpan oleh desa sebagai bukti bahwa masalah ini selesai” terangnya.”Semoga tidak ada lagi kasus seperti ini terjadi pada warga kami” pungkasnya. (boodysank & sawaki)

JATIM SINGKAT

Seribu Nelayan Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan BANYUWANGI, BNAwak BN mengikuti prosesi penyerahan BPJS Ketenagakerjan di kecamatan Muncar. Acara penyerahan dilakukan dalam acara resmi di pelabuhan Muncar langsung di pandu protokol PEMKAB Banyuwangi. Prosesi penyerahan BPJS di kecamatan Muncar- Banyuwangi dihadiri bupati H Abdulah Azwar Anas bersama jajaran PEMKAB, camat Muncar, direktur BPJS, juga hadir Menko Kemaritiman, Rizal Ramli.

Bantuan perlindungan jaminan sosial terhadap pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) oleh BPJS Ketenagakerjaan kembali diberikan.

Setelah sebelumnya ribuan nelayan di kecamatan Indramayu dandi kota Sibolga, kali ini seribu nelayan kecamatan Muncar, Banyuwangi mendapatkan bantuan perlindungan.

Perlindungan yang diberikan kepada nelayan men-

Kades Lengkong, Mojoanyar Mediasi Warganya yang Bersengketa Soal Tanah

nakan potongan kayu para aparat mengangkat sampah plastik dan dedaunan dari dasar sungai ke atas bantaran kali. Selanjutnya sampah yang terkumpul dibawa ke lokasi pembuangan sampah.

Kalilo menjadi target Gerakan Jumat Bersih gabungan Polres Banyuwangi dan tiga polsek di wilayah kota sebagai bentuk kepedulian kepolisian atas kebersihan lingkungan.

Menurut Kasubaghumas Polres Banyuwangi AKP Abdul Jabbar, sungai menjadi urat nadi kehidupan warga kota karena sampah yang menumpuk di sungai bisa memicu banjir. “Sungai

menjadi gambaran tingkat kebersihan warga kota.

Kira-kira seberapa besar kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan termasuk sungai.

Apabila masih membuang sampah di sungai berarti belum sadar. Gerakan ini untuk menyadarkan itu,” tegasnya.

Kondisi Kalilo saat ini memang jauh lebih baik ketimbang dulu. Tak banyak lagi sampah yang berserakan di aliran air ini.

Sayang dasar Kalilo telah mengalami pendangkalan parah. Debit airnya juga tidak begitu tinggi.

(HUMAS POLRES / Djoni)

JR Bojonegoro Bayar Santunan Kecelakaan SURABAYA, BN- Pada hari Jumat 01 April 2016, setelah sholat Jumat, JR Bojonegoro mendapat kabar bahwa telah terjadi kecelakaan antara truck dengan sepeda motor di Kec Trucuk Kab Bojonegoro yang mengakibatkan pengendara sepeda motor meninggal dunia di tempat. Segera Kepala Perwakilan Bojonegoro Diki Ginanjar melakukan Prime Service bersama dengan seluruh pegawai JR Perwakilan Bojonegoro, kemudian Kepala Perwakilan bersama PA. Teknik, Umum, dan Keuangan Eko Yuwono Putro mendatangi keluarga korban. Petugas JR yang lainnya seperti Mobile Service, Keuangan, dan Pelayanan menindaklanjuti arahan Kaper untuk melakukan koordinasi dengan pihak Polres Bojonegoro terkait Laporan Polisi dan pihak Bank terkait pembayaran santunan. (amri )

Penjambret di Pasar Blambangan Dibekuk BANYUWANGI,BN – Aksi jambret yang beraksi di Pasar Blambangan Banyuwangi, Rabu (13/4/2016) malam, diungkap Satreskrim Polres Banyuwangi. Penjambret itu bernama Mohammad Nasir (28), warga Dusun Krajan, Desa/Kecamatan Kabat. Pria ini sehari-hari berprofesi sebagai penjual roti keliling.Malam itu korban Venti Meyliawati (24), habis berbelanja di pasar berniat pulang ke rumah. Tiba-tiba tangan pelaku meraih tas korban sampai terjatuh. Venti pun berteriak dan dilihat banyak orang sehingga berupaya melakukan penghadangan. Sayang langkah ini gagal.

Pelaku yang mengendarai sepeda motor langsung menghilang. Tidak beberapa lama pelaku ditangkap. Menurut Kasatreskrim Polres Banyuwangi AKP Stevie Arnold Rampengan, Nasir melakukan ini lantaran penjualan rotinya lagi lesu. Demi menutup kebutuhan ekonomi dia nekad menjambret korban. (HUMAS POLRES / Djoni)

Soal Isu Penerimaan CPNS, Kepala BKD Jember Angkat Bicara JEMBER, BN– Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Jember, Joko Santoso, akhirnya angkat bicara terkait penerimaan CPNS Pemkab Jember beredar di media sosial.Joko menegaskan, hingga saat ini Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia (KEMENPAN RI) belum membuka pendaftaran CPNS. Informasi tentang jadwal seleksi CPNS tidak benar. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menyatakan, informasi penerimaan CPNS yang valid berasal KEMENPAN RI dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).BKD meminta warga Jember tidak mudah percaya oknum yang menjanjikan kemudahan menjalani tes penerimaan CPNS. (gos)

7 NASIONAL

BIDIK NASIONAL EDISI 638/18-28 APRIL 2016

WALIKOTA PAGARALAM RESMIKAN PASAR RAKYAT NENDAGUNG Hj. Ida Fitriati: Ini Bentuk Rasa Sayang Pemerintah Kepada Pedagang

PAGARALAM, BN- Walikota Pagaralam Hj Ida Fitriati meresmikan Pasar Rakyat Nendagung yang berlokasi di Terminal Nendagung, Kecamatan Pagaralam Selatan, Kota Pagaralam, (4/16) lalu. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Walikota Pagaralam Hj.Ida Fitriati dan pemotongan Tunjung kemudian diserahkan Kapolresta Pagaralam AKBP, Hendra Gunawan SIk. Hadir dalam acara itu seluruh kepala SKPD, unsur muspida, dan para pedagang.

Walikota Pagaralam, Hj Ida Fitriati mengatakan, diharapkan dengan adanya pasar baru ini para pedagang bisa lebih tertib dan bersih. Pasalnya lapak yang disediakan lebih modern dan bersih. Bahkan Pemkot

telah menyediakan kios dagang sesuai dengan klasifikasi pedagang sendiri.

Ia mengatakan, peresmian pasar ini juga merupakan bentuk peduli pemerintah terhadap kenyamanan dan keamanan baik para

Walikota Hj. Ida Fitriati tandatangani prasasti peresmian pasarMendagung

pedagang maupun pembeli yang selama ini beroperasi di pinggiran jalan sehingga menganggu pengguna jalan.

Kita berharap dengan adanya pasar ini semua pedagang akan pindah dan pasar Nendagung ini akan lebih rapi dan bersih. Setelah pengundian lapak yang ada di luar kios akan segera dibongkar,” ungkap Walikota.

Mengenai masih adanya pedagang yang belum mendapatkam lapak, pihak Pemkot akan mengusahakan pembangunan pasar baru di kawasan yang sama.

Namun hal tersebut masih

butuh proses.”Kita akan kembali mengusulkan kepada pusat untuk pembangunan pasar lain agar pedagang yang belum mendapat lapak bisa mendapat lapak baru,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Walikota mengatakan, ini adalah salah satu bentuk rasa sayang pemerintah kepada penjual dan pembeli, supaya penjual dan pembeli merasa nyaman baik itu pada musim panas dan hujan.

“Tentunya penjual ingin merasa aman dan nyaman dalam menjual dan membeli,” ukapnya Walikota.

Walikota Hj. Ida Fitriati berdialog dengan pedagang

Sementara Kadisperindagkop UKM dan PP Kota Pagaralam Marjohan Derah mengatakan, biaya pembangunan pasar ini dibantu pemerintah pusat melalui Dana Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Perdagangan tahun 2015 dengan anggaran Rp 6 Milyar yang meliputi pembangunan fisik pasar Rp 5.634.800.000,dan Rp 150.000.000,- pengawasan pembangunan pasar. ”Bangunan ini mampu menampung 220 pedagang yang didukung fasilitas air bersih, mushola, toilet,

Walikota Hj. Ida Fitriati memotong tunjung peresmian pasar rakyat Mendagung diserahkan ke Kapolres

ruang kantor, penjaga keamanan, dan CCTV,”

Para pejabat, undangan dan para pedagang dengan gembira mengikuti prosesi peresmian pasar Mendagung

terangnya.

(ADV/LEO)

Pasar rakyat Mendagung terlihat megah

Soroti Masalah Dana Desa, 23 Camat Kejari Tebing Tinggi Musnahkan Barang Bukti Narkoba Lakukan MoU dengan Kejari Muaraenim MUARAENIM, BNUntuk mengawal dan mengamankan proses pembangunan yang bersih, 23 Camat se-Kabupaten Muaraenim melakukan penandatanganan MoU (Memorandum Of Understanding) dengan Kejaksaan Negeri Muaraenim di Gedung Aula Kejari Muaraenim, (4/16) lalu.

Menurut Kajari Muaraenim Adhyaksa Darma Yuliano, pembentukan Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) ini adalah untuk memberikan pendampingan hukum terhadap kinerja kepala daerah, pengguna anggaran, panitia proyek dan SKPD dalam melaksanakan program pemerintah agar dapat menggunakan anggaran bank

bersumber dari APBN dan APBD tanpa menyalahi aturan yang dapat berpotensi merugikan keuangan negara.

Adapun tugas dan fungsi TP4D Kabupaten Muaraenim antara lain melaksanakan penyuluhan dan penerangan hukum, pemberian bantuan hukum dan pertimbangan hukum, melakukan peningkatan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam menyelesaikan setiap permasalahan atau temuan (kasus) dalam rangka penyelesaian proyek pembangunan di Kabupaten Muaraenim.

“Kita bukan melakukan perlindungan hukum, tetapi melaksanakan apa perintah hukum berdasarkan kebu-

23 Camat Lakukan MoU dengan Kejari Muaraenim untuk mengawasi penggunaan dana desa

tuhan yang diminta yang berkepentingan agar dapat dilakukan pemecahan normatif sehingga tidak ada yang dirugikan,” ujar Adhyaksa.

Sementara itu Sekda Muaraenim Hasanudin, mengatakan bahwa dengan adanya MoU ini, setidaknya para camat bisa bekerja lebih tenang, terutama da-

lam hal penyerapan anggaran di bidang fisik. Dan pihaknya meminta kepada para camat untuk berkeja sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.

“Kita minta para Camat untuk benar-benar mengawasi pengelolaan dana desa, bukannya ikut dalam pengelolaannya,” tegas Hasanudin. (adi)

Proyek Jalan Setapak Desa Muara Lawai Dipertanyakan

Anggaran APBN 2015 Dikerjakan 2016

Terlihat Papan Proyek dan Pembangunan Jalan Setapak Anggaran Dana Desa APBN 2015 Baru Selesai di Bangun Januari 2016

LAHAT, BN- Pengerjaan jalan di desa Muara Lawai, kecamatan Merapi Timur, kabupaten Lahat. Tampaknya harus jadi perhatian Pemerintah. Pasalnya jalan setapak yang dikerjakan pada akhir tahun 2015 dan selesai di akhir januari 2016 ini diduga tidak sesui dengan RAB. Hal ini nampak terlihat ketika beberapa wartawan dari media menyambangi lokasi tersebut, (11/4) lalu.

Berdasarkan papan proyek yang terpampang di lokasi tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang diserap dalam bangunan tersebut sebesar Rp.265.000.000,-

dengan Volume Panjang 62200 Cm X 150 Cm X 15 Cm menggunakan anggran APBN 2016. Diduga hal ini menyalahi aturan, karena seharunya pengerjaan pembangunan desa selesai 25 Desember 2015 lalu. Namun nyatanya akhir Januari ini baru selesai dikerjakan.

Ketika berjumpa dengan kepala desa Muara Lawai menjelaskan, “Sebelum pembangunan jalan dikerjakan Pejabat Sementara (PJS) tidak mau mengerjakan dengan alasan waktu yang singkat, akhirnya setelah saya dilantik maka saya ambil alih semua untuk menger-

jakan dan dikerjakan akhir tahun lalu, selesai pada Januari kemarin,” tuturnya.

Disinggung diduga adanya permainan anggaran dana desa tersebut, termasuk jalan yang tidak menggunakan pondasi dan sudah retak kades tersebut berkilah, bahwa apa yang di kerjakan telah sesuai prosedur dan tidak menyalahi aturan, katanya.

Menurut Kepala Bidang BPMdes Kabupaten Lahat, pembangunan itu, kepala desa sudah kita hubungi, namun apa yang ada di lapangan sesuai temuan itu tidak benar katanya, pembangunan tersebut menggunakan pondasi, kalau jalan yang sudah retak itu hal biasa bisa diperbailki, nah, untuk pengerjaan selesai pada Januari 2016.

