Issuu on Google+


PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PER/ 15 /M.PAN/7/2008 TENTANG PEDOMAN UMUM REFORMASI BIROKRASI MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Menimbang

Mengingat

:

:

a. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tatakelola pemerintahan yang baik maka dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi di seluruh Kementerian, Lembaga, dan PemerintahDaerah. b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan suatu pedoman u m u m reformasi birokrasi. 1. U n d a n g - U n d a n g N o m o r 2 8 Ta h u n 1 9 9 9 Te n t a n g Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851). 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang PokokPokok K e p e g a w a i a n . 3. U n d a n g - U n d a n g N o m o r 3 2 Ta h u n 2 0 0 4 Te n t a n g Pemerintahan D a e r a h . 4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025. 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a . 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara. 7. P e r a t u r a n P r e s i d e n N o m o r 11 Ta h u n 2 0 0 5 Te n t a n g K e d u d u k a n , Tu g a s , F u n g s i , K e w e n a n g a n , S u s u n a n Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.


8. P e r a t u r a n P r e s i d e n N o m o r 7 Ta h u n 2005 Te n t a n g Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. 9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 Tentang Membentuk dan Mengangkat Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu. MEMUTUSKAN Menetapkan

: P E R AT U R A N M E N T E R I N E G A R A P E N D AYA G U N A A N A PA R AT U R N E G A R A T E N TA N G P E D O M A N U M U M REFORMASI BIROKRASI

PERTAMA

: Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, digunakan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk menyusun dan melaksanakan program reformasi birokrasi di lingkungan instansinya masing-masing. : Pedoman Umum Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. : Hal-hal yang belum jelas dalam Pedoman Umum ini dapat dikonsultasikan lebih lanjut dengan Tim Kerja Reformasi Birokrasi. : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEDUA KETIGA KEEMPAT

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 10 Juli 2008 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi

Taufiq Effendi


NO

SIAPA

UNTUK APA

1

Pengambilan keputusan di berbagai tingkat Pemerintahan

Dasar kebijakan

2

Pelaksana di berbagai tingkat Pemerintahan

Acuan pelaksanaan

3

Profesional yang menjadi mitra kerja Tim Reformasi Birokrasi Kementrian/Lembaga

Acuan pelaksanaan

4

Lembaga donor

Referensi

5

Masyarakat Luas

Referensi

6

Tim Kerja reformasi birokrasi nasional

Acuan supervisi dan Evaluasi pelaksanaan

7

Tim teknis reformasi birokrasi nasional

Acuan fasilitasi dan monitoring pelaksanaan


NO

AREA PERUBAHAN

1

Kelambagaan (Organisasi)

2

Budaya Organisasi

Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

3

Ketatalaksanaan

Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance

4

RegulasiDeregulasi Birokrasi

Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif

5

Sumber Daya Manusia

SDM yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

HASIL YANG INGIN DICAPAI

Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)


NO

PROSES

PROGRAM

DAMPAK

1

Membangun kepercayaan masyarakat

Program percepatan (Quick win)

Perbaikan sistem kerja dan perbaikan kualitas produk utama

2

Membangun komitmen dan partisipasi

Manajemen Perubahan

Mengkomunikasi perubahan baik kepada pegawai maupun kepada masyarakat dalam rangka pembentukan perilaku yang diinginkan

3

Mengubah pola pikir, budaya dan nilai-nilai kerja

Penataan sistem

Perbaikan organisasi, ketatalaksanaan dan sistem manajemen SDM

4

Memastikan keberlangsungan berjalannya sistem dan terjadinya perubahan

Penguatan unit orgaisasi, deregulasi-regulasi, peningkatan sistem pengawasan, perbaikan/pengadaan sarana dan prasarana

- Perubahan pola pokir - Perubahan budaya kerja - Perubahan perilaku


Eksternal: PEMANGKU KEPENTINGAN (stakeholder)

3 2 1 WHAT Apa yang berubah

WHY Mengapa harus berubah

WHEN Kapan harus berubah

Eksternal: PEGAWAI

4 HOW Bagaimana cara berubah


KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI Menyebarkan Informasi

Menanamkan Pemahaman Mendorong Komitmen

Menggerakkan Partisipasi


MANAJEMEN PERUBAHAN PROSES SOSIALISASI DAN INTERNALISASI

Sistem remunerasi

SDM (SUMBER DAYA MANUSIA) - Asesmen Kompetensi Individu - Sistem Penilaian Kerja - Pengadaan dan Seleksi - Pengembangan dan Pelatihan - Pola Promosi, Rotasi dan Mutasi - Pola Karir - Database Pegawai

Evaluasi Jabatan

- PENGUATAN UNIT - PERATURAN - PENEGAKAN DISIPLIN - PERBAIKAN PENGADAAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN PERUNDANG UNDANGAN - pENEGAKAN KODE ETIK SARANA DAN PRASARANA - PENGUATAN UNIT KERJA KEDIKLATAN

TATALAKSANA - Business Process - SOP

ANALISA JABATAN Keluaran: Uraian Jabatan

PENATAAN SISTEM

ORGANISASI - Redefinisi visi, misi dan strategi - Restrukturisasi - Analisa Beban Kerja

PENILAIAN KINERJA ORGANISASI SAAT INI

PROGRAM PERCEPATAN (QUICK WINS) POSTUR BIROKRASI 2025

SASARAN - Perubahan Pola Pikir - Perubahan Budaya Kerja - Perubahan Perilaku

PROSES PENCAPAIAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI Tahapan, program dan aktivitas yang harus dilakukan kementerian/lembaga

LATAR BELAKANG - Dasar Hukum - Kondisi Objektif

REFORMASI BIROKRASI ARAHAN STRATEGI PENJAMIN PELAKSANAAN SISTEM


NO

PROGRAM

KEGIATAN

6

Penataan sistem manajemen SDM

(1) Asesmen kompetensi individu bagi pegawai/tenaga ahli

Dokumen analisa atas pemetaan hasil asesmen

(2) Membangun sistem penilaian kinerja

Sistem penilaian kinerja berdasarkan kompetensi, transparan dan user friendly

(3) Mengembangkan sistem pengadaan dan seleksi

Sistem pengadaan dan seleksi yang transparan, adil dan akuntabel serta berdasarkan kompetensi

(4) Mengembangkan pola pengembangan dan pelatihan

Pola pengembangan dan pelatihan berdasarkan kompetensi

(5) Memperkuat pola rotasi, mutasi, promosi

Pola rotasi, mutasi, promosi berdasarkan kompetensi dan kinerja

(6) Memperkuat pola karir

Pola karir berdasarkan kompetensi dan kinerja

(7) Membangun/ memperkuat database pegawai

a. b. c. d.

(1) Penguatan unit kerja/organisasi kepegawaian

a. Profil unit kerja/organisasi kepegawaian yang akan datang b. Dokumen rencana aksi

(2) Penguatan unit kerja kediklatan

a. Profil unit kerja kediklatan yang akan datang b. Dokumen rencana aksi

(3) Perbaikan sarana dan prasarana

a. Dokumen usulan pemenuhan sarana dan prasarana, rencana pemanfaatan serta pelaksanaannya b. Dokumen rencana aksi

7

Penguatan unit organisasi

KELUARAN

Sistem database pegawai Pengadaan perangkat lunak Pengadaan Perangkat keras Pelatihan Operator PNS


MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

PEMERINTAH PUSAT/ NASIONAL

TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL Tim Kerja

KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH

Tim Teknis

TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH Tim Pengarah

Tim Pelaksana



Permenpan No. 15 Tahun 2008 Reformasi Birokrasi