Buku Advokasi

BIDANG ADVOKESMA BEM FH UNDIP 2021

BUKU ADVOKASI 20 21

MEET THE TEAM

Penanggung Jawab Rifqi Naufal Rizqullah

Steering Comitte Imelda Sinabang Ahmad Kemal Jauza

Project Officer Ihsan Rifqi Nugroho

Kajian Gamaliel Prominent Bernauli Naufal Ardhani Yudhatama Nicheal Lyandus Ahmad Dimitri Swargana

Redaksi Firnanda Anggie Wahyuningtyas Ariendha Putri Rahmadani Nadia Firdha Annissa

Desain Ido Abednego Febiana Arniessa M Hamdil Ulya Reach Us Through Our Social Media:

Instagram: @advokesmabemfhundip

Twitter: @AdvokesmaCenter

Line: @206zbaqs

ADVOKESMA 2021

PAGE 1

Hidup Mahasiswa Hidup Rakyat Indonesia

Advokesma BEM FH Undip 2021 kembali menerbitkan buku advokasi dengan jenis terbitan baru berbentuk buku elektronik dalam rangka pembumian isu pendidikan tinggi

dan

sebagai

salah

satu

transformasi

bentuk

penyebaran

informasi

bagi

mahasiswa fakultas hukum Universitas Diponegoro. Buku ini berisi himpunan kajiankajian

yang

menyoal

diskursus

pendidikan

tinggi

dan

kesejahteraan

mahasiswa

dengan pendekatan yang lebih santai, namun tetap berfokus pada substansi. Tak hanya kajian, buku advokasi juga menghadirkan informasi-informasi terkini mengenai kesejahteraan

mahasiswa

sekaligus

merangkum

keberjalanan

bidang

Advokesma

BEM FH UNDIP sepanjang tahun.

Buku advokasi menjadi persembahan terakhir tahun ini dari bidang Advokesma BEM FH UNDIP untuk kawan-kawan mahasiswa Fakultas Hukum Undip. Dengan adanya buku advokasi diharapkan dapat mencerdaskan atau setidaknya memberi sedikit wawasan tentang keberjalanan pendidikan tinggi selama satu tahun ke belakang.

Atas terbitnya buku ini, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi menjadi kontributor penyusunan buku advokasi.

Tak lupa, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada kawan-kawan semua yang ingin membaca dan telah peduli dengan isu kesejahteraan mahasiswa.

Kami menyadari akan ada ketidaksempurnaan yang ditemukan dalam buku ini. Oleh karena itu, kritik serta saran sangat kami harapkan untuk membenahi kekurangan dan kesalahan sehingga kedepannya dapat menjadi lebih baik.

Selamat Membaca

Salam Hangat, Advokesma BEM FH Undip 2021

KATA PENGANTAR ADVOKESMA 2021

PAGE 2

TABLE OF CONTENT 5

CHAPTER 1: KAJIAN

21

CHAPTER 3: INFORMASI BEASISWA

31

PROGRAM KERJA ADVOKESMA BEM FH UNDIP: BANDING UKT

2

KATA PENGANTAR

4

LATAR BELAKANG

5

CHAPTER 1: KAJIAN

20

Sekilas kata dari kami untuk pembaca

Latar belakang pembuatan buku advokasi

Isu Internal Undip, Neoliberalisme, Pajak Pendidikan, Kebebasan Akademik, Doktor HC

CHAPTER 2: WHAT'S ON TODAY'S TRENDING Audiensi DPR

ADVOKESMA 2021

21

CHAPTER 3: INFORMASI BEASISWA

24

KALEDOISCOPE

Program kerja BEM FH Undip 2021

PAGE 3

LATAR BELAKANG Tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2021 angka penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia dapat dikatakan belum cukup stabil, bahkan di pertengahan tahun kita

mengalami

coronavirus

second

wave

yang

menyebar

ke

ratusan

ribu

masyarakat

sehingga hal tersebut membuat jalannya perkuliahan tahun ini dominan masih dilaksanakan secara daring (online). Baru pada akhir tahun, ketika angka Covid-19 sudah cukup terkendali, mahasiswa mendapat kesempatan untuk kembali ke kampus setelah Universitas Diponegoro menerbitkan Surat Edaran Nomor 1711/UN7.P/km/2021 yang memperbolehkan pelaksanaan kuliah secara campuran yakni tatap muka dan daring (Hybrid Learning). Saat ini, beberapa fakultas sudah mulai menerapkan sistem campuran tersebut, namun tidak untuk fakultas hukum.

Permasalahan pendidikan tinggi saat ini masih terlampau banyak. Dimulai dari kampus kita sendiri, yakni Universitas Diponegoro, yang sepanjang tahun 2021 belum juga menurunkan biaya pendidikan dan memenuhi hak mahasiswanya. Mahasiswa sudah menuntut hak-hak tersebut dari tahun lalu, tetapi pihak kampus seakan tutup kuping. Padahal situasi saat ini tidak berbeda jauh, pun masih dalam kondisi pandemi yang berdampak langsung secara ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama lapisan bawah.

Di luar kampus Undip, isu mengenai pendidikan tinggi juga muncul hingga ke taraf nasional seperti

masalah

diberangus.

kebebasan

Tak

hanya

akademik

itu,

di

beberapa

pengaruh-pengaruh

kampus

yang

semakin

neoliberalisme

pada

dibatasi

dan

pengelolaan

pendidikan tinggi juga semakin terasa dan mulai nampak di permukaan. Melalui kebijakan seperti PTN-BH membuat pendidikan tinggi semakin sulit untuk diakses dan dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Tahun

sudah

berganti,

namun

masalah

tetap

sama.

Barangkali

menjadi

gambaran

keberjalanan pendidikan tinggi di tahun 2021. Permasalahan-permasalahan yang berkutat dalam

persoalan

sebelumnya

pendidikan

seakan

tinggi,

pemerintah

dan

tiap

tahunnya

institusi

hampir

pendidikan

sama

tinggi

dengan

tidak

tahun-tahun

pernah

melakukan

evaluasi. Mulai dari biaya pendidikan yang mahal, akses atas pendidikan tinggi yang ekslusif hingga kebebasan akademik yang dari waktu ke waktu tidak pernah selesai. Hal tersebut mengindikasikan tidak adanya keinginan untuk melakukan perubahan yang berkualitas dan signifikan

dari

pengelolaan

dalam

pendidikan

institusi tinggi

kampus seakan

maupun

menjadi

dari

status

pemerintah quo

yang

sehingga

secara

buruknya

terus

menerus

dilanggengkan melalui kebijakan dan peraturan yang tidak berpihak kepada mahasiswa.

ADVOKESMA 2021

PAGE 4

KAJIAN BIDANG ADVOKASI DAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA

TABLE OF CONTENTS

UNDIP SEPANJANG TAHUN 2021

by Ihsan Rifqi N

UNDIP SEPANJANG TAHUN 2021

Roti dan selai, bunga dan kumbang, Romeo dan Juliet. Beberapa hal dalam hidup memang ditakdirkan untuk selalu bersama, sama halnya dengan mahal.

NEOLIBERALISME

Universitas

Diponegoro

Sebenarnya

semua

dan

punya

biaya

pilihan:

pendidikannya

roti

bisa

yang

berpasangan

dengan telur untuk menjadikannya roti lapis yang lezat, bunga bisa berpasangan

dengan

lebah,

dan

Juliet

bisa

saja

memilih

untuk

melanjutkan hidupnya. Begitu pula dengan Undip, yang sebenarnya bisa saja membantu biaya pendidikan seluruh mahasiswa dengan

PAJAK PENDIDIKAN

memotong Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara keseluruhan, namun sepanjang tahun 2021 memilih untuk tidak menolong mahasiswamahasiswanya

MERDEKA SEMU DI KAMPUS MERDEKA

yang

masih

terdampak

secara

karena

pandemi Covid-19.

Kemendikbud pada tahun lalu mengeluarkan

PEMBERIAN GELAR DOKTOR HONORIS CAUSA

ekonomi

Permendikbud Nomor

25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (SS-BOPTN)

yang dalam pasal 9 ayat (4)

mengakomodasi keringanan-keringanan yang dapat diajukan oleh mahasiswa

yang

mengalami

penurunan

kemampuan

ekonomi

dengan adanya: pembebasan, pengurangan, perubahan kelompok, dan pembayaran UKT secara mengangsur.

ADVOKESMA 2021

PAGE 5

Kemudian, Undip mengimplementasikan peraturan tersebut hanya

saja

tidak

mengakomodasi

adanya

pengangsuran

UKT. Kebijakan-kebijakan parsial yang menyangkut adanya keringanan-keringanan memang baik dan dapat memberi angin segar bagi mahasiswa dengan peninjauan kembali golongan UKT-nya. Namun, hal tersebut belum cukup untuk membantu seluruh keresahan yang dialami oleh mahasiswa.

Diambil

dari

semester

data

genap

kesulitan

yang

membayar

menunggak

dihimpun

kemarin,

oleh

terdapat

UKT

dan

pembayaran

BEM

191

54

UKT

Undip

pada

mahasiswa

yang

mahasiswa

setelah

yang

melakukan

penangguhan beberapa kali.

Pemotongan UKT secara menyeluruh adalah salah satu jalan, selain

untuk

merupakan

membantu

kawan

persoalan

hak

mengupayakan mendapatkan masalah

UKT

menjalankan

untuk apa

membayar

yang

juga

kita

kesulitan

sebagai

yang

penuh,

seharusnya

menyangkut

fungsinya

yang

mahasiswa,

juga sudah

tetapi

dibayar.

komitmen Perguruan

tidak

Selain

Undip Tinggi

itu,

untuk Negeri

Badan Hukum (PTN-BH) yakni memberikan pendidikan yang mudah terjangkau untuk diakses bagi seluruh masyarakat.

Dengan Undip

tidak justru

diberikannya terkesan

bantuan

semakin

secara

jauh

menyeluruh,

dengan

fungsi

seharusnya.

Untuk

menilik

mahasiswa,

bagaimana

kita

bisa

pemotongan

memulai

dengan

UKT

adalah

kuliah tunggal (BKT).

