Integritas sektor publik indonesia tahun 2013 by acch portal

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2014

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2014

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Disusun oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Diterbitkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

ISBN 978-602-17231-6-6 Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2013 Fakta Korupsi dalam Layanan Publik 188 hlm + viii

Kegiatan Survei Integritas Sektor Publik 2013 didanai oleh APBN www.kpk.go.id Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta Selatan - Indonesia Telp. (021) 2557 8300 Fax. (021) 5289 2456

Kata Pengantar P

uji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2013: Fakta Korupsi dalam Layanan

Publik. Buku ini adalah bagian dari rangkaian survei integritas sektor publik yang telah rutin dilaksanakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2007. Survei tahun 2013 dilakukan terhadap 20 instansi pusat, 5 instansi vertikal pada 33 kota/ibu kota provinsi dan 60 pemerintah daerah kabupaten/kota dengan total 484 unit layanan yang memberikan pelayanan kepada publik (masyarakat, perusahaan, maupun layanan antar-lembaga). Responden dalam survei ini adalah pengguna layanan langsung (bukan calo atau biro jasa) dari layanan yang disediakan dari instansi tersebut. Survei dilaksanakan pada Meiâ&#x20AC;&#x201C;September 2013. Seluruh data yang diperoleh dalam laporan survei ini adalah data primer yang bersumber dari hasil wawancara secara langsung dengan responden di lapangan. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan maupun bantuan dalam pelaksanaan survei serta dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini memberikan dampak yang bermanfaat bagi peningkatan integritas sektor publik di Indonesia.

Jakarta, Mei 2014 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Daftar Isi Kata Pengantar 1 PENDAHULUAN

iii 1

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 TUJUAN

1.3 METODOLOGI

1.3.1 Unit Layanan dan Lokasi

1.3.2 Karakteristik Responden

1.3.3 Variabel, Indikator, Sub-Indikator, dan Struktur Pertanyaan

1.4 ANALISIS DATA

2 INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT NASIONAL 2.1 INDEKS INTEGRITAS TINGKAT NASIONAL (IIN)

13 14

2.2 PENGALAMAN INTEGRITAS DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT NASIONAL 17 2.2.1

Pengalaman Korupsi di Layanan Publik Tingkat Nasional

2.2.2

Cara Pandang Terhadap Korupsi di Layanan Publik Tingkat Nasional

2.3 POTENSI INTEGRITAS DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT NASIONAL

2.3.1

Lingkungan Kerja di Layanan Publik Tingkat Nasional

2.3.2

Sistem Administrasi di Layanan Publik Tingkat Nasional

2.3.3

Perilaku Individu di Layanan Publik Tingkat Nasional

2.3.4

Pencegahan Korupsi di Layanan Publik Tingkat Nasional

2.4 INDEKS INTEGRITAS TOTAL PUSAT

2.5 INDEKS INTEGRITAS TOTAL DAERAH

3 INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT PUSAT

3.1 INDEKS INTEGRITAS TINGKAT PUSAT

3.2 PENGALAMAN INTEGRITAS DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT PUSAT

3.2.1

Pengalaman Korupsi di Layanan Publik Tingkat Pusat

3.2.2

Cara Pandang Terhadap Korupsi di Layanan Publik Tingkat Pusat

3.3 POTENSI INTEGRITAS DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT PUSAT

3.3.1

Lingkungan Kerja di Layanan Publik Tingkat Pusat

3.3.2

Sistem Administrasi di Layanan Publik Tingkat Pusat

3.3.3

Perilaku Individu di Layanan Publik Tingkat Pusat

3.3.4

Pencegahan Korupsi di Layanan Publik Tingkat Pusat

4 INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT VERTIKAL 4.1 INDEKS INTEGRITAS LEMBAGA VERTIKAL

73 74

4.2 PENGALAMAN INTEGRITAS DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT VERTIKAL 77 4.2.1

Pengalaman Korupsi di Layanan Publik Tingkat Vertikal

4.2.2

Cara Pandang Terhadap Korupsi di Layanan Publik Tingkat Vertikal

4.3 POTENSI INTEGRITAS DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT VERTIKAL

4.3.1

Lingkungan Kerja di Layanan Publik Tingkat Vertikal

4.3.2

Sistem Administrasi di Layanan Publik Tingkat Vertikal

4.3.3

Perilaku Individu di Layanan Publik Tingkat Vertikal

4.3.4

Pencegahan Korupsi di Layanan Publik Tingkat Vertikal

5 INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT DAERAH 5.1 INDEKS INTEGRITAS TINGKAT DAERAH

103 104

5.2 PENGALAMAN INTEGRITAS DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT DAERAH 107 5.2.1

Pengalaman Korupsi di Layanan Publik Tingkat Daerah

108

5.2.2

Cara Pandang Terhadap Korupsi di Layanan Publik Tingkat Daerah

112

5.3 POTENSI INTEGRITAS DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT DAERAH

115

5.3.1

Lingkungan Kerja di Layanan Publik Tingkat Daerah

117

5.3.2

Sistem Administrasi di Layanan Publik Tingkat Daerah

123

5.3.3

Perilaku Individu di Layanan Publik Tingkat Daerah

127

5.3.4

Pencegahan Korupsi di Layanan Publik Tingkat Daerah

131

6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

135

LAMPIRAN

139

1. Indeks Integritas Nasional (IIN), Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Berdasarkan Instansi

140

2. Indeks Integritas Nasional (IIN), Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Berdasarkan Unit Layanan

142

3. Indeks Integritas Total Pusat (IITP), Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Berdasarkan Instansi

153

4. Indeks Integritas Pusat (IIP), Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Berdasarkan Instansi

154

5. Indeks Integritas Pusat (IIP), Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Berdasarkan Unit Layanan

154

6. Indeks Integritas Vertikal (IIV), Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Berdasarkan Instansi

156

7. Indeks Integritas Vertikal (IIV), Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Berdasarkan Unit Layanan

156

8. Indeks Integritas Vertikal (IIV), Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Berdasarkan Instansi Kota

156

9. Indeks Integritas Vertikal (IIV), Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Berdasarkan Unit Layanan Kota

157

10. Indeks Integritas, Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Kepolisian Republik Indonesia

163

11. Indeks Integritas, Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Badan Pertanahan Nasional

164

12. Indeks Integritas, Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Kementerian Hukum dan HAM

165

13. Indeks Integritas, Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Kementerian Agama

166

14. Indeks Integritas, Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Mahkamah Agung

167

15. Indeks Integritas, Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Unit Layanan Surat Izin Mengemudi (SIM)

168

16. Indeks Integritas, Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Unit Layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

169

17. Indeks Integritas, Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Unit Layanan Peningkatan Hak atas Tanah

170

18. Indeks Integritas, Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Unit Layanan Peralihan Hak atas Tanah

171

19. Indeks Integritas, Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Unit Layanan Paspor

172

20. Indeks Integritas, Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Unit Layanan Lembaga Pemasyarakatan

173

21. Indeks Integritas, Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Unit Layanan Administrasi Pernikahan KUA

174

vii

viii

22. Indeks Integritas, Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Unit Layanan Administrasi Sidang Peradilan Agama

175

23. Indeks Integritas Total Daerah (IITD), Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas

176

24. Indeks Integritas Daerah (IID), Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Berdasarkan Instansi

177

25. Indeks Integritas Daerah (IID), Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Berdasarkan Unit Layanan

179

26. Indeks Integritas, Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Unit Layanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

183

27. Indeks Integritas, Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Unit Layanan Kesehatan Dasar Puskesmas

185

28. Indeks Integritas, Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

186

PENDAHULUAN

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

1.1 LATAR BELAKANG

utput dari tugas pokok dan fungsi Fakta layanan publik di Indonesia menunjukkan instansi/lembaga pemerintah adalah bahwa sektor ini masih rawan korupsi dalam

layanan yang diberikan kepada masyarakat. bentuk penyuapan, pemerasan, gratifikasi ataupun penyalahgunaan wewenang. Instansi/lembaga pemerintah yang dalam Walaupun nilai korupsi tidak selalu besar, melaksanakan tugas dan fungsinya dibiayai korupsi yang terjadi pada layanan publik oleh pajak masyarakat sudah sewajarnya akan memengaruhi citra instansi/lembaga untuk selalu berusaha memberikan layanan pemerintah di mata masyarakat luas. Tingkat publik yang sesuai harapan masyarakat. kepercayaan masyarakat akan jatuh kepada Transparansi dan akuntabilitas dalam proses lembaga pemerintah yang memiliki layanan layanan menjadi keharusan.

publik yang buruk dan koruptif. Apabila tingkat

1. PENDAHULUAN

kepercayaan masyarakat sudah rendah,

yang dilakukan juga dapat menggambarkan

memulihkan nama baik instansi/lembaga

sifat-sifat korupsi di layanan publik tersebut.

pemerintah di mata masyarakat bukanlah hal

Hasil dari indeks integritas mencerminkan

yang mudah.

apakah unit layanan pada lembaga/instansi

Dalam rangka mencegah secara efektif terjadinya korupsi, hendaknya tidak cukup dilakukan

pengukuran

yang

semata-

mata bertujuan untuk mendeteksi pelaku korupsi dan menghukumnya. Penting untuk

pemerintah sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Survei Integritas Sektor Publik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan dalam rangka hal tersebut.

menempatkan strategi pencegahan korupsi

Penilaian yang dilakukan berdasarkan sudut

dengan tujuan untuk mengeliminasi faktor-

pengguna layanan publik diharapkan mampu

faktor penyebab terjadinya korupsi sejak

mengubah perspektif layanan dari orientasi

awal. Demikian halnya pada sektor publik,

pada penyedia layanan (supply) menjadi

dalam menetapkan strategi pencegahan

perspektif pengguna layanan (demand). Hasil

korupsi, perlu diidentifikasi dan dianalisis

ini juga diharapkan akan mendorong sektor

faktor-faktor yang menjadi akar penyebab yang berkontribusi menimbulkan korupsi pada layanan publik.

publik secara sukarela melakukan upayaupaya pemberantasan korupsi dalam layanan publiknya. Upaya tersebut bila dilakukan

Menilai tingkat integritas layanan publik

secara komprehensif pada akhirnya akan

merupakan salah satu upaya yang perlu

menaikkan integritas layanan publik yang

dilakukan untuk memastikan faktor penyebab

bersangkutan dan meningkatkan kepercayaan

terjadinya korupsi di layanan publik. Penilaian

masyarakat pada sektor publik.

1.2 TUJUAN

urvei Integritas Sektor Publik dilakukan diterapkan oleh layanan publik menurut dalam rangka mendapatkan data primer penilaian pengguna layanan publik.

terkait unsur-unsur integritas sektor publik Tujuan dari Survei Integritas Sektor Publik dan bagaimana unsur tersebut dimiliki dan adalah sebagai berikut.

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

1. Memetakan tingkat integritas layanan publik.

3. Menyampaikan rekomendasi perbaikan

2. Menyampaikan tingkat integritas tersebut kepada

lembaga/instansi

pemerintah

yang memiliki layanan publik tersebut dan

kepada tiap-tiap unit layanan publik berdasarkan nilai indeks integritas yang dicapainya.

masyarakat luas.

1.3 METODOLOGI

urvei Integritas Sektor Publik 2013 ditetapkan pakar yang berlatar belakang sosial merupakan

upaya

mendapatkan politik, kebijakan publik, sosiologi, psikologi,

penilaian dari masyarakat pengguna layanan komunikasi sosial, statistik, dan praktisi. terhadap

unsur-unsur

integritas

dalam Variabel, indikator, dan sub-indikator yang layanan publik. Penilaian diarahkan untuk telah ditetapkan selanjutnya diterjemahkan menjaring pengalaman langsung responden ke dalam pertanyaan-pertanyaan tertutup selama mengurus layanan. Oleh karena itu, yang dituangkan dalam kuesioner. Sebelum responden yang dipilih adalah yang mengurus survei dilakukan ke semua daerah penelitian, langsung layanan dalam kurun waktu satu terlebih dahulu dilakukan uji coba kuesioner tahun terakhir. untuk melihat validasi dan keandalannya. Isian Pelaksanaan kegiatan didahului dengan kuesioner yang ditanyakan kepada responden penentuan variabel, indikator, dan sub- adalah kuesioner yang telah disesuaikan indikator penyusun nilai integritas. Acuan berdasarkan hasil uji coba. yang dipakai berasal dari Anti-Corruption and Civil Rights Commission of Korea (dahulu Korea

Nilai integritas dalam survei ini berkisar antara

Independent Commission Against Corruption- 0â&#x20AC;&#x201C;10. Nilai ini menunjukkan bahwa semakin KICAC). Dalam perkembangannya, instrumen mendekati 10, integritas untuk layanan tersebut dikembangkan oleh KPK sesuai semakin baik dan sebaliknya jika mendekati 0, dengan kebutuhan dan kondisi pelayanan integritas layanan semakin buruk. Penjelasan publik di Indonesia. Bobot variabel, indikator, umum mengenai metodologi pelaksanaan dan sub-indikator mengacu pada bobot yang survei dijelaskan pada tabel berikut.

1. PENDAHULUAN

Tabel 1.1 Metodologi Pelaksanaan Survei Integritas Sektor Publik No.

Item

Waktu pelaksanaan survei

Lokasi survei

Jumlah instansi dan unit layanan yang disurvei

Responden

Komponen yang dinilai

Uraian Survei dilaksanakan pada bulan Mei hingga September 2013 Unit layanan instansi pusat dilakukan di Jakarta dan sekitarnya Unit layanan instansi vertikal dilakukan di 33 kota/ibu kota provinsi Unit layanan pemerintah daerah dilakukan di 60 kabupaten/kota Instansi pusat : 40 unit layanan pada 20 instansi pusat Instansi vertikal : 264 unit layanan pada 5 instansi vertikal Pemerintah daerah : 180 unit layanan pada 60 kabupaten/kota Pengguna layanan yang merasakan langsung layanan dalam 1 tahun terakhir dan telah menjalani seluruh prosedur layanan, individu/mewakili perusahaan/instansi. Khusus responden pada unit layanan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) ditambahkan kriteria bahwa responden adalah perusahaan yang pernah mengikuti tender/lelang di instansi/pemerintah daerah dan memiliki peringkat 3 besar pada tahapan akhir proses tender/lelang. Total Responden : 15.000 dengan jumlah minimal responden per unit layanan 30 a. Instansi pusat : 1.200 responden b. Instansi vertikal : 8.160 responden c. Pemerintah daerah : 5.640 responden 1. Pengalaman Integritas Variabel 2 . Potensi Integritas 1. Pengalaman Korupsi 2 . Cara Pandang Terhadap Korupsi 3. Lingkungan Kerja Indikator 4. Sistem Administrasi 5. Perilaku Individu 6. Pencegahan Korupsi 1. Jumlah/Besaran Gratifikasi 2. Frekuensi Pemberian Gratifikasi 3. Waktu Pemberian Gratifikasi 4. Arti Pemberian Gratifikasi 5. Tujuan Pemberian Gratifikasi 6 Kebiasaan Pemberian Gratifikasi 7. Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur 8. Keterlibatan Calo 9. Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan Sub-Indikator 10. Suasana/Kondisi di Sekitar Pelayanan 11. Kepraktisan SOP 12. Keterbukaan Informasi 13. Pemanfaatan Teknologi Informasi 14. Keadilan dalam Layanan 15. Ekspektasi Petugas Terhadap Gratifikasi 16. Perilaku Pengguna Layanan 17. Tingkat Upaya Anti-Korupsi 18. Mekanisme Pengaduan Masyarakat

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

No.

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Item

Uraian

Metode pengukuran

Instrumen pengumpulan data

Nilai

Pembobotan variabel, indikator, dan sub-indikator oleh pakar melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan menggunakan metode Analytical Hierarchical Process (AHP) Penilaian dengan instrumen pertanyaan dalam kuesioner yang dijawab langsung oleh responden 1 . Wawancara 2 . Pengamatan deskriptif unit layanan Sebaran : 0 â&#x20AC;&#x201C;10 Arti : Semakin mendekati nilai 10, maka indeks integritas semakin baik

1.3.1 UNIT LAYANAN DAN LOKASI Penilaian integritas sektor publik tahun 2013 Di tingkat pusat, survei dilakukan terhadap dilakukan terhadap 484 unit layanan dengan unit layanan instansi/lembaga yang berlokasi di Jakarta dan sekitarnya. Pada lembaga/ perincian sebagai berikut: instansi vertikal, survei dilakukan terhadap

Tabel 1.2 Jumlah Unit Layanan Survei Integritas Sektor Publik 2013

5 unit layanan yang berlokasi di 33 kota/ ibu kota provinsi. Di instansi daerah, survei

No.

Instansi

Jumlah Unit Layanan

dilakukan pada 3 unit layanan, yaitu SIUP, layanan kesehatan dasar, dan layanan

Pusat

40 unit layanan Kementerian/ Lembaga

Vertikal

264 unit layanan

pengadaan barang dan jasa yang tersebar di

Pemerintah Daerah

180 unit layanan

60 pemerintah kabupaten/kota.

Tabel 1.3 Unit Layanan Survei Integritas Sektor Publik 2013 No. 1

Instansi Pusat

Unit layanan 1

Kementerian

Lembaga Non-Kementerian

Catatan: Nama Unit layanan berbeda setiap instansi

Vertikal

Pemerintah Daerah

Pembuatan SIM

Kepolisian RI

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pembuatan dan Perpanjangan Paspor

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan di KUA

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang di Pengadilan Agama

Badan Pertanahan Nasional

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Layanan Kesehatan Dasar di Puskesmas

Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pembuatan SKCK Layanan Lembaga Pemasyarakatan

Peningkatan Hak Atas Tanah Peralihan Hak Atas Tanah

1. PENDAHULUAN

Nama unit layanan sampel tingkat pusat ditunjukkan dalam tabel berikut. Tabel 1.4 Nama Instansi dan Unit Layanan Sampel Tingkat Pusat pada Survei Integritas 2013 No.

Instansi

Kementerian Perdagangan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian Keuangan

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kementerian Perhubungan

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Perindustrian

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kesehatan

Kementerian Pertanian

Kementerian Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kementerian Luar Negeri

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan Koordinasi Penanaman Modal

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI

RSUP Fatmawati

RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

No. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Unit Layanan Nomor Pengenal Importir Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Bantuan Penelitian Pengadaan Barang dan Jasa Surat Keterangan Terdaftar Pengadaan Barang dan Jasa Administrasi Sengketa Pajak Pengadaan Barang dan Jasa Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Pengadaan Barang dan Jasa Izin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata Pengadaan Barang dan Jasa Pengujian Perangkat Telekomunikasi Pengadaan Barang dan Jasa LS Pro Pustan SNI Pengadaan Barang dan Jasa Izin Penangkapan Ikan Pengadaan Barang dan Jasa Izin Edar Alat Kesehatan Pengadaan Barang dan Jasa Rekomendasi Izin Impor Beras Jenis Tertentu Pengadaan Barang dan Jasa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pengadaan Barang dan Jasa Jasa Pengolahan Limbah B3 Pengadaan Barang dan Jasa Tanda Pendaftaran Pembuatan Film Iklan Pengadaan Barang dan Jasa Izin Exit Permit Pengadaan Barang dan Jasa Pendaftaran Izin Edar Makanan Pengadaan Barang dan Jasa Izin Usaha Pengadaan Barang dan Jasa Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) Pengadaan Barang dan Jasa Layanan Rawat Inap Non-Jaminan Pengadaan Barang dan Jasa Layanan Rawat Inap Non-Jaminan Pengadaan Barang dan Jasa

Di tingkat vertikal, unit layanan yang disurvei layanan vertikal di 33 ibu kota provinsi, mencakup 33 provinsi yang diwakili oleh yaitu Samarinda, Denpasar, Tanjungpinang,

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Gorontalo, Mamuju, Bandar Lampung, Mataram, antaranya adalah ibu kota provinsi yang juga Manado, Palu, Ternate, Padang, Banda Aceh, dijadikan lokasi sampel unit layanan vertikal. Banjarmasin, Kupang, Ambon, Jambi, Makassar, Dua puluh tujuh lainnya merupakan pemko/ Surabaya, Yogyakarta, Kendari, Pangkalpinang, pemkab yang dipilih dengan alasan intensitas Pontianak, Palangkaraya, Semarang, Serang, pelayanan publik yang tinggi di kota/ Pekanbaru, Bandung, DKI Jakarta, Palembang, kabupaten tersebut. Tabel berikut menjelaskan Bengkulu, Medan, Manokwari, Jayapura. nama 60 pemerintah kota/kabupaten yang Pada tingkat daerah, survei dilakukan di menjadi sampel survei integritas sektor 60 pemerintah kota/kabupaten. Dari 60 publik, spesifik pelayanan publik SIUP, layanan pemerintah kota/kabupaten tersebut, 33 di kesehatan dasar, dan layanan PBJ. Tabel 1.5 Lokasi Survei Integritas Sektor Publik 2013 Korwil

III

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Provinsi Aceh Aceh Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Riau Riau Sumatera Barat Sumatera Barat Kepulauan Riau Kepulauan Riau Kepulauan Bangka Belitung Bengkulu Sumatera Selatan Sumatera Selatan Jambi Lampung Lampung DKI Jakarta Banten Banten Banten Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah DI Yogyakarta

Pemerintah Daerah Pemko Banda Aceh Pemko Lhokseumawe Pemko Medan Pemko Binjai Pemko Pematangsiantar Pemko Dumai Pemko Pekanbaru Pemko Bukittinggi Pemko Padang Pemko Tanjungpinang Pemko Batam Pemko Pangkalpinang Pemko Bengkulu Pemko Lubuklinggau Pemko Palembang Pemko Jambi Pemko Metro Pemko Bandar Lampung Pemko Jakarta Pemko Serang Pemko Cilegon Pemko Tangerang Pemko Depok Pemko Bandung Pemko Bogor Pemko Cirebon Pemko Bekasi Pemko Semarang Pemko Surakarta Pemko Pekalongan Pemkab Banyumas Pemko Yogyakarta

Korwil

VII

VIII

No.

Provinsi

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Gorontalo Maluku Utara Maluku Papua Papua Barat

Pemerintah Daerah Pemko Surabaya Pemkab Sidoarjo Pemko Malang Pemkab Jember Pemko Kediri Pemko Madiun Pemko Pontianak Pemko Samarinda Pemko Balikpapan Pemko Palangkaraya Pemko Banjarmasin Pemko Banjarbaru Pemko Denpasar Pemko Mataram Pemko Bima Pemko Kupang Pemko Makassar Pemko Parepare Pemkab Mamuju Pemko Palu Pemko Kendari Pemko Manado Pemko Bitung Pemko Gorontalo Pemko Ternate Pemko Ambon Pemko Jayapura Pemkab Manokwari

1. PENDAHULUAN

1.3.2 KARAKTERISTIK RESPONDEN Total jumlah responden pada survei integritas instansi vertikal, maupun instansi pusat tahun 2013 adalah 15.000 orang. Responden dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Jumlah tersebut merupakan individu atau perwakilan responden di setiap unit layanan adalah 30 suatu institusi yang mengurus layanan secara responden. Profil responden ditunjukkan pada langsung pada unit layanan di instansi daerah, tabel berikut. Tabel 1.6 Profil Responden Nasional Gender

Kelompok Umur 17–19 tahun

4,7%

20–29 tahun

32,3%

30–39 tahun

32,2%

40–49 tahun

21,9%

50 tahun ke atas

Laki-laki

55,3%

Perempuan

44,7% Total Pendidikan yang Ditamatkan

8,9% Total

100,0%

Status dalam Rumah Tangga

100,0%

Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD

0,6%

3,6%

SLTP

8,0% 52,1%

Kepala Rumah Tangga

40,7%

SLTA

Istri Kepala Rumah Tangga

33,1%

Akademi/Diploma

Anak

26,2%

D-4/Sarjana

24,3%

Pasca-Sarjana

2,3%

Total

100,0%

9,1%

Total

100,0%

Pekerjaan Saat Ini Kelompok Pengeluaran

Wiraswasta

31,5%

Karyawan Swasta

29,7%

Kurang dari Rp750.000

Ibu Rumah Tangga

15,3%

Rp750.000 s.d. Rp1.250.000

29,7%

Pelajar/Mahasiswa

9,1%

Rp1.250.001 s.d. Rp2.000.000

13,8%

PNS/TNI/Polri

4,4%

Rp2.000.001 s.d. Rp3.500.000

1,0%

Buruh/Petani/Nelayan

2,7%

Rp3.500.001 s.d. Rp5.000.000

14,1%

Pengajar/Dosen

1,8%

Rp5.000.001 s.d. Rp7.500.000

32,0%

Profesional

1,0%

Rp7.500.001 s.d. Rp10.000.000

4,0%

Pensiunan/Purnawirawan

0,8%

Lebih dari Rp10.000.000

0,3%

Lainnya

3,7% Total

5,1%

Total

100,0%

Persentase responden secara nasional lebih (52,1%), pekerjaan wiraswasta (31,5%), dan didominasi laki-laki (55,3%), usia 20–29 tahun rata-rata pengeluaran rumah tangga per bulan (32,3%), pendidikan yang ditamatkan SLTA Rp5.000.001 s.d. Rp7.500.000 (32,0%).

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

1.3.3 VARIABEL, INDIKATOR, SUB-INDIKATOR, DAN STRUKTUR PERTANYAAN Terdapat

dua

variabel

utama

dalam utama tersebut diturunkan ke dalam beberapa

menentukan tingkat integritas suatu unit indikator dan sub-indikator untuk kemudian layanan dan instansi, (1) Pengalaman Integritas dijabarkan ke dalam 26 pertanyaan tertutup. dan (2) Potensi Integritas. Kedua variabel Tabel 1.7 Variabel, Indikator, dan Sub-Indikator berdasarkan Bobot Penilaian Integritas

Variabel

Indikator

Sub-Indikator Jumlah/Besaran Gratifikasi (0,210)

Pengalaman Korupsi (0,250) Pengalaman Integritas (0,667)

Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0,550) Waktu Pemberian Gratifikasi (0,240)

Cara Pandang Terhadap Korupsi (0,750)

Arti Pemberian Gratifikasi (0,250) Tujuan Pemberian Gratifikasi (0,750) Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0,392) Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0,164)

Lingkungan Kerja (0,127)

Keterlibatan Calo (0,221) Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0,100)

Integritas Total (1,00) Suasana Kondisi di Sekitar Pelayaan (0,123) Kepraktisan SOP (0,281) Potensi Integritas (0,333)

Sistem Administrasi (0,280)

Keterbukaan Informasi (0,584) Pemanfaatan Teknologi Informasi (0,135) Keadilan dalam Layanan (0,413)

Perilaku Individu (0,280)

Ekspektasi Petugas Terhadap Gratifikasi (0,327) Perilaku Pengguna Layanan (0,260) Tingkat Upaya Anti-Korupsi (0,750)

Pencegahan Korupsi (0,313) Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0,250)

Keterangan: (...) adalah bobot

1. PENDAHULUAN

Struktur pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner Survei Integritas 2013 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 1.8 Struktur Pertanyaan dalam Kuesioner Survei Integritas Sektor Publik 2013

A. Identifikasi/Pengenal Kuesioner

Berapa jumlah perantara di luar prosedur di unit layanan

Nomor kuesioner

Pengaruh dari keberadaan perantara di luar prosedur dalam unit layanan

Unit layanan

Bagaimana cara perantara di luar prosedur beroperasi

Kode instansi

Bagaimana kondisi fasilitas (sarana dan prasarana) di lingkungan layanan

Bagaimana suasana/kondisi fasilitas di lingkungan layanan

B. Identitas Responden 1

Nama

G. Sistem Administrasi

Pekerjaan

Mudah/sulit prosedur (tahapan) pengurusan layanan

Pendidikan

Mudah/sulit persyaratan pengurusan layanan

C. Identitas Perusahaan

Tepat waktu/lambat waktu penyelesaian pengurusan layanan

Nama

Bagaimana biaya yang dibayar dalam pengurusan layanan

Alamat

Tingkat keterbukaan informasi di unit layanan

D. Pengalaman Korupsi

Kejelasan informasi yang diperoleh di layanan

Kondisi dari sistem teknologi informasi (sistem antrean, sistem informasi) pada unit layanan

Tujuan utama menggunakan teknologi informasi

Kapan teknologi informasi tersebut digunakan

Sesuai/tidaknya biaya dengan ketentuan/biaya resmi

Jumlah biaya tambahan yang dibayarkan

Berapa kali memberikan biaya tambahan

Kapan biaya tambahan diberikan

Bentuk-bentuk biaya tambahan yang diberikan

E. Cara Pandang Terhadap Korupsi 1

Pendapat tentang biaya tambahan/gratifikasi

Tujuan memberikan biaya tambahan

Alasan utama memberikan biaya tambahan

F. Lingkungan Kerja 1

Intensitas praktik pemberian uang tambahan di unit layanan

Bagaimana pemberian uang tambahan di unit layanan

Pernah/tidak melakukan pertemuan di luar prosedur saat mengurus layanan

Berapa kali pertemuan di luar prosedur dilakukan

Tujuan melakukan pertemuan di luar prosedur

Melihat ada/tidaknya keberadaan perantara di luar prosedur beroperasi

Siapakah yang menjadi perantara di luar prosedur

H. Perilaku Individu 1

Penilaian pengguna layanan terhadap petugas yang melayani

Ada/tidaknya pembedaan perlakukan petugas dalam memberi layanan

Dasar pengguna layanan berinisiatif memberikan uang tambahan

Siapa berinisiatif memberikan uang tambahan

Cara petugas meminta uang tambahan

I. Pencegahan Korupsi 1

Ada/tidaknya kampanye/media antikorupsi di layanan

Bentuk kampanye/media antikorupsi yang tersedia

Berapa banyak kegiatan/media antikorupsi di layanan

Tingkat aksesibilitas media pengaduan/pengajuan komplain

Media pengaduan apa yang ada di unit layanan

Tindak lanjut/respons petugas dari pengaduan yang disampaikan

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

1.4 ANALISIS DATA

roses pengolahan data menggunakan selanjutnya diolah secara bertahap ke dalam aplikasi R-Statistical Analysis Package, sub-indikator, indikator, dan variabel hingga

SPSS for Advanced Analysis, dan Excel. Aplikasi menghasilkan indeks integritas unit layanan, ini digunakan untuk membantu menerapkan pemda, instansi vertikal, instansi pusat, sampai formula sesuai dengan ketentuan skoring yang nasional. Hasil pengolahan data disajikan telah ditetapkan. Hasil dari pengolahan data dalam skala nilai 0â&#x20AC;&#x201C;10, menunjukkan bahwa adalah nilai-nilai yang telah diproses mengikuti semua formula yang telah ditentukan.

semakin mendekati nilai 10 maka indeks integritas semakin baik yang menggambarkan

Sumber data adalah file SPSS yang merupakan baiknya pelayanan sektor publik terhadap hasil inputan dari jawaban responden. Data masyarakat saat pengurusan layanan.

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT NASIONAL

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

2.1 INDEKS INTEGRITAS TINGKAT NASIONAL (IIN)

ahun 2013 Indeks Integritas Nasional tahun sebelumnya. Pada skala 0–10, indeks yang menunjukkan nilai integritas integritas nasional tahun 2013 sudah berada

layanan publik secara nasional berada di posisi di atas nilai standar minimal yang ditetapkan 6,80. Nilai ini meningkat dibandingkan tahun- KPK (6,00).

7,21

7,19

6,71

5,53 5

6,50

6,00

5,96

6,37

6,31 5,70

5,87

6,80 6,02

Pengalaman Integritas Nilai IIN

5,97

5,42

5,34

6,89

6,48

6,84

Potensi Integritas 5,34

4,86 4 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 2.1 Perkembangan Indeks Integritas Nasional (IIN) Tahun 2007–2013

Dalam kurun waktu 7 tahun terakhir, IIN Indeks

Integritas

Nasional

disusun

mengalami fluktuasi pada range nilai antara berdasarkan variabel, indikator, dan sub5,42–6,84. Nilai IIN sempat meningkat pada indikator komponen integritas dari 40 unit tahun 2008, kemudian menurun sampai layanan di 20 instansi pusat, 264 unit layanan tahun 2010. Pada tahun 2011, IIN kemudian pada 5 instansi vertikal, dan 180 unit layanan mengalami peningkatan hingga tahun 2013. pada 60 instansi pemerintah daerah. (Gambar 2.1)

2. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT NASIONAL

7,19

7,25

Pengalaman Korupsi

6,93 7,36 7,29

Jumlah/Besaran Gratifikasi Frekuensi Pemberian Gratifikasi Waktu Pemberian Gratifikasi

7,17

Cara Pandang Terhadap Korupsi

7,05 7,22

Arti Pemberian Gratifikasi Tujuan Pemberian Gratifikasi

Lingkungan Kerja

6,62 9,70 8,22 7,65 7,58

Kebiasaan Pemberian Gratifikasi Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur Keterlibatan Calo Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan Suasana/Kondisi di Sekitar Lingkungan Pelayanan

Sistem Administrasi

7,04 6,20 5,56

Kepraktisan SOP Keterbukaan Informasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

7,42 6,32

Keadilan dalam Layanan Ekspektasi Petugas Terhadap Gratifikasi

5,64

Perilaku Pengguna Layanan

4,55

Tingkat Upaya Anti-Korupsi

4,51

Mekanisme Pengaduan Masyarakat

Pengalaman Integritas

INDEKS 6,80 INTEGRITAS

7,70

6,02

Potensi Integritas

6,35

6,60

4,54

Perilaku Individu

Pencegahan Korupsi

Keterangan: Nilai di bawah 6 (di bawah standar minimum integritas)

Gambar 2.2 Indeks Integritas Nasional (IIN) dan Komponen Penyusunnya

Dari 18 sub-indikator penyusun IIN, hanya 4 Pada potensi integritas, nilai yang masih sub-indikator yang nilainya di bawah 6,00. rendah terdapat pada indikator Pencegahan Empat belas sub-indikator sudah berada di Korupsi (4,54), dan sub-indikator Pemanfaatan atas standar 6,00. Peningkatan skor IIN pada Teknologi Informasi (5,56), Perilaku Pengguna tahun ini menunjukkan telah ada upaya- Layanan (5,64), Tingkat Upaya Anti-Korupsi upaya perbaikan layanan sektor publik yang (4,55), dan Mekanisme Pengaduan Masyarakat dilakukan oleh layanan publik di daerah, (4,51). vertikal, maupun pusat.

Peringkat indeks integritas tingkat nasional

Nilai Pengalaman Integritas memberikan Tahun 2013 dari 60 pemerintah daerah, 5 kontribusi yang baik dalam meningkatkan nilai instansi vertikal, dan 20 instansi pusat yang IIN, sedangkan nilai Potensi Integritas hanya disurvei KPK ditunjukkan pada Tabel 2.1. sedikit berada di atas nilai standar minimal.

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Tabel 2.1 Peringkat Nasional Integritas Tingkat Nasional Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Instansi/Pemda Pemko Parepare Badan Pengawas Obat dan Makanan Kementerian Lingkungan Hidup Pemko Surabaya RS Fatmawati Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemko Bitung Pemko Tanjungpinang Pemko Gorontalo Kementerian Pertanian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RS Cipto Mangunkusumo Kementerian Kesehatan Kementerian Komunikasi dan Informatika Pemko Pematangsiantar Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Keuangan Pemko Mataram Kementerian Perindustrian Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Pemko Denpasar Pemko Bogor Kementerian Perdagangan Pemko Yogyakarta Pemko Samarinda Kementerian Luar Negeri Kementerian Perhubungan Pemko Cilegon Pemkab Sidoarjo Pemko Pekalongan Kementerian Kehutanan Pemko Lhokseumawe Kementerian Kelautan dan Perikanan DKI Jakarta Mahkamah Agung BNP2 â&#x20AC;&#x201C; TKI Pemko Pangkalpinang Pemko Bandung Pemko Makassar Pemko Kupang Pemko Serang Pemko Padang Kementerian Hukum dan HAM

Integritas 7,71 7,69 7,64 7,61 7,58 7,57 7,54 7,50 7,49 7,49 7,46 7,45 7,41 7,41 7,41 7,40 7,38 7,36 7,32 7,31 7,30 7,29 7,28 7,28 7,27 7,24 7,23 7,20 7,20 7,18 7,17 7,13 7,12 7,10 7,10 7,09 7,05 7,01 7,00 7,00 6,99 6,99 6,99

No. 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Instansi/Pemda Pemko Bekasi Pemko Banjarmasin Pemko Banda Aceh Pemko Jambi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemko Bukittinggi Pemko Depok Pemko Madiun Pemko Metro Pemko Manado Pemko Batam Pemko Binjai Pemko Cirebon Pemko Palembang Pemkab Banyumas Pemko Ambon Pemko Medan Kepolisian Republik Indonesia Pemko Malang Pemko Tangerang Pemko Kendari Pemko Dumai Pemkab Mamuju Pemko Pontianak Kementerian Agama Pemko Kediri Pemkab Manokwari Pemko Lubuklinggau Pemko Ternate Pemko Surakarta Pemko Banjarbaru Pemko Bandar Lampung Badan Pertanahan Nasional Pemkab Jember Pemko Semarang Pemko Balikpapan Pemko Palu Pemko Bima Pemko Pekanbaru Pemko Bengkulu Pemko Palangkaraya Pemko Jayapura

Integritas 6,97 6,94 6,93 6,90 6,88 6,83 6,82 6,81 6,79 6,75 6,74 6,73 6,72 6,72 6,70 6,67 6,65 6,63 6,63 6,60 6,59 6,59 6,58 6,58 6,54 6,53 6,50 6,47 6,47 6,41 6,40 6,38 6,36 6,31 6,29 6,19 6,16 6,10 6,05 6,04 5,97 5,66

2. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT NASIONAL

Peringkat terbaik integritas di tingkat nasional di bawah standar minimal yang ditetapkan Tahun 2013 dicapai oleh Pemko Parepare. KPK adalah Pemko Palangkaraya dan Pemko Sementara itu, dua instansi yang memiliki nilai Jayapura.

2.2 PENGALAMAN INTEGRITAS DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT NASIONAL

engalaman Integritas memiliki bobot disusun dari indikator Pengalaman Korupsi lebih tinggi (0,667) dibandingkan potensi dan Cara Pandang terhadap Korupsi.

integritas (0,333). Nilai pengalaman integritas

7,25 7,19

Pengalaman Korupsi

Pengalaman Integritas 7,17

6,93

Jumlah/Besar Gratifikasi

7,36

Frekuensi Pemberian Gratifikasi

7,29

Waktu Pemberian Gratifikasi

7,05

Arti Pemberian Gratifikasi

7,22

Tujuan Pemberian Gratifikasi

Cara Pandang terhadap Korupsi

Gambar 2.3 Nilai Variabel Pengalaman Integritas dan Komponen Penyusunnya di Layanan Publik Tingkat Nasional

Nilai variabel Pengalaman Integritas Nasional standar minimal (6,00). Nilai Pengalaman adalah 7,19. Nilai tersebut dan komponen Integritas secara nasional ditunjukkan pada penyusunnya berada pada posisi di atas nilai Tabel 2.2 berikut.

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Tabel 2.2 Peringkat Nasional Berdasarkan Pengalaman Integritas di Layanan Publik Tingkat Nasional Tahun 2013

No.

Instansi/Pemda

1 RS Fatmawati 2 Pemko Lhokseumawe 3 Badan Pengawas Obat dan Makanan 4 Pemko Surabaya 5 Pemkab Sidoarjo 6 Pemko Gorontalo 7 Pemko Tanjungpinang 8 Kementerian Lingkungan Hidup 9 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 10 Pemko Parepare 11 Badan Koordinasi Penanaman Modal 12 Pemko Pematangsiantar 13 RS Cipto Mangunkusumo 14 Kementerian Kesehatan 15 Pemko Mataram 16 Pemko Pekalongan 17 Kementerian Pertanian 18 Pemko Denpasar 19 Pemko Bogor 20 Pemko Bitung 21 Pemkab Mamuju 22 Kementerian Keuangan 23 Pemko Cilegon 24 Pemko Samarinda 25 Mahkamah Agung 26 Pemko Padang 27 Kementerian Energi Sumber Daya Mineral 28 Kementerian Kehutanan 29 Kementerian Komunikasi dan Informatika 30 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 31 Pemko Jambi 32 Pemko Yogyakarta 33 Pemko Pangkalpinang 34 Kementerian Luar Negeri 35 Pemko Serang 36 Pemko Makassar 37 Kementerian Perindustrian 38 DKI Jakarta 39 Pemko Banda Aceh 40 Pemko Kupang 41 Kementerian Perdagangan 42 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI 43 Kementerian Hukum dan HAM

Pengalaman Integritas

No.

7,99 7,95 7,95 7,93 7,90 7,89 7,87 7,85 7,85 7,83 7,80 7,79 7,79 7,75 7,75 7,73 7,71 7,67 7,66 7,66 7,66 7,64 7,64 7,62 7,62 7,60 7,60 7,60 7,58 7,57 7,57 7,56 7,56 7,52 7,51 7,51 7,49 7,47 7,46 7,43 7,42 7,41 7,40

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Instansi/Pemda Pemko Bandung Pemko Cirebon Pemko Banjarmasin Pemko Madiun Pemko Medan Pemko Bukittinggi Kementerian Perhubungan Pemko Bekasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Pemko Binjai Pemko Depok Pemko Metro Pemkab Banyumas Pemko Lubuklinggau Pemkab Manokwari Pemko Ambon Pemko Malang Pemko Palembang Pemko Batam Kementerian Agama Pemko Dumai Kepolisian Republik Indonesia Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemko Kendari Pemko Manado Pemko Ternate Pemko Kediri Pemko Tangerang Pemko Pontianak Pemko Palu Pemko Bima Pemko Bandar Lampung Badan Pertanahan Nasional Pemko Banjarbaru Pemkab Jember Pemko Bengkulu Pemko Surakarta Pemko Semarang Pemko Pekanbaru Pemko Balikpapan Pemko Palangkaraya Pemko Jayapura

Pengalaman Integritas 7,39 7,39 7,38 7,38 7,32 7,31 7,30 7,27 7,24 7,19 7,19 7,19 7,18 7,15 7,12 7,09 7,06 7,04 7,04 7,03 7,03 6,99 6,96 6,96 6,96 6,95 6,89 6,88 6,83 6,80 6,77 6,75 6,67 6,62 6,58 6,51 6,46 6,39 6,34 6,31 6,28 5,80

2. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT NASIONAL

Peringkat terbaik nilai Pengalaman Integritas masih di bawah standar minimal integritas di tingkat nasional adalah RS Fatmawati. adalah Pemko Jayapura. Adapun yang nilai pengalaman integritasnya

2.2.1 PENGALAMAN KORUPSI DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT NASIONAL Pengalaman

Korupsi

yang

merupakan tambahan (gratifikasi) yang harus dibayarkan

indikator dari pengalaman integritas adalah oleh pengguna layanan di luar biaya praktik atau kejadian korupsi di unit layanan resmi yang ditetapkan. Tiga sub-indikator publik

yang

dirasakan

langsung

oleh pengalaman korupsi adalah Jumlah/Besaran

masyarakat pengguna layanan. Pengalaman Gratifikasi, Frekuensi Pemberian Gratifikasi, korupsi ditunjukkan dalam bentuk biaya-biaya serta Waktu Pemberian Gratifikasi.

