Issuu on Google+


Berdaulat

secara

Mandiri

secara

Bermartabat secara

POLITIK EKONOMI BUDAYA


PROFILE

A

MAN adalah organisasi sosial kemasyarakatan independen yang beranggotakan komunitas-komunitas Masyarakat Adat dari berbagai wilayah di Indonesia. AMAN adalah forum bersama untuk Masyarakat Adat memperjuangkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan martabat budaya mereka. ALIANSI AMAN beranggotakan komunitas-komunitas Masyarakat Adat MASYARAKAT ADAT   yang setuju dan menerima Anggaran Dasar dan aturan-aturan NUSANTARA Organisasi AMAN. Masyarakat Adat adalah komunitaskomunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun, memiliki dan berdaulat atas tanah dan kekayaan alam di wilayahnya, hidup berdasarkan aturan-aturan adat, serta memiliki lembaga adat yang mengelola keberlangsungan hidup sosial, politik dan ekonomi masyarakatnya. AMAN dibentuk pada tanggal 17 Maret 1999 di Jakarta melalui Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) yang pertama. Setelah itu, telah diadakan KMAN II di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada September 2003 dan KMAN III pada Maret 2007 di Pontianak, Kalimantan Barat. Hingga Agustus 2009, pada Rapat Kerja Nasional AMAN, komunitas-komunitas Masyarakat Adat yang sudah terdaftar, diverifikasi dan disahkan sebagai anggota AMAN berjumlah 1.163 komunitas. Demi kelancaran dan efektivitas kerja-kerja bersama komunitas, AMAN telah membentuk 17 Pengurus Wilayah (PW – Setingkat Propinsi) dan 29 Pengurus Daerah (PD – Setingkat Kabupaten).

a


PROFILE Visi, Misi, dan Prinsip-Prinsip AMAN AMAN berazaskan sistem-sistem adat yang beragam dan Pancasila

Visi AMAN adalah: “Terwujudnya kehidupan masyarakat adat yang berdaulat, adil, sejahtera, bermartabat, dan demokratis”.

Misi AMAN adalah : • Mengembalikan kepercayaan diri, harkat, dan martabat Masyarakat Adat Nusantara. • Meningkatkan rasa percaya diri, harkat, dan martabat perempuan Masyarakat Adat Nusantara sehingga mereka mampu menikmati hak-haknya. • Mengembalikan kedaulatan Masyarakat Adat Nusantara untuk mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya, dan politik. • Mencerdaskan dan meningkatkan kemampuan Masyarakat Adat mempertahankan dan mengembangkan kearifan adat untuk melindungi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. • Mengembangkan proses pengambilan keputusan yang demokratis. • Membela dan memperjuangkan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat. • Prinsip-Prinsip AMAN adalah keberlanjutan, keberagaman, kebersamaan, keadilan, demokrasi, keseimbangan, dan hak azasi manusia.

b


PROFILE

Struktur dan Pelaksana Organisasi AMAN Periode 2007-2012

S

ejak KMAN III, struktur organisasi AMAN terdiri dari Dewan AMAN (DAMAN) yang berfungsi sebagai penasehat dan pengawas organisasi, dan Sekretaris Jendral, yang berfungsi sebagai Badan Eksekutif - Pelaksana Harian Organisasi. Dewan AMAN terdiri dari 42 orang anggota, dengan 7 orang Koordinator Nasional yang mewakili 7 Region, yakni : Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali & Nusa Tenggara, Maluku and Papua. Sekretaris Jendral bertanggungjawab untuk menjalankan kebijakan dan melaksanakan program-program kerja organisasi. Sekretaris Jendral dipilih dan bertanggungjawab kepada anggota AMAN melalui KMAN. Demi kelancaran pelayanan terhadap kepentingan-kepentingan Masyarakat Adat Nusantara, Sekretaris Jendral menunjuk seorang Deputi/Wakil dan membentuk 10 Direktorat sebagai pelaksana programprogram AMAN, antara lain : 1) Direktorat Operasional dan Managemen; 2) Direktorat Informasi dan Komunikasi; 3) Direktorat Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4) Direktorat Advokasi Internasional dan Urusan Luar Negeri; 5) Direktorat Dukungan Komunitas; 6) Direktorat Urusan Perempuan Adat; 7) Direktorat Urusan Pemuda Adat; 8) Direktorat Pengembangan Organisasi dan Kaderisasi; 9) Direktorat Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat; dan 10) Direktorat Urusan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Adat.

“Kalau Negara tidak Mengakui Kami, Maka Kami Tidak Akan Mengakui Negara� Pernyataan Sikap Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) Pertama Jakarta, 17 Maret 1999

c


PROFILE

K

asepuhan Cisitu merupakan salah satu dari lima belas (15) Kasepuhan yang tergabung dalam Serikat Adat Banten Kidul (Sabaki) yang mendiami wilayah pedalaman Pulau Jawa di bagian Barat. Secara geografis Kasepuhan Cisitu terletak di dipedalaman lereng selatan Gunung Halimun dan termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak – Banten yang berjarak 22 km dari pusat kota Kecamatan Cibeber dan 187 km dari pusat ibukota Kabupaten Lebak yang berbatasan langsung dengan:

KESEPUHAN CISITU

• Sebelah Utara : Gunung Sangga Buana (kasepuhan Urug) - Bogor • Sebelah Timur : Gunung Palasari, Kasepuhan Cipta Gelar • Sebelah Selatan : Muara Cikidang - Cisungsang, Kasepuhan Cisungsang • Sebelah Barat : Gunug Tumbal, Kasepuhan Cisungsang Dalam wilayah Kasepuhan Cisitu terdapat dua wilayah administrasi pemerintahan desa, yaitu Desa Situmulya yang terdiri atas kampung Ciater dan Situmulya dan Desa Kujang Sari meliputi kampung Cisitu I, Cisitu II dan Tenjo Laut. Konsep pengelolaan wilayah Kaepuhan Cisitu mengacu pada aturan adat yang sudah berjalan secara turun-temurun dan hingga saat ini masih dipertahankan menjadikan daerah ini masih memiliki tutupan hutan yang cukup luas. Salah satu konsep yang dipertahankan adalah antara hutan garapan dengan hutan tutupan harus seimbang. Jadi secara umum wilayah Kasepuhan Cisitu 50 % nya masih berupa tutupan hutan. Selain konsep pengelolaan hutan, Kasepuhan Cisitu mengelolah wilayah adatnya dengan bertani dengan menanam padi sawah sebagai mata pencaharian utama. Namun hasil panen padi tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan. Hasil panen padi ini sebagai persediaan pangan keluarga. Padi sawah yang sudah dikeringkan dimasukkan ke lumbung atau leuit. Setelah masa panen, sawah ditanami palawija atau dijadikan kolam ikan. Selain lahan sawah yang dimiliki, warga jiga memiliki

d


PROFILE

lahan kebun atau yang disebut dengan ladang. Pada umumnya ladang dimanfaatkan dengan tanaman keras, seperti pohon jengjeng, cengkeh dan tanaman keras lainnya. Kasepuhan Cisitu juga hidup dari usaha peternakan seperti ternak ayam, sapi, kerbau atau entog, bermata pencaharian dari sektor jasa dan usaha ketrampilan lainnya untuk menopang ekonomi keluarga, melalui pengembangan kerajinan dari bambu berupa tas bambu (kereneng) dan bakul nasi (boboko).

e


Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang AMAN, silakan menghubungi

Kantor Pusat AMAN Jl. Tebet Utara IIc No.22 Jakarta Selatan 12820 Indonesia

T/F: +62 21 8297954 email: rumahaman@cbn.net.id

www.aman.or.id


DEKLAraSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

KATA PENGANTAR

D

i Indonesia, Masyarakat Adat masih terus menjadi bagian dari masyarakat yang paling rentan terhadap berbagai dampak negatif pembangunan. Kondisi ini merupakan kelanjutan dari sejarah panjang diskriminasi dan marjinalisasi yang sudah berlangsung sebelum masa kolonial. Sebagaimana juga terjadi di seluruh dunia, perjuangan untuk memperbaiki kehidupan Masyarakat Adat sendiri maupun dengan dukungan dari pihak-pihak lain yang peduli dengan pemajuan hak-hak azasi Masyarakat Adat. Cukup banyak hasil positif dari hasil perjuangan ini berbagai daerah di Indonesia, tetapi masih lebih banyak lagi daerah yang belum menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Demikian juga perubahan di tingkat nasional, beberapa kebijakan sektoral mulai berubah dengan mengakui dan menyediakan perlindungan hokum terhadap hak-hak Masyarakat Adat. Sebagian kebijakan sektoral lainnya masih tetap menegasikan keberadaan hak-hak Masyarakat Adat ini sebagai hak asal usul yang masih hidup dalam masyarakat, khususnya yang menyangkut hak atas tanah, wilayah adat dan sumberdaya alam.

i


DEKLAraSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

Kondisi kebijakan sektoral yang beragam ini menunjukan bahwa sampai saat ini Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang bisa menjadi pegangan bersama bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak Azasi Masyarakat Adat. Dalam kaitan ini maka pengesahan (adopsi) Deklarasi PBB tetang Hak-Hak Masyarakat Adat bukan hanya penting bagi masyarakat Adat tetapi sekaligus juga membantu Pemerintah Indonesia dalam mengisi kekosongan kerangka hukum nasional terkait dengan hak-hak azasi Masyarakat Adat. Bagi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), juga bagi organisasi-organisasi Masyarakat Adat lainnya diseluruh dunia yang sudah berjuang lebih dari 23 tahun di PBB, pengesahan Deklarasi ini merupakan tonggak yang bersejarah. Walaupun proses pembuatan draft dan pembahasan ini sudah dimulai tahun 1994, Kelompok kerja Draft Deklarasi baru berhasil menyelesaikan tugasnya dan menyerahkan hasilnya ke Komisi PBB tentang HAM pada bulan Pebruari 2006. Pada tanggal 29 Juni 2006, persidangan pertama Dewan HAM PBB di Jenewa mengadopsi Deklarasi ini dengan suara mendukung 30 negara, abstain 12 negara dan tidak mendukung 2 negara (Kanada, Rusia). Deklarasi ini kemudian dibahas dan disahkan dalam Sidang Umum PBB di New York pada tanggal 13 September 2007 dengan suara mendukung 144 negara, abstain 11 negara dan tidak mendukung 4 negara (Kanada, AS, Australia, Selandia Baru), erta tidak hadir 30 negara. Indonesia adalah salah satu Negara anggota PBB yang konsisten memberikan suara mendukung dan ikut menjadi penandatangan dalam pengesahan Deklarasi ini di Sidang Dewan HAM dan Sidang Umum PBB. Sebagai salah satu standar minimum internasional untuk perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM Masyarakat Adat, Deklarasi ini memberikan penegasan bahwa Masyarakat Adat memiliki hak kolektif, antara lain yang terpenting, adalah hak atas menentukan nasib-sendiri, hak atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam, hak atas identitas budaya dan kekayaan intelektual, hak atas free, prior and informed consent (FPIC) dan hak atas penentukan model dan bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai bagi mereka.