Biaya

pendidikan

dihitung

dari

yang

Biaya

kita

Kuliah

bayar Tunggal

dalam yang

hak

biaya

membahas

bentuk

(UKT)

penentuannya

berpengaruh terhadap nominal UKT. Biaya Kuliah Tunggal menurut Pasal 1 ayat 6 Permendikbud 25 tahun 2020 adalah keseluruhan langsung

biaya

dengan

operasional proses

per

tahun

pembelajaran

yang

terkait

Mahasiswa

pada

Program Studi di PTN.

Lebih lanjut, pada Pasal 8 Permendikbud 25 Tahun 2020 termaktub beberapa hal sebagai berikut: Besaran UKT setiap kelompok ditetapkan dengan 1 (satu) nilai nominal.

Besaran paling

UKT

tinggi

sebagaimana sama

dengan

dimaksud besaran

pada BKT

ayat

yang

(1)

telah

ditetapkan pada setiap Program Studi.

Dalam hal terjadi perubahan besaran BKT, besaran UKT harus disesuaikan dengan perubahan besaran BKT.

Bila diringkas formula mengenai hitungan BKT dalam PTN BH adalah sebagai berikut:

Perhitungan BKT = UKT + BPPTNBH (Subsidi Pemerintah)

ADVOKESMA 2021

PAGE 6

Seperti

yang

sudah

pemotongan

UKT

menyeluruh

juga

selaku

PTN-BH.

selaku

PTN

tinggi

Sebab,

mandiri

bahwa secara

komitmen

Hukum

Undip

Diponegoro

memiliki

santai,

dibanding

pendanaan,

awal,

Universitas

lebih

Undip

di

mahasiswa

menyangkut

yang

bisanya.

sumber

bagi

Berbadan

pendanaan terkesan

dijelaskan

skema

fleksibel

dengan

dapat

memiliki

termulai

dari

dan

perguruan beberapa pemerintah

dalam bentuk BPPTNBH, kerja sama industri, badan usaha, masyarakat, dan biaya pendidikan. Dengan kemudahan alasan

bagi

potongan Sehingga

dapat

disimpulkan

bahwa

UKT

yang

dibayarkan

dan

mungkin

kebebasan

Undip

tersebut

untuk

menyeluruh

bagi

kebebasan

tidak

tidak

memberikan

mahasiswanya

tersebut

ada

tidak

atau bisa

adalah biaya operasional yang ditanggung oleh mahasiswa

dimanfaatkan dan bahkan tidak bermanfaat bagi

dan sisanya ditanggung oleh pemerintah dan 7 sektor lain

kampus.

penerimaan non-APBN non akademik, salah satunya badan usaha yang akan dibahas nanti.

Badan usaha sebagai salah satu bentuk ciri khas dari adanya PTN-BH, selain adanya masalah dalam

Unsur dari BKT terdiri dari biaya langsung (BL) dan biaya

transparansi

tidak langsung (BTL). Biaya

banyak

langsung merupakan biaya yang

direksinya,

membantu

ternyata

Undip

dalam

juga

belum

pendanaannya.

terkait langsung dengan penyelenggaraan kurikulum program

Dapat dilihat bahwa Undip masih membebankan

studi,

biaya

pendapatannya sebanyak 75% dari mahasiswa dan

untuk

hanya 25% dari badan usaha. Mungkin bisa juga

tahun

didasari dari paradigm yang salah dalam badan

2021 yang mana perkuliahan lebih dominan diselenggarakan

usaha di PTN-BH yang mana usaha-usaha tersebut

secara

dijalankan oleh pihak kampus yang notabenenya

sedangkan

operasional mendukung

biaya

pengelolaan

tidak institusi

penyelenggaraan

daring

membuat

langsung yang

program

beberapa

adalah

digunakan studi.

Pada

komponen

biaya-biaya

tersebut tidak dapat dinikmati seutuhnya, seperti penggunaan

adalah

laboratorium, kelas hingga sarana prasarana seperti air dan

disuruh memasak dan berdagang nasi goreng. Hal

listrik.

tersebut menghasilkan adanya ketidaksambungan

Maka

seharusnya,

dengan

banyaknya

fasilitas

yang

akademisi.

Hal

ini

seperti

barista

yang

tidak dirasakan langsung oleh mahasiswa seharusnya dapat

dari

mengurangi BKT dan berimbas pada berkurangnya UKT yang

sehingga tujuan awal dari adanya badan usaha

mahasiswa pengurangan

bayarkan, dalam

sehingga

pembayaran

jika

UKT

juga

profesi

dan

pekerjaan

yang

dilakukan,

tidak

adanya

untuk meringankan biaya pendidikan tidak berjalan

berarti

adanya

semestinya

hak mahasiswa yang tidak dipenuhi oleh kampus.

"Badan usaha sebagai salah satu bentuk ciri khas dari adanya PTN-BH, selain adanya masalah dalam transparansi direksinya, ternyata juga belum banyak membantu Undip dalam pendanaannya."

ADVOKESMA 2021

PAGE 7

Undip yang sebagai PTN-BH seharusnya dapat mandiri

Undip dengan kampus yang dipimpin oleh dosen-dosen

dengan kerja sama industri dan badan usahanya juga

hebat, seakan dipimpin remaja baru puber yang belum

masih

dapat

belum

mahasiswa konsep dari

mengakomodasi

sebagaimana

PTN-BH

Rencana

kegiatan

tujuan

itu

sendiri.hal

Kerja

Tahunan

operasional

utama

tersebut Undip

dibentuknya dapat

(RKAT)

di

dilihat tahun

2021 yang selain mengindikasikan adanya surplus di tahun

2020

juga

menunjukan

bahwa

Undip

berkomitmen

fungsinya

yang

dalam

sudah

hal

ini

untuk

diamanatkan

menjalankan

oleh

undang-

undang, yakni untuk memberikan pelayanan pendidikan yang

mudah

diakses

dan

terjangkau

bagi

seluruh

lapisan masyarakat.

masih

bergantung dengan biaya pendidikan yang dibayarkan

Tulisan ini sebenarnya hanya catatan kecil bahwa Undip

mahasiswa.

sebagai

institusi

masih

belum

berbuat

banyak

sepanjang 2021. Undip setelah tahun lalu menaikan UKT Seperti ungkapan banyak jalan menuju Roma, banyak

di

pula

cara

membantu satunya

yang

dapat

dilakukan

mahasiswanya

memotong

UKT

di

oleh

masa

keseluruhan

masa

awal-awal

salah

institusi juga masih mempunyai segudang masalah yang

Banyaknya

tetapi

ditutupi

melihat

kemampuan

Undip

yang

masalah

atau

kesejahteraan

tersebut,

dihindari,

Undip

tidak

pandemi,

masalah

besar.

juga

melakukan

menyangkut

yang

ini

untuk

mahasiswanya.

perubahan

saat

Undip

Selain karena hal tersebut menyangkut hak mahasiswa, juga

pandemi,

tetapi

bukan harus

sebagai

mahasiswa. berarti dianalisa

harus dan

sebenarnya mampu untuk mengupayakan hal tersebut

dievaluasi lebih mendalam agar kemudian Undip dapat

dengan memanfaatkan badan usaha yang dia punya

benar-benar

(kalau

mahasiswanya.

bisa)

atau

dengan

menekan

anggaran

berkembang

untuk

dapat

melayani

pembangunan fisik selama masa pandemi yang terus berjalan.

"Tulisan ini sebenarnya hanya catatan kecil bahwa Undip sebagai institusi masih belum berbuat banyak sepanjang 2021"

ADVOKESMA 2021

PAGE 8

NEOLIBERALISME

By A. Dimitri Swargana Sebelum membahas neoliberalisme dalam pendidikan tinggi, mari kita coba kulik dari periode awal paham tersebut berasal, yakni liberalisme klasik dan liberalisme modern.

Liberalisme klasik

berkembang pada abad

ke 19 di Eropa dan Amerika Serikat yang dibangun atas pemikiran mendukung agar terciptanya masyarakat yang bebas dan hanya mendapat sedikit intervensi dari pemerintah. Sedangkan tentang

liberalisme modern,

menganggap pemerintah lebih harus ambil andil dalam persoalan ketimpangan, kesetaraan, penyediaan pendidikan, modern,

dan

pemastian

pemerintah

akses

lebih

kesehatan.

banyak

pekerjaan

Bisa

sedikit

mengurus

disimpulkan rakyatnya

bahwa

dalam

dibanding

pemerintahnya banyak menganggur sebab lebih mengutamakan pasar.

konsep

liberalisme

Neoliberalisme

liberalisme klasik

yang

itu sendiri adalah

paham yang berkembang di abad 20 dan menjadi aliran lanjutan atau perpanjangan tangan dari periode liberalisme sebelumnya. Di mana neoliberalisme mengamini pemikiran yang menitikberatkan pada ekonomi pasar

bebas,

diutamakan.

sehingga

campur

"Neoliberalisme

tangan

pemerintah

menganggap

semakin

keseluruhan

hal

berkurang

dalam

dan

dunia

mekanisme

adalah

pasar

komoditas,

lebih

termasuk

pendidikan".

Neoliberalisme sudah masuk ke dalam ranah perguruan tinggi dengan adanya perjanjian

Agreement on Trade in Service)

GATS (General

yang disepakati oleh anggota dari WTO. GATS merupakan satu-satunya

perjanjian internasional dalam bidang jasa multilateral yang memasukkan perguruan tinggi sebagai salah satu subsektor jasa perdagangan. Dengan adanya GATS, pendidikan diperlakukan seperti barang dagangan di pasar yang diperuntukan untuk urusan jual-beli. Hal ini menimbulkan masalah hukum karena konsep pergutuan tinggi sebagai komoditas bertentangan dengan UU Sisdiknas, UU Perguruan Tinggi dan juga Konstitusi UUD NRI 1945, sebab dengan adanya konsep tersebut, tujuan bangsa agar mencerdaskan kehidupan bangsa terkontaminasi dengan keinginan komersil untuk mencari untung dan ironinya, secara yuridis inonedia sudah mengakui konsep tersebut melalui UU No. 7 Tahun 1994.

