Conflict Management Efforts in Indonesia

Usaha Manajemen Konflik di Indonesia Aditya Purnomo Aji / 25418025

Definisi dan Sumber Konflik

Konsep dan Teori Penanganan Konflik

OUTLINE

Penanganan Konflik di Indonesia Usaha Penanganan Konflik: Konflik Laten, Kepemilikan, SDA, Pembangunan, dan SARA Penutup

DEFINISI DAN SUMBER KONFLIK

PL 6131 Manajemen Konflik Ringkasan Manajemen Konflik Definisi Definisi ••

•

Konflik Konflik adalah adalahhubungan hubungan di di antara antaradua dua pihak pihak atauatau lebih lebih (baik (baikindividu individu atauatau kelompok) kelompok) yang yangmemiliki memiliki (atau (atau berpikir berpikir mereka mereka memiliki) memiliki) tujuan tujuan yang yang bertentangan bertentangan (tidak (tidakdapat dapat didamaikan) didamaikan) (Fisher (Fisheret.al, et.al, 2000).

2000).

Konflik (manifest) adalah interaksi antara dua atau lebih saling bergantung diidentifikasi secara terpisah berdasarkan ketidakcocokan tujuan, dimana setidaknya satu pihak menyadari, dan satu pihak lain secara aktif berusaha untuk mencapai tujuan atau mendapatkan sumber daya yang langka melalui tindakan yang

Definisi & Jenis Konflik

1. Konflik terhadap (over) Perencanaan  Konflik dalam dimensi manusia;  Konflik dalam konteks sosial;  Konflik dalam konteks Negara dan bangsa; 2. Konflik mengenai (of) Perencanaan Tipologi konflik ini berkaitan dengan metode, prosedur dan justifikasi dari perencanaan.

Konflik ini kemudian dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu:  Konflik politik dan (sosial);  Metode dan desain; 3. Konflik dalam (in) Perencanaan Jenis konflik ini dipicu oleh pemanfaatan sumber daya terutama ketersediaan lahan.

4. Konflik melalui (through) Perencanaan Tipe konflik ini muncul disebabkan dimana perencanaan itu dilakukan, atau melalui pendekatan atau prosedur perencanaan. Konflik ini dibagi menjadi 3 (tiga) jenis konflik yaitu:  Konflik akibat alat atau teknik yang digunakan;  Konflik antar organisasi, dan;  Konflik akibat profesi

PL 6131 Manajemen Konflik Ringkasan Manajemen Konflik Kerangka Hukum

• Dibuat untuk mengatur namun bisa menjadi sumber konflik utama

Fokus dari Interaksi

• Fokus  upaya saling menjatuhkan

Kesadaran

• Hampir semua konflik melibatkan kompetisi, tetapi tidak semua kompetisi melibatkan konflik • Perebutan posisi potensial

Kesinamb ungan

Komunika si

• keseriusan melihat interaksi waktu dan sumberdaya yang dikontribusikan untuk konflik.

• Kesalahan informasi dan kesalahpahaman antar pihak

Variabel Konflik Keterlangsu ngan Perwakilan

• memperkuat atau mengurangi konflik yang terjadi

Dimensi Keruangan

• Mencakup faktor-faktor seperti skala, lokasi, dan penyebaran fisik dari konflik.

Suasana Konflik

• interaksi manusia dalam ruang terjadi di dalam lingkungan sosial dan fisik yang lebih luas.

Dimensi Waktu

• Konflik adalah fenomena yang dinamis.

Nilai-nilai yang ditempatkan dalam Konflik

• kombinasi dari seluruh aspek dari variabelvariabel termasuk humans relation view dan realistic relaton view.

Cara yang digunakan

• Penggunaan cara damai atau cara kekerasan dalam keberjalanan konflik

Letak dari tujuan

• Jangkauan dari masingmasing pihak terhadap letak tujuan tersebut, apakah masing-masing mempunyai akses yang sama terhadapnya

Ketersediaan tujuan dan sumber daya

• Optimasi pemanfaatan sumber daya - Zero sum game

Subjektifitas dan Objektifitas

• Terikat pada pandangan objektif dan subyektif dari pihak-pihak yang berkonflik

Sifat dasar masingmasing Pihak

• ideologi dan kepercayaan moral Motivasi terhadap konflik

PL 6131 Manajemen Konflik Ringkasan Manajemen Konflik

Sasaran Pembangunan Sebagai Sumber Konflik • •

Environment Sustainibility Social

Economy •

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki sumber daya yang dapat menjadi sumber konflik itu sendiri.

Masing-masing irisan kepentingan aspek sumber daya memiliki potensi konflik yang ada di Indonesia Economy

X

Environment

Konflik Sumberdaya (Castro and Nielson, 2003)

Social

X

Environment

Konflik Pembangunan (Mann and Jeanneux, 2009)

Social

X

Economy

Konflik Kepemilikan (Peltonen and Sairinen, 2010)

Kecenderungan untuk menunggu konflik bermanifes terlebih dahulu baru kemudian menyelesaikan konflik

KONSEP DAN TEORI PENANGANAN KONFLIK

Penanganan konflik dilakukan secara bertahap, yaitu: 1.