“Menurut informasinya dari kepala desa ini, pejabat sebelumnya tidak mau mengerjakan di karenakan waktu yang mepet. Oleh sebabnya di ambil alih oleh kades yang sekarang,” tuturnya.

Sementara itu sekretaris Inspektorat menambahkan, kalau ada temuan seperti ini laporkan dulu ke BPMdes mereka yang lebih mengeta-

huinya. Lihat saja di RAB nya kalau sesuai ya tidak menyalahi aturan, namun kalau tidak dan sudah menyebarluas beritnya. Biasanya akan ada surat perintah dari Bupati untuk melakukan pemeriksaan, lalu dilanjutkan, ujarnya.

Perlu diketahui pembangunan jalan setapak desa Muara Lawai, kecamatan Merapi Timur, kabupaten lahat, baru selesai dikerjakan pada januari 2016 lalu.

Namun nampak terlihat dari papan proyeknya bersumber APBN 2015, kenapa selesai 2016 anggaran 2015 bisa cair.

(ADI/Bersambung edisi depan)

TEBING TINGGI, BNSebanyak 21 item barang bukti Narkoba dimusnahkan dengan cara dibakar dan dilarutkan ke dalam air oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebingtinggi, di halaman Kejaksaan Negeri Tebingtinggi, (13/04) lalu.

Kegiatan ini dihadiri pihak BNN, Polres, dan Dinkes Empatlawang.

Sebanyak 21 item narkoba yang dimusnahkan, di antaranya berupa 6 butir pil inek, 1 paket sabu, 8 paket kristal putih diduga jenis sabu dan beberapa paket ganja. Selain itu dimusnahkan barang bukti berupa 24 lembar uang palsu pecahan seratus ribu, dan 2 senpi ra-

Kejari Tebing Tinggi saat memusnahkan BB Narkoba

kitan jenis kecepek.

Kejari Tebing tinggi Azwad Z Haki mengatakan, agar menjauhi narkoba karena kasus narkoba saat ini menghawatirkan. “Tidak hanya di Tebingtinggi kasus

narkoba di beberapa daerah belakangan ini meningkat,” kata Azwad Z Hakim kepada wartawan usai pemusnahan barangbukti seraya mengajak agar menjauhi narkoba. (adi)

Kinerja BPM-Des Kab Lahat Perlu Disorot Terkait Adanya Dugaan Permainan Dana Desa Sadan LAHAT, BN- Perihal pemberitaan pada edisi sebelumnya, Kejaksaan diminta usut Penyelewengan Dana Desa Sadan, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat kini memasuki babak baru.

Sumber terkait dalam hal ini pihak Badan Pemasyarakatan Desa (BPM-Des) Kabupaten Lahat melalui kapala bidangnya angkat bicara terkait pemberitaan tersebut. Kepala desa ini akan dipanggil untuk dimintai keterangan perihal yang ada.

Seandainya di sana ada kecurangan maka akan kita lakukan tindakan lebih lanjut, (11/4) lalu.

Hal ini sangat merugikan apabila desa tersebut terindikasi adanya kecurangan seperti pembangunan jalan yang dilaksanakan tahun 2015 lalu telah rusak, seperti yang diberitakan.

“Tidak semua desa da-

Jalan setapak desa Sadan yang rusak berat

pat dimonitor, desa yang berada di Kabupaten Lahat ini sangat banyak apalagi lokasi jauh, ya hanya bisa minta keterangan dari desa yang bersangkutan, apabila katanya bagus ya kita bisa menyetujui saja,”ujar kepala bidang tersebut.

Disisi lain Sekertaris Inspektorat dimintai keterangnanya, kalau beritanya udah sampai ke Bupati dan mendapat perintah untuk periksa perihal tersebut, maka akan kami laksanakan.

Lihat saja di RAB- nya dulu

bagaimana mekanisme pengerjaanya sesuai tidak, kalau tidak sesuai artinya sudah menyalahi aturan.

“Langsung tanya di BPMDes mereka yang lebih paham, karena sudah ada bagian masing masing. Kalau sudah ada perintah ya kita periksa,” ujarnya. Perlu kita tunggu tindakan dari dinas terkait maupun penegak hukum untuk memberantas mafia desa maupun tinggkat atas.

(ADI/LEO/Bersambung edisi depan)

Jalan Santai HUT Pemkab Pali Berhadiah Motor LAHAT, BN- Tidak pernah terbayangkan oleh Susan Nadia dan Anton Kuswoyo. Kedua Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PALI, mendapatkan doorprize sepeda motor, usai mengikuti jalan santai yang diselenggarakan Pemkab PALI. Kegiatan jalan santai ter-

sebut merupakan beberapa rangkaian menyambut hari jadi Kabupetan PALI yang ketiga.

Susan meraih Yamaha Mio hadiah dari Heri Amalindo sedangkan Anton meraih Veroz Matic dari ketua TP PKK PALI Ir Hj Sri Kustina Heri Amalindo. Jalan santai yang dilaksanakan (10/4) lalu, menyediakan

ratusan hadiah menarik sebagai doorprize peserta yang mengikuti jalan santai.Mulai dari ribuan paket sembako, kulkas, mesin cuci, televisi, rice cooker, dispenser, sampai dua unit kendaraan bermotor.

Susan Nadia mengaku, sangat senang mendapatkan doorprize sepeda motor ini.

Bahkan, dirinya tidak per-

nah bermimpi untuk mendapatkan satu unit sepeda motor tersebut. Apalagai tidak disangka, karena banyak peserta yang mengikuti jalan santai ini.

“Alhamdulilah, begitu banyak peserta yang ikut jalan santai ini, saya termasuk beruntung karena dapat undian sepeda motor tersebut,” ujarnya. (ADI)

8 NASIONAL

BIDIK NASIONAL EDISI 638/18-28 APRIL 2016

Rapat Paripurna DPRD Tentang LKPJ dan Enam Raperda Kota Depok

Rapat paripurna DPRD Kota Depok

DEPOK, BN- Bertempat di Ruang Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, pada hari Kamis(31/3) yang lalu, digelar Rapat Paripurna DPRD Kota Depok Masa Sidang II Tahun Sidang 2015-2016 dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Depok TA.2015 dan Penyampaian 6 (enam) Raperda Kota Depok.

Rapat Paripurna Yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo, S.Sos dihadiri para Wakil Ketua, Anggota DPRD, Walikota Depok, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Depok, Pimpinan Lembaga Vertikal serta para kepala organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo, S.Sos menyampaikan dalam sambutannya bahwa Rapat Paripurna ini, dilaksanakan sehubungan dengan telah diterimanya 2(dua) surat dari Walikota Depok yaitu tentang laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKJP) Kota Depok Tahun 2015, yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Surat tentang penyampaian 6 (enam) Raperda Kota Depok. Yaitu Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 20162021, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota depok Nomor:18 Tahun 2011 tentang retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Raperda tentang Pencabutan atas

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor :10 Tahun2012 tentang Pelayanan Kesehatan dan retribusi Kesehatan di Puskesmas, Raperda tentang Penyertaan Modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, Raperda tentang Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air MinumTirta Asasta Kota Depok. Dan Raperda Pelayanan Publik,” ungkap hendrik.

Lebih lanjut dikatakan Hendrik bahwa, Pada hakekatnya LKPJ tahunan merupakan imformasi kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah sebagai pelaksanaan APBD dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dinilai, divaluasi, dan dianalisa serta diberikan saran dan masukan atau koreksi terhadap kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun yang telah berjalan untuk diberikan Rekomendasi perbaikan pada tahun berikutnya, walaupun hasil evaluasi dan recomendasi terhadap LKPJ ini tidak berachir dengan kesimpulan “menerima atau menolak” tetapi sebagai Pemerintah Kota

yang memiliki komitmen yang kuat terhadap terwujudnya Good Governance (Pemerintahan yang baik) dan taat terhadap kaidah manajemen pemerintahan daerah, maka evaluasi terhadap LKPJ ini harus tetap dilakukan dengan sungguhsungguh dan komperehensip.

Terkait pembahasan LKPJ dan 6(enam) Raperda Ketua DPRD mengatakan bahwa DPRD akan membentuk Panitya khusus (Pansus) dimana anggotaanggotanya berdasarkan surat yang diterima dari Fraksi-Fraksi DPRD Kota Depok, Demikian Ketua DPRD Kota Depok dalam laporannya dalam sidang Paripurna DPRD tersebut.

Sementara itu Walikota Depok ,KH.M.abdul Somad dalam Sambutannya menyampaikan bahwa LKPJ Tahun 2015 disusun berdasarkan realisasi penyelenggaraan APBD Tahun 2015 sebagaimna tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan DFaerah (RKPD) Tahun 2015 yang merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 20112016.Jelas Walikota Depok dalam sambutannya. (A. Harahap)

Ponpes Nurul Hidayah Ciptakan Lulusan Punya 3 Kecerdasan (IQ, EQ dan SQ) Dipimpin Srikandi Hj. Cici Handritin,SSos.I, MPd CIAMIS, BN- Yayasan pondok pesantren “Nurul Hidayah” yang berlokasi di Dusun Malabar Desa Sidamulih Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, dipimpin oleh srikandi yang tangguh ibu. Hj.Cici Handritin, S.Sos.I,M.Pd. Beliau menuturkan mengenai pendidikan justru mengkhawatirkan bagi kita bangsa Indonesia. Satu hal kita sikapi dengan adanya BOS (Bantuan Operasional Sekolah) itu.

Ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya, coba perhatikan langkah partisipasi yang ada di daerah. Sementara “KB” kita sukses, pembangunan sekolah terus-menerus seakan-akan tidak melihat. Atau mengecek situasi kondisi di daerah sehingga banyak sekolahsekolah kosong. Nah itu salah satu hal yang harus ditindak lanjuti, sedangkan SDM juga sampai saat ini hanya legalitas saja. Kemampuannya itu kurang lebihnya bisa terukur darimana output anak-anak diluar.

Nah kalo ibu di Nurul Hidayah yang berdiri 8 tahun yang insyaalloh mempunyai satu niat karena ini pendidikan mencerdaskan bangsa ruang lingkupnya berbasis pesantren yang jauh dari radikalisme. Sekarang kan banyak sorotansorotan ke pesantren itu dari sisi teroris, apalagi kita dari daerah terpencil seperti ini.

Nah untuk mengantisipasi

itu, belum lagi siswa siswi anak kecil juga banyak moralnya tercoreng karena adanya teknologi modern.

Aiti dan HP yang dijadikan paporit bagi mereka karena kurangnya terperhatikan coba bayangkan betapa amburadulnya dunia pendidikan kita. Satu hal yang harus kita benahi bagaimana pendidikan di masa yang akan datang sedangkan generasi muda di bangsa ini menentukan bangsa yang akan kita hadapi beberapa tahun kemudian satu hal yang kita sikapi adalah jauhkan mereka dari narkoba. Tanamkan iman dan takwa.

Yayasan pondok pesantren “nurul hidayah” memiliki 3 tingkat madrasah. Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah plus. Satu ketua yayasan dan dibantu 22 orang tenaga pendidik lokasi sekolah yang berada di pinggir/sisi gunung yang begitu asri jauh dari keramaian dan jauh dari terkontaminasi narkoba. Jelas lebih tenang untuk meningkatkan rasa

nasionalisme adalah komunikasi antar budaya misalnya kita ambil dari Irian Jaya atau dari Sulawesi atau dari Aceh. Mereka akan bertukar budaya, yang akhirnya mereka saling mengenal saling memahami satu sama yang lainnya. Contoh mungkin dari makanan. Kuliner yg ada di daerahnya masingmasing atau adat-istiadat yang ada di daerahnya kita akan menjunnjung tinggi nilai-nilai budaya. Jadi bagaimana mereka bisa di hargai bahwa indonesia itu tetap bersatu.

Harap ibu kedepan bahwa sekolah ini sentral pendidikan khususnya yang akan mendidik kader-kader pemimpin masa depan.

Yang mempunyai ahlak alkarimah mereka benarbenar bisa berfikir komprehensip dapat mencapai sebuah cita-cita dan memberikan yang terbaik buat negara kita ini dan buat masyarakatnya di daerahnya masing-masing.

Desa sekolah ini diba-

ngun tahun 2008 dan dananya dapat bantuan dari AIBP. Kerjasama antara Australia dan Indonesia melalui kementrian agama.

Karena sekolah ini hasil perintisan dan akan kerjasama dengan universitas gunung jati bandung dan untuk konsultannya akan merapat ke 560 sunan jati bandung dan ke mensos dan NU KH. Hasyim Mujadi.