Indonesia

sebagai

negara

hukum

yang

berdaulat

harus

melaksanakan

amanat

undang-undang

untuk

menyelenggarakan perguruan tinggi sebagai layanan pubik. Di sisi lain, sebagai anggota WTO berkewajiban untuk mematuhi perjanjuan internasional yang telah disepakatinya yang artinya Indonesia harus mematuhi dua sumber hukum yang kontradiktif dalam mengatur perguruan tinggi. Di Indonesia sendiri, kehadiran paham neoliberalisme dalam Perguruan tinggi dapat dirasakan dengan adanya

(PTN-BH)

kebijakan PTN Berbadan Hukum

yang memiliki konsep otonom pengelolaan non-akademik sepenuhnya. Dengan adanya PTN-BH

tersebut, membuat

liberalisasi, komersialisasi, dan privatisiasi

semakin terlihat dengan banyak perguruan

tinggi yang mengupayakan untuk mencari keuntungan dari proses pengajaran, riset dan aktivitas kampus guna menambah

pendanaan

sekaligus

di

saat

yang

bersamaan

pemerintah dalam pengelolaan Perguruan

tinggi semakin ditekan dan berkurang.

ADVOKESMA 2021

PAGE 9

Dengan

adanya

inklusivitas

untuk

PTN-BH, pendidikan

semangat tinggi

agar

semakin mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat

menjadi

hilang

dan

hari

ini

banyak kampus tidak lagi menjadi penghasil intelektual, keuntungan

tetapi yang

juga

penghasil

dampaknya

dari

keuntungan tersebut tidak dirasakan betulbetul

oleh

masyarakat,

terutama

oleh

mahasiswa.

Program yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui program

kampus merdeka

juga menjadi masalah

baru, sebab dalam buku panduannya salah satu keuntungan dari kampus merdeka adalah kemudahan untuk menjadi PTN-BH. Seluruh kampus yang belum menjadi PTN-BH seakan didorong untuk menjadi kampus

yang

berbadan

hukum,

seakan-akan

konsep

tersebut

memang

benar-benar

berdampak

kepada finansial kampus dan mahasiswa, padahal melihat dari banyaknya PTN-BH hari ini yang tidak begitu berdampak, bahkan justru biaya pendidikan yang naik seolah memperlihatkan sistem PTN-BH adalah sistem yang nihil. Banyak dampak yang bisa dirasakan oleh kehadiran neoliberalisme bagi mahasiswa, misal biaya Perguruan tinggi yang semakin hari semakin mahal.

Hal tersebut membuat

perguruan tinggi menjadi eksklusif dan hanya dapat diakses oleh segelintir orang.

Permasalahan ini mengidikasikan perguruan tinggi,sudah jauh dari orientasi pendidikan yang seharusnya, yaitu sebagai wadah pencerdasan bangsa, karena Pendidikan hari ini, seakan bertujuan untuk mencari keuntungan belaka.

Negara juga tidak sepatutnya dan justru bergerak

cepat untuk kerja, kerja, dan kerja agar kemudian dapat menghasilkan pendidikan yang inklusif dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

ADVOKESMA 2021

PAGE 10

PAJAK PENDIDIKAN

by Nicheal Lyandus

Di tengah pendidikan yang masih sulit diakses oleh lapisan masyarakat, seakan

dan

tidak

di

tengah

peduli

neoliberlisme

telah

keberjalanan

pendidikan

sebelum

masa

pemangku

akan

tumbuh di

reformasi,

hal dan

jabatan

tersebut,

paham

berkembang

Indonesia.

pendidikan

dalam

Dimulai mulai

yang

sejak

dijadikan

sebagai perdagangan yang sangat jelas terlihat, termulai dari disahkannnya

GATT (General Agreement Tariff and

Trade) oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 di mana pendidikan menjadi salah satu komoditas dagang.

Hal tersebut semakin nyata dan jelas ketika ada isu pengenaan pajak pada sektor jasa pendidikan dalam Draf Rancangan

Undang-Undang

tentang

Perubahan

Kelima

atas

Undang-Undang

Nomor

6

Tahun

1983

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang bocor di publik. Menteri Keuangan Republik Indonesia,

tentang

Sri Mulyani

memberikan keterangan bahwa pengenaan pajak tersebut bertujuan untuk memberikan keadilan dan melakukan penyamarataan. Kemudian ditambah keterangan dari Neilmaldrin Noor sebagai Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu yang menegaskan tidak semua sekolah dikenakan PPN dan hanya jasa pendidikan yang bersifat komersil dikenakan pajak tersebut, sedangkan untuk pendidikan negeri tidak dikenakan pajak, melainkan dibantu melalui anggaran kemendikbud dengan alokasui dana pada APBN sebesar 20%. Walau begitu terdapat banyak polemik yang muncul di publik setelah munculnya draf dan wacana ini. Berikut adalah beberapa polemik yang terdapat dan RUU Ketentuan Umum Perpajakan Perubahan Kelima, yaitu

1) Pendidikan dianggap sebagai komoditas Draf

RUU

bawasanya

KUP

tersebut

telah

direncanakan

pemerintah

pendidikan ini merupakan barang privat

bukan publik, sehingga pendidikan ini menjadi sulit diakses oleh semua golongan masyarakat.

2) Pendidikan akan semakin mahal Dengan dilakukannya maka

pengenaan pajak pada pendidikan

angka putus sekolah akan semakin meningkat

karena mengingat Indonesia adalah negara berkembang di mana masih banyak masyarakat yang kurang mampu, maka pendidikan

ini

akan

menimbulkan

masalah

baru

karena

sampai hari ini saja pendidikan belum terealisasikan secara merata.

3) Bertentangan dengan UUD 1945 Pendidikan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945 merupakan tanggung jawab pemerintah dan negara harus membiayainya.

Maka

sangatlah bertentangan jika pendidikan ini yang seharusnya ditanggung

pemerintah

tetapi

masyarakat

dikenakan

pajak

karena alasan pemerataan.

ADVOKESMA 2021

PAGE 11

Dalam masalah perpajakan untuk pendidikan,

Dr. Nabatus Sa’idah S.H., M.H

selaku dosen

Wacana pemungutan PPN untuk sembako dan

Hukum Pajak Undip menyatakan bahwa “

pendidikan memang kurang tepat,

karena sembako dan pendidikan itu merupakan suatu

kebutuhan dasar. karena jika dikenakan pajak maka hal ini tentu sangat memberatkan dan memberikan

pembebanan,

sementara

menghalangi kebahagiaan rakyat,

salah

satu

asas

pemungutan

pemungutan

pajak

dan

tidak boleh

pajak

harus

adil.

Kalau

misal

pengenaan itu ada alasan secara fiosofis dan berpihak pada masyarakat, mungkin konsep multi tarif tidak masalah jika untuk melindungi kepentingan petani Indonesia maka beras yang kelas

premium

yang

merupakan

hasil

impor

dikenakan

PPN.”

Pendidikan

sudah

menjadi

DR.

NABATUS

DOSEN

SA’IDAH

HUKUM

PAJAK

S.H., FH

M.H

UNDIP

barang eksklusif dan dengan adanya wacana untuk dikenakan pajak menjadikan pendidikan semakin eksklusif dan semakin sulit diakses oleh keseluuhan lapisan masyarakat. Hidup kurang sejahtera, ingin merubah kondisi dengan pendidikan justru dirampok oleh negara sendiri. Pemerintah harus meninjau kembali pajak pendidikan dalam rangka untuk melaksanakan tujuan negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Perkembangan hari ini, pada tanggal 7 Oktober 2021, RUU HPP yang merupakan perubahan

dari

RUU

KUP

disahkan.

Dalam

Pasal

4

dijelaskan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan,

yaitu

setiap

tambahan

kemampuan

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk

menambah

kekayaan

Wajib

Pajak

yang

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun,

termasuk:

badan

pendidikan

(dalam

poin

D

angka 4).

Dalam RUU HPP tersebut masih menempatkan pendidikan sebagai barang privat yaitu dengan menjadikan badan penyelengaraa pendidikan sebagai salah satu objek penerimaan penghasilan berupa pajak.

ADVOKESMA 2021

PAGE 12

MERDEKA SEMU DI KAMPUS MERDEKA

by Ihsan Rifqi N

Sebuah

kata

kehilangan

yang

dulu

didamba,

Merdeka

makna.

tetapi

menjadi

hari

kata

ini

yang

kita

hanya

yang

malah

melarang

dan

membatasi

kebebasan

mahasiswanya dalam berdiskusi dan kritik yang sudah

digunakan dalam program pemerintah atau hanya ucapan

didasari

musiman

dalam pasal 8 ayat 3 UU Dikti menjelaskan Pelaksanaan

tiap

tanggal

tentang

kemerdekaan

kampus

selalu

17 dan

di

bulan

Agustus.

kebebasan,

dibandingkan

pada

Percakapan

terutama

masa

di

ketika

dalam bangsa

oleh

landasan

akademik

yang

jelas.

Padahal

kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi

keilmuan

di

Perguruan

Tinggi

merupakan

dipimpin oleh si tangan besi, seolah-olah hari ini lebih baik

tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib

dibanding

dilindungi

zaman

tersebut

kita

kemerdekaan

itu.

lupa dan

Namun akan

dalam poin

kebebasan

yang

tiap

perbandingan

esensialnya, dibangun

bahwa

ulang

pada

dan

difasilitasi

oleh

pimpinan

Perguruan

Tinggi.

Kebebasan akademik tidak boleh diberangus

reformasi perlahan mulai runtuh.

dibatasi

Kemerdakaan dalam tataran kampus diejawantahkan dalam

dijamin dalam konstitusi UUD NRI 1945 sebagai hukum

berbagai produk hukum bahwa seluruh civitas academica,

tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan,

termasuk

terutama pada pasal 28E ayat (3), bahwa setiap orang

sebagai

mahasiswa

dijamin

dengan

kebebasan akademik

konteks

pengelolaan

melanggengkan pendidikan.