7,25

Pengalaman Korupsi

6,93

Jumlah/Besar Gratifikasi

7,36

Frekuensi Pemberian Gratifikasi

7,29

Waktu Pemberian Gratifikasi

Gambar 2.4 Nilai Indikator Pengalaman Korupsi dan Sub-Indikator Penyusunnya di Layanan Publik Tingkat Nasional

Nilai indikator Pengalaman Korupsi di tingkat sebesar 6,0. Bagian selanjutnya menjelaskan nasional adalah 7,25 yang disusun dari 3 sub- detail sub-indikator dari indikator Pengalaman indikator dengan nilai masing-masing sudah di Korupsi. atas standar minimal yang ditetapkan oleh KPK

A. Jumlah/Besaran GratiďŹ kasi di Layanan Publik Tingkat Nasional Nilai sub-indikator Jumlah/Besaran Gratifikasi sesuai dengan biaya resmi. Biaya tambahan yang adalah 6,93. Dengan nilai ini, masih ada pengguna dikeluarkan cukup bervariasi, namun sebagian layanan yang mengeluarkan biaya tidak resmi besar mengeluarkan biaya tambahan lebih dari dalam mengurus layanan. Berdasarkan hasil 50% dari biaya resmi yang ditetapkan (Gambar survei, terdapat 15% pengguna layanan publik 2.5). menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan tidak

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Memberi dengan nilai > 50% dari biaya resmi 86% Tidak memberi 85%

Memberi 15%

Tidak sesuai

14% Memberi dengan nilai < 50% dari biaya resmi

Gambar 2.5 Jumlah/Besaran Gratifikasi di Layanan Publik Tingkat Nasional

B. Frekuensi Pemberian GratiďŹ kasi di Layanan Publik Tingkat Nasional Nilai sub-indikator Frekuensi Pemberian Gratifikasi Sebagian besar (66%) di antaranya melakukan hal adalah 7,36. Nilai ini menunjukkan seberapa sering itu setidaknya satu kali pada saat proses pengurusan pemberian uang tambahan dilakukan oleh 15% layanan. Sisanya mengaku memberikan 2 kali, pengguna layanan yang memberikan gratifikasi. bahkan lebih dari 2 kali (19%). (Gambar 2.6)

Tidak memberi 85%

Memberi 15%

2 kali 15%

Memberi

Lebih dari 2 kali 19%

1 kali 66%

Gambar 2.6 Frekuensi Pemberian Gratifikasi di Layanan Publik Tingkat Nasional

2. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT NASIONAL

C. Waktu Pemberian GratiďŹ kasi di Layanan Publik Tingkat Nasional Sub-indikator Waktu Pemberian Gratifikasi meng- responden yang menyatakan pernah memberikan informasikan kapan pemberian biaya tambahan biaya tambahan, 40%-nya mengaku memberikan dilakukan oleh pengguna layanan. Dengan nilai 7,29, pada saat akhir pengurusan. (Gambar 2.7)

24% Tidak memberi 85%

Memberi 15%

Memberi

Pada awal pengurusan layanan 40%

26%

Pada saat pengurusan layanan Pada akhir pengurusan layanan

10%

Kombinasi 2 atau 3 tahap

Gambar 2.7 Waktu Pemberian Gratifikasi di Layanan Publik Tingkat Nasional

Gambar 2.7 juga menjelaskan bahwa terdapat terdapat gratifikasi antara pengguna dan 26% pengguna layanan yang memberi biaya petugas layanan terkait pengurusan layanan tambahan pada awal pengurusan layanan publik. Bahkan, 10% pengguna layanan dan 24% di tengah/pada saat pengurusan menyatakan memberi biaya tambahan lebih dari layanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 1 kali.

2.2.2 CARA PANDANG TERHADAP KORUPSI DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT NASIONAL Upaya

meningkatkan

integritas

tidak terhadap korupsi, khususnya terhadap praktik

hanya dapat dilakukan oleh pihak pemberi pemberian gratifikasi. Cara pandang terhadap layanan, tetapi bisa juga memerlukan peran gratifikasi ini akan memengaruhi sikap dan pengguna layanan. Masyarakat sebagai keputusan seseorang untuk tidak memberi pengguna layanan seharusnya mengubah gratifikasi. atau memperbaiki cara pandang mereka

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

7,17

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

7,05

Arti Pemberian Gratifikasi

7,22

Tujuan Pemberian Gratifikasi

Cara Pandang terhadap Korupsi

Gambar 2.8 Nilai Indikator Cara Pandang Terhadap Korupsi dan Sub-Indikator Penyusunnya di Layanan Publik Tingkat Nasional

Nilai indikator Cara Pandang terhadap Korupsi (7,22) (Gambar 28). Bagian selanjutnya akan di tingkat nasional adalah 7,17, disusun dari menjelaskan tiap sub-indikator dari indikator sub-indikator Arti Pemberian Gratifikasi Cara Pandang terhadap Korupsi. (7,05) dan Tujuan Pemberian Gratifikasi

A. Arti Pemberian GratiďŹ kasi di Layanan Publik Tingkat Nasional Arti

Pemberian

Gratifikasi

menunjukkan dan tercela (74,0%). Namun, masih terdapat

bagaimana masyarakat mengartikan biaya 23,7% yang menyatakan bahwa gratifikasi boleh tambahan atau imbalan yang mereka keluarkan, dilakukan kalau terpaksa dan boleh dilakukan apakah tergolong gratifikasi atau tidak. Dengan asal tidak terlalu sering. Yang harus mendapat nilai 7,05 menunjukkan bahwa secara umum perhatian adalah masih terdapat 2,3% pengguna masyarakat memahami bahwa tindakan memberi layanan yang menyatakan bahwa gratifikasi dan gratifikasi kepada petugas layanan publik layanan publik adalah perbuatan yang harus adalah sesuatu yang melanggar hukum, harus dilakukan dalam setiap layanan serta boleh dan dilaporkan serta perbuatan yang memalukan sering dilakukan.

Perbuatan yang melanggar hukum dan harus dilaporkan

43,0%

Perbuatan yang memalukan dan tercela

31,0%

Perbuatan yang hanya boleh dilakukan kalau terpaksa

14,2%

Perbuatan yang boleh dilakukan asalkan tidak terlalu sering

9,5%

Perbuatan yang harus dilakukan dalam setiap layanan

1,2%

Perbuatan yang boleh dan sering dilakukan

1,1%

Gambar 2.9 Arti Pemberian Gratifikasi di Layanan Publik Tingkat Nasional

2. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT NASIONAL

B. Tujuan Pemberian GratiďŹ kasi di Layanan Publik Tingkat Nasional Nilai sub-indikator Tujuan Pemberian Gratifikasi tambahan, sebagian besar tujuannya adalah adalah 7,22, menggambarkan tujuan dan alasan untuk mempercepat waktu pengurusan (40,2%). yang membuat pengguna layanan memberikan Selain itu, responden beralasan biaya tambahan uang tambahan kepada petugas. Dari responden tersebut diberikan karena merasa puas dengan yang mengaku pernah memberikan biaya layanan petugas (34,3%). (Gambar 2.10)

TUJUAN PEMBERIAN GRATIFIKASI Mempercepat waktu pengurusan

40,2%

Tidak ada tujuan tertentu

19,6%

Memastikan pengurusan tepat waktu

19,5%

Menghindarkan perlakuan semena-mena petugas

11,1%

Meluluskan pengurusan walaupun syarat tidak terpenuhi

9,6%

ALASAN PEMBERIAN GRATIFIKASI Karena merasa puas dengan layanan petugas

34,3%

Karena petugas meminta kepada saya

27,6%

Karena petugas mempersulit saya

18,6%

Karena petugas bersikap ramah kepada saya

10,0%

Karena petugas malas-malasan melayani saya Karena kasihan kepada petugas yang gajinya kecil

7,1% 2,4%

Gambar 2.10 Tujuan dan Alasan Pemberian Gratifikasi di Layanan Publik Tingkat Nasional

Alasan pemberian gratifikasi oleh 34,3% atau bermalas-malasan melayani. Data tentang pengguna layanan adalah karena merasa pengalaman integritas yang dihasilkan dalam puas dengan layanan petugas. Yang harus survei ini mencerminkan kondisi riil dari unit menjadi perhatian adalah alasan pemberian layanan berdasarkan pengalaman yang langsung yang dilakukan karena berdasar permintaan dirasakan pengguna layanan saat mengurus petugas, yaitu karena petugas mempersulit layanan dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

2.3 POTENSI INTEGRITAS DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT NASIONAL

otensi Integritas merupakan variabel pada masa mendatang. Potensi Integritas yang memberikan bobot kontribusi disusun dari indikator Lingkungan Kerja,

sebesar 0,333 terhadap indeks integritas. Sistem Administrasi, Perilaku Individu, dan Variabel Potensi Integritas penting dinilai Pencegahan Korupsi. Nilai setiap indikator dalam rangka mencegah atau memperkecil dan sub-indikator ditunjukkan pada Gambar peluang terjadinya tindak pidana korupsi 2.11.

7,70

6,35 6,02

Lingkungan Kerja

Sistem Administrasi

POTENSI INTEGRITAS

6,60

4,54

Perilaku Individu

6,62

Kebiasaan Pemberian Gratifikasi

9,70

Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur

8,22

Keterlibatan Calo

7,65

Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan

7,58

Suasana/Kondisi di Sekitar Lingkungan Pelayanan

7,04

Kepraktisan SOP

6,20

Keterbukaan Informasi

5,56

Pemanfaatan Teknologi Informasi

7,42

Keadilan dalam Layanan

6,32

Ekspektasi Petugas Terhadap Gratifikasi

5,64

Perilaku Pengguna Layanan

4,55

Tingkat Upaya Anti-Korupsi

4,51

Mekanisme Pengaduan Masyarakat

Pencegahan Korupsi

Keterangan: Nilai di bawah 6 (di bawah standar minimum integritas)

Gambar 2.11 Nilai Variabel Potensi Integritas dan Komponen Penyusunnya di Layanan Publik Tingkat Nasional

Nilai variabel Potensi Integritas Nasional yaitu dengan meningkatkan Pemanfaatan adalah 6,02. Nilai ini menunjukkan bahwa Teknologi Informasi (5,56), mengubah Perilaku peluang korupsi pada layanan publik di Pengguna Layanan (5,64), meningkatkan Indonesia masih rawan terjadi apabila tidak Upaya Anti-Korupsi (4,55), dan memperjelas ada program-program pencegahan korupsi Mekanisme Pengaduan Masyarakat (4,51). yang dilakukan oleh pemerintah daerah, Tabel 2.3 berikut menjelaskan urutan instansi vertikal, maupun instansi pusat dalam nilai Potensi Integritas Tahun 2013 dari 60 layanan publiknya. Berdasarkan Gambar pemerintah daerah, 8 instansi vertikal, dan 20 2.11, hal yang perlu diperhatikan untuk instansi pusat yang disurvei KPK. memperkecil peluang terjadinya korupsi,

2. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT NASIONAL

Tabel 2.3 Peringkat Nasional Berdasarkan Potensi Integritas di Layanan Publik Tingkat Nasional Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Instansi/Pemda Pemko Parepare Pemko Bitung Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Perhubungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Pertanian Kementerian Perdagangan Kementerian Perindustrian Pemko Surabaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Keuangan RS Fatmawati Pemko Tanjungpinang RS Cipto Mangunkusumo Kementerian Kesehatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Pemko Yogyakarta Pemko Gorontalo Kementerian Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pemko Pematangsiantar Pemko Samarinda Pemko Denpasar Pemko Mataram Pemko Bogor Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI DKI Jakarta Pemko Bekasi Pemko Cilegon Pemko Manado Kementerian Kehutanan Pemko Surakarta Pemko Bandung Kementerian Hukum dan HAM Pemko Kupang Pemko Batam Pemko Semarang Pemko Pekalongan Pemko Pontianak

Potensi Integritas 7,46 7,29 7,23 7,17 7,11 7,09 7,07 7,06 7,03 6,99 6,99 6,98 6,88 6,86 6,77 6,77 6,75 6,73 6,73 6,73 6,71 6,70 6,70 6,69 6,63 6,57 6,56 6,56 6,54 6,45 6,36 6,36 6,34 6,34 6,32 6,31 6,26 6,17 6,14 6,14 6,10 6,08 6,08

No. 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Instansi/Pemda Pemko Depok Mahkamah Agung Pemko Palembang Pemko Banjarmasin Pemko Tangerang Pemko Pangkalpinang Pemko Metro Pemko Makassar Pemko Serang Pemko Balikpapan Pemko Banjarbaru Kepolisian Republik Indonesia Pemko Bukittinggi Pemko Banda Aceh Pemko Kendari Pemko Ambon Pemko Kediri Pemkab Sidoarjo Pemko Binjai Pemko Padang Pemkab Jember Pemko Malang Pemkab Banyumas Badan Pertanahan Nasional Pemko Dumai Pemko Madiun Pemko Bandar Lampung Kementerian Agama Pemko Jambi Pemko Ternate Pemko Lhokseumawe Pemko Pekanbaru Pemko Cirebon Pemko Jayapura Pemko Palangkaraya Pemko Medan Pemkab Manokwari Pemko Lubuklinggau Pemko Bengkulu Pemko Palu Pemko Bima Pemkab Mamuju

Potensi Integritas 6,08 6,06 6,06 6,05 6,05 6,02 6,00 5,99 5,96 5,96 5,95 5,90 5,88 5,86 5,85 5,84 5,82 5,79 5,79 5,77 5,76 5,76 5,76 5,72 5,70 5,68 5,64 5,55 5,55 5,51 5,47 5,46 5,39 5,36 5,35 5,30 5,26 5,12 5,09 4,88 4,74 4,42

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Tabel 2.3 menjelaskan terdapat 58,8% (6,00). Dari 41,2% atau 35 instansi/pemerintah atau 50 instansi/pemerintah daerah yang daerah yang masih di bawah standar minimal memiliki nilai variabel Potensi Integritas di integritas, 32 di antaranya adalah pemerintah atas standar minimal yang telah ditetapkan daerah dan 3 lainnya adalah instansi vertikal.

2.3.1 LINGKUNGAN KERJA DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT NASIONAL Lingkungan kerja yang baik tentu saja akan mendorong responden untuk melakukan menimbulkan suasana kerja yang baik pula. penyimpangan dalam proses layanan. Jenis Apabila lingkungan kerja tidak didukung oleh penyimpangan bisa dalam bentuk pertemuan fasilitas yang memadai, suasana pelayanan di luar prosedur dan pemberian gratifikasi yang tidak nyaman bahkan jika ditambah untuk memperlancar proses pengurusan. dengan prosedur yang berbelit-belit akan

7,70

Lingkungan Kerja

6,62

Kebiasaan Pemberian Gratifikasi

9,70

Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur

8,22

Keterlibatan Calo

7,65

Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan

7,58

Suasana/Kondisi di Sekitar Lingkungan Pelayanan

Gambar 2.12 Nilai Indikator Lingkungan Kerja dan Sub-Indikator Penyusunnya di Layanan Publik Tingkat Nasional

Nilai indikator Lingkungan Kerja di tingkat Hanya sub-indikator Kebiasaan Pemberian nasional adalah 7,70. Dibanding dengan Gratifikasi yang nilainya di bawah 7, sedangkan indikator lain, lingkungan kerja mendapatkan lainnya mendekati 8. Bagian selanjutnya akan skor yang lebih baik. Lima sub-indikatornya menjelaskan tiap sub-indikator dari indikator juga mendukung perolehan nilai tersebut. Lingkungan Kerja.

2. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT NASIONAL

A. Kebiasaan Pemberian GratiďŹ kasi di Layanan Publik Tingkat Nasional Kebiasaan pengguna dan petugas layanan menunjukkan

masih

terdapat

39,4%

dalam memberi maupun meminta biaya pengguna layanan publik mengetahui tambahan

(gratifikasi)

dalam

layanan ada praktik pemberian uang tambahan/

publik masih saja terjadi. Nilai sub-indikator gratifikasi (Gambar 2.13). Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (6,62) 60,6%

27,9%

9,0% 2,5% Tidak pernah Kadang-kadang Sering terjadi terjadi terjadi

Selalu terjadi

Gambar 2.13 Kebiasaan Pemberian Gratifikasi di Layanan Publik Tingkat Nasional

B. Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur di Layanan Publik Tingkat Nasional Secara umum, kebutuhan pengguna layanan Pertemuan di luar prosedur dilakukan oleh untuk melakukan pertemuan di luar prosedur pengguna layanan dengan tujuan untuk sudah sangat baik. Nilai sub-indikator yang mempercepat waktu pengurusan (31,7%) 9,70 menunjukkan hal tersebut. Namun, (Gambar 2.15). masih ada 4% yang mengaku pernah melakukannya dengan intensitas paling dominan 1 kali (42,2%). (Gambar 2.14) 42,2% 32,6% Pernah Tidak pernah 96%

25,2% Pernah

1 kali

2 kali

Lebih dari 2 kali

Gambar 2.14 Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur di Layanan Publik Tingkat Nasional

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Mempercepat waktu pengurusan

31,7%

Melengkapi sejumlah persyaratan

26,8%

Menegosiasikan persyaratan yang tidak bisa dipenuhi

24,3%

Menegosiasikan biaya yang harus dibayar

17,2%

Gambar 2.15 Tujuan Pertemuan di Luar Prosedur di Layanan Publik Tingkat Nasional

C. Keterlibatan Perantara Tidak Resmi di Layanan Publik Tingkat Nasional Nilai sub-indikator Keterlibatan Calo adalah sebagai perseorangan). Apabila dilihat 8,22. Berdasarkan hasil survei, terdapat 14% cara kerja calo beroperasi, sebagian besar pengguna layanan publik yang menyatakan melakukannya dengan cara sembunyipernah melihat calo saat mengurus layanan. sembunyi. (Gambar 2.16) Dari responden yang mengaku pernah melihat calo, 49,6%-nya menyatakan calo yang dilihat adalah orang luar (eksternal Orang luar Tidak melihat calo 86%

MELIHAT CALO

Kombinasi 2 atau lebih perantara/calo Petugas lain yang bekerja di instansi tersebut

Melihat calo 14%

Orang yang bekerja di sekitar unit layanan Petugas langsung yang mengurus layanan Sembunyi-sembunyi

Terang-terangan

Tidak melihat calo

49,6%

20,3%

11,8%

10,3%

8,0%

86%

Gambar 2.16 Pengalaman Melihat Calo dan Cara Calo Beroperasi di Layanan Publik Tingkat Nasional

2. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT NASIONAL

D. Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan di Layanan Publik Tingkat Nasional Keberadaan fasilitas dalam unit layanan

83,7%

merupakan salah satu sebab pengguna layanan mengambil keputusan mengurus sendiri

layanannya

atau

memilih

menggunakan jasa calo. Sebagian besar

7,6%

1,7%

7,0%

pengguna layanan (90,7%) menyatakan bahwa fasilitas yang tersedia di unit layanan yang didatangi sudah memadai dan 9,3% yang menyatakan sebaliknya. (Gambar 2.18)

Tidak memadai

Kurang memadai

Memadai

Sangat memadai

Gambar 2.18 Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan di Layanan Publik Tingkat Nasional

E. Suasana/Kondisi di Sekitar Pelayanan di Layanan Publik Tingkat Nasional Suasana/kondisi sekitar pelayanan di tingkat suasana/kondisi sekitar pelayanan sudah nasional oleh lebih dari 85,0% pengguna cukup mendukung dalam menciptakan layanan dinilai sudah cukup baik. Kondisi layanan yang bersih dan transparan, instansi/ tersebut ditunjukkan oleh tahapan layanan pemerintah daerah tetap perlu melakukan yang teratur, ruangan yang teratur dan rapi, peningkatan kualitas lingkungan kerja untuk serta suasana yang tenang dan nyaman. semakin meminimalisasi potensi korupsi di Meski secara dominan responden menilai layanan publik. 20%

0% Nyaman Tenang

40%

60%

14,9%

100%

85,1%

11,7%

88,3%

Ruangan teratur dan rapi 8,8% Tahapan layanan teratur 7,0%

80%

91,2% 93,0% Tidak

Gambar 2.19 Suasana/Kondisi di Sekitar Pelayanan di Layanan Publik Tingkat Nasional

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

2.3.2 SISTEM ADMINISTRASI DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT NASIONAL Sistem administrasi yang baik dan transparan disusun dari 3 sub-indikator, yakni Kepraktisan akan memudahkan pengguna layanan dalam SOP, Keterbukaan Informasi, dan Pemanfaatan mengurus layanan. Sistem Administrasi Teknologi Informasi.

6,35

Sistem Administrasi

7,04

Kepraktisan SOP

6,20

Keterbukaan Informasi

5,56

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Keterangan: Nilai di bawah 6 (di bawah standar minimum integritas)

Gambar 2.20 Nilai Indikator Sistem Administrasi dan Sub-Indikator Penyusunnya di Layanan Publik Tingkat Nasional

Nilai indikator Sistem Administrasi di tingkat di bawah standar minimal. Walaupun demikian, nasional adalah 6,35. Dari 3 sub-indikator nilai keterbukaan informasi juga masih perlu pembentuknya,

Pemanfaatan

Teknologi untuk ditingkatkan. Bagian selanjutnya akan

Informasi merupakan sub-indikator yang menjelaskan tiap sub-indikator dari indikator masih memerlukan perbaikan karena nilainya Sistem Administrasi.

A. Kepraktisan SOP di Layanan Publik Tingkat Nasional Kepraktisan SOP mencerminkan tingkat kesulitan dan tidak jelas prosedur layanan efektivitas prosedur pengurusan layanan, (7,8%), persyaratannya (7,1%), lambat dan syarat, biaya, dan waktu pengurusan tidak jelas waktu pengurusan (16,8%), serta layanan. Berdasarkan hasil survei, terdapat mahal dan tidak jelas biaya pengurusan pengguna layanan yang menyatakan (11,3%). (Gambar 2.21) 72,9%

65,8%

63,7%

28,5%

27,1% 18,0%

Prosedur

Waktu

Gambar 2.21 Kepraktisan SOP di Layanan Publik Tingkat Nasional

Biaya

Murah

Tidak jelas

Lebih cepat

Tepat waktu

Lambat

Tidak jelas

Mudah

Persyaratan

2,5%

8,8% Wajar

10,3%

2,5% Wajar

Sulit

Tidak jelas

Mudah

1,3% Wajar

Sulit

Tidak jelas

1,5%

5,8%

Mahal

14,3% 6,3%

70,7%

2. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT NASIONAL

B. Keterbukaan Informasi di Layanan Publik Tingkat Nasional Dalam rangka memberikan informasi terkait informasi di setiap unit layanan menjadi prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu penting. Tingkat keterbukaan informasi

Biaya

Waktu

Persyaratan

Prosedur

pengurusan layanan, maka ketersediaan layanan dijelaskan pada Gambar 2.22.

Tidak ada pengumuman/penjelasan petugas Dijelaskan petugas hanya jika ditanya Dijelaskan petugas tanpa ditanya Diumumkan terbuka Diumumkan terbuka dan dijelaskan petugas tanpa ditanya

8,4% 20,6% 21,1% 37,4% 12,5%

4,5% 22,1% 22,9% 38,5% 12%

7,0% 18,8% 20,8% 41,5% 11,9%

13,8% 22,4% 19,3% 31,7% 12,8%

Gambar 2.22 Keterbukaan Informasi di Layanan Publik Tingkat Nasional

Berdasarkan informasi pada Gambar 2.22, layanan. Kondisi ini akan membuka peluang terlihat bahwa masih terdapat unit layanan pengguna layanan ataupun petugas untuk yang tidak mengumumkan/menjelaskan melakukan pengurusan di luar prosedur biaya, waktu, persyaratan, dan prosedur yang sarat dengan peluang penyuapan dan la yanan publiknya kepada pengguna pemerasan.

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

C. Pemanfaatan Teknologi Informasi di Layanan Publik Tingkat Nasional Nilai sub-indikator Pemanfaatan Teknologi layanan

yang

menyatakan

pernah

Informasi adalah 5,56. Nilai ini berada memanfaatkan teknologi informasi di unit di bawah standar minimal KPK dan layanan. Bagi yang pernah menggunakan menunjukkan bahwa teknologi informasi Teknologi

informasi,

oleh

responden

belum banyak dimiliki dan dimanfaatkan digunakan dengan tujuan utama untuk layanan publik di Indonesia. Berdasarkan memproses layanan (55,7%). hasil survei, hanya terdapat 12% pengguna

Tidak pernah 88%

Pernah 12%

Memproses layanan

55,7%

Mengetahui informasi yang diurus Mengetahui status penyelesaian pengurusan

31,5%

12,8%

54,5%

Tidak memerlukan Tidak ada teknologi informasi Tidak tahu cara penggunaannya Tidak berfungsi

39,7%

4,3%

1,5%

Gambar 2.23 Pemanfaatan Teknologi Informasi di Layanan Publik Tingkat Nasional

2.3.3 PERILAKU INDIVIDU DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT NASIONAL Peran individu dalam upaya pencegahan dan individu yang berasal dari eksternal unit korupsi sangat penting. Hal ini karena layanan yaitu masyarakat pengguna unit sebagus apa pun sistem dibuat tidak akan layanan. Perilaku Individu disusun dari 3 subdigunakan sesuai dengan tujuan jika terdapat indikator, yakni Keadilan dalam Layanan, penyimpangan dari individu yang berada Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi, dan dalam sistem tersebut. Individu yang dimaksud Perilaku Pengguna Layanan. adalah individu internal, yaitu petugas layanan

2. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT NASIONAL

6,60

Perilaku Individu

7,42

Keadilan dalam Layanan

6,32

Ekspektasi Petugas Terhadap Gratifikasi

5,64

Perilaku Pengguna Layanan

Keterangan: Nilai di bawah 6 (di bawah standar minimum integritas)

Gambar 2.24 Nilai Indikator Perilaku Individu dan Sub-Indikator Penyusunnya di Layanan Publik Tingkat Nasional

Walaupun nilai indikator perilaku individu gratifikasi juga masih memerlukan perhatian (6,60) berada di atas standar minimal, masih karena nilainya masih 6,32. Bagian berikut terdapat sub-indikator yang nilainya rendah menjelaskan

lebih

rinci

sub-indikator

yaitu Perilaku Pengguna Layanan dengan penyusun Perilaku Individu. nilai 5,64. Ekspektasi petugas terhadap

A. Keadilan dalam Layanan di Layanan Publik Tingkat Nasional Keadilan dalam layanan didefinisikan survei, terdapat 22,7% pengguna layanan sebagai

tindakan/sikap

petugas

unit publik menyatakan bahwa petugas layanan

layanan dalam memberikan layanan tanpa membedakan saat melayani masyarakat. membeda-bedakan pengguna

layanan.

perlakuan

terhadap (Gambar 2.25)

Berdasarkan

hasil

1,9% Ya, Selalu 77,3%

20,8%

Ya, kadang-kadang Tidak membedakan

Gambar 2.25 Perbedaan Perlakuan Petugas di Layanan Publik Tingkat Nasional

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

B. Ekspektasi Petugas Terhadap GratiďŹ kasi di Layanan Publik Tingkat Nasional Sub-indikator ekspektasi petugas terhadap nilai ini berada di atas standar minimal, gratifikasi didefinisikan sebagai tindakan/ berdasarkan hasil survei masih terdapat sikap petugas unit layanan terhadap 14,7% pengguna layanan yang menyatakan pengguna layanan yang dapat diindikasikan petugas meminta uang tambahan saat sebagai sinyal mengharapkan gratifikasi. memberikan layanan, 52,9% di antaranya Nilai sub-indikator Ekspektasi Petugas meminta secara langsung namun tidak terhadap Gratifikasi adalah 6,32. Meski terbuka. (Gambar 2.26)

52,9% Tidak ada yang berinisiatif 60,9%

Inisiatif Petugas 14,7%

32,6%

CARA MEMINTA

Inisiatif Pengguna Layanan 24,4%

14,5%

Langsung tidak terbuka

Langsung terbuka

Melalui pihak lain

Gambar 2.26 Ekspektasi Petugas Terhadap Gratifikasi di Layanan Publik Tingkat Nasional

C. Perilaku Pengguna Layanan di Layanan Publik Tingkat Nasional Inisiatif adanya uang tambahan dalam tambahan kepada petugas saat mengurus layanan publik bukan semata-mata dari layanan. Inisiatif tersebut muncul lebih petugas layanan, namun pengguna layanan dominan disebabkan perilaku pengguna juga berperan dalam suburnya praktik layanan sendiri (63,6%), sedangkan yang gratifikasi. Data menunjukkan bahwa 24,3% disebabkan karena adanya sinyal petugas pengguna layanan mengaku merekalah hanya 36,4%. (Gambar 2.27) yang

berinisiatif

memberikan

uang

2. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT NASIONAL

Inisiatif petugas 14,8%

63,6%

36,4% Tidak ada yang berinisiatif 60,9%

CARA MEMBERI

Inisiatif pengguna layanan 24,3%

Inisiatif saya sendiri

Sinyal dari petugas

Gambar 2.27 Perilaku Pengguna Layanan di Layanan Publik Tingkat Nasional

2.3.4 PENCEGAHAN KORUPSI DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT NASIONAL Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk dapat diukur melalui upaya antikorupsi dan mengatasi masalah gratifikasi dalam layanan mekanisme pengaduan pengguna layanan publik adalah dengan melakukan tindakan yang dilakukan oleh unit layanan seperti pencegahan. Upaya tersebut salah satunya ditunjukkan pada Gambar 2.28.

4,54

4,55

Tingkat Upaya Anti-Korupsi

4,51

Mekanisme Pengaduan Masyarakat

Pencegahan Korupsi

Keterangan: Nilai di bawah 6 (di bawah standar minimum integritas)

Gambar 2.28 Nilai Indikator Pencegahan Korupsi dan Sub-Indikator Penyusunnya di Layanan Publik Tingkat Nasional

Dibanding dengan indikator lainnya, indikator ini menunjukkan Tingkat Upaya Anti-Korupsi Pencegahan Korupsi di layanan publik (4,55) dan Mekanisme Pengaduan Masyarakat nasional memiliki nilai yang paling rendah (4,51) masih kurang dan perlu dibenahi. (4,54). Nilai tersebut jauh di bawah standar Dua sub-indikator dari Pencegahan Korupsi minimal yang ditetapkan KPK (6,00). Kondisi dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikut.

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

A. Tingkat Upaya Anti-Korupsi di Layanan Publik Tingkat Nasional Tingkat Upaya Anti-Korupsi merupakan salah satu sub-indikator di pencegahan korupsi yang nilainya masih rendah. 65,6%

Tidak ada 38%

Ada 62%

32,2% JUMLAH 2,2% Satu

2â&#x20AC;&#x201C;5 kegiatan/ Lebih dari lima media

Gambar 2.29 Tingkat Upaya Anti-Korupsi di Layanan Publik Tingkat Nasional

Nilai 4,55 menunjukkan bahwa layanan melakukan program kampanye, umumnya publik

kurang

melakukan

kegiatan/ (65,6%) menyatakan hanya satu media

kampanye antikorupsi di layanan publiknya. antikorupsi yang terlihat di unit layanan Berdasarkan hasil survei, terdapat 38,0% tersebut.

Stiker/poster/spanduk

adalah

pengguna layanan publik di tingkat nasional bentuk kampanye/media antikorupsi yang menyatakan

tidak

melihat

kegiatan/ lebih banyak dilihat oleh pengguna layanan

media antikorupsi. Bagi unit layanan yang publik di tingkat nasional (Gambar 2.30).

Stiker/poster/spanduk/standing banner

94,7%

Petugas memakai atribut (pin, baju, topi, dll.)

23,3%

Terdapat buku/modul/komik antikorupsi

13,4%

Pemutaran video/film/iklan

12,4%

Kegiatan workshop/seminar masyarakat

10,8%

Kegiatan workshop/seminar

10,8%

Gambar 2.30 Bentuk Kampanye/Media Anti-Korupsi di Layanan Publik Tingkat Nasional

2. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT NASIONAL

B. Mekanisme Pengaduan Masyarakat di Layanan Publik Tingkat Nasional Selain kampanye antikorupsi, faktor lain petugas unit layanan terhadap pengaduan yang menjadi ukuran sebuah instansi/ yang disampaikan oleh masyarakat. Dari pemerintah daerah telah melaksanakan pengaduan yang masuk, diharapkan unit pencegahan

korupsi

adalah

mekanisme

pengaduan

adanya layanan dapat melakukan pembenahan

masyarakat. yang pada akhirnya meningkatkan kualitas

Sub-indikator ini menunjukkan respons layanan. 48,5% 42,1%

8,4% 1,0% Sulit

Mudah

Sangat mudah

Tidak tersedia

Gambar 2.31 Mekanisme Pengaduan Masyarakat di Layanan Publik Tingkat Nasional

Keberadaan media pengaduan di unit pengaduan

yang

masuk

tersebut.

layanan diakui oleh sekitar 57,9% dari Berdasarkan pengalaman responden, dari pengguna layanan. Kemudahan dalam 6,0% yang pernah mengadu hanya 58,3% mengakses

pengaduan

masyarakat saja yang mendapat respons (ditanggapi

harusnya diikuti dengan tanggapnya dan ditindaklanjuti) (Gambar 2.32). petugas

dalam

menindaklanjuti Ditanggapi

40,1%

Ditampung Tidak pernah 94%

PERNAH

32,2%

Ditindaklanjuti

18,2%

Pernah 6% Diabaikan

Ditolak

8,1%

1,4%

Gambar 2.32 Tindak Lanjut/Respons Petugas dari Pengaduan yang Disampaikan oleh Pengguna Layanan di Layanan Publik Tingkat Nasional

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

2.4 INDEKS INTEGRITAS TOTAL PUSAT

ndeks Integritas Total Pusat (IITP) diperoleh pokok dan fungsi dari instansi yang induknya dari gabungan antara Indeks Integritas ada di pemerintah pusat.

Pusat (IIP) dengan Indeks Integritas Vertikal (IIV). Indeks Integritas Pusat (IIP) didefinisikan sebagai indeks integritas dari instansi pusat

Indeks Integritas Total Pusat (IITP) disusun berdasarkan nilai dari sub-indikator pada 40

yang memiliki unit layanan di bawah tanggung unit layanan dari 20 instansi pusat dengan total jawab langsung instansi di tingkat pusat responden 1.200 orang dan 8 unit layanan pada tersebut. Sementara itu, Indeks Integritas 5 instansi vertikal di 33 pemerintah daerah (ibu Vertikal (IIV) adalah indeks integritas dari kota provinsi) dengan total responden 8.160 instansi vertikal yang mengelola unit layanan orang. Nilai IITP ditunjukkan pada Gambar di daerah yang merupakan pelaksana tugas 2.33.

7,17

6,80

Pengalaman Korupsi

6,90 7,37 7,26

Jumlah/Besaran Gratifikasi Frekuensi Pemberian Gratifikasi Waktu Pemberian Gratifikasi

Cara Pandang Terhadap Korupsi

7,08 7,17

Arti Pemberian Gratifikasi Tujuan Pemberian Gratifikasi

Lingkungan Kerja

6,49 9,79 8,09 7,65 7,57

Kebiasaan Pemberian Gratifikasi Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur Keterlibatan Calo Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan Suasana/Kondisi di Sekitar Lingkungan Pelayanan

6,30

Sistem Administrasi

6,93 6,17 5,58

Kepraktisan SOP Keterbukaan Informasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

7,38

Keadilan dalam Layanan

6,43

Perilaku Individu

6,08 5,34

Ekspektasi Petugas Terhadap Gratifikasi Perilaku Pengguna Layanan

4,83

Pencegahan Korupsi

4,90

Tingkat Upaya Anti-Korupsi

4,64

Mekanisme Pengaduan Masyarakat

7,24

7,14

Pengalaman Integritas

INDEKS INTEGRITAS

7,63

6,05

Potensi Integritas

Keterangan: Nilai di bawah 6 (di bawah standar minimum integritas)

Gambar 2.33 Indeks Integritas Total Pusat (IITP) dan Komponen Penyusunnya

2. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT NASIONAL

Indeks Integritas Total Pusat (IITP) sebesar rendah. Indikator yang nilainya rendah adalah 6,80, nilai ini berada pada posisi di atas Pencegahan Korupsi (4,83), sedangkan substandar minimal integritas (6,00). Pengalaman indikator yang nilainya masih rendah terdiri Integritas

memberikan

kontribusi

lebih atas Pemanfaatan Teknologi Informasi (5,58),

baik dibandingkan Potensi Integritas. Nilai Perilaku Pengguna Layanan (5,34), Tingkat Potensi Integritas yang masih sedikit di atas Upaya Anti-Korupsi (4,90), dan Mekanisme standar minimal menunjukkan masih terdapat Pengaduan Masyarakat (4,64). indikator dan sub-indikator yang nilainya

2.5 INDEKS INTEGRITAS TOTAL DAERAH

ndeks IntegritasTotal Daerah (IITD) diperoleh seperti SIUP, Kesehatan Dasar Puskesmas, dan

dari gabungan antara Indeks Integritas Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Vertikal (IIV) dan Indeks Integritas Daerah (IID). Integritas Vertikal (IIV) adalah indeks integritas Indeks Integritas Total Daerah (IITD) disusun dari instansi vertikal yang mengelola unit berdasarkan nilai dari sub-indikator pada 8 layanan di daerah yang merupakan pelaksana unit layanan pada 5 instansi vertikal di 33 tugas pokok dan fungsi dari instansi yang pemerintah daerah (ibu kota provinsi) dengan induknya ada di pemerintah pusat. Adapun total responden 8.160 orang dan 3 unit Indeks Integritas Daerah (IID) adalah indeks layanan di 60 pemerintah daerah dengan total integritas dari pemerintah daerah yang memiliki unit layanan di bawah tanggung responden 5.640 orang. Nilai IITD ditunjukkan jawab pemerintah daerah masing-masing, pada Gambar 2.34.

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

7,16

7,22

Pengalaman Korupsi

6,89 7,34 7,26

Jumlah/Besaran Gratifikasi Frekuensi Pemberian Gratifikasi Waktu Pemberian Gratifikasi

7,13

Cara Pandang Terhadap Korupsi

6,99 7,18

Arti Pemberian Gratifikasi

Lingkungan Kerja

6,49 Kebiasaan Pemberian Gratifikasi 9,68 Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur 8,21 Keterlibatan Calo 7,64 Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan 7,57 Suasana/Kondisi di Sekitar Lingkungan Pelayanan

Sistem Administrasi

7,03 6,15 5,53

Kepraktisan SOP Keterbukaan Informasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

6,51

Perilaku Individu

7,38 6,22 5,51

Keadilan dalam Layanan Ekspektasi Petugas Terhadap Gratifikasi Perilaku Pengguna Layanan

4,41

Pencegahan Korupsi

4,40 4,46

Tingkat Upaya Anti-Korupsi Mekanisme Pengaduan Masyarakat

Pengalaman Integritas

INDEKS 6,75 INTEGRITAS

7,64

6,31 5,94

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Potensi Integritas

Tujuan Pemberian Gratifikasi

Keterangan: Nilai di bawah 6 (di bawah standar minimum integritas)

Gambar 2.34 Indeks Integritas Total Daerah (IITD) dan Komponen Penyusunnya

Indeks Integritas Total Daerah (IITD) sebesar (4,40), dan Mekanisme Pengaduan Masyarakat 6,75. Nilai ini berada pada posisi di atas standar (4,46). minimal integritas (6,00). Variabel Pengalaman Intensifnya usaha-usaha yang dilakukan untuk Integritas memberikan kontribusi lebih baik dibandingkan Potensi Integritas. Nilai Potensi meningkatkan potensi integritas merupakan Integritas yang di bawah standar minimal bentuk keseriusan instansi/pemerintah daerah menunjukkan masih terdapat indikator dan dalam upaya memerangi korupsi. Sebagai sub-indikator yang nilainya rendah. Indikator trigger mechanism, KPK sangat mendorong yang nilainya rendah adalah Pencegahan upaya-upaya tersebut, khususnya terkait Korupsi (4,41), sedangkan sub-indikator yang dengan unsur-unsur transparansi, suap, nilainya masih rendah terdiri atas Pemanfaatan pungutan liar, gratifikasi, sistem administrasi, Teknologi Informasi (5,53), Perilaku Pengguna perilaku individu, serta lingkungan kerja di Layanan (5,51), Tingkat Upaya Anti-Korupsi sektor layanan publik.

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT PUSAT

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

3.1 INDEKS INTEGRITAS TINGKAT PUSAT

urvei Integritas Sektor Publik tingkat memiliki potensi korupsi pada layanan publik pusat tahun 2013 dilakukan terhadap di tingkat pusat yang didatanginya.

40 unit layanan pada 20 instansi tingkat pusat, dengan responden secara keseluruhan adalah 1.200 orang. Dengan menggunakan

Nilai Indeks Integritas Tingkat Pusat meningkat dibandingkan Indeks Integritas Pusat (IIP)

skala 0â&#x20AC;&#x201C;10, Indeks Integritas Pusat (IIP) Tahun Tahun 2012 yang tercatat sebesar 6,86. Kondisi 2013 adalah 7,37. Indeks Integritas Tingkat ini menunjukkan bahwa pada tahun 2013 Pusat yang disusun dari variabel Pengalaman telah ada upaya perbaikan layanan publik oleh Integritas dan Potensi Integritas merefleksikan instansi pusat yang mengarah pada semakin pengalaman pengguna layanan terhadap berkurangnya praktik dan potensi korupsi. korupsi yang dialaminya dan faktor-faktor Nilai IIP dan seluruh komponen penyusunnya yang menurut penilaian pengguna layanan ditunjukkan pada Gambar 3.1.

7,61

6,91

Pengalaman Korupsi

7,38 7,59 7,67

Jumlah/Besaran Gratifikasi Frekuensi Pemberian Gratifikasi Waktu Pemberian Gratifikasi

7,62

Cara Pandang Terhadap Korupsi

7,70 7,59

Arti Pemberian Gratifikasi Tujuan Pemberian Gratifikasi

8,34

Lingkungan Kerja

8,04 9,95 8,34 7,76 7,60

Kebiasaan Pemberian Gratifikasi Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur Keterlibatan Calo Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan Suasana/Kondisi di Sekitar Lingkungan Pelayanan

6,74

Sistem Administrasi

7,15 6,74 5,90

Kepraktisan SOP Keterbukaan Informasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

7,51

Perilaku Individu

7,81 7,42 7,14

Keadilan dalam Layanan Ekspektasi Petugas Terhadap Gratifikasi Perilaku Pengguna Layanan

5,94

Pencegahan Korupsi

6,28 4,91

Tingkat Upaya Anti-Korupsi Mekanisme Pengaduan Masyarakat

Pengalaman Integritas

INDEKS INTEGRITAS

7,37

7,57

Potensi Integritas

Keterangan: Nilai di bawah 6 (di bawah standar minimum integritas)

Gambar 3.1 Indeks Integritas Pusat (IIP) dan Komponen Penyusunnya

3. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT PUSAT

Pada tahun 2013, nilai integritas pusat yang potensi integritas berikut sub-indikatornya tinggi disebabkan nilai Pengalaman Integritas yang masih rendah. Nilai indikator dan subyang tinggi. Sementara itu, nilai variabel indikator yaitu Pencegahan Korupsi (5,94), Potensi Integritas hanya berada sedikit di atas dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (5,90), nilai standar minimal. Karena bobot variabel serta dan Mekanisme Pengaduan Masyarakat pengalaman integritas yang lebih dominan (4,91). dibandingkan potensi integritas, maka indeks Peringkat nasional dan indeks integritas integritas tingkat pusat sangat ditentukan tingkat pusat Tahun 2013 dari 20 instansi oleh nilai pengalaman integritas tersebut. Nilai pusat dan 40 unit layanannya ditunjukkan ini sekaligus menunjukkan indikator dalam pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2. Tabel 3.1 Peringkat Integritas Tingkat Pusat Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Integritas

No.