Pencegahan Konflik Bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras 2.

Penyelesaian Konflik Bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan perdamaian 3.

Pengelolaan Konflik Bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif 4.

Resolusi Konflik Bertujuan menangani sebab-sebab konflik berusaha membangun hubungan baru yang tahan lama 5.

Transformasi Konflik Bertujuan mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif menjadi positif

Teori Penangangan Konflik MENINGKATNYA KEKERASAN MENINGKATNYA RUANG LINGKUP

PL 6131 Manajemen Konflik Penanganan Konflik

KONFLIK LATEN PENCEGAHAN KONFLIK PENYELESAIAN KONFLIK PENGELOLAAN KONFLIK RESOLUSI KONFLIK TRANSFORMASI KONFLIK

KONFLIK DIPERMUKAAN

KONFLIK TERBUKA

PL 6131 Manajemen Konflik Penanganan Konflik

Strategi Penangangan Konflik Sumber:Ross. 1993

Self Help

•Exit : suatu tindakan oleh sekelompok orang yang merasa sebagai pihak yang lemah, membentuk sistem masyarakat yang lebih sederhana agar dalam sistem tersebut mereka bisa menyusun kekuatan baru untuk melakukan perlawanan.

•Avoidance : tindakan tidak mengangkat isu-isu jika berhadapan dengan lawan yang kuat, atau dengan kelompok masyarakat yang memperlihatkan sikap bertentangan •Noncompliance : salah satu pihak menolak untuk melakukan sesuatu yang ingin dilakukan oleh pihak lain •Tindakan Unilateral : tindakan sepihak yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk mengambil langkah lebih jauh atas sesuatu yang dipandang sebagai kepentingannya

Third Party Decision Making

•ldentifikasi Kepentingan . Rintangannya ketidakmampuan dari pihak-pihak yang berselisih untuk menterjemahkan yang samar ke dalam tuntutan konkrit yang bisa dimengerti oleh pihak lain •Pembobotan Kepentingan : membantu mencari soiusi yang terintegrasi •Bantuan dan Dorongan Dari Pihak Ketiga : membantu berkomunikasi namun kekuasaan untuk menolak/menerima tergantung pihak yang konflik •Komunikasi Efektif •Kepercayaan Bahwa Pihak Lawan Akan Memelihara Kesepakatan

Joint Problem Solving

•Metode third party decision making banyak memperhatikan tentang adjudikasi sebagai bagian dari proses legal.

•Di sini pihak-pihak yang bertikai membawa perselisihannya ke pihak ketiga yang akan menetapkan keputusan yang mengikat (pengadilan).

PL 6131 Manajemen Konflik Penanganan Konflik

Strategi Penangangan Konflik

model dua dimensi adalah skema klasifikasi atau taksonomi dari lima niat penanganan konflik, diklasifikasikan menurut dua dimensi yang mendasari niat yaitu ketegasan dan kerjasama

Sumber: Thomas,1992

• Confidence-building Membangun serta meningkatkan kepercayaan dan keyakinan yang timbal balik antara pihak-pihak yang berselisih • Facilitating dialogue Mengaktifkan komunikasi langsung antara pihak-pihak yang berselisih • Negotiation Proses pengaktifan diskusi dari pihak-pihak yang berseteru untuk mencari opsi yang memungkinkan dan mencari penyelesaian melalui interaksi tatap muka secara langsung • Mediation Proses penyelesaian konflik yang dipimpin oleh pihak ketiga yang memungkinkan pihak-pihak yang berselisih untuk bersepakat dalam penyelesaian suatu masalah • Arbitration Aksi yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan otoritas untuk memutuskan dan memaksakan penyelesaian perselisihan

Sumber: Fisser, 2000

PENANGANAN KONFLIK DI INDONESIA

PL 6131 Manajemen Konflik Penanganan Konflik di Indonesia

Dasar Hukum Penangangan Konflik di Indonesia Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

-- UU No. 7/2012 Ps.1

UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

PP No. 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

Sumber Konflik: a.

b. c.

Permendagri No. 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial

d.

e.

Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya; Perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis; Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi; Sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha; atau Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat -- UU No. 7/2012 Ps.5

PL 6131 Manajemen Konflik Penanganan Konflik di Indonesia

Dasar Hukum Penangangan Konflik di Indonesia

Penanganan Konflik serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik

Pencegahan Konflik

Tindakan Darurat Penyelamatan Dan Pelindungan Korban

-- UU No. 7/2012 Ps.1

Pencegahan Konflik

Penghentian Konflik

Pemulihan Pascakonflik

Kelembagaan penyelesaian Konflik: • Pemerintah & Pemerintah Daerah • Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial • Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial

UU ini dibuat karena sistem penanganan konflik yang dikembangkan hingga tahun 2012 pada umumnya bersifat militeristik dan represif (penindasan), peraturan perundangan yang ada juga bersifat sosial

Bantuan Penggunaan Dan Pengerahan Kekuatan TNI

Hal-hal yang diatur :