Namun

mengembangkan bertanggung perguruan

jawab

tinggi,

PTN-BH

komersialisasi,

kebebasan

ilmu

untuk

pengetahuan melalui

sehingga

yang

disebut

yang bukanlah bebas dalam

semacam

privatisasi,

apa

dan

yang dan

liberalisasi

mendalami teknologi

pelaksanaan dengan

justru

adanya

tri

dan

berhak

atau

atas

pun

dihambat,

kebebasan

mengeluarkan

pendapat.

hal

tersebut

berserikat, Kemudian,

juga

dan

berkumpul, dalam

berkomunikasi

dan

memperoleh

informasi

untuk

secara

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta

dharma

berhak untuk mencari, memperoleh, memiiki, menyimpan,

kebebasan

mengolah,

dan

menyampaikan

informasi

untuk

Konsep

dan

28F

UUD NRI 1945, yang mana setiap orang berhak untuk

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

mendalami,

dan

pasal

akademik tersebut, seluruh civitas academica diperbolehkan membahas,

sudah

mengembangkan

ilmu

ideal

mengenai

kebebasan

dengan

akademik

masih

pengetahuan secara bordeless, tanpa batasan ruang kelas,

terasa seperti angan-angan belaka. Pihak elite kampus

dan pengaruh politik apa pun.

yang intelektual justru masih feodal dan negara yang

Selayaknya seharusnya

barang

berharga,

dilindungi

dan

kebebasan difasilitasi

akademik melalui

sudah

kegiatan

katanya merdeka serta demokrasi juga semakin kencang pembatasannya.

Hal

dapat

pembrangusan

dilihat

mahasiswa di mimbar akademik, bukan sebaliknya. Semakin

berbagai

sering kita lihat dan dirasakan di kampus-kampus Indonesia

mahasiswa dan pembungkaman terhadap nalar kritis

AO DK VO KM E SAM2A0 2210 2 1 ADV ES

kejadian

tersebut

dari

forum-forum

PAGP E A1G3E 2

yang masih sering terjadi di ranah kampus, sehingga dapat disimpulkan bahwa negara dan kampus tidak serius membenahi dirinya masing-masing dalam urusan kemerdekaan berpikir dan kebebasan akademik, serta berpendapat.

Ironi,

adalah satu kata yang tepat dan cukup menjelaskan bagaimana komitmen kampus dalam

melindungi

kebebasan

akademik.

Kampus

seperti

yang

sudah

dijelaskan

di

awal,

wajib

untuk

melindungi dan memfasilitasi kebebasan akademik para civitas academica-nya, tetapi kejadian di pertengahan

tahun

ini

berkata

sebaliknya.

Seperti

satpam

penjaga

yang

mencuri

di

wilayah

kompleknya sendiri, kampus justru membatasi hal yang seharusnya mereka lindungi. Dalam periode bulan Jun-Juli, Kritik King of Lip Service di Universitas Indonesia yang mendapat reaksi pemanggilan dari pihak rektorat, pun juga di Universitas Negeri Semarang yang langsung mendapat kecaman dari pihak

pimpinan

Unnes

dengan

melalui

pesan

whatsapp

dari

Rektor

Unnes,

Fathur

Rokhman,

kemudian Wirawan Sumbodo selaku koordinator kemahasiswaan dan Rusyanto sebagai pembina BEM KM Unnes. Mereka bertiga kurang lebih sama meminta konten yang mengkritik Wakil Presiden Ma’aruf Amin dengan sebutan “King of Silent” dan Ketua DPR Puan Maharani dengan “Queen of Ghosting” untuk dihapus dan diturunkan dari akun Instagram BEM KM Unnes.

Cara-cara yang dilakukan oleh pihak pimpinan kampus menunjukan adanya bentuk relasi kuasa dalam

menghadapi

kritik.

Dalam

ranah

intelektual,

jika

memang

pihak

kampus

tidak

berkenan,

seharusnya universitas dapat menguji dasar atau dalil dari postingan tersebut secara akademis bukan justru meminta untuk menghapus dengan pemanggilan kepada para mahasiswanya yang melakukan kritik. Kampus intelektual dengan rasa feodal, melakukan represifitas untuk menjaga nama baik negara.

ADVOKESMA 2021 ADVOKESMA 2021

PAGE 14 PAGE 2

Masih dalam kasus King of Lip Service UI dan Kritik Unnes untuk Ma’aruf Amin dan Puan Maharani, dari pihak negara juga tidak melakukan upaya yang signifikan untuk membenahi hal

tersebut.

Jawaban

presiden

bahwa

beliau

tidak

mempermasalahkan kritik dan beliau bercerita bahwa sudah sering

dikritik

berdampak

juga

apa

merupakan

pun

pada

jawaban

masalah.

kosong

Jokowi

yang

tidak

seakan

hadir

seperti teman yang saat kita sedang cerita sedih, mereka bereaksi dengan lomba kesedihan dan menegasikan cerita kita

tanpa

pernah

permasalahan masih

justru

sering

mendengar, seakan

sehingga

tidak

melakukan

poin

tersentuh

dan

pembungkaman

utama kampus kepada

mahasiswanya.

Sedangkan

di

kampus Universitas Diponegoro,

walaupun

pada

statuta

Undip

sudah

dijamin

mengenai kebebasan akademik, tetapi pada implementasinya masih saja ada pembungkaman, pemberangusan dan ancaman yang justru asalnya dari kampus itu sendiri. Pada tahun 2020, saat gejolak

mengenai

kebijakan

biaya

pendidikan

Mahasiswa

Baru

Tahun

2020

yang

mengalami

kenaikan di masa pandemi. Mahasiswa memberikan berbagai macam rasionalisasi, argumen, serta rekomendasi

kepada

pihak

Undip.

Bukannya

mendengar

atau

pun

menerima

masukan

dari

mahasiswa, Undip justru secara represif, sistematis, dan terstruktur membungkam forum konsolidasi mahasiswa.

Termulai

dengan

pencatatan,

pemantauan

forum,

bahkan

sampai

pengancaman

kepada mahasiswa agar tidak bergabung dalam gerakan yang dibuktikan pula dengan adanya pemaksaan

untuk

membuat

“Surat

Pernyataan

Tidak

Mengikuti

Konsolidasi

Unjuk

Rasa”

untuk

membungkam dan menakuti mahasiswa dalam kebebasan berpendapat dan kemerdekaan berpikir.

ADVOKESMA 2021 ADVOKESMA 2021

PAGE 15 PAGE 2

Selain itu, di beberapa kampus juga terjadi hal yang kurang lebih sama, yakni adanya upaya untuk membatasi kebebasan yang dimiliki oleh mahasiswa. Beberapa diantaranya berkaitan pula dengan biaya pendidikan yang mana sebagai berikut

Pada tahun 2019, Nuralamsyah mahasiswa IAIM Sinjai,

Pada

Sulawesi Selatan diberhentikan secara tidak hormat

orang

setelah

oleh

tidak

memprotes

berpihak

membayar

kebijakan

kepada

kartu

kampus

mahasiswa,

ujian

sejumlah

yang

yakni

Rp.

dinilai

keharusan

80.000

tua

untuk

2020,

Frans

menjalani

Universitas

Negeri

Napitu

Semarang

yang

Februari

2021,

mahasiswa

skripsi

yang

diduga dilakukan rektor tersebut.

di

disanksi drop

out

Abia

bersama

Indou

oleh

Universitas kampusnya

Nasional yang

(UNAS)

menutupi

Keluarga

sepihak Taman

oleh Siswa

karena

dan

dikeluarkan

setelah

penebangan

pohon

Universitas mengkritik secara

Lancang penjualan

illegal

yang

terjaga,

tetapi

masalah

justru yang

terlihat

sebenarnya

secara

mahasiswanya, bukan malah membatasi atau pun menekan

Sarjanawiyata

si pemberi kritik tersebut. Payung hukum hari ini, walaupun

provokator

ada

dan

tertera

di

ada

Kampus

diberhentikan

menjadi

jika

ada.

seharusnya

dianggap

diri

berupaya

Taman

Universitas

membenahi

semakin

Sarjanawiyata

yang

pimpinan

setelah

cara yang norak dan tidak akademis. Bukannya “nama baik”

Pada tahun 2021, Ketua Majelis Mahasiswa Universitas

KBMUST)

(Unnes)

menuntuk

yang

(MMU

karakter

Cara kampus menjaga “nama baik” selalu dilakukan dengan

kawan-kawannya

Mahasiswa

moral

disebabkan

pemotongan UKT.

Besar

Riau,

tiga

Pada tahun 2020, mahasiswa asal Papua, Abia Indou kuliah

ke

melaporkan dugaan korupsi rektor ke KPK

Kuning,

sedang

dikembalkan

pembinaan

dianggap terlalu mahal dan tidak transparan.

Siswa

undang-undang,

kritik

namun

dari

belum

gerakan aksi mogok bayar SPP dan aksi online lewat

memberikan batasan yang jelas antara kewenangan pihak

media Instagram yang ditujukan sebagai bentuk kritik

universitas dalam memberikan sanksi dan kewajiban pihak

terhadap

universitas

pimpinan

kampus

yang

kurang

memberi

bantuan keringanan di tengah sulitnya masa pandemi.

Tak

November

hanya

mendapat

itu,

represifitas

melayangkan kampus”

banyak

oleh

kritik

pula

kasus

dari

kampus

yang

pihak

dinilai

pimpinan

adalah sebagai berikut:

di

mana itu

mahasiswa

sendiri

karena

mencoreng

“nama

baik

universitas.

Diantaranya

dalam

melindungi

kebebasan

berpendapat

mahasiswa, sehingga menjadi faktor dalam melanggengkan tindakan represifitas dan pembungkaman terus terjadi.

Hari

berganti

menjadi

bulan,

semester

gasal

berubah

menjadi genap, dan persoalan kebebasan akademik masih jadi

perbincangan

angkat

tangan

tiap

dan

tahunnya. tidak

Negara

berupaya

juga

seakan

banyak

dalam

membenahi hal ini. Tidak ada gerakan serius untuk benarbenar

menjamin

kebebasan

ini,

malah

di

beberapa

kesempatan negara justru ikut membatasi kebebasan para civitas academica lewat aparat.