Yayasan pondok pesantren nurul hidayah adalah sebuah yayasan terpadu yang menyelenggarakan pondok pesantren, dan jenjang pendidikan Madrasah Ibtidaiah (MI) Madrasah Tsanawiyah (MTs) satu atap, dan Madrasah Aliyah (MA) plus. Yang dikembangkan dengan perpaduan konsep salapati dan konsep modern yang mengombinasikan antara imtaq dan perkembangan iptek kurikulum yang dikembangkan di upayakan dapat menjadi santri yang memiliki 3 kecerdasan yaitu: IQ, EQ,dan SQ serta memiliki ketrampilan bahasa asing dan life skill yang sesuai dengan kebutuhan jaman dalam operasionalnya yayasan Ponses Nurul Hidayah menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP/K13) dan ditambah dengan kurikulum ciri khas ke pesantrenan (kitab kuning) yang dikembangkan oleh Pondok Pesantren Nurul Hidayah. (Asep)

Mitra Group Syukuran Kantor Baru DEPOK, BN- Mitra Group yang dipimpin Ir. Afrizal, sebelumnya belum memiliki gedung sendiri (mengontrak) di Jl Arif rahman Hakim, sekarang sudah memiliki kantor secara permanen karena sudah memilik gedungkantor sendiri. Di bilangan jalan baru Rt.04/ Rw.18. No.100, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoranmas.

Bertepatan hari Minggu (10/4) jam 16.00 lalu, Mitra Group telah mulai Mitra Group membagikan bingkisan pada anak yatim piatu dan kaum duafa boyongan dari kantor lama, sekaligus melakukan silaturrahmi dengan masyarakat sekitar serta menyelenggarakan santunan kepadan anak yatim, kaum dhuafa dan lansia di lingkungan kantor baru, yang jumlahnya 52 orang. Terlihat hadir ketua Rt 04/Rw 18 Kel Depok Kec Pancoran Mas, Selamet Rohim.

Menurut Afrizal yang juga ketua Akpeknas Kota Depok mengatakan, bahwa kantor ini dibangun diatas lahan 50 m3, dengan menghabiskan biaya Rp 500 juta rupiah.

Kantor ini juga sekaligus berfungsi sebagai kantor Akpesnas Kota Depok.

“Menurut tauziah ustad Udin di depan undangan dengan syukuran dan amal yang berkelanjutan kepada yang berhak khususnya kepada anak yatim akan membawa berkah dan rezeki yang berlimpah, dan semoga amal dan ibadah diizabahi Allah Shubahana Watta’ala dan bertambah berlimpah rezekinya”, ujar Ustad Udin dalam tauziahnya. (A.Harahap)

Soal Pemotongan Dana Infrastruktur, Ketua Fraksi PDI-P Sayangkan Sikap Gubernur Jabar BANDUNG BN - DPRD Jawa Barat tidak ingin dikambinghitamkan dengan adanya pemotongan dana bantuan infrastruktur desa tahun ini oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terlebih setelah mencuatnya pemberitaan mengenai pengadaan mobil operasional bagi 95 anggota legislatif tersebut.

Ketua Fraksi PDIP Waras Wasisto mengatakan, pemotongan dana bantuan infrastruktur desa tidak ada ka-

Kades Sidamulih: Kasihan Ada Ibu Terpaksa Melahirkan di Hutan CIAMIS, BN-Perbaikan jalan Angsana- Sidamulih yang diajukan sama kepala desa Neglasari Kec Pamarican, Kab Ciamis mendapat tanggapan dari kepala desa Sidamulih ibu Tati karena mengingat jalan AngsanaSidamulih Gunung Kelir adalah lintas kabupaten Ciamis dan Pangandaran.

Keadaan jalan tersebut sekarang rusak parah. Kepala desa Neglasari bapak Deni mendesak supaya jalan Angsana diperbaiki sampai Sidamulih saja. Karena ini merupakan jalan kabupaten dan juga jalan yang ada di depan kantor desa Neglasari

minta warga kota agar hemat menggunakan air dan menjaga sungai bebas dari sampah.

“Kondisi air masih tersedia tapi jika tidak tidak hemat akan terjadi krisis air,” ujar Sony saat memperingati hari air sedunia di Teras Cikapundung belum

rusak parah.

Menurut kepala desa sidamulih ibu Tati supaya jalan-jalan yang rusak terutama jalan protokol supaya diprioritaskan. Jalan Angsana Gunung Kelir akses tersebut sangat vital karena dilalui untuk kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Ibu Tati merasa kecewa jalan desa Angsana Gunung Kelir sebab khususnya desa Sidamulih Sareng Magermulya jadi rusak karena kendaraan khususnya dari kabupaten Pangandaran dan Tasik Malaya kendaraan pengangkut kayu lewat jalan desa otomatis jalan

desa Sidamulih rusak parah.

Ibu Tati mendesak supaya jalan desa secepatnya diperbaiki. Pengajuan ini dimasukan ke Musrenbang kecamatan dan ke kabupaten. Tapi belum ada realisasinya sampai saat ini. Ibu Tati sudah merasa bingung harus melangkah kemana lagi supaya jalan segera diperbaiki karena sudah berusaha beberapa tahun tapi hasilnya nol. “Saya merasa iba sama ibu-ibu yang melahirkan di hutan karena tidak bisa dibawa ke Puskesmas karena jalannya rusak,” begitu keluh ibu Tati. (Asep)

Dewan Khawatir Nasib GBLA Seperti Hambalang BANDUNG BN - Belum tuntasnya persoalan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) saat ini membuat kalangan DPRD Jawa Barat bereaksi. Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Gatot Tjahyono mengatakan, dirinya prihatin dengan kondisi tersebut. Bahkan, Gatot merasa khawatir nasib GBLA akan seperti Wisma Atlet Hambalang di

Bogor. Sebab, kata Gatot, stadion yang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Bandung dan umumnya Jabar ini sudah lama terbengkalai.

Gatot menilai, keberadaan stadion ini seharusnya sudah dalam tahap perbaikan oleh Pemerintah Kota Bandung. Sebab, berdasarkan pemeriksaan konstruksi yang dilakukan

tim dari Bareskim Polri dan tenaga ahli, telah keluar keputusan agar stadion tersebut segera diperbaiki.

“Dari hasil pemeriksaan MC 0, ternyata memang harus ada perbaikan. Dan ini seharusnya segera dilakukan oleh Pemkot Bandung,” kata Gatot saat dikonfirmasi di Bandung, belum lama ini (Ihsan)

PDAM Tirtawening Janji Kelola Mata Air Kawasan Ujungberung BANDUNG, BN - Warga Ujung Berung mengeluh kekurangan pasokan air,

PDAM Lakukan Dialog di Bantaran Sungai BANDUNG BN - Memperingati Hari Air Sedunia PDAM Tirtawening Kota Bandung mengadakan dialog dan sosialisasi kepada warga yang tinggal di bantaran Sungai Cikapundung, Selasa (22/03). Direktur Utama PDAM Tirta Wening Kota Bandung Sonny Salimi

langkan dana desa kan birokrat (Pemprov Jabar), bukan dewan,” kata Waras.

Tidak hanya itu, Waras pun menyayangkan sikap Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang seakan cuci tangan terkait pemotongan dana bantuan infrastruktur desa ini. Saat pertemuan dengan pimpinan DPRD Jabar baru-baru ini, lanjut Waras, Gubernur mengaku tidak tahu perihal pemotongan dana bantuan infrastruktur tersebut. (Ihsan)

Warga Tuntut Pemkab Ciamis Perbaiki Jalan Angsana- Sidamulih

Kafe Mewah Nunggak Rekening PDAM Sampai 25 Juta Peringatan Hari Air Dunia, BANDUNG BN - Sebuah Kafe besar dan mewah di kawasan Dayang Sumbi, Bandung, Jawa Barat diputus aliran air bersihnya karena menunggak rekening PDAM Tirtawening sampai Rp 25 juta, belum lama ini.Petugas dibantu Satpol PP, Polisi dan TNI tidak mudah menindak langsung karena penanggungjawab kafe berkelit bahwa yang nunggak pemilik kafe sebelumnya. ”Saya tidak merasa nunggak, setiap bulan bayar masalah tunggakan Rp 25 juta bukan saya masa saya harus bayar,” ujar penanggungjawab kafe.

Tim dipimpin Dirut PDAM Sonny Salimi tak memberi waktu lagi karena sudah diberi surat sampai tiga kali namun tak menggubris.

(Ihsan)

itannya dengan penga-daan mobil operasional bagi anggota dewan. DPRD Jabar, tambah Waras, tidak pernah mengusulkan kedua hal tersebut, karena pengadaan mobil operasional dan pemotongan dana bantuan infrastruktur desa berawal dari usulan Pemprov Jabar.

“Dewan ini jangan jadi kambing hitam. Dana desa dihilangkan, berlindung di balik isu mobil. Seolah-olah dewan ini enggak tahu hatinya rakyat. Yang menghi-

lama ini.

Sonny mengatakan, untuk menjaga pasokan air di Kota Bandung tetap aman mengadakan koordinasi dengan semua pihak diantaranya dengan Indonesia Power, dan PSDA untuk mengelola sumber air baku.

(Ihsan)

bahkan warga sekitar, ada beberapa sumber mata air di daerahnya. Menanggapi hal itu, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung janji kelola mata air setempat.

“Kita akan bantu mengelola kelola sumber mata air, sebab kita akui memang tidak bisa memberikan pasokan air minum yang memadai untuk warga Ujungberung. Debit air yang kami hasilkan, tidak mampu mengalir sampai kawasan Ujungberung, sehingga pasokan tidak maksimal,” ujar Dirut PDAM

Tirtaening Soni Salimi kepada para wartwan belum lama ini.

Selama ini, lanjut Soni, pengelolaan mata air itu, dilakukan perorangan.

Sekarang akan diambil alih PDAM, dengan cara membeli lahan dimana tempat adanya mata air, namun dengan harga yang masuk akal, “Satu titik air harganya mencapai Rp.5 miliar jadi tidak mungkin dibeli karena harga tanah yang dibeli PDAM harus sesuai dengan HJOP jika terlalu mahal jadi masalah hokum,” ujar soni.

(Ihsan)

9

BIDIK NASIONAL EDISI 638/18-28 APRIL 2016

DPRD Bali Soroti Material Bekas Proyek Jalan Hang Tuah DENPASAR, BN- Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi DenpasarSanur sepanjang 1,6 km mendapat sorotan DPRD Bali. Di beberapa titik, ditemukan beberapa kejanggalan terkait penutup drainase sisa bongkaran yang masih digunakan. Selain itu, menurut Anggota Komisi III Kadek Diana, di tengah saluran got masih terdapat tiang listrik. “Masalah itu seharusnya sudah diketahui sejak tahap perencanaan. Itu harus segera diselesaikan,” jelas Kadek Diana.

Proyek senilai hampir Rp 11 miliar itu menggunakan sistem unit price. Menurut Kabid Binamarga Dinas PU Bali, I Nengah Riba, unit price mengharuskan apa yang dikerjakan oleh kontraktor itu yang harus dibayar. Sehingga membolehkan menggunakan material sisa bongkaran atau dalam hal ini penutup drainase lama, sejauh masih layak dan me-

mungkinkan. Kalau ada penutup yang rusak saat pembongkaran akan diganti dengan yang baru. “Jadi barang (penutup) yang baru itu yang akan dibayar. Kalau yang lama masih digunakan tidak ada pembayaran,” kata Nengah Riba, Selasa, 12 April 2016.

Menurut Riba, penetapan pagu sebesar Rp 10.898.300.000 milyar sudah sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan. Sedangkan anggaran proyek yang sebenarnya, disebutkan, masih bersifat fluktuatif dan perlu penyeimbangan untuk koreksi nilai yang dikeluarkan. “Jatuhnya nilai tidak lebih dari pagu proyek. Nanti terakhir ada balancing untuk koreksi atau adendum final. Kalau nilainya lebih, ada tambahan biaya tapi tetap dibatasi dalam jumlah tertentu. Yang biasa terjadi, unit price ini jarang terjadi kelebihan angka,” kata Riba.

Material bekas untuk menutup saluran jalan Hang Tuah

Penggunaan bahan bekas layak pakai untuk penutup drainase yang sempat dipertanyakan DPRD Bali, menurut Riba, telah dijelaskan pada saat sidak yang dilakukan Senin, 11 April kemarin. Dikatakan, selama kerusakannya tidak parah tetap akan digunakan ulang sebagai penutup saluran air.

Dalam proyek itu, disebutkan Nengah Riba, biaya ditekan seminimal mungkin karena ketidakcukupan anggaran. “Kalau yang dimak-

sud flat bekas itu saya akui iya. Selama masih bisa dipakai, itu jadi aset negara.

Terkait berapa banyak flat bekas yang dipakai, kami belum menghitung jumlahnya,” ujar Riba. Sedangkan terkait tiang listrik yang ada di tengah saluran goronggorong, pihaknya telah berkoordinasi dengan PLN untuk memindahkan ke tempat lain. Di sepanjang pekerjaan proyek disisi utara dan selatan. (ary/agung)

Tanpa Kasek, SMAN 7 Denpasar Sukses Gelar PBT

Cokorda Istri Mirah Kusuma Widiawati (Wakasek SMAN 7 Denpasar)

DENPASAR, BN- SMA Negeri 7 Denpasar memastikan tahun depan akan beralih model penyelenggaraan UN dari PBT (Paper Based Test) ke CBT (Computer Based Test) atau berbasis komputer. Persiapan itu telah dilakukan sejak awal sebelum memasuki tahun

ajaran baru 2016/2017.