Pemulihan Pascakonflik

Peran Serta Masyarakat

Pendanaan Penanganan Konflik

Monitoring dan Evaluasi

PL 6131 Manajemen Konflik Penanganan Konflik di Indonesia 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Penguatan kerukunan umat beragama; peningkatan forum kerukunan masyarakat; peningkatan kesadaran hukum pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan; sosialisasi peraturan perundang-undangan; pendidikan dan pelatihan perdamaian; pendidikan kewarganegaraan; pendidikan budi pekerti; penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik; penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini; pembinaan kewilayahan; pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan; penguatan/pengembangan kapasitas (capacity building); pengetasan kemiskinan; desa berketahanan sosial; penguatan akses kearifan lokal; penguatan keserasian sosial; dan bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bentuk Penanganan Konflik Pada PP No.2/2015

Dasar Hukum Penangangan Konflik di Indonesia Adapun tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah berupa: a. Penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi korban konflik; b. Pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik; c. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; d. Perlindungan terhadap kelompok rentan; e. Sterilisasi tempat yang rawan konflik; Tindakan Darurat f. Penegakan hukum; dan Pada PP No.2/2015 g. Penyelamatan harta benda korban.

•

•

Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI untuk penghentian konflik dilaksanakan setelah adanya penetapan status keadaan konflik oleh pemerintah daerah atau pemerintah.

Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dilakukan untuk menghentikan kekerasan fisik, melaksanakan pembatasan dan penutupan kawasan konflik untuk sementara waktu.

PL 6131 Manajemen Konflik Penanganan Konflik di Indonesia

UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

•Penataan ruang melingkupi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

•Arahan pegendalian pemanfaatan berisi indikasi arahan pemanfaatan zonasi, ketentuan perizinan, insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi

Dasar Pengelolaan Sumber Daya di Indonesia UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

•Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum

UU 5 tahun 1960 tentang Pookpokok Agraria

UU 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

UU 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air – RUU SDA tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (disahkan)

USAHA MANAJEMEN KONFLIK:

LATENT CONFLICT

PL 6131 Manajemen Konflik Studi Kasus: Konflik Laten

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

UU 32/2009 mewajibkan pemerintah pusat dan daerah melakasanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan atau evaluasi serta kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup pada dokumen berikut: Rencana Tata Ruang dan Rencana Rincinya

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

KLHS memuat kajian antara lain: 1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; 2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; 3. kinerja layanan/jasa ekosistem; 4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; 5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan 6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Tahapan Pelaksanaan KLHS: PENGKAJIAN PENGARUH KRP THD KONDISI LH

PERUMUSAN ALTERNATIF PENYEMPURNAAN KRP

Identifikasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Identifikasi Kebijakan, Rencana, Program

Telaahan Pengaruh KRP thd Kondisi LH

PENYUSUNAN REKOMENDASI PERBAIKAN UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN KRP

PL 6131 Manajemen Konflik Studi Kasus: Konflik Laten Dasar Hukum KLHS:

Pilar Sosial

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pilar Lingkungan

Strategi Manajemen Konflik

PP 46 tahun 2016: tata cara dan kewajiban penyelenggaraan KLHS Perpres 59 tahun 2017: “Pembangunan Berkelanjutan harus disearaskan dengan Rencana Pembangunan dan Rencana Tata Ruang” Permendagri 86 tahun 2017: tata cara pembuatan RPJMD dan KLHS sebagai penjamin aspek Pembangunan Berkelanjutan Permendagri 7 tahun 2018: tata cara KLHS RPJMD

Pilar Ekonomi

Pilar Hukum

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan inisiatif internasional untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia inisiatif tersebut diintegrasikan dengan proses KLHS RPJMD.

• Pengkajian pengaruh KRP (RTR dan Rencana Pembangunan) pada LH dalam KLHS usaha ini merupakan bentuk pencegahan konflik yang mungkin terjadi antara KRP dengan lingkungan hidup.

• Dalam KLHS juga dilaksanakan Identifikasi pemangku kepentingan yang akan menentukan stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan rencana tersebut dan memperjelas perannya.

• Dalam KLHS RPJMD yang mewajibkan penyelarasan dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan juga berarti merupakan proses penyesuaian dengan aspek Equity, Ecology, dan Economy.

• Usaha penyelarasan RTR, Rencana Pembangunan, dan Kepentingan Stakeholder merupakan bentuk konflik yang terjadi melalui perencanaan (Conflict through Planning)

PL 6131 Manajemen Konflik Studi Kasus: Konflik Laten

UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Pengakuan Desa Adat

• UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenal adanya pembagian jenis Desa, berdasarkan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014, dikenal adanya Desa dan Desa Adat.

• Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, • Sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.

Penetapan Desa Adat dilakukan apabila memenuhi syarat:

a) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional; b) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat c) Kesatuan masyarakat hukum adata beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip NKRI

Strategi Manajemen Konflik • Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) beserta Desa Adat merupakan langkah hukum yang dilakukan untuk menghargai asal usul keberagaman Indonesia.