DO VK OE K SE M SM A DA V A A2 02 2012 1

P AGGE E PA 2 1 6

Selain caranya dalam membuka obrolan yang katro, aparat berseragam juga mempunyai cara yang tidak kalah jelek dalam membatasi ruang-ruang akademik. Aparat seringkali melakukan ancaman dalam upayanya untuk mengurangi massa aksi dalam demonstrasi. Caranya dalam memukul mundur massa

di

beberapa

tempat

menggunakan

gas

air

mata

walaupun

keadaan

sedang

kondusif,

dilanjutkan dengan sweeping disertai pemukulan dan penembakan gas air mata yang tidak tepat sasaran menunjukan ada cara-cara yang represif dan melewati batas protokol dari aparat itu sendiri dan menunjukan adanya hegemoni absolut yang berupaya dipertahankan dalam membatasi hak-hak mahasiswa dan warga negara.

Kemendikbud hari ini mempunyai program bernama kampus merdeka, tetapi nomenklatur “merdeka” tersebut harus dimaknai lebih dalam. Apakah para civitas academica sudah benar-benar merdeka hari ini? Melihat banyaknya kasus tanpa solusi penyelesaian yang baik dan masalah yang terus menerus kejadian tiap tahunnya menjadikan merdeka yang kita punya hanyalah merdeka semu tanpa arti, yang hanya bisa diucapkan tidak bisa dirasakan.

A DAVDOV K OEKSEM SA M A2 02201 2 1

PA PG AE G E2 1 7

PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN : POTRET OTONOMI KAMPUS PADA HARI INI?

by Naufal Yudha

Seringkali kita dengar gelar

“Doctor Honoris Causa” atau Doktor Kehormatan, lalu gelar apakah itu?

Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh suatu Perguruan Tinggi kepada seseorang yang dianggap telah berjasa luar biasa bagi Ilmu Pengetahuan dan umat manusia. Lalu siapakah penerima gelar Doktor Kehormatan yang pertama kali? Jawabannya adalah Lionel Woodville yang mendapatkan gelar dari University of Oxford, England sekitar tahun 1478. Sekitar abad ke-16 pemberian gelar ini dianggap biasa terutama oleh universitas-universitas yang belum tenar.

Pemberian gelar Doktor Kehormatan ini, ternyata secara empiris ditafsirkan terbuka dan luas. Semua orang tidak terkecuali politisi dapat memperoleh gelar ini meskipun tidak ditemui adanya jasa-jasa luar biasa. Dari analisis berbagai

kasus,

akar

permasalahan

dari

pemberian

gelar

yang

semaunya

ini

disebabkan

karena

runtuhnya

moralitas karena semua pihak di dalamnya berpandangan bahwa gelar ini mampu mengangkat kehormatannya Apa saja regulasi yang mengatur tentang pemberian Gelar Dr.H.C. ini dari masa ke masa?

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi Permendikbud Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Permenristekdikti Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Gelar Doktor Kehormatan Namun, nampaknya pemberian gelar Doktor Kehormatan karena semata-mata hanya ingin mencari panggung, hal ini terlihat dari beberapa contoh, di antaranya: 1.Nurdin Halid Nurdin Halid dianggap sukses dan berjasa ketik memimpin PSSI pada 2003-2011.

Namun faktanya, Nurdin Halid merupakan mantan narapidana yang tidak memiliki prestasi mengagumkan dari timnas Indonesia ketika dia memimpin PSSI. Buktinya, iklim sepak bola penuh suap dan pengaturan skor, tawuran mematikan antar suporter, organisasi FIFA membekukan PSSI karena maraknya pelanggaran.

A DAVDOV K OEKSEM SA M A2 02201 2 1

PA PG AE G E2 1 8

2. Ma’ruf Amin dan Erick Thohir Terdapat

rencana

pemberian

gelar

Doktor

Kehormatan

oleh

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) kepada Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) untuk bidang pendidikan kewarganegaraan dan juga kepada Erick Thohir selaku Menteri BUMN diusulkan dalam bidang olahraga. Rencana ini ditolak oleh aliansi

dosen

bermuatan

UNJ

karena

dinilai

sangat

transaksional

dan

politik, serta terindikasi merupakan upaya cuci tangan

untuk memperbaiki citra UNJ setelah tersandung operasi tangkap tangan

pemberian

THR

kepada

Kemdikbud.

Selain

itu

alasan

rencana pemberian gelar ini dirasa serampangan.

3. Abdul Halim Iskandar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul

Halim

Iskandar

memperoleh

gelar

kehormatan

bidang

manajemen pemberdayaan oleh UNY dan diduga sebagai persiapan Rektor terkait untuk berlaga dalam Pilkada Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta.

Tentunya, masih banyak contoh lain di mana di negara kita ini pemberian gelar doktor kehormatan semata-mata karena

ada

niat

lain

di

baliknya.

Dalam tahun-tahun terakhir, problematika pemberian gelar doktor

Kehormatan di Indonesia sering terjadi, di antaranya yaitu : 1.

Terbenturnya aturan dengan moralitas dan integritas dari pihak terkait;

2.

Menjadikan pemberian gelar ini terlihat sangat transaksional dan politis bagi pihak terkait;

3.

Pemberian gelar Doctor Honoris Causa dapat memberikan prospek kepada perguruan tinggi atau instansi yang memberikan gelar untuk dapat mengembangkan jejaringnya yang lebih luas dalam kerangka perkembangan mutu akademiknya.

Sejak berlakunya Permenristekdikti Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan, aturan mengenai persetujuan dari kementerian dihapus. Sehingga tata cara dan syarat pemberian gelar dikembalikan kepada kampus masing-masing sesuai semangat otonomi perguruan tinggi.

A DAVDOV K OEKSEM SA M A2 02201 2 1

PA PG AE G E2 1 9

WHATS ON TODAY'S TRENDING BIDANG ADVOKASI DAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA

AUDIENSI BEM FH UNDIP DENGAN KOMISI X DPR RI MENGENAI PERMASALAHAN PENDIDIKAN TINGGI HARI INI Jakarta, (01/11/2021)- Bidang Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa dan Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat BEM FH Undip 2021 telah melaksanakan Audiensi bersama Agustine Wilujeng Wakil Komisi X DPR RI. Audiensi tersebut merupakan bentuk tindak lanjut sekaligus advokasi dari program kerja Webinar Pendidikan

Tinggi

yang

telah

diselenggarakan

oleh

Bidang

Advokasi

dan

Kesejahteraan

Mahasiswa

yang

membahas mengenai permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia khususnya Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Dalam keberlangsungannya ia memberikan respon akan pandangannya terhadap beberapa poin permasalahan yang Bidang Advokesma BEM FH UNDIP bawa seperti dalam hal, polemik PTN-BH, dan juga beberapa pasal dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU DIKTI) dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) yang memperkuat hadirnya liberalisasi pendidikan di Indonesia.

Audiensi diakhiri dengan penyerahan Policy Brief dan kajian oleh Rifqi Naufal selaku Ketua BEM FH Undip 2021 kepada Agustina Wilujeng, S.S. selaku Wakil Ketua Komisi X DPR RI. Policy brief tersebut mengangkat tajuk

“Urgensi Perubahan UU Dikti dan UU Sisdiknas dalam Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”

yang

membahas mengenai ketidakmampuan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia terkhusus pada UU Sisdiknas dan UU Dikti dalam menjamin pemenuhan hak-hak atas pendidikan tinggi di Indonesia. Harapannya dengan adanya audiensi dan penyerahan policy brief ini dapat mengubah paradigma para anggota dewan terhadap pendidikan tinggi dan dapat mendorong perubahan pendidikan tinggi melalui perundang-undangan.

ADVOKESMA 2021

PAGE 20

INFORMASI BEASISWA BIDANG ADVOKASI DAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA

TENTANG BEASISWA Beasiswa secara umum adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang kepada perorangan baik pelajar maupun mahasiswa guna untuk menunjang pendidikannya atau sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan akademik maupun non akademik.

Beasiswa

ini

dapat

diselenggarakan

oleh

pemerintah,

yayasan

ataupun

perusahaan.

Dan

ada

beasiswa yang pemberian gratis, ada yang ikatan dinas dan ada juga beasiswa kelas pelatihan management diri.

Beasiswa ini merupakan suatu hal yang cukup penting loh, berikut adalah beberapa alasannya : Untuk menumbuhkan motivasi belajar yang lebih kuat Meringankan biaya pendidikan Merupakan sebuah prestasi yang menonjol Meningkatkan prospek karir Meningkatkan kesejahteraan pelajar Meningkatkan pemerataan pendidikan Ingin cari info beasiswa tapi binggung? Kunjungi media sosial (instagram) berikut karena menyediakan info dan tips beasiswa yang lengkap dan terupdate, diantaranya: @info_beasiswa @pemburubeasiswa @sahabat_beasiswa @sejutacita.id @schoters

ADVOKESMA 2021

PAGE 21

INFORMASI BEASISWA BEASISWA DALAM NEGERI 1.Beasiswa Unggulan Beasiswa unggulan ini diselenggarakan oleh Kemendikbud yang

pendaftarannya

setiap

tahunnya,

mendapatkan

dibuka

dan

uang

sekitar

penerima

1,4juta/bulan.

bisa mengakses instagram

bulan

Juli-Agustus

beasiswa

Untuk

info

akan

lebih

lanjut

@beasiswaunggulan_ri

2. Beasiswa Djarum Plus Yang membedakan beasiswa ini dengan beasiswa yang lain adalah

berupa

rupiah/bulan

bantuan

selama

pendidikan

setahun.

Dan

sebesar

tidak

1juta

hanya

itu,

penerima beasiswa ini juga akan mendapatkan pelatihan soft skill yang sangat berguna untuk menunjang pendidikan bahkan

sampai

kedunia

kerja.

