Kebijakan-Kebijakan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Parlementer

DEMOKRASI PARLEMENTER KEBIJAKAN-KEBIJAKAN EKONOMI PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER

Pemilihan Presiden

Kebijakan Ekonomi

Demokrasi Parlementer

Mengenal Sejarah Indonesia KELOMPOK 05

Nama Kelompok :Damar, Orion. zidan, Mukhlas, Anggita, ladika

TABLE OF CONTENTS

01

COVER STORY

02-03

DEMOKRASI PARLEMENTER

04-06

KEBIJAKAN EKONOMI MASA DEMOKRASI PARLEMENTER

07

RESOLUSI

PENDAHULUAN

Cover Story

Kebijakan Ekonomi pada masa demokrasi parlementer Halo sobat sejarah! Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya! Ngomong-ngomong kalian tau gak sih kalau Indonesia kini sedang memasuki musim kampanye, dimana banyak diadakannya kampanye oleh para calon presiden yang akan mengajukan diri para pemilu pada 2024 kelak.

Pemilihan presiden 2024 kelak digadang-gadang akan menjadi salah satu pemilu yang panas karena mayoritas dari pemilihnya merupakan generasi muda yang notabenenya masih awam dengan pemilu.

Oleh karena itu penting banget loh sobat untuk mengenal lebih jauh halhal yang terkait mengenai pemilu.

Mulai dari apa itu sejarah demokrasi, sejarah kebijakan politik, sejarah kebijakan ekonomi, dan tentu hal yang berkaitan lainnya.

Karena dengan memahami hal-hal tersebut mungkin dapat menjadi modal kalian nih untuk mempersiapkan diri pada pemilu 2024 kelak.

Salah satunya pengetahuan sejarah yang menjadi fokus utama dalam majalah ini!

Dengan pengetahuan sejarah yakin deh kalian pasti bisa menjadi pemilih yang lebih bijak!

Seperti salah satu konsep sejarah yaitu yang meliputi 3 dimensi waktu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Melalui pemahaman dan peristiwa di masa lalu maka kalian dapat mencegah hal tersebut terulang di masa depan. “Tapi aku kurang ngerti nih kak tentang hal-hal seperti itu” Tenang aja! Di majalah kali ini yang berjudul Kebijakan-kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Parlementer bakal menjelaskan semuanya! Majalah ini bakal menjelaskan semuanya dari hal-hal yang paling dasar juga!

Sebelumnya perlu di ketahui nih bahwa Majalah ini bakal lebih fokus ke dalam bidang ekonomi. “Yah tapi aku pengen tahu semuanya kak” tenang aja! Banyak juga seri dari majalah lainnya yang membahas hal yang berkaitan dengan sejarah Indonesia loh.

Akhir kata, yuk mari mulai membekali diri melalui pengetahuan kesejarahan dan mempersiapkan diri menuju Indonesia emas 2045 kelak! Terutama untuk kita generasi muda.

Salam JASMERAH,

01

DEMOKRASI PARLEMENTER Halo sobat sejarah! Sebelum masuk ke inti pembahasan yaitu mengenai kebijakan-kebijakan ekonomi apa saja pada Demokrasi Parlementer mungkin ada baiknya kita lebih tahu dulu nih apa itu Demokrasi Parlementer. Periode antara tahun 1950-1959 dalam sejarah Indonesia disebut sebagai sistem Demokrasi Parlementer yang memperlihatkan semangat belajar berdemokrasi.

Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang dibangun mengalami kendala yang mengakibatkan jatuh bangun kabinet. Periode ini disebut oleh Wilopo, salah seorang Perdana Menteri di era tersebut (1952-1953) sebagai zaman pemerintahan partai-partai. Banyaknya partai-partai dianggap sebagai salah satu kendala yang mengakibatkan kabinet/ pemerintahan tidak berusia panjang dan silih berganti.