Wakasek setempat, Cokorda Istri Mirah Kusuma Widiawati mengatakan, model UNBK harus diikuti sebagai indikasi UN berintegritas yang minim kecurangan.

“Sudah ada pihak yang mau bekerjasama memberikan pelatihan kepada guru. Dari guru nanti pasti akan mengajarkan kepada siswanya.

Dari sisi perangkat kami juga sudah siapkan sejak awal,” jelas Wakasek yang biasa disapa Bu Cok ini, Selasa 12 April 2016.

Evaluasi yang dilakukan dari UN berbasis kertas dan pensil yang baru saja usai, menurut Bu Cok, sudah sesuai dengan POS UN. Hal itu juga mengacu pada penilaian wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta yang meninjau saat pelaksanaan ujian nasional.

Sekolah tanpa kepala sekolah, menurut Bu Cok, cukup sulit mengambil keputusan penting. Namun hanya dengan wakasek ternyata sekolah itu sanggup mengadakan UN tanpa kendala terutama dalam pengambilan kebijakan strategis.

Sekolah yang berlokasi di pusat kota Denpasar itu mengalami kekosongan pimpinan sejak awal Maret lalu.

Kepala sekolah sebelumnya, Ida Bagus Suyasaputra purna tugas dan memasuki masa pensiun pada akhir Februari. “Memang masih ada sela-sela yang tidak bisa diputuskan tanpa kepala sekolah, tapi itu bisa diatasi,” kata Bu Cok. Terkait penilaian dari Ombudsman tentang ‘rapor sekolah’ penyelenggara ujian nasional, Cokorda Istri Mirah mengaku akan mem-

benahi kekurangan agar sesuai dengan POS UN. Catatan Ombudsman RI (ORI) Bali pada penyelenggaraan UN di semua sekolah menyoroti banyaknya pengawas yang tidak bekerja sesuai protap yang ada. ORI Bali juga mencatat, beberapa peserta UN di 49 sekolah di Bali yang dipantau, masih melakukan kecurangan dengan membawa contekan dan ponsel saat tes berlangsung.

“Di sub rayon kami sudah saling mengingatkan kepada teman-teman pengawas. Pertemuan sudah kami lakukan sebelum pelaksanaan UN. Kalau ternyata ada catatan dari ORI Bali, ini menjadi pengalaman agar kedepannya menjadi lebih baik,” ujarnya demikian. (ary/agung)

UN di SMK PGRI 3 Denpasar Berjalan Sukses DENPASAR, BN- Ujian nasional di SMK PGRI 3 Denpasar di hari pertama berjalan sukses. Jumlah peserta yang mengikuti UN di sekolah itu sebanyak 650 orang yang terbagi dalam 33 ruang kelas. Sementara, siswa peserta UN tahun ini terbagi dalam dua jurusan yakni, Akomodasi Perhotelan (AP) 439 orang dan Tata

Boga 211 orang.

Sejak pagi, menurut kepala sekolah, I Nengah Madiadnyana, petugas sekolah telah mengambil soal di sub rayon dengan kawalan kepolisian. “Protapnya sudah jelas, pihak sekolah mengambil soal kemudian ada polisi yang berjaga.

Setelah sampai di sekolah disimpan terlebih dulu

sebelum dibagikan kepada siswa,” jelas Madiadnyana, Senin, 4 April 2016.

Suksesnya UN di sekolah itu, menurutnya, tidak terlepas dari kerjasama antara siswa, orangtua, dan sekolah. Dalam berbagai kegiatan, sekolah telah mengundang orangtua untuk mensosialisasikan kegiatan UN termasuk kegiatan pra

Pansus DPRD ... dampak lalu lintas.

Sementara itu, empat Ranperda dari Pemkab Tulungagung, yaitu ranperda tentang penanaman modal, ranperda tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, ranperda perubahan Perda tentang Kepala Desa. Beberapa alasan muncul terkait ranperda tersebut. “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendi-

(sambungan dari hal.5) dikan yang layak. Apalagi dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penghapusan SBI dan RSBI,” kata anggota badan legislatif (banleg) Sutomo, saat membacakan naskah ranperda.

Mengenai ranperda lansia, didasari, didasari hak dan aspek kehidupan. Ini perlu mendapatkan kesejahteraan dalam meningkatkan kualitas kehidupan, agar memperpanjang usia

hidup mereka. Soal ranperda pajak daerah, disebabkan belum sesuai harapan. Misalkan mengenai kos – kosan tidak maksimal, sehingga pendapatan asli daerah masih minim. “Ranperda analisa dampak lalu lintas ini adalah untuk mengatisipasi pengembangan lalu lintas”, jelas anggota Fraksi Demokrat tersebut. Di lain pihak, Bupati Syahri Mulyo menjelaskan, ada berbagai persoalan pembangunan di

DPP LIRA ...

Kabupaten Blitar.

Akibat dari pembekuan itu, DPP mencabut SK DPP LIRA No 295/A1/W2-L/ III/2015 tangga 6 Maret 2015 tentang susunan nama dan jabatan pengurus DPW LIRA Jatim. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan DPW LIRA Jatim sudah tidak berlaku lagi sejak ditetapkannya surat pembekuan tersebut, dan segala sesuatu atau permasalahan yang timbul bukan tanggungjawab DPP. Segala kebijakan DPW Jatim selanjutnya diambil

UN berupa tryout yang diadakan oleh sekolah.

Sekolah kejuruan juga diwajibkan menyelenggarakan Ujian Kompetensi Keahlian (UKK). Madiadnyana mengatakan, UKK di sekolahnya melibatkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) jasa pariwisata. (ary/agung)

Tulungagung. Misalkan terkait menara telekomunikasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan. Retribusi dari menara telekomunikasi kecil, sehingga perlu ada perubahan. Dengan ranperda yang bakal dibahas, merupakan salah satu aspirasi yang muncul.

“Maka pelaksanaan pembangunan bisa memiliki landasan hukum” pungkasnya.

(Her) (sambungan dari hal.6)

alih oleh DPP LIRA Pusat.

Dan DPP LIRA Pusat memberikan mandat kepada Arinta P Lenggon dan HM Zuhdy Achmadi untuk segera melakukan konsolidasi dan menyusun kembali kepengurusan DPW LIRA Jatim dan berkoordinasi dengan DPP LIRA terkait lang-kah yang akan diambil un-tuk DPD-DPD se Jatim.

Selain membekukan DPW LIRA Jatim, yang tak kalah menarik ialah Dewan Pendiri LIRA HM Jusuf Rizal dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan pencema-

ran nama baik.

Laporan itu diterima Mabes Polri dengan nomor LP/343/III/2016/Bareskrim tertanggal 30 Maret 2016.

DPP mendesak agar Mabes Polri segera memanggil Jusuf Rizal agar yang bersangkutan tidak melarikan diri. Karena sudah jelas, Jusuf Rizal telah melakukan pencemaran nama baik melalui media online dan melanggar UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam laporan itu, dia juga membeberkan sejum-

lah bukti berupa komentar Jusuf Rijal yang dimuat di sejumlah media online. Disamping itu, masih menurut Olivia Elvira, sejak disahkannya SK Kemenkum HAM RI No AHU-0032297.AH. 01.07 Tahun 2016 tentang pendirian LIRA maka Jusuf Rijal tidak berhak lagi menggunakan atribut yang mengatasnamakan LIRA baik secara pribadi maupun lembaga. ”Termasuk tidak berhak menggunakan liranews.com maupun lira news,” pungkas Olies.

(SDR)

Ombudsman RI Temukan 17 Kecurangan UN di Bali Sudha : Ini Pukulan Berat DENPASAR, BN- Terkait kecurangan saat pelaksanaan ujian nasional, Ombudsman RI (ORI) Bali menemukan sedikitnya ada 17 kecurangan.

Hal ini tak pelak menjadi pukulan bagi sekolah yang mendapatkan ‘rapor merah’. Diantara 17 temuan ORI, terbanyak adalah penggunaan ponsel di dalam ruangan saat UN sebanyak 20 buah. Dari jumlah itu 15 diantaranya ditemukan di SMA Negeri 5 Denpasar dan sisanya tersebar di 49 sekolah di seluruh Bali.

Menanggapi hal itu, Kepala Sekolah setempat, Drs. I Made Sudha, M.Pd. A mengakui bahwa ini sebagai pukulan yang cukup berat. Menurut Drs. I Made Sudha, M.Pd.A Sudha, di saat ujian nasional yang sudah tidak lagi menjadi penentu kelulusan ini ternyata kejadian seperti itu masih menjadi fenomena jamak di kalangan siswa. “Ini merupakan pukulan berat. Tapi kalau saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa ya. Lembaga bisa saja dikatakan kecolongan.

Namun secara umum dari tahun ke tahun, katanya, sudah ada jawaban. Dan ini perlu ditelusuri oleh pihak berwenang,” jelas Made Sudha, Rabu, 13 April 2016.

Sebelum pelaksanaan UN, pihaknya sudah mewanti-wanti kepada siswa agar tidak membawa ponsel ke dalam ruangan. Bahkan saat pelaksanaan UN, sekolah setiap kali selalu berkoordinasi dengan pengawas dari sekolah lain agar melakukan tugasnya sesuai POS UN. Di setiap ruang ujian, dikatakan Made Sudha, juga ditempelkan peringatan larangan membawa ponsel saat ujian berlangsung. Namun rupanya hal itu diabaikan oleh siswa dan pengawas yang seharusnya bertugas sesuai POS UN. Berkaca dari pengalaman yang ada, tahun depan pihaknya akan beralih ke penyelenggaraan UN berbasis komputer. CBT menurutnya menjadi model ujian yang mengikuti perkembangan jaman dan memiliki integritas kejujuran yang lebih baik ketimbang ujian konvensional. “Kami sudah siapkan tahun depan beralih ke UNBK. Ini kaitannya dengan tingkat kualitas pendidikan dan ujian nasional yang berintegritas,” ujar Made Sudha.

Temuan ORI Bali pada pelaksanaan UN tingkat SMA/SMK di Bali menyoroti banyaknya pengawas yang tidak bekerja sesuai prosedur POS UN. Siswa membawa contekan, membawa ponsel maupun temuan kunci jawaban juga masih mewarnai pelaksanaan ujian berbasis kertas dan pensil di sejumlah sekolah di Bali. (ary/agung)

NASIONAL SINGKAT Terkait Alih Kelola SMA/SMK, Komisi V Minta Penjelasan Bappenas BANDUNG, BN - Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Syamsul Bachry mengatakan, alih kelola SMA/ SMK yang akan dilaksanakan pada 2017 mendatang masih menemukan sejumlah persoalan. Terutama pengelolaan tenaga pengajar berkaitan dengan beralihnya pengelolaan dari tingkat kabupaten kota menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Selain itu dampak penganggaran yang secara otomatis menambah beban anggaran bagi pemerintah provinsi.Di sisi lain, persoalan anggaran tak luput dari kendala yang dihadapi setiap kabupaten kota. Perbedaan yang mencolok Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) di kabupaten kota untuk guru hanya sebesar Rp 300ribu. Sedangkan TPP di provinsi hampir mencapai Rp 4 juta.

Tak lain hal itu untuk meningkatkan mutu pendidikan manusia di Jabar terakomodasi dengan baik. (Ihsan)

Ketua DPRD Jabar :

Usulan Kendaraan Dinas Sesuai Dengan Peraturan BANDUNG, BN - Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari mengapresiasi masyarakat yang memperhatikan kinerja DPRD. Berkaitan dengan usulan penggunaan kendaraan dinas bagi anggota dewan sepenuhnya diserahkan kepada perundang-undangan yang berlaku. Hanya ditingkat Pimpinan DPRD yang berhak mendapatkan kendaraan dinas setara dengan pejabat eselon II, terkecuali bagi anggota dewan yang hanya mendapatkan kendaraan pinjam pakai. Seakanakan masyarakat menilai seluruh anggota dewan akan mendapatkan kendaraan dinas.”Tidak seperti yang diberitakan bahwa ini masih dalam tahap usulan yang dicetuskan anggota dewan, kalau pimpinan kan sudah ada kendaraan dinas,” ujar Ineu dalam Konferensi Pers dengan awak media cetak dan elektronik di DPRD Jabar, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Rabu (6/4). (Ihsan)

Komisi V DPRD Jabar Kecewa Evaluasi KONI Tidak Tuntas BANDUNG BN - Komisi V DPRD Jawa Barat Kecewa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jabar tidak dapat menanggapi secara konkrit berkaitan dengan evaluasi APBD Tahun 2015 terkait dana hibah untuk pembinaan atlet Jabar. Pasalnya, realisasi dana hibah terkait standar biaya KONI Jawa Barat yang mengatur tunjangan pengurus angkanya dapat dikatakan fantastis.Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan, seharusnya KONI dapat mempertanggungjawabkan secara factual berkaitan dengan realisasi anggaran tersebut. Bahkan dari pemaparanpun angkanya cenderung tidak efisien atas pengunaannya. Sehingga dewan mensinyalir adanya rekayasa fakta soal realisasi anggaran.