7,69 7,64 7,58 7,57

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7,49 7,46 7,45 7,41 7,41 7,40

Instansi Pusat Kementerian Keuangan Kementerian Perindustrian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Perdagangan Kementerian Luar Negeri Kementerian Perhubungan Kementerian Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Integritas 7,38 7,32 7,31 7,28 7,24 7,23 7,17 7,12 7,09 6,88

Secara umum indeks integritas instansi berikut baik, ditunjukkan oleh nilainya yang lebih unit layanannya yang ada tingkat pusat relatif dari 6. Tabel 3.2 Peringkat Integritas Unit Layanan Tingkat Pusat Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Instansi Pusat Kementerian Perindustrian Badan Pengawas Obat dan Makanan Kementerian Lingkungan Hidup Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan RS Fatmawati RS Fatmawati Kementerian Pertanian Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Lingkungan Hidup Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Perdagangan RS Cipto Mangunkusumo

Unit Layanan Pusat LS Pro Pustan SNI Pengadaan Barang dan Jasa Jasa Pengolahan Limbah B3 Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Pendaftaran Izin Edar Makanan Rawat Inap Non-Jaminan Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Izin Usaha Bantuan Penelitian Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa

Integritas 7,77 7,76 7,73 7,64 7,63 7,63 7,60 7,59 7,57 7,57 7,56 7,55 7,51 7,49 7,48 7,46

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

No. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Instansi Pusat Kementerian Luar Negeri Kementerian Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Kesehatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI Kementerian Kesehatan RS Cipto Mangunkusumo Kementerian Pertanian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Perhubungan Kementerian Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Kehutanan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Perdagangan Kementerian Luar Negeri Kementerian Perhubungan Kementerian Kehutanan Kementerian Perindustrian Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Unit Layanan Pusat Pengadaan Barang dan Jasa Administrasi Sengketa Pajak Pengadaan Barang dan Jasa Izin Edar Alat Kesehatan Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Rawat Inap Non-Jaminan Rekomendasi Izin Impor Beras Tertentu Pengadaan Barang dan Jasa Surat Keterangan Terdaftar Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Pengujian Perangkat Telekomunikasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Izin Exit Permit Izin Penyelenggara Angkutan Pariwisata Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pengadaan Barang dan Jasa Pembuatan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) Izin Penangkapan Ikan Tanda Pendaftaran Pembuatan Film Iklan

Integritas 7,46 7,45 7,44 7,44 7,43 7,38 7,37 7,37 7,33 7,33 7,32 7,31 7,29 7,26 7,18 7,16 7,09 7,06 7,06 6,87 6,87 6,73 6,68 6,45

Dengan nilai rata-rata Integritas Tingkat Pusat atas rata-rata dan sebagian lainnya di bawah 7,37, terdapat 8 instansi pusat yang indeks rata-rata. Sisanya terdapat 4 instansi pusat integritas semua unit layanannya di atas rata- yang indeks integritas seluruh unit layanannya rata tingkat pusat, serta 8 instansi pusat yang di bawah rata-rata (lihat Tabel 3.3). indeks integritas sebagian unit layanannya di Tabel 3.3 Kelompok Instansi Pusat Berdasarkan Indeks Integritas Keterangan

Jumlah Instansi Pusat

Indeks integritas semua unit layanan di atas nilai rata-rata (7,37)

Indeks integritas unit layanan sebagian di atas nilai rata-rata dan sebagian di bawah rata-rata (7,37)

Indeks integritas semua unit layanan di bawah nilai rata-rata (7,37)

Instansi Pusat Badan Pengawas Obat dan Makanan Kementerian Lingkungan Hidup RS Fatmawati Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Pertanian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RS Cipto Mangunkusumo Kementerian Kesehatan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Keuangan Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan Kementerian Luar Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI Kementerian Perhubungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Kehutanan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

3. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT PUSAT

3.2 PENGALAMAN INTEGRITAS DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT PUSAT Pengalaman integritas tingkat pusat dengan komponen penyusunnya berada pada posisi nilai 7,61 disusun dari indikator Pengalaman di atas standar minimal, dengan nilai indikator Korupsi dan Cara Pandang terhadap Korupsi Cara Pandang terhadap Korupsi lebih tinggi dengan nilai masing-masing 7,57 dan 7,62. dibandingkan Pengalaman Korupsi. Nilai variabel Pengalaman Integritas dan 7,57

Pengalaman Korupsi

Pengalaman Integritas

7,61

7,62

7,38

Jumlah/Besar Gratifikasi

7,59

Frekuensi Pemberian Gratifikasi

7,67

Waktu Pemberian Gratifikasi

7,70

Arti Pemberian Gratifikasi

7,59

Tujuan Pemberian Gratifikasi

Cara Pandang Terhadap Korupsi

Gambar 3.2 Nilai Variabel Pengalaman Integritas dan Komponen Penyusunnya di Layanan Publik Tingkat Pusat

Nilai variabel Pengalaman Integritas tingkat Integritas di atas standar minimal yang telah pusat Tahun 2013 dari 20 instansi pusat yang ditetapkan (6,00), dengan peringkat terbaik disurvei KPK menunjukkan bahwa semua dicapai oleh RS Fatmawati (Tabel 3.4). instansi pusat mendapatkan nilai Pengalaman Tabel 3.4 Peringkat Nilai Variabel Pengalaman Integritas di Layanan Publik Tingkat Pusat Tahun 2013 No.

Instansi Pusat

Nilai

No.

Instansi Pusat

Nilai

1 RS Fatmawati

7,99

11 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

7,60

2 Badan Pengawas Obat dan Makanan

7,95

12 Kementerian Komunikasi dan Informatika

7,58

3 Kementerian Lingkungan Hidup

7,85

13 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

7,57

4 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

7,85

14 Kementerian Luar Negeri

7,52

5 Badan Koordinasi Penanaman Modal

7,80

15 Kementerian Perindustrian

7,49

6 RS Cipto Mangunkusumo

7,79

16 Kementerian Perdagangan

7,42

7 Kementerian Kesehatan

7,75

17 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI

7,41

8 Kementerian Pertanian

7,71

18 Kementerian Perhubungan

7,30

9 Kementerian Keuangan

7,64

19 Kementerian Kelautan dan Perikanan

7,24

10 Kementerian Kehutanan

7,60

20 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

6,96

Gambar 3.3 berikut menunjukkan unit nilai Pengalaman Integritas tinggi juga dan layanan dengan nilai pengalaman integritas sebaliknya. Hal tersebut disebabkan bobot 5 tertinggi dan 5 terendah. Unit layanan yang Pengalaman Integritas (0,667) lebih dominan mendapatkan nilai tinggi umumnya memiliki dibandingkan Potensi Integritas (0,333). 45

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Pengadaan Barang dan Jasa (BPOM)

8,01

LS Pro Pustan SNI (Kemenperin)

8,00

Bantuan Penelitian (Kemendikbud)

8,00

Rawat Inap Non-Jaminan (RS Fatmawati)

7,99

Pengadaan Barang dan Jasa (RS Fatmawati)

7,99

Pembuatan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (BNP2TKI)

7,14

Izin Penyelenggara Angkutan Pariwisata (Kemenhub)

7,04

Pengadaan Barang dan Jasa (Kemenperin)

6,97

Izin Penangkapan Ikan (KKP)

6,76

Tanda Pendaftaran Pembuatan Film Iklan (Kemenparekraf)

6,33

Gambar 3.3 Nilai Variabel Pengalaman Integritas di Layanan Publik Tingkat Pusat (Nilai Tertinggi dan Nilai Terendah)

Secara berturut-turut unit layanan dengan nilai integritas terendah adalah Tanda Pendaftaran pengalaman integritas tertinggi didapatkan Pembuatan Film Iklan (Kementerian Pariwisata unit layanan Pengadaan Barang dan Jasa dan Ekonomi Kreatif), Izin Penangkapan (BPOM), LS Pro Pustan SNI (Kementerian Ikan (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Perindustrian), Bantuan Penelitian (Kementerian Pengadaan Barang dan Jasa (Kementerian Pendidikan

dan

Kebudayaan),

Rawat Perindustrian), Izin Penyelenggaraan Angkutan

Inap Non-Jaminan (RS Fatmawati), dan Pariwisata (Kementerian Perhubungan), dan Pengadaan Barang dan Jasa (RS Fatmawati). Lima Pembuatan Kartu Tanda Kerja Luar Negeri unit layanan tersebut memiliki nilai pengalaman (BNP2TKI). Tiga dari 5 unit layanan tersebut integritas rata-rata di atas 7,90. Sementara itu, memiliki nilai pengalaman integritas kurang 5 unit layanan yang memiliki nilai pengalaman dari 7,00.

3.2.1 PENGALAMAN KORUPSI DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT PUSAT Nilai indikator Pengalaman Korupsi di instansi Nilai ketiga sub-indikator yang berada di pusat adalah 7,57. Nilai ini terbentuk dari sub- atas standar minimal menunjukkan bahwa indikator Jumlah/Besaran Gratifikasi dengan pengendalian gratifikasi pada layanan tingkat nilai 7,38, Frekuensi Pemberian Gratifikasi pusat sudah membaik. (7,59), dan Waktu Pemberian Gratifikasi (7,67).

3. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT PUSAT

7,57

Pengalaman Korupsi

7,38

Jumlah/Besar Gratifikasi

7,59

Frekuensi Pemberian Gratifikasi

7,67

Waktu Pemberian Gratifikasi

Gambar 3.4 Nilai Indikator Pengalaman Korupsi dan Sub-Indikator Penyusunnya di Layanan Publik Tingkat Pusat

Semua instansi pusat memiliki nilai indikator yang memiliki nilai Pengalaman Korupsi di Pengalaman Korupsi di atas standar minimal. bawah nilai 7,00, seperti ditunjukkan pada Hanya terdapat 1 instansi pusat yaitu Tabel 3.5 berikut. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tabel 3.5 Peringkat Nilai Indikator Pengalaman Korupsi di Layanan Publik Tingkat Pusat No.

Instansi

Nilai

No.

Instansi

Nilai

1 Badan Pengawas Obat dan Makanan

8,00

11 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI

7,53

2 RS Fatmawati

8,00

12 Kementerian Keuangan

7,53

3 RS Cipto Mangunkusumo

7,88

13 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

7,50

4 Kementerian Lingkungan Hidup

7,87

14 Kementerian Perindustrian

7,42

5 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

7,80

15 Kementerian Luar Negeri

7,37

6 Kementerian Kesehatan

7,79

16 Kementerian Perdagangan

7,34

7 Badan Koordinasi Penanaman Modal

7,76

17 Kementerian Kehutanan

7,26

8 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

7,72

18 Kementerian Perhubungan

7,16

9 Kementerian Komunikasi dan Informatika

7,71

19 Kementerian Kelautan dan Perikanan

7,10

10 Kementerian Pertanian

7,62

20 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

6,68

A. Jumlah/Besaran GratiďŹ kasi di Layanan Publik Tingkat Pusat Nilai integritas sub-indikator Jumlah/Besar dengan biaya resmi (92%). Meskipun nilai Gratifikasi adalah 7,38. Nilai ini menunjukkan ini cukup baik, pada kenyataannya masih biaya total pengurusan layanan yang ada 8% pengguna layanan yang membayar dikeluarkan oleh sebagian besar pengguna lebih dari biaya resmi. layanan sebagian besar sudah sesuai

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

60% 100

LS Pro Pustan SNI (Kemenperin)

100

Bantuan Penelitian (Kemendikbud)

100

Rawat Inap Non-Jaminan (RSCM)

100

Pengadaan Barang dan Jasa (RS Fatmawati)

100

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Kemenhut)

100%

Nomor Pengenal Importir Khusus (Kemendag)

Izin Penangkapan Ikan (KKP)

92%

80%

NILAI TINGGI

Pengadaan Barang dan Jasa (BPOM)

1% 7%

40%

Pengadaan Barang dan Jasa (Kemenperin)

17 23 3

Tanda Pendaftaran Pembuatan Film Iklan (Kemenparekraf)

Sesuai biaya resmi

NILAI RENDAH

20%

0% INSTANSI TINGKAT PUSAT

> 50% dari biaya resmi

< 50% dari biaya resmi

Gambar 3.5 Jumlah/Besaran Gratifikasi di Layanan Publik Tingkat Pusat pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

Pada 5 unit layanan dengan nilai sub-indikator dan Perikanan), dan Nomor Pengenal Importir Jumlah/Besaran Gratifikasi rendah, pemberian Khusus (Kementerian Perdagangan). Bahkan, uang tambahan dilakukan oleh lebih dari pada layanan Tanda Pendaftaran Pembuatan 20% terjadi di 4 unit layanan, yaitu Tanda Film Iklan masih terdapat 17% pengguna Daftar Pembuatan Film Iklan (Kementerian layanan yang mengaku membayar lebih dari Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), Pengadaan 50% dari biaya resmi. Barang dan Jasa (Kementerian Perindustrian), Izin Penangkapan Ikan (Kementerian Kelautan

B. Frekuensi Pemberian GratiďŹ kasi di Layanan Publik Tingkat Pusat Nilai sub-indikator Frekuensi Pemberian 8% pengguna layanan yang mengaku Gratifikasi adalah 7,59. Nilai tersebut pernah memberikan uang tambahan saat menunjukkan seberapa sering/frekuensi pengurusan layanan, 4% mengaku memberi pemberian uang tambahan yang dilakukan 1 kali, 2% memberi 2 kali, dan 2% lebih dari pernah

memberikan

Hasilnya INSTANSI TINGKAT PUSAT

2% 4% 2%

92%

yang

menyatakan 2 kali pada saat mengurus layanan (lihat

uang

menunjukkan

tambahan. Gambar 3.6).

bahwa

dari 0%

20%

40%

Pengadaan Barang dan Jasa (BPOM) LS Pro PustanSNI (Kemenperin) Bantuan Penelitian (Kemendikbud) Rawat Inap Non-Jaminan (RSCM) Pengadaan Barang dan Jasa (RS Fatmawati)

80%

100%

100 100 100 100 100

Pengadaan Barang dan Jasa (Kemenperin) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Kemenhut) Izin Penyelenggaran Angkutan Pariwisata (Kemenhub) Izin Penangkapan Ikan (KKP) Tanda Pendaftaran Pembuatan Film Iklan (Kemenparekraf) Tidak pernah

60%

NILAI TINGGI

responden

17 83 83

7 4

77 60 1 kali

7 2 kali

6 23

33 10 13 10 10

NILAI RENDAH

oleh

Lebih dari 2 kali

Gambar 3.6 Frekuensi Pemberian Gratifikasi di Layanan Publik Tingkat Pusat pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

3. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT PUSAT

Pada 5 unit layanan dengan nilai sub- Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) yang indikator Frekuensi Pemberian Gratifikasi mengaku memberikan gratifikasi 2 kali rendah, pengguna layanan umumnya atau lebih dari 2 kali cukup banyak (33%). cenderung memberikan uang tambahan Demikian juga pada Izin Penangkapan Ikan 1 kali dalam proses pengurusan layanan. (17%) dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Namun, pengguna layanan pada Tanda Pariwisata (17%). Daftar Pembuatan Film Iklan (Kementerian

C. Waktu Pemberian GratiďŹ kasi di Layanan Publik Tingkat Pusat Nilai

sub-indikator

Pemberian nya mengaku memberikannya saat akhir

Waktu

Gratifikasi adalah 7,67. Waktu Pemberian proses pengurusan. Sisanya memberikan Gratifikasi menunjukkan kapan pemberian pada awal pengurusan (11%) atau pada saat uang tambahan dilakukan oleh pengguna proses pengurusan (17%), bahkan kombinasi layanan. Pada responden yang menyatakan 2 atau 3 tahap proses pengurusan (4%). pernah memberikan uang tambahan, 68%-

20%

40%

60%

Pengadaan Barang dan Jasa (BPOM)

100

LS Pro PustanSNI (Kemenperin)

100

Bantuan Penelitian (Kemendikbud)

100

Rawat Inap Non-Jaminan (RSCM)

100

Pengadaan Barang dan Jasa (RS Fatmawati)

100

11%

80%

100% NILAI TINGGI

0% INSTANSI TINGKAT PUSAT

68%

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Kemenhut)

Izin Penyelenggaran Angkutan Pariwisata (Kemenhub)

Izin Penangkapan Ikan (KKP)

Pengadaan Barang dan Jasa (Kemenperin)

Tanda Pendaftaran Pembuatan Film Iklan (Kemenparekraf) Tidak memberi

Awal proses

Saat proses

60 Akhir proses

13 7

7 10

7 3

NILAI RENDAH

17%

Kombinasi 2 atau 3 proses

Gambar 3.7 Waktu Pemberian Gratifikasi di Layanan Publik Tingkat Pusat pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

Pada 5 unit layanan dengan nilai sub- memperlancar dan atau mempercepat indikator Waktu Pemberian Gratifikasi proses layanan. Terlihat bahwa pada unit rendah, responden yang pernah melakukan layanan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, gratifikasi

pada

pengurusan

layanan Izin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata,

umumnya memberikan uang tambahan Izin Penangkapan Ikan, Pengadaan Barang pada akhir pengurusan layanan. Pemberian dan Jasa (Kemenperin), Tanda Pendaftaran yang dilakukan pada akhir proses layanan Pembuatan Film Iklan, usaha pengguna biasanya dilakukan dalam rangka ucapan layanan dan petugas layanan memperlancar/ terima kasih. Adapun pemberian pada mempercepat proses layanan di luar awal, pertengahan, bahkan lebih dari 1 prosedur dengan memberi/meminta biaya kali umumnya dilakukan dalam rangka tambahan masih terjadi. 49

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

3.2.2 CARA PANDANG TERHADAP KORUPSI DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT PUSAT Upaya meningkatkan nilai integritas tidak mereka terhadap korupsi, khususnya terhadap hanya dapat dilakukan oleh pihak pemberi praktik pemberian gratifikasi. Cara pandang layanan, tetapi juga oleh pengguna layanan. terhadap gratifikasi ini akan memengaruhi Masyarakat

sebagai

pengguna

layanan sikap dan keputusan seseorang untuk

seharusnya dapat diberdayakan dengan memberikan atau tidak memberikan gratifikasi mengubah atau memperbaiki cara pandang termasuk di layanan publik.

7,62

7,70

Arti Pemberian Gratifikasi

7,59

Tujuan Pemberian Gratifikasi

Cara Pandang Terhadap Korupsi

Gambar 3.8 Nilai Indikator Cara Pandang Terhadap Korupsi dan Sub-Indikator Penyusunnya di Layanan Publik Tingkat Pusat

Dua sub-indikator Arti Pemberian Gratifikasi pandang yang baik terkait gratifikasi dalam dan Tujuan Pemberian Gratifikasi mulai layanan publik. memberikan kontribusi yang cukup baik pada indikator Cara Pandang Terhadap Gratifikasi. Apabila dilihat berdasarkan instansi, nilai Dengan nilai masing-masing di atas 7 indikator Cara Pandang terhadap Korupsi menunjukkan bahwa masyarakat pengguna di tingkat pusat bervariasi dengan rentang layanan publik di tingkat pusat memiliki cara antara 7,06 sampai 7,98. (Tabel 3.6) Tabel 3.6 Peringkat Nilai Indikator Cara Pandang Terhadap Korupsi di Layanan Publik Tingkat Pusat No.

Nilai

No.

1 RS Fatmawati

7,98

11 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

7,63

2 Badan Pengawas Obat dan Makanan

7,93

12 Kementerian Luar Negeri

7,57

3 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

7,87

13 Kementerian Komunikasi dan Informatika

7,53

4 Kementerian Lingkungan Hidup

7,85

14 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

7,52

5 Badan Koordinasi Penanaman Modal

7,81

15 Kementerian Perindustrian

7,51

6 RS Cipto Mangunkusumo

7,76

16 Kementerian Perdagangan

7,45

7 Kementerian Pertanian

7,75

17 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI

7,36

8 Kementerian Kesehatan

7,74

18 Kementerian Perhubungan

7,35

9 Kementerian Kehutanan

7,71

19 Kementerian Kelautan dan Perikanan

7,28

10 Kementerian Keuangan

7,68

20 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

7,06

Instansi

Nilai

3. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT PUSAT

A. Arti Pemberian GratiďŹ kasi di Layanan Publik Tingkat Pusat Arti Pemberian Gratifikasi menunjukkan bahwa tindakan memberi gratifikasi kepada bagaimana masyarakat mengartikan biaya petugas layanan publik adalah sesuatu yang atau imbalan yang mereka keluarkan. Nilai melanggar hukum dan harus dilaporkan sub-indikator Arti Pemberian Gratifikasi serta perbuatan yang memalukan dan adalah 7,70 yang menunjukkan bahwa tercela (83,9%). Sayang sekali, masih terdapat secara umum masyarakat memahami 16,1% yang menyatakan sebaliknya. Melanggar hukum dan harus dilaporkan

57,5%

Memalukan dan tercela

26,4%

Boleh dilakukan kalau terpaksa

10,7% 4,5% 0,1%

Harus dilakukan

0,8% 20%

0% Pengadaan Barang dan Jasa (Kemenlu)

40%

60%

90 13

Pengadaan Barang dan Jasa (BKPM) 3

Pengadaan Barang dan Jasa (BNP2TKI) 7

Izin Penangkapan Ikan (KKP)

67 64

Tanda Pendaftar Pembuatan Film Iklan (Kemenparekraf) 3

47 33

Pengujian Perangkat Telekomunikasi (Kemenkominfo)

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Kemenakertrans)

Pembuatan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (BNP2TKI)

100%

Pengadaan Barang dan Jasa (Kemendikbud) 3 7 Pengadaan Barang dan Jasa (Kemendag) 7

80%

NILAI TINGGI

Boleh dan sering dilakukan

26 29

NILAI RENDAH

Boleh dilakukan asal tidak terlalu sering

24 17

Harus dilakukan

Boleh dan sering dilakukan

Boleh dilakukan asal tidak terlalu sering

Boleh dilakukan kalau terpaksa

Memalukan dan tercela

Melanggar hukum dan harus dilaporkan

Gambar 3.9 Arti Pemberian Gratifikasi di Layanan Publik Tingkat Pusat pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

Pada 5 unit layanan dengan nilai sub- dan

Informatika),

indikator Arti Pemberian Gratifikasi rendah, Pembuatan

Film

Tanda Iklan

Pendaftaran (Kementerian

yaitu Pembuatan Kartu Tenaga Kerja Luar Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), dan Izin Negeri (BNP2TKI), Rencana Penggunaan Penangkapan Ikan (Kementerian Kelautan Tenaga Kerja Asing (Kementerian Tenaga dan Perikanan) terlihat bahwa lebih dari Kerja dan Transmigrasi), Pengujian Perangkat 40% respondennya menganggap bahwa Telekomunikasi (Kementerian Komunikasi pemberian

uang

tambahan/gratifikasi

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

boleh dilakukan. Variasi jawaban yang 0,8% pengguna layanan yang menyatakan diberikan yaitu gratifikasi boleh dilakukan bahwa gratifikasi dalam layanan publik kalau terpaksa dan boleh dilakukan asal harus dilakukan apabila ingin mendapatkan tidak terlalu sering. Bahkan, masih terdapat layanan. (Gambar 3.9)

B. Tujuan Pemberian GratiďŹ kasi di Layanan Publik Tingkat Pusat Berdasarkan fakta yang dijumpai di unit indikator Tujuan Pemberian Gratifikasi rendah layanan tingkat pusat, tujuan utama terlihat bahwa tujuan utama pemberian pengguna layanan memberikan uang gratifikasi pada layanan publik adalah untuk tambahan adalah untuk mempercepat waktu mempercepat waktu pengurusan layanan pengurusan layanan (37%), sisanya untuk dan memastikan waktu pengurusannya memastikan pengurusan tepat waktu (16%), tepat waktu. menghindarkan tindakan semena-mena Namun, perlu mendapat perhatian dari oleh petugas (16%) dan untuk meluluskan penyelenggara layanan publik bahwa tujuan syarat pengurusan layanan (6%). (Gambar memberi dalam rangka menghindarkan diri 3.10). dari tindakan semena-mena petugas masih Pada 5 unit layanan dengan nilai sub- saja terjadi. Mempercepat waktu

37%

Tidak ada tujuan tertentu

26%

Memastikan tepat waktu

16%

Menghindarkan petugas semena-mena

16% 6% 40%

60%

Pengadaan Barang dan Jasa (BPOM)

100

LS Pro Pustan SNI (Kemenperin)

100

Bantuan Penelitian (Kemendikbud)

100

Rawat Inap Non-Jaminan (RS Fatmawati)

100

Pengadaan Barang dan Jasa (RS Fatmawati)

100

Nomor Pengenal Importir Khusus (Kemendag)

Izin Penyelenggaran Angkutan Pariwisata (Kemenhub)

14 14

Pengadaan Barang dan Jasa (Kemenperin) 3 Izin Penangkapan Ikan (KKP) 3 Tanda Pendaftaran Pembuatan Film Iklan (Kemenparekraf) 3 3

14 13

100%

3 17

80%

NILAI TINGGI

20%

NILAI RENDAH

Meluluskan syarat pengurusan

83 3

77 21

Menghindarkan petugas semena-mena

Meluluskan syarat pengurusan

Memastikan tepat waktu

Mempercepat waktu

Tidak ada tujuan tertentu

Tidak memberikan

Gambar 3.10 Tujuan Pemberian Gratifikasi di Layanan Publik Tingkat Pusat pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

3. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT PUSAT

Alasan utama yang diakui pengguna publik responden adalah rasa puas layanan memberikan uang tambahan/ terhadap kualitas layanan yang diberikan gratifikasi dalam pengurusan layanan oleh petugas. (Gambar 3.11) Puas dengan layanan petugas

47%

Petugas ramah

13%

Petugas mempersulit

13%

Petugas meminta

13%

Kasihan gaji petugas kecil

8% 6%

40%

60%

Pengadaan Barang dan Jasa (BPOM)

100

LS Pro Pustan SNI (Kemenperin)

100

Bantuan Penelitian (Kemendikbud)

100

Rawat Inap Non-Jaminan (RS Fatmawati)

100

Pengadaan Barang dan Jasa (RS Fatmawati)

100

Nomor Pengenal Importir Khusus (Kemendag)

Izin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata (Kemenhub)

7 3

Pengadaan Barang dan Jasa (Kemenperin)

Izin Penangkapan Ikan (KKP)

Tanda Pendaftaran Pembuatan Film Iklan (Kemenparekraf)

Petugas meminta Puas dengan layanan petugas

13 23

Petugas mempersulit Petugas ramah

80%

100%

NILAI TINGGI

20%

77 NILAI RENDAH

Petugas malas melayani

83 77 3

77 4

Petugas malas melayani Tidak memberi

Kasihan gaji petugas kecil

Gambar 3.11 Alasan Pemberian Gratifikasi di Layanan Publik Tingkat Pusat pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

Pada 5 unit layanan dengan nilai sub- layanan Tanda Pendaftaran Pembuatan Film indikator alasan pemberian gratifikasi Iklan (Kemenparekraf) terlihat bahwa alasan rendah, terlihat bahwa alasan puas dengan karena kasihan gaji petugas kecil cukup layanan

petugas

mendominasi.

Pada dominan (23%).

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

3.3 POTENSI INTEGRITAS DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT PUSAT

otensi integritas tingkat pusat dengan Lingkungan Kerja dengan nilai 8,34, Sistem nilai 6,91 memberikan kontribusi sebesar Administrasi dengan nilai 6,74, Perilaku

0,333 terhadap indeks integritas. Potensi Individu dengan nilai 7,51, dan Pencegahan integritas yang merupakan variabel penting Korupsi dengan nilai 5,94. Setiap indikator dalam memperkecil peluang korupsi dalam terdiri dari 2â&#x20AC;&#x201C;5 sub-indikator, layanan publik disusun oleh 4 indikator, yaitu ditunjukkan oleh Gambar 3.12.

8,34

6,74

Lingkungan Kerja

Sistem Administrasi

POTENSI INTEGRITAS

6,91

7,51

5,94

Perilaku Individu

Pencegahan Korupsi

seperti

8,04

Kebiasaan Pemberian Gratifikasi

9,95

Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur

8,34

Keterlibatan Calo

7,76

Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan

7,60

Suasana/Kondisi di Sekitar Lingkungan Pelayanan

7,15

Kepraktisan SOP

6,74

Keterbukaan Informasi

5,90

Pemanfaatan Teknologi Informasi

7,81

Keadilan dalam Layanan

7,42

Ekspektasi Petugas Terhadap Gratifikasi

7,14

Perilaku Pengguna Layanan

6,28

Tingkat Upaya Anti-Korupsi

4,91

Mekanisme Pengaduan Masyarakat

Keterangan: Nilai di bawah 6 (di bawah standar minimum integritas)

Gambar 3.12 Nilai Variabel Potensi Integritas dan Komponen Penyusunnya di Layanan Publik Tingkat Pusat

Nilai potensi integritas tingkat pusat dari 20 Informasi

dan

Mekanisme

Pengaduan

instansi adalah 6,91. Walaupun nilai tersebut Masyarakat juga masih rendah. berada di atas nilai standar minimal KPK, masih terdapat indikator dengan nilai di bawah Nilai Potensi Integritas dari 20 instansi pusat 6. Pencegahan Korupsi masih memerlukan berada pada rentang 6,32 sampai 7,23. Apabila penguatan karena nilainya masih di bawah dibandingkan pengalaman integritas, nilai standar minimal. Apabila dilihat dari sub- potensi integritas secara umum lebih rendah indikatornya, nilai Pemanfaatan Teknologi (Tabel 3.7).

3. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT PUSAT

Tabel 3.7 Peringkat Nilai Variabel Potensi Integritas di Layanan Publik Tingkat Pusat Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instansi Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Perhubungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Pertanian Kementerian Perdagangan Kementerian Perindustrian Kementerian Kelautan dan Perikanan

Nilai

No.

7,23 7,17 7,11 7,09 7,07 7,06 7,03 6,99 6,99 6,88

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Instansi

Nilai

Kementerian Keuangan RS Fatmawati RS Cipto Mangunkusumo Kementerian Kesehatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI Kementerian Kehutanan

6,86 6,77 6,75 6,73 6,73 6,73 6,70 6,69 6,45 6,32

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa walaupun Keuangan (6,86), RS Fatmawati (6,77), RS Cipto semua instansi pusat mendapatkan nilai Mangunkusumo (6,75), Kementerian Kesehatan Potensi Integritas di atas standar minimal (6,00), (6,73), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi hanya 7 (tujuh) instansi yang nilai potensi Kreatif (6,73), Kementerian ESDM (6,73), integritasnya di atas 7,00. Adapun 13 instansi Kementerian Luar Negeri (6,70), Kementerian pusat, yaitu Kementerian Perdagangan (6,99), Pendidikan dan Kebudayaan (6,69), BPN2TKI Kementerian Perindustrian (6,99), Kementerian (6,45), dan Kementerian Kehutanan (6,32) nilai Kelautan dan Perikanan (6,88), Kementerian potensi integritasnya masih di bawah 7,00. Jasa Pengolahan Limbah B3 (KLH)

7,36

LS Pro Pustan SNI (Kemenperin)

7,31

Pengadaan Barang dan Jasa (BPOM)

7,26

Pengadaan Barang dan Jasa (KKP)

7,25

Izin Usaha (BKPM)

7,15

Pengadaan Barang dan Jasa (Kemenhut)

6,47

Bantuan Penelitian (Kemendikbud)

6,45

Rawat Inan Non-Jaminan (RSCM)

6,41

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Kemenhut) Pembuatan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (BNP2TKI)

6,00 5,91

Gambar 3.13 Nilai Variabel Potensi Integritas di Layanan Publik Tingkat Pusat (Nilai Tertinggi dan Nilai Terendah)

Unit layanan dengan nilai Potensi Integritas Sementara itu, nilai potensi integritas terendah tertinggi dicapai oleh unit layanan Jasa adalah unit layanan Pembuatan Kartu Tenaga Pengolahan

Limbah

(Kementerian Kerja Luar Negeri (BNP2TKI) dengan nilai 5,91.

Lingkungan Hidup) dengan nilai 7,36. (Gambar 3.13)

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

3.3.1 LINGKUNGAN KERJA DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT PUSAT Lingkungan kerja yang baik merupakan salah

untuk melakukan penyimpangan dalam

satu faktor peningkatan kinerja layanan.

proses layanan. Penyimpangan tersebut bisa

Apabila lingkungan kerja tidak didukung

dalam bentuk pertemuan di luar prosedur

oleh fasilitas yang memadai, suasana

pemberian gratifikasi untuk memperlancar

pelayanan yang tidak nyaman bahkan jika

prosedur pengurusan, ataupun bentuk

ditambah dengan prosedur yang berbelit-

penyimpangan lainnya.

belit akan mendorong pengguna layanan

8,34

Lingkungan Kerja

8,04

Kebiasaan Pemberian Gratifikasi

9,95

Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur

8,34

Keterlibatan Calo

7,76

Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan

7,60

Suasana/Kondisi di Sekitar Lingkungan Pelayanan

Gambar 3.14 Nilai Indikator Lingkungan Kerja dan Sub-Indikator Penyusunnya di Layanan Publik Tingkat Pusat

Gambar 3.14 menjelaskan bahwa pencapaian di Lingkungan Pelayanan dan Suasana/Kondisi nilai Lingkungan Kerja sebesar 8,34 didukung di Sekitar Lingkungan Pelayanan nilainya oleh tingginya nilai Kebutuhan Pertemuan di tidak terlalu tinggi. Gambaran peringkat nilai Luar Prosedur (9,95). Artinya, pengguna layanan indikator Lingkungan Kerja dapat dilihat pada yang melakukan pertemuan di luar prosedur Tabel 3.8 berikut. sangat rendah. Namun, sub-indikator Fasilitas Tabel 3.8 Peringkat Nilai Indikator Lingkungan Kerja di Layanan Publik Tingkat Pusat Tahun 2013

No.

Instansi

Nilai

No.

Instansi

Nilai

RS Fatmawati

8,86

Kementerian Perhubungan

8,42

Kementerian Lingkungan Hidup

8,75

Kementerian Perdagangan

8,40

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

8,71

Badan Koordinasi Penanaman Modal

8,37

RS Cipto Mangunkusumo

8,63

Kementerian Kehutanan

8,35

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

8,62

Kementerian Luar Negeri

8,28

Kementerian Perindustrian

8,58

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

8,13

Kementerian Pertanian

8,57

Kementerian Kelautan dan Perikanan

8,11

Kementerian Keuangan

8,49

Kementerian Komunikasi dan Informatika

7,78

Badan Pengawas Obat dan Makanan

8,49

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

7,74

Kementerian Kesehatan

8,47

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI

7,43

3. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT PUSAT

Nilai Lingkungan Kerja semua instansi pusat di Penjelasan lebih lanjut mengenai 5 sub-indikator atas standar yang ditetapkan bahkan terdapat yang mendukung indikator Lingkungan Kerja 17 instansi pusat yang memiliki nilai di atas 8,00. ditunjukkan pada bagian berikut.

A. Kebiasaan Pemberian GratiďŹ kasi di Layanan Publik Tingkat Pusat Kebiasaan pengguna dan petugas layanan minimal, masih terdapat 16% pengguna dalam memberi maupun meminta uang layanan yang mengetahui/melihat adanya tambahan (gratifikasi) dalam layanan publik praktik

pemberian

uang

tambahan/

masih saja terjadi. Hal ini ditunjukkan oleh gratifikasi pada layanan publik yang mereka nilai sub-indikator Kebiasaan Pemberian datangi (Gambar 3.15). Gratifikasi yang meski di atas standar

2% 1%

13%

Pengadaan Barang dan Jasa (BPOM)

100

Jasa Pengolahan Limbah B3 (KLH)

100

Rawat Inap Non-Jaminan (RSCM)

100

Rawat Inap Non-Jaminan (RS Fatmawati)

100

Pengadaan Barang dan Jasa (Kemenhut) 3

84%

60%

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 5

Tanda Pendaftar Pembuatan Film Iklan (Kemenparekraf) 3 3

Sering terjadi

66 66 47

47 48

Pembuatan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (BNP2TKI) 7 Selalu terjadi

100%

Pengujian Perangkat Telekomunikasi (Kemenkominfo) 5

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Kemenhut)

80%

NILAI RENDAH

INSTANSI TINGKAT PUSAT

40%

NILAI TINGGI

20%

43 60

Kadang-kadang terjadi

Tidak pernah terjadi

Gambar 3.15 Kebiasaan Pemberian Gratifikasi di Layanan Publik Tingkat Pusat pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

Pada unit layanan dengan nilai kebiasaan praktik pemberian uang tambahan selalu pemberian gratifikasi yang rendah, terlihat terjadi. Sementara itu, pada unit layanan bahwa unit layanan Izin Pinjam Pakai Pembuatan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Kawasan Hutan (Kementerian Kehutanan), (BNP2TKI),

menyatakan

intensitas

9% pengguna layanannya menjawab bahwa pemberian sering terjadi.

B. Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur di Layanan Publik Tingkat Pusat Secara umum, kebutuhan pengguna layanan sudah sangat minimal. Nilai 9,95 meuntuk melakukan pertemuan di luar prosedur nunjukkan hal tersebut (Gambar 3.16).

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Tidak pernah 99%

Pernah 1%

Rawat Inap Non-Jaminan (RSCM)

100

Jasa Pengolahan Limbah B3 (KLH)

100

Rawat Inap Non-Jaminan (RS Fatmawati)

100

Pengadaan Barang dan Jasa (BPOM)

100

Pengadaan Barang dan Jasa (Kemenkominfo)

100

Pengadaan Barang dan Jasa (Kemenlu) 3

LS Pro Pustan SNI (Kemenperin) 3

Pengadaan Barang dan Jasa (Kemenperin) 3

Izin Edar Alat Kesehatan (Kemenkes) 3

Pengadaan Barang dan Jasa (BNP2TKI)

7 3

Lebih dari dua kali

NILAI RENDAH

INSTANSI TINGKAT PUSAT

NILAI TINGGI

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Dua kali

Satu kali

Tidak pernah

Gambar 3.16 Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur di Layanan Publik Tingkat Pusat pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

Gambar 3.16 menjelaskan bahwa dari dan Jasa di BNP2TKI. Secara umum, pada seluruh responden, terdapat 99% yang seluruh unit layanan yang disurvei di tingkat tidak pernah melakukan pertemuan di luar pusat, layanan Pengadaan Barang dan Jasa prosedur. Hanya 1% yang mengaku pernah merupakan layanan yang masih terjadi melakukan pertemuan di luar prosedur pertemuan di luar prosedur. Padahal, proses saat

pengurusan

layanan.

Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah saat

tinggi pengguna layanan yang mengaku ini sudah melakukan prosedur e-procurement melakukan pertemuan di luar prosedur dalam rangka mengurangi peluang tatap adalah pada layanan Pengadaan Barang muka antara panitia dengan peserta tender. Mempercepat waktu

34%

Melengkapi persyaratan

22%

Negosiasi biaya yang dibayar

22%

Negosiasi persyaratan

22% 40%

60%

Rawat Inap Non-Jaminan (RSCM)

100

Jasa Pengolahan Limbah B3 (KLH)

100

Rawat Inap Non-Jaminan (RS Fatmawati)

100

Pengadaan Barang dan Jasa (BPOM)

100

Pengadaan Barang dan Jasa (Kemenkominfo)

100

Pengadaan Barang dan Jasa (Kemenlu) 3

LS Pro Pustan SNI (Kemenperin) 3

Pengadaan Barang dan Jasa (Kemenperin) 3

Izin Edar Alat Kesehatan (Kemenkes) 3

Pengadaan Barang dan Jasa (BNP2TKI) 3 7 Negosiasi persyaratan Melengkapi persyaratan

Mempercepat waktu Tidak melakukan pertemuan

80%

100%

NILAI TINGGI

20%

NILAI RENDAH

90 Negosiasi biaya yang dibayar

Gambar 3.17 Tujuan Pertemuan di Luar Prosedur di Layanan Publik Tingkat Pusat pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

3. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT PUSAT

Tujuan yang lebih dominan melatarbelakangi layanan umumnya adalah untuk mempercepat pengguna layanan melakukan pertemuan waktu pengurusan (34%). Tujuan lain adalah di luar prosedur dalam proses pengurusan untuk negosisasi biaya maupun persyaratan.

C. Keterlibatan Calo di Layanan Publik Tingkat Pusat Peran calo/perantara dalam pengurusan dilihat adalah orang luar (eksternal sebagai layanan dianggap sebagian pengguna perseorangan). layanan masih cukup signifikan. Berdasarkan

Namun, yang harus mendapat perhatian

hasil survei, terdapat 13% pengguna layanan

serius adalah terdapat petugas, baik yang

yang menyatakan pernah melihat calo/ memberi layanan langsung maupun perantara di luar prosedur saat mengurus pegawai lain di instansi yang berperan layanan. Dari pengguna layanan yang sebagai calo (Gambar 3.18). Apabila dilihat mengaku pernah melihat calo/perantara cara kerja calo/perantara di luar prosedur di luar prosedur, 77%-nya menyatakan beroperasi mendekati responden, sebagian calo/perantara di luar prosedur yang besar dengan cara terang-terangan.

100

Jasa Pengolahan Limbah B3 (KLH)

100

Rawat Inap Non-Jaminan (RS Fatmawati)

100

Pengadaan Barang dan Jasa (BPOM)

100

Pengadaan Barang dan Jasa (Kemenkominfo)

100

3% 77%

60%

Rawat Inap Non-Jaminan (RSCM)

INSTANSI TINGKAT PUSAT

40%

80%

100%

NILAI TINGGI

20%

15% 27

Izin Usaha (BKPM) 3

Pembuatan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (BNP2TKI) 3

Pengujian Perangkat Telekomunikasi (Kemenkominfo) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Kemenakertrans) 8

67 50 7

NILAI RENDAH

Izin Penangkapan Ikan (KKP)

43 21

18 18

Petugas langsung

Petugas lain

Orang yang bekerja di sekitar unit

Orang luar

Kombinasi 2 atau lebih perantara

Tidak pernah

Gambar 3.18 Pengalaman Melihat Calo di Layanan Publik Tingkat Pusat pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

Pada 5 unit layanan dengan nilai rendah, di luar prosedur umumnya melakukan sebagian

besar

pengguna

layanan pendekatan kepada pengguna layanan secara

menginformasikan bahwa calo/perantara terang-terangan. Namun, di unit layanan

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (BNP2TKI), dan Izin Penangkapan Ikan (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi), (Kementerian Kelautan dan Perikanan) ada Pengujian

Perangkat

Telekomunikasi juga yang menyebutkan cara calo/perantara di

(Kementerian Komunikasi dan Informatika), luar prosedur beroperasi dengan pendekatan Pembuatan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri secara sembunyi-sembunyi (Gambar 3.19).