Ketika pemerintahan Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada Agustus 1950, RI kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan bentuk pemerintahan diikuti pula perubahan undang-undang dasarnya dari Konstitusi RIS ke UUD Sementara 1950. Perubahan ke UUD sementara ini membawa Indonesia memasuki masa Demokrasi Liberal. Masa Demokrasi Liberal di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Hal tersebut membawa dampak terganggunya stabilitas nasional di berbagai bidang kehidupan.

02

Pada era Demokrasi Liberal yang berlangsung dari 1950-1959 ada tujuh kabinet yang memegang pemerintahan, sehingga hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet. Jatuh bangunnya kabinet ini membuat programprogram kabinet tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kondisi inilah yang menyebabkan stabilitas nasional baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan keamanan terganggu.

Pada era ini juga, Indonesia menjalankan pemilihan umum pertama yang diikuti oleh banyak partai politik. Pemilu 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Pemilu ini dilaksanakan untuk memilih anggota Parlemen dan anggota Konstituante. Konstituante diberi tugas untuk membentuk UUD baru menggantikan UUD sementara.

Sayangnya beban tugas yang diemban oleh Konstituante tidak dapat diselesaikan. Kondisi ini menambah kisruh situasi politik pada masa itu sehingga mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dekrit tersebut membawa Indonesia mengakhiri masa demokrasi parlementer dan memasuki Demokrasi Terpimpin.

Nah kira-kira seperti itulah gambaran demokrasi liberal atau parlementer berlangsung. Setelah kita mengetahui bagaimana demokrasi parlementer berlangsung, mungkin langsung saja yuk kita membahas kebijakan ekonomi apa saja pada demokrasi parlementer!

03

KEBIJAKAN EKONOMI MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Halo sobat sejarah! Seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali masalah yang timbul pada masa Demokrasi Parlementer karena pada masa itu sering terjadi perubahan kabinet. Lantas dalam bidang ekonomi, apa saja ya kebijakan-kebijakan yang pernah dilaksanakan? Berikut 7 kebijakan pada masa Demokrasi Parlementer atau Demokrasi Liberal.

1. Gunting Syafruddin Gunting Syafruddin merupakan kebijakan pemotongan nilai uang atau sanering yang diambil dari Menteri Keuangan Syarifuddin Prawiranegara. Pada 20 Maret 1950, semua uang yang bernilai Rp 2,50 ke atas akan dipotong nilainya hingga setengahnya.

Tujuannya adalah untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp 5,1 miliar. Dengan kebijakan ini, jumlah uang yang beredar bisa berkurang.

2. Gerakan Benteng Gerakan Benteng merupakan sistem ekonomi yang bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Sistem ini dicanangkan oleh Menteri Perdagangan Sumitro Djojohadikusumo, ayah dari Prabowo Subianto. Gerakan Benteng pada saat itu diwujudkan dengan menumbuhkan pengusaha Indonesia lewat kredit, teman-teman. Sayangnya, program ini dikatakan gagal karena pengusaha yang ada saat itu tidak mampu bersaing. Kegagalan ini justru menambah defisit anggaran dari Rp 1,7 miliar pada tahun 1951 menjadi Rp 3 miliar pada tahun 1952.

04

3. Nasionalisasi De Javasche Bank Pada tahun 1951, pemerintah menasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia, teman-teman. Bank milik Belanda itu dijadikan sepenuhnya bank milik Indonesia untuk menaikkan pendapatan, menurunkan biaya ekspor, dan menghemat drastis. Sebab sebelumnya, operasional De Javasche Bank ini masih membutuhkan persetujuan dari Belanda. Dengan nasionalisasi bank milik Belanda, pemerintah lebih leluasa dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter.

4. Sistem Ekonomi Ali-Baba Sistem ekonomi Ali-Baba ini diprakarsai oleh seorang Menteri Perekonomian Kabinet Ali I, yakni Iskaq Tjokrohadisurjo. Program ini diberi nama Ali Baba karena melibatkan pengusaha pribumi (Ali) dan pengusaha keturunan Tionghoa (Baba).Lewat program ini, pengusaha keturunan Tionghoa diwajibkan untuk melatih tenaga yang ada di Indonesia alias pribumi. Sebagai imbalan, para pengusaha keturunan Tionghoa akan mendapat bantuan kredit dan lisensi dari pemerintah. Sayangnya, sistem ekonomi ini mengalami kegagalan karena beberapa hal berikut ini:

- Banyaknya pengusaha pribumi yang mengalihkan usaha mereka kepada para pengusaha non-pribumi.