“Kalau tidak dapat memberikan penjelasan sesuai dengan faktanya sulit untuk menyimpulkan efisien dan tidaknya,” ujar Untung di DPRD Jabar, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Jumat (8/4). (Ihsan)

Listrik SMKN 2 Denpasar Anjlok Saat UNBK DENPASAR, BN- Pelaksanaan UNBK di SMK Negeri 2 Denpasar di hari pertama mengalami gangguan kelistrikan di menit pertama. Hal itu terjadi pada saat komputer dinyalakan secara bersamaan sehingga mengakibatkan daya listrik anjlok. Namun menurut kepala sekolah, I Wayan Sarjana, kendala tersebut tidak mempengaruhi teknis pelaksanaan ujian dalam jaringan itu. ”Sempat mati listrik di menit pertama, sesi pertama UNBK, tapi segera nyala kembali. Secara teknis tidak ada pengaruh karena baru mulai dan sampai sekarang lancar,” ujar Sarjana , Senin, 4 April 2016.

Pihaknya sudah mengantisipasi segala kemungkinan teknis terkait sarana yang digunakan dalam UNBK. (Ary?Agung)

53 39 Mbah Ronggo 72 dari Banyuwangi 81 Pesan

47 82 02 35

61 13 25 14

64 72 24 73

10 NASIONAL

BIDIK NASIONAL EDISI 638/18-28 APRIL 2016

eng gusur an War en K ali Br antas (1) Membedah PPeng enggusur gusuran argga Miskin Str Stren Kali Brantas

Jokowi Jangan Lupa Kontrak Politik

Kasatpol PP Pemkot Surabaya (pakai kaca mata),Kabag kepegawaian Pemkot surabaya (berdiri), Babinsa Koramil Sukolilo dan BN dalam acara pertemuan warga 20/03/2016

SURABAYA,BNPelajaran dari kasus lima kota (Lampung, Jakarta, Surabaya, Makassar dan Kendari) terkait ruang dalam hal penyediaan pemukiman warga miskin ,yang terjadi di hampir setiap kota besar di Indonesia adalah peminggiran warga miskin dari pusat kota melalui prioritas pemanfaatan ruang di pusat kota untuk pembangunan seperti mall,super blok, dan pusat bisnis.Tidak hanya itu, kawasan pinggiran pantai yang lekat dengan kehidupan nelayanpun berganti rupa menjadi waterfront city.

Keberpihakan kepada investasi dan pembangunan masif akhirnya meminggirkan warga miskin dari pusat kota dan di tampung dalam mekanisme yang di sebut Rusunawa (Rumah Susun Sewa).

Terkait pendekatan,alihalih melibatkan warga dalam perencanaan kota, sebagaimana direkomendasikan oleh pelapor khusus, pendekatan yang digunakan pemerintah dalam penyediaan perumahan untuk warga miskin adalah stigmasi (Pemberian label sebagai warga liar; pembuat masalah dll), diskriminasi, penggusuran dengan kekerasan dan bahkan kriminalisasi.

Adalah warga stren kali Surabaya,pada pertengahan bulan Maret 2016 di datangi Pemerintah Kota (PEMKOT) Surabaya melalui Camat dan lurah terkait masingmasing wilayah.Tujuan Pemkot Surabaya bagi sebagian warganya yaitu mengantisipasi banjir,salah satu contoh pada pertengahan Maret 2016 debit air naik hingga mengakibatkan air sungai merembes ke pemukiman warga,seperti di tegaskan Camat Sukolilo (Kanti Budiarti) di ruang kerjanya ketika di datangi BN. Tujuan utama Pemkot akan mendata warga yang menghuni daerah bantaran sungai Brantas atau sungai Kalilondo di antaranya mereka yang berada di Kampung Baru tangkis (samping PDAM/dekat Pintu Air Jagir), Kampung Bratang Tangkis, Kampung Barata Jaya tangkis dan Kampung Medokan Semampir tangkis.

Secara matematis jumlah

data sama dengan jumlah Rusunawa yang akan di tawarkan dengan mengadopsi sistem Relokasi ke Rusuna-wa yang terletak di Romo-kalisari Surabaya (dekat perbatasan Gresik).Berikut di dasari oleh rasa kemanu-siaan “ingin lebih memberi-kan pemukiman yang lebih layak” Kata Irvan Widyanto (KASATPOL PP/20/03) saat mendatangi warga Strenkali Medokan Semampir Kelurahan Semampir Kecamatan Sukolilo Surabaya.

Kembali buka-buka sejarah pada kasus penggusuran yang telah di lakukan oleh Pemkot surabaya diantaranya : 1) Maret 2002, Ratusan rumah warga yang sudah puluhan tahun menempati stren kali Wonokromo di “obrak-abrik”, dijerat dengan aturan yang katanya melanggar sempadan sungai. 2) Pada 10 Juni 2003, dialog Menteri Kimpraswil dengan warga stren kali yang dihadiri Gubernur,Walikota,DPRD Jatim dan DPRD Kota Surabaya serta instansi terkait, Kesepakatannya : - Penggusuran Stren kali di hentikan, Sempadan sungai kali Surabaya dan Kali Wonokromo di atur dalam Perda, - Guna membuat Raperda dibuat Tim Kajian Tehnis yang melibatkan Warga, Pemerintah, LSM, dan perguruan tinggi, 3) Februari 2007, Pemprov Jatim mengajukan Raperda,DPRD Jatim membentuk Pansus. Pemerintah mempresentasikan konsepnya, Sungai dilebarkan 65 M, sempadan sungai 25 M dan warga yang digusur di relokasi ke rusun yang lokasinya minimal 5 Km dari pemukiman saat ini.Konsep warga, sungai tidak perlu dilebarkan karena dengan kondisi saat ini sudah memenuhi kala ulang 25 tahun (Q25),sempadan 3-5 M. Setelah Pansus beberapa kali diperpanjang akhirnya 5 oktober 2007 DPRD Jatim mensyahkan Perda Strenkali Nomor 9 tahun 2007 (Bab VII PERUNTUKAN DAN PEMANFAATAN TANAH DAERAH SEMPADAN SUNGAI,Pasal 13 huruf g. Kawasan permukiman terbatas). Solusi yang dituangkan dalam Perda 9/

2007 memperhatikan aspek teknis,sosial,budaya dan ekonomi. 4) Pada 4 Mei 2009,Strenkali jagir digusur.

380 bangunan di gusur, akibatnya 425 KK kehilangan tempat tinggal dan tempat usaha.Penggusuran di lakukan Walikota Surabaya dengan dasar IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dan mengabaikan Perda 9 tahun 2007.

Lain Pemkot lain pula Pemprov Jatim yang notabene merekalah pemilik lahan dan menguasai sepenuhnya sungai Brantas/kalilondo beserta tanah sempadan sungai. Sejarah berbicara pada hari selasa,26 Juni 2012 terjadi pertemuan antara Gubernur Jawa Timur dengan PWSS (Paguyuban Warga Strenkali Surabaya) dan UPC (Urban Poor Concorcium) atau Jaringan Rakyat Miskin Indonesia. Diawali dari pertemuan Sebelumnya pada Jum’at,15 Juni 2012 pkl. 14.00-17.00 wib bertempat di kantor gubernur. Tujuan pertemuan adalah mencari solusi yang terbaik perihal pemukiman warga strenkali Surabaya.

Hadir pada saat pertemuan di antaranya Dinas Pengairan, Dinas PU Cipta Karya, Perum Jasa Tirta dan Balai Besar Sungai Brantas.Warga mengajukan : 1) Kampungkampung strenkali tidak digusur/relokasi tetapi di tata dengan konsep jogo kali (- membuat jalan inspeksi 35 M, -Rumah menghadap ke sungai, -membuat saptitank, - Penghijaun, dan mengelola sampah rumah tangga) 2) Mengundang Gubernur Jatim guna berkunjung sertifikat komunal.

Kesepakatannya sebagai berikut: 1. Gubernur menyetujui usulan no.1 (Kampungkampung strenkali tidak digusur/relokasi tetapi di tata dengan konsep jogo kali. 2. Gubernur bersedia berkunjung ke strenkali. 3.

Gubernur akan berkoordinasi kepada pihak terkait guna mencarikan solusi perihal legalisasi.Rencana tindak lanjut setelah pertemuan 1. Provinsi mendukung program penataan strenkali lewat beberapa program Pemprov seperti bedah rumah, pavingisasi, penghijauan ,dan pengolahan limbah. 2. Dinas terkait

REJEKI DARI SINGAPURA Kamis

meminta data warga strenkali guna perencanaan program yang akan di lakukan.

3. Dinas terkait akan meninjau langsung ke strenkali.

4. akan di diadakan pertemuan lanjutan pada 28 dan 29 Juni 2012 dengan semua pihak terkait.

Di atas tanggul lumpur lapindo 29 Mei 2014, Jaringan Rakyat Miskin Indonesia dengan Ir. H. Joko Widodo calon presiden RI periode 2014-2019 (Sekarang Presiden RI) melakukan Kontrak Politik.Berikut isi Kontrak Politik : 1.

Program Indonesia Sehat. 2.

Program Indonesia sehat. 3.

Permukiman miskin:geser bukan gusur, dan penataan.

4. Dana talangan untuk korban lumpur lapindo. dan 5. Keamanan pekerjaan tetap.

Pertemuan warga Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo Surabaya dengan Tri Rismaharini bertempat di Medokan Semampir Tangkis (TPA Nuurussobah) tanggal 03/ 11/2015 pkl 18.00 wib.

Calon Walikota memberikan kesempatan berdialog bersama,perihal apapun.

Transparan dengan disaksikan seluruh undangan yang hadir.Dalam sesion tanya jawab, Risma berkomitmen bahwa siap membantu apa yang menjadi uneg-uneg dalam permasalahan sehari-hari.”Jika warga memang menghendaki Penataan kampung strenkali,lebih bagusnya kalau di konsepkan” tegasnya.”Lebih detailnya, Warga adalah warga saya. Tetapi wilayah sungai merupakan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. ”Rewangono aku mikir (Bantu saya berfikir-red), Pasti saya juga akan membantu warga,” imbuhnya.

Garis bawahnya,Jika memang berkeinginan untuk penataan. Segala sesuatuanya harus benar-benar di gambarkan terlebih dahulu.

Seperti apa gambaran pemukimannya.Bagaimana tujuan ke depannya.apa langkah-langkah yang akan di persiapkan guna menata kampungnya.Berapa jumlah penduduknya dan lain sebagainya.

Keresahan warga dengan ketakutannya akan penggusuran, trauma warga paska penggusuran, Solusi Rusunami, penelusuran kehidupan di Rusunawa yang di duga terdapat penyimpangan-penyimpangan antara lain berbagai cara licik mendapatkan kunci rumah, di subkontrakkan kembali atau oper sewa rusun, ketidak mampuan warga membayar sewa, hilangnya mata pencaharian dan harapan di masa depan akan di bedah pada edisi berikutnya. (boodysankbersambung eds depan)

(Dikutip dari berbagai sumber) Sabtu Minggu

Bupati Bondowoso Terima Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik BONDOWOSO, BNPemerintah Kabupaten Bondowoso menerima penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Nasional tahun 2016 dari pemerintah pusat. Penghargaan tersebut diterima Bupati pada acara simposium dan gelar inovasi Pelayanan Publik Nasional, Bupati Bondowoso Drs.H Amin Said Husni memegang penghargaan Top di JX Internasional (Jatim 99 Inovasi Pelayanan Publik Nasional Expo) Surabaya.

Penghargaan yang diterima Pemkab Bondowoso yaitu inovasi bergandengan tangan menyelamatkan ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Bondowoso.Bupati Bondowoso Drs.H Amin Said Husni mengatakan sangat bangga atas diraihnya penghargaan tersebut dari pemerintah pusat.

“Saya ucapkan terimakasih kepada Dinas Kesehatan bondowoso dan masyarakat yang mendukung sehingga pelayanan publik yang di laksanakan oleh pemerintah daerah berjalan dengan baik,” terangnya.

Bupati menambahkan, kalau inovasi mari bergandengan tangan menyelamatkan ibu dan bayi baru lahir, merupakan komitmen yang tinggi ditunjukkan Pemkab Bondowoso dalam upaya menekan jumlah kematian ibu dan bayi di Kab Bondowoso.

“Mari kita bergandengan tangan menyelamatkan ibu dan bayi baru lahir lebih banyak lagi. Mudahan-mudahan dengan penghargaain ini kematian ibu dan bayi baru lahir rendah,” harap Bupati.

Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refermasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi berharap semakin banyak inovasi pelayanan publik yang memperoleh pengakuan internasional, dapat menjadi mendorong masuknya arus modal ke Indonesia. (zes)

Perahu Wisata Bakal Dilengkapi Pelampung, Pas Jalan dan Tiket Berasuransi BANYUWANGI, BNPeristiwa terombang-ambingnya 10 penumpang jukung jenis katiran yang melayani trip wisata ke Pulau Menjangan di Taman Nasional Bali Barat (TNBB), Minggu (10/4/2016) lalu, menjadi pelajaran penting para pemangku kebijakan untuk segera bersikap. Rabu (13/4/2016) siang, para pemangku kebijakan seputar wisata bahari bertemu di Markas Polair Polres Banyuwangi, Ketapang, untuk membahas pencegahan kejadian serupa.