INSTANSI TINGKAT PUSAT

3% 10%

40%

60%

Rawat Inap Non-Jaminan (RSCM)

100

Jasa Pengolahan Limbah B3 (KLH)

100

Rawat Inap Non-Jaminan (RS Fatmawati)

100

Pengadaan Barang dan Jasa (BPOM)

100

Pengadaan Barang dan Jasa (Kemenkominfo)

100

80%

100%

NILAI TINGGI

20%

87% 23

Izin Usaha (BKPM)

Pembuatan kartu Tenaga Kerja Luar Negri (BNP2TKI)

67 50 10

NILAI RENDAH

Izin Penangkapan Ikan (KKP)

Pengujian Perangkat Telekomunikasi (Kemenkominfo)

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Kemenakertrans)

Tidak pernah melihat calo

Secara sembunyi-sembunyi

Secara terang-terangan

Gambar 3.19 Cara Calo Beroperasi di Layanan Publik Tingkat Pusat pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

D. Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan di Layanan Publik Tingkat Pusat Keberadaan fasilitas dalam unit layanan pengguna layanan (92,9%) menyatakan merupakan salah satu sebab pengguna bahwa fasilitas yang tersedia di unit layanan layanan mengambil keputusan mengurus yang didatangi sudah memadai dan 7,1% sendiri layanannya atau memilih mengurus yang menyatakan sebaliknya. layanan di luar prosedur. Sebagian besar Nomor Pengenal Importir Khusus (Kemendag)

Administrasi Sengketa Pajak (Kemenkeu)

Pengadaan Barang dan Jasa (Kemenlu)

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Kemenakertrans) 3 Pengadaan Barang dan Jasa (BNP2TKI) Tidak memadai

7 20

93 13

7 87

Pengujian Perangkat Telekomunikasi (Kemenkominfo) 3 13 Rekomendasi Izin Impor Beras Tertentu (Kementan)

Rawat Inap Non-Jaminan (RSCM)

87,6%

100%

Izin Edar Alat Kesehatan (Kemenkes) 3

6,9%

80%

Pembuatan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (BNP2TKI)

0,2% 5,3%

60%

Kurang memadai

80 Memadai

Sangat memadai

Gambar 3.20 Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan di Layanan Publik Tingkat Pusat pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

NILAI RENDAH

INSTANSI TINGKAT PUSAT

40%

NILAI TINGGI

20%

3. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT PUSAT

Meskipun sebagian besar pengguna layanan pada unit layanan Pengujian Perangkat menyatakan kondisi fasilitas memadai, Telekomunikasi (Kementerian Komunikasi pada 5 unit layanan dengan nilai sub- dan Informatika) dan Rencana Penggunaan indikator Kondisi Fasilitas rendah, masih Tenaga Kerja Asing (Kementerian Tenaga banyak fasilitas yang dianggap kurang Kerja dan Transmigrasi). memadai, bahkan tidak memadai, terutama

E. Suasana/Kondisi di Sekitar Pelayanan di Layanan Publik Tingkat Pusat Suasana/kondisi

sekitar

pelayanan

di pelayanan

sudah

cukup

mendukung

tingkat pusat oleh lebih dari 83,0% dalam menciptakan layanan yang bersih pengguna layanan dinilai teratur tahapan dan transparan, instansi pusat tetap perlu layanannya, ruangan teratur dan rapi, serta melakukan peningkatan kualitas lingkungan tenang, dan nyaman. Meski secara dominan kerja agar semakin meminimalisasi potensi responden menilai suasana/kondisi sekitar korupsi di layanan publik. Tahapan layanan teratur

92,5%

Tenang

92,3%

Ruangan teratur dan rapi

92,0%

100

Izin Usaha (BKPM)

100

Jasa Pengolahan Limbah B3 (KLH)

100

Pengadaan Barang dan Jasa (Kemenparekraf)

100

Pengadaan Barang dan Jasa (Kemenkeu)

100

Nomor Pengenal Importir Khusus (Kemendag)

Tanda Pendaftaran Pembuatan Film Iklan (Kemenparekraf)

Pendaftaran Izin Edar Makanan (BPOM)

Pengadaan Barang dan Jasa (RSCM)

Pengujian Perangkat Telekomunikasi (Kemenkominfo)

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Kemenkertrans)

Nyaman

Tenang

61 53

88 93

88 67

79 71

Ruangan teratur dan rapi

NILAI TINGGI

83,5%

67 89

NILAI RENDAH

Nyaman

74 Tahapan layanan teratur

Gambar 3.21 Suasana/Kondisi di Sekitar Pelayanan di Layanan Publik Tingkat Pusat pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

3.3.2 SISTEM ADMINISTRASI DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT PUSAT Sistem administrasi yang transparan akan disusun dari 3 sub-indikator, yakni Kepraktisan memudahkan pengguna layanan dalam SOP, Keterbukaan Informasi, dan Pemanfaatan mengurus layanan. Sistem Administrasi Teknologi Informasi.

6,74

Sistem Administrasi

7,15

Kepraktisan SOP

6,74

Keterbukaan Informasi

5,90

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Keterangan: Nilai di bawah 6 (di bawah standar minimum integritas)

Gambar 3.22 Nilai Indikator Sistem Administrasi dan Sub-Indikator Penyusunnya di Layanan Publik Tingkat Pusat

Nilai indikator Sistem Administrasi di tingkat Nilai indikator Sistem Administrasi pada pusat adalah 6,74. Nilai ini berada pada posisi instansi pusat berkisar antara 6,23 sampai 7,50. di atas standar minimal yang ditetapkan KPK Semua instansi mendapatkan nilai indikator (6,00). Pemanfaatan Teknologi Informasi Sistem Administrasi di atas standar minimal, merupakan

sub-indikator

yang

masih seperti ditunjukkan oleh Tabel 3.9 berikut.

memerlukan perbaikan karena nilainya di bawah standar minimal (5,90). Tabel 3.9 Peringkat Nilai Indikator Sistem Administrasi di Layanan Publik Tingkat Pusat Tahun 2013

No.

Instansi

Nilai

No.

Instansi

Nilai

Badan Koordinasi Penanaman Modal

7,50

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

6,74

Kementerian Perdagangan

7,04

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

6,74

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

7,03

Kementerian Komunikasi dan Informatika

6,74

Kementerian Pertanian

6,97

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

6,63

Kementerian Lingkungan Hidup

6,92

Kementerian Luar Negeri

6,52

Kementerian Perhubungan

6,85

Kementerian Kesehatan

6,51

Kementerian Kehutanan

6,85

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI

6,47

Badan Pengawas Obat dan Makanan

6,83

Kementerian Kelautan dan Perikanan

6,38

Kementerian Perindustrian

6,81

RS Cipto Mangunkusumo

6,27

Kementerian Keuangan

6,77

RS Fatmawati

6,23

3. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT PUSAT

A. Kepraktisan SOP di Layanan Publik Tingkat Pusat Kepraktisan SOP mencerminkan tingkat dalam prosedur (6%), kesulitan dan efektivitas prosedur pengurusan layanan, ketidakjelasan dalam persyaratan (5%), syarat, biaya, dan waktu pengurusan kelambatan dan ketidakjelasan dalam layanan.

Berdasarkan

hasil

survei, waktu (14%), serta mahal dan tidak jelasnya

masih terdapat pengguna layanan yang biaya (3%). (Gambar 3.23) menyatakan kesulitan dan ketidakjelasan

68%

Prosedur

Persyaratan

Waktu

Murah

Wajar

13% 2% Mahal

Lebih cepat

Tepat waktu

Lambat

Tidak Jelas

Mudah

Sulit

18%

13% 1%

Wajar

Tidak Jelas

Mudah

Wajar

Sulit

Tidak Jelas

19%

Tidak Jelas

20% 1%

84%

76%

74%

Biaya

Gambar 3.23 Kepraktisan SOP di Layanan Publik Tingkat Pusat

B. Keterbukaan Informasi di Layanan Publik Tingkat Pusat Dalam mencegah ketidakjelasan prosedur, menjadi penting dan sangat membantu persyaratan, biaya, dan ketidaktepatan pengguna layanan saat mengurus layanan. waktu dalam pengurusan layanan, maka Tingkat keterbukaan informasi layanan ketersediaan informasi di setiap unit layanan dijelaskan pada Gambar 3.24.

Persyaratan

Tidak ada pengumuman/penjelasan petugas Dijelaskan petugas hanya jika ditanya Dijelaskan petugas tanpa ditanya Diumumkan terbuka Diumumkan terbuka dan dijelaskan petugas tanpa ditanya Tidak ada pengumuman/penjelasan petugas Dijelaskan petugas hanya jika ditanya Dijelaskan petugas tanpa ditanya Diumumkan terbuka Diumumkan terbuka dan dijelaskan petugas tanpa ditanya

Biaya

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Tidak ada pengumuman/penjelasan petugas Dijelaskan petugas hanya jika ditanya Dijelaskan petugas tanpa ditanya Diumumkan terbuka Diumumkan terbuka dan dijelaskan petugas tanpa ditanya

Waktu

Prosedur

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

8% 23% 24% 33% 12% 5% 23% 25% 35% 12% 8%

Tidak ada pengumuman/penjelasan petugas Dijelaskan petugas hanya jika ditanya Dijelaskan petugas tanpa ditanya Diumumkan terbuka Diumumkan terbuka dan dijelaskan petugas tanpa ditanya

21% 22% 37% 12% 14% 24% 22% 28% 12%

Gambar 3.24 Keterbukaan Informasi di Layanan Publik Tingkat Pusat

Gambar 3.24 menunjukkan bahwa tingkat waktu (21%), dan biaya (24%) yang dijelaskan keterbukaan informasi unit layanan di tingkat petugas jika pengguna layanan bertanya. pusat ditunjukkan melalui pengumuman Bahkan, masih ada unit layanan yang tidak terbuka,

informasi

terkait

prosedur, transparan

mengumumkan/menjelaskan

persyaratan, waktu dan biaya layanan oleh informasi terkait prosedur (8%), persyaratan unit layanan. Yang harus menjadi perhatian (5%), waktu (8%), dan biaya (14%). unit layanan adalah masih adanya informasi terkait prosedur (23%), persyaratan (23%),

C. Pemanfaatan Teknologi Informasi di Layanan Publik Tingkat Pusat Pemanfaatan teknologi informasi juga layanan. Tujuan utama pengguna layanan menjadi dasar pengukuran dalam sistem menggunakan teknologi informasi adalah administrasi. Dari total pengguna layanan untuk mengetahui informasi terkait layanan yang disurvei, hanya 19% pengguna layanan yang diurus (38%). (Gambar 3.25) yang menjawab pernah menggunakan teknologi

informasi

saat

pengurusan

3. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT PUSAT

Untuk mengetahui informasi terkait layanan yang diurus Tidak pernah 81%

Pernah 19%

38%

Untuk memproses layanan (nomor antrian, entry biodata, dsb.)

PERNAH

36%

Untuk mengetahui status penyelesaian pengurusan layanan

26%

Gambar 3.25 Pengalaman Memanfaatkan Teknologi Informasi di Layanan Publik Tingkat Pusat

Sementara itu, pengguna layanan yang tidak menyediakan teknologi informasi mengaku tidak pernah memanfaatkan (30,0%). Pada 5 unit layanan dengan nilai teknologi

informasi

beralasan

karena pemanfaatan teknologi rendah, semua

merasa tidak memerlukannya (50,2%) dan responden di unit layanan tersebut mengaku sebagian lainnya menyatakan bahwa di tidak pernah memanfaatkan teknologi unit layanan pusat yang mereka datangi informasi. (Gambar 3.26)

Tidak pernah karena tidak memerlukan

50,2%

Tidak pernah karena tidak ada teknologi informasi

30,0%

Tidak pernah karena tidak tahu cara penggunaannya

0,7%

Tidak pernah karena teknologi yang ada tidak berfungsi

0,3%

Pernah 20%

40%

Nomor Pengenal Importir Khusus (Kemendag) 3 11 NILAI TINGGI

Pendaftaran Izin Edar Makanan (BPOM)

80%

Pengadaan Barang dan Jasa (Kemendikbud)

57 50

Rawat Inap Non-Jaminan (RSCM) 7

Administrasi Sengketa Pajak (Kemenkeu)

Rawat Inap-Jaminan (RS Fatmawati)

Pengadaan Barang dan Jasa (RS Fatmawati) 3

17 16

100%

Pengadaan Barang dan Jasa (Kemenkeu)

NILAI RENDAH

60% 86

Izin Edar Alat Kesehatan (Kemenkes)

Izin Exit Permit (Kemenlu)

18,8%

80 82

Tidak pernah karena teknologi yang ada tidak berfungsi Tidak pernah karena tidak tahu cara penggunaannya Tidak pernah karena tidak memerlukan Tidak pernah karena tidak ada teknologi informasi Pernah

Gambar 3.26 Pemanfaatan Teknologi Informasi di Layanan Publik Tingkat Pusat pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

3.3.3 PERILAKU INDIVIDU DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT PUSAT Terjadinya gratifikasi pada unit layanan tidak bedakan layanan, mendorong pengguna hanya disebabkan oleh sistem yang ada, layanan untuk memberikan uang tambahan tetapi ditentukan oleh individu-individu yang pada petugas tersebut agar mendapat terlibat dalam suatu proses layanan. Individu perlakuan sesuai dengan yang diinginkan yang dimaksud bisa dari internal unit layanan, pengguna dari petugas unit layanan. Tiga yaitu petugas yang memberikan layanan sub-indikator penyusun indikator Perilaku dan individu yang berasal dari eksternal unit Individu (7,51), yaitu Keadilan dalam Layanan layanan, yaitu masyarakat pengguna unit (7,81), Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi layanan. Salah satu faktor internal adalah sikap (7,42), dan Perilaku Pengguna Layanan (7,14). atau perlakuan petugas dalam memberikan (Gambar 3.27) layanan. Petugas yang cenderung membeda-

7,51

Perilaku Individu

7,81

Keadilan dalam Layanan

7,42

Ekspektasi Petugas Terhadap Gratifikasi

7,14

Perilaku Pengguna Layanan

Gambar 3.27 Nilai Indikator Perilaku Individu dan Sub-Indikator Penyusunnya di Layanan Publik Tingkat Pusat

Nilai Indikator Perilaku Individu dalam pada RS Fatmawati (Tabel 3.10). Penjelasan Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat lebih lanjut mengenai 3 sub-indikator menunjukkan rentang yang tidak lebar, penyusun

indikator

Perilaku

Individu

berkisar dari 6,80 pada BNP2TKI sampai 7,89 disampaikan pada bagian berikut. Tabel 3.10 Peringkat Nilai Indikator Perilaku Individu di Layanan Publik Tingkat Pusat Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instansi RS Fatmawati Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengawas Obat dan Makanan RS Cipto Mangunkusumo Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Pertanian Kementerian Perindustrian Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Nilai

No.

7,89 7,87 7,78 7,78 7,71 7,69 7,66 7,63 7,58 7,55

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Instansi Kementerian Kehutanan Kementerian Perdagangan Kementerian Keuangan Kementerian Luar Negeri Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Perhubungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI

Nilai 7,55 7,46 7,45 7,43 7,42 7,41 7,39 7,29 7,05 6,80

3. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT PUSAT

A. Keadilan dalam Layanan di Layanan Publik Tingkat Pusat Keadilan dalam layanan didefinisikan hasil survei, terdapat 8% pengguna layanan sebagai

tindakan/sikap

petugas

unit publik di tingkat pusat yang menyatakan

layanan dalam memberikan pelayanan bahwa perbedaan perlakuan petugas tanpa

membeda-bedakan

perlakuan kepada pengguna layanan masih terjadi

terhadap pengguna layanan. Berdasarkan saat melayani masyarakat. (Gambar 3.28)

Izin Usaha (BKPM)

100

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Kemenhut)

100

7% 92%

60%

Rawat Inap Non-Jaminan (RSCM)

100

Pengadaan Barang dan Jasa (Kemenhut)

100

Pengadaan Barang dan Jasa (Kemenkeu)

100

Pengujian Perangkat Telekomunikasi (Kemenkominfo) 5 Pengadaan Barang dan Jasa (Kemenlu) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Kemenakertrans) 5 Tanda Pendaftaran Pembuatan Film Iklan (Kemenparekraf) Izin Penangkapan Ikan (KKP)

Ya, selalu

80%

100%

Ya, kadang-kadang

Tidak membedakan

NILAI RENDAH

INSTANSI TINGKAT PUSAT

40%

NILAI TINGGI

20%

Gambar 3.28 Perbedaan Perlakuan Petugas di Layanan Publik Tingkat Pusat pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

Pada

layanan

Rencana

Penggunaan Kreatif), Izin Penangkapan Ikan (Kementerian

Tenaga Kerja Asing (Kementerian Tenaga Kelautan dan Perikanan), dan Pengadaan Kerja dan Transmigrasi) dan Pengujian Barang dan Jasa (Kementerian Luar Negeri), Perangkat Telekomunikasi (Kementerian sekitar

23â&#x20AC;&#x201C;27

persen

respondennya

Telekomunikasi dan Informatika), sekitar merasakan kadang-kadang ada perbedaan 13â&#x20AC;&#x201C;16 persen respondennya mengaku perilaku petugas layanan. Namun, pada 5 unit mendapat perlakuan yang berbeda dari layanan dengan nilai tinggi pada sub-indikator petugas, bahkan merasa selalu dibedakan ini, seluruh responden (100%) menjawab (5%). Adapun pada unit layanan Tanda tidak pernah merasakan perbedaan perlakuan Pendaftaran

Pembuatan

Film

Iklan petugas layanan saat proses pengurusan

(Kementerian Pariwisata dan Ekonomi layanan. (Gambar 3.28)

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

B. Ekspektasi Petugas Terhadap GratiďŹ kasi di Layanan Publik Tingkat Pusat Perilaku petugas layanan lainnya yang juga terjadi salah satunya karena petugas berpengaruh terhadap integritas layanan meminta. Gambar berikut menjelaskan cara adalah

ekspektasi

petugas

terhadap petugas meminta uang tambahan kepada

gratifikasi. Artinya, petugas layanan melalui pengguna layanan. Dari 5% responden yang sinyal-sinyal

tertentu,

baik

langsung mengaku memberikan gratifikasi kepada

maupun tidak langsung mengharapkan petugas, 3% di antaranya menjawab karena imbalan dari pengguna layanan. Hasil survei petugas layanan meminta uang tambahan menunjukkan bahwa 5% pengguna layanan secara langsung, tetapi tidak terbuka. menjawab pemberian uang tambahan (Gambar 3.29)

1% 3% 1%

12%

Pengadaan Barang dan Jasa (BPOM)

100

Jasa Pengolahan Limbah B3 (KLH)

100

Rawat Inap Non-Jaminan (RSCM)

100

Rawat Inap Non-Jaminan (RS Fatmawati)

100

Pengadaan Barang dan Jasa (Kemenhut) 3

83%

60%

Izin Penangkapan Ikan (KKP) 3 4 Tanda Pendaftaran Pembuatan Film Iklan (Kemenparekraf) 3

63 50

Pembuatan Kartu Tenaga Kerja Luar Negri (BNP2TKI) 3 3 3 Langsung terbuka Inisiatif pengguna layanan

100%

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Kemenakertrans) 3 3

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Kemenhut)

80%

NILAI RENDAH

INSTANSI TINGKAT PUSAT

40%

NILAI TINGGI

20%

47 40

Langsung tidak terbuka Tidak ada yang berinisiatif

Melalui pihak lain

Gambar 3.29 Ekspektasi Petugas Terhadap Gratifikasi di Layanan Publik Tingkat Pusat pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

Pada 5 unit layanan dengan nilai sub- permintaan secara langsung tidak terbuka indikator Ekspektasi terhadap Gratifikasi terlihat dominan, sedangkan pada layanan rendah, terlihat bahwa cara petugas meminta Pembuatan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri dan menerima uang tambahan cukup (BNP2TKI) dilakukan dengan cara melalui bervariasi. Pada layanan Izin Pinjam Pakai pihak lain, secara langsung tidak terbuka, Kawasan Hutan (Kementerian Kehutanan) dan secara langsung terbuka.

C. Perilaku Pengguna Layanan di Layanan Publik Tingkat Pusat Inisiatif adanya uang tambahan dalam pengguna layanan mengaku merekalah layanan publik bukan semata-mata dari yang

berinisiatif

memberikan

uang

petugas layanan, namun pengguna layanan tambahan kepada petugas saat mengurus juga berperan dalam suburnya praktik layanan. (Gambar 3.30) gratifikasi. Data menunjukkan bahwa 9%

3. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT PUSAT

Pengadaan Barang dan Jasa (BPOM)

100

Jasa Pengolahan Limbah B3 (KLH)

100

4% 9%

60%

Rawat Inap Non-Jaminan (RSCM)

100

Rawat Inap Non-Jaminan (RS Fatmawati)

100

Pengadaan Barang dan Jasa (Kemenhut) 3

Pengadaan Barang dan Jasa (BNP2TKI) 3

63 77

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Kemenhut)

Sinyal dari petugas

Tanda Pendaftaran Pembuatan Film Iklan (Kemenparektraf)

Pembuatan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (BNP2TKI)

100%

Izin Penangkapan Ikan (KKP) 3

83%

80%

37 40

Inisiatif pengguna sendiri

NILAI RENDAH

INSTANSI TINGKAT PUSAT

40%

NILAI TINGGI

20%

15 50

45 10

Petugas yang berinisiatif

33 Tidak ada yang berinisiatif

Gambar 3.30 Perilaku Pengguna Layanan di Layanan Publik Tingkat Pusat pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

3.3.4 PENCEGAHAN KORUPSI DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT PUSAT Salah satu upaya yang dapat dilakukan dapat diukur melalui upaya antikorupsi dan untuk mengatasi masalah gratifikasi adalah mekanisme pengaduan pengguna layanan dengan melakukan pencegahan korupsi pada yang dilakukan oleh unit layanan sebagaimana layanan publik. Upaya tersebut salah satunya dapat dilihat pada Gambar 3.31.

5,94

6,28

Tingkat Upaya Anti-Korupsi

4,91

Mekanisme Pengaduan Masyarakat

Pencegahan Korupsi

Keterangan: Nilai di bawah 6 (di bawah standar minimum integritas)

Gambar 3.31 Nilai Indikator Pencegahan Korupsi dan Sub-Indikator Penyusunnya di Layanan Publik Tingkat Pusat

Dibanding dengan indikator lainnya, indikator yang ditetapkan KPK (6,00). Hal ini berarti Pencegahan Korupsi di layanan publik pusat bahwa Tingkat Upaya Anti-Korupsi (6,28) dan memiliki nilai yang paling rendah (5,94). Mekanisme Pengaduan Masyarakat (4,91) Nilai tersebut di bawah standar minimal masih menyediakan ruang pembenahan.

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Tabel 3.11 Peringkat Nilai Indikator Pencegahan Korupsi di Layanan Publik Tingkat Pusat Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instansi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Perhubungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Perdagangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Perindustrian Kementerian Pertanian

Nilai

No.

6,76 6,76 6,48 6,45 6,41 6,32 5,97 5,96 5,95 5,91

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Instansi

Nilai

Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Keuangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI Kementerian Luar Negeri RS Cipto Mangunkusumo Kementerian Kesehatan RS Fatmawati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Kehutanan

5,74 5,74 5,73 5,57 5,49 5,48 5,42 5,06 4,80 3,93

Tabel 3.11 menjelaskan bahwa hanya 6 Kebudayaan dan Kementerian Kehutanan instansi yang memiliki nilai Pencegahan dengan nilai Pencegahan Korupsi di bawah Korupsi di atas standar minimal yang 5,00. Penjelasan lebih lanjut mengenai 2 subditetapkan KPK. Adapun 14 yang lain berada indikator penyusun indikator Pencegahan di bawah standar minimal, bahkan terdapat Korupsi dijelaskan dalam bagian berikut. instansi yaitu Kementerian Pendidikan dan

A. Tingkat Upaya Anti-Korupsi di Layanan Publik Tingkat Pusat dengan nilai Tingkat Upaya Anti-Korupsi rendah, keberadaan program kampanye antikorupsi di unit layanan publiknya diakui oleh tidak lebih dari 70% responden. Stiker/ poster/spanduk adalah bentuk kampanye/ media antikorupsi yang lebih banyak dilihat oleh pengguna layanan publik di tingkat pusat. (Gambar 3.32 dan Gambar 3.33)

INSTANSI TINGKAT PUSAT

80%

100%

Pengujian Pernagkat Telekomunikasi (Kemenkominfo)

LS Pro Pustan SNI (Kemenperin)

49% 33%

60%

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Kemenakertrans)

Pengadaan Barang dan Jasa (RSCM) Izin Edar Alat Kesehatan (Kemenkes)

40%

Pengadaan Barang dan Jasa (Kemen ESDM)

15%

34 7

41 30

Rawat Inap Non-Jaminan (RSCM)

Bantuan Penelitian (Kemendikbud)

Tidak ada

1 kegiatan/media

10 13

Pengadaan Barang dan Jasa (Kemenhut) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Kemenhut)

27 37

2 â&#x20AC;&#x201C; 5 kegiatan/media

6 42

40 52

13 38

3 10

> 5 kegiatan/media

Gambar 3.32 Tingkat Upaya Anti-Korupsi di Layanan Publik Tingkat Pusat pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

NILAI TINGGI

20%

NILAI RENDAH

Program kampanye antikorupsi di unit layanan saat ini masih rendah. Sebanyak 15% pengguna layanan menyatakan tidak melihat adanya media/kegiatan antikorupsi. Bagi pengguna layanan yang melihat ada media/kegiatan antikorupsi, umumnya menyatakan bahwa hanya satu media/ kegiatan antikorupsi yang terlihat pada unit layanan tersebut. Dari 5 instansi pusat

3. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT PUSAT

Stiker/poster/spanduk/standing banner

77,1%

Petugas memakai atribut (pin, baju, topi, dll.)

25,8%

Pemutaran video/film/iklan

18,5%

Terdapat buku/modul/komik anti korupsi

17,5%

Kegiatan workshop/seminar masyarakat

17,1%

Kegiatan workshop/seminar petugas

10,2%

Gambar 3.33 Bentuk Kampanye/Media Anti-Korupsi di Layanan Publik Tingkat Pusat

B. Mekanisme Pengaduan Masyarakat di Layanan Publik Tingkat Pusat Selain kampanye antikorupsi, faktor lain yang

disampaikan

oleh

masyarakat.

yang menjadi ukuran sebuah instansi telah Pengaduan masyarakat merupakan salah melaksanakan pencegahan korupsi adalah satu cara mengontrol unit layanan. Dari adanya mekanisme pengaduan masyarakat. pengaduan yang masuk, diharapkan unit Sub-indikator ini menunjukkan respons layanan dapat melakukan pembenahan yang petugas unit layanan terhadap pengaduan pada akhirnya meningkatkan kualitas layanan.

40% 31% 18%

Dua media pengaduan

Lebih dari dua media pengaduan

20%

40%

Izin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata (Kemenhub)

INSTANSI TINGKAT PUSAT

Pengujian Perangkat Telekomunikasi (Kemenkominfo) 5 38

Pengadaan Barang dan Jasa (Kemen ESDM)

Pengadaan Barang dan Jasa (Kemenkes)

Sulit

Mudah

7 16

20 12

Pengadaan Barang dan Jasa (Kemenhut) Pengadaan Barang dan Jasa (Kemenlu)

Pengadaan Barang dan Jasa (Kemenhub) 40%

14 77

Pendaftaran Izin Edar Makanan (BPOM) 2

100% 13

Tanda Pendaftaran Pembuatan Film Iklan (Kemenparekraf)

80%

Nomor Pengenal Importir Khusus (Kemendag) 3

54%

60%

NILAI TINGGI

Satu media pengaduan

77 80

NILAI RENDAH

Tidak ada media pengaduan

11%

83 Sangat mudah

Tidak ada media pengaduan

Gambar 3.34 Mekanisme Pengaduan Masyarakat di Layanan Publik Tingkat Pusat pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Keberadaan media pengaduan di unit Berdasarkan pengalaman responden, dari layanan diakui oleh sekitar 60% pengguna 12% yang pernah mengadu terdapat 28% layanan tingkat pusat, dan 54%-nya yang tidak mendapatkan respons seperti menyatakan bahwa media pengaduan yang mereka inginkan. Mereka masingtersebut mudah untuk diakses. Namun, masing menyatakan pengaduan diabaikan kemudahan aksesibilitas media pengaduan (14%), sekadar ditampung (13%), bahkan tersebut akan efektif apabila petugas ditolak (1%). menindaklanjuti pengaduan yang masuk.

38% 34%

Tidak pernah 88%

Pernah 12%

14% PERNAH

13% 1%

Pengaduan ditanggapi

Pengaduan ditindaklanjuti

Pengaduan diabaikan

Pengaduan ditampung

Pengaduan ditolak

Gambar 3.35 Tindak Lanjut/Respons Petugas dari Pengaduan yang Disampaikan oleh Pengguna Layanan di Layanan Publik Tingkat Pusat

Upaya menaikkan nilai potensi integritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menunjukkan keseriusan unit layanan perannya sebagai trigger mechanism sangat dan instansi di sektor layanan publik mendorong upaya-upaya pemberantasan dalam

memerangi

korupsi

secara korupsi melalui perbaikan layanan publik.

komprehensif di luar upaya penindakan Potret kondisi aktual pelayanan publik yang dilakukan. Semakin intensif usaha- terkait dengan transparansi, suap, pungutan usaha dilakukan untuk meningkatkan liar, gratifikasi, sistem administrasi, perilaku potensi integritas, maka semakin efektif individu, lingkungan kerja, dan upayapula upaya pemberantasan korupsi bisa upaya pencegahan korupsi ini dilakukan dilakukan di unit layanan dan instansi yang juga dalam upaya meningkatkan efektivitas bersangkutan.

pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK terutama di sektor layanan publik.

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT VERTIKAL

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

4.1 INDEKS INTEGRITAS LEMBAGA VERTIKAL

urvei integritas sektor publik di Tingkat keseluruhan yaitu 264 layanan yang tersebar Vertikal dilakukan terhadap 8 unit di 33 kota yang menjadi ibu kota provinsi

layanan dari 5 Instansi Vertikal, yaitu Surat dengan total responden 8.160 orang. Izin Mengemudi (SIM), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Peningkatan Hak Atas Tanah, Peralihan Hak Atas Tanah, Paspor, Lembaga

Pemasyarakatan,

Administrasi

Pernikahan KUA, dan Administrasi Sidang Peradilan Agama. Jumlah unit layanan secara

7,10

6,71

unsur penyusun indeks integritas nasional. Nilai tiap-tiap variabel, indikator, dan subindikator tingkat vertikal ditunjukkan dalam Gambar 4.1.

7,19

Pengalaman Korupsi

7,07

Cara Pandang Terhadap Korupsi

Pengalaman Integritas

INDEKS INTEGRITAS

5,91

Indeks Integritas Vertikal merupakan satu dari

6,82 7,33 7,20

Jumlah/Besaran Gratifikasi Frekuensi Pemberian Gratifikasi Waktu Pemberian Gratifikasi

6,98 7,10

Arti Pemberian Gratifikasi Tujuan Pemberian Gratifikasi Kebiasaan Pemberian Gratifikasi Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur Keterlibatan Calo Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan Suasana/Kondisi di Sekitar Lingkungan Pelayanan

7,52

Lingkungan Kerja

6,24 9,77 8,05 7,63 7,56

6,24

Sistem Administrasi

6,89 6,08 5,53

Kepraktisan SOP Keterbukaan Informasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Perilaku Individu

7,32 5,89 5,09

Keadilan dalam Layanan Ekspektasi Petugas Terhadap Gratifikasi

4,68 4,58

Tingkat Upaya Anti-Korupsi Mekanisme Pengaduan Masyarakat

Potensi Integritas 6,27

4,66

Pencegahan Korupsi

Perilaku Pengguna Layanan

Keterangan: Nilai di bawah 6 (di bawah standar minimum integritas)

Gambar 4.1 Indeks Integritas Vertikal (IIV) dan Komponen Penyusunnya

Nilai Indeks Integritas Vertikal (IIV) sebesar 6,71 integritas (0,333), sehingga nilai pengalaman diakibatkan bobot pengalaman integritas yang integritas sebesar 7,10 meningkatkan nilai cukup tinggi (0,667) dibandingkan nilai potensi integritas tingkat vertikal.

4. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT VERTIKAL

Meskipun demikian, nilai potensi integritas Korupsi membuat nilai Pencegahan Korupsi berada di bawah standar minimal (6,00). Nilai menjadi rendah (4,66). yang masih rendah terdapat pada sub-indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi (5,53),

Tabel 4.1 menunjukkan semua Instansi Vertikal memiliki indeks integritas di atas

Ekspektasi Petugas Terhadap Gratifikasi (5,89), standar minimal (6,00). Peringkat terbaik Perilaku Pengguna Layanan (5,09), Tingkat integritas secara nasional tahun 2013 diperoleh Upaya Anti-Korupsi (4,68), dan Mekanisme Mahkamah Agung dengan indeks integritas Pengaduan Masyarakat (4,58). Rendahnya nilai mencapai 7,10 dan menjadi satu-satunya pada 2 sub-indikator di indikator Pencegahan instansi vertikal yang nilainya di atas 7,00. Tabel 4.1 Peringkat Integritas Tingkat Vertikal Tahun 2013 No.

Instansi Vertikal

Integritas

Mahkamah Agung

7,10

Kementerian Hukum dan HAM

6,99

Kepolisian Republik Indonesia

6,63

Kementerian Agama

6,54

Badan Pertanahan Nasional

6,36

Dengan nilai rata-rata instansi vertikal 6,71, Hukum dan HAM memiliki nilai di atas ratamaka Mahkamah Agung dan Kementerian rata. 7,2 7,10 7,03 7

6,38 6,33 Peningkatan Hak atas Tanah

Peralihan Hak atas Tanah

6,43

Administrasi Pernikahan KUA

6,54

Surat Izin Mengemudi

6,2

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

6,4

Lembaga Pemasyarakatan

6,6

6,79

Paspor

6,8

Administrasi Sidang Peradilan Agama

6,91

5,8 Mahkamah Agung

Kementerian Hukum dan HAM

Kepolisian Republik Indonesia

Kementerian Agama

Badan Pertanahan Nasional

Gambar 4.2 Indeks Integritas Unit Layanan Vertikal

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Dari 8 unit layanan yang disurvei di Tingkat Apabila dibandingkan di tiap daerah, unit Vertikal, Indeks Integritas Unit Layanan layanan vertikal dengan indeks integritas 10 Administrasi Persidangan di Pengadilan tertinggi didominasi oleh layanan Administrasi Agama adalah yang tertinggi (7,10). Jika Sidang

Peradilan

Agama

dan

Paspor,

dibanding dengan indeks rata-rata Tingkat kemudian disusul SKCK. Administrasi Sidang Vertikal, layanan SKCK, Paspor, Lembaga Peradilan Agama di Manado (7,77) merupakan Pemasyarakatan, dan Administrasi Sidang unit layanan yang memperoleh nilai tertinggi. Peradilan Agama memiliki indeks di atas rata- Sementara itu, sepuluh terendah semuanya rata. Adapun layanan SIM, Peningkatan Hak memperoleh nilai di bawah standar minimal Atas Tanah, Peralihan Hak Atas Tanah, dan dan didominasi unit layanan Peningkatan Hak Administrasi Pernikahan KUA memiliki indeks Atas Tanah. Indeks integritas terendah terjadi pada layanan Peningkatan Hak Atas Tanah di

di bawahnya.

Manokwari dengan indeks sebesar 3,54. Tabel 4.2 Peringkat Integritas Unit Layanan Tingkat Vertikal Tahun 2013 (Nilai Tertinggi dan Nilai Terendah) No.

Integritas

Manado

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,77

Tanjungpinang

Peralihan Hak atas Tanah

7,74

Mataram

Lembaga Pemasyarakatan

7,72

Samarinda

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,69

Gorontalo

Paspor

7,65

Mataram

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,64

Samarinda

Paspor

7,62

Palangkaraya

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,60

Surabaya

Paspor

7,60

Kendari

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,58

Jayapura

Peralihan Hak atas Tanah

5,15

DKI Jakarta

Peningkatan Hak atas Tanah

5,14

Medan

Lembaga Pemasyarakatan

5,05

Manokwari

Surat Izin Mengemudi

4,82

Jayapura

Surat Izin Mengemudi

4,70

Pekanbaru

Peningkatan Hak atas Tanah

4,55

Surabaya

Administrasi Pernikahan KUA

4,52

Serang

Administrasi Pernikahan KUA

4,39

Manokwari

Peralihan Hak atas Tanah

3,65

Manokwari

Peningkatan Hak atas Tanah

3,54

15 16 17

Nilai Terendah

Nilai Tertinggi

Unit Layanan Vertikal

4. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT VERTIKAL

4.2 PENGALAMAN INTEGRITAS DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT VERTIKAL

engalaman integritas Tingkat Vertikal Terhadap Korupsi dengan nilai masing-masing dengan nilai 7,10 disusun dari indikator 7,19 dan 7,07.

Pengalaman Korupsi dan Cara Pandang

7,19 7,10

Pengalaman Korupsi

Pengalaman Integritas 7,07

Cara Pandang Terhadap Korupsi

6,82

Jumlah/Besar Gratifikasi

7,33

Frekuensi Pemberian Gratifikasi

7,20

Waktu Pemberian Gratifikasi

6,98

Arti Pemberian Gratifikasi

7,10

Tujuan Pemberian Gratifikasi

Gambar 4.3 Nilai Variabel Pengalaman Integritas dan Komponen Penyusunnya di Layanan Publik Tingkat Vertikal

Peringkat terbaik nilai Pengalaman Integritas terendah oleh Badan Pertanahan Nasional diperoleh Mahkamah Agung (7,62) dan nilai (6,67). Tabel 4.3 Peringkat Nilai Variabel Pengalaman Integritas di Layanan Publik Tingkat Vertikal Tahun 2013 No.

Instansi Vertikal

Nilai

Mahkamah Agung

7,62

Kementerian Hukum dan HAM

7,40

Kementerian Agama

7,03

Kepolisian Republik Indonesia

6,99

Badan Pertanahan Nasional

6,67

Di tingkat daerah, layanan Administrasi Sidang juga di Kota Manokwari (3,38). Layanan Badan Peradilan Agama di Manokwari berada pada Pertanahan Nasional mendominasi nilai 5 peringkat tertinggi, sedangkan nilai terendah terendah variabel Pengalaman Integritas. ada pada layanan Peralihan Hak atas Tanah (Gambar 4.4)

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Sidang Peradilan Agama - Manokwari

8,19

Administrasi Pernikahan KUA - Manokwari

8,19

Paspor - Palu

8,15

Lembaga Pemasyarakatan - Surabaya

8,14

Sidang Peradilan Agama - Palu

8,13 4,49

Surat izin Mengemudi - Jayapura

NILAI TERENDAH

Peningkatan Hak atas Tanah - Pekanbaru

NILAI TERTINGGI

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

4,14

Administrasi Pernikahan KUA - Surabaya

4,00

Peningkatan Hak atas Tanah - Manokwari

3,39

Peralihan Hak atas Tanah - Manokwari

3,38

Gambar 4.4 Nilai Variabel Pengalaman Integritas di Layanan Publik Tingkat Vertikal (Nilai Tertinggi dan Nilai Terendah)

4.2.1 PENGALAMAN KORUPSI DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT VERTIKAL Pengalaman korupsi yang langsung dirasakan Nilai Pengalaman Korupsi di tingkat Vertikal masyarakat pada saat proses pengurusan adalah 7,19. Nilai ini menunjukkan bahwa layanan ditunjukkan dalam bentuk uang jumlah pengguna layanan yang membayar tambahan

(gratifikasi)

yang

dibayarkan lebih daripada biaya resmi sudah mulai

pengguna layanan di luar biaya resmi, berapa menurun. kali diberikan, berapa besarnya, serta kapan gratifikasi tersebut diberikan.

7,19

Pengalaman Korupsi

6,82

Jumlah/Besar Gratifikasi

7,33

Frekuensi Pemberian Gratifikasi

7,20

Waktu Pemberian Gratifikasi

Gambar 4.5 Nilai Indikator Pengalaman Korupsi dan Sub-Indikator Penyusunnya di Layanan Publik Tingkat Vertikal

Dari 5 instansi vertikal yang disurvei semuanya (Badan Pertanahan Nasional) masih di bawah memiliki nilai indikator Pengalaman Korupsi 7,00. Kondisi ini menunjukkan standar layanan di atas standar minimal, yaitu 4 instansi publik di Badan Pertanahan Nasional masih memiliki nilai di atas 7,00 dan 1 instansi berada di bawah instansi vertikal lainnya.

4. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT VERTIKAL

Tabel 4.4 Peringkat Nilai Indikator Pengalaman Korupsi di Layanan Publik Tingkat Vertikal No.

Instansi

Nilai

Mahkamah Agung

7,67

Kementerian Hukum dan HAM

7,51

Kementerian Agama

7,22

Kepolisian Republik Indonesia

7,11

Badan Pertanahan Nasional

6,68

Penjelasan 3 sub-indikator penyusun Indikator Pengalaman Korupsi akan dijelaskan pada bagian berikut.

A. Jumlah/Besaran GratiďŹ kasi di Layanan Publik Tingkat Vertikal

84,0%

60%

Administrasi Pernikahan KUA - Manokwari

100

Sidang Peradilan Agama - Manokwari

100

Paspor - Palu

100

Lembaga Pemasyarakatan - Surabaya

100

Sidang Peradilan Agama - Palu

100

2,5%

13,5%

40%

SIM - Jayapura

Peralihan Hak atas Tanah - Manado

100%

30 3

Administrasi Pernikahan KUA - Surabaya

Peralihan Hak atas Tanah - Manokwari

10 93

Peningkatan Hak atas Tanah - Manokwari >50% dari biaya resmi

80%

NILAI TINGGI

INSTANSI TINGKAT VERTIKAL

20%

<50% dari biaya resmi

NILAI RENDAH

43 Sesuai biaya resmi

Gambar 4.6 Jumlah/Besaran Gratifikasi di Layanan Publik Tingkat Vertikal pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

Nilai integritas sub-indikator Jumlah/Besar terdapat 16,0% pengguna layanan yang Gratifikasi adalah 6,82. Nilai jumlah/besaran membayar lebih dari biaya resmi dengan gratifikasi menunjukkan jumlah/besaran rincian 13,5%-nya membayar lebih dari 50% gratifikasi/biaya tambahan yang diberikan dan 2,5% membayar kurang dari 50% dari pengguna layanan kepada petugas. Fakta biaya resmi. (Gambar 4.6) menunjukkan, di tingkat vertikal masih

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Pada 5 unit layanan dengan nilai jumlah/ resmi. Kondisi tersebut terjadi di layanan besaran gratifikasi rendah, lebih dari 70% Peningkatan Hak Atas Tanah di Manokwari, pengguna layanan menyatakan memberikan Peralihan Hak Atas Tanah di Manokwari, dan biaya tambahan lebih dari 50% dari biaya Administrasi Pernikahan KUA di Surabaya.