ii


DEKLAraSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

Deklarasi ini juga menyediakan kriteria yang memandu semua pihak dalam penilaian terhadap produk hukum, kebijakan dan program tentang Masyarakat Adat dan membuat yang baru di semua tingkatan dan arena. Hal penting lainnya yang penting dari Deklarasi ini adalah keharusan bagi semua badan-badan, pendanaan dan program PBB di tingkat global, regional dan local untuk mengikuti deklarasi dan memastikannya sebagai panduan dan perangkat utama alam pekerjaan mereka yang berdampak pada Masyarakat Adat. Dari proses perjuangan yang panjang dan substansinya yang komprehensif, Deklarasi ini menjadi sangat penting diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan dengan HAM Masyarakat Adat, terutama bagi Masyarakat Adat sendiri. AMAN, salah satu dari sekitar 400 organisasi di Asia yang memperjuangkan pengesahan Deklarasi ini, memiliki kewajiban untuk menyampaikan berita baik ini di Indonesia. Para pemimpin dan para aktifis penggerak Masyarakat Adat di tingkat komunitas memiliki kewajiban moral dan politik untuk mensosialisasikan isi Deklarasi ini untuk dilaksanakan di komunitasnya masing-masing. Deklarasi ini juga penting digunakan untuk membangun kemitraan antara Masyarakat Adat dengan pihak-pihak lain, seperti instansi Pemerintah, perusahaan swasta, lembaga pembangunan internasional, partai politik dan lembaga penelitian. Bagi para aktifis ORNOP yang selama ini menjadi pembela HAM Masyarakat Adat, Deklarasi ini bisa digunakan sebagai kerangka kerja untuk memperkuat advokasi kebijakan dan sekaligus menjadi bahan pendidikan dasar bagi Masyarakat Adat di Wilayah-wilayah kerja pendampingan. Bagi para pengambil kebijakan public, baik pejabat Pemerintah maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Deklarasi ini bisa menjadi standar minimum yang harus dipenuhi dalam pembuatan peraturan-perundangan yang berdampak pada kehidipan Masyarakat Adat di tingkat daerah maupun tingkat pusat.

iii


DEKLAraSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

Kami mengharapkan dengan penerbitan Deklarasi ini dalam dwi bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, bisa membantu semua pihak untuk memahami keberadaan Masyarakat Adat dengan segala hak-hak asal-usulnya yang membuat mereka berbeda dari Kelompok masyarakat lainnya. Kami percaya bahwa Masyarakat Adat haruslah dikenali dari hak-hak azasi sebagai Masyarakat Adat, bukan dari penampilan fisik dan perilakunya semata-mata. Dengan penerbitan buku kecil ini, yang kami yakin masih memiliki kekurangan dalam penerjemahannya, diharapkan bisa memberikan sumbangan untuk memperkuat pendekatan berbasis HAM dalam pembangunan di Indonesia. Bagi para pembaca yang menemukan kekurangan jelasan dalam penerjemahan yang kami lakukan agar sudi kiranya menggunakan teks Bahasa Inggris yang menjadi teks asli Deklarasi ini.

Abdon Nababan Sekretaris Jenderal AMAN

iv


DEKLAraSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

DEKLARASI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

Sidang Umum

B

erpedomankan pada tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta itikad baik dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban yang ditanggung oleh Negara-Negara sesuai dengan Piagam; Menegaskan bahwa masyarakat adat sejajar dengan semua masyarakat lainnya, sementara tetap mengakui hak semua orang untuk berbeda, untuk menganggap dirinya berbeda, dan untuk dihormati karena perbedaan tersebut; Menegaskan pula bahwa semua kelompok masyarakat memberikan kontribusi terhadap keberagaman dan kekayaan peradaban dan kebudayaan, yang merupakan warisan bersama umat manusia; Menegaskan lebih jauh bahwa semua doktrin, kebijakan dan praktek-praktek yang didasarkan pada atau menyokong keunggulan kelompok masyarakat atau individuindividu atas dasar asal-usul kebangsaan atau ras, agama, etnis atau perbedaan budaya adalah rasis, secara ilmiah salah, secara hukum tidak sah, secara moral terkutuk, dan secara sosial tidak adil;

1


DEKLAraSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

Menegaskan kembali bahwa masyarakat adat, dalam pelaksanaan hak-hak mereka, harus bebas dari segala bentuk diskriminasi apapun; Memperhatikan bahwa masyarakat adat telah mengalami penderitaan dari sejarah ketidakadilan sebagai akibat dari, antara lain, penjajahan dan pencerabutan tanahtanah, wilayah dan sumber-sumber daya mereka, sehingga menghalangi mereka dari pelaksanaan, khususnya, hak mereka atas pembangunan sesuai dengan kebutuhankebutuhan dan kepentingan-kepentingannya; Mengakui adanya kebutuhan yang mendesak untuk menghormati dan memajukan hak-hak yang melekat pada masyarakat adat, yang berasal dari politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka, tradisi-tradisi keagamaan, sejarah-sejarah dan filsafat-filsafat mereka, khususnya hak-hak mereka atas tanah, wilayah dan sumber daya mereka; Serta mengakui adanya kebutuhan mendesak untuk menghormati dan memajukan hak-hak masyarakat adat yang ditegaskan dalam perjanjian-perjanjian, kesepakatankesepakatan dan pengaturan-pengaturan konstruktif dengan negara-negara; Menyambut fakta bahwa masyarakat adat mengorganisir diri mereka sendiri untuk peningkatan politik, ekonomi, sosial dan budaya untuk menghentikan segala bentuk diskriminasi dan penindasan dimanapun terjadi; Meyakini bahwa kontrol masyarakat adat terhadap pembangunan yang berdampak pada mereka dan tanah-tanah mereka, wilayah dan sumber daya mereka, akan memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan memperkuat lembaga-lembaga, budaya-budaya dan tradisi-tradisi mereka, dan untuk memajukan pembangunan mereka sesuai dengan aspirasi-aspirasi dan kebutuhan-kebutuhan mereka; Mengakui bahwa penghormatan terhadap pengetahuan adat, budaya-budaya dan praktek-praktek tradisional memberikan sumbangan bagi pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan serta pengelolaan lingkungan secara tepat;