Rapat koordinasi yang melibatkan Polair, Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kantor Unit Pelabuhan Penyeberangan (KUPP), Syahbandar, Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata Banyuwangi ini menghasilkan solusi positif.

Dari pertemuan itu, kata Kasatpolair Polres Banyuwangi AKP Subandi, disepakati agar perahu bermesin di bawah 7 GT mendapat

AKP Subandi memeriksa perlengkapan keselamatan kapal

dukungan dari instansi terkait.

Malah KSOP dalam pertemuan siang itu siap membantu 30 jaket pelampung kepada para pemilik perahu katiran yang beroperasi melayani trip wisata di Grand Watudodol, Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo.

Rencananya pelampung itu akan dibagi pada 23 April 2016 mendatang.”Barang mesti dipesan dulu. Paling tidak butuh waktu satu minggu,” terang AKP Subandi. Sesuai perda nomer 05 tahun 2012 tentang penerbitan pas kecil kapal kurang dari 7 GT adalah ra-

BPJS ...

nah Dishub. Maka menjadi kewajiban Dishub untuk mengakomodir kegiatan perahu katiran yang melayani trip wisata di pantai perbatasan antara Kec Wongsorejo dan Kalipuro.

Selain menggelar rakor, Rabu siang juga dilakukan operasi bersama alat keselamatan penumpang ke sejumlah kapal yang sandar di Pelabuhan Tanjungwangi Ketapang. Dalam aksi ini personil gabungan mengingatkan kapada ABK kapal untuk memenuhi standar alat keselamatan berlayar.

(HUMAS POLRES / Djoni) (sambungan dari hal.6)

waris di undang dalam acara ini untuk menerima secara simbolik klaim JKm, JHT dan JKK dari peserta yang meninggal dunia.

Peserta yang mengalami kematian dan kecelakaan kerja ini berasal dari berbagai profesi, baik PPU mau-

pun BPU, seperti pedagang, tukang parkir, pedagang kaki lima, kariayawan pengalengan ikan, pegawai PT ASDP dan karyawan honor kantor desa Sumbergondo Banyuwangi.

Seorang anak berusia 11 tahun tampak diantara para

ahli waris yang menerima santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Yang bersangkutan merupakan ahli waris dari alm, Nunung Hariyati, karyawan CV, Sumber Asia yang merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

(Divisi Komunikasi / jojo)

BERITAKATA MINGGUANRAHASIA INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI MingguBERITA IIIMINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI

Senin : ada ayam jago di panggang diatas bara api oleh pemburu AdaNkelici baraA api kulit kelapa NRabu A S I: O A Lsedang N A memakan S I O N L dari N A S pohan I O N A L Kamis : Ada monyet jantan kebakar ekornya saat bermain api dengan BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI anak macan Sabtu : Ada seekor naga sedang menyeburkan api pada pemburu naga Minggu : Ada ayam babon sedang berenang di kolam tangkar buaya N A S I O N A L N A S I O N A L N A S I O N A L

N A S I O N A L

BERITA MINGGUAN INVESTIGASI

N A S I O N A L

GAMBAR ANGKA MISTIK ANGKA NASIB MINGGU INI BERITA MINGGUAN PETUNJUK INVESTIGASI BERITA MINGGUAN BERITA MINGGUAN INVESTIGASI INVESTIGASI N A S I O N A L

6 5 0

1 2 0

N A S I O N A L

7 6 8

N A S I O N A L

N A S I O N A L

BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI

Senin

Rabu

0 5 1 2 3 15

4 9 1 1 2 15

5 5 8 9 8 94

9 3 2 2 4 21

2 6 6 0 6 68

4 3 0 7 7 24

3 8 1 7 8 08

8 8 6 0 6 68

5 7 9 3 3 90

0 8 5 2 7 66

MingguBERITA IVMINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITAKATA MINGGUANRAHASIA INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI

0 6 2 8 1 29

0 4 3 5 8 25

1 8 6 5 2 61

9 3 1 1 2 15

9 1 6 5 2 61

6 5 1 5 6 70

8 2 0 4 4 12

8 1 9 0 9 93

1 6 6 0 6 68

1 9 5 9 5 83

8 8 3 3 6 09

4 0 1 4 5 13

1 7 4 3 7 40

2 0 5 9 5 83

8 6 1 7 8 08

4 0 3 3 6 09

6 1 6 6 3 52

3 1 9 5 5 92

6 6 3 3 6 09

6 1 4 8 3 46

Senin : Ada Kerbau sedang berendam dilumpur bekas lahar gunung berapi Ada NRabu A S I: O N anak A L ayam N A kalkun S I O dimakan N A L ular N Atanah S I O N A L N A S I O N A L Kamis : Ada macan tutul sedang merenang di lumpur hidup BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI Sabtu : Ada seekor monyet sedang mencuri kacang tanah diladang pak tani Minggu : Ada Kuda poni sedang melompati benteng terkenal

2 2 9 2 2 95

2 4 3 2 5 03

7 3 0 4 4 12

6 8 4 8 3 46

3 1 4 7 2 50

4 4 5 6 2 70

2 2 8 4 3 86

3 0 2 4 6 48

0 1 0 8 8 17

3 9 8 1 9 76

7 2 5 8 4 67

5 2 2 0 2 06

7 0 8 4 3 86

4 2 5 3 8 82

3 8 9 4 4 89

9 6 9 0 9 93

7 6 1 2 3 04

3 4 2 1 3 22

N A S I O N A L

N A S I O N A L

N A S I O N A L

N A S I O N A L

N A S I O N A L

N A S I O N A L

N A S I O N A L

N A S I O N A L

N A S I O N A L

N A S I O N A L

GAMBAR PETUNJUK ANGKA MISTIK ANGKA NASIB BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITAMINGGU MINGGUANINI INVESTIGASI

8 3 5

0 1 2

9 3 8

N A S I O N A L

N A S I O N A L

BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI

N A S I O N A L

N A S I O N A L

N A S I O N A L

Kiriman Asli Ki Samber Nyowo

N A S I O N A L

11 Soal Tanah ...

Dinas PU Pengairan Pemkab Jombang tahun 1997.

Berdasarkan info BN, pada medio 1997, Pemkab Jombang melalui Dinas PU Pengairan tercatat telah melakukan pelepasan aset berupa lahan eks waduk untuk di hibahkan kepada kelompok pegawai Dinas PU Pengairan kategori golongan rendah. Tujuan hibah lebih dimaksudkan agar pegawai golongan rendah bisa terbantu kesejahteraannya lewat kepemilikan lahan untuk hunian. Sayangnya tujuan mulia ini tidak berjalan mulus meski penerima hibah sudah mengantongi SHM. Pada saat lahan hendak digunakan untuk rumah hunian, tiba-tiba saja pihak Desa melakukan penolakan keras dan mengklaim bahwa lahan eks waduk adalah milik desa.

Sengketa kepemilikan pun tak terhindarkan. Dan itu sudah berlangsung selama 16 tahun sampai hari ini.

Masih menurut sumber BN, selain tanah eks waduk Desa Gambiran, Dinas PU Pengairan Jombang juga melakukan pelepasan aset pada delapan titik tanah eks waduk yang lain. Antara lain tanah eks waduk di desa Betek, Desa Dukuh Dimoro, Desa Janti, Desa Tejo, yang kesemuanya masuk wilayah kecamatan Mojoagung. Sedang di Kecamatan

BIDIK NASIONAL EDISI 638/18-28 APRIL 2016

Sumobito terdapat dua titik, yakni di Desa Kedung papar dan Desa Ploso Kerep. Di Kecamatan Bareng juga terdapat dua titik, sehingga total tanah eks waduk yang dihibahkan ke kelompok pegawai Dinas PU Pengairan golongan rendah mencapai 9 lokasi. Pada tahun 1997, ke sembilan tanah eks waduk tersebut sudah di kavling dan sudah terbit SHM. HIBAH HANYA KEDOK Pada masa kepemimpinan Bupati Afandi, tepatnya tahun 2001, kantor Pemkab Jombang pernah dikepung oleh ratusan massa yang merupakan gabungan masyarakat desa Betek, Gambiran, Janti, Dukuh Dimoro, Tejo, Kedungpapar, Ploso Kerep, minus warga dua desa di Kecamatan Bareng.

Pada saat itu aksi demo cenderung tak terkendali meski tidak terjadi caos. Raya Wahid Hasyim lumpuh oleh aksi bakar ban bekas. Seluruh PNS yang berkantor di gedung Pemkab terpaksa pulang malam karena akses keluar kantor di isolasi oleh massa dengan menggunakan kunci gembok. Demo berlangsung hingga jam 20.00 setelah Bupati Afandi berhasil membujuk massa dengan janji melakukan pembatalan SHM dan mengembalikan lahan eks waduk sebagai milik desa.

(sambungan dari hal.1) Info BN menyebutkan, penolakan yang dilakukan warga desa sedikitnya mengacu pada dua alasan. Pertama, modus penyimpangan untuk kelompok sasaran hibah dan proses penerbitan SHM. Kedua, perdebatan kepemilikan lahan yang belum final antara lahan tersebut milik desa atau kah merupakan aset Dinas PU Pengairan. Pada alasan pertama misalnya, diketahui bahwa tujuan hibah adalah untuk pegawai Dinas PU Pengairan golongan rendah tapi faktanya banyak pihak diluar pegawai dimaksud yang dapat bagian, yakni sejumlah pejabat teras Pemkab jombang dan para Kepala Desa. “Ini tidak lebih upaya bagi-bagi lahan saja. Boso kasare gae bancaan lah, “tegas Juni, tokoh pemuda desa Betek.

Tidak hanya itu, menurut penulusuran BN, pada proses penerbitan SHM oleh BPN Jombang, rupanya ada hal janggal yang menjadikan SHM tersebut patut diduga cacat hukum. Pada dokumen kelengkapan administrasi untuk penerbitam SHM, para Kepala Desa setempat dipaksa untuk membuat pernyataan yang meneran-gkan bahwa lahan tersebut adalah milik seseorang yang tinggal di luar Jombang dan bukannya milik Dinas PU Pengairan.

Tikus-tikus ...

STPDN, Jatinangor – Jawa Barat dan “Engkoh Robben Rico “Alumni STTD D/H ALL Desa Setu, Bekasi, atas biaya ikatan dinas pemerintah C/Q Depdagri dan Dephub. Walikota Ir Tri Rismaharini tampaknya menempatkan ketiga pejabat itu atas pertimbangan “The Right Man, On The Right Place” bukan sebaliknya malah diduga menjadi “korak alias rea reo”, bagi tikus-tikus “Tontong” yang menggerogoti uang pendapatan parkir untuk memperkaya diri. Maka sangat wajar bila setoran parkir tak pernah memenuhi target baik bulanan maupun tahunan Pemkot Surabaya.

PERSEKONGKOLAN Sejak Eddi ATD S.Sos mantan Kadishub dipromosikan menjadi Direktur LLAJ Kemanterian Perhubungan 1 Tahun lalu, Kepala Bidang (Kabid) Lalu-Lintas Ir. Irfan Wahyu Derajat ditunjuk selaku Plt. Kadishub.

Dengan gaya “sok bersih”, Irfan tidak mau menerima setoran pungli secara langsung namun secara tidak langsung ia mempercayakan untuk menerima dan mengelola “uang haram” dari semua sektor diatas melalui anak buahnya “Engkoh Robben Rico ATD” Kasi Manajeman Dan Rekayasa Lalu-Lintas. Lalu, mengapa di depan nama Robben Rico selalu diawali Engkoh atau Koko? Suami “Tacik” ini tak jauh berbeda dengan A Hok Gubernur DKI Jakarta. Hanya bedanya, kalau A Hok pekerja gigih penuh pengabdian, kalau Robben PNS Golongan III C (red: baru naik dari III B belum lama ini), disinyalir suka menyalahi aturan; mengklaim dirinya dekat dengan walikota dan pejabat Pemkot Surabaya serta untuk urusan hukum tidak takut konon “di back-up” saudaranya di Kejaksaan. Dan lagi, Robben justru jadi “pengepol”uang pungli dan melakukan “permainan kotor” di kawasan perpakiran, proyek –proyek serta pengadaan barang.

Sepengatahuan BN, “Engkoh Robben Rico ATD” jarang masuk kantor dan selalu berpakaian preman layaknya seperti kepala dinas. Ini kan mbocai alias

Menteri Basuki Canangkan Pembangunan Rumah Nelayan Berteknologi RISHA Menteri Basuki saat pencanangan rumah nelayan teknologi RISHA di Jepara Jateng

JEPARA, BN- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melakukan pencanangan pembangunan rumah khusus bagi nelayan di Desa Kedung Malang, Jepara, Jawa Tengah, Sabtu (16/4). Acara pencanangan ditandai dengan pengencangan baut pada kolom rumah yang menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana (RISHA) hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR. Turut hadir dalam acara tersebut Menteri PerindusPadahal pernyataan tersebut fiktif karena di letter C desa orang yang dimaksud tidak pernah ada. Sebagai imbalannya, Kepala Desa mendapat dua kavling di lahan eks waduk. Sementara pantaun BN, setelah kasus tersebut terendus BN papan nama yang menyebutkan tanah tersebut asset Pemkab Jombang kemudian dicabut.