B. Frekuensi Pemberian GratiďŹ kasi di Layanan Publik Tingkat Vertikal

Nilai sub-indikator Frekuensi Pemberian pernah memberikan uang tambahan saat Gratifikasi adalah 7,33. Nilai tersebut pengurusan layanan, 11,4% memberikan menunjukkan seberapa sering/frekuensi biaya tambahan satu kali dalam satu pemberian

uang

tambahan

yang pengurusan, 2,0% memberikannya dua kali

dilakukan oleh pengguna layanan yang dalam satu pengurusan, dan sisanya 2,6% menyatakan pernah memberikan uang memberikan lebih dari dua kali dalam satu tambahan. Hasilnya menunjukkan bahwa pengurusan layanan. (Gambar 4.7) dari 16,0% pengguna layanan mengaku

11,4%

2,0%

40%

60%

Administrasi Pernikahan KUA - Manokwari

100

Sidang Peradilan Agama - Manokwari

100

Paspor - Palu

100

Lembaga Pemasyarakatan - Surabaya

100

Sidang Peradilan Agama - Palu

100

2,6%

Peralihan Hak atas Tanah - Jayapura 30

SIM - Jayapura

84,0%

1 kali

2 kali

13 33

7 3

7 45

SIM - Manokwari Tidak pernah

100%

Peningkatan Hak atas Tanah - Manokwari 3 Peralihan Hak atas Tanah - Manokwari

80%

NILAI TINGGI

INSTANSI TINGKAT VERTIKAL

20%

13 7

NILAI RENDAH

Lebih dari 2 kali

Gambar 4.7 Frekuensi Pemberian Gratifikasi di Layanan Publik Tingkat Vertikal pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

Pada 5 unit layanan dengan nilai Frekuensi kali. Empat puluh delapan persen pengguna Pemberian Gratifikasi rendah, pengguna layanan SIM di Manokwari mengaku layanan

mengaku

memberikan

uang memberikan gratifikasi lebih dari 2 kali pada

tambahan bervariasi 1 sampai lebih dari 2 saat mengurus layanan.

4. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT VERTIKAL

C. Waktu Pemberian GratiďŹ kasi di Layanan Publik Tingkat Vertikal Nilai

sub-indikator

Waktu

Pemberian Kondisi tersebut menggambarkan bahwa

Gratifikasi adalah 7,20. Waktu Pemberian masih

terdapat

indikasi

suap

yang

Gratifikasi menunjukkan kapan pemberian ditunjukkan dari waktu dominan pengguna uang tambahan dilakukan oleh pengguna layanan yang memberikan gratifikasi. layanan.

Umumnya

pemberian

uang Pemberian gratifikasi pada awal, tengah,

tambahan layanan di tingkat vertikal maupun

kombinasi

keduanya

saat

dilakukan pada awal dan akhir proses mengurus layanan menunjukkan indikasi pengurusan dengan persentase masing- suap. Sementara itu, pemberian pada akhir masing sebesar 34%. (Gambar 4.8)

layanan walaupun tidak menunjukkan prinsip antikorupsi, umumnya merupakan bentuk ucapan terima kasih.

7% 34% 34%

60%

Administrasi Pernikahan KUA - Manokwari

100

Sidang Peradilan Agama - Manokwari

100

Paspor - Palu

100

Lembaga Pemasyarakatan - Surabaya

100

Sidang Peradilan Agama - Palu

100

SKCK - Surabaya

Peningkatan Hak atas Tanah - Manokwari

Awal proses

Saat proses

Peralihan Hak atas Tanah - Manokwari

100%

Administrasi Pernikahan KUA - Surabaya

80%

Administrasi Pernikahan KUA - Serang 25%

Tidak memberi

40%

NILAI TINGGI

INSTANSI TINGKAT VERTIKAL

20%

17 28

6 22

94 Akhir proses

NILAI RENDAH

Kombinasi 2 atau 3 proses

Gambar 4.8 Waktu Pemberian Gratifikasi di Layanan Publik Tingkat Vertikal pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

Pada 5 unit layanan dengan nilai Waktu dicurigai sebagai bentuk penyuapan. Tujuan Pemberian Gratifikasi rendah, pengguna pengguna layanan memberi gratifikasi layanan yang pernah melakukan gratifikasi umumnya dalam rangka memperlancar dan lebih banyak memberikan uang tambahan atau mempercepat proses layanan. pada awal pengurusan layanan sehingga

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

4.2.2 CARA PANDANG TERHADAP KORUPSI DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT VERTIKAL Upaya meningkatkan integritas tidak hanya mereka terhadap korupsi, dalam hal ini terkait dapat dilakukan oleh pihak pemberi layanan, praktik pemberian gratifikasi di layanan publik. tetapi juga oleh pengguna layanan. Masyarakat Cara pandang terhadap gratifikasi ini akan sebagai pengguna layanan seharusnya dapat memengaruhi sikap dan keputusan seseorang mengubah atau memperbaiki cara pandang dalam memberikan gratifikasi. 7,07

6,98

Arti Pemberian Gratifikasi

7,10

Tujuan Pemberian Gratifikasi

Cara Pandang Terhadap Korupsi

Gambar 4.9 Nilai Indikator Cara Pandang Terhadap Korupsi dan Sub-Indikator Penyusunnya di Layanan Publik Tingkat Vertikal

Nilai indikator Cara Pandang Terhadap Korupsi Cara Pandang Terhadap Korupsi di atas 7,00, di Tingkat Vertikal adalah 7,07. Nilai tersebut yaitu Mahkamah Agung dan Kementerian pada tingkat instansi bervariasi dengan Hukum dan HAM. Tiga instansi lainnya di rentang antara 6,67 dan 7,60. Terdapat 2 bawah 7,00. (Tabel 4.5) Instansi Vertikal yang memiliki nilai indikator Tabel 4.5 Peringkat Nilai Indikator Cara Pandang Terhadap Korupsi di Layanan Publik Tingkat Vertikal No.

Instansi

Nilai

Mahkamah Agung

7,60

Kementerian Hukum dan HAM

7,36

Kementerian Agama

6,97

Kepolisian Republik Indonesia

6,95

Badan Pertanahan Nasional

6,67

Bagian berikut menjelaskan sub-indikator penyusun Indikator Cara Pandang Terhadap Korupsi.

A. Arti Pemberian GratiďŹ kasi di Layanan Publik Tingkat Vertikal Arti Pemberian Gratifikasi menunjukkan sub-indikator Arti Pemberian Gratifikasi bagaimana masyarakat mengartikan biaya di tingkat vertikal adalah 6,98. Pengguna atau imbalan yang mereka keluarkan, layanan

vertikal

belum

sepenuhnya

apakah tergolong gratifikasi atau tidak. Nilai memahami bahwa tindakan memberi

4. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT VERTIKAL

gratifikasi kepada petugas layanan adalah sering. Yang lebih memprihatinkan 3% sesuatu yang melanggar hukum. Masih pengguna layanan menyatakan bahwa terdapat 24,5% pengguna layanan yang gratifikasi dalam layanan publik boleh dan menyatakan

bahwa

gratifikasi

boleh sering dilakukan, bahkan harus dilakukan

dilakukan jika terpaksa dan tidak terlalu dalam setiap layanan. (Gambar 4.10) 40%

Administrasi Pernikahan KUA - Manokwari

100

Sidang Peradilan Agama - Manokwari

100

Peningkatan Hak atas Tanah - Manokwari

100

30,4%

1,5% 1,5%

Administrasi Pernikahan KUA - Kendari

Peningkatan Hak atas Tanah - Mataram

8,9%

100%

7 3

Paspor - Palu

15,6%

80%

SKCK - Surabaya

42,1%

60%

SIM - Kendari

SIM - Jayapura

40 31

55 20

Peralihan Hak atas Tanah - Mataram

10 4

3 7

53 50

39 20

NILAI TINGGI

INSTANSI TINGKAT VERTIKAL

20%

NILAI RENDAH

Melanggar hukum dan harus dilaporkan Boleh dilakukan jika terpaksa Boleh dan sering dilakukan

Memalukan dan tercela Boleh dilakukan asalkan tidak terlalu sering Harus dilakukan dalam setiap layanan

Gambar 4.10 Arti Pemberian Gratifikasi di Layanan Publik Tingkat Vertikal pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

Pada layanan SIM di Jayapura, SIM di pemberian

uang

tambahan/gratifikasi

Kendari, Peralihan Hak atas Tanah di boleh dilakukan. Variasi jawaban yang Mataram, Administrasi Pernikahan KUA di diberikan yaitu gratifikasi boleh dilakukan Kendari, dan Peningkatan Hak atas Tanah jika terpaksa, boleh asal tidak terlalu sering, di Mataram terlihat bahwa lebih dari bahkan ada yang menyatakan boleh dan 66% respondennya menganggap bahwa sering dilakukan.

B. Tujuan Pemberian GratiďŹ kasi di Layanan Publik Tingkat Vertikal Nilai

sub-indikator

Tujuan

Pemberian Berdasarkan fakta yang dijumpai di unit

Gratifikasi adalah 7,10. Sub-indikator ini layanan Tingkat Vertikal, tujuan utama menggambarkan tujuan dan alasan yang responden memberikan uang tambahan membuat pengguna layanan memberikan adalah

untuk

mempercepat

waktu

uang tambahan saat mengurus layanan. pengurusan layanan (39%). (Gambar 4.11)

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

100

Sidang Peradilan Agama - Manokwari

100

Paspor - Palu

100

Lembaga Pemasyarakatan - Surabaya

100

Sidang Peradilan Agama - Palu

100

18%

Peningkatan Hak atas Tanah - Pekanbaru

10%

60%

Administrasi Pernikahan KUA - Manokwari

39% 25%

40%

Administrasi Pernikahan KUA - Serang

72 19

Peralihan Hak atas Tanah - Manokwari Peningkatan Hak atas Tanah - Manokwari

Administrasi Pernikahan KUA - Surabaya

15 61

100%

80%

NILAI TINGGI

INSTANSI TINGKAT VERTIKAL

20%

NILAI RENDAH

Menghindarkan petugas semena-mena

Meluluskan syarat pengurusan

Memastikan tepat waktu Tidak ada tujuan tertentu

Mempercepat waktu Tidak memberikan

Gambar 4.11 Tujuan Pemberian Gratifikasi di Layanan Publik Tingkat Vertikal pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

Pada 5 unit layanan dengan nilai rendah Apabila dikaji lebih dalam, alasan utama terlihat bahwa alasan utama pengguna pengguna

layanan

memberikan

uang

layanan memberikan gratifikasi adalah tambahan/gratifikasi saat proses pengurusan untuk memastikan tepat waktu pengurusan layanan adalah karena petugas meminta layanan.

(41%), puas dengan layanan petugas (27%), dan petugas mempersulit (22%).

27%

100

Sidang Peradilan Agama - Manokwari

100

Paspor - Palu

100

Lembaga Pemasyarakatan - Surabaya

100

Sidang Peradilan Agama - Palu

100 35

Peningkatan Hak atas Tanah - Pekanbaru

41%

60%

Pernikahan KUA - Manokwari

7% 3% 22%

40%

Peralihan Hak atas Tanah - Manokwari

37 23

Petugas mempersulit Puas dengan layanan petugas

13 7

100%

Pernikahan KUA - Surabaya

Petugas meminta Kasihan gaji petugas kecil

Pernikahan KUA - Serang

Peningkatan Hak atas Tanah - Manokwari

80%

NILAI TINGGI

INSTANSI TINGKAT VERTIKAL

20%

NILAI RENDAH

4 Petugas malas melayani Petugas ramah

Tidak memberi

Gambar 4.12 Alasan Pemberian Gratifikasi di Layanan Publik Tingkat Vertikal pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

Pada 5 unit layanan dengan nilai alasan dikemukakan adalah petugas meminta, pemberian gratifikasi rendah menunjukkan petugas mempersulit, dan puas dengan bahwa

alasan

yang

paling

sering layanan petugas. (Gambar 4.12)

4. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT VERTIKAL

4.3 POTENSI INTEGRITAS DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT VERTIKAL

otensi Integritas Tingkat Vertikal dengan dengan nilai 7,52, Sistem Administrasi dengan nilai 5,91 memberikan kontribusi sebesar nilai 6,24, Perilaku Individu dengan nilai

0,333 terhadap indeks integritas. Potensi 6,27 dan Pencegahan Korupsi dengan nilai integritas yang merupakan variabel penting 4,66. Tiap-tiap indikator terdiri dari 2â&#x20AC;&#x201C;5 subdalam memperkecil peluang korupsi disusun indikator, seperti ditunjukkan oleh Gambar oleh 4 indikator, yaitu Lingkungan Kerja 4.13.

Lingkungan Kerja

6,24 9,77 8,05 7,63 7,56

Kebiasaan Pemberian Gratifikasi Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur Keterlibatan Calo Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan Suasana/Kondisi di Sekitar Lingkungan Pelayanan

Sistem Administrasi

6,89 6,08 5,53

Kepraktisan SOP Keterbukaan Informasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

6,27

Perilaku Individu

7,32 5,89 5,09

Keadilan dalam Layanan Ekspektasi Petugas Terhadap Gratifikasi Perilaku Pengguna Layanan

4,66

Pencegahan Korupsi

4,68 4,58

Tingkat Upaya Anti-Korupsi Mekanisme Pengaduan Masyarakat

7,52

6,24 Potensi Integritas

5,91

Keterangan: Nilai di bawah 6 (di bawah standar minimum integritas)

Gambar 4.13 Nilai Variabel Potensi Integritas dan Komponen Penyusunnya di Layanan Publik Tingkat Vertikal

Indikator Pencegahan Korupsi dengan 2 sub- Nilai Potensi Integritas dari 5 Instansi Vertikal indikatornya, yaitu Tingkat Upaya Anti-Korupsi berkisar antara 5,55 sampai 6,17. Nilai Potensi dan Mekanisme Pengaduan Masyarakat masih Integritas lebih rendah dari nilai Pengalaman memiliki nilai di bawah standar. Ke depan, Integritas. Artinya, sebagian besar instansi indikator ini memerlukan penguatan, termasuk di Tingkat Vertikal kurang memprioritaskan juga penguatan pada 3 sub-indikator yang upaya-upaya menutup potensi korupsi di nilainya masih di bawah standar minimal, yaitu layanan publiknya, dibandingkan upaya yang Pemanfaatan Teknologi Informasi, Ekspektasi sifatnya langsung mendeteksi korupsi dalam Petugas Terhadap Gratifikasi, dan Perilaku layanan publik (contoh: melarang suap dan Pengguna Layanan.

pungli).

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Tabel 4.6 Peringkat Nilai Variabel Potensi Integritas di Layanan Publik Tingkat Vertikal Tahun 2013 No.

Instansi

Nilai

Kementerian Hukum dan HAM

6,17

Mahkamah Agung

6,06

Kepolisian Republik Indonesia

5,90

Badan Pertanahan Nasional

5,72

Kementerian Agama

5,55

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa hanya 2 Instansi Badan Pertanahan Nasional, dan Kepolisian Vertikal yang memiliki nilai Potensi Integritas Republik Indonesia masih perlu meningkatkan di atas standar minimal (6,00). Tiga Instansi upaya untuk meminimalkan potensi korupsi Vertikal lainnya, yaitu Kementerian Agama, yang ada di layanan publiknya.

NILAI TER ENDAH

NILAI TERTINGGI

Sidang Peradilan Agama - Manado

7,34

Surat Keterangan Catatan Kepolisian - Samarinda

7,19

Paspor - Samarinda

7,15

Lembaga Pemasyarakatan - Kendari

7,13

Peralihan Hak atas Tanah - Tanjungpinang

7,11

Peralihan Hak atas Tanah - Manokwari

4,20

Sidang Peradilan Agama - Ambon

4,19

Lembaga Pemasyarakatan - Medan

3,88

Peningkatan Hak atas Tanah - Manokwari

3,85

Administrasi Pernikahan KUA - Serang

3,58

Gambar 4.14 Nilai Variabel Potensi Integritas di Layanan Publik Tingkat Vertikal (Nilai Tertinggi dan Nilai Terendah)

Pada tingkat unit layanan, nilai Potensi potensi integritas terendah adalah unit Integritas tertinggi dicapai oleh unit layanan layanan Administrasi Pernikahan KUA di Administrasi Sidang Peradilan Agama di Serang dengan nilai 3,58. (Gambar 4.14) Manado dengan nilai 7,34. Adapun nilai

4. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT VERTIKAL

4.3.1 LINGKUNGAN KERJA DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT VERTIKAL Lingkungan kerja yang baik akan menciptakan pengguna suasana

kerja

yang

kondusif.

layanan

untuk

melakukan

Apabila penyimpangan dalam proses layanan. Bentuk

lingkungan kerja tidak didukung oleh fasilitas penyimpangan tersebut di antaranya adalah yang memadai, suasana pelayanan yang pertemuan di luar prosedur dan pemberian tidak nyaman, apalagi jika ditambah dengan gratifikasi untuk memperlancar prosedur prosedur yang berbelit-belit, akan mendorong pengurusan.

7,52

Lingkungan Kerja

6,24

Kebiasaan Pemberian Gratifikasi

9,77

Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur

8,05

Keterlibatan Calo

7,63

Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan

7,56

Suasana/Kondisi di Sekitar Lingkungan Pelayanan

Gambar 4.15 Nilai Indikator Lingkungan Kerja dan Sub-Indikator Penyusunnya di Layanan Publik Tingkat Vertikal

Nilai indikator Lingkungan Kerja di tingkat Luar Prosedur yang tinggi (9,77). Gambaran vertikal adalah 7,52. Pencapaian ini terutama peringkat nilai indikator Lingkungan Kerja didukung oleh nilai Kebutuhan Pertemuan di dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut. Tabel 4.7 Peringkat Nilai Indikator Lingkungan Kerja di Layanan Publik Tingkat Vertikal Tahun 2013 No.

Instansi

Nilai

Mahkamah Agung

8,11

Kementerian Agama

7,79

Kementerian Hukum dan HAM

7,77

Kepolisian Republik Indonesia

7,18

Badan Pertanahan Nasional

7,18

Semua Instansi Vertikal mendapatkan nilai lebih lanjut mengenai 5 sub-indikator yang Lingkungan Kerja di atas standar yang mendukung nilai indikator Lingkungan Kerja ditetapkan, bahkan terdapat 1 instansi ditunjukkan pada bagian berikut. yang memiliki nilai di atas 8,00. Penjelasan

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

A. Kebiasaan Pemberian GratiďŹ kasi di Layanan Publik Tingkat Vertikal

3% 11% 32%

54%

Sidang Peradilan Agama - Samarinda

100

Lembaga Pemasyarakatan - Mataram

100

Sidang Peradilan Agama - Kendari

100

Sidang Peradilan Agama - Manokwari

100

Administrasi Pernikahan KUA - Manokwari

100 67

Peralihan Hak atas Tanah - Manokwari 3 Peralihan Hak atas Tanah - Medan

Peningkatan Hak atas Tanah - Manokwari

Kadang-kadang terjadi

Lembaga Pemasyarakatan - Medan

17 57

SIM - Medan

Tidak pernah terjadi

43 Sering terjadi

NILAI RENDAH

INSTANSI TINGKAT VERTIKAL

NILAI TINGGI

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

23 Selalu terjadi

Gambar 4.16 Kebiasaan Pemberian Gratifikasi di Layanan Publik Tingkat Vertikal pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

Kebiasaan pengguna dan petugas layanan Pada unit layanan Lembaga Pemasyarakatan dalam memberi maupun meminta uang di Medan, 23% responden menjawab tambahan (gratifikasi) dalam layanan publik intensitas

praktik

pemberian

uang

masih sulit diubah. Hal ini ditunjukkan oleh tambahan selalu terjadi. Adapun pada nilai sub-indikator Kebiasaan Pemberian unit layanan Peningkatan Hak Atas Tanah Gratifikasi (6,24) yang meskipun di atas di Manokwari, 73% menyatakan intensitas standar minimal, masih terdapat 46% pemberian sering terjadi. Namun pada yang mengetahui praktik pemberian uang 5 unit layanan dengan nilai tinggi, tambahan/gratifikasi di unit layanan yang 100% responden mengaku tidak pernah mereka datangi. (Gambar 4.16)

melakukan pemberian gratifikasi.

B. Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur di Layanan Publik Tingkat Vertikal Secara

umum,

kebutuhan

pengguna saat pengurusan layanan, sedangkan 3,3%

layanan untuk melakukan pertemuan di luar lainnya mengaku pernah melakukannya. prosedur sudah sangat minim. Nilai 9,77 Persentase tertinggi pengguna layanan menunjukkan hal tersebut. Gambar 4.17 yang mengaku melakukan pertemuan menjelaskan bahwa dari seluruh pengguna di luar prosedur satu kali yaitu pada unit layanan, terdapat 96,7% yang tidak pernah layanan Peningkatan Hak Atas Tanah di melakukan pertemuan di luar prosedur pada Manokwari dengan persentase sebesar

4. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT VERTIKAL

31%. Adapun persentase tinggi pengguna lebih dari 2 kali yaitu pada layanan layanan yang melakukan pertemuan di Administrasi Sidang Peradilan Agama di luar prosedur 2 kali, ada pada unit layanan Jayapura dengan persentase 10%. Pada Peralihan Hak Atas Tanah di Manokwari 5 unit layanan dengan nilai sub-indikator dengan persentase 37%. Sementara itu, Pertemuan di Luar Prosedur tinggi, 100% persentase tinggi pengguna layanan yang responden

menyatakan

tidak

pernah

melakukan pertemuan di luar prosedur melakukan pertemuan di luar prosedur.

Sidang Peradilan Agama - Manado

100

SKCK - Samarinda

100

Paspor - Samarinda

100

Lembaga Pemasyarakatan - Kendari

100

Peralihan Hak atas Tanah - Tanjungpinang

100

0,9% 1,6%

0,8%

Sidang Peradilan Agama - Jayapura

96,7%

60%

Peralihan Hak atas Tanah - Jayapura

Peralihan Hak atas Tanah - Manokwari

SIM - Jayapura

30 31

Pernah, dua kali

10 10

Pernah, satu kali

100%

20 23

Peningkatan Hak atas Tanah - Manokwari Tidak pernah

80%

NILAI TINGGI

INSTANSI TINGKAT VERTIKAL

40%

4 13

NILAI RENDAH

20%

Pernah, lebih dari dua kali

Gambar 4.17 Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur di Layanan Publik Tingkat Vertikal pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

Tujuan yang lebih dominan melatar- pengurusan layanan umumnya adalah belakangi pengguna layanan melakukan untuk mempercepat waktu pengurusan pertemuan di luar prosedur dalam proses layanan (50,0%). (Gambar 4.18)

18,3%

12,6%

19,1% 50,0%

60%

Sidang Peradilan Agama - Manado

100

SKCK - Samarinda

100

Paspor - Samarinda

100

Lembaga Pemasyarakatan - Kendari

100

Peralihan Hak atas Tanah - Tanjungpinang

100

Peningkatan Hak atas Tanah - Mataram

SKCK - Jayapura

Peningkatan Hak atas Tanah - Jayapura

Peralihan Hak atas Tanah - Jayapura

73 73

14 10 20

100%

3 14

Sidang Peradilan Agama - Jayapura 3 7

80%

NILAI RENDAH

INSTANSI TINGKAT VERTIKAL

40%

NILAI TINGGI

20%

13 20

Negosiasi persyaratan

Mempercepat waktu

Melengkapi persyaratan

Tidak melakukan pertemuan

60 Negosiasi biaya yang dibayar

Gambar 4.18 Tujuan Pertemuan di Luar Prosedur di Layanan Publik Tingkat Vertikal pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

C. Keterlibatan Calo di Layanan Publik Tingkat Vertikal Peran calo/perantara di luar prosedur dalam orang luar (eksternal sebagai perseorangan). pengurusan layanan masih ada. Berdasarkan Namun, masih terdapat 29% pengguna hasil survei, terdapat 17% pengguna layanan yang menyatakan bahwa calo yang layanan publik yang menyatakan pernah mereka lihat adalah bagian dari pegawai/ melihat calo/perantara di luar prosedur saat petugas di instansi tersebut, baik petugas mengurus layanan. Dari pengguna layanan langsung maupun petugas/pegawai lain yang mengaku pernah melihat calo, 48%- dan orang yang bekerja di sekitar unit nya menyatakan calo yang dilihat adalah layanan. (Gambar 4.19)

0% 23%

8% 12%

48%

60%

Sidang Peradilan Agama - Manado

100

SKCK - Samarinda

100

Lembaga Pemasyarakatan - Kendari

100

Peralihan Hak atas Tanah - Tanjungpinang

100

Sidang Peradilan Agama - Samarinda

100 17 23

Peralihan Hak atas Tanah - Manado

Paspor - Mataram

SIM - Makassar Paspor - Pontianak

45 83

5 17

2323

SIM - Pontianak

80%

17 7 17

27 50

13 36 10

100% NILAI TINGGI

INSTANSI TINGKAT VERTIKAL

40%

3 4441

3 59

NILAI RENDAH

20%

Tidak pernah melihat calo

Petugas langsung

Petugas lain Orang luar

Orang yang bekerja di sekitar unit Kombinasi 2 atau lebih perantara/calo

Gambar 4.19 Pengalaman Melihat Calo di Layanan Publik Tingkat Vertikal pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

Cara calo beroperasi, sebagian besar pengguna layanan secara terang-terangan. dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pada Namun, di unit layanan peralihan hak 4 unit layanan dengan nilai rendah, sebagian atas tanah di Manado lebih banyak yang besar pengguna layanan menginformasikan menyebutkan cara calo beroperasi dengan bahwa perantara di luar prosedur/calo pendekatan secara sembunyi-sembunyi. umumnya melakukan pendekatan ke (Gambar 4.20)

4. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT VERTIKAL

40%

60%

Sidang Peradilan Agama - Manado

100

SKCK - Samarinda

100

Lembaga Pemasyarakatan - Kendari

100

Peralihan Hak atas Tanah - Tanjungpinang

100

9% 8%

Sidang Peradilan Agama - Samarinda

100 1717

Peralihan Hak atas Tanah - Manado

83%

Paspor - Mataram

53 66

17 23

SIM - Makassar

20 30

Tidak pernah melihat calo

30 17 80

SIM - Pontianak

Paspor - Pontianak

100%

NILAI RENDAH

INSTANSI TINGKAT VERTIKAL

80%

NILAI TINGGI

20%

Secara sembunyi-sembunyi

Secara terang-terangan

Gambar 4.20 Cara Calo Beroperasi di Layanan Publik Tingkat Vertikal pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

D. Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan di Layanan Publik Tingkat Vertikal Keberadaan fasilitas dalam unit layanan luar prosedur. Hampir seluruh pengguna merupakan salah satu sebab pengguna layanan (90%) menyatakan bahwa fasilitas layanan mengambil keputusan mengurus yang tersedia di unit layanan yang didatangi menggunakan

jasa

atau

memilih sudah memadai. (Gambar 4.21)

calo/perantara

0% INSTANSI TINGKAT VERTIKAL

20%

Paspor - Kupang

Peningkatan Hak atas Tanah - Padang

Lembaga Pemasyarakatan - Kendari

80%

100%

71 73

SKCK - Kupang

83%

60%

SKCK - Samarinda

7% 1% 9%

40%

NILAI TINGGI

layanannya

SKCK - Mamuju

Administrasi Pernikahan KUA - Mamuju

Peralihan Hak atas Tanah - Manokwari

Peralihan Hak atas Tanah - Jayapura Peningkatan Hak atas Tanah - Manokwari Tidak memadai

Kurang memadai

NILAI RENDAH

sendiri

96 Memadai

Sangat memadai

Gambar 4.21 Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan di Layanan Publik Tingkat Vertikal pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Meskipun sebagian besar pengguna layanan terutama pada unit layanan Peningkatan Hak menyatakan kondisi fasilitas memadai, Atas Tanah di Manokwari, Peralihan Hak Atas pada 5 unit layanan dengan nilai Kondisi Tanah di Jayapura, Peralihan Hak Atas Tanah Fasilitas rendah, masih terdapat fasilitas di Manokwari, Administrasi Pernikahan KUA yang dianggap kurang dan tidak memadai, di Mamuju, dan SKCK di Mamuju.

E. Suasana/Kondisi di Sekitar Pelayanan di Layanan Publik Tingkat Vertikal Suasana/kondisi sekitar pelayanan di Tingkat dalam menciptakan layanan yang bersih Vertikal oleh lebih dari 85% pengguna dan transparan, Instansi Vertikal di daerah layanan dinilai teratur tahapan layanannya, tetap

perlu

melakukan

peningkatan

ruangan teratur dan rapi, serta tenang, kualitas lingkungan kerja agar semakin dan nyaman. Meskipun secara dominan meminimalisasi potensi korupsi di layanan pengguna layanan menilai suasana/kondisi publik. sekitar pelayanan sudah cukup mendukung 93%

Tahapan layanan teratur 91%

Ruangan teratur dan rapi Tenang

87%

NILAI TINGGI

Nyaman

85%

Lembaga Pemasyarakatan - Kendari

100

Paspor - Serang

100

Paspor - Surabaya

100

Administrasi Pernikahan KUA - Manado

100

Sidang Peradilan Agama - Yogyakarta

100

NILAI RENDAH

SIM - Manokwari 10 Peningkatan Hak atas Tanah - Jayapura

90 38

SIM - Mamuju 1313 20 Peralihan Hak atas Tanah - Manokwari 3 Peningkatan Hak atas Tanah - Manokwari

Nyaman

Tenang

60 41

33 41

90 17 17 22 19

Ruangan teratur dan rapi

Tahapan layanan teratur

Gambar 4.22 Suasana/Kondisi di Sekitar Pelayanan di Layanan Publik Tingkat Vertikal pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

4. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT VERTIKAL

4.3.2 SISTEM ADMINISTRASI DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT VERTIKAL Sistem administrasi yang baik dan transparan Nilai

indikator

Sistem

Administrasi

akan memudahkan pengguna layanan dalam tingkat vertikal adalah 6,24. Gambar 4.23 mengurus layanan. Sistem Administrasi menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi disusun dari 3 sub-indikator, yakni Kepraktisan Informasi merupakan sub-indikator yang SOP, Keterbukaan Informasi, dan Pemanfaatan masih memerlukan perbaikan karena nilainya Teknologi Informasi.

di bawah standar minimal.

6,24

Sistem Administrasi

6,89

Kepraktisan SOP

6,08

Keterbukaan Informasi

5,53

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Keterangan: Nilai di bawah 6 (di bawah standar minimum integritas)

Gambar 4.23 Nilai Indikator Sistem Administrasi dan Sub Indikator Penyusunnya di Layanan Publik Tingkat Vertikal

Nilai indikator Sistem Administrasi pada nilai Sistem Administrasi di atas standar Instansi Vertikal berkisar antara 5,96 sampai minimal, seperti ditunjukkan oleh Tabel 4.8 6,44. Terdapat 4 Instansi Vertikal mendapatkan berikut. Tabel 4.8 Peringkat Nilai Indikator Sistem Administrasi di Layanan Publik Tingkat Vertikal Tahun 2013 No.

Instansi

Nilai

Kementerian Hukum dan HAM

6,44

Kepolisian Republik Indonesia

6,28

Mahkamah Agung

6,23

Kementerian Agama

6,00

Badan Pertanahan Nasional

5,96

A. Kepraktisan SOP di Layanan Publik Tingkat Vertikal Kepraktisan SOP mencerminkan tingkat dalam prosedur (9%), kesulitan dan kemudahan

dan

kejelasan

prosedur ketidakjelasan dalam persyaratan (8%),

pengurusan layanan, syarat, biaya, dan kelambatan dan ketidakjelasan dalam waktu pengurusan layanan. Berdasarkan waktu (19%), serta mahal dan tidak jelasnya hasil survei, terdapat responden yang biaya (15%). (Gambar 4.24) menyatakan kesulitan dan ketidakjelasan 93

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

76%

73%

67%

64%

27%

25% 16%

Prosedur

12%

Waktu

Murah

Wajar

Mahal

Lebih cepat

Tepat waktu

Lambat

Tidak jelas

Mudah

Persyaratan

12%

3% Tidak jelas

3% Wajar

Tidak jelas

Mudah

Wajar

2% Sulit

Tidak jelas

6% Sulit

Biaya

Gambar 4.24 Kepraktisan SOP di Layanan Publik Tingkat Vertikal

B. Keterbukaan Informasi di Layanan Publik Tingkat Vertikal Dalam mencegah ketidakjelasan prosedur, menjadi penting saat mengurus layanan. persyaratan, biaya, dan ketidaktepatan Tingkat keterbukaan informasi layanan waktu dalam pengurusan layanan, maka dijelaskan pada Gambar 4.25. ketersediaan informasi di setiap unit layanan

Prosedur

Tidak ada pengumuman/penjelasan petugas

8% 23%

Dijelaskan petugas hanya jika ditanya

24%

Dijelaskan petugas tanpa ditanya Diumumkan terbuka

33% 12%

Diumumkan terbuka dan dijelaskan petugas tanpa ditanya

Persyaratan

Tidak ada pengumuman/penjelasan petugas

Dijelaskan petugas hanya jika ditanya

23%

Dijelaskan petugas tanpa ditanya

25%

Diumumkan terbuka

35%

Diumumkan terbuka dan dijelaskan petugas tanpa ditanya

Waktu

Tidak ada pengumuman/penjelasan petugas

12%

Dijelaskan petugas hanya jika ditanya

21%

Dijelaskan petugas tanpa ditanya

22%

Diumumkan terbuka Diumumkan terbuka dan dijelaskan petugas tanpa ditanya Tidak ada pengumuman/penjelasan petugas

37% 12%

14%

Biaya

Dijelaskan petugas hanya jika ditanya

24%

Dijelaskan petugas tanpa ditanya

22%

Diumumkan terbuka Diumumkan terbuka dan dijelaskan petugas tanpa ditanya

28% 12%

Gambar 4.25 Keterbukaan Informasi di Layanan Publik Tingkat Vertikal

4. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT VERTIKAL

Gambar 4.25 menunjukkan yang harus bertanya. Bahkan, masih ada unit layanan menjadi perhatian unit layanan di tingkat yang tidak transparan mengumumkan/ vertikal adalah masih adanya informasi menjelaskan informasi terkait prosedur terkait prosedur (23%), persyaratan (23%), (8%), persyaratan (5%), waktu (8%), dan waktu (21%), dan biaya (24%) yang baru biaya (14%). dijelaskan petugas jika pengguna layanan

C. Pemanfaatan Teknologi Informasi di Layanan Publik Tingkat Vertikal Pemanfaatan teknologi informasi juga pengguna layanan menggunakan teknologi menjadi dasar pengukuran dalam sistem informasi adalah untuk memproses layanan administrasi. Dari total pengguna layanan seperti nomor antrean, memasukkan/entry yang disurvei, hanya 10,3% yang menjawab biodata, dan lain-lain (66,2%). Hal ini seperti pernah menggunakan teknologi informasi ditunjukkan oleh Gambar 4.26. saat pengurusan layanan. Tujuan utama

Untuk memproses layanan (nomor antrean, entry biodata, dsb.)

Tidak pernah 89,7%

Pernah 10,3% PERNAH

Untuk mengetahui informasi terkait layanan yang diurus Untuk mengetahui status penyelesaian pengurusan layanan

66,2%

23,5%

10,3%

Gambar 4.26 Pengalaman Memanfaatkan Teknologi Informasi di Layanan Publik Tingkat Vertikal

Sementara itu, responden yang mengaku (35%). Pada 4 unit layanan dengan nilai tidak pernah memanfaatkan teknologi pemanfaatan teknologi rendah, semua informasi beralasan karena merasa tidak pengguna layanan di unit layanan tersebut memerlukannya (49%) dan sebagian lainnya mengaku tidak pernah memanfaatkan menyatakan bahwa di unit layanan daerah teknologi informasi. tersebut tidak tersedia teknologi informasi

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

20%

Peralihan Hak atas Tanah - Yogyakarta

10%

35%

Peningkatan Hak atas Tanah - Yogyakarta Paspor - Yogyakarta 3

49%

23 10

17 17 17

7 10

Lembaga Pemasyarakatan - Kendari Lembaga Pemasyarakatan - Yogyakarta

100%

Sidang Peradilan Agama - Gorontalo

2% 4%

80%

NILAI TINGGI

Lembaga Pemasyarakatan - Mataram

60%

100 100

SIM - Palu

100

Paspor - Palu

100

Pernikahan KUA - Serang

100

Tidak pernah karena teknologi yang ada tidak berfungsi Tidak pernah karena tidak memerlukan Pernah

NILAI RENDAH

INSTANSI TINGKAT VERTIKAL

40%

Tidak tahu cara penggunaannya karena tidak pernah dijelaskan Tidak pernah karena tidak ada teknologi informasi

Gambar 4.27 Pemanfaatan Teknologi Informasi di Layanan Publik Tingkat Vertikal pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

4.3.3 PERILAKU INDIVIDU DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT VERTIKAL Perilaku individu dalam upaya pencegahan penyusun

indikator

Perilaku

Individu

korupsi sangat penting, karena sebagus (6,27), yaitu Keadilan dalam Layanan (7,32), apapun sistem dibuat tidak akan maksimal Ekspektasi Petugas Terhadap Gratifikasi tanpa didukung oleh perilaku individu yang (5,89), dan Perilaku Pengguna Layanan (5,09). terlibat dalam layanan. Tiga sub-indikator (Gambar 4.28)

6,27

Perilaku Individu

7,32

Keadilan dalam Layanan

5,89

Ekspektasi Petugas Terhadap Gratifikasi

5,09

Perilaku Pengguna Layanan

Keterangan: Nilai di bawah 6 (di bawah standar minimum integritas)

Gambar 4.28 Nilai Indikator Perilaku Individu dan Sub-Indikator Penyusunnya di Layanan Publik Tingkat Vertikal

Nilai Indikator Perilaku Individu dalam Instansi Vertikal, yaitu Badan Pertanahan Integritas Sektor Publik Tingkat Vertikal Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia memiliki rentang 5,90 sampai 6,93. Dua nilainya masih di bawah 6. (Tabel 4.9)

4. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT VERTIKAL

Tabel 4.9 Peringkat Nilai Indikator Perilaku Individu di Layanan Publik Tingkat Vertikal Tahun 2013 No.

Instansi

Nilai

Mahkamah Agung

6,93

Kementerian Hukum dan HAM

6,55

Kementerian Agama

6,41

Badan Pertanahan Nasional

5,97

Kepolisian Republik Indonesia

5,90

Penjelasan lebih lanjut mengenai 3 sub-indikator penyusun indikator Perilaku Individu disampaikan pada bagian berikut.

A. Keadilan dalam Layanan di Layanan Publik Tingkat Vertikal Keadilan dalam layanan didefinisikan sebagai layanan. Berdasarkan hasil survei, terdapat tindakan/sikap petugas unit layanan dalam 26,3% pengguna layanan publik di Tingkat memberikan pelayanan tanpa membeda- Vertikal menyatakan bahwa petugas layanan bedakan perlakuan terhadap penguna membedakan saat melayani masyarakat. 50%

Administasi Pernikahan KUA - Denpasar

100

Administasi Pernikahan KUA - Palangkaraya

SKCK - Samarinda

100

Administasi Pernikahan KUA - Kupang

100

Paspor - Samarinda

100

2,4% 23,9%

73,7%

Sidang Peradilan Agama - Jayapura

Peningkatan Hak atas Tanah - Jayapura

Peralihan Hak atas Tanah - Manokwari

Peralihan Hak atas Tanah - Jayapura Peningkatan Hak atas Tanah - Manokwari Tidak membedakan

23 30

37 97

23 3

Ya, kadang-kadang

NILAI TINGGI

INSTANSI TINGKAT VERTIKAL

100%

NILAI RENDAH

94 Ya, selalu

Gambar 4.29 Perbedaan Perlakuan Petugas di Layanan Publik Tingkat Vertikal pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

Pada layanan Peningkatan Hak Atas Tanah persen pengguna layanannya mengaku di Jayapura, Peralihan Hak Atas Tanah di selalu mendapat perlakuan yang berbeda Jayapura, Administrasi Sidang Peradilan dari petugas. Sementara itu, pada unit Agama di Jayapura, dan Peningkatan Hak layanan Peralihan Hak Atas Tanah di Atas Tanah di Manokwari sekitar 3â&#x20AC;&#x201C;30 Manokwari, Peningkatan Hak Atas Tanah

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

di Manokwari, Peralihan Hak Atas Tanah di Namun pada 4 unit layanan dengan nilai Jayapura, Peningkatan Hak Atas Tanah di tinggi pada sub-indikator ini, seluruh Jayapura, dan Administrasi Sidang Peradilan pengguna layanan menjawab tidak pernah Agama di Jayapura, sekitar 37â&#x20AC;&#x201C;97 persen merasakan perbedaan perlakuan petugas respondennya merasakan kadang-kadang layanan saat proses pengurusan layanan. ada perbedaan perilaku petugas layanan.

B. Ekspektasi Petugas Terhadap GratiďŹ kasi di Layanan Publik Tingkat Vertikal Perilaku petugas layanan lainnya yang juga terjadi salah satunya karena petugas berpengaruh terhadap integritas layanan memintanya. Gambar berikut menjelaskan adalah

eskpektasi

petugas

terhadap cara petugas meminta uang tambahan

gratifikasi. Artinya, petugas layanan melalui kepada pengguna layanan. Dari 50% sinyal-sinyal

tertentu,

baik

langsung responden yang mengaku memberikan

maupun tidak langsung mengharapkan gratifikasi kepada petugas, 4% di antaranya imbalan dari pengguna layanan. Hasil menjawab karena petugas layanan meminta survei menunjukkan bahwa 26% responden uang tambahan melalui pihak lain. menjawab pemberian uang tambahan 40%

60%

Lembaga Pemasyarakatan - Kendari

100

Sidang Peradilan Agama - Samarinda

100

Lembaga Pemasyarakatan - Mataram

100

Sidang Peradilan Agama - Kendari

100

Sidang Peradilan Agama - Manokwari

100

13% 24%

9% 50%

Administasi Pernikahan KUA - Kendari

24 15

Lembaga Pemasyarakatan - Medan

SKCK - Surabaya

Administasi Pernikahan KUA - Surabaya

SKCK - Medan

100%

NILAI TINGGI

INSTANSI TINGKAT VERTIKAL

80%

NILAI RENDAH

20%

59 63 83

Tidak ada yang berinisiatif

Inisiatif pengguna layanan

Langsung tidak terbuka

Langsung terbuka

Melalui pihak lain

Gambar 4.30 Ekspektasi Petugas Terhadap Gratifikasi di Layanan Publik Tingkat Vertikal pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

Pada 5 unit layanan dengan nilai sub- Pemasyarakatan di Medan permintaan indikator Ekspektasi Terhadap Gratifikasi secara langsung terbuka terlihat dominan, rendah, terlihat bahwa cara petugas namun cara lain, seperti secara langsung meminta dan menerima uang tambahan tidak terbuka dan melalui pihak lain juga cukup bervariasi. Pada layanan Lembaga dilakukan di unit layanan ini. (Gambar 4.30) 98

4. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT VERTIKAL

C. Perilaku Pengguna Layanan di Layanan Publik Tingkat Vertikal Inisiatif adanya uang tambahan dalam gratifikasi. Data menunjukkan bahwa 19% layanan publik tidak semata-mata dari pengguna layanan mengaku merekalah yang petugas layanan, namun pengguna layanan berinisiatif memberikan uang tambahan juga berperan dalam suburnya praktik kepada petugas saat mengurus layanan.