2


DEKLAraSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

Menekankan kontribusi dari pengosongan militer atas tanah-tanah dan wilayahwilayah masyarakat adat terhadap perdamaian, kemajuan dan perkembangan ekonomi dan sosial, saling pengertian dan hubungan yang bersahabat antar bangsabangsa dan antar kelompok-kelompok masyarakat di dunia, Mengakui secara khusus hak keluarga-keluarga dan komunitas-komunitas adat untuk mempertahankan tanggung jawab bersama bagi pengasuhan, pelatihan, pendidikan dan kesejahteraan anak-anak mereka, sesuai dengan hak-hak anak; Menimbang bahwa hak-hak yang ditegaskan dalam perjanjian-perjanjian, persetujuanpersetujuan dan pengaturan-pengaturan konstruktif lainnya antara negara-negara dan masyarakat adat, dalam beberapa keadaan, adalah benar-benar persoalan yang menjadi perhatian, minat, tanggung jawab dan bersifat internasional; Menimbang juga bahwa perjanjian-perjanjian, persetujuan-persetujuan dan pengaturan-pengaturan konstruktif lainnya, dan hubungan yang mereka wakili adalah dasar bagi penguatan kerjasama antara masyarakat adat dan negara-negara; Menyatakan bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan Internasional tentang HakHak Sipil dan Politik, sebagaimana Deklarasi dan Program Aksi Vienna, menegaskan makna mendasar tentang pentingnya hak menentukan nasib sendiri untuk semua bangsa, yang atas dasar hak ini, mereka bebas menentukan status politik mereka dan bebas mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka; Mengingatkan bahwa tidak ada di dalam Deklarasi ini yang dapat digunakan untuk mengingkari hak-hak kelompok masyarakat manapun untuk menentukan nasib sendiri, sesuai dengan hukum internasional; Meyakini bahwa pengakuan atas hak-hak masyarakat adat dalam Deklarasi ini akan meningkatkan keharmonisan dan hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat adat, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, tanpa diskriminasi dan itikad yang baik;

3


DEKLAraSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

Mendorong Negara-Negara untuk tunduk pada dan melaksanakan secara efektif semua kewajiban yang berlaku terhadap Masyarakat Adat sesuai dengan instrumeninstrumen internasional, khususnya yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, melalui konsultasi dan bekerja sama dengan masyarakat adat yang bersangkutan; Menekankan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai peran penting dan berkelanjutan untuk dimainkan dalam memajukan dan melindungi hak-hak masyarakat adat; Meyakini bahwa Deklarasi ini merupakan suatu langkah maju penting yang lebih jauh, dalam rangka pengakuan, pemajuan dan perlindungan hak-hak dan kebebasankebebasan masyarakat adat dan dalam pengembangan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang ini; Mengakui dan menegaskan bahwa warga-warga masyarakat adat diakui tanpa diskriminasi, dalam semua hak asasi manusia yang diakui dalam hukum internasional, dan bahwa masyarakat adat memiliki hak-hak kolektif yang sangat diperlukan bagi keberadaan mereka, kesejahteraan dan pembangunan yang utuh sebagai bangsa; Serta mengakui bahwa situasi masyarakat adat bervariasi dari satu wilayah ke wilayah dan dari satu negara ke negara lainnya dan bahwa pentingnya kekhasan nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah dan budaya harus menjadi pertimbangan. Dengan khidmat menyatakan bahwa Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat berikut ini merupakan sebuah standar capaian yang harus dipatuhi dalam semangat kebersamaan dan saling menghormati;

4


DEKLAraSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

Pasal 1 Masyarakat adat mempunyai hak terhadap penikmatan penuh, untuk secara bersamasama atau secara sendiri-sendiri, atas semua hak asasi manusia dan kebebasankebebasan dasar yang diakui dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan hukum internasional tentang hak asasi manusia. Pasal 2 Masyarakat adat dan warga-warganya bebas dan sederajat dengan semua kelompokkelompok masyarakat dan warga-warga lainnya, dan mempunyai hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam pelaksanaan hak-hak mereka, khususnya yang didasarkan atas asal-usul atau identitas mereka. Pasal 3 Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut, mereka secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka. Pasal 4 Masyarakat adat, dalam melaksanakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, memiliki hak otonomi atau pemerintahan sendiri dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan-urusan internal dan lokal mereka, sebagaimana cara-cara dan sarana-sarana untuk mendanai fungsi-fungsi otonomi mereka.