• Dengan diakuinya MHA secara hukum maka dapat mengurangi/mencegah potensi konflik sosial yang mungkin terjadi terhadap akses atau keterlibatan MHA dalam perencanaan (Conflict over Planning) atau terhadap substansi perencanaan yang akan dibuat (Conflict Thrugh Planning)

USAHA MANAJEMEN KONFLIK:

KEPEMILIKAN

Konfrontasi

PL 6131 Manajemen Konflik Studi Kasus: Konflik Kepemilikan

1967-1969 Indonesia dan Malaysia menyelenggarakan pertemuan teknis hukum laut saat membahas batas landas kontinen negara.

Pra Konflik

1988 • Indonesia dan Mayalsia menyepakati untuk masalah perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan berdada dalam keadaan status quo • Namun, terjadi perbedaan pemahaman antara keduanya. Indonesia menganggap pulau tersebut tidak boleh ditempati oleh siapapun. Sedangkan, menganggap masih ditempati oleh Malaysia.

Konfrontasi

Pulau Sipadan & Ligitan (1967-2001)

1988-1998 • Melalui Menlu Ali Alatas Indonesia melayangkan nota protes karena membangun fasilitas di daerah sengketa • Indonesia mengajak Malaysia menyelesaikan melalui “treaty of amity and coorporation”.

• Malaysia menolak karena Malaysia telah terlibat sengketa pulau lain sehingga beranggapan akan mengakibatkan kekalahan jika kasus ini di selesaikan oleh Dewan Tinggi ASEAN.

Krisis

1998-2001 • Indonesia membawa kasus ini ke ICJ dan dilanjutkan ke Mahkamah Internasional.

• Dari 17 hakim ICJ 16 menyetujui putusan untuk menyatakan kedua pulau menjadi milik Malaysia

Dampak/ Hasil dari konflik

Pasca • Konflik tersebut menjadi pukulan berat bagi Indonesia.

Pasca konflik

PL 6131 Manajemen Konflik Studi Kasus: Konflik Kepemilikan

Strategi Manajemen Konflik • Strategi Penyelesaian dengan Third Party  mediation, negotiation, hingga arbitrase • Konflik dalam perencanaan dalam konteks ini dapat dipahami sebagai konflik skala makro yang melibatkan berbagai sumber daya dan proses hukum yang memiliki jangka panjang hingga bertahun-tahun.

• Minnery (1985)  konflik ini merupakan konflik pada perencanaan yang merupakan alokasi sumber daya yang ada pada pulau yang diperebutkan oleh kedua negara.

Pulau Sipadan & Ligitan (1967-2001)

Konfrontasi

PL 6131 Manajemen Konflik Studi Kasus: Konflik Kepemilikan

Jakarta International Stadium (JIS) (2012-2019)

Strategi Manajemen Konflik

• Strategi Penyelesaian dengan Third Party  arbitrase • Konflik ini merupakan salah satu bentuk konflik skala mikro dengan konflik kepemilikan lahan sebagai pusatnya.

• Berdasarkan Minnery (1985) konflik ini merupakan konflik dalam perencanaan (Coflict in Urban Planning) • Proses penjaminan Tanah yang menggunakan sistem negatif menjadi salah satu penyebab utama dalam konflik kepemilikan ini.

2012 Pemprov DKI menginisiasi stadion multifungsi skala internasional bernama Stadion BMW yang nanti akan diganti namanya menjadi JIS.

Pra Konflik

Konfrontasi

Mei 2019 • Pemprov DKI digugat oleh PT Buana Permata Hijau mengenai sebagian lahan yang digunakan untuk pembangunan.

• majelis hakim mengabulkan gugatan PT Buana Permata Hijau dan membatalkan sebagian lahan stadion yang bersertifikat hak pakai Pemprov DKI Turut menjadi tergugat ialah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara, yang mengeluarkan sertifikat tanah tersebut.

Krisis

Dampak/ Hasil dari konflik

Pasca • Putusan PTUN membatalkan Hak pakai penggunaan sebagaian lahan.

• Pembangunan tetap dilanjutkan

Pasca konflik

USAHA MANAJEMEN KONFLIK:

SENGKETA SDA

PL 6131 Manajemen Konflik Studi Kasus: Konflik Sumber Daya •

Tambang Pasir Lumajang (2014-2015)

Penambangan Pasir Lumajang telah menyebabkan kerusakan • lingkungan (abrasi, rob, intrusi air laut) yang tersebar di 8 Kecamatan di Lumajang, Jawa Timur dan mematikan sektor wisata

Kegiatan penambangan pasir di Lumajang tidak menyalahi aturan penggunaan lahan  lokasi telah ditetapkan sebagai area pertambangan galian B dan C

Konfrontasi

2015 Pembunuhan berencana oleh Kepala Desa thd Salim Kancil 26 Sept 2015 melalui penganiayaan di depan warga

2014 Terdapat penambangan pasir ilegal oleh PT. IMMS di Pantai Watu Pecak, Lumajang yang dibiarkan oleh aparat desa

Pra Konflik

9 September 2015 • Dilaksanakan aksi damai yang menghasilkan Surat Pernyataan dari Kepala Desa untuk menghentikan aktivitas penambangan