19% 18%

13% 50%

40%

60%

Lembaga Pemasyarakatan - Kendari

100

Sidang Peradilan Agama - Samarinda

100

Lembaga Pemasyarakatan - Mataram

100

Sidang Peradilan Agama - Kendari

100

Sidang Peradilan Agama - Manokwari

100

Peralihan Hak atas Tanah - Manokwari 3740

Peningkatan Hak atas Tanah - Manokwari

Lembaga Pemasyarakatan - Medan

21 60

Sinyal dari petugas Petugas yang berinisiatif

65 2

3 4

100%

Administasi Pernikahan KUA - Kendari

Administasi Pernikahan KUA - Serang

80%

NILAI TINGGI

INSTANSI TINGKAT VERTIKAL

20%

NILAI RENDAH

56 Inisiatif saya sendiri Tidak ada yang berinisiatif

Gambar 4.31 Perilaku Pengguna Layanan di Layanan Publik Tingkat Vertikal pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

Gambar 4.31 menjelaskan bahwa pada unit publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya layanan dengan nilai perilaku pengguna intervensi kepada pengguna layanan dalam layanan rendah, inisiatif pengguna layanan hal mencegah gratifikasi dalam layanan dalam memberikan gratifikasi turut menjadi publik. pemicu terjadinya gratifikasi dalam layanan

4.3.4 PENCEGAHAN KORUPSI DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT VERTIKAL Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk upaya antikorupsi dan mekanisme pengaduan mengatasi masalah gratifikasi adalah dengan pengguna layanan yang dilakukan oleh unit melakukan tindakan pencegahan. Upaya layanan sebagaimana dapat dilihat pada tersebut salah satunya dapat diukur melalui Gambar 4.32.

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

4,66

Pencegahan Korupsi

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

4,68

Tingkat Upaya Anti-Korupsi

4,58

Mekanisme Pengaduan Masyarakat

Keterangan: Nilai di bawah 6 (di bawah standar minimum integritas)

Gambar 4.32 Nilai Indikator Pencegahan Korupsi dan Sub-Indikator Penyusunnya di Layanan Publik Tingkat Vertikal

Dibanding dengan indikator lainnya, indikator ditetapkan KPK (6,00). Artinya, Tingkat Upaya Pencegahan Korupsi di layanan publik vertikal Anti-Korupsi (4,68) dan Mekanisme Pengaduan memiliki nilai yang paling rendah (4,66). Nilai Masyarakat (4,58) masih kurang sehingga ke tersebut di bawah standar minimal yang depan perlu menjadi perhatian utama. Tabel 4.10 Peringkat Nilai Indikator Pencegahan Korupsi di Layanan Publik Tingkat Vertikal Tahun 2013 No.

Instansi

Nilai

Kepolisian Republik Indonesia

5,06

Kementerian Hukum dan HAM

4,94

Badan Pertanahan Nasional

4,70

Mahkamah Agung

4,31

Kementerian Agama

3,47

Tabel 4.10

menjelaskan

bahwa

tidak Pertanahan Nasional, Mahkamah Agung, dan

ada Instansi Vertikal yang memiliki nilai Kementerian Agama memiliki nilai di bawah Pencegahan Korupsi di atas standar minimal 5,00. Penjelasan lebih lanjut mengenai 2 subyang ditetapkan KPK. Bahkan, 4 instansi, indikator penyusun indikator Pencegahan yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Badan Korupsi dijelaskan dalam bagian berikut.

A. Tingkat Upaya Anti-Korupsi di Layanan Publik Tingkat Vertikal Program kampanye antikorupsi di unit dinyatakan tidak ada oleh semua pengguna layanan Publik Vertikal masih rendah. layanan di unit layanan tersebut. Bagi yang Sebanyak

35%

pengguna

layanan memilih media antikorupsi, stiker/poster/

menyatakan tidak melihat adanya media/ spanduk adalah bentuk kampanye/media kegiatan antikorupsi. Dari 5 Instansi Vertikal antikorupsi yang lebih banyak dilihat oleh dengan nilai Tingkat Upaya Anti-Korupsi pengguna layanan publik di Tingkat Vertikal. rendah, program kampanye antikorupsi

100

4. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT VERTIKAL

INSTANSI TINGKAT VERTIKAL

45,8%

Stiker/poster/spanduk Atribut antikorupsi (pin, baju, topi, dll.)

46% 18%

Buku/modul/komik, dll. tentang antikorupsi

5,5%

Memutar video/film/iklan antikorupsi

5,1%

35%

10,1%

Tidak ada 1 kegiatan/media 2â&#x20AC;&#x201C;5 kegiatan/media > 5 kegiatan/media

Workshop/seminar petugas

4,3%

Workshop/seminar masyarakat

4,1%

Gambar 4.33 Bentuk Kampanye/Media Anti-Korupsi di Layanan Publik Tingkat Vertikal

B. Mekanisme Pengaduan Masyarakat di Layanan Publik Tingkat Vertikal Selain

kampanye

antikorupsi,

faktor disampaikan oleh pengguna layanan. Dari

lain yang menjadi ukuran pelaksanaan pengaduan yang masuk, diharapkan unit pencegahan

korupsi

adalah

adanya layanan dapat melakukan pembenahan

mekanisme pengaduan masyarakat. Sub- yang pada akhirnya meningkatkan kualitas indikator ini menunjukkan respons petugas layanan. unit layanan terhadap pengaduan yang 43%

41%

11% 5% Dua media pengaduan

20%

INSTANSI TINGKAT VERTIKAL

Sidang Peradilan Agama - Manado 3

41%

60%

Administasi Pernikahan KUA - Denpasar

77 50 30

40 13

Administasi Pernikahan KUA - Ambon

100

Administasi Pernikahan KUA - Manokwari

100

Sidang Peradilan Agama - Ambon

100

Administasi Pernikahan KUA - Serang

100 Mudah

10 30 27

100

Sulit

100% 14

SIM - Pangkalpinang

Tidak ada media pengaduan

80%

Peningkatan Hak atas Tanah - Yogyakarta 9%

40%

Sidang Peradilan Agama - Mataram Paspor - Ambon

49%

Lebih dari dua media pengaduan

NILAI TINGGI

Satu media pengaduan

NILAI RENDAH

Tidak ada media pengaduan

Sangat mudah

Gambar 4.34 Mekanisme Pengaduan Masyarakat (Aksesibilitas Pengaduan) di Layanan Publik Tingkat Vertikal pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

101

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Pengguna layanan sebanyak 41% mengakui pengaduan

yang

mereka

sampaikan

bahwa tidak ada media pengaduan di unit hanya sekadar ditampung, bahkan 7,5% layanan yang mereka datangi. Berdasarkan menyatakan pengaduan diabaikan dan pengalaman pengguna layanan yang ditolak. (Gambar 4.35) pernah mengadu, 35% menyatakan bahwa 39% 35%

Tidak pernah 92,3%

Pernah 7,7%

18,5% PERNAH

6,9% 0,6% Pengaduan ditanggapi

Pengaduan ditampung

Pengaduan ditindaklanjuti

Pengaduan diabaikan

Pengaduan ditolak

Gambar 4.35 Tindak Lanjut/Respons Petugas dari Pengaduan yang Disampaikan oleh Pengguna Layanan di Layanan Publik Tingkat Vertikal

memerangi

korupsi

secara korupsi melalui perbaikan layanan publik.

pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK terutama di sektor layanan publik.

102

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT DAERAH

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

5.1 INDEKS INTEGRITAS TINGKAT DAERAH

berpotensi menjadi penyebab terjadinya

daerah dilakukan terhadap 3 unit layanan korupsi berdasarkan pengalaman/penilaian pengguna layanan. Indeks Integritas Daerah ! (IID) Tahun 2013 adalah 6,82. Nilai ini berada " # pada posisi di atas standar minimal yang "# $ # % ditetapkan KPK (6,00) dan meningkat &'( )( dibandingkan Indeks Integritas Daerah (IID) Tahun 2012 yang tercatat sebesar 6,32. Kondisi

*$)+( $

ini memberikan indikasi bahwa pada tahun

Indeks Integritas Tingkat Daerah disusun 2013 telah ada upaya perbaikan layanan publik berdasarkan variabel Pengalaman Integritas oleh Pemerintah Daerah yang mengarah pada yang merefleksikan pengalaman pengguna semakin berkurangnya praktik korupsi. Nilai layanan terhadap tingkat korupsi yang IID dan seluruh komponen penyusunnya dialaminya dan variabel Potensi Integritas ditunjukkan pada Gambar 5.1. yang

merefleksikan

7,23

6,82

faktor-faktor

7,27

Pengalaman Korupsi

6,98 7,35 7,34

Jumlah/Besaran Gratifikasi Frekuensi Pemberian Gratifikasi Waktu Pemberian Gratifikasi

7,22

Cara Pandang Terhadap Korupsi

7,00 7,29

Arti Pemberian Gratifikasi Tujuan Pemberian Gratifikasi

7,81

Lingkungan Kerja

6,83 9,57 8,45 7,65 7,59

Kebiasaan Pemberian Gratifikasi Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur Keterlibatan Calo Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan Suasana/Kondisi di Sekitar Lingkungan Pelayanan

6,42

Sistem Administrasi

7,24 6,24 5,54

Kepraktisan SOP Keterbukaan Informasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

6,88

Perilaku Individu

7,48 6,72 6,14

Keadilan dalam Layanan Ekspektasi Petugas Terhadap Gratifikasi Perilaku Pengguna Layanan

4,09

Pencegahan Korupsi

4,01

Tingkat Upaya Anti-Korupsi Mekanisme Pengaduan Masyarakat

Pengalaman Integritas

INDEKS INTEGRITAS

6,00

yang

Potensi Integritas

4,33

Keterangan: Nilai di bawah 6 (di bawah standar minimum integritas)

Gambar 5.1 Indeks Integritas Daerah (IID) dan Komponen Penyusunnya

104

5. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT DAERAH

Nilai Pengalaman Integritas memberikan adalah Pencegahan Korupsi (4,09), sedangkan kontribusi dalam meningkatkan nilai IID, sub-indikator yang nilainya masih rendah sedangkan nilai Potensi Integritas berada terdiri dari Pemanfaatan Teknologi Informasi pada nilai standar minimal. Indikator yang (5,54), Tingkat Upaya Anti-Korupsi (4,01), dan nilainya rendah pada potensi integritas Mekanisme Pengaduan Masyarakat (4,33). Tabel 5.1 Peringkat Integritas Tingkat Daerah Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Pemerintah Daerah Pemko Parepare Pemko Surabaya Pemko Bitung Pemko Tanjungpinang Pemko Gorontalo Pemko Pematangsiantar Pemko Mataram Pemko Denpasar Pemko Bogor Pemko Yogyakarta Pemko Samarinda Pemko Cilegon Pemkab Sidoarjo Pemko Pekalongan Pemko Lhokseumawe DKI Jakarta Pemko Pangkalpinang Pemko Bandung Pemko Makassar Pemko Kupang Pemko Serang Pemko Padang Pemko Bekasi Pemko Banjarmasin Pemko Banda Aceh Pemko Jambi Pemko Bukittinggi Pemko Depok Pemko Madiun Pemko Metro

Integritas

No.

7,71 7,61 7,54 7,50 7,49 7,41 7,36 7,30 7,29 7,28 7,27 7,20 7,20 7,18 7,13 7,10 7,05 7,01 7,00 7,00 6,99 6,99 6,97 6,94 6,93 6,90 6,83 6,82 6,81 6,79

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Pemerintah Daerah

Integritas

Pemko Manado Pemko Batam Pemko Binjai Pemko Cirebon Pemko Palembang Pemkab Banyumas Pemko Ambon Pemko Medan Pemko Malang Pemko Tangerang Pemko Kendari Pemko Dumai Pemkab Mamuju Pemko Pontianak Pemko Kediri Pemkab Manokwari Pemko Lubuklinggau Pemko Ternate Pemko Surakarta Pemko Banjarbaru Pemko Bandar Lampung Pemkab Jember Pemko Semarang Pemko Balikpapan Pemko Palu Pemko Bima Pemko Pekanbaru Pemko Bengkulu Pemko Palangkaraya Pemko Jayapura

6,75 6,74 6,73 6,72 6,72 6,70 6,67 6,65 6,63 6,60 6,59 6,59 6,58 6,58 6,53 6,50 6,47 6,47 6,41 6,40 6,38 6,31 6,29 6,19 6,16 6,10 6,05 6,04 5,97 5,66

Tabel 5.1 menunjukkan hanya terdapat 2 secara nasional tahun 2013 dicapai oleh Pemerintah Daerah, yaitu Pemko Palangkaraya Pemko Parepare, kemudian disusul oleh dan Pemko Jayapura, dengan indeks integritas Pemko Surabaya dan Pemko Bitung. di bawah 6,00. Peringkat terbaik integritas

105

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Dari 3 unit layanan daerah yang disurvei di daerah, maka layanan SIUP dan layanan tingkat daerah, Indeks Integritas Unit Layanan Kesehatan Dasar memiliki indeks di atas rataKesehatan Dasar adalah yang tertinggi (7,08). rata, sedangkan layanan PBJ memiliki indeks Jika dibanding dengan indeks rata-rata tingkat di bawahnya. 6,82 Indeks Integritas Daerah (IID)

6,84

7,08

6,50

Indeks Integritas Unit Layanan SIUP

Indeks Integritas Unit Layanan Kesehatan Dasar

Indeks Integritas Unit Layanan PBJ

Gambar 5.2 Indeks Integritas Unit Layanan Daerah

Unit layanan dengan indeks integritas 10 Puskesmas di Pemko Gorontalo (7,78) tertinggi di daerah didominasi oleh layanan merupakan unit layanan dengan integritas SIUP, kemudian disusul Kesehatan Dasar Kesehatan Dasar Puskesmas tertinggi, dan PBJ Puskesmas. SIUP di Pemko Parepare (7,92) di Pemko Pematangsiantar (7,84) adalah yang merupakan unit layanan yang memperoleh tertinggi untuk layanan PBJ. nilai tertinggi. Layanan Kesehatan Dasar Tabel 5.2 Peringkat Integritas Unit Layanan Tingkat Daerah Tahun 2013 (Nilai Tertinggi dan Nilai Terendah) Integritas

No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SIUP – Pemko Parepare PBJ – Pemko Pematangsiantar PBJ – Pemko Parepare Kesehatan Dasar Puskesmas – Pemko Gorontalo SIUP – Pemko Tanjungpinang Kesehatan Dasar Puskesmas – Pemko Surabaya Kesehatan Dasar Puskesmas – Pemko Banjarbaru SIUP – Pemko Gorontalo SIUP – Pemko Bitung SIUP – Pemko Samarinda

7,92 7,84 7,84 7,78 7,77 7,72 7,67 7,66 7,64 7,61

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Unit Layanan Daerah

Nilai Terendah

Unit Layanan Daerah

Nilai Tertinggi

No.

SIUP – Pemko Jayapura PBJ – Pemko Jember PBJ – Pemko Bandar Lampung PBJ – Pemko Pontianak PBJ – Pemko Kediri PBJ – Pemko Banjarbaru PBJ – Pemko Bima PBJ – Pemko Pekanbaru PBJ – Pemko Palangkaraya PBJ – Pemko Palu

Integritas 5,23 5,20 5,16 5,10 5,09 5,07 4,84 4,73 4,42 4,24

Sementara itu, sepuluh indeks integritas 4,24, disusul oleh PBJ di Pemko Palangkaraya terendah hampir keseluruhannya adalah (4,42), PBJ di Pemko Pekanbaru (4,73), dan PBJ layanan PBJ. Indeks integritas terendah adalah di Pemko Bima (4,84). pada layanan PBJ di Pemko Palu dengan nilai

106

5. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT DAERAH

5.2 PENGALAMAN INTEGRITAS DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT DAERAH

engalaman integritas tingkat daerah Integritas dan komponen penyusunnya secara dengan nilai 7,23 disusun oleh indikator keseluruhan sudah berada pada posisi di

Pengalaman Korupsi dan Cara Pandang atas standar minimal, dengan nilai indikator Terhadap Korupsi dengan nilai masing-masing Pengalaman Korupsi yang lebih tinggi 7,27 dan 7,22. Nilai variabel Pengalaman dibandingkan Cara Pandang Terhadap Korupsi. Pengalaman Korupsi

7,27 7,23

Pengalaman Integritas 7,22

6,98

Jumlah/Besar Gratifikasi

7,35

Frekuensi Pemberian Gratifikasi

7,34

Waktu Pemberian Gratifikasi

7,00

Arti Pemberian Gratifikasi

7,29

Tujuan Pemberian Gratifikasi

Cara Pandang Terhadap Korupsi

Gambar 5.3 Nilai Variabel Pengalaman Integritas dan Komponen Penyusunnya di Layanan Publik Tingkat Daerah

Nilai variabel Pengalaman Integritas tingkat integritasnya di bawah 6,00. Peringkat terbaik daerah Tahun 2013 dari 60 Pemerintah Daerah diperoleh Pemko Lhokseumawe (7,95) dan ditunjukkan pada Tabel 5.3. Hanya satu terendah 5,80 yaitu Pemko Jayapura. pemerintah daerah yang nilai pengalaman Tabel 5.3 Peringkat Nilai Variabel Pengalaman Integritas di Layanan Publik Tingkat Daerah Tahun 2013 No.

Pemerintah Daerah

Nilai

No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pemko Lhokseumawe Pemko Surabaya Pemkab Sidoarjo Pemko Gorontalo Pemko Tanjungpinang Pemko Parepare Pemko Pematangsiantar Pemko Mataram Pemko Pekalongan Pemko Denpasar Pemko Bogor Pemko Bitung Pemkab Mamuju Pemko Cilegon Pemko Samarinda Pemko Padang Pemko Jambi Pemko Yogyakarta Pemko Pangkalpinang Pemko Serang

7,95 7,93 7,90 7,89 7,87 7,83 7,79 7,75 7,73 7,67 7,66 7,66 7,66 7,64 7,62 7,60 7,57 7,56 7,56 7,51

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Pemerintah Daerah Pemko Makassar DKI Jakarta Pemko Banda Aceh Pemko Kupang Pemko Bandung Pemko Cirebon Pemko Banjarmasin Pemko Madiun Pemko Medan Pemko Bukittinggi Pemko Bekasi Pemko Binjai Pemko Depok Pemko Metro Pemkab Banyumas Pemko Lubuklinggau Pemkab Manokwari Pemko Ambon Pemko Malang Pemko Palembang

Nilai

No.

Pemerintah Daerah

Nilai

7,51 7,47 7,46 7,43 7,39 7,39 7,38 7,38 7,32 7,31 7,27 7,19 7,19 7,19 7,18 7,15 7,12 7,09 7,06 7,04

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Pemko Batam Pemko Dumai Pemko Kendari Pemko Manado Pemko Ternate Pemko Kediri Pemko Tangerang Pemko Pontianak Pemko Palu Pemko Bima Pemko Bandar Lampung Pemko Banjarbaru Pemkab Jember Pemko Bengkulu Pemko Surakarta Pemko Semarang Pemko Pekanbaru Pemko Balikpapan Pemko Palangkaraya Pemko Jayapura

7,04 7,03 6,96 6,96 6,95 6,89 6,88 6,83 6,80 6,77 6,75 6,62 6,58 6,51 6,46 6,39 6,34 6,31 6,28 5,80

107

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Pada kombinasi unit layanan di tingkat daerah Manokwari merupakan unit layanan yang dengan nilai tertinggi dan terendah, terlihat nilai Pengalaman Integritasnya tertinggi. Nilai bahwa SIUP dan Kesehatan Dasar Puskesmas pengalaman integritas 5 terendah semuanya mendominasi

peringkat

tertinggi.

Nilai diperoleh unit layanan PBJ. Pengadaan Barang

Pengalaman Integritas 5 tertinggi semuanya Jasa di Pemko Palu merupakan unit layanan di atas 8,00, sedangkan 5 terendah semuanya dengan nilai Pengalaman Integritas terendah. jauh di bawah standar minimal (6,00). Gambar 5.4 menjelaskan kondisi tersebut.

NILAI TERENDAH

NILAI TERTINGGI

Surat Izin Usaha Perdagangan di Pemkab SIUP-Pemkab Manokwari

8,18

Puskesmas-Pemko Gorontalo

8,15

SIUP-Pemko Palu

8,14

Puskesmas-Pemko Pontianak

8,11

Puskesmas-Pemko Mataram

8,11

PBJ-Pemko Bima

4,81

PBJ-Pemko Kediri

4,71

PBJ-Pemko Pekanbaru

4,51

PBJ-Pemko Palangkaraya

4,21

PBJ-Pemko Palu

4,21

Gambar 5.4 Nilai Variabel Pengalaman Integritas di Layanan Publik Tingkat Daerah (Nilai Tertinggi dan Nilai Terendah)

5.2.1 PENGALAMAN KORUPSI DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT DAERAH Pengalaman korupsi yang langsung dirasakan disusun dari sub-indikator Jumlah/Besaran masyarakat pada saat proses pengurusan Gratifikasi dengan nilai 6,98, Frekuensi layanan adalah dalam bentuk uang tambahan Pemberian Gratifikasi dengan nilai 7,35, dan (gratifikasi) yang biasanya dibayarkan oleh Waktu Pemberian Gratifikasi dengan nilai 7,34. Ketiga nilai ini menunjukkan bahwa pengguna layanan di luar biaya resmi. pengendalian gratifikasi pada layanan publik Nilai indikator Pengalaman Korupsi di tingkat daerah menunjukkan progres yang Pemerintah Daerah adalah 7,27. Nilai ini positif.

108

5. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT DAERAH

7,27

Pengalaman Korupsi

6,98

Jumlah/Besar Gratifikasi

7,35

Frekuensi Pemberian Gratifikasi

7,34

Waktu Pemberian Gratifikasi

Gambar 5.5 Nilai Indikator Pengalaman Korupsi dan Sub-Indikator Penyusunnya di Layanan Publik Tingkat Daerah

Pengalaman Korupsi pada Pemerintah Daerah nilai terendah, yaitu Pemko Jayapura (5,85) memiliki rentang nilai yang cukup lebar. Tiga dan Pemko Balikpapan (5,93). Kondisi ini Pemerintah Daerah dengan nilai tertinggi menunjukkan tidak adanya standar layanan 8,00 dicapai Pemko Pematangsiantar, Pemko publik yang sama antardaerah. Tanjungpinang, dan Pemko Bitung. Adapun Tabel 5.4 Peringkat Nilai Indikator Pengalaman Korupsi di Layanan Publik Tingkat Daerah No.

Pemerintah Daerah

Nilai

No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pemko Pematangsiantar Pemko Tanjungpinang Pemko Bitung Pemko Lhokseumawe Pemko Denpasar Pemko Parepare Pemko Surabaya Pemkab Sidoarjo Pemko Gorontalo Pemko Cilegon Pemko Pekalongan Pemko Padang Pemko Bogor Pemko Pangkalpinang Pemko Banjarmasin Pemko Samarinda Pemkab Mamuju Pemko Yogyakarta Pemko Mataram Pemko Cirebon

8,00 8,00 8,00 7,92 7,91 7,87 7,85 7,85 7,83 7,82 7,81 7,80 7,77 7,75 7,71 7,70 7,69 7,67 7,65 7,65

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Pemerintah Daerah Pemko Medan DKI Jakarta Pemko Serang Pemko Kupang Pemko Makassar Pemko Jambi Pemko Bukittinggi Pemko Madiun Pemko Bandung Pemkab Banyumas Pemko Banda Aceh Pemko Metro Pemko Palembang Pemko Depok Pemko Bekasi Pemko Malang Pemko Lubuklinggau Pemko Batam Pemko Dumai Pemko Ternate

Nilai

No.

Pemerintah Daerah

Nilai

7,59 7,58 7,57 7,55 7,53 7,50 7,49 7,48 7,41 7,40 7,31 7,30 7,29 7,23 7,21 7,19 7,15 7,14 7,02 7,00

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Pemko Kendari Pemko Binjai Pemko Bengkulu Pemko Kediri Pemko Ambon Pemko Manado Pemkab Manokwari Pemko Tangerang Pemko Pontianak Pemkab Jember Pemko Semarang Pemko Bima Pemko Surakarta Pemko Bandar Lampung Pemko Palu Pemko Palangkaraya Pemko Pekanbaru Pemko Banjarbaru Pemko Balikpapan Pemko Jayapura

6,96 6,96 6,95 6,94 6,92 6,90 6,88 6,85 6,74 6,64 6,61 6,54 6,53 6,45 6,42 6,41 6,33 6,14 5,93 5,85

A. Jumlah/Besaran GratiďŹ kasi di Layanan Publik Tingkat Daerah Nilai sub-indikator Jumlah/Besar Gratifikasi menjawab

membayar

sesuai

dengan

adalah 6,98. Nilai ini menunjukkan unit ketentuan saat pengurusan layanan. Masih layanan yang menerima biaya layanan terdapat 14% pengguna layanan yang yang melebihi biaya resmi yang telah membayar lebih dari biaya resmi dengan ditetapkan semakin berkurang. Dari total dominasi jumlah pembayaran lebih dari 5.640 responden, 86% pengguna layanan 50% dari biaya resmi.

109

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

60%

SIUP - Pemkab Manokwari

100

Puskesmas - Pemko Gorontalo

100

SIUP - Pemko Palu

100

Puskesmas - Pemko Pontianak

100

Puskesmas - Pemko Mataram

100

12%

PBJ - Pemko Bima

86%

80%

37 33

PBJ - Pemko Palangkaraya

PBJ - Pemko Kediri

PBJ - Pemko Pekanbaru

PBJ - Pemko Palu Sesuai biaya resmi

100%

NILAI RENDAH

INSTANSI TINGKAT DAERAH

40%

NILAI TINGGI

20%

<50% dari biaya resmi

>50% dari biaya resmi

Gambar 5.6 Jumlah/Besaran Gratifikasi di Layanan Publik Tingkat Daerah pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

Pada 5 unit layanan dengan nilai sub- lebih dari 60% pengguna layanan terjadi pada indikator Jumlah/Besaran Gratifikasi rendah, 5 unit layanan di Pemko Palu, Pekanbaru, pemberian uang tambahan dilakukan oleh Kediri, Palangkaraya, dan Bima.

B. Frekuensi Pemberian GratiďŹ kasi di Layanan Publik Tingkat Daerah Nilai sub-indikator Frekuensi Pemberian masih terdapat 14% pengguna layanan Gratifikasi adalah 7,35. Nilai tersebut mengaku

pernah

memberikan

uang

menunjukkan frekuensi pemberian uang tambahan saat pengurusan layanan, seperti tambahan yang dilakukan oleh pengguna terlihat pada Gambar 5.7. layanan sudah semakin berkurang. Namun, INSTANSI TINGKAT DAERAH

3% 3%

40%

60%

SIUP - Pemkab Manokwari

100

Puskesmas - Pemko Gorontalo

100

SIUP - Pemko Palu

100

Puskesmas - Pemko Pontianak

100

Puskesmas - Pemko Mataram

100

80%

100%

NILAI TINGGI

20%

86% 7

PBJ - Pemko Binjai

PBJ - Pemko Bandar Lampung

PBJ - Pemko Balikpapan PBJ - Pemko Banjarbaru Tidak pernah

1 kali

33 63

37 2 kali

NILAI RENDAH

PBJ - Pemko Palu

Lebih dari 2 kali

Gambar 5.7 Frekuensi Pemberian Gratifikasi di Layanan Publik Tingkat Daerah pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

110

5. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT DAERAH

Pada 5 unit layanan dengan nilai sub- satu kali. Namun, pengguna layanan pada indikator Frekuensi Pemberian Gratifikasi PBJ Pemko Banjarbaru sebagian besar (63%) rendah, pengguna layanan umumnya mengaku memberikan gratifikasi lebih dari menyatakan memberikan uang tambahan 2 kali pada saat mengurus layanan.

C. Waktu Pemberian GratiďŹ kasi di Layanan Publik Tingkat Daerah Nilai sub-indikator Waktu Pemberian Gratifikasi

Pemberian pada akhir layanan biasanya dilakukan

adalah 7,34. Waktu Pemberian Gratifikasi sebagai wujud ucapan terima kasih atas layanan yang menunjukkan kapan pemberian uang tambahan

diberikan. Namun, Gambar 5.8 juga menjelaskan

dilakukan oleh pengguna layanan. Terdapat 14% masih terdapat indikasi suap pada layanan publik pengguna layanan yang mengaku memberikan yang ditunjukkan dari waktu pemberian gratifikasi uang tambahan/gratifikasi. Pada pengguna yang dilakukan pengguna layanan pada awal, layanan yang menyatakan pernah memberikan tengah, maupun kombinasi di antara waktu-waktu uang tambahan, 44%-nya mengaku memberikan

tersebut (pemberian gratifikasi 2 atau 3 kali).

saat pada akhir proses pengurusan.

INSTANSI TINGKAT DAERAH

15%

60%

SIUP - Pemkab Manokwari

100

Puskesmas - Pemko Gorontalo

100

SIUP - Pemko Palu

100

Puskesmas - Pemko Pontianak

100

Puskesmas - Pemko Mataram

100

17% 24%

40%

80%

100%

NILAI TINGGI

20%

44%

PBJ - Pemko Balikpapan

Tidak memberi Pada akhir pengurusan layanan

Pada awal pengurusan layanan Kombinasi 2 atau 3 tahap

PBJ - Pemko Pekanbaru

PBJ - Pemko Bima

PBJ - Pemko Palu

20 7

10 33

NILAI RENDAH

PBJ - Pemko Palangkaraya

39 17

Pada saat pengurusan layanan (di tengah proses)

Gambar 5.8 Waktu Pemberian Gratifikasi di Layanan Publik Tingkat Daerah pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

Pada 5 unit layanan dengan nilai sub- pada saat proses pengurusan juga masih indikator Waktu Pemberian Gratifikasi terjadi. Pemberian pada awal, pertengahan rendah, sebagian besar pengguna layanan bahkan lebih dari 1 kali umumnya dilakukan menyatakan lebih banyak memberikan dalam rangka memperlancar dan atau uang tambahan di akhir pengurusan mempercepat proses layanan. layanan. Namun, pemberian pada awal atau 111

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

5.2.2 CARA PANDANG TERHADAP KORUPSI DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT DAERAH Upaya meningkatkan integritas tidak hanya terhadap korupsi, khususnya terhadap praktik dapat dilakukan oleh pihak pemberi layanan, pemberian gratifikasi. Cara pandang terhadap tetapi juga oleh pengguna layanan. Masyarakat gratifikasi ini akan memengaruhi sikap dan sebagai

pengguna

layanan

seharusnya keputusan seseorang untuk mau atau tidak

dapat diberdayakan dengan mengubah memberi gratifikasi. atau memperbaiki cara pandang mereka 7,22

7,00

Arti Pemberian Gratifikasi

7,29

Tujuan Pemberian Gratifikasi

Cara Pandang Terhadap Korupsi

Gambar 5.9 Nilai Indikator Cara Pandang Terhadap Korupsi dan Sub-Indikator Penyusunnya di Layanan Publik Tingkat Daerah

Nilai indikator cara pandang terhadap 59 Pemerintah Daerah yang memiliki nilai korupsi adalah 7,22. Nilai ini di tingkat daerah indikator Cara Pandang Terhadap Korupsi di bervariasi dengan rentang yang sempit atas standar minimal. (Gambar 5.9) antara 7,00 sampai 7,29. Terdapat 98,3% atau Tabel 5.5 Peringkat Nilai Indikator Cara Pandang Terhadap Korupsi di Layanan Publik Tingkat Daerah No.

Pemerintah Daerah

Nilai

No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pemko Lhokseumawe Pemko Surabaya Pemkab Sidoarjo Pemko Gorontalo Pemko Tanjungpinang Pemko Parepare Pemko Mataram Pemko Pematangsiantar Pemko Pekalongan Pemkab Mamuju Pemko Bogor Pemko Jambi Pemko Denpasar Pemko Samarinda Pemko Cilegon Pemko Bitung Pemko Padang Pemko Yogyakarta Pemko Banda Aceh Pemko Makassar

7,96 7,95 7,92 7,90 7,82 7,82 7,79 7,73 7,70 7,65 7,63 7,59 7,59 7,59 7,57 7,55 7,54 7,53 7,51 7,50

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

112

Pemerintah Daerah Pemko Pangkalpinang Pemko Serang DKI Jakarta Pemko Kupang Pemko Bandung Pemko Madiun Pemko Cirebon Pemko Bekasi Pemko Banjarmasin Pemko Binjai Pemko Bukittinggi Pemko Medan Pemkab Manokwari Pemko Depok Pemko Metro Pemko Lubuklinggau Pemko Ambon Pemkab Banyumas Pemko Dumai Pemko Malang

Nilai

No.

Pemerintah Daerah

Nilai

7,50 7,49 7,44 7,38 7,38 7,35 7,30 7,29 7,28 7,27 7,25 7,23 7,20 7,18 7,15 7,14 7,14 7,10 7,03 7,02

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Pemko Batam Pemko Manado Pemko Palembang Pemko Kendari Pemko Ternate Pemko Palu Pemko Tangerang Pemko Kediri Pemko Pontianak Pemko Bima Pemko Bandar Lampung Pemko Banjarbaru Pemkab Jember Pemko Surakarta Pemko Balikpapan Pemko Bengkulu Pemko Pekanbaru Pemko Semarang Pemko Palangkaraya Pemko Jayapura

7,01 6,98 6,96 6,96 6,93 6,93 6,89 6,87 6,86 6,85 6,85 6,78 6,56 6,44 6,44 6,37 6,35 6,32 6,23 5,79

5. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT DAERAH

A. Arti Pemberian GratiďŹ kasi di Layanan Publik Tingkat Daerah Arti Pemberian Gratifikasi menunjukkan secara umum masyarakat memahami bagaimana masyarakat mengartikan biaya bahwa tindakan memberi gratifikasi kepada atau imbalan yang mereka keluarkan, petugas layanan publik adalah sesuatu yang apakah tergolong gratifikasi atau tidak. Nilai tidak dibenarkan dan menyalahi aturan sub-indikator Arti Pemberian Gratifikasi (74,0%). Namun, masih terdapat 26,0% yang adalah 7,00. Nilai ini menunjukkan bahwa menyatakan sebaliknya.

33% 41% 11%

100%

SIUP - Pemko Gorontalo

Puskesmas - Pemko Gorontalo

3 3

SIUP - Pemko Palu 23

PBJ - Pemko Pontianak

PBJ - Pemko Banjarbaru

Melanggar hukum dan harus dilaporkan Boleh dilakukan jika terpaksa Boleh dan sering dilakukan

17 47

70 3

30 3

10 33

3 10

PBJ - Pemko Kediri PBJ - Pemko Ternate

7 3

PBJ - Pemkab Jember

1% 1%

80%

SIUP - Pemkab Manokwari

PBJ - Pemkab Manokwari

13%

60%

NILAI TINGGI

INSTANSI TINGKAT DAERAH

40%

NILAI RENDAH

20%

Memalukan dan tercela Boleh dilakukan asalkan tidak terlalu sering Harus dilakukan dalam setiap layanan

Gambar 5.10 Arti Pemberian Gratifikasi di Layanan Publik Tingkat Daerah pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

Pada 5 unit layanan dengan nilai subdalam pengurusan layanan publik boleh indikator Arti Pemberian Gratifikasi nilai dilakukan. Variasi jawaban yang diberikan rendah, yaitu pada layanan PBJ di Pemko mulai dari gratifikasi boleh dilakukan kalau Ternate, Kediri, Banjarbaru, Pontianak, dan terpaksa asal tidak terlalu sering, sampai Pemkab Jember terlihat bahwa lebih dari ada yang menyatakan gratifikasi boleh dan 60% pengguna layanannya menganggap sering dilakukan. (Gambar 5.10) bahwa pemberian uang tambahan/gratifikasi

B. Tujuan Pemberian GratiďŹ kasi di Layanan Publik Tingkat Daerah Nilai

sub-indikator Tujuan

Pemberian fakta yang dijumpai di unit layanan tingkat

Gratifikasi adalah 7,29, menggambarkan daerah, tujuan utama pengguna layanan tujuan

dan

alasan

yang

membuat memberikan uang tambahan adalah untuk

pengguna layanan memberikan uang mempercepat waktu pengurusan layanan tambahan kepada petugas. Berdasarkan (42,0%).

113

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Pada 5 unit layanan dengan nilai sub- adalah mempercepat waktu pengurusan indikator Tujuan Pemberian Gratifikasi layanan dan menghindarkan diri dari rendah terlihat bahwa tujuan utama perlakuan petugas yang semena-mena. pemberian gratifikasi pada layanan publik (Gambar 5.11)

22%

16% 9% 11%

42%

60%

SIUP - Pemkab Manokwari

100

Puskesmas - Pemko Gorontalo

100

SIUP - Pemko Palu

100

Puskesmas - Pemko Pontianak

100

Puskesmas - Pemko Mataram

100

PBJ - Pemko Kediri

80%

PBJ - Pemko Semarang

PBJ - Pemko Pekanbaru PBJ - Pemko Palu

27 23

27 40

Menghindarkan petugas semena-mena Mempercepat waktu

PBJ - Pemko Palangkaraya

100% NILAI TINGGI

INSTANSI TINGKAT DAERAH

40%

NILAI RENDAH

20%

Meluluskan syarat pengurusan Tidak ada tujuan tertentu

Memastikan tepat waktu Tidak memberikan

Gambar 5.11 Tujuan Pemberian Gratifikasi di Layanan Publik Tingkat Daerah pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

Apabila dikaji lebih dalam, alasan pengguna lain yang negatif, yaitu karena petugas layanan memberikan uang tambahan/ meminta, mempersulit, atau malas melayani gratifikasi saat proses pengurusan layanan juga menjadi alasan pengguna layanan karena rasa puas terhadap layanan yang memberikan uang tambahan saat mengurus diberikan oleh petugas. Namun, perlu layanan. (Gambar 5.12) juga mendapat perhatian bahwa alasan

11%

15% 17%

47% 9% 1%

60%

SIUP - Pemkab Manokwari

100

Puskesmas - Pemko Gorontalo

100

SIUP - Pemko Palu

100

Puskesmas - Pemko Pontianak

100

Puskesmas - Pemko Mataram

100

PBJ - Pemko Kediri

PBJ - Pemko Semarang PBJ - Pemko Pekanbaru PBJ - Pemko Palu PBJ - Pemko Palangkaraya Petugas meminta Kasihan gaji petugas kecil Tidak memberi

27 17

43 33

63 57

Petugas mempersulit Puas dengan layanan petugas

100%

37 3

80%

NILAI TINGGI

INSTANSI TINGKAT DAERAH

40%

3 4 3

NILAI RENDAH

20%

33 Petugas malas melayani Petugas ramah

Gambar 5.12 Alasan Pemberian Gratifikasi di Layanan Publik Tingkat Daerah pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

114

5. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT DAERAH

5.3 POTENSI INTEGRITAS DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT DAERAH

otensi Integritas tingkat daerah dengan Lingkungan Kerja dengan nilai 7,81, Sistem nilai 6,00 memberikan kontribusi sebesar Administrasi dengan nilai 6,42, Perilaku Individu

0,333 terhadap indeks integritas. Potensi dengan nilai 6,88, dan Pencegahan Korupsi integritas yang merupakan variabel penting dengan nilai 4,09. Setiap indikator terdiri dari dalam memperkecil peluang korupsi pada 2â&#x20AC;&#x201C;5 sub-indikator, seperti ditunjukkan oleh layanan publik disusun oleh 4 indikator, yaitu Gambar 5.13.

6,00

7,81

Lingkungan Kerja

6,83 9,57 8,45 7,65 7,59

6,42

Sistem Administrasi

7,24 6,24 5,54

Kepraktisan SOP Keterbukaan Informasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

7,48 6,72 6,14

Keadilan dalam Layanan Ekspektasi Petugas Terhadap Gratifikasi Perilaku Pengguna Layanan

4,01 4,33

Tingkat Upaya Anti-Korupsi Mekanisme Pengaduan Masyarakat

Potensi Integritas 6,88

Perilaku Individu

4,09

Pencegahan Korupsi

Kebiasaan Pemberian Gratifikasi Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur Keterlibatan Calo Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan Suasana/Kondisi di Sekitar Lingkungan Pelayanan

Keterangan: Nilai di bawah 6 (di bawah standar minimum integritas)

Gambar 5.13 Nilai Variabel Potensi Integritas dan Komponen Penyusunnya di Layanan Publik Tingkat Daerah

Nilai potensi integritas tingkat daerah adalah Nilai Potensi Integritas dari 60 Pemerintah 6,00. Nilai tersebut menunjukkan indikator Daerah berkisar antara 4,42 sampai 7,46. Pencegahan

Korupsi

masih

memerlukan Apabila dibanding dengan pengalaman

penguatan karena nilainya yang di bawah integritas, nilai Potensi Integritas secara standar minimal. Masih terdapat 3 sub-indikator, umum lebih rendah. Artinya, sebagian besar yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi, Tingkat Pemerintah Daerah masih kurang maksimal Upaya Anti-Korupsi, dan Mekanisme Pengaduan menyiapkan upaya-upaya untuk menutup Masyarakat yang nilainya di bawah 6,00.

potensi korupsi pada layanan publiknya.

115

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Tabel 5.6 Peringkat Nilai Variabel Potensi Integritas di Layanan Publik Tingkat Daerah Tahun 2013 No.

Pemerintah Daerah

Nilai

No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pemko Parepare Pemko Bitung Pemko Surabaya Pemko Tanjungpinang Pemko Yogyakarta Pemko Gorontalo Pemko Pematangsiantar Pemko Samarinda Pemko Denpasar Pemko Mataram Pemko Bogor DKI Jakarta Pemko Bekasi Pemko Cilegon Pemko Manado Pemko Surakarta Pemko Bandung Pemko Kupang Pemko Batam Pemko Semarang

7,46 7,29 6,98 6,77 6,71 6,70 6,63 6,57 6,56 6,56 6,54 6,36 6,36 6,34 6,34 6,31 6,26 6,14 6,14 6,10

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Pemerintah Daerah Pemko Pekalongan Pemko Pontianak Pemko Depok Pemko Palembang Pemko Banjarmasin Pemko Tangerang Pemko Pangkalpinang Pemko Metro Pemko Makassar Pemko Serang Pemko Balikpapan Pemko Banjarbaru Pemko Bukittinggi Pemko Banda Aceh Pemko Kendari Pemko Ambon Pemko Kediri Pemkab Sidoarjo Pemko Binjai Pemko Padang

Nilai

No.