Beasiswa

ini

akan

dibuka

pada bulan Maret setiap tahunnya. Untuk info lebih lanjut dapat

mengakses

laman

web

https://djarumbeasiswaplus.org/

3. Beasiswa Bank Indonesia Jenis

beasiswa

ini

terbagi

menjadi

2

klasifikasi

yaitu

beasiswa unggulan dan beasiswa reguler. Beasiswa reguler akan

menerima

bantuan

unggulan

akan

menerima

informasi

lebih

lanjut

bisa

1juta/bulan bantuan

dan

beasiswa

1,5juta/bulan.

mengakses

akun

Untuk

instagram

(GENBI) pada masing-masing kampus yang menjadi mitra beasiswa ini

ADVOKESMA 2021

PAGE 22

INFORMASI BEASISWA BEASISWA LUAR NEGERI 1.Fullbright Scholarship, Amerika Serikat Merupakan pemerintah

beasiswa AS

melalui

penuh

yang

lembaga

didanai

(American

oleh

Indonesian

Exchange Foundation). Beasiswa ini dibuka untuk umum dan siapa saja boleh mendaftar. Untuk info lebih lanjut dapat mengirimkan email: infofulbright_ind@aminef.or.id atau mengakses laman Aminef (www.aminef.or.id)

2. Australia Awards, Australia.

Australia Awards di Indonesia bertujuan untuk mendukung pembangunan para

Indonesia

profesional

melalui

berkualitas

kontribusi

Australia

positif

dan

dari

dengan

memperkuat hubungan antara Indonesia dan Australia.

Australia

Awards

di

Indonesia

menawarkan

dua

jenis

beasiswa: program pascasarjana (Penghargaan Jangka Panjang)

dan

kursus

singkat

yang

disesuaikan

secara

intensif (Penghargaan Jangka Pendek). Untuk informasi lebih

lanjut

dapat

mengakses

laman

https://www.australiaawardsindonesia.org/

atau

mengakes akun instagram @australiaawards

3. Russian Government Scholarship, Rusia.

Beasiswa yang disediakan oleh Kementrian Pendidikan dan Sains Federasi Rusia untuk siswa international. Beasiswa ini siap

menanggung

kuliah

alias

mengakses

fully

semua

biaya

yang

funded.

Untuk

info

laman

diperlukan lebih

lanjut

selama dapat

https://studyinrussia.ru/en/study-in-

russia/scholarships/

ADVOKESMA 2021

PAGE 23

KALEIDOSCOPE

19 Mei NGOBROL BARENG MAHASISWA

SEKOLAH ADVOKASI 24-25 April

10 Mei FORKESMA 1.0 MeiJuli BANDING UKT

KAWAN PEDULI KAWAN (KPK) 5-27 Agustus

WEBINAR PENDIDIKAN TINGGI VOL 1 19 September

FORKESMA 2.0 26 September

SCHOLARSHIP TALKS 3 Oktober

WEBINAR PENDIDIKAN TINGGI VOL 2 17 Oktober

10 November3 Desember BEAISISWA PELITA 1 November AUDIENSI DPR

NovemberDesember BANDING UKT

PROGRAM KERJA BIDANG ADVOKASI DAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA

TABLE OF CONTENTS

PENDAHULUAN

SEKOLAH ADVOKASI Berkembangnya

NGOBAM

permasalahan

dalam

keberjalanan

pendidikan

tinggi mendorong Bidang Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa (Advokesma) untuk melaksanakan beberapa program kerja sebagai bentuk

FORKESMA BANDING UKT

penyebaran

informasi,

pengawalan

isu,

sekaligus

untuk

menghimpun keresahan mahasiswa.

Sepanjang tahun 2021, Bidang Advokesma melaksanakan delapan (8) program kerja di antaranya: Sekolah Advokasi, Ngobam, Kawan Peduli Kawan, Scholarship Talks, Beasiswa Pelita serta Banding UKT

KAWAN PEDULI KAWAN

di Semester Gasal dan Genap, Selain itu, terdapat pula program kerja

WEBINAR PENDIDIKAN TINGGI

yang

dilaksanakan

sebanyak

dua

kali

dalam

satu

tahun

periode, yakni Forkesma dan Webinar Pendidikan Tinggi.

Diharapkan dengan adanya program kerja tersebut dapat menjadi wadah keresahan dan yang paling utama untuk membantu kawan-

SCOLARSHIP TALKS

kawan

mahasiswa

dalam

memahami

permasalahan

yang

hadir

dalam keberjalanan pendidikan tinggi.

BEASISWA PELITA

ADVOKESMA 2021

PAGE 26

SEKOLAH ADVOKASI

PROJECT OFFICER: IHSAN RIFQI N Bidang Advokesma BEM FH Undip 2021 pada awal

kuadran

kedua

keberjalanan

bidang

mengadakan webinar Sekolah Advokasi yang rangkaian hari,

acaranya

yakni

tanggal

pada

24

dijalankan

hari

hingga

Sabtu

25

selama

dan

April

dua

Minggu

2021.

di

Kegiatan

Sekolah Advokasi pada tahun ini mengangkat tema

“Peran

Advokasi

dalam

Upaya

Mewujudkan Kesejahteraan Mahasiswa” yang dilaksanakan secara daring, melalui platform Zoom

Meetings.

untuk

memberi

kepada

Sekolah

pencerdasan

seluruh

mengenai advokasi

Advokasi

peserta

persoalan dasar,

penyelesaian

bertujuan

atau

edukasi

sekolah

advokasi

pendidikan

retorika

terakhir

dan

dalam

tinggi,

lobbying

serta

advokasi,

yaitu

pemahaman jalur litigasi. Sekolah Advokasi menghadirkan

4

narasumber

yang

kompeten

dalam

membahas

seputar

pengadvokasian

dan

pendidikan tinggi. Di hari pertama, pada tanggal 24 April, Bapak Darmaningtyas selaku salah satu pemerhati pendidikan tinggi menjelaskan materi terkait PTN-BH termulai dari sejarah, dampaknya dan cara untuk mengahadapi masalah privatisasi, komersialisasi dan liberalisasi pendidikan tinggi yang

diejawantahkan

materinya, Mahasiswa mahasiswa

yakni

dalam

dari

Franscollyn

Universitas dan

PTN-BH.

beliau

Negeri juga

Sehabis

Mandalika

Semarang

menceritakan

itu

Gultom

yang

giliran

narasumber

sebagai

menjelaskan

pengalamannya

Wakil

Presiden

mengenai

dalam

kedua

memaparkan

Badan

advokasi

pengadvokasian

Eksekutif

dasar yang

untuk

pernah

dilakukan, termulai dari advokasi dengan turun langsung ke masyarakat, hingga advokasi litigasi.

Di

hari

kedua,

Reinhard

pada

Maruli

Diponegoro

tanggal

Siagian

tahun

25

selaku

2020

April,

Ketua

mengenai

Sekolah

Badan

Advokasi

Eksekutif

teknik-teknik

dibuka

oleh

Mahasiswa

retorika

dan

penjelasan

Fakultas

lobbying,

dari

Hukum

sehabis

Paulus

Universitas

memaparkan

materi para peserta sekolah advokasi dibagi menjadi beberapa chamber room untuk berdiskusi dan

mempersiapkan

Setelah

simulasi

materi

tersebut

yang

selesai

kemudian

disampaikan

dilaksanakan,

dalam

narasumber

simulasi

ketiga

berbentuk

memberikan

audiensi.

nasihat

dan

masukan atas keberjalanan simulasi audiensi terutama dalam konteks retorika dan cara melobi.

ADVOKESMA 2021

PAGE 27

Sekolah advokasi ditutup dengan materi dari Bapak Dr. Theodorus Yosep Parera, S.H., M.H. yang merupakan Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum sekaligus menjadi narasumber terakhir dengan bahasan mengenai proses litigasi dalam pengadvokasian dan membahas lebih

khusus

mengenai

uji

materiil

Undang-Undang

Pendidikan

Tinggi.

Sekolah

Advokasi

ditutup dengan para peserta yang diberi samacam penugasan untuk membuat esai yang berhubungan

dengan

materi-materi

yang

sudah

disampaikan

selama

rangkaian

dua

hari

keberjalanan acara.

Sekolah Advokasi berjalan lancar dan masif dengan pendaftar mencapai 242 pesera yang berasal

dari

berbagai

macam

profesi

di

berbagai

tempat.

Termulai

dari

Universitas

Sumatera Utara di barat hingga Universitas Cendrawasih di timur, bahkan terdapat pula peserta yang berasal dari Hong Kong. Segala antusias dari keberjalanan sekolah advokasi diharapkan

dapat

memenuhi

tujuan

awal

dari

acara

ini

dan

dapat

menghasilkan

para

peserta yang peduli terhadap masalah pendidikan tinggi dan siap untuk melakukan advokasi hingga litigasi.

ADVOKESMA 2021

PAGE 28

NGOBROL BARENG MAHASISWA (NGOBAM) PROJECT OFFICER: A. DIMITRI SWARGANA

Ngobrol yang

bareng

mahasiwa

berbentuk

siniar

(Ngobam)

merupakan

non-streaming

yang

sebuah

disampaikan

program melalui

kerja

baru

audio

dari

Advokesma

(podcast).

Ngobam

mengundang seorang narasumber untuk ngobrol bersama membahas mengenai isu pendidikan tinggi dan juga kesejahteraan mahasiswa atau pun membahas mengenai penjaringan aspirasi mahasiswa fakultas hukum. Tak hanya itu, obrolan ini dikemas secara kekinian dalam sebuah podcast

yang

bisa

didengar

melalui

platform

spotify.

Ngobam

sendiri

memiliki

tujuan

untuk

membumikan kembali isu-isu pendidikan tinggi dan menjaring aspirasi para mahasiswa FH Undip.

Ngobam memilki dua segmentasi bahasan yang terbagi menjadi pencerdasan dan penjaringan aspirasi.

Episode

pertama

dibuka

dengan

bagian

pencerdasan

dan

mengandung

bahasan

mengenai PTN-BH yang coba untuk dikupas tuntas bersama narasumber, yakni Saudara Resanda Suranta

Ginting.