- Kredit yang diberikan tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pengusaha pribumi.

- Kredit yang awalnya ditujukan untuk mendorong kegiatan produksi justru digunakan untuk kegiatan konsumsi.

- Pengusaha pribumi gagal dalam memanfaatkan kredit secara maksimal sehingga kurang berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia.

5. Persaingan Finansial Ekonomi Utang kepada belanda seperti yang disepakati lewat Konferensi Meja Bundar (KMB) tentu saja memberatkan Indonesia. Oleh karena itu pada 7 Januari 1956, Indonesia memutuskan langkah Finansial Ekonomi atau Finek, isinya:

- Persetujuan hasil KMB dibatalkan.

- Indonesia keluar dari Uni Indonesia-Belanda Akibatnya banyak pengusaha Belanda menjual perusahaannya, sementara pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan itu.

05

6. Rencana Pembangunan Lima Tahun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional merancang Rencana Pembangunan Lima Tahun atau RPLT. Sebab saat itu kabinet pemerintahan kerap berganti yang berakibat pembangunan berjalan tersendat karena disibukkan persaingan politik. RPLT disetujui DPR pada 11 November 1958. Pembiayaan Rp 12,5 miliar rencananya akan digunakan untuk pembangunan selama 1956-1961.Namun, Rencana Pembangunan Lima Tahun ini tidak berjalan karena depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Depresi itu juga berdampak pada perekonomian dalam negeri, seperti ekspor lesu dan pendapatan negara yang merosot.

7. Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap) Tahukah teman-teman? Di masa Kabinet Juanda, terjadi kesenjangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Masalah kesenjangan ini pun kemudian diatasi dengan diadakannya Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap).Munap mengubah rencana pembangunan yang sudah ditetapkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan. Meski begitu, Munap tetap bisa menyelesaikan masalah karena terjadi pemberontakan politik PRRI/Permesta.

Nah sobat sejarah! Itu dia 7 kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal atau parlementer. Ternyata banyak banget ya kebijakan yang dipilih dan ternyata banyak manfaat serta dampak buruk dari pemilihan kebijakan tersebut. Semoga kedepannya setelah memahami dampak buruk dan dampak positif dari suatu kebijakan ekonomi dapat menjadikan kita lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan.

06

RESOLUSI

Halo sobat sejarah! Gimana nih? Apa yang kalian pikirkan setelah membaca terkait Demokrasi Parlementer dan kebijakan-kebijakannya? Semoga apa yang sudah disampaikan dapat menjadi pandungan dan pondasi kalian kelak saat pemilu nanti!

Walaupun pada masa tersebut banyak terjadi pergolakan-pergolakan politik dan ekonomi akibat dari seringnya pergantian kabinet, namun tetap ada beberapa kebijakan yang dibilang sukses.

Melalui masa-masa tersebut kita dapat memahami bahwa pergantian secara instan bukan merupakan suatu hal yang baik karena manusia perlu waktu lebih untuk beradaptasi dengan kondisi yang baru agar dapat mengambil keputusan dengan bijak.

Masa tersebut turut mempresentasikan bagaimana suatu bangsa yang baru saja lahir ketika menghadapi persoalan kenegaraan. Masa adaptasi, cepat, partai-partai, impulsif menjadi kata kunci untuk masa tersebut.

Untuk kedepannya kami harap Indonesia dapat menjadi suatu bangsa yang besar kelak dan untuk kita selaku anak muda Indonesia agar mempersiapkan diri untuk Indonesia emas 2045 nanti!

Terimakasih atas perhatian kalian yang telah membaca majalah kami sampai akhir.

Salam JASMERAH,

07