Pemerintah Daerah

Nilai

6,08 6,08 6,08 6,06 6,05 6,05 6,02 6,00 5,99 5,96 5,96 5,95 5,88 5,86 5,85 5,84 5,82 5,79 5,79 5,77

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Pemkab Jember Pemko Malang Pemkab Banyumas Pemko Dumai Pemko Madiun Pemko Bandar Lampung Pemko Jambi Pemko Ternate Pemko Lhokseumawe Pemko Pekanbaru Pemko Cirebon Pemko Jayapura Pemko Palangkaraya Pemko Medan Pemkab Manokwari Pemko Lubuklinggau Pemko Bengkulu Pemko Palu Pemko Bima Pemkab Mamuju

5,76 5,76 5,76 5,70 5,68 5,64 5,55 5,51 5,47 5,46 5,39 5,36 5,35 5,30 5,26 5,12 5,09 4,88 4,74 4,42

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa 46,7% atau yang ada di layanan publiknya. Nilai Potensi 28 Pemerintah Daerah memiliki nilai Potensi Integritas 32 Pemerintah Daerah tersebut Integritas di atas standar minimal (6,00). masih di bawah standar minimal, terlebih pada Sementara itu, 53,3% atau 32 Pemerintah 3 Pemerintah Daerah, yaitu Pemko Palu (4,88), Daerah lainnya masih perlu meningkatkan Pemko Bima (4,74), dan Pemkab Mamuju

NILAI TERENDAH

NILAI TERTINGGI

upaya untuk meminimalkan potensi korupsi (4,42). PBJ-Pemko Pematangsiantar

7,75

PBJ-Pemko Parepare

7,67

SIUP-Pemko Bitung

7,63

SIUP-Pemko Parepare

7,59

SIUP-Pemko Tanjungpinang

7,58

PBJ-Pemko Bandar Lampung

4,61

SIUP-Pemkab Mamuju

4,55

PBJ-Pemko Palu PBJ-Pemkab Mamuju SIUP-Pemko Bima

4,30 3,93 3,71

Gambar 5.14 Nilai Variabel Potensi Integritas di Layanan Publik Tingkat Daerah (Nilai Tertinggi dan Nilai Terendah)

116

5. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT DAERAH

Unit layanan dengan nilai Potensi Integritas Adapun nilai potensi integritas terendah tertinggi dicapai oleh unit layanan PBJ di adalah unit layanan SIUP di Pemko Bima Pemko Pematangsiantar dengan nilai 7,75. dengan nilai 3,71.

5.3.1 LINGKUNGAN KERJA DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT DAERAH Lingkungan kerja yang baik tentunya akan mendorong

pengguna

layanan

untuk

menimbulkan suasana kerja yang baik pula. melakukan penyimpangan dalam proses Apabila lingkungan kerja tidak didukung oleh layanan, seperti pertemuan di luar prosedur fasilitas yang memadai, suasana pelayanan dan pemberian gratifikasi untuk memperlancar yang tidak nyaman, bahkan jika ditambah prosedur pengurusan. dengan prosedur yang berbelit-belit akan

7,81

Lingkungan Kerja

6,83

Kebiasaan Pemberian Gratifikasi

9,57

Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur

8,45

Keterlibatan Calo

7,65

Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan

7,59

Suasana/Kondisi di Sekitar Lingkungan Pelayanan

Gambar 5.15 Nilai Indikator Lingkungan Kerja dan Sub Indikator Penyusunnya di Layanan Publik Tingkat Daerah

Nilai integritas indikator Lingkungan Kerja prosedur sangat rendah. Gambaran peringkat adalah 7,81. Pencapaian ini terutama didukung nilai indikator Lingkungan Kerja pada tiap oleh tingginya nilai Kebutuhan Pertemuan pemerintah daerah dapat dilihat pada Tabel di Luar Prosedur (9,57), artinya pengguna 5.7 berikut. layanan yang melakukan pertemuan di luar Tabel 5.7 Peringkat Nilai Indikator Lingkungan Kerja di Layanan Publik Tingkat Daerah Tahun 2013 No.

Pemerintah Daerah

Nilai

No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pemko Parepare Pemko Pekalongan Pemko Cilegon Pemko Lhokseumawe Pemko Pematangsiantar Pemko Bogor Pemko Gorontalo Pemko Banjarmasin Pemko Bitung Pemko Serang

8,85 8,76 8,73 8,70 8,67 8,65 8,63 8,54 8,54 8,52

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pemerintah Daerah Pemko Yogyakarta Pemko Samarinda Pemko Tanjungpinang DKI Jakarta Pemko Pangkalpinang Pemkab Sidoarjo Pemko Jambi Pemko Bekasi Pemko Mataram Pemko Denpasar

Nilai

No.

8,48 8,41 8,40 8,36 8,34 8,32 8,30 8,22 8,17 8,15

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Pemerintah Daerah Pemko Surabaya Pemko Madiun Pemko Kupang Pemko Banda Aceh Pemko Makassar Pemkab Banyumas Pemko Bandung Pemko Malang Pemko Metro Pemko Surakarta

Nilai 8,14 8,13 8,12 8,08 7,91 7,90 7,89 7,88 7,81 7,80

117

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

No. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Pemerintah Daerah Pemko Depok Pemko Batam Pemkab Manokwari Pemko Binjai Pemko Semarang Pemko Ambon Pemko Cirebon Pemko Manado Pemko Ternate Pemko Dumai

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Nilai

No.

Pemerintah Daerah

Nilai

No.

7,75 7,74 7,74 7,72 7,72 7,66 7,66 7,64 7,62 7,56

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Pemko Palembang Pemko Balikpapan Pemko Bengkulu Pemko Kediri Pemkab Jember Pemko Banjarbaru Pemko Padang Pemko Bandar Lampung Pemko Palu Pemko Palangkaraya

7,53 7,52 7,50 7,47 7,29 7,29 7,25 7,19 7,17 7,14

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Pemerintah Daerah

Nilai

Pemko Pontianak Pemko Bukittinggi Pemko Tangerang Pemko Lubuklinggau Pemko Pekanbaru Pemko Medan Pemko Kendari Pemkab Mamuju Pemko Bima Pemko Jayapura

7,07 7,04 7,01 6,99 6,99 6,93 6,86 6,54 6,13 5,95

Penjelasan lebih lanjut mengenai 5 sub-indikator yang mendukung indikator Lingkungan Kerja ditunjukkan pada bagian berikut.

A. Kebiasaan Pemberian GratiďŹ kasi di Layanan Publik Tingkat Daerah Kebiasaan pengguna dan petugas layanan yang meski di atas standar minimal namun dalam memberi maupun meminta uang masih terdapat 35% pengguna layanan tambahan (gratifikasi) dalam layanan publik publik di tingkat daerah yang mengetahui/ masih memerlukan waktu untuk berubah. melihat praktik pemberian uang tambahan/ Hal ini ditunjukkan oleh nilai sub-indikator gratifikasi di layanan publik yang mereka Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (6,83) datangi.

25%

60%

Puskesmas - Pemko Manado

100

Puskesmas - Pemko Surabaya

100

Puskesmas - Pemko Banjarbaru

100

Puskesmas - Pemko Samarinda

100

SIUP - Pemko Bima

PBJ - Pemko Pontianak 13

Kadang-kadang terjadi

PBJ - Pemko Bima Tidak pernah terjadi

PBJ - Pemko Palangkaraya

PBJ - Pemko Kediri

100%

Puskesmas - Pemko Binjai

65%

80%

NILAI TINGGI

40%

NILAI RENDAH

20%

0% INSTANSI TINGKAT DAERAH

57 Sering terjadi

Selalu terjadi

Gambar 5.16 Kebiasaan Pemberian Gratifikasi di Layanan Publik Tingkat Daerah pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

118

5. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT DAERAH

Pada unit layanan PBJ Pemko Kediri, 74% PBJ Pemko Pontianak dan SIUP Pemko Bima, pengguna layanan menjawab intensitas 63% menyatakan intensitas pemberian praktik pemberian uang tambahan selalu sering terjadi. (Gambar 5.16) terjadi. Sementara itu, pada unit layanan

B. Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur di Layanan Publik Tingkat Daerah Secara

umum,

kebutuhan

pengguna masih ada 6% dari pengguna layanan yang

layanan untuk melakukan pertemuan di mengaku pernah melakukan pertemuan di luar prosedur sudah sangat minimal. Nilai luar prosedur. 9,57 menunjukkan hal tersebut. Namun,

60% 100

PBJ - Pemko Pare Pare

100

SIUP - Pemko Bitung

100

SIUP - Pemko Pare pare

100

SIUP - Pemko Tanjung Pinang

100

PBJ - Pemko Pekanbaru

PBJ - Pemkab Jember

PBJ - Pemko Palangkaraya

94%

PBJ - Pemko Dumai PBJ - Pemko Bima Tidak pernah

37 13

Pernah, satu kali

17 10 30

63 Pernah, dua kali

100%

80%

NILAI TINGGI

40%

PBJ - Pemko Pematang Siantar

NILAI RENDAH

20%

0% INSTANSI TINGKAT DAERAH

33 3

50 17 Pernah, lebih dari dua kali

Gambar 5.17 Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur di Layanan Publik Tingkat Daerah pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

Gambar 5.17 menjelaskan bahwa dari melakukan pertemuan di luar prosedur 2 seluruh pengguna layanan, terdapat 94% kali, persentase tertinggi ada pada layanan yang tidak pernah melakukan pertemuan PBJ Pemko Bima (63%) dan persentase di luar prosedur. Sementara itu, 6% lainnya tertinggi melakukan pertemuan di luar mengaku pernah melakukan pertemuan prosedur lebih dari 2 kali yaitu pada layanan di luar prosedur saat pengurusan layanan. PBJ Pemko Dumai dengan persentase Persentase tertinggi pengguna layanan 50%. Pada 5 unit layanan dengan nilai subyang mengaku melakukan pertemuan indikator Pertemuan di Luar Prosedur tinggi, di luar prosedur satu kali yaitu pada unit 100% responden menyatakan tidak pernah layanan PBJ Pemko Palangkaraya dengan melakukan pertemuan di luar prosedur. persentase sebesar 30%. Adapun yang

119

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

18% 32%

16% 34%

60%

PBJ - Pemko Pematangsiantar

100

PBJ - Pemko Parepare

100

SIUP - Pemko Bitung

100

SIUP - Pemko Parepare

100

SIUP - Pemko Tanjungpinang

100

PBJ - Pemko Pekanbaru

36 37

PBJ - Pemkab Jember PBJ - Pemko Palangkaraya

47 10

PBJ - Pemko Bima

26 3

Negosiasi persyaratan Melengkapi persyaratan

100%

13 50

PBJ - Pemko Dumai

80%

NILAI TINGGI

INSTANSI TINGKAT DAERAH

40%

NILAI RENDAH

20%

Mempercepat waktu Tidak melakukan pertemuan

Negosiasi biaya yang dibayar

Gambar 5.18 Tujuan Pertemuan di Luar Prosedur di Layanan Publik Tingkat Daerah pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

Tujuan yang lebih dominan melatarbelakangi layanan umumnya adalah untuk melengkapi pengguna layanan melakukan pertemuan persyaratan pengurusan layanan (34%). di luar prosedur dalam proses pengurusan (Gambar 5.18)

C. Keterlibatan Calo di Layanan Publik Tingkat Daerah

16%

11% 14%

45% 14%

60%

PBJ - Pemko Pematangsiantar

100

PBJ - Pemko Parepare

100

SIUP - Pemko Parepare

100

SIUP - Pemko Tanjungpinang

100

Puskesmas - Pemko Bitung

SIUP - Pemko Kendari SIUP - Pemko Surabaya

27 18

70 40

3 27

SIUP - Pemko Banjarbaru

Tidak pernah melihat calo Petugas lain Orang luar

100%

100

PBJ - Pemko Palangkaraya

SIUP - Pemko Bima

80%

17 27

NILAI RENDAH

INSTANSI TINGKAT DAERAH

40%

NILAI TINGGI

20%

Petugas langsung Orang yang bekerja di sekitar unit Kombinasi 2 atau lebih perantara/calo

Gambar 5.19 Pengalaman Melihat Calo di Layanan Publik Tingkat Daerah pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

120

5. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT DAERAH

Peran calo dalam pengurusan layanan publik Pada 4 unit layanan dengan nilai rendah, masih terjadi. Berdasarkan hasil survei, terdapat sebagian

besar

pengguna

11% pengguna layanan yang menyatakan menginformasikan

bahwa

layanan perantara/

pernah melihat calo saat mengurus layanan. calo umumnya melakukan pendekatan Dari yang mengaku pernah melihat calo, 45%- ke pengguna layanan secara sembunyinya menyatakan calo yang dilihat adalah orang sembunyi. Namun, di unit layanan SIUP luar (eksternal sebagai perseorangan). Apabila Pemko Bima ada juga yang menyebutkan dilihat cara kerjanya, calo biasanya berinisiatif cara calo beroperasi dengan pendekatan mendekati pengguna layanan, sebagian besar secara terang-terangan. (Gambar 5.20) dengan cara sembunyi-sembunyi. (Gambar 5.19)

60%

PBJ - Pemko Pematangsiantar

100

PBJ - Pemko Parepare SIUP - Pemko Parepare

100 47 100

SIUP - Pemko Tanjungpinang

100

Puskesmas - Pemko Bitung

100

PBJ - Pemko Palangkaraya

80%

100%

NILAI RENDAH

INSTANSI TINGKAT DAERAH

40%

NILAI TINGGI

20%

89% SIUP - Pemko Kendari SIUP - Pemko Surabaya

Tidak pernah melihat calo

SIUP - Pemko Banjarbaru SIUP - Pemko Bima

40 10

20 50

90 Secara sembunyi-sembunyi

Secara terang-terangan

Gambar 5.20 Cara Calo Beroperasi di Layanan Publik Tingkat Daerah pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

D. Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan di Layanan Publik Tingkat Daerah Keberadaan fasilitas dalam unit layanan menggunakan jasa calo. Sebagian besar merupakan salah satu sebab pengguna pengguna layanan (98%) menyatakan layanan mengambil keputusan mengurus bahwa fasilitas yang tersedia di unit layanan sendiri

layanannya

atau

memilih yang didatangi sudah memadai.

121

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

20%

60%

100%

PBJ - Pemko Pematangsiantar

80%

NILAI TINGGI

Puskesmas - Pemko Banjarbaru

40%

6% Puskesmas - Pemko Manado

PBJ - Pemko Cilegon Puskesmas - Pemko Tanjungpinang PBJ - Pemko Palu

84%

47 57

PBJ - Pemko Jayapura

PBJ - Pemko Kediri

PBJ - Pemko Malang

14 33

PBJ - Pemko Pontianak Tidak memadai

NILAI RENDAH

0% INSTANSI TINGKAT DAERAH

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

100 Kurang memadai

Memadai

Sangat Memadai

Gambar 5.21 Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan di Layanan Publik Tingkat Daerah pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

Meskipun sebagian besar pengguna layanan yang dianggap kurang memadai bahkan tidak menyatakan kondisi fasilitas memadai, pada memadai, terutama pada unit layanan PBJ di 5 unit layanan dengan nilai sub-indikator Pemko Pontianak, Palu, Malang, Jayapura, dan Kondisi Fasilitas rendah, masih banyak fasilitas Kediri. (Gambar 5.21)

E. Suasana/Kondisi di Sekitar Pelayanan di Layanan Publik Tingkat Daerah Suasana/kondisi sekitar pelayanan di tingkat sekitar pelayanan sudah cukup mendukung daerah oleh lebih dari 85% pengguna dalam menciptakan layanan yang bersih dan layanan dinilai teratur tahapan layanannya, transparan, Pemerintah Daerah tetap perlu ruangan teratur dan rapi, serta tenang, melakukan peningkatan kualitas lingkungan dan nyaman. Meskipun secara dominan kerja agar semakin meminimalkan potensi pengguna layanan menilai suasana/kondisi korupsi di layanan publik. (Gambar 5.22)

122

5. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT DAERAH

Tahapan layanan teratur

Ruangan teratur dan rapi

Tenang

Nyaman

PBJ - Pemko Parepare

100

SIUP - Pemko Parepare

100

SIUP - Pemko Gorontalo

100

PBJ - Pemko Pekalongan

100

Puskesmas - Pemko Surabaya

100

PBJ - Pemko Pontianak

PBJ - Pemko Cilegon

20 20 23

PBJ - Pemko Kediri

27 310

PBJ - Pemko Malang Nyaman

NILAI RENDAH

PBJ - Pemko Lubuklinggau

NILAI TINGGI

77 70

10 20 23 27

Tenang

Ruangan teratur dan rapi

Tahapan layanan teratur

Gambar 5.22 Suasana/Kondisi di Sekitar Pelayanan di Layanan Publik Tingkat Daerah pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

5.3.2 SISTEM ADMINISTRASI DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT DAERAH Sistem administrasi yang baik dan transparan disusun dari 3 sub-indikator, yakni Kepraktisan akan memudahkan pengguna layanan dalam SOP, Keterbukaan Informasi, dan Pemanfaatan mengurus layanan. Sistem Administrasi Teknologi Informasi.

6,42

Sistem Administrasi

7,24

Kepraktisan SOP

6,24

Keterbukaan Informasi

5,54

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Keterangan: Nilai di bawah 6 (di bawah standar minimum integritas)

Gambar 5.23 Nilai Indikator Sistem Administrasi dan Sub-Indikator Penyusunnya di Layanan Publik Tingkat Daerah

123

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Nilai indikator Sistem Administrasi di tingkat Nilai indikator Sistem Administrasi pada daerah adalah 6,42. Nilai ini berada pada Pemerintah Daerah berkisar antara 4,43 sampai posisi di atas standar minimal yang ditetapkan 7,56. Terdapat 90% atau 54 Pemerintah Daerah KPK (6,00). Pemanfaatan Teknologi Informasi mendapatkan nilai di atas standar, seperti merupakan

sub-indikator

yang

masih ditunjukkan oleh Tabel 5.8 berikut.

memerlukan perbaikan karena nilainya masih di bawah standar minimal. Tabel 5.8 Peringkat Nilai Indikator Sistem Administrasi di Layanan Publik Tingkat Daerah Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pemerintah Daerah Pemko Bitung Pemko Banjarbaru Pemko Manado Pemko Mataram Pemko Parepare Pemko Yogyakarta Pemko Gorontalo Pemko Surabaya Pemko Kediri Pemko Bogor Pemko Pangkalpinang Pemkab Banyumas Pemko Kupang Pemko Tangerang Pemko Bekasi Pemko Dumai Pemko Banjarmasin Pemko Ambon Pemko Malang Pemko Tanjungpinang

Nilai

No.

Pemerintah Daerah

Nilai

No.

Pemerintah Daerah

Nilai

7,56 7,18 7,09 7,07 7,04 6,98 6,95 6,81 6,77 6,76 6,74 6,73 6,67 6,66 6,64 6,63 6,62 6,62 6,58 6,57

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Pemko Surakarta DKI Jakarta Pemko Kendari Pemko Bandung Pemko Makassar Pemko Balikpapan Pemko Pontianak Pemko Pekalongan Pemkab Sidoarjo Pemko Binjai Pemko Pematangsiantar Pemko Samarinda Pemko Lhokseumawe Pemko Medan Pemkab Jember Pemko Banda Aceh Pemko Semarang Pemko Palembang Pemkab Manokwari Pemko Batam

6,56 6,54 6,53 6,53 6,47 6,47 6,47 6,47 6,45 6,44 6,43 6,41 6,41 6,40 6,39 6,38 6,38 6,36 6,34 6,34

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Pemko Jambi Pemko Padang Pemko Bukittinggi Pemko Metro Pemko Palangkaraya Pemko Serang Pemko Pekanbaru Pemko Bengkulu Pemko Cirebon Pemko Denpasar Pemko Palu Pemko Madiun Pemko Depok Pemko Bandar Lampung Pemko Cilegon Pemkab Mamuju Pemko Bima

6,32 6,30 6,28 6,23 6,23 6,21 6,20 6,18 6,16 6,15 6,15 6,12 6,10 6,09 5,97 5,78 5,71

58 59 60

Pemko Ternate

5,65 5,23 4,43

Pemko Lubuklinggau Pemko Jayapura

Penjelasan terkait 3 sub-indikator dari Sistem Administrasi disampaikan pada bagian berikut.

A. Kepraktisan SOP di Layanan Publik Tingkat Daerah Kepraktisan SOP mencerminkan tingkat tidak jelas dalam prosedur (6%), kesulitan efektivitas prosedur pengurusan layanan, dan tidak jelas dalam persyaratan (6%), syarat, biaya, dan waktu pengurusan kelambatan dan tidak jelas dalam waktu layanan. Berdasarkan hasil survei, terdapat (15%), serta mahal dan tidak jelasnya biaya responden yang menyatakan kesulitan dan (7%). (Gambar 5.24)

124

5. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT DAERAH

69%

65%

63%

33%

31%

28% 16%

Prosedur

Persyaratan

Tidak jelas

Tepat waktu

Lebih cepat

2% Lambat

Tidak jelas

Mudah

Waktu

5% Wajar

Tidak jelas

Mudah

Wajar

Sulit

5% Sulit

Tidak jelas

Mahal

12%

Murah

61%

Biaya

Gambar 5.24 Kepraktisan SOP di Layanan Publik Tingkat Daerah

B. Keterbukaan Informasi di Layanan Publik Tingkat Daerah Dalam mencegah ketidakjelasan prosedur, menjadi penting dan sangat membantu persyaratan, biaya, dan ketidaktepatan pengguna layanan saat mengurus layanan. waktu dalam pengurusan layanan, maka Tingkat keterbukaan informasi layanan

Biaya

Waktu

Persyaratan

Prosedur

ketersediaan informasi di setiap unit layanan dijelaskan pada Gambar 5.25. Tidak ada pengumuman/penjelasan petugas Dijelaskan petugas hanya jika ditanya Dijelaskan petugas tanpa ditanya Diumumkan terbuka Diumumkan terbuka dan dijelaskan petugas tanpa ditanya Tidak ada pengumuman/penjelasan petugas Dijelaskan petugas hanya jika ditanya Dijelaskan petugas tanpa ditanya Diumumkan terbuka Diumumkan terbuka dan dijelaskan petugas tanpa ditanya Tidak ada pengumuman/penjelasan petugas Dijelaskan petugas hanya jika ditanya Dijelaskan petugas tanpa ditanya Diumumkan terbuka Diumumkan terbuka dan dijelaskan petugas tanpa ditanya Tidak ada pengumuman/penjelasan petugas Dijelaskan petugas hanya jika ditanya Dijelaskan petugas tanpa ditanya Diumumkan terbuka Diumumkan terbuka dan dijelaskan petugas tanpa ditanya

7% 19% 21% 42% 11% 5% 21% 23% 41% 10% 6% 6% 18% 21% 45% 10% 15% 22% 18% 33% 12%

Gambar 5.25 Keterbukaan Informasi di Layanan Publik Tingkat Daerah

125

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

Gambar

5.25

menunjukkan

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

tingkat informasi terkait prosedur (7%), persyaratan

keterbukaan informasi unit layanan di (5%), waktu (6%), dan biaya (15%). Hal lain tingkat daerah berdasarkan informasi adalah petugas baru menjelaskan hanya prosedur, persyaratan, waktu, dan biaya jika ditanya oleh pengguna layanan tentang layanan. Yang harus menjadi perhatian prosedur (19%), persyaratan (21%), waktu adalah masih adanya unit layanan yang tidak (18%), dan biaya (22%). transparan

mengumumkan/menjelaskan

C. Pemanfaatan Teknologi Informasi di Layanan Publik Tingkat Daerah Pemanfaatan teknologi informasi juga menggunakan teknologi informasi adalah menjadi dasar pengukuran dalam sistem untuk memproses layanan, seperti nomor administrasi. Hanya 12% pengguna layanan antrean, memasukkan/entry biodata, dan yang menjawab pernah menggunakan lain-lain (49,9%). Hal ini seperti ditunjukkan teknologi informasi saat pengurusan oleh Gambar 5.26. layanan. Tujuan utama pengguna layanan

Untuk memproses layanan (nomor antrean, entry biodata, dsb.) Tidak pernah 88%

PERNAH Pernah 12%

49,9%

Untuk mengetahui informasi terkait layanan yang diurus Untuk mengetahui status penyelesaian pengurusan layanan

38,8%

11,3%

Gambar 5.26 Pengalaman Memanfaatkan Teknologi Informasi di Layanan Publik Tingkat Daerah

Adapun pengguna layanan yang mengaku informasi (36,3%). Pada 5 unit layanan tidak pernah memanfaatkan teknologi dengan

nilai

pemanfaatan

teknologi

informasi, beralasan karena merasa tidak rendah, semua pengguna layanan di unit memerlukannya (46,6%) dan sebagian layanan tersebut mengaku tidak pernah lainnya menyatakan bahwa di unit layanan memanfaatkan daerah tersebut tidak tersedia teknologi (Gambar 5.27)

126

teknologi

informasi.

5. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT DAERAH

Tidak pernah karena tidak memerlukan

46,6%

Tidak pernah karena tidak ada teknologi informasi

36,3%

Tidak pernah karena tidak tahu cara penggunaannya

4,2%

Tidak pernah karena teknologi yang ada tidak berfungsi

1,2%

Pernah

11,7%

20%

NILAI TINGGI

SIUP - Pemko Gorontalo

60%

SIUP - Pemko Yogyakarta

SIUP - Pemko Tanjungpinang

80%

100%

87 70

PBJ - Pemko Banjarbaru

PBJ - Pemko Mataram

NILAI RENDAH

40%

6 83 53

Puskesmas - Pemko Mataram

100

Puskesmas - Pemko Metro

100

Puskesmas - Pemko Palu

100

Puskesmas - Pemko Pekalongan

100

SIUP - Pemko Pekalongan

100

Tidak pernah karena teknologi yang ada tidak berfungsi Tidak tahu cara penggunaannya karena tidak pernah dijelaskan Tidak pernah karena tidak memerlukan Tidak pernah karena tidak ada teknologi informasi Pernah

Gambar 5.27 Pemanfaatan Teknologi Informasi di Layanan Publik Tingkat Daerah pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

5.3.3 PERILAKU INDIVIDU DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT DAERAH Terjadinya gratifikasi pada unit layanan tidak terutama apabila berdasarkan pemberian hanya disebabkan oleh faktor kelembagaan, yang diterima dari pengguna layanan, tetapi ditentukan oleh individu-individu yang mendorong

pengguna

layanan

untuk

terlibat dalam proses layanan. Individu berasal memberikan uang tambahan pada petugas dari internal unit layanan, yaitu petugas yang tersebut agar mendapat perlakuan istimewa/ memberikan layanan, dan individu eksternal, semestinya dari petugas unit layanan. Tiga yaitu masyarakat pengguna unit layanan. sub-indikator penyusun indikator Perilaku Salah satu faktor yang berasal dari individu Individu (6,88), yaitu Keadilan dalam Layanan internal adalah sikap atau perlakuan petugas (7,48), Ekspektasi Petugas Terhadap Gratifikasi dalam memberikan pelayanan. Petugas yang (6,72), dan Perilaku Pengguna Layanan (6,14). cenderung membeda-bedakan pelayanan,

127

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

6,88

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Perilaku Individu

7,48

Keadilan dalam Layanan

6,72

Ekspektasi Petugas Terhadap Gratifikasi

6,14

Perilaku Pengguna Layanan

Gambar 5.28 Nilai Indikator Perilaku Individu dan Sub-Indikator Penyusunnya di Layanan Publik Tingkat Daerah

Terdapat rentang yang cukup lebar di antara berkisar 5,18 pada Pemko Jayapura sampai nilai Perilaku Individu Tingkat Daerah, yaitu 7,93 pada Pemko Cilegon (Tabel 5.9). Tabel 5.9 Peringkat Nilai Indikator Perilaku Individu di Layanan Publik Tingkat Daerah Tahun 2013 No.

Pemerintah Daerah

Nilai

No.

Pemerintah Daerah

Nilai

No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pemko Cilegon Pemko Bitung Pemko Bogor Pemko Pekalongan Pemko Parepare Pemko Pematangsiantar Pemko Gorontalo Pemko Banjarmasin Pemko Samarinda Pemko Serang Pemko Bekasi Pemko Yogyakarta Pemko Surabaya DKI Jakarta Pemko Tanjungpinang Pemko Pangkalpinang Pemko Mataram Pemkab Banyumas Pemko Lhokseumawe Pemko Denpasar

7,93 7,83 7,80 7,74 7,72 7,72 7,67 7,67 7,62 7,52 7,42 7,38 7,35 7,35 7,35 7,33 7,28 7,26 7,24 7,23

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Pemko Malang Pemkab Sidoarjo Pemko Banda Aceh Pemko Kediri Pemko Makassar Pemko Madiun Pemko Ambon Pemko Jambi Pemko Bandung Pemko Manado Pemko Kupang Pemko Bandar Lampung Pemko Depok Pemko Banjarbaru Pemko Pontianak Pemko Metro Pemko Dumai Pemko Surakarta Pemko Batam Pemko Palembang

7,20 7,15 7,09 7,07 7,05 7,03 7,03 7,02 6,98 6,93 6,92 6,90 6,88 6,85 6,84 6,83 6,78 6,77 6,76 6,68

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Pemerintah Daerah Pemko Semarang Pemko Binjai Pemko Ternate Pemko Balikpapan Pemkab Jember Pemko Cirebon Pemko Bima Pemkab Manokwari Pemko Tangerang Pemko Bukittinggi Pemko Palangkaraya Pemko Bengkulu Pemko Padang Pemko Pekanbaru Pemko Lubuklinggau Pemko Kendari Pemko Palu Pemko Medan Pemkab Mamuju Pemko Jayapura

Nilai 6,68 6,66 6,65 6,55 6,50 6,40 6,40 6,37 6,32 6,29 6,19 6,03 5,96 5,92 5,91 5,81 5,67 5,44 5,40 5,18

Penjelasan lebih lanjut mengenai 3 sub-indikator penyusun indikator Perilaku Individu disampaikan pada bagian berikut.

A. Keadilan dalam Layanan di Layanan Publik Tingkat Daerah Keadilan dalam layanan didefinisikan hasil survei, terdapat 21,1% pengguna sebagai tindakan/sikap petugas unit layanan

publik

tingkat

daerah

layanan dalam memberikan pelayanan menyatakan bahwa petugas layanan tanpa

membeda-bedakan

perlakuan membedakan saat melayani masyarakat.

terhadap penguna layanan. Berdasarkan (Gambar 5.29)

128

5. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT DAERAH

20%

60%

3 100

PBJ - Pemko Cilegon

100

SIUP - Pemko Tanjungpinang

100 100

SIUP - Pemko Samarinda 36

PBJ - Pemko Palangkaraya

78,9%

Puskesmas - Pemko Jayapura

PBJ - Pemko Jayapura Tidak membedakan

7 21

SIUP - Pemko Jayapura Puskesmas - Pemkab Manokwari

NILAI TINGGI

Puskesmas - Pemko Banjarbaru

19,7%

100%

PBJ - Pemko Pematangsiantar

1,4%

80%

90 29

57 Ya, kadang-kadang

NILAI RENDAH

INSTANSI TINGKAT DAERAH

40%

14 Ya, selalu

Gambar 5.29 Perbedaan Perlakuan Petugas di Layanan Publik Tingkat Daerah pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

Pada layanan SIUP Pemko Jayapura, Manokwari, PBJ Pemko Jayapura, PBJ Pemko layanan Kesehatan Dasar Puskesmas Pemko Palangkaraya, Kesehatan Dasar Puskesmas Jayapura, layanan PBJ Pemko Jayapura, Pemko Jayapura, dan SIUP Pemko Jayapura, dan PBJ Pemko Palangkaraya, sekitar 7–28 sekitar 39–90 persen pengguna layanan persen pengguna layanannya mengaku merasakan kadang-kadang ada perbedaan selalu mendapat perlakuan yang berbeda perlakuan dari petugas layanan kepada dari petugas. Sementara itu, pada unit mereka. layanan Kesehatan Dasar Puskesmas Pemko

B. Ekspektasi Petugas Terhadap Gratiﬁkasi di Layanan Publik Tingkat Daerah Perilaku petugas layanan lainnya yang juga terjadi salah satunya karena petugas berpengaruh terhadap integritas layanan memintanya. Gambar berikut menjelaskan adalah

ekspektasi

petugas

terhadap cara petugas meminta uang tambahan

gratifikasi. Artinya, petugas layanan melalui kepada pengguna layanan. Dari 11% sinyal-sinyal

tertentu,

baik

langsung responden yang mengaku memberikan

maupun tidak langsung, mengharapkan gratifikasi kepada petugas, 6% di antaranya imbalan dari pengguna layanan. Hasil survei menjawab karena petugas layanan meminta menunjukkan bahwa 11% responden uang tambahan secara langsung, tetapi menjawab pemberian uang tambahan tidak terbuka. (Gambar 5.30)

129

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

24% 65%

60%

Puskesmas - Pemko Bitung

100

Puskesmas - Pemko Surabaya

100

Puskesmas - Pemko Banjarbaru

100

Puskesmas - Pemko Cilegon

100

Puskesmas - Pemko Manado

100

PBJ - Pemko Jayapura SIUP - Pemko Padang

24 10

80%

SIUP - Pemko Medan

3 27

Tidak ada yang berinisiatif Langsung tidak terbuka

PBJ - Pemko Palangkaraya

PBJ - Pemko Palu

100%

NILAI TINGGI

2% 6%

40%

NILAI RENDAH

20%

0% INSTANSI TINGKAT DAERAH

Inisiatif pengguna layanan Langsung terbuka

Melalui pihak lain

Gambar 5.30 Ekspektasi Petugas Terhadap Gratifikasi di Layanan Publik Tingkat Daerah pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

Pada 5 unit layanan dengan nilai rendah, dominan, namun cara lain seperti secara terlihat bahwa cara petugas meminta dan langsung tetapi tidak terbuka dan meminta menerima uang tambahan cukup bervariasi. melalui pihak lain juga dilakukan di unit Pada layanan SIUP Pemko Medan misalnya, layanan ini. permintaan secara langsung terbuka terlihat

C. Perilaku Pengguna Layanan di Layanan Publik Tingkat Daerah Inisiatif adanya uang tambahan dalam pengguna layanan mengaku merekalah layanan publik bukan semata-mata dari yang

berinisiatif

memberikan

uang

petugas layanan, namun pengguna layanan tambahan kepada petugas saat mengurus juga berperan dalam suburnya praktik layanan. (Gambar 5.31) gratifikasi. Data menunjukkan bahwa 18%

18% 10%

65%

Puskesmas - Pemko Surabaya

100

Puskesmas - Pemko Banjarbaru

100

Puskesmas - Pemko Cilegon

100

Puskesmas - Pemko Manado

100

PBJ - Pemko Dumai

PBJ - Pemko Palu 23

SIUP - Pemko Medan Inisiatif pengguna sendiri

30 43

67 10

100%

40 24

PBJ - Pemko Metro

80%

PBJ - Pemko Pekanbaru

Sinyal dari petugas

60% 100

NILAI TINGGI

40%

Puskesmas - Pemko Bitung

10 7

63 Petugas yang berinisiatif

NILAI RENDAH

20%

0% INSTANSI TINGKAT DAERAH

20 Tidak ada yang berinisiatif

Gambar 5.31 Perilaku Pengguna Layanan di Layanan Publik Tingkat Daerah pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

130

5. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT DAERAH

5.3.4 PENCEGAHAN KORUPSI DI LAYANAN PUBLIK TINGKAT DAERAH Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk dapat diukur melalui upaya antikorupsi dan mengatasi masalah gratifikasi dalam layanan mekanisme pengaduan pengguna layanan publik adalah dengan melakukan tindakan yang dilakukan oleh unit layanan sebagaimana pencegahan. Upaya tersebut salah satunya dapat dilihat pada Gambar 5.32. 4,09

Pencegahan Korupsi

4,01

Tingkat Upaya Anti-Korupsi

4,33

Mekanisme Pengaduan Masyarakat

Keterangan: Nilai di bawah 6 (di bawah standar minimum integritas)

Gambar 5.32 Nilai Indikator Pencegahan Korupsi dan Sub Indikator Penyusunnya di Layanan Publik Tingkat Daerah

Dibanding dengan indikator lainnya, indikator Pengaduan Masyarakat (4,33) masih harus Pencegahan Korupsi di layanan publik daerah terus dibenahi untuk mewujudkan upaya memiliki nilai yang paling rendah (4,09). Tingkat pencegahan korupsi pada layanan publik di Upaya Anti-Korupsi (4,01) dan Mekanisme daerah. Tabel 5.10 Peringkat Nilai Indikator Pencegahan Korupsi di Layanan Publik Tingkat Daerah Tahun 2013 No.

Pemerintah Daerah

Nilai

No.

Pemerintah Daerah

Nilai

No.

Pemerintah Daerah

Nilai

Pemko Parepare

7,06

Pemko Palembang

4,65

Pemko Ambon

3,34

Pemko Surabaya

6,32

Pemko Manado

4,60

Pemko Serang

3,31

Pemko Jayapura

6,12

Pemko Padang

4,53

Pemko Pangkalpinang

3,25

Pemko Bitung

6,05

DKI Jakarta

4,50

Pemko Kediri

3,19

Pemko Tanjungpinang

5,77

Pemko Bekasi

4,40

Pemko Pekalongan

3,17

Pemko Denpasar

5,69

Pemko Bogor

4,35

Pemko Dumai

3,15

Pemko Yogyakarta

5,15

Pemko Balikpapan

4,34

Pemko Madiun

3,10

Pemko Surakarta

5,07

Pemko Metro

4,31

Pemko Palangkaraya

3,09

Pemko Samarinda

5,02

Pemko Cilegon

4,28

Pemko Banjarmasin

3,09

Pemko Pematangsiantar

5,01

Pemko Kupang

4,18

Pemkab Sidoarjo

2,95

Pemko Tangerang

4,87

Pemkab Jember

3,91

Pemko Cirebon

2,89

Pemko Kendari

4,86

Pemko Makassar

3,84

Pemko Malang

2,87

Pemko Gorontalo

4,83

Pemko Pekanbaru

3,75

Pemkab Banyumas

2,67

Pemko Mataram

4,81

Pemko Binjai

3,65

Pemko Jambi

2,41

Pemko Batam

4,75

Pemko Lubuklinggau

3,56

Pemko Bengkulu

2,30

Pemko Bandung

4,73

Pemko Medan

3,51

Pemkab Manokwari

2,27

Pemko Semarang

4,68

Pemko Ternate

3,50

Pemko Palu

2,12

Pemko Bukittinggi

4,68

Pemko Banjarbaru

3,50

Pemko Bima

1,83

Pemko Depok

4,65

Pemko Bandar Lampung

3,49

Pemko Lhokseumawe

1,73

Pemko Pontianak

4,65

Pemko Banda Aceh

3,40

Pemkab Mamuju

1,46

131

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Tabel 5.10 menjelaskan bahwa hanya 4 Mamuju, Pemko Lhokseumawe, dan Pemko Pemerintah Daerah yang memiliki nilai Bima nilainya di bawah 2,00. Penjelasan lebih Pencegahan Korupsi di atas standar minimal lanjut mengenai 2 sub-indikator penyusun yang ditetapkan KPK. Sementara itu, 56 yang indikator Pencegahan Korupsi dijelaskan lain berada di bawah standar minimal, bahkan dalam bagian berikut. terdapat 3 Pemerintah Daerah, yaitu Pemkab

A. Tingkat Upaya Anti-Korupsi di Layanan Publik Tingkat Daerah Program kampanye antikorupsi di unit dengan nilai Tingkat Upaya Anti-Korupsi layanan saat ini masih rendah. Sebanyak rendah, program kampanye antikorupsi 47% pengguna layanan menyatakan tidak dinyatakan tidak ada oleh semua penerima melihat adanya media/kegiatan antikorupsi. layanannya. Dari bentuk kampanye yang Bagi pengguna layanan yang melihat ada dijumpai, media/kegiatan

antikorupsi,

stiker/poster/spanduk

adalah

umumnya bentuk kampanye/media antikorupsi yang

menyatakan bahwa hanya satu media/ lebih banyak dilihat oleh pengguna layanan kegiatan antikorupsi yang terlihat pada unit publik di tingkat daerah. (Gambar 5.34) layanan tersebut. Dari 5 Pemerintah Daerah

36%

16% 1%

Tidak ada kegiatan/media

100%

SIUP - Pemko Tanjungpinang

PBJ - Pemko Jayapura

SIUP - Pemko Parepare

47%

80% 43

PBJ - Pemko Pematangsiantar PBJ - Pemko Parepare

60%

84 13

SIUP - Pemko Pekalongan

100

Puskesmas - Pemkab Sidoarjo

100

Puskesmas - Pemkab Mamuju

100

SIUP - Pemkab Mamuju

100

PBJ - Pemkab Mamuju

100

1 kegiatan/media

2â&#x20AC;&#x201C;5 kegiatan/media

NILAI RENDAH

INSTANSI TINGKAT DAERAH

40%

NILAI TINGGI

20%

> 5 kegiatan/media

Gambar 5.33 Tingkat Upaya Anti-Korupsi di Layanan Publik Tingkat Daerah pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

132

5. INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK TINGKAT DAERAH

48,4%

Stiker/poster/spanduk/standing banner 12,5%

Petugas memakai atribut (pin, baju, topi, dll.) Terdapat buku/modul/komik antikorupsi

7,1%

Kegiatan workshop/seminar petugas

6,9%

Pemutaran video/film/iklan

6,2%

Kegiatan workshop/seminar masyarakat

5,7%

Gambar 5.34 Bentuk Kampanye/Media Anti-Korupsi di Layanan Publik Tingkat Daerah

B. Mekanisme Pengaduan Masyarakat di Layanan Publik Tingkat Daerah Selain kampanye antikorupsi, faktor lain Pengaduan masyarakat merupakan salah yang menjadi ukuran layanan publik telah satu cara mengontrol unit layanan. Dari melaksanakan pencegahan korupsi adalah pengaduan yang masuk, diharapkan unit adanya mekanisme pengaduan masyarakat. layanan dapat melakukan pembenahan Sub-indikator ini menunjukkan respons yang pada akhirnya meningkatkan kualitas petugas unit layanan terhadap pengaduan layanan. oleh

masyarakat. 44,4%

42,7%

8,5% Tidak ada media pengaduan

Satu media pengaduan

20%

SIUP - Pemko Bitung

PBJ - Pemko Semarang

16% 47%

SIUP - Pemko Yogyakarta

40%

SIUP - Pemko Denpasar

Puskesmas - Pemko Gorontalo

36%

Lebih dari dua media pengaduan

Dua media pengaduan

INSTANSI TINGKAT DAERAH

4,4%

60%

100% 24 27 13

77 3

Puskesmas - Pemko Banjarbaru

100

Puskesmas - Pemko Manado

100

Puskesmas - Pemko Bima

100

SIUP - Pemko Pekalongan

100

Puskesmas - Pemkab Manokwari

100

Tidak ada media pengaduan

80%

Sulit

NILAI TINGGI

disampaikan

Mudah

NILAI RENDAH

yang

Sangat mudah

Gambar 5.35 Mekanisme Pengaduan Masyarakat di Layanan Publik Tingkat Daerah pada Sebagian Instansi dengan Nilai Tinggi dan Nilai Rendah

133

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Keberadaan media pengaduan di unit menindaklanjuti pengaduan yang masuk. layanan diakui oleh sekitar 53% pengguna Berdasarkan pengalaman responden, dari layanan, dan 17%-nya menyatakan bahwa 13% yang pernah mengadu terdapat 44% media pengaduan tersebut mudah (16%) dan yang menyatakan bahwa pengaduan mereka sangat mudah (1%) untuk diakses. Namun, tidak ditanggapi dan ditindaklanjuti, tetapi kemudahan aksesibilitas media pengaduan hanya ditampung bahkan diabaikan atau tersebut akan efektif apabila petugas ditolak. (Gambar 5.36) 41% 34%

Tidak pernah 87%

Pernah 13%

15%

PERNAH

8% 2%

Pengaduan ditanggapi

Pengaduan ditampung

Pengaduan ditindaklanjuti

Pengaduan diabaikan

Pengaduan ditolak

Gambar 5.36 Tindak Lanjut/Respons Petugas dari Pengaduan yang Disampaikan oleh Pengguna Layanan di Layanan Publik Tingkat Daerah

Upaya menaikkan nilai potensi integritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menunjukkan keseriusan unit layanan perannya sebagai trigger mechanism sangat dan Pemerintah Daerah di sektor layanan mendorong upaya-upaya pemberantasan publik dalam memerangi korupsi secara korupsi melalui perbaikan layanan publik. komprehensif di luar upaya penindakan Potret kondisi aktual pelayanan publik yang dilakukan. Semakin intensif usaha- terkait dengan transparansi, suap, pungutan usaha dilakukan untuk meningkatkan liar, gratifikasi, sistem administrasi, perilaku potensi integritas, maka semakin efektif individu, lingkungan kerja, dan upayapula upaya pemberantasan korupsi bisa upaya pencegahan korupsi ini dilakukan dilakukan di unit layanan dan Pemerintah juga dalam upaya meningkatkan efektivitas Daerah yang bersangkutan.

pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK terutama di sektor layanan publik.