(Tim/bersambung edisi depan) (sambungan dari hal.1)

tidak ciamik, Koh! “Bersekongkol” dengan Tranggono dan Febri, “Engkoh Robben ATD” malangmelintang di lingkungan perpakiran demi mengeruk rupiah. Awalnya pada April 2015 mereka diduga merekayasa stock karcis parkir habis (red: Padahal digudang, stock karcis parkir masih banyak). Setelah itu, jutaan karcis dicetak namun di percetakan sembarangan di kampung-kampung asal jadi (tanpa security print dan hologram, tidak sesuai spec, kertasnya juga sembarangan). Setelah diedarkan keseluruh wilayah Surabaya banyak yang komplain akhirnya ditarik kembali untuk dimusnahkan. Akibatnya kasus ini Pemkot Surabaya di rugikan milyaran rupiah.

Ditengarai, di Surabaya ada ratusan jukir (juru parkir) liar tidak terdaftar namanya di Dishub namun justrus jukir liar ini yang “dipelihara” oleh oknum Kepala UPTD. Padahal di lapangan ada pengawas – pengawas, yakni : wilayah utara adalah Hera dan Mulyadi, wilayah selatan adalah Gatot, Gunardi dan Kohar dan wilayah timur adalah Sudarman, Susilo dan Adja.

Selain dipaksa kredit sepeda motor, para staf dan katar (Kepala pelataran) yang jumlahnya ratusan orang, juga dipaksa beli pakaian seragam dan urunan khusus serta wajib ikut koperasi “PARKINDO” diketuai orang luar bernama : Murna Inrianto dan juga anggota diatas sudah membayar tabungan wajib masingmasingn Rp 500 ribu. Tetapi sampai saat ini koperasi tersebut tidak jelas nasibnya dan kepala UPTD Febri dan Tranggono yang pada saat pembukaan dulu memberikan pengarahan bila ditanya jawabnya tidak tahu, bahkan lepas tangan.

Kecurangan komplotan ini antara lain menjual karcis parkir langsung kepada Jukir (legal dan Ilegal) dan menyalahi wewenang yakni memungut parkir ditepi jalan umum sebagaimana di Jalan raya Gubeng, Jalan Umum Manyar Kertoarjo dan masih banyak lagi.

Padahal menjual karcis untuk parkir halaman adalah wewenang pajak Dis-

penda. “Engkoh Robben Rico ATD” sebagai “play maker” juga jadi salah satu tim reklame/iklan dan Amdal Lalin yang banyak “menyerobot” daerah kewenangan Dishub dan LLAJ Provinsi Jatim. Contoh “ngawur” lainnya, “Engkoh” memaksakan mendirikan lahan cuci kendaraan di PKB Wiyung (red: cuci kendaraan @ Rp 25.000) dengan cara “paksa”, padahal kawasan ini statusnya masih pinjam pakai (red: milik Dishub dan LLAJ Provinsi Jatim) dan dibangun tanpa ijin pemilik.

Kawasan titik parkir “gemuk” yang cukup rawan “diselewengkan“ yakni daerah Pasar Turi, Pasar Loak, Sepanjang Raya Gubeng, Pasar Atom, Jembatan Merah, Taman Bungkul, Pasar Keputran, Manyar Kertoarjo, Dharma Husada Indah, Mayjen Sungkono sampai Hr Mohammad dan masih banyak lagi (red: masih ada ratusan titik lagi) Contoh salah satu titik parkir”Primadona” di Jl. Taman Bungkul. Hampir setiap saat penuh sesak baik mobil atau sepeda motor selalu memadati jalan Progo, Jalan Serayu (sekitar RSAU) Dr Soemitro) dan Jalan Taman Bungkul, dalam sehari ada ribuan kendaraan parkir disini. Ditaman Bungkul ini misalnya, dipasang Sudarman (red: pengawas PNS orang kepercayaan KA UPTD wilayah timur, Tranggono) disamping Ali (Katar”bayangan” yang digaji Rp 300.00,- perminggu).

Menurut Sumber BN, untuk kawasan Taman Bungkul ini saja tiap hari bisa disetor ke kepala UPTD sekitar Rp 4 Juta, tetapi mengapa yang masuk PAD tidak sampai Rp 1 Juta? Ini adalah contoh konkrit. Padahal di Surabaya ada ratusan titik parkir “gemuk” yang sekelas dengan Taman Bungkul dan berarti ratusan juta rupaih pula yang “digerogoti”.

Permainan kotor setoran pendapatan parkir memang sengaja “dikaburkan” sehingga sulit untuk dideteksi.

Besar kecilnya setoran dasarnya adalah karcis (red: padahal permainan karcis itu sudah umum, tidak semua konsumen diberi karcis

terutama sepeda motor.

Sedangkan untuk mobil kebanyakan karcis diminta lagi oleh Jukir).

Untuk setoran dipotong 10 % untuk Katar, 20 % untuk Jukir (red: dasar perda dan perwali No. 2/2015) dari setoran. Plt Kadishub Ir Irfan Wahyu Derajat mengapa “tutup mata”? padahal permainan kotor ini umum sudah banyak yang tahu.

Tentang “Engkoh” Robben Rico ATD yang jarang masuk kantor dan kalaupun masuk kantor cukup pakaian preman, inipun Plt Kadishub sudah enggan memperingatkan. Apalagi dengan sejumlah mobil mewah diantaranya secara “ugal-ugalan” menampilkan “Toyota Alphad” yang konon bernilai milyaran milik “Engkoh” yang baru golongan III C itu, Plt Kadishub Ir Irfan Wahyu Derajat juga bungkam seribu bahasa. Kekenyangan setoran apa takut “Engkoh” yang sering mengklaim dirinya sebagai orang dekat Bu Risma, Walikota Surabaya atau kewareken kueh brem yang dibawakan “Engkoh”. Sementara hingga berita ini diterbitkan tiga edisi ini, belum ada klarifikasi dan bantahan ke redaksi Bidik Nasional dari Dishub Pemkot Surabaya. Padahal Kadishub dan pihakpihak yang terkait dalam pemberitaan ini sudah membaca Koran BN. (IMAM TH/ bersambung edisi depan)

trian Saleh Husin, Wakil Bupati Jepara Subroto, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin, Kepala Balitbang Arie Setiadi Murwanto, dan Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Peran Masyarakat Lana Winayati. “Pak Bupati mengusulkan sebanyak 200 unit namun tahun ini akan dibangun sebanyak 30 unit dulu. Nantinya aset ini akan dihibahkan kepada Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Jepara,” kata Menteri Basuki.

Rumah nelayan ini dibangun dengan ukuran 58 meter persegi yang terdiri dari dua lantai. Di samping fungsi sebagai rumah juga ber-

fungsi sebagai tempat kerja di lantai bawah.

Selain membangun rumah, Kementerian PUPR juga memberikan pelatihan kepada warga cara mencetak dan memasang komponen rumah RISHA. “Selain bisa membangun (RISHA) di sini, nantinya bisa membangun di daerah lain,” katanya.

Risha merupakan teknologi membangun rumah sistem pra cetak yang sederhana, cepat dan tahan gempa yang telah diterapkan di berbagai daerah, termasuk di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sebanyak 10.000 unit sebagai bagian dari rekonstruksi pasca ben-

Proyek Gedung ... pemkotSurabaya,”komentarnya.

Sementara Wakil ketua Komisi C Buchori Imron, saat dimintai kementarnya mengaku geram dan akan Sidak ke lokasi proyek pembangunan gedung Liponsos Surabaya bersama SBO TV dan wartawan TV. “Kalau seperti yang sampean tulis itu, jelas ini pekerjaan ngawur ,” ucap anggota dewan yang terkenal kritis ini.

Seperti diberitakan BN sebelumnya, Kejaksaan Negeri Surabaya didesak turun tangan untuk mengusut kasus dugaan penyelewengan proyek pembangunan gedung Liponsos Keputih Surabaya yang dikerjakan oleh kontraktor PT Marga Madu Indah, H Romli alamat kantor jalan Ngagel Mulyo 1/12 Surabaya.

Konsultan pengawas bernama, Daeng, dan Lasidi, ST. PPK dari Dinas PU cipta Karya pemkot surabaya, dan kepala dinas PU cipta karya , belum bisa dimintai keterangan terkait persoalan tersebut. Saat investigasi BN, di lokasi proyek, pekerjaan dilakukan diduga

(sambungan dari hal.1)

tidak sesuai RAB, sebab pihak kontraktor tidak melakukan galian kaki pondasi gedung proyek. Pilar beton utama berdiri diatas pondasi lama, dengan isian besi bertulang asal asalan. Selain itu, besi yang digunakan untuk pilar utama besi 12 inchi.

Ini jelas pekerjaan ngawur mas, kata Mat, sumber BN, yang aktive di LSM Gerak (Gerakan Anti Korupsi dilokasi).

Selain itu, para pekerja PT Marga Madu Indah, yang mengerjakan struktur pembetonan kolom pilar tidak sesuai kerakteristik yang ada dalam spesifikasi teknik. Sebab faktanya pengecoran kolom beton tersebut tidak menggunakan readimix, namun menggunakan molen manual.

Ketika mandor proyek di konfirmasi BN, mengatakan ini ngecor pilarnya menggunakan molen manual mas, karena readimix tidak bisa masuk ke lokasi proyek, yang penting sesuai dengan kualitas yang ditentukan.

Kalau soal readimix pean tanyakan aja ke pak H Romli

kontraktor sini mas, tegas mandor pada BN, selain itu papan informasi proyek terlihat tidak transparan, tanpa menyebutkan besarnya anggaran dan sumber dananya, nampaknya pihak pengawas Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang perlu turun ke lokasi dan membongkar bangunan proyek yang diduga menyimpang tersebut, ujar sumber BN, Mat. Berdasarkan Fakta-Fakta tersebut , PPK Lasidi, ST, dan kontraktor diduga melanggar UU no 14 Tahun 2008 Tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik). Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah, UU RI No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Republik Indonesia yang bersih dan bebas dari KKN , UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, UU no 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi. (abah anam/ bersambung edisi depan)

diubah menjadi UndangUndang No.20/2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal tersebut berisi tentang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Pelanggarnya terancam pidana paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Selain menetapkan tiga orang tersebut, KPK juga sudah memeriksa Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Tomo Sitepu dalam kasus ini.

“Semalam telah dilakukan pemeriksaan awal saksi terhadap dua orang Kejati yaitu SS dan TS, selesai

(sambungan dari hal.1) pemeriksaan pukul 05.00.

Perlu saya apresiasi operasi berhasil dilakukan dengan kerja sama Kejagung dan KPK dan untuk langkah selanjutnya bisa membuka pandora lebih luas,” tambah Agus.Namun status Sudung dan Tomo saat ini belum dijelaskan.

“Kita mengikuti proses yang ditangani ini. Ini berhasil karena kerja sama KPK dan Kejaksaan Agung. Penanganan perkara ditangani pihak KPK sehingga kami terus berkoordinasi, kami support apa yang diminta KPK dan kami akan support berkaitan dengan penanganan perkara ini,” kata Adi. Adi pun hanya mengaku akan bekerja sama lebih lanjut dengan KPK. “Karena perkara ini ditangani KPK maka segala sesuatunya akan mengikuti bagaimana apa yang ditangani KPK, kalau mungkin setiap perkembangannya akan koordinasi dengan pihak KPK,” tambah Adi. (es/*)

Suap, KPK ... berinisial Marudut dari sektor swasta dalam Operasi Tangkap Tangan di hotel Cawang, Jakarta Timur, baru-baru ini.

“PT BA ini salah satu BUMN kita,” kata Agus saat menyampaikan keterangan pers bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dan Saut Simorang serta Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Adi Toegarisman.

Ketiga orang tersebut diduga memberikan suap kepada jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta agar kasus PT Brantas Abipraya yang sedang ditangani kejaksaan bisa dihentikan.”Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam KPK melakukan gelar perkara dan meningkatkan status tersangka, surat perintah penyidikan sudah ditandatangani,” kata Agus.

KPK menjerat ketiga tersangka dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

cana gempa dan tsunami.