5


DEKLAraSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

Pasal 5 Masyarakat Adat mempunyai hak untuk menjaga dan memperkuat ciri-ciri mereka yang berbeda di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan institusi-institusi budaya, seraya tetap mempertahankan hak mereka untuk berpartisipasi secara penuh, jika mereka menghendaki, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya Negara Pasal 6 Setiap warga masyarakat adat berhak atas suatu kewarganegaraan. Pasal 7 1. Warga-warga masyarakat adat memiliki hak untuk hidup, keutuhan fisik dan mental, kemerdekaan dan keamanan sebagai individu. 2. Masyarakat adat memiliki hak kolektif untuk hidup bebas, damai dan aman sebagai kelompok masyarakat yang berbeda dan tidak boleh menjadi target dari tindakan genosida apapun atau tindakan-tindakan kekerasan lainnya, termasuk pemindahan anak-anak secara paksa dari sebuah kelompok ke kelompok lainnya. Pasal 8 1. Masyarakat adat dan warga-warganya memiliki hak untuk tidak menjadi target dari pemaksaan percampuran budaya atau pengrusakan budaya mereka. 2. Negara akan menyediakan mekanisme yang efektif untuk mencegah, dan mengganti kerugian atas:

6


DEKLAraSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

a) setiap tindakan yang bertujuan atau berakibat pada hilangnya keutuhan mereka sebagai kelompok masyarakat yang berbeda, atau nilai-nilai budaya atau identitas etnik mereka; b) setiap tindakan yang bertujuan atau berakibat pada pencerabutan mereka dari tanah, wilayah atau sumber daya mereka; c) setiap bentuk pemindahan penduduk yang bertujuan atau berakibat pada pelanggaran atau pengurangan hak mereka apapun; d) setiap bentuk pencampuran atau penggabungan paksa; e) setiap bentuk propaganda yang dirancang untuk mempromosikan atau menghasut diskriminasi rasial atau etnis yang ditujukan langsung untuk terhadap mereka; Pasal 9 Masyarakat adat dan warga-warga adat mempunyai hak untuk menjadi bagian dari suatu komunitas atau bangsa, sesuai dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan dari komunitas atau bangsa yang bersangkutan. Tidak ada diskriminasi apa pun yang boleh timbul akibat dari penikmatan hak tersebut. Pasal 10 Masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka. Tidak boleh ada relokasi yang terjadi tanpa persetujuan bebas, diutamakan, diinformasikan dan tanpa paksaan dari masyarakat adat yang bersangkutan, dan hanya boleh setelah ada kesepakatan perihal ganti kerugian yang adil dan memuaskan, dan jika memungkinkan, disertai dengan pilihan untuk kembali lagi.

7


DEKLAraSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

Pasal 11 1. Masyarakat adat mempunyai hak untuk mempraktekkan dan memperbarui tradisitradisi dan adat budaya mereka. Hal ini meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaan mereka di masa lalu, sekarang dan yang akan datang, seperti situs-situs arkeologi dan sejarah, artefak, pola, upacara, teknologi, seni visual dan pertunjukan dan kesusasteraan; 2. Negara-negara akan menyediakan ganti kerugian melalui mekanisme yang efektif termasuk pemulihan, yang dikembangkan dalam hubungannya dengan masyarakat adat, dengan menghormati kepemilikan kekayaan budaya, intelektual, kepercayaan dan spiritual mereka, yang telah diambil tanpa persetujuan bebas, diutamakan, diinformasikan dan tanpa paksaan atau melanggar hukum, tradisi dan adat mereka. Pasal 12 1. Masyarakat adat mempunyai hak untuk mewujudkan, mempraktikkan, mengembangkan dan mengajarkan tradisi spiritual dan keagamaan, kebudayaan dan upacara-upacara; hak untuk mempertahankan, melindungi, dan mengakses dengan keleluasaan pribadi terhadap situs-situs kepercayaan dan budaya mereka; hak untuk menggunakan dan mengontrol objek-objek seremonial mereka; dan hak untuk repatriasi jasad mereka; 2. Negara-negara akan mencari akses yang memungkinkan dan/atau repratriasi objek-objek upacara dan jasad manusia kepada mereka melalui mekanisme yang adil, transparan dan efektif, yang dibangun dalam hubungan dengan masyarakat adat yang bersangkutan.

8


DEKLAraSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

Pasal 13 1. Masyarakat adat memiliki hak untuk memperbaharui, menggunakan, mengembangkan dan mewariskan kepada generasi-genarasi yang akan datang, sejarah, bahasa, tradisi lisan, filsafat, sistem tulisan dan kesusasteraan, dan untuk menandai dan mempertahankan nama mereka sendiri untuk menamai komunitas, tempat dan orang; 2. Negara-negara akan melakukan langkah-langkah efektif untuk memastikan bahwa hak ini dilindungi dan juga untuk memastikan bahwa mereka dapat memahami dan dipahami dalam proses-proses politik, hukum dan administratif, yang bilamana diperlukan, dilakukan melalui ketentuan penafsiran atau cara lain yang sesuai. Pasal 14 1. Masyarakat adat memiliki hak untuk membentuk dan mengontrol sistem pendidikan dan institusi-institusi mereka yang menyediakan pendidikan dalam bahasa mereka sendiri, dengan cara yang cocok dengan metode budaya mereka tentang belajar dan mengajar. 2. Warga-warga masyarakat adat khususnya anak-anak memiliki hak atas segala bentuk dan tingkatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Negara, tanpa diskriminasi; 3. Negara akan, bersama dengan masyarakat adat mengambil langkah-langkah yang efektif, agar warga-warga adat khususnya anak-anak, termasuk mereka yang tinggal di luar komunitas, untuk memiliki akses, jika memungkinkan, atas pendidikan dalam budaya mereka sendiri dan disediakan dalam bahasa mereka sendiri.