134

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

ndeks Integritas Nasional pada tahun 2013 adalah 6,80, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,37. Namun, unit layanan tetap perlu secara terus-menerus melakukan

perbaikan dan berorientasi pada peningkatan integritas layanan yang diberikan kepada pengguna layanan. Simpulan dan rekomendasi kepada pimpinan unit layanan berdasarkan Survei Integritas Sektor Publik yang dilakukan KPK adalah sebagai berikut: Kesimpulan Indeks Integritas Sektor Publik di Indonesia tahun 2013 adalah 6,80.

Hasil Survei Rata-rata Indeks Integritas Sektor Publik: t Indeks Integritas Nasional (IIN): 6,80 t Indeks Integritas Pusat (IIP): 7,37 t Indeks Integritas Vertikal (IIV): 6,71 t Indeks Integritas Daerah (IID): 6,82

Rekomendasi Instansi di tingkat Pusat, Vertikal, dan Daerah yang membawahkan unit layanan publik melakukan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dengan memperhatikan komponen penyusun integritas, yaitu Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas. 1. Pengalaman Korupsi Unit layanan perlu melakukan sosialisasi besaran biaya resmi/sesuai dengan peraturan yang berlaku, melarang petugas dan pengguna layanan meminta dan memberikan biaya tambahan di luar biaya resmi, serta menerapkan sanksi tegas kepada petugas layanan yang menerima atau meminta imbalan/tips/biaya tambahan dalam melayani masyarakat pengguna layanan. 2. Cara Pandang Terhadap Korupsi Pimpinan unit layanan/instansi harus menanamkan dan mempraktikkan sikap bahwa birokrat adalah pelayan masyarakat serta melakukan sosialisasi antikorupsi kepada petugas layanan dan pengguna layanan. 3. Lingkungan Kerja Unit layanan harus menciptakan suasana, desain, dan layout ruangan yang memungkinkan tidak terjadi kontak antara petugas dan pengguna layanan. Jikalau harus ada, pertemuan antara petugas dan pengguna sebaiknya dilakukan di tempat yang terbuka dan dapat dimonitor oleh banyak orang sehingga jika terjadi pemberian suap dapat segera terlihat. Unit layanan perlu menyediakan fasilitas yang memadai dan menciptakan suasana lingkungan kerja yang nyaman, tenang, rapi, dan tahapan yang teratur untuk meminimalkan penggunaan calo. 4. Sistem Administrasi Unit layanan/instansi harus melakukan perbaikan sistem administrasi dan mengevaluasinya secara berkala dan menciptakan mekanisme yang dapat memastikan bahwa seluruh perangkat yang berupa SOP/sistem/aturan maupun fasilitas yang telah ada dijalankan oleh petugas layanan dan dimanfaatkan oleh pengguna layanan. SOP/sistem/aturan mengenai prosedur, waktu, dan biaya harus dapat diketahui/diumumkan kepada pengguna layanan sehingga mempermudah pengguna layanan saat mengurus layanan.

136

6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Hasil Survei

Rekomendasi 5. Perilaku Individu Unit layanan/instansi memastikan bahwa terdapat keadilan dalam layanan dan tidak ada perbedaan perlakuan petugas dalam memberi layanan sehingga memicu pengguna layanan berinisiatif memberikan uang tambahan, salah satunya dengan cara menerapkan sistem antrean. Unit layanan memastikan petugas siap melayani , berpenampilan rapi dan sopan, serta menguasai tugas dan tanggung jawabnya. 6. Pencegahan Korupsi Unit layanan/instansi meningkatkan kegiatan kampanye antikorupsi yang efektif kepada petugas dan pengguna layanan serta menyediakan sarana pengaduan yang mudah diakses. Setiap pengaduan yang masuk ditindaklanjuti oleh petugas dan disampaikan hasilnya kepada pengadu. Sosialisasi kepada pengguna layanan terhadap upaya pencegahan yang dilakukan menjadi bagian penting yang harus ditindaklanjuti.

Nilai Pengalaman Integritas Sektor Publik di Indonesia tahun 2013 adalah 7,19.

Nilai Pengalaman Integritas Sektor Publik: t Tingkat Nasional: 7,19 t Tingkat Pusat: 7,61 t Tingkat Vertikal: 7,10 t Tingkat Daerah: 7,23

Perlu dilakukan perbaikan pada: 1.

Jumlah/Besaran Gratifikasi Unit layanan perlu melakukan sosialisasi besaran biaya resmi/sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mengumumkan daftar biaya pengurusan layanan di loket/unit layanan yang dapat dengan mudah diakses pengguna layanan. Petugas layanan dapat menjelaskan besaran dan dasar perhitungan/rincian biaya layanan.

2. Arti Pemberian Gratifikasi Pimpinan unit layanan/instansi harus menanamkan dan mempraktikkan sikap bahwa birokrat adalah pelayan masyarakat serta melakukan sosialisasi dalam kurun waktu tertentu untuk mengingatkan kepada petugas layanan dan pengguna layanan tentang arti pemberian gratifikasi. Nilai Potensi Integritas Sektor Publik di Indonesia tahun 2013 adalah 6,02.

Nilai Potensi Integritas Sektor Publik: t Tingkat Nasional: 6,02 t Tingkat Pusat: 6,91 t Tingkat Vertikal: 5,91 t Tingkat Daerah: 6,00

Perlu dilakukan perbaikan pada: 1. Pemanfaatan Teknologi Informasi Unit layanan/instansi menyediakan fasilitas berbasis IT untuk memudahkan pengguna layanan dalam mengakses data, jenis layanan, dan berbagai informasi seputar layanan (biaya, waktu, prosedur, dan alur) serta informasi yang berkaitan dengan pengurusan layanan. Unit layanan/instansi menggunakan sistem antrean untuk memberi keadilan bagi pengguna layanan yang datang lebih dulu ke lokasi layanan. 2. Ekspektasi Petugas Terhadap Gratifikasi Instansi perlu membangun mekanisme reward dan punishment terhadap kinerja petugas unit layanan, misalnya memberikan sanksi bagi petugas layanan yang meminta imbalan dan menerima suap.

137

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

Kesimpulan

Hasil Survei

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Rekomendasi 3. Perilaku Pengguna Layanan Pimpinan unit layanan/instansi menanamkan kepada petugas dan mempraktikkan bahwa birokrat adalah pelayan masyarakat, melakukan sosialisasi kepada pengguna layanan untuk tidak melakukan pemberian imbalan/tips/biaya tambahan kepada petugas. 4. Tingkat Upaya Antikorupsi Melakukan sosialisasi/kampanye antikorupsi terhadap petugas dan pengguna layanan dengan cara menempelkan stiker/poster/spanduk/ antikorupsi di area sekitar loket pelayanan, menyebarkan buku/modul tentang antikorupsi, memutar video/film/iklan antikorupsi di monitor di sekitar unit layanan, mengadakan workshop/seminar tentang antikorupsi kepada petugas dan melibatkan masyarakat secara aktif atau dengan cara lain yang dianggap efektif oleh unit layanan. 5. Mekanisme Pengaduan Masyarakat Menyediakan fasilitas/media pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan (baik melalui kotak pengaduan, sms pengaduan, saluran [hotline] pengaduan, email, dan sebagainya), serta membuat mekanisme/alur penanganan yang ditempel di unit pengaduan layanan. Pengaduan tersebut harus direspons dan ditindaklanjuti oleh petugas dan disampaikan hasilnya kepada pengadu.

138

LAMPIRAN

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

Lampiran 1

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Indeks Integritas Nasional (IIN), Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Berdasarkan Instansi

No.

Instansi

Pengalaman

Potensi

Integritas

Pemko Parepare

7,83

7,46

7,71

Badan Pengawas Obat dan Makanan

7,95

7,17

7,69

Kementerian Negara Lingkungan Hidup

7,85

7,23

7,64

Pemko Surabaya

7,93

6,98

7,61

RS Fatmawati

7,99

6,77

7,58

Badan Koordinasi Penanaman Modal

7,80

7,11

7,57

Pemko Bitung

7,66

7,29

7,54

Pemko Tanjungpinang

7,87

6,77

7,50

Pemko Gorontalo

7,89

6,70

7,49

Kementerian Pertanian

7,71

7,03

7,49

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

7,85

6,69

7,46

RS Cipto Mangunkusumo

7,79

6,75

7,45

Kementerian Kesehatan

7,75

6,73

7,41

Kementerian Komunikasi dan Informatika

7,58

7,07

7,41

Pemko Pematangsiantar

7,79

6,63

7,41

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

7,57

7,06

7,40

Kementerian Keuangan

7,64

6,86

7,38

Pemko Mataram

7,75

6,56

7,36

Kementerian Perindustrian

7,49

6,99

7,32

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

7,60

6,73

7,31

Pemko Denpasar

7,67

6,56

7,30

Pemko Bogor

7,66

6,54

7,29

Kementerian Perdagangan

7,42

6,99

7,28

Pemko Yogyakarta

7,56

6,71

7,28

Pemko Samarinda

7,62

6,57

7,27

Kementerian Luar Negeri

7,52

6,70

7,24

Kementerian Perhubungan

7,30

7,09

7,23

Pemko Cilegon

7,64

6,34

7,20

Pemkab Sidoarjo

7,90

5,79

7,20

Pemko Pekalongan

7,73

6,08

7,18

Kementerian Kehutanan

7,60

6,32

7,17

Pemko Lhokseumawe

7,95

5,47

7,13

Kementerian Kelautan dan Perikanan

7,24

6,88

7,12

DKI Jakarta

7,47

6,36

7,10

Mahkamah Agung

7,62

6,06

7,10

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI

7,41

6,45

7,09

Pemko Pangkalpinang

7,56

6,02

7,05

Pemko Bandung

7,39

6,26

7,01

Pemko Makassar

7,51

5,99

7,00

Pemko Kupang

7,43

6,14

7,00

Pemko Serang

7,51

5,96

6,99

140

LAMPIRAN

No.

Instansi

Pengalaman

Potensi

Integritas

Pemko Padang

7,60

5,77

6,99

Kementerian Hukum dan HAM

7,40

6.17

6,99

Pemko Bekasi

7,27

6,36

6,97

Pemko Banjarmasin

7,38

6,05

6,94

Pemko Banda Aceh

7,46

5,86

6,93

Pemko Jambi

7,57

5,55

6,90

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

6,96

6,73

6,88

Pemko Bukittinggi

7,31

5,88

6,83

Pemko Depok

7,19

6,08

6,82

Pemko Madiun

7,38

5,68

6,81

Pemko Metro

7,19

6,00

6,79

Pemko Manado

6,96

6,34

6,75

Pemko Batam

7,04

6,14

6,74

Pemko Binjai

7,19

5,79

6,73

Pemko Cirebon

7,39

5,39

6,72

Pemko Palembang

7,04

6,06

6,72

Pemkab Banyumas

7,18

5,76

6,70

Pemko Ambon

7,09

5,84

6,67

Pemko Medan

7,32

5,30

6,65

Kepolisian Republik Indonesia

6,99

5,90

6,63

Pemko Malang

7,06

5,76

6,63

Pemko Tangerang

6,88

6,05

6,60

Pemko Kendari

6,96

5,85

6,59

Pemko Dumai

7,03

5,70

6,59

Pemkab Mamuju

7,66

4,42

6,58

Pemko Pontianak

6,83

6,08

6,58

Kementerian Agama

7,03

5,55

6,54

Pemko Kediri

6,89

5,82

6,53

Pemkab Manokwari

7,12

5,26

6,50

Pemko Lubuklinggau

7,15

5,12

6,47

Pemko Ternate

6,95

5,51

6,47

Pemko Surakarta

6,46

6,31

6,41

Pemko Banjarbaru

6,62

5,95

6,40

Pemko Bandar Lampung

6,75

5,64

6,38

Badan Pertanahan Nasional

6,67

5,72

6,36

Pemkab Jember

6,58

5,76

6,31

Pemko Semarang

6,39

6,10

6,29

Pemko Balikpapan

6,31

5,96

6,19

Pemko Palu

6,80

4,88

6,16

Pemko Bima

6,77

4,74

6,10

Pemko Pekanbaru

6,34

5,46

6,05

Pemko Bengkulu

6,51

5,09

6,04

Pemko Palangkaraya

6,28

5,35

5,97

Pemko Jayapura

5,80

5,36

5,66

141

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

Lampiran 2

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Indeks Integritas Nasional (IIN), Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Berdasarkan Unit Layanan

No.

Kota

Instansi

Unit Layanan

Pengalaman Potensi

Integritas

Parepare

Pemko Parepare

Surat Izin Usaha Perdagangan

8,09

7,59

7,92

Pematangsiantar

Pemko Pematangsiantar

Pengadaan Barang dan Jasa

7,89

7,75

7,84

Parepare

Pemko Parepare

Pengadaan Barang dan Jasa

7,92

7,67

7,84

Gorontalo

Pemko Gorontalo

Kesehatan Dasar Puskesmas

8,15

7,03

7,78

Jakarta

Kementerian Perindustrian

LS Pro Pustan SNI

8,00

7,31

7,77

Tanjungpinang

Pemko Tanjungpinang

Surat Izin Usaha Perdagangan

7.86

7,58

7,77

Manado

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,98

7,34

7,77

Jakarta

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pengadaan Barang dan Jasa

8,01

7,26

7,76

Tanjungpinang

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

8,05

7,11

7,74

Jakarta

Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Jasa Pengolahan Limbah B3

7,91

7,36

7,73

Surabaya

Pemko Surabaya

Kesehatan Dasar Puskesmas

8,04

7,07

7,72

Mataram

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

8,08

6,99

7,72

Samarinda

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

8,01

7,04

7,69

Banjarbaru

Pemko Banjarbaru

Kesehatan Dasar Puskesmas

8,10

6,81

7,67

Gorontalo

Pemko Gorontalo

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,90

7,17

7,66

Gorontalo

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

8,08

6,81

7,65

Bitung

Pemko Bitung

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,65

7,63

7,64

Mataram

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

8,00

6,92

7,64

Jakarta

Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pengadaan Barang dan Jasa

7,91

7,09

7,64

Jakarta

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pengadaan Barang dan Jasa

7,92

7,07

7,63

Jakarta

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pengadaan Barang dan Jasa

7,92

7,05

7,63

Samarinda

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,85

7,15

7,62

Samarinda

Pemko Samarinda

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,88

7,09

7,61

Jakarta

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pendaftaran Izin Edar Makanan

7,90

7,01

7,60

Palangkaraya

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

8,06

6,69

7,60

Surabaya

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

8,05

6,70

7,60

Surabaya

Pemko Surabaya

Surat Izin Usaha Perdagangan

8,04

6,71

7,60

Pontianak

Pemko Pontianak

Kesehatan Dasar Puskesmas

8,11

6,55

7,59

Mataram

Pemko Mataram

Pengadaan Barang dan Jasa

7,71

7,35

7,59

Jakarta

RS Fatmawati

Rawat Inap Non-Jaminan

7,99

6,79

7,59

Bitung

Pemko Bitung

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,73

7,30

7,58

Kendari

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

8,07

6,59

7,58

Denpasar

Pemko Denpasar

Kesehatan Dasar Puskesmas

8,05

6,64

7,58

Jakarta

RS Fatmawati

Pengadaan Barang dan Jasa

7,99

6,74

7,57

Jakarta

Kementerian Pertanian

Pengadaan Barang dan Jasa

7,83

7,04

7,57

Samarinda

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,75

7,19

7,56

Jakarta

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pengadaan Barang dan Jasa

7,72

7,25

7,56

Mataram

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,88

6,92

7,56

Gorontalo

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,85

6,95

7,55

Jakarta

Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Pengadaan Barang dan Jasa

7,79

7,07

7,55

142

LAMPIRAN

No.

Kota

Instansi

Unit Layanan

Pengalaman Potensi

Integritas

Makassar

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,95

6,74

7,55

Denpasar

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

8,06

6,50

7,54

Bogor

Pemko Bogor

Pengadaan Barang dan Jasa

7,76

7,08

7,54

Manado

Pemko Manado

Kesehatan Dasar Puskesmas

8,06

6,45

7,53

Jakarta

Badan Koordinasi Penanaman Modal

Izin Usaha

7,69

7,15

7,51

Kendari

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,68

7,13

7,50

Pontianak

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,92

6,65

7,50

Gorontalo

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,84

6,79

7,49

Manado

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,81

6,83

7,49

Jakarta

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Bantuan Penelitian

8,00

6,45

7,49

Bandar Lampung

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

8,00

6,45

7,48

Tanjungpinang

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,77

6,91

7,48

Jakarta

Kementerian Perdagangan

Pengadaan Barang dan Jasa

7,75

6,93

7,48

Jakarta

RS Cipto Mangunkusumo

Pengadaan Barang dan Jasa

7,74

6,91

7,46

Jakarta

Kementerian Luar Negeri

Pengadaan Barang dan Jasa

7,82

6,75

7,46

Binjai

Pemko Binjai

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,99

6,39

7,45

Serang

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,73

6,90

7,45

Jakarta

Kementerian Keuangan

Administrasi Sengketa Pajak

7,77

6,80

7,45

Bandung

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,84

6,67

7,45

Jakarta

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pengadaan Barang dan Jasa

7,70

6,93

7,44

Gorontalo

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,89

6,53

7,44

Jakarta

Kementerian Kesehatan

Izin Edar Alat Kesehatan

7,67

6,96

7,44

Manokwari

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

8,19

5,92

7,43

Manokwari

Pemkab Manokwari

Surat Izin Usaha Perdagangan

8,18

5,94

7,43

Jakarta

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI Pengadaan Barang dan Jasa

7,68

6,93

7,43

Cilegon

Pemko Cilegon

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,88

6,52

7,42

Sidoarjo

Pemkab Sidoarjo

Pengadaan Barang dan Jasa

8,09

6,06

7,41

Surabaya

Pemko Surabaya

Pengadaan Barang dan Jasa

7,70

6,78

7,40

Tanjungpinang

Pemko Tanjungpinang

Pengadaan Barang dan Jasa

7,85

6,47

7,39

Denpasar

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,73

6,68

7,38

Jakarta

Kementerian Kesehatan

Pengadaan Barang dan Jasa

7,83

6,47

7,38

Yogyakarta

Pemko Yogyakarta

Pengadaan Barang dan Jasa

7,57

6,98

7,37

Jakarta

RS Cipto Mangunkusumo

Rawat Inap Non-Jaminan

7,85

6,41

7,37

Jakarta

Kementerian Pertanian

Rekomendasi Izin Impor Beras Tertentu

7,56

6,99

7,37

Makassar

Pemko Makassar

Kesehatan Dasar Puskesmas

8,03

6,03

7,36

Bandar Lampung

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,72

6,62

7,36

Surabaya

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

8,14

5,79

7,36

Ternate

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,79

6,47

7,35

Ternate

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,80

6,43

7,35

Jakarta

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pengadaan Barang dan Jasa

7,59

6,81

7,33

Bekasi

Pemko Bekasi

Pengadaan Barang dan Jasa

7,48

7,04

7,33

Ternate

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,79

6,40

7,33

Jakarta

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Surat Keterangan Terdaftar

7,52

6,96

7,33

143

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

No.

Kota

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Instansi

Unit Layanan

Pengalaman Potensi

Integritas

Pekalongan

Pemko Pekalongan

Pengadaan Barang dan Jasa

7,45

7,08

7,33

Manokwari

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

8,11

5,76

7,33

Samarinda

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,70

6,59

7,33

Surabaya

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

8,01

5,96

7,33

Manado

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,69

6,57

7,32

Jakarta

Kementerian Perhubungan

Pengadaan Barang dan Jasa

7,57

6,82

7,32

Surabaya

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,99

5,99

7,32

Parepare

Pemko Parepare

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,49

6,97

7,31

Kupang

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,84

6,25

7,31

Jakarta

Kementerian Keuangan

Pengadaan Barang dan Jasa

7,50

6,91

7,31

Manado

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,61

6,67

7,29

Tanjungpinang

Pemko Tanjungpinang

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,89

6,10

7,29

Pekanbaru

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,72

6,43

7,29

Padang

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,87

6,14

7,29

Denpasar

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,76

6,35

7,29

Kediri

Pemko Kediri

Kesehatan Dasar Puskesmas

8,06

5,73

7,29

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pengadaan Barang dan Jasa

7,68

6,50

7,29

100 Jakarta 101 Mataram

Pemko Mataram

Kesehatan Dasar Puskesmas

8,11

5,63

7,29

102 Pangkalpinang

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,88

6,10

7,28

103 Ambon

Pemko Ambon

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,99

5,85

7,28

104 Bandar Lampung

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,77

6,29

7,28

105 Denpasar

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,83

6,16

7,27

106 Binjai

Pemko Binjai

Surat Izin Usaha Perdagangan

8,08

5,67

7,27

107 Jakarta

Kementerian Kehutanan

Pengadaan Barang dan Jasa

7,65

6,47

7,26

108 Surabaya

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,69

6,40

7,26

109 Yogyakarta

Pemko Yogyakarta

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,44

6,86

7,25

110 Bandung

Pemko Bandung

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,85

6,03

7,25

111 Padang

Pemko Padang

Pengadaan Barang dan Jasa

7,67

6,37

7,24

112 Mamuju

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,83

6,05

7,24

113 DKI Jakarta

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,49

6,73

7,24

114 Palu

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,74

6,21

7,23

115 Denpasar

Pemko Denpasar

Pengadaan Barang dan Jasa

7,59

6,49

7,22

116 Balikpapan

Pemko Balikpapan

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,65

6,37

7,22

117 Kupang

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,79

6,08

7,22

118 Pontianak

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,66

6,34

7,22

119 Palu

Pemko Palu

Kesehatan Dasar Puskesmas

8,05

5,56

7,22

120 Bitung

Pemko Bitung

Pengadaan Barang dan Jasa

7,61

6,42

7,21

121 Ambon

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,68

6,27

7,21

122 Pematangsiantar

Pemko Pematangsiantar

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,58

6,44

7,20

123 Kupang

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,64

6,32

7,20

124 Gorontalo

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,51

6,57

7,20

125 Padang

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,79

6,00

7,20

126 Banda Aceh

Pemko Banda Aceh

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,72

6,14

7,19

144

LAMPIRAN

No.

Kota

Instansi

Unit Layanan

Pengalaman Potensi

Integritas

127 Manado

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,71

6,15

7,19

128 Pangkalpinang

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,76

6,05

7,19

129 Manokwari

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

8,19

5,19

7,19

130 Denpasar

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,68

6,20

7,19

131 Banjarmasin

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,58

6,42

7,19

132 Jakarta

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pengujian Perangkat Telekomunikasi

7,30

6,94

7,18

133 Mamuju

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,71

6,12

7,18

134 Pontianak

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,65

6,22

7,18

135 Yogyakarta

Pemko Yogyakarta

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,68

6,18

7,18

136 Banda Aceh

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,68

6,16

7,18

137 Lhokseumawe

Pemko Lhokseumawe

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,96

5,60

7,18

138 Kediri

Pemko Kediri

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,89

5,75

7,18

139 Ambon

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,60

6,34

7,18

140 Ternate

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,66

6,19

7,17

141 Banda Aceh

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,68

6,15

7,17

142 Yogyakarta

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,24

7,03

7,17

143 Bogor

Pemko Bogor

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,75

6,02

7,17

144 Mataram

Pemko Mataram

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,43

6,63

7,16

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

7,28

6,92

7,16

146 Mamuju

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,86

5,75

7,16

147 Sidoarjo

Pemkab Sidoarjo

Kesehatan Dasar Puskesmas

8,08

5,32

7,16

148 Gorontalo

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,85

5,77

7,16

149 Medan

Pemko Medan

Pengadaan Barang dan Jasa

7,60

6,25

7,15

150 Pekanbaru

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,74

5,97

7,15

151 DKI Jakarta

DKI Jakarta

Pengadaan Barang dan Jasa

7,38

6,69

7,15

152 Banda Aceh

Pemko Banda Aceh

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,90

5,63

7,15

153 Manokwari

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,82

5,80

7,15

154 Ternate

Pemko Ternate

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,83

5,78

7,15

155 Mamuju

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,63

6,16

7,14

156 Banjarmasin

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,63

6,16

7,14

157 Banda Aceh

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,41

6,59

7,14

145

Jakarta

158 Tangerang

Pemko Tangerang

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,94

5,54

7,14

159 Makassar

Pemko Makassar

Pengadaan Barang dan Jasa

7,62

6,17

7,14

160 Serang

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,65

6,10

7,14

161 Palu

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,79

5,83

7,14

162 Depok

Pemko Depok

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,57

6,26

7,14

163 Mamuju

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,81

5,77

7,13

164 Kupang

Pemko Kupang

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,45

6,49

7,13

165 Bogor

Pemko Bogor

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,48

6,43

7,13

166 Mataram

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,56

6,27

7,13

167 Semarang

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,42

6,55

7,13

168 Pematangsiantar

Pemko Pematangsiantar

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,91

5,55

7,13

145

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

No.

Kota

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Instansi

Unit Layanan

Pengalaman Potensi

Integritas

169 Denpasar

Pemko Denpasar

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,37

6,62

7,12

170 Makassar

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,85

5,65

7,12

171 Yogyakarta

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,39

6,58

7,12

172 Lhokseumawe

Pemko Lhokseumawe

Surat Izin Usaha Perdagangan

8,03

5,30

7,12

173 Kupang

Pemko Kupang

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,99

5,37

7,11

174 Serang

Pemko Serang

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,98

5,38

7,11

175 Yogyakarta

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,50

6,32

7,11

176 Jember

Pemkab Jember

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,72

5,86

7,10

177 Samarinda

Pemko Samarinda

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,44

6,42

7,10

178 Cilegon

Pemko Cilegon

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,66

5,98

7,10

179 Bandar Lampung

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,88

5,54

7,10

180 Gorontalo

Pemko Gorontalo

Pengadaan Barang dan Jasa

7,60

6,08

7,10

181 Padang

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,46

6,36

7,10

182 Pekalongan

Pemko Pekalongan

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,94

5,41

7,10

183 Samarinda

Pemko Samarinda

Pengadaan Barang dan Jasa

7,54

6,20

7,10

184 Metro

Pemko Metro

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,85

5,57

7,09

185 Pangkalpinang

Pemko Pangkalpinang

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,64

6,00

7,09

186 Bandar Lampung

Pemko Bandar Lampung

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,69

5,90

7,09

187 Cilegon

Pemko Cilegon

Pengadaan Barang dan Jasa

7,37

6,52

7,09

188 Banjarmasin

Pemko Banjarmasin

Pengadaan Barang dan Jasa

7,49

6,28

7,09

189 Jakarta

Kementerian Perdagangan

Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)

7,14

6,99

7,09

190 Palu

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

8,13

5,01

7,09

191 Samarinda

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,31

6,64

7,09

192 Pangkalpinang

Pemko Pangkalpinang

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,60

6,04

7,08

193 DKI Jakarta

DKI Jakarta

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,61

6,01

7,08

194 Bandar Lampung

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,90

5,43

7,08

195 Palangkaraya

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,39

6,45

7,08

196 Pekanbaru

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,62

5,98

7,07

197 Lhokseumawe

Pemko Lhokseumawe

Pengadaan Barang dan Jasa

7,87

5,47

7,07

198 Malang

Pemko Malang

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,65

5,91

7,07

199 DKI Jakarta

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,41

6,38

7,07

200 Padang

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,30

6,60

7,06

201 Jakarta

Kementerian Luar Negeri

Izin Exit Permit

7,32

6,55

7,06

202 Jakarta

Kementerian Perhubungan

Izin Penyelenggara Angkutan Pariwisata

7,04

7,11

7,06

203 Bukittinggi

Pemko Bukittinggi

Pengadaan Barang dan Jasa

7,50

6,16

7,06

204 Palembang

Pemko Palembang

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,53

6,11

7,06

205 Jambi

Pemko Jambi

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,88

5,42

7,06

206 Ternate

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,46

6,25

7,06

207 Semarang

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,67

5,82

7,06

208 Kendari

Pemko Kendari

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,30

6,57

7,06

209 Serang

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,53

6,10

7,05

210 Dumai

Pemko Dumai

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,70

5,76

7,05

211 Kendari

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,76

5,65

7,05

146

LAMPIRAN

No.

Kota

Instansi

Unit Layanan

Pengalaman Potensi

Integritas

212 Serang

Pemko Serang

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,24

6,68

7,05

213 Makassar

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,59

5,98

7,05

214 Palangkaraya

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,71

5,71

7,05

215 Palu

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

8,15

4,83

7,04

216 DKI Jakarta

DKI Jakarta

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,43

6,25

7,04

217 Ambon

Pemko Ambon

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,44

6,22

7,03

218 Bekasi

Pemko Bekasi

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,54

6,00

7,03

219 Pekanbaru

Pemko Pekanbaru

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,55

5,98

7,03

220 Dumai

Pemko Dumai

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,44

6,20

7,03

221 Palu

Pemko Palu

Surat Izin Usaha Perdagangan

8,14

4,80

7,03

222 Denpasar

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,31

6,43

7,02

223 Pekalongan

Pemko Pekalongan

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,80

5,44

7,02

224 Surakarta

Pemko Surakarta

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,40

6,20

7,00

225 Pontianak

Pemko Pontianak

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,52

5,95

7,00

226 Banjarmasin

Pemko Banjarmasin

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,64

5,71

7,00

227 Bandung

Pemko Bandung

Pengadaan Barang dan Jasa

7,43

6,12

6,99

228 Palu

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,77

5,44

6,99

229 Serang

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,75

5,45

6,98

230 Banjarmasin

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,41

6,11

6,98

231 Jambi

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,58

5,77

6,97

232 Jambi

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,82

5,27

6,97

233 Palangkaraya

Pemko Palangkaraya

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,62

5,68

6,97

234 Bima

Pemko Bima

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,70

5,52

6,97

235 Padang

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,59

5,71

6,96

236 Tanjungpinang

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,64

5,61

6,96

237 Tanjungpinang

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,49

5,88

6,95

238 Jambi

Pemko Jambi

Pengadaan Barang dan Jasa

7,67

5,53

6,95

239 Ternate

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,38

6,09

6,95

240 Bukittinggi

Pemko Bukittinggi

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,71

5,40

6,94

241 Ambon

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,77

5,27

6,94

242 Banda Aceh

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,20

6,41

6,94

243 Ambon

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,37

6,09

6,94

244 Tanjungpinang

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,64

5,52

6,93

245 Jambi

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,65

5,49

6,93

246 Pangkalpinang

Pemko Pangkalpinang

Pengadaan Barang dan Jasa

7,45

5,89

6,93

247 Madiun

Pemko Madiun

Pengadaan Barang dan Jasa

7,50

5,77

6,92

248 Kendari

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,22

6,32

6,92

249 Kupang

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,48

5,80

6,92

250 Jambi

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,57

5,61

6,91

251 Banyumas

Pemkab Banyumas

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,51

5,72

6,91

252 Padang

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,46

5,81

6,91

253 Sidoarjo

Pemkab Sidoarjo

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,54

5,64

6,91

254 Pontianak

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,54

5,64

6,90

147

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

No.

Kota

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Instansi

Unit Layanan

Pengalaman Potensi

Integritas

255 Bandar Lampung

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,69

5,32

6,90

256 Banjarmasin

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,48

5,73

6,90

257 Jambi

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,72

5,26

6,90

258 Jayapura

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,31

6,06

6,90

259 Manado

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,04

6,61

6,89

260 Banyumas

Pemkab Banyumas

Pengadaan Barang dan Jasa

7,40

5,87

6,89

261 Kupang

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,59

5,48

6,88

262 Tanjungpinang

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,68

5,30

6,88

263 Metro

Pemko Metro

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,98

6,69

6,88

264 Padang

Pemko Padang

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,59

5,46

6,88

265 Samarinda

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,15

6,32

6,88

266 Jakarta

Kementerian Kehutanan

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

7,31

6,00

6,87

267 Jakarta

Kementerian Perindustrian

Pengadaan Barang dan Jasa

6,97

6,67

6,87

268 Batam

Pemko Batam

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,58

5,46

6,87

269 Semarang

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,37

5,88

6,87

270 Palu

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,65

5,31

6,87

271 Surabaya

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,10

6,41

6,87

272 Banjarmasin

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,42

5,74

6,86

273 Lubuklinggau

Pemko Lubuklinggau

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,77

5,03

6,86

274 Banda Aceh

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,30

5,98

6,86

275 Medan

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,82

4,92

6,85

276 Mamuju

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,94

4,68

6,85

277 Mataram

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,15

6,26

6,85

278 Semarang

Pemko Semarang

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,98

6,58

6,84

279 Jayapura

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,58

5,38

6,84

280 Tanjungpinang

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,34

5,85

6,84

281 Madiun

Pemko Madiun

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,33

5,87

6,84

282 Bandar Lampung

Pemko Bandar Lampung

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,13

6,25

6,84

283 Mamuju

Pemkab Mamuju

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,86

4,77

6,83

284 Mataram

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,30

5,87

6,83

285 Bandar Lampung

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,59

5,33

6,83

286 Batam

Pemko Batam

Pengadaan Barang dan Jasa

6,93

6,61

6,82

287 Denpasar

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,18

6,12

6,82

288 Mamuju

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,86

4,74

6,82

289 Serang

Pemko Serang

Pengadaan Barang dan Jasa

7,31

5,83

6,82

290 Cirebon

Pemko Cirebon

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,61

5,23

6,82

291 Padang

Pemko Padang

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,54

5,36

6,81

292 Malang

Pemko Malang

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,28

5,88

6,81

293 Makassar

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,18

6,07

6,81

294 Cirebon

Pemko Cirebon

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,49

5,43

6,81

295 Pangkalpinang

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,23

5,96

6,80

296 Samarinda

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

6,91

6,59

6,80

297 Tanjungpinang

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,30

5,79

6,80

148

LAMPIRAN

No.

Kota

Instansi

Unit Layanan

Pengalaman Potensi

Integritas

298 Banda Aceh

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,43

5,50

6,79

299 Semarang

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,26

5,83

6,79

300 Banjarmasin

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,33

5,69

6,78

301 Banjarmasin

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,41

5,52

6,78

302 Kupang

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,63

5,06

6,77

303 Yogyakarta

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

6,92

6,45

6,76

304 Palembang

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,02

6,23

6,76

305 Jayapura

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,24

5,80

6,76

306 Mamuju

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,85

4,55

6,75

307 Ambon

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,11

6,03

6,75

308 Samarinda

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

6,89

6,46

6,75

309 Yogyakarta

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

6,97

6,28

6,74

310 Bandung

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,08

6,05

6,74

311 Banjarmasin

Pemko Banjarmasin

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,02

6,17

6,74

312 Madiun

Pemko Madiun

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,30

5,59

6,73

313 Depok

Pemko Depok

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,08

6,03

6,73

314 Jakarta

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI

Pembuatan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)

7,14

5,91

6,73

315 Makassar

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,29

5,60

6,73

316 Mamuju

Pemkab Mamuju

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,80

4,55

6,72

317 Bandung

Pemko Bandung

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,89

6,38

6,72

318 Palu

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,39

5,37

6,72

319 Manokwari

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,19

5,76

6,71

320 Jambi

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,11

5,91

6,71

321 Bandung

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,33

5,46

6,71

322 Bengkulu

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

6,97

6,18

6,70

323 Ambon

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,43

5,24

6,70

324 Semarang

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,30

5,50

6,70

325 Banda Aceh

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

6,99

6,11

6,69

326 Bengkulu

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,07

5,93

6,69

327 Bengkulu

Pemko Bengkulu

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,39

5,29

6,69

328 Kupang

Pemko Kupang

Pengadaan Barang dan Jasa

6,82

6,42

6,69

329 Jambi

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,58

4,89

6,68

330 Palembang

Pemko Palembang

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,93

6,17

6,68

331 Jambi

Pemko Jambi

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,17

5,69

6,68

332 Jakarta

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Izin Penangkapan Ikan

6,76

6,51

6,68

333 Denpasar

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

6,97

6,10

6,68

334 Pangkalpinang

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,17

5,60

6,65

335 Pekanbaru

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,25

5,43

6,64

336 Pangkalpinang

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

6,76

6,40

6,64

337 Depok

Pemko Depok

Pengadaan Barang dan Jasa

6,93

6,06

6,64

338 Kupang

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,10

5,70

6,64

339 Palembang

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,04

5,82

6,64

149

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

No.

Kota

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Instansi

Unit Layanan

Pengalaman Potensi

Integritas

340 Serang

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

6,72

6,42

6,62

341 Tangerang

Pemko Tangerang

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,99

5,85

6,61

342 Palangkaraya

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,18

5,46

6,60

343 Makassar

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,24

5,30

6,59

344 Ternate

Pemko Ternate

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,52

4,73

6,59

345 Lubuklinggau

Pemko Lubuklinggau

Pengadaan Barang dan Jasa

7,15

5,43

6,58

346 Serang

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

6,98

5,72

6,56

347 Semarang

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,01

5,62

6,55

348 Bekasi

Pemko Bekasi

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,80

6,03

6,54

349 Jember

Pemkab Jember

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,01

5,60

6,54

350 Ternate

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,14

5,31

6,53

351 Pekanbaru

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,01

5,56

6,53

352 Kendari

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

6,52

353 Cirebon

Pemko Cirebon

Pengadaan Barang dan Jasa

7,06

5,45

6,52

354 Bandung

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

6,88

5,79

6,52

355 Manado

Pemko Manado

Pengadaan Barang dan Jasa

6,66

6,22

6,51

356 DKI Jakarta

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

6,88

5,78

6,51

357 Medan

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,28

4,91

6,49

358 Jambi

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,02

5,42

6,49

359 DKI Jakarta

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

6,94

5,57

6,48

360 Palembang

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

6,87

5,71

6,48

361 DKI Jakarta

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

6,77

5,92

6,48

362 Bukittinggi

Pemko Bukittinggi

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,71

6,00

6,48

363 Medan

Pemko Medan

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,28

4,85

6,47

364 Ambon

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,60

4,19

6,46

365 Batam

Pemko Batam

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,61

6,15

6,46

366 Padang

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,05

5,28

6,46

367 Makassar

Pemko Makassar

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,87

5,63

6,46

368 Semarang

Pemko Semarang

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,17

5,02

6,46

369 Yogyakarta

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

6,62

6,12

6,45

370 Pekanbaru

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

6,87

5,62

6,45

371 Bima

Pemko Bima

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,82

3,71

6,45

372 Jakarta

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tanda Pendaftaran Pembuatan Film Iklan

6,33

6,69

6,45

373 Palembang

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

6,72

5,87

6,44

374 Pontianak

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

6,73

5,84

6,43

375 Metro

Pemko Metro

Pengadaan Barang dan Jasa

6,74

5,78

6,42

376 Medan

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,18

4,91

6,42

377 Banda Aceh

Pemko Banda Aceh

Pengadaan Barang dan Jasa

6,76

5,73

6,42

378 Palangkaraya

Pemko Palangkaraya

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,00

5,24

6,42

379 Medan

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,18

4,89

6,41

380 Medan

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,28

4,67

6,41

381 Palangkaraya

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

6,49

6,25

6,41

382 Palu

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,32

4,52

6,39

150

LAMPIRAN

No.

Kota

Instansi

Unit Layanan

Pengalaman Potensi

Integritas

383 Bandar Lampung

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

6,52

6,14

6,39

384 Bengkulu

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,16

4,82

6,38

385 Kendari

Pemko Kendari

Pengadaan Barang dan Jasa

6,84

5,46

6,38

386 Yogyakarta

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

6,35

6,43

6,37

387 Palembang

Pemko Palembang

Pengadaan Barang dan Jasa

6,67

5,75

6,37

388 Bandung

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

6,66

5,76

6,36

389 Banjarbaru

Pemko Banjarbaru

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,94

5,18

6,36

390 Banyumas

Pemkab Banyumas

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,62

5,68

6,31

391 Medan

Pemko Medan

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,08

4,74

6,30

392 Pekanbaru

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

6,99

4,92

6,30

393 DKI Jakarta

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

6,63

5,65

6,30

394 Banda Aceh

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

6,59

5,68

6,29

395 Pekanbaru

Pemko Pekanbaru

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,98

4,88

6,28

396 Pangkalpinang

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

6,77

5,30

6,28

397 Surakarta

Pemko Surakarta

Pengadaan Barang dan Jasa

6,12

6,54

6,26

398 Bengkulu

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

6,70

5,36

6,25

399 Kendari

Pemko Kendari

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,65

5,40

6,24

400 Ambon

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

6,89

4,90

6,23

401 Manokwari

Pemkab Manokwari

Pengadaan Barang dan Jasa

6,92

4,81

6,22

402 Makassar

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

6,63

5,39

6,22

403 Manado

Pemko Manado

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,15

6,35

6,22

404 Pontianak

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

6,47

5,69

6,21

405 Padang

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

6,23

6,15

6,20

406 Mamuju

Pemkab Mamuju

Pengadaan Barang dan Jasa

7,33

3,93

6,20

407 Kendari

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

6,55

5,47

6,19

408 Pangkalpinang

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

6,11

6,35

6,19

409 Gorontalo

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

6,32

5,88

6,17

410 Banjarmasin

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

6,53

5,45

6,17

411 Bengkulu

Pemko Bengkulu

Pengadaan Barang dan Jasa

6,55

5,29

6,13

412 Yogyakarta

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

6,25

5,81

6,10

413 Semarang

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

6,57

5,12

6,09

414 Palangkaraya

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

