perilaku Hakim yang menerima suap. Untuk pernyataan mengenai masalah parcel kepada pejabat ini, masyarakat masih ragu-ragu, 19,8% responden sangat tidak setuju dan 24,4% tidak setuju jika perilaku tersebut dianggap sebagai tindakan yang koruptif. Dapat disimpulkan bahwa responden yang menolak hal tersebut sebagai perilaku koruptif tentunya memperbolehkan praktek pemberian parsel tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. KPK tentu perlu melakukan banyak sosialisasi mengenai pemberian parcel yang dapat dikategorikan sebagai praktek pemberian gratifikasi ini, dan bahwa pejabat publik, dilarang menerima apapun terkait jabatannya. Jika kemudian diperjelas lagi dalam Panitia PBJ yang Meminta Hadiah Kepada Pemenang Tender bentuk pernyataan yang menyatakan di Lemb aga Pemerintahan Adalah Hal yan g W ajar bahwa Pejabat PBJ di lembaga (%) pemerintah yang meminta hadiah kepada Sangat setuju 1.05 Setuju 6.8 pemenang tender, maka lebih dari Agak setuju 9.22 separuh responden tidak setuju dengan perilaku tersebut dan menganggap Sangat tidak setuju 36.97 perilaku tersebut sebagai perilaku koruptif. Dari dua pernyataan tersebut, Agak tidak setuju 13.1 untuk sementara dapat disimpulkan bahwa jika pejabat negara /aparat pemerintah berinisiatif meminta akan dinilai lebih koruptif dibanding jika hanya bersikap pasif. Meskipun pada intinya penyelenggara negara tetap menerima Tidak setuju 32.86 sesuatu terkait jabatannya, namun dimata masyarakat mereka yang meminta dipersepsikan lebih korup dibanding yang tidak meminta namun menerima jika diberi. Untuk pernyataan lain dimana masyarakat relatif lebih permisif adalah, pernyataan dalam membuat SIM daripada harus membuat sendiri mengenai pembuatan SIM melalui biro jasa. (%) Sekitar 25% responden lebih menyukai untuk menggunakan biro Jasa dibanding harus Sangat setuju 5.61 mengurus sendiri. Persepsi ini dapat saja Sangat tidak setuju 20.54 disebabkan beberapa hal terkait Setuju 19.67 kenyamanan layanan dan kepastian prosedur dari penyedia jasa. Belum lagi kerepotan-kerepotan lain seperti banyaknya pungutan liar, birokrasi yang berbelit-belit, dll. Olehkarena itu mereka memutuskan Agak setuju 13.05 lebih baik mengurus melalui biro jasa Tidak setuju 30.72 dengan harga yang lebih tinggi daripada Agak tidak setuju 10.41 harus berhubungan langsung dengan petugas layanan. Prosentase masyarakat yang sangat setuju terhadap perilaku ini adalah yang terbesar dibandingkan pernyataan mengenai perilaku yang lain. Jika masyarakat relatif lebih nyaman menggunakan biro jasa daripada mengurus secara langsung, maka keberadaan biro jasa sebagai perantara antara pengguna dengan penyedia layanan akan selalu ada dan dimungkinkan semakin menjamur. Saya Lebih Senang Memakai Biro Jasa
Masyarakat juga dengan tegas menolak berbagai perilaku koruptif terutama yang berhubungan perilaku penyelenggara negara mulai dari penggunaan mobil dinas hingga alasan gaji kecil bagi pelaku korupsi kecil-kecilan (petty corruption). Dari hasil survei ini masyarakat nampaknya cukup mendukung upaya peningkatan transparansi penyelenggara negara, khususnya mengenai kekayaan penyelenggara negara. Kekayaan pejabat dan penyelenggara negara merupakan hal sensitif yang umumnya menjadi perhatian masyarakat apabila mereka diangkat atau berhenti dari jabatannya. Peningkatan kekayaan yang signifikan dan tidak bisa dibuktikan, dianggap 95% responden sebagai korupsi. Penyelenggara negara dan pejabat publik