2015 Advokasi dilakukan oleh petani Salim Kancil dan Tosan untuk menolak proyek penambangan pasir tsb

Konfrontasi

10 September 2015 • Masyarakat mengalami intimidasi dan ancaman pembunuhan oleh Tim 12 (bentukan Kepala Desa)

Krisis

Dampak/ Hasil dari konflik

14 September 2015 • Pelaporan ke Polres Lumajang dan mendapatkan tanggapan bahwa polisi akan menjamin keselamatan warga

Pasca konflik

PL 6131 Manajemen Konflik Studi Kasus: Konflik Sumber Daya

Tambang Pasir Lumajang (2014-2015) Source: www.mongabay.co.id

Strategi Manajemen Konflik • Strategi Penyelesaian dengan Third Party  arbitrase, • Selain itu warga juga berupaya melalui nonviolent Direct action  Protest • Konflik ini termasuk salah satu dari banyak kasus konflik SDA yang terekskalasi menjadi konflik sosial yang bertambah kekerasannya Fisser (2000) • Dapat dipahami pula bahwa karena kegatan ini tidak menyalahi RTRW maka konflik ini terhitung menjadi konflik sosial yang termasuk konflik dalam perencanaan.

USAHA MANAJEMEN KONFLIK:

KONFLIK PEMBANGUNAN

PL 6131 Manajemen Konflik Studi Kasus: Konflik Pembangunan

Penggunaan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Sawit Sumber: Eko N. Setiawan, Ahmad Maryudi, Ris H. Purwanto, Gabriel Lele 1999 • Euforia otonomi daerah membuat banyaknya perijinan yang diberikan pada bupati dan pejabat lokal kepada investasi perkebunan sawit serta pertambangan

Konfrontasi

2003-2007 • Penetapan RTRWP tidak diikuti dengan pelepasan hutan sehingga terjadi konflik antara hutan yang sudah ditetapkan dengan kebutuhan lahan dalam menarik investor dalam pengembangan kabupaten

1982-1998 • Dinamika tata ruang Pulau Kalimantan beserta konsistensi keberadaan luas hutan yang ada.

• Munculnya UU otonomi daerah yang memberi kewenangan pada Pemda untuk menjadi raja sendiri.

Pra Konflik

Konfrontasi

2012 • Penegakan hukum dilakukan oleh Kementerian Kehutanan dengan Polri untuk menegur 7 penrusahaan sawit • Perlawanan dilakukan oleh satu orang pengusahan dan 5 bupati dan mengajukan penggugatan pada MK. • MK mengabulkan tuntutan pemohon.

Krisis

Dampak/ Hasil dari konflik

Pasca • Ketidakpastian hukum dan kebijakan menyebabkan keresahan pada banyak pihak, dari investor sawit hinga tenaga kerja yang didalamnya.

• Keresahan juga terjadi pada WALHI dan pengamat lingkungan mengenai kondisi kehutanan di Kalimantan.

Pasca konflik

PL 6131 Manajemen Konflik Studi Kasus: Konflik Pembangunan Strategi Manajemen Konflik

• Pada umumnya secara jangka panjang konflik ini dilakukan dengan Third Party Decision Making (Negotiation, Mediation, Arbitrase) • Konflik ini termasuk konflik makro yang bersifat laten pada umumnya karena berlarut hingga termanifestasi pada tahun 2012.

• Konflik yang berpusat dari ketidakpadupadanan dari peratturan kehutanan dengan tata ruang yang ada menyebabkan konflik mengenai perencanaan itu sendiri (Conflict of Planning)

Penggunaan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Sawit Sumber: Eko N. Setiawan, Ahmad Maryudi, Ris H. Purwanto, Gabriel Lele

PL 6131 Manajemen Konflik Studi Kasus: Konflik Pembangunan

Tambang Emas Tumpang Pitu, Banyuwangi (2008-2013)

Konfrontasi

Sumber: https://www.mongabay.co.id/2016/03/13/menakarkerawanan-konflik-tambang-emas-tumpang-pitu/

2005 Pemerintah Banyuwangi menyetujui penambangan emas dengan dalih akan menyumbang 10-20% pada PAD oleh PT.IMN.

Pra Konflik

2008 Ketegangan terjadi antara masyarakat dan PT.IMN karena belum ada kesepakatan dengan masyarakat mengenai pembangunan

2012-2013 Berlanjutnya proses penambangan, membuat masyarakat kembali memprotes masalah gantirugi dan kerusakan lingkungan yang terjadi.

2014-2016 Berbagai mediasi dilakukan oleh berbagai pihak seperti bupati Banyuwangi, Pemprov Jatim, PT BSI, hingga AMAN dalam rangka mencapai kesepahamanan.