Tahun 2016 Kementerian PUPR mengalokasikan pembangunan rumah khusus sebanyak 5.996 unit. Penerima manfaat bantuan rumah khusus meliputi penduduk kawasan perbatasan, wilayah terpencil, nelayan, serta aparat negara terutama yang bertugas di daerah perbatasan.Pembangunan rumah khusus merupakan bagian dari Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Pemerintah untuk mengurangi 13,5 juta keluarga yang belum memiliki rumah di tahun 2014 menjadi 6,8 juta unit di 2019. (es/punet)

Angka Grandong

dari Gunung Pandan Bojonegoro

Hasil terawangan Mbah TOMO

Senin, 18-04-’16 Rabu, 20-04-’16 Kamis, 21-04-’16 Sabtu, 23-04-’16 Minggu, 24-04-’16 Senin, 25-04-’16 Rabu, 127-04-’16 Kamis, 28-04-’16

1

3

4

8

0

0

2

3

4

9 1

6 0

8 5

3 6

2 7

6 9

7 0

8

8

6

6

0

8

2

5

5

90 53

25 74

23 97

24 67

34 79

94 03

43 64

27 54

12

ANEKA

BIDIK NASIONAL EDISI 638/18-28 APRIL 2016

Pakde Karwo Ingatkan Kembali Konsep Demokrasi Surabaya, BN-Demokrasi pada dasarnya adalah partisipatoris, dimana proses perumusan kebijakannya melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat. Hakikat perilaku demokrasi adalah melibatkan masyarakat, sehingga mereka perlu didengar, diberikan kesempatan secara manusiawi terutama dalam menyampaikan aspirasinya. Demikian disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat menjadi bintang tamu dalam acara Mata Najwa On Stage yang diselenggarakan di Airlangga Convention Centre Surabaya, Jum’at (15/04).

Menurut Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini, salah satu contoh konsep demokrasi yang saat ini mulai hilang adalah musyawarah mufakat, dimana aspirasi dan masukan yang ada dibahas secara bersama-

sama untuk mencari hasil yang mufakat.. “Inti dari musyawarah mufakat adalah orang berkumpul, membahas permasalahan secara bersama dan menghasilkan keputusan yang mufakat, ini yang harus dihidupkan

Pakde Karwo Bersama Anggota DPR RI Fadli Zon dan Akbar Faizal Serta Para Pengisi Acara Mata Najwa On Stage

Pakde Karwo Menyapa Civitas Akademika UNAIR

kembali”, ujarnya.

Menurutnya, demokrasi berkembang sangat baik di Jatim. Ia dan Wagub Jatim, Gus Ipul, memiliki kontrak bila ada demonstrasi, maka perwakilan mereka harus diterima. “Saya beserta Gus Ipul sepakat untuk menerima perwakilan demonstran, hal ini menjadi bagian dari demokrasi dimana kami mendengar aspirasi mereka dan terjadi dialog disitu”, ujarnya.

Terkait dengan birokrasi, Pakde Karwo beranggapan bahwa faktor pemimpin sangat penting dalam jalannya sebuah pemerintahan. Seorang pemimpin yang baik

adalah yang mampu mentransfer apa yang menjadi aspirasi dan masukan dari warganya. Menurutnya, salah satu kunci keberhasilan dalam memimpin Jatim adalah adanya inovasi. Hal ini terlihat saat gelar acara Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Nasional Tahun 2016 yang digelar Kementerian PAN-RB lalu, sebanyak 32 inovasi berasal dari Jatim.

Lebih lanjut terkait politik, ia menjamin bahwa di Jatim tidak ada kegaduhan politik. Hal ini terlihat tidak adanya faksi di DPRD Prov.

Jatim, yang ada hanya satu, faksi Jatim. Menurutnya, kegaduhan dan ketidaksta-

Pakde Karwo Bersama Anggota DPR RI Fadli Zon dan Akbar Faizal Menjadi Narasumber Pada Mata Najwa On Stage di Gedung ACC Kampus C UNAIR

bilan situasi politik dapat mempengaruhi iklim investasi. “Ini yang membedakan Jatim dengan daerah lain, disini lebih kondusif kehidupan politiknya, sehingga para pemimpin bisa konsentrasi bekerja untuk rakyat”, ujarnya.

Acara Mata Najwa on

Stage ini mengambil tema “Lakon Politik Republik”.

Selain Pakde Karwo, bintang tamu lainnya adalah Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon dan Anggota DPR RI, Akbar Faizal. Acara ini turut dimeriahkan oleh Butet Kertaredjasa, Slamet Rahardjo, Cak Lontong dan Kua Et-

nika. Acara ini dihadiri oleh ribuan mahasiswa yang tidak hanya berasal dari Universitas Airlangga, tetapi juga kampus-kampus di Surabaya seperti Universitas Negeri Surabaya, Stikosa AWS, Universitas Dr. Soetomo dan Universitas 17 Agustus Surabaya. (dji/*)

Atasi Kekurangan Dokter Gigi, Jatim Implementasikan Perda No. 7 Th. 2014

Gubernur Jatim memberikan sambutan di acara Rakernas PDGI Shangrila Hotel

Surabaya, BN -Jatim secara khusus mengatasi permasalahan kekurangan Dokter Gigi dengan mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jatim No. 7 Tahun 2014. Perda tersebut mengatur tentang tenaga kesehatan, dimana bukan hanya masalah distribusi tenaga kesehatan,

tetapi juga perencanaan kebutuhan, pemenuhan, peningkatan mutu Hal itu disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo pada saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Seminar Nasional Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) di Hotel Shangrila, Surabaya, Jum’at

(15/04).

“Indonesia masih kekurangan tenaga profesional Dokter Gigi, termasuk di dalamnya Prov. Jatim.

Dengan jumlah penduduk sekitar 38 juta jiwa hanya 4100 Dokter Gigi yang terdaftar di Jatim dengan rasio 1 dokter gigi per 10 ribu penduduk. Angka itu sudah

sesuai standar namun penyebarannya belum merata,” ungkap Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.

Ia menjelaskan, sebagian besar Dokter Gigi yang ada di Jatim menumpuk di kotakota besar, seperti Surabaya, Sidoarjo, Malang dan Jember. Bahkan menurut data yang ada lebih dari 40% Dokter Gigi berada di Surabaya. Selain itu, dari 960 Puskesmas di Jatim masih ada 152 Puskesmas yang belum memiliki Dokter Gigi. “Padahal menurut Permenkes RI No. 75 Th. 2014 tentang Puskesmas, setiap Puskemas harus memiliki minimal satu orang Dokter Gigi. Karena jika tidak terpenuhi, maka akan menyulitkan proses akreditasi Puskesmas,” terangnya.

Dalam implementasinya, lanjutnya, diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim No. 74 Tahun 2015 tentang Perda Prov. Jatim No. 7, dengan melibatkan Dinkes Provinsi, Kab/Kota dan tentunya Fakultas

Kedokteran Gigi (FKG) sebagai institusi penghasil Dokter Gigi. “Pergub itu merupakan kesepakatan profesi dan regulasi dan bukan hanya sekedar otorisasi.

Bahkan PDGI membuat aturan bagi para Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) untuk melakukan pengabdian di daerah-daerah yang belum memiliki Dokter Gigi,” terangnya.

Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Tahun 2015 Dokter Gigi di Indonesia harus memiliki daya saing karena Dokter Gigi luar negri bisa membuka praktek di Jatim.

Kehadiran tenaga kesehatan asing itu juga telah diatur dalam Pergub No. 74 Th. 2015. Didalamnya diatur bagaimanan pemberdayaan, pemantauan, pengawasan terhadap tenaga asing termasuk penerapan sanksi Perda Jatim No. 7 Th. 2014.

Ia menambahkan, para pengguna tenaga kesehatan asing wajib mempunyai dan melakukan perpanjangan RPTKA (Rencana Penggu-

Gubernur Jatim menererima cendramata dari pengurus PDGI

naan Tenaga Kerja Asing) beserta ijin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) sesuai UU Ketenagakerjaan.

“Sejauh yang kami ketahui hanya Provinsi Jatim yang mempunyai Perda Tenaga Kesehatan di Indonesia,” imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikan, berdasarkan hasil riset kesehatan tahun 2013, prevelensi penduduk yang bermasalah gigi dan mulut secara nasional sebesar 25,9%.

Selain itu, angka keparahan kerusakan gigi sebesar 4,6%,

hal ini berarti rata-rata 1 orang Indonesia dengan 5 gigi yang rusak. Karenanya, program peningkatan kesehatan gigi perlu diprioritaskan baik melalui upaya promotif dan preventif.

“Upaya preventif bisa dilakukan dengan meningkatkan peran serta kesehatan gigi masyarakat, usaha kesehatan gigi di sekolah, dan pemberian layanan upaya perorangan di fasilitas layanan gigi yang ada,” pungkasnya. (dji/*)

Gubernur Harap TPKAD Mampu Menstimulasi Pendanaan Sektor Pertanian Surabaya, BN - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo berharap terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dapat menstimulasi lembaga jasa keuangan terhadap akses pendanaan kepada sektor pertanian. Ini penting mengingat 38 juta masyarakat Jatim adalah petani dah hanya 2,7% yang memperoleh akses pendanaan dari perbankan.

“Pertanian kita hanya mendapat proporsi keuangan 2,7% dari bank, akan tetapi hal ini wajar karena pertanian dianggap tidak visible atau tidak bankable. Karenanya kita harus mencari solusi dan segera mengambil keputusan agar pertanian bisa bankable,” ungkapnya pada acara peresmian TPAKD Jatim di Gedung Negara Grahadi, Kamis (14/04).

Upaya Pemprov Jatim, lanjutnya, adalah dengan memberikan kredit murah dan kompetitif sehingga mampu mempercepat industri primer.

Disamping itu pemerintah juga memfasilitasi pinjaman kepada lembaga perbankan dengan skema chanelling. Pinjaman itu nantinya akan diteruspinjamkan kepada pelaku industri primer melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik pemkab/kota se Jatim.

“Kami juga mengajak para stake holder dapat membuat skema pembiayaan yang terintegrasi dengan cost of fund yang semakin murag. Sehingga percepatan terhadap kegiatan pembiayaan pada pelaku ekonomi mikro di Jatim mudah diakses,”

jelas Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim.

Selain itu, untuk mendukung percepatan pertumbuhan industri primer, Pemprov bekerja sama dengan bank daerah akan memberikan kredit “import” kepada provinsi lain. Tujuannya adalah agar barang-barang di Jatim yang jumlahnya 20,6% dari total perdagangan dalam negeri, bisa semakin surplus. “Provinsi yang mendapat rekomendasi Kantor Perwakilan Dagang (KPD) Jatim, akan kita berikan kredit sehingga mereka akan membeli barang-barang kita lebih banyak,” imbuhnya.

Ia menambahkan, TPAKD tersebut nantinya harus bisa mendorong pembentukan BPR/S pada 12 kabupaten/kota di Jatim yang belum memiliki bank daerah. Dengan demikian bisa mendukung proses peningkatan akses keuangan di Jatim. Tim itu juga diharapkan bisa memperluas kerjasama antara bank nasional dengan BPR-BPR yang ada di Jatim melalui pola chanelling untuk skema pembiayaan dengan bunga murah. “Jika belum terbentuk BPR maka akan susah melakukan linkage program perbankannya,” tukasnya.\ Lebih lanjut disampaikan,program-program peningkatan akses keuangan daerah juga harus segera dirumuskan oleh TPAKD. Proram yang disusun tersebut nantinya diharapkan bisa mendukung penyusunan profil bisnis investasi di Jatim sekaligus merumuskan pembiayaan yang tepat untuk investasi non facility yang jumlahnya

mencapai Rp. 95 trilyun. “Dengan dukungan penuh dari OJK, semoga kedepan TPAKD dapat mempercepat proses literasi dan inklusi keuangan kepada seluruh masyarakat Jatim,”.

Sementara itu Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad, Phd menyampaikan, ide untuk memberikan kredit “impor” antar provinsi meruGubernur Jatim kukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Prov Jatim pakan ide bagus dan bisa dilakukan. Syaratnya dengan melakukan identifikasi unsur yaitu Pemerintah Daerah, regulator di awal bagi provinsi-provinsi yang dianggap sektor jasa keuangan, lembaga/instansi vertikal capable. “Mekanisme ini tidak membutuhkan terkait di daerah, LJK, Asosiasi LJK dan Akakebijakan baru, karena bisa segera dilakukan. Dan demisi.

Jatim adalah salah satu provinsi yang memunAdapun pilot project TPAKD Prov. Jatim culkan produk/ide baru tersebut jika bisa terea- adalah pemanfaatn, pengembangan dan pengelisasi. Tentunya TPAKD bisa melakukan koor- lolaan umbi porang bersama Kelompok Pengedinasi teknis dengan bank yang di Jatim,” terang- lolaan Hutan Rakyat (KPHR) Alam Makmur di nya.

Desa Rejosari kec. Batur, Malang. Di bidang Kepala OJK Regional 4 Jatim H. Sukamto, SE, pertanian telah dimulai dengan melibatkan petani MM, mengatakan, TPAKD adalah forum instansi dan salah satu perusahaan asuransi berupa dan stakeholders terkait untuk meningkatkan “asuransi pertanian” di daerah Malang. percepatan akses keuangan daerah dalam rangka Turut hadir beberapa annggota Komisi XI mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta yakni Indah Kurnia, Evi Zainal Abidin, dan Eva mewujudkan masyarakat lebih sejahtera. Sedang- Sundari. kan keanggotaan TPAKD terdiri dari berbagai (dji/*)