9


DEKLAraSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

Pasal 15 1. Masyarakat adat memiliki hak atas martabat dan keragaman budaya, tradisi, sejarah, dan aspirasi-aspirasi mereka yang harus secara tepat tercermin dalam pendidikan dan informasi publik. 2. Negara akan mengambil langkah-langkah yang efektif, dalam konsultasi dan kerjasama dengan masyarakat adat yang bersangkutan, untuk melawan anggapan dan menghapus diskriminasi dan untuk memajukan toleransi, saling pengertian dan hubungan yang baik antara masyarakat adat dengan semua golongan masyarakat yang lain. Pasal 16 1. Masyarakat adat memiliki hak untuk membentuk media mereka sendiri dalam bahasa-bahasa mereka sendiri, dan memiliki akses terhadap semua bentuk media umum tanpa diskriminasi; 2. Negara-negara akan mengambil tindakan-tindakan yang efektif untuk memastikan bahwa media yang dimiliki oleh negara sepatutnya mencerminkan keragaman budaya masyarakat adat. Negara, tanpa prasangka memastikan kebebasan penuh untuk berekspresi, akan mendorong media milik swasta untuk secara memadai mencerminkan keanekaragaman budaya masyarakat adat. Pasal 17 1. Masyarakat adat dan warga-warga masyarakat adat memiliki hak untuk menikmati secara penuh semua hak yang ditetapkan di dalam hukum perburuhan internasional dan perundang-undangan perburuhan nasional; 2. Negara akan berkonsultasi dan bekerja sama dengan masyarakat adat, dalam mengambil langkah-langkah khusus untuk melindungi anak-anak masyarakat adat dari eksploitasi ekonomi dan dari setiap bentuk pekerjaan yang mungkin

10


DEKLAraSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan anak secara fisik, mental, spiritual, moral atau perkembangan sosial, mengingat kerentanan mereka dan pentingnya pendidikan untuk lebih menguatkan mereka; 3. Warga-warga masyarakat adat mempunyai hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif dalam kondisi apapun dalam bidang perburuhan, termasuk di dalamnya pekerjaan atau pengupahan. Pasal 18 Masyarakat adat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan berkenaan dengan hal-hal yang akan berdampak pada hak-hak mereka, melalui perwakilan-perwakilan yang mereka pilih sesuai dengan prosedur mereka sendiri, serta untuk mempertahankan dan mengembangkan lembaga adat pengambil keputusan mereka sendiri. Pasal 19 Negara akan mengkonsultasikan dan bekerjasama dengan itikad baik dengan masyarakat adat melalui lembaga perwakilan mereka sendiri agar dapat memperoleh persetujuan bebas, diutamakan, diinformasikan dan tanpa paksaan sebelum mengimplementasikan dan melaksanakan tindakan legislatif atau administratif yang mungkin berdampak kepada mereka. Pasal 20 1. Masyarakat adat memiliki hak untuk memelihara dan mengembangkan sistemsistem atau institusi-institusi politik, ekonomi dan sosial mereka, agar menjamin penikmatan atas penghidupan yang berkecukupan untuk mereka sendiri dan

11


DEKLAraSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

atas pembangunan, serta untuk menggunakan secara bebas semua tradisi dan aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya; 2. Masyarakat adat yang tercerabut dari penghidupannya dan pembangunan berhak atas ganti kerugian yang layak dan adil. Pasal 21 1. Masyarakat adat memiliki hak, tanpa diskriminasi untuk perbaikan kondisi ekonomi dan sosial mereka, termasuk diantaranya di bidang pendidikan, pekerjaan, pelatihan-pelatihan dan penguasaan kejuruan, perumahan, kebersihan, kesehatan dan keamanan sosial; 2. Negara akan mengambil langkah-langkah efektif dan, jika diperlukan langkahlangkah khusus untuk memastikan keberlanjutan kemajuan dari perbaikan kondisi ekonomi dan sosial mereka. Perhatian khusus akan diberikan pada hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan khusus dari para manula, perempuan, generasi muda, anak-anak dan orang-orang cacat dari masyarakat adat. Pasal 22 1. Perhatian khusus akan diberikan kepada hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan khusus dari para manula, perempuan, generasi muda, anak-anak dan orangorang cacat dari masyarakat adat dalam implementasi Deklarasi ini. 2. Negara-negara akan mengambil langkah-langkah, bersama dengan masyarakat adat, untuk memastikan bahwa perempuan adat dan anak-anak menikmati perlindungan penuh dan jaminan melawan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

12


DEKLAraSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

Pasal 23 Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritasprioritas dan strategi-strategi untuk melaksanakan hak-hak mereka atas pembangunan. Secara khusus, masyarakat adat memiliki hak untuk terlibat secara aktif dalam pengembangan dan menentukan program-program kesehatan, perumahan dan program-program sosial ekonomi lainnya yang berdampak pada mereka, dan sedapat mungkin mengelola program-program tersebut melalui lembaga-lembaga mereka sendiri. Pasal 24 1. Masyarakat adat memiliki hak atas pengobatan tradisional mereka dan untuk memelihara praktek-praktek pengobatan mereka termasuk perlindungan terhadap tanaman-tanaman obat mereka yang penting, binatang-binatang, dan mineral. Warga-warga masyarakat adat juga memiliki hak untuk mengakses tanpa diskriminasi, semua pelayanan sosial dan pelayanan kesehatan; 2. Warga-warga masyarakat adat memiliki hak yang sama atas penikmatan terhadap standar tertinggi yang dapat dicapai terhadap kesehatan fisik dan mental. Negara akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk secara progresif mencapai realisasi yang penuh atas hak ini. Pasal 25 Masyarakat adat memiliki hak untuk memelihara dan memperkuat hubungan spiritual mereka yang khas dengan tanah, wilayah, air dan pesisir pantai dan sumber daya yang lainnya, yang digunakan atau dikuasai secara tradisional, dan untuk menjunjung tinggi tanggung jawab mereka terhadap generasi-generasi mendatang.