2012 PT.IMN mengalihkan saham pada PT Bumi Suksesindo dan memperoleh IUP . Proses penambangan dilanjutkan.

Konfrontasi

Krisis

Dampak/ Hasil dari konflik

2016-2017 Aksi-aksi penolakan oleh masyarakat berlanjut dari aksi penyegelan situs tambang hingga aksi mogok makan di depan kantor PT. BSI.

Pasca konflik

PL 6131 Manajemen Konflik Studi Kasus: Konflik Sumber Daya

Tambang Emas Tumpang Pitu, Banyuwangi (2008-2013) Sumber: https://www.mongabay.co.id/2016/03/13/menakarkerawanan-konflik-tambang-emas-tumpang-pitu/ •

Konflik yang dipicu pemberian izin pertambangan emas di Tumpang Pitu oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada perusahaan, memunculkan kekhawatiran hilangnya sumber kehidupan masyarakat yang bergantung pada hutan, pegunungan, pantai, serta lingkungan pesisir.

Strategi Manajemen Konflik

• Strategi Penyelesaian konflik tambang ini beragam dari Self Help (Non-Compliance), Joint Problem Solving (Dialouge), hingga Third Party Decision Making (Negotiation, Mediation) • Konflik yang dipicu pemberian IUP ini merupakan salah satu Konflik dari Perencanaan (Conflict of Planning) dengan titik berat dalam motif pemberian izin tersebut dan pelaksanaan pengendalian pembangunan pada kawasan tersebut.

USAHA MANAJEMEN KONFLIK: SARA

Konfrontasi

PL 6131 Manajemen Konflik Studi Kasus: Konflik SARA

Desember 1998 • Suhu Politik memanas saat musim kampanye 6 kandidat Bupati dan terdapat perkelahian pemuda Muslim dan Kristen  tidak ada tanggapan dari pemerintah daerah  masyarakat melakukan tindakan destruktif Pra Konflik

April-Mei 2000 • Kerusuhan terjadi dengan pembantaian terang-terangan kelompok Fabianus Tibo • Kerusuhan dianggap terjadi karena kekecewaan dari elit politik Kristen yang merasa termarjinalkan dan korupsi yang dilakukan oleh eksekutif

Konfrontasi

Konflik Poso 1998 -2008 April - Desember 2001 • Vonis mati kelompok Fabiannus Tibo memicu kembali kerusuhan yang dimulai dengan pembakaran rumah ibadah • Kerusuhan diperparah dengan adanya pemblokiran akses dan logistik serta pembakaran fasilitas publik

Krisis

20 Desember 2001 : Deklarasi Malino • Kesepakatan perdamaian yang ditandatangani di Malino, Gowa Sulawesi Selatan Deklarasi ini dibacakan oleh Menko Kesra Jusuf Kalla sebagai mediator

Dampak/ Hasil dari konflik

Konflik kembali terjadi pada AprilDesember 2002, Juni 2003-Oktober 2006 • Konflik diselesaikan secara militer dan represif • Isu konflik bergeser dari antar umat beragama  aparat dengan warga

Pasca konflik

PL 6131 Manajemen Konflik Studi Kasus: Konflik SARA

Konflik Poso 1998 -2008

Setiawan (2013) mengemukakan bahwa: • Konflik komunal di Poso berakibat pada segregasi yang lebih lebar baik secara terencana atau natural  dapat diatasi dalam kerangka urban development

Strategi Manajemen Konflik • • • •

Strategi Penyelesaian dengan Third Party  mediation Proses konflik yang terjadi menggambarkan bahwa konflik mikro naik menjadi konflik mezo Berdasarkan Minnery konflik ini juga setelah termanifest kembali berputar menjadi konflik laten baru Minnery (1985)  Social context (social class conflict) merupakan bagian dari environment surrounding over urban planning conflict (conflict over urban planning)

Konfrontasi

PL 6131 Manajemen Konflik Studi Kasus: Konflik SARA

1965 • keinginan Belanda untuk membentuk negara Papua Barat terlepas dari Indonesia, Langkah Belanda ini dilawan • Presiden Soekarno dengan mendekatkan diri pada negara komunis terutama Uni Soviet.. Sehingga Belanda menyeragkan masalah pada UN. 1969 Referendum dilaksanakan dan membuat keputusan akhir agar Papua tetap di Indoensia.

Pra Konflik

1970-2019 • Banyak konflik sudah terjadi antara Penduduk Papua dengan TNI • Penandataganan kontrak freeport pada 1967 juga menjadi salah satu motif yang membuat ketegangan meningkat.

Juli 2019 • Aksi Rasisme terjadi pada Mahasiswa Papua di Suravaya

Konfrontasi

Konflik Papua (1965-Sekarang)

Sumber: 1. https://tirto.id/kronologi-asal-usul-kericuhan-di-sorong-manokwari-fakfak-papua-egHd 2. https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/24/061500065/kronologi-ricuh-wamena-penyebabdampak-hingga-tanggapan-presiden?page=all

Agustus 2019 • Kericuhan mulai terjadi di Papua sebagai respon dari aksi rasisme yang diterima di Malang dan Surabaya yang tidak direspon oleh pemerintah pusat.