Kemudian,

masih

dalam

tujuan

sebagai

pencerdasan.

Di

episode

kedua

Ngobam membahas dan mengulas kembali dinamika kenaikan UKT mahasiswa baru pada tahun 2020 dengan narasumber Ketua BEM Sekolah Vokasi 2020 Saudara Maulana Hanif.

Di episode ketiga dan keempat, Ngobam memasuki bahasan mengenai keresahan mahasiswa. Di episode ketiga bahasan mengenai mahasiswa tingkat akhir dibahas bersama Saudara Raihan Hidayat yang akhirnya dapat diketahui bahwa mahasiswa akhiri mempunyai segudang masalah dalam keberjalanan kuliahnya yang berhubungan dengan pengelolaan universitas. Selain itu di episode

keempat

sekaligus

terakhir,

bersama

Saudara

Febrian

Syukur

melakukan

penjaringan

aspirasi yang memasuki ke dalam bahasan hak mahasiswa pada masa pandemi yang perlahan hilang.

Diharapkan

kesejahteraan

dengan

mahasiswa

adanya

dan

Ngobam,

mengerti

mahasiswa

mengenai

dapat

tercerahkan

masalah-masalah

yang

dalam

ada

di

persoalan pendidikan

tinggi terutama di masa pandemi.

ADVOKESMA 2021

PAGE 29

FORUM KESEJAHTERAAN MAHASISWA (FORKESMA) PROJECT OFFICER: BAGUS RIZKI

Forum Kesejahteraan Mahasiswa (FORKESMA) merupakan suatu forum diskusi yang bertujuan untuk menemukan solusi serta penentuan sikap dari suatu isu yang menjadi keresahan dari mahasiswa BEM

FH

yang

Undip

akan 2021.

diadvokasikan FORKESMA

dengan

ini

telah

pihak-pihak

terkait

dilaksanakan

dua

oleh kali

Bidang selama

Advokesma satu

tahun

kepengurusan. Pada tanggal 30 Mei 2021, telah diselenggarakan FORKESMA I dengan tajuk “Polemik

Kebijakan

Undip

di

Tengah

Pandemi:

Krisis

Sesungguhnya?”

yang

dihadiri

oleh

perwakilan Organisasi Mahasiswa dan Mahasiswa Fakultas Hukum secara umum. Sebelum dilaksanakan,

dari

anggota

bidang

mengkaji

dan

menggali

permasalahan-permasalahan

pendidikan tinggi lainnya yang terjadi pada hari ini di Undip. Setelah menginventarisasi, dibuat sebuah paper sebagai acuan diskusi dari diselenggarakannya FORKESMA I. Setelah diskusi dilaksanakan, akhirnya bidang Advokesma mengeluarkan sebuah kajian berisi poin rekomendasi yang diberikan kepada pihak dekanat. Setelah itu, pihak dekanat merespons dengan memberikan tulisan berisi penjelasan dan tindak lanjut yang akan dilakukan.

Pada tanggal 26 September 2021 FORKESMA II dilaksanakan dengan tajuk “Diskusi Terbuka: Semakin

Melarat

di

Kampus

Rakyat”

yang

dihadiri

oleh

seluruh

Bidang

Kesejahteraan

Mahasiswa BEM se-Undip, serta organisasi mahasiswa intra dan ekstra kampus. Hal yang melatarbelakangi FORKESMA II ini ialah hasil dari audiensi tertutup antara BEM se-Undip dengan pihak rektorat dan dekanat fakultas. Dalam diskusi ini banyak kejanggalan narasi yang

disampaikan

oleh

pihak

rektorat

dengan

dekanat

khususnya

terkait

rasionalisasi

keringanan biaya pendidikan di Undip. Hal inilah yang akhirnya membuat bidang Advokesma tergerak untuk mengkaji dan menggali lebih dalam terkait alasan dari pihak rektorat dan dekanat fakultas.

Advokesma

BEM

Dari berbagai aspirasi dan permasalahan yang telah diserap oleh Bidang FH

Undip

2021,

setelah

didiskusikan

lebih

lanjut

telah

ditemukan

solusi

sebagai titik terang dengan harapan demi mengoptimalkan kesejahteraan dari mahasiswa, khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

ADVOKESMA 2021

PAGE 30

BANDING UKT

Project Officer: Naufal Yudha

Menurut Permendikbud Nomor 25 tahun 2020, pada pasal 1 ayat (7), Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.

Dalam pasal 9 ayat (4), berbunyi:

Dalam hal Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain dikarenakan bencana alam dan/atau non-alam, Mahasiswa dapat mengajukan: 1.

pembebasan sementara UKT;

2.

pengurangan UKT;

3.

perubahan kelompok UKT; atau

4.

pembayaran UKT secara mengangsur.

Banding UKT adalah program kerja dari Bidang Advokesma berupa pengadvokasian terkait peninjauan kembali golongan UKT mahasiswa. Bentuk dari program kerja ini adalah adanya suatu pelayanan dari Bidang Advokesma kepada mahasiswa Fakultas Hukum untuk memfasilitasi dan mengawal termuai dari pemberkasan hingga pengumuman hasil Banding UKT. Selain Banding UKT, bentuk peninjauan kembali UKT juga ada Penyesuaian UKT. Lalu apa bedanya Banding dan penyesuaian?

ADVOKESMA 2021

PAGE 31

BANDING UKT Penyesuaian UKT

yang

UKT

adalah

meliputi

penurunan

bentuk

peninjauan

pembebasan

golongan

UKT,

kembali

pembayaran

kenaikan

golongan

UKT, UKT

ataupun bentuk lainnya sesuai peraturan Rektor. Hasil Penyesuaian UKT hanya berlaku untuk satu semester dan pada semester berikutnya akan kembali kepada goongan

UKT

awal,

sedangkan

hasil

Banding

UKT

sifatnya permanen dan tidak kembali lagi golongan UKT awal.

Dalam pengajuan peninjaun kembali golongan UKT mahasiswa baik Banding UKT dan Penyesuaian UKT harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat. Keduanya diadakan di penghujung semester sebelum pembayaran UKT pada semester baru. Pada periode ini Banding UKT dibuka pada tanggal 24 Mei 2021 dan 18 November 2021. Kemudian, berkas banding mahasiswa akan disidangkan oleh tim pokja dari dekanat bersama perwakilan Bidang Advokesma BEM FH Undip 2021.

Keberjalanan

sidangnya

yaitu

perwakilan

Bidang

Advokesma

bersama

tim

pokja

dekanat

membahas

berkas masing-masing mahasiswa. Berkas mahasiswa yang sudah dikirimkan ke Sekretaris Dekan FH Undip akan dipelajari terlebih dahulu oleh tim pokja dan diputuskan apakah lolos atau tidak. Bidang Advokesma bertujuan untuk memberikan argumentasi lebih dengan membawa bukti atau argumen yang didasarkan dari

adanya

wawancara

yang

dilakukan

sebelumnya.

Bidang

Advokesma

berusaha

untuk

membantu

meloloskan seluruh perserta banding semaksimal mungkin sehingga mahasiswa tidak merasa keberatan lagi ketika pembayaran UKT.

ADVOKESMA 2021

PAGE 32

KAWAN PEDULI KAWAN (KPK) PROJECT OFFICER: NICHAEL L VICE PROJECT OFFICER: NADIA FIRDHA KPK?

Ya,

KPK.

Bukan

Komisi

Pemberantasan

Korupsi,

bukan

Kangen

Pengen Peluk melainkan program kerja Kawan Peduli Kawan sebagai wujud

kepedulian

bidang

Advokesma

BEM

FH

Undip

2021

terhadap

mahasiswa FH Undip.

Kampus yang diharapkan dapat membantu mahasiswa yang memiliki kendala finansial hanya duduk diam terbisu. Kukira pimpinan kampus manusia

yang

mempunyai

belas

kasih,

tapi

eh

tapi

manusia

seperti

patung yang seolah-olah tidak melihat ada sesuatu yang terjadi.

Maka

dari

itu

bidang

Advokesma

hadir,

awalnya

kami

menghimpun

dana dengan target sebesar 2,5 juta rupiah untuk mahasiswa yang memiliki

kendala

pembelajaran kampus

hanya

dalam

pembelian

daring.

Karena

seperti

diam

membisu,

kuota

yang

mungkin

guna

sudah

karena

menunjang

disebutkan

sudah

ada

bahwa

bantuan

kuota dari Kemendikbud jadi pihak kampus menutup matanya begitu saja.

Seminggu penggalangan dana dibuka, tiba-tiba pihak kampus mengumumkan pemberian bantuan kuota untuk seluruh mahasiswa Undip, entah telinganya terasa panas atau merasa tersindir.

Hal

tersebut

membuat

kami

harus

mengganti

tujuan

dari

bantuan

yang

dikumpulkan

oleh

kawan-kawan

Advokesma. Mengingat banyak mahasiswa FH Undip yang mengikuti banding dan penangguhan UKT dan tak sedikit dari mereka golongan UKT nya diturunkan dan penangguhan pun bukan merupakan solusi yang tepat untuk meringankan mahasiswa.

Maka diputuskan lah, bantuan ini diperuntukan untuk mahasiswa yang memiliki kendala dalam pembayaran UKT. Bantuan ini diperuntukan untuk 5 mahasiswa yang paling membutuhkan bantuan. Kenapa hanya 5? Karena itu

kapasitas

yang

dimiliki

kawan

Advokesma,

dengan

target

2,5

juta

diharapkan

setiap

mahasiswa

mendapatkan 500ribu. Mungkin jumlahnya tidak seberapa tetapi harapannya dapat sedikit mengurangi beban yang ada.

Kawan Peduli Kawan bukan hanya sekadar proker biasa, melainkan proker yang sangat mulia. Menghimpun dana untuk membantu kawan seperjuangannya dalam hal finansial guna menunjang pendidikannya.

ADVOKESMA 2021

PAGE 33

WEBINAR PENDIDIKAN TINGGI PROJECT OFFICER: A. KEMAL JAUZA

Persoalan

kesejahteraan

Persoalan

pendidikan

mahasiswa

sudah

selalu

tercantum

mendapatkan

dalam

tantangan

konstitusi,

yaitu

di

dalam

tengah

keberjalanannya.

“mencerdaskan

kehidupan

bangsa”. Akan tetapi, realita hari ini menunjukan masih banyaknya mahasiswa yang terhambat dalam keberlangsungan

studinya,

permasalahannya

datang

dari

latar

belakang

ekonomi

atau

dalam

arti

kata lain, dari kesejahteraan mahasiwa itu sendiri. Ironi ketika mahasiswa yang mempunyai keinginan untuk mengabdi dan berkontribusi kepada masyarakat serta melanjutkan estafet kehidupan bangsa, namun untuk memikirkan kelancaran kuliahnya masih saja menemukan titik buntu. Webinar Pendidikan Tinggi hadir menjadi wadah pemberian wawasan dan penyaluran aspirasi mengenai permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia kepada Sivitas Akademika Universitas Diponegoro.

Webinar Pendidikan Tinggi dilaksanakan dua kali, pada tanggal 19 September 2021 dan 17 Oktober 2021 dengan membawa tema yang berbeda yaitu “Wajah Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pada Hari

ini”

dan

“Rekonstruksi

Pendidikan

Tinggi

Melalui

Perubahan

Peraturan

Perundang-Undangan

Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada para audiens mengenai apa masalah yang dihadapi oleh pendidikan tinggi pada hari ini, kemudian di webinar berikutnya dilanjutkan dengan pembahasan mengenai apa yang harus dibenahi dari

persoalan-persoalan

yang

ada

di

pendidikan

tinggi

lalu

memahami

bagaimana

tindak

lanjut

yang harus dilakukan seperti pemberian materi mengenai teknis advokasi.

Dalam menindaklanjuti hal ini, pada tanggal 1 November 2021, bidang Advokesma bersama bidang Halmas BEM FH Undip 2021 melakukan audiensi bersama Komisi X DPR RI. Audiensi dimulai dengan penyampaian yang

aspirasi,

diberikan

kepada

tanya

jawab,

PTN-BH

dan

dan

poin

ditutup

rekomendasi

dengan

terkait

penyerahan

otonomi kajian

pengelolaan

dan

policy

brief

keuangan “Urgensi

Perubahan UU Dikti dan UU Sisdikas dalam Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”

ADVOKESMA 2021

PAGE 34

WEBINAR BEASISWA FH UNDIP: SCHOLARSHIP TALKS PROJECT OFFICER: FEBIANA ARNIESSA VICE PROJECT OFFICER: ARIENDHA PUTRI

Webinar Beasiswa Fakultas Hukum Undip yang membawa tajuk Scholarship Talks merupakan salah satu program kerja dari bidang Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BEM FH UNDIP 2021 yang berbentuk kegiatan webinar untuk memberikan pencerdasan tentang beasiswa pendidikan S-1 dan S-2 di dalam maupun luar negeri serta edukasi dan informasi tentang program pertukaran pelajar.

Webinar Beasiswa Fakultas Hukum Undip: Scholarship Talks diselenggarakan pada tanggal 3 Oktober 2021 via daring melalui zoom dan telah menghadirkan pembicara dari lembaga penyedia beasiswa Schoters, yakni Mas Deszantara Laydie sebagai narasumber pertama dengan materi “Get To Know More About Scholarship” yang membahas mengenai dasar-dasar beasiswa di luar negeri, kemudian untuk narasumber kedua menghadirkan satu awardee beasiswa luar negeri, yaitu Mas Angga Fauzan dengan

materi

pengalaman

“Everything

Mas

Angga

You

yang

Need

pernah

to

Prepare

berkuliah

Before

di

luar

Studying

negeri

dan

Abroad” sebagai

yang

membicarakan

narasumber

terakhir

adalah Mba Ilma Sani yang menceritakan pengalaman dalam mengikuti pertukaran pelajar ke Korea.

Ketiga narasumber tersebut membagikan pengalaman, trips and trick yang dapat dilakukan bila kita ingin

memperoleh

beasiswa

serta

bagaimana

kita

dapat

beradaptasi

dengan

lingkungan

sekitar

yang selalu dinamis.

Harapan

kedepannya,

semoga

dengan

adanya

program

kerja

seperti

ini

dapat

memperluas

pengetahuan mahasiswa mengenai beasiswa dan cara mendapatkannya sehingga mahasiswa tidak takut lagi untuk mengejar cita-citanya demi mendapatkan ilmu baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, dengan adanya acara ini diharapkan pula agar dapat memacu para peserta untuk bercita-cita

dan

mempersiapkan

diri

untuk

kemudian

dapat

mencari

dan

mengambil

beasiswa-

beasiswa yang tersedia.

ADVOKESMA 2021

PAGE 35

BEASISWA PELITA PROJECT OFFICER: M HAMDIL ULYA

Beasiswa

pelita

dilaksanakan

merupakan

oleh

Bidang

salah

satu

progam

Advokesma.

kerja

Beasiswa

unggulan

pelita

ini

dari

BEM

diadakan

FH

UNDIP

karena

2021

masih

yang

banyaknya

mahasiswa/i yang masih kurang mendapatkan bantuan oleh pihak Undip. Ditambah masa pandemi seperti saat ini yang bahkan hampir semuanya terdampak.

Program Kerja ini merupakan salah satu wujud upaya Bidang Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa Badan

Eksekutif

Mahasiswa

Fakultas

Hukum

Universitas

Diponegoro

2021

(ADVOKESMA

BEM

FH

UNDIP 2021) untuk hadir dan menunjukan kepedulian serta keberpihakan BEM Fakultas Hukum Undip 2021

kepada

mahasiswa Advokesma,

mahasiswa.

Fakultas

Program

Hukum

sekaligus

Undip

sebagai

kerja

yang

bentuk

ini

bertujuan

memenuhi

bantuan

untuk

kriteria

apresiasi

memberikan

yang

telah

beasiswa

ditentukan

atas

pencapaian

yang

dari

pembukaan

kepada

oleh

telah

bidang

didapatkan

selama menempuh pendidikan.

Keberjalanan

program

kerja

Beasiswa

Pelita

ini

dimulai

pendaftaran

beasiswa

pelita dimana para pendaftar harus mengumpulkan berkas-berkas yang telah ditentukan oleh Bidang Advokesma

BEM

FH

Undip

2021

kemudian

berkas-berkas

tersebut

akan

di

verifikasi.

Setelah

mengumpulkan berkas, para pendaftar akan melakukan verifikasi berkas lagi melalui wawancara.

Para

pendaftar

akan

diwawancara

yang

kemudian

akan

dilakukan

sebagai

acuan

juga

untuk

penilaian akhir (Panelling). Setelah pengumpulan berkas dan wawancara, tiba saatnya pengumuman atau

yang

kita

sebut

sebagai

malam

awarding

night.

Awarding

night

ini

merupakan

ujung

dari

Program Kerja Beasiswa Pelita dimana para pendaftar akan ditentukan siapa penerimanya.

Tindak lanjut dari Program Kerja Beasiswa Pelita ini adalah pemberian bantuan dana berbentuk fresh money

sebesar

Rp.

1.000.000

masing-masing

kepada

10

penerima

yang

telah

melalui

beberapa

tahapan. Semoga dengan adanya Beasiswa Pelita Ini dapat meringankan para Mahasiswa/I dalam keberjalanan perkuliahannya.

ADVOKESMA 2021

PAGE 36

DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketetntuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketetntuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketetntuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Peguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro Peraturan

Pemerintah

Republik

Indonesia

Nomor

43

Tahun

1980

tentang

Pedoman

Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Uang Kuliah

Tunggal

dan

Sumbangan

Pembangunan

Institusi

Bagi

Mahasiswa

Baru

Program

Sarjana dan Diploma di Lingkungan Universitas Diponegoro Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 11-14-21-126-136/PUU Mahakamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 012/PUU-III/2005 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 136/PUU - VII/2009

ADVOKESMA 2021

PAGE 37

DAFTAR PUSTAKA Ahmad, Panji Mulkillah. 2019. Kuliah Kok Mahal: Pengantar Kritis Memahami Privatisasi.

Komersialisasi dan Liberalisasi Pendidikan Tinggi. Yogyakarta: Best Line Press.

Supriyanto, Abdi. 2009. Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah : Analisis. Situasi Di Tiga Daerah. Yogyakarta: PUSHAM UII. Wibowo, Agus. 2008. Malpraktik Pendidikan. Yogyakarta: Genta Press. William F, O’nail.

2008. Ideologi-Ideologi Pendidikan [Educational Ideologies]. Diterjemahkan oleh Omi Intan Naomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muhammad Chaeroel Ansar dan Andi Samsu Alam. 2018. Analisis Neoliberalisme dalam Good University Governance di Universitas Hasanuddin. Government 11. Hlm. 21-22 Yunus Abu Bakar, M. 2012. Pengaruh Paham Liberalisme dan Neoliberalisme terhadap Pendidikan Islam di Indonesia. Digilib IAIN Sunan Ampel Surabaya 8. Hlm. 137-145 Hindiarto, Ferdinan. 2021. Menjaga Academic Values dalam Penghargaan Honoris Causa. https://news.unika.ac.id/2021/02/menjaga-academic-values-dalam-penghargaan -honoris-causa/ (diakses pada 1 Desember 2021) Hama, Abdul. 2021. Polemik Gelar Doktor Kehormatan untuk Mantan Koruptor. https://www.kompasiana.com/musvic/602ac53ad541df443e6f7423/gelar-doktorkehormatan-untuk-koruptor (diakses pada 1 Desember 2021) Abdul. 2020. Polemik Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa oleh UNJ. https://didaktikaunj.com/polemik-pemberian-gelar-honoris-causa-oleh-unj/ (diakses pada 1 Desember 2021) Riana, Friski. 2021. Pro Kontra Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Kepada Politikus. https://tekno.tempo.co/read/1537345/gelar-doktor-honoris-causa-ini-syarat -bisa-mendapatkannya (diakses pada 1 Desember 2021)

ADVOKESMA 2021

PAGE 38