13


DEKLAraSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

Pasal 26 1. Masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki, tempati atau gunakan atau mereka peroleh secara tradisional; 2. Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau yang mereka duduki atau gunakan, sebagaimana yang mereka miliki atau sebaliknya mereka peroleh; 3. Negara akan memberikan pengakuan hukum dan pelindungan atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya ini. Pengakuan tersebut akan dilakukan dengan menghormati adat istiadat, tradisi-tradisi dan sistem kepemilikan tanah pada masyarakat adat yang bersangkutan. Pasal 27 Negara akan membentuk dan mengimplementasikan, dalam hubungan dengan masyarakat adat yang bersangkutan, sebuah proses yang adil, independen, tidak memihak, terbuka dan transparan, dalam memberikan pengakuan yang benar atas hukum-hukum masyarakat adat, tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan dan sistem-sistem penguasaan tanah, untuk mengakui dan memutuskan hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumber daya mereka yang lainnya, termasuk yang dimiliki secara tradisional atau sebaliknya dikuasai atau digunakan. Masyarakat adat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses-proses ini. Pasal 28 1. Masyarakat adat memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian, dengan caracara termasuk restitusi atau, jika ini tidak memungkinkan, kompensasi yang layak dan adil, atas tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki secara

14


DEKLAraSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

tradisional atau sebaliknya tanah, wilayah dan sumber daya yang dikuasai atau digunakan, dan yang telah disita, diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak tanpa persetujuan bebas, diutamakan, diinformasikan dan tanpa paksaan dari mereka terlebih dahulu; 2. Kecuali jika disepakati secara bebas oleh kelompok masyarakat yang bersangkutan, kompensasi akan berbentuk tanah, wilayah dan sumber daya setara dengan kualitas, ukuran dan status hukum atau berdasarkan kompensasi moneter atau ganti kerugian lain yang sesuai. Pasal 29 1. Masyarakat adat memiliki hak atas konservasi dan perlindungan lingkungan hidup dan kapasitas produktif tanah atau wilayah dan sumber daya mereka. Negara harus menyusun dan melaksanakan program-program bantuan bagi masyarakat adat untuk konservasi dan perlindungan semacam itu, tanpa diskriminasi. 2. Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan atau pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas tanah-tanah dan wilayah-wilayah masyarakat adat tanpa persetujuan bebas, diutamakan, diinformasikan dan tanpa paksaan dari mereka. 3. Negara juga akan mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan, sesuai kebutuhan, bahwa program-program untuk memantau, memelihara dan memulihkan kesehatan masyarakat adat, sebagaimana dikembangkan dan dilaksanakan oleh masyarakat yang terkena dampak dari bahan-bahan seperti itu, sepatutnya dilaksanakan. Pasal 30 1. Aktivitas-aktivitas militer tidak boleh dilakukan di tanah atau wilayah-wilayah masyarakat adat, kecuali dibenarkan oleh kepentingan umum yang relevan atau sebaliknya dilakukan berdasarkan persetujuan secara bebas, diutamakan,

15


DEKLAraSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

diinformasikan dan tanpa paksaan dengan atau karena diminta oleh masyarakat adat yang bersangkutan. 2. Negara akan melakukan konsultasi-konsultasi yang efektif dengan masyarakat adat yang bersangkutan, melalui prosedur-prosedur yang sesuai, terutama dengan lembaga-lembaga perwakilan mereka, sebelum menggunakan tanahtanah atau wilayah-wilayah mereka untuk aktivitas-aktivitas militer. Pasal 31 1. Masyarakat adat memiliki hak untuk mempertahankan, mengontrol, melindungi dan mengembangkan warisan budaya, pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, serta manifestasi dari ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan, termasuk manusia dan sumber daya genetik, bibit, obat-obatan, pengetahuan mengenai sifat flora dan fauna, tradisi lisan, sastra, desain, olahraga dan permainan tradisional dan seni visual dan pertunjukan. Mereka juga memiliki hak untuk mempertahankan, mengontrol, melindungi dan mengembangkan kekayaan intelektual mereka atas warisan budaya tersebut, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional. 2. Bersama dengan masyarakat adat, negara-negara akan mengambil langkahlangkah yang efektif untuk mengakui dan melindungi pelaksanaan hak-hak ini. Pasal 32 1. Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi untuk pengembangan atau penggunaan tanah-tanah atau wilayah mereka dan sumber daya lainnya. 2. Negara akan berkonsultasi dan bekerjasama dalam itikad baik dengan masyarakat adat melalui institusi-institusi perwakilan mereka sendiri supaya mereka dapat mencapai persetujuan yang bebas, diutamakan, diinformasikan

16


DEKLAraSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

dan tanpa paksaan sebelum menyetujui proyek apapun yang berpengaruh pada tanah-tanah atau wilayah mereka dan sumber daya yang lainnya, terutama yang berhubungan dengan pembangunan, pemanfaatan atau eksploitasi atas mineral, air, dan sumber daya lainnya. 3. Negara akan menyediakan mekanisme yang efektif untuk ganti kerugian yang adil dan pantas untuk aktifitas semacam itu, dan langkah-langkah yang tepat akan diambil untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup, ekonomi, social dan budaya atau spiritual. Pasal 33 1. Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan identitas mereka sendiri atau keanggotaan menurut kebiasaan-kebiasaan dan tradisi mereka. Ini tidak akan menghambat hak-hak warga dari masyarakat adat untuk memperoleh kewarganegaraan di negara di mana mereka hidup; 2. Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan susunan, dan untuk memilih keanggotaan dari kelembagaan-kelembagaan mereka sesuai dengan prosedur mereka sendiri. Pasal 34 Masyarakat adat memiliki hak untuk memajukan, membangun dan mempertahankan stuktur-struktur kelembagaan mereka dan kebiasaan-kebiasaan mereka yang khas, spiritualitas, tradisi-tradisi, prosedur dan praktek-praktek jika masih ada, sistem-sistem atau kebiasaan-kebiasaan peradilan, sesuai dengan standar-standar internasional tentang hak asasi manusia.