• Gubernur Jawa Timur dan Walikota Surabaya menyampaikan permintaan maaf.

• TNI dan Polri dirueunkan utuk mengawal kondisi di Papua.

September 2019 • Kominfo memblokir akses internet yang ada di Papua.

• Aksi terjadi lagi di Wamena dan menyebabkan 1500 penduduk harus diungsikan.

• Serta beberapa penduduk dari pulau lainnya harus dikembalikan ke rumahnya masing-masing.

Krisis

Hasil dari konflik

Pasca konflik

PL 6131 Manajemen Konflik Studi Kasus: Konflik SARA

!!!!

Konflik Papua (1965-Sekarang)

Sumber: 1. https://tirto.id/kronologi-asal-usul-kericuhan-di-sorong-manokwari-fakfak-papua-egHd 2. https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/24/061500065/kronologi-ricuh-wamena-penyebabdampak-hingga-tanggapan-presiden?page=all

Menurut studi yang dilakukan LIPI, Muridan menjelaskan, ada 4 akar masalah di Papua.

1. Pertama, masalah sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia.

2. Kedua, masalah operasi militer yang terjadi karena konflik tersebut di atas yang tak terselesaikan. Operasi militer yang berlangsung sejak tahun 1965 hingga kini, membuat masyarakat Papua memiliki catatan panjang mengenai kekerasan negara dan pelanggaran hak asasi manusia.

3. Ketiga, semua hal di atas membuat masyarakat Papua timbul stigma sebagai orang yang termarjinalisasikan. Jika sudah merasa tersingkir dengan kenyataan masyarakat Papua semakin merasa terdiskriminasi oleh proses modernisasi.

4. Keempat, kegagalan pembangunan Papua. Kenyataan di Papua, lanjut Muridan, mudah sekali menemukan sekolah yang tidak berjalan proses belajar mengajar karena tidak ada guru dan juga puskesmas yang kosong karena tidak ada tenaga medis dan obat-obatan.

Strategi Manajemen Konflik

• Dalam keberjalanan dari awal konflik laten ini dapat disimpulkan bahwa belum ada strategi yang tepat yang sudah dilakukan hingga bulan kemarin. • Pengerahan TNI, Polri, dan pemblokiran akses informasi malah membuat meningkatnya ketegangan yang terjadi di Papua. • Dibutuhkan pendekatan kultural dan negosiasi terutama oleh pemerintah pusat dalam menenangkan ketgangan yang terjadi.

PENUTUP

PL 6131 Manajemen Konflik Penutup • •

• • • •

•

Kesimpulan

Dibutuhkan identifikasi akar permasalahan konflik (variabel konflik) yang tepat untuk bisa mengusahakan penyelesaian konflik seluruhnya.

Strategi penyelesaian konflik yang tidak tepat dapat menyebabkan transformasi/terekskalasinya konflik: mikro  mezzo; konflik SDA  konflik Sosial; konflik sosial  violence; Alur penyelesaian konflik yang terjadi di Indonesia: Self Help (Non Compliance, Protest)  Joint Problem Solving (Negotiation, Facilitating Dialouge)  Third Party Decision Making (Arbitration) Bentuk pencegahan konflik laten di Indonesia pada Pembangunan berupa perumusan Peraturan Perundangan. Dalam perencanaan sendiri itu berupa UU 26 2007 dan UU 32 tahun 2009  Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Usaha-usaha penyelesaian konflik yang termanifestasi yang dilakukan di Indonesia sejauh ini belum optimal karena belum mengintervensi akar permasalahan.

Intervensi TNI ataupun Polri dalam usaha penyelesaian Konflik Sosial berpotensi mengekskalasi bentuk konflik yang terjadi dan malah meningkatkan ketegangan antarpihak yang terlibat.

Dibutuhkan pemahaman konteks kultural terutama dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat.

PL 6131 Manajemen Konflik Penutup

Daftar Pustaka

Campbell, Scott. 2003. Green Cities, Growing Cities, Just Cities? UrbanThomas, K. W. (1992). Conflict and conflict management: Reflections and Planning and the Contradiction of Sustainable Development, dalam update. Journal of organizational behavior, 13(3), 265-274.

Fainstein, ed. Reading in https://tirto.id/kronologi-asal-usul-kericuhan-di-sorong-manokwari-fakfakMinnery, John R. (1985). Conflict Management in Urban Planning, papua-egHd Hampshire, Gower Publishing Company Limited https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/24/061500065/kronologiUU No 7 Thn 2012, Tentang Penanganan Konflik Sosial ricuh-wamena-penyebab-dampak-hingga-tanggapanpresiden?page=all UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang https://mediaindonesia.com/read/detail/249995-penyelesaian-konflikPP nomor 2 tahun 2015 tentang penanganan konflik sosial agraria Bartos, O. J., & Wehr, P. (2002). Using conflict theory. Cambridge University ^ "Papua als Teil Indonesiens". Indonesia-portal.de. Diakses tanggal 2011Press.

04-15.