17


DEKLAraSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

Pasal 35 Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan tanggung jawab individu terhadap komunitas mereka. Pasal 36 1. Masyarakat adat, khususnya yang terbagi oleh batas-batas internasional, memiliki hak untuk mempertahankan dan membangun kontak, hubungan, dan kerja sama, termasuk kegiatan-kegiatan untuk tujuan spiritual, kultural, politik, ekonomi dan sosial, dengan anggota-anggotanya sendiri sebagaimana juga dengan kelompokkelompok masyarakat lain di seberang perbatasan. 2. Negara, dalam konsultasi dan kerjasama dengan masyarakat adat akan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan hak ini. Pasal 37 1. Masyarakat adat memiliki hak atas pengakuan, ketaatan dan penegakan perjanjian-perjanjian, persetujuan-persetujuan dan pengaturan konstruktif lainnya yang dibuat oleh negara atau pengganti mereka, dan mengharuskan negara untuk menghormati dan menghargai perjanjian-perjanjian, persetujuanpersetujuan dan pengaturan konstruktif lainnya tersebut; 2. Tidak ada dalam Deklarasi ini yang dapat diterjemahkan sebagai mengurangi atau menghapuskan hak-hak masyarakat adat yang terkandung dalam perjanjianperjanjian, persetujuan-persetujuan dan pengaturan konstruktif lainnya.

18


DEKLAraSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

Pasal 38 Negara-negara dalam konsultasi dan kerjasama dengan masyarakat adat, akan mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk pengakuan hukum, untuk mencapai tujuan akhir dari Deklarasi ini. Pasal 39 Masyarakat adat memiliki hak untuk mengakses bantuan keuangan dan bantuan teknis dari Negara dan melalui kerjasama internasional, untuk penikmatan atas hakhak yang terkandung dalam Deklarasi ini. Pasal 40 Masyarakat adat memiliki hak untuk mengakses ke, dan untuk memperoleh keputusan secara cepat melalui prosedur yang pantas dan adil, untuk penyelesaian konflik dan sengketa dengan Negara dan pihak-pihak yang lain, sebagaimana pemulihan yang efektif untuk semua pelanggaran hak-hak individual dan kolektif mereka. Keputusan harus diberikan dengan mempertimbangkan adat, tradisi, peraturan-peraturan dan sistem hukum dari masyarakat adat yang bersangkutan dan hak asasi manusia internasional. Pasal 41 Organ-organ dan badan-badan khusus dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi antar pemerintah lainnya akan memberikan kontribusi bagi realisasi sepenuhnya ketentuan-ketentuan dalam Deklarasi ini, melalui mobilisasi,

19


DEKLAraSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

antara lain, kerja sama keuangan dan bantuan teknis. Cara dan sarana untuk menjamin partisipasi masyarakat adat dalam hal-hal yang membawa dampak bagi mereka akan ditetapkan. Pasal 42 Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badannya, termasuk Forum Permanen untuk Masalah-Masalah Masyarakat Adat dan badan-badan khusus, termasuk pada tingkat negara dan Negara, akan memajukan penghormatan dan pelaksanaan secara penuh ketentuan-ketentuan Deklarasi ini dan menindaklanjuti keefektifan pelaksanaan Deklarasi ini. Pasal 43 Hak-hak yang diakui dalam Deklarasi ini merupakan standar-standar minimum bagi kelangsungan hidup, martabat dan kesejahteraan masyarakat adat di dunia Pasal 44 Semua hak dan kebebasan yang diakui disini dijamin secara sederajat bagi wargawarga masyarakat adat baik laki-laki maupun perempuan. Pasal 45 Tidak ada dalam Deklarasi ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi atau meniadakan hak-hak yang dimiliki sekarang atau yang akan diperoleh masyarakat adat di masa depan.

20


DEKLAraSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

Pasal 46 1. Tidak ada dalam Deklarasi ini yang bisa diterjemahkan sebagai menyiratkan adanya hak Negara manapun, bangsa, kelompok atau orang untuk terlibat dalam kegiatan apapun atau untuk melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau ditafsirkan sebagai memberikan kuasa atau mendorong tindakan apapun yang bertujuan pemisahan secara total atau sebagian dari wilayah kedaulatan suatu kesatuan politik dari negara-negara berdaulat dan merdeka. 2. Dalam pelaksanaan hak-hak yang dinyatakan dalam Deklarasi ini, hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar harus dihormati. Pelaksanaan hak-hak yang terdapat di dalam deklarasi ini harus ditujukan hanya untuk pembatasanpembatasan yang ditetapkan oleh hukum, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari kewajiban-kewajiban hak-hak asasi manusia internasional. Pembatasanpembatasan apapun tidak boleh diskrimintaif dan semata-mata ditujukan hanya untuk menunjang jaminan pengakuan dan penghargaan atas hak-hak dan kebebasan bagi pihak lain dan untuk memenuhi kepantasan dan syarat-syarat yang paling menunjang suatu masyarakat yang demokratis; 3. Ketentuan-ketentuan yang dinyatakan dalam Deklarasi ini harus diterjemahkan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, penghormatan terhadap hakhak asasi manusia, persamaan, non-diskriminasi, tata kelola pemerintahan yang baik dan itikad baik.

21


DEKLAraSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT ADAT


Buku Undrip Versi Indonesia