Castro, A. P., & Nielsen, E. (Eds.). (2003). Natural resource conflict a b ^ "Free Papua Movement (OPM)". Fas.org. Diakses tanggal 2011-04-15. management case studies: an analysis of power, participation and protected areas. Rome: Food and Agriculture Organization of the ^ "Protest and Punishment" (PDF). Diakses tanggal 2011-04-15.

United Nations. ^ "Protest and Punishment | Human Rights Watch". Hrw.org. 2007-02-20.

Fisher, S., Abdi, D. I., Ludin, J., Smith, R., Williams, S., & Williams, S. Diakses tanggal 2011-04-15.

(2000). Working with conflict: skills and strategies for action. Zed Firman, Robby. (2013). Tesis S2 UG. MENAMBANG EMAS DI TANAH USING: books.

KEKUASAAN DAN MANAJEMEN KONFLIK PADA TAMBANG EMAS Fisher, R. (2000). Sources of conflict and methods of conflict TUMPANG PITU DI KABUPATEN BANYUWANGI resolution. International Peace and Conflict Resolution, School of Elys, Clara. (2013). Jurnal Sosiologi. KONFLIK TAMBANG EMAS TUMPANG International Service, The American University.

PITU. DESA SUMBER AGUNG. PESANGGARAN, BANYUWANGI, Mann, C., & Jeanneaux, P. (2009). Two approaches for understanding landJAWA TIMUR use conflict to improve rural planning and management. Journal of http://walhijatim.or.id/2017/04/pemerintah-didesak-cegah-konflik-sosialRural and Community Development, 4(1). lingkungan-selesaikan-kasus-kasus-agraria/ Ross, M. H. (1993). The management of conflict: Interpretations and interests in comparative perspective. Yale University Press.

PL 6131 Manajemen Konflik Penutup •

Diskusi

Adhi: – –

di Indonesia apakah menggunakan UU 7/2012 untuk menyelesaikan konflik tersebut? Tadi beberapa kasus untuk di pengadilan sudah tidak mencapai negosiasi namun sudah masuk ke win-lose situation. Lalu apakah sudah tepat?

Kemarin sudah dijelaskan, manajemen konflik sudah dapat dilakukan pada saat konflik laten dalam penyelesaian konflik di Indonesia.

•

Andrian: bagaimana memfasilitasi desa agar tidak menjadi perkotaan, maka dari sisi konseptual muncul konsep desakota  diturunkan peruntukan tanah tidak boleh terjadi peruntukan selain pertanian. Dari perikanan  konflik nelayan kecil dan skala besar bisa masuk ke pesisir, hingga diatur bahwa terdapat zonasi bagaimana nelayan skala besar hanya bisa mencari di jarak yang tidak ditempati nelayan kecil.  Contoh: Sibolga 2013 krn pengaturan tidak maksimal.

•

Sely: di bidang pariwisata  labuan bajo, 10 destinasi, sdg ada kajian untuk membatasi jumlah penyelam dalam pulau tersebut serta pembatasan jumlah pengunjung di komodo. Mencegah konflik ekonomi dan pariwisata. Di Indonesia sendiri familiar dengan AMDAL sebenarnya penting juga untuk melihat dampak sosial dari suatu masyarakat terkait perencanaan. Agar dapat diidentifikasi kesesuaiannya natara masyarakat dan perencana.

PL 6131 Manajemen Konflik Penutup •

Pak Andi: –

– – – –

– – –

Diskusi

ide untuk penyelesaian konflik itu sendiri dapat menjadi konflik baru. Persoalan development impact fee  tidak bisa jalan di Indonesia karena beriirsan dengan penganggaran. Sehingga dicari kembali solusinya. Fee menjadi nature, yang mana eksternalitasnya diinternalisasi oleh pengembang. Banyak kasus yang konteksnya ada di pemikiran-pemikiran baru. mengenai kelangkaan pangan. Sehingga akhirnya dirumuskan LP2B  konflik dengan kepemilikan oleh rakyat.

Kompensasi apa yang disiapkan?

Ketika sudah masuk domain hukum masuk ke konteks legal untuk masuk ke domain win-lose dan sudah bukan di manajemen konflik.

Termasuk juga konteks lose-lose; secara hukum bagaimana tetap dijaga kepentingan publik itu sendiri.

Dari diskusi dapat dilihat perkembangan bagaimana fokusnya sudah berlanjut pada latent conflict bukan hanya termanifet.

KLHS  contoh bentuk untuk memanajemen konflik pada KRP dari rencana yang mau dilaksanakan. Ketika rencana belum dilaksanakan sudah terjadi manajemen konflik anatrprofesi yang terlibat (Conflict Through Planning). fokus pada public policy  ex ante agar tidak menimbulkan persoalan pada KRP nanti.

Ketika membuat peraturan perundanganpun itu bentuk antisipasi. Apabila suatu kasus terjadi bagaimana menanggulanginya.

Bagaimana konteks 3E itu agar dapat maisng-maisng memiliki policy.

PL 6131 Manajemen Konflik

TERIMA KASIH

USAHA MANAJEMEN KONFLIK DI INDONESIA Aditya Purnomo Aji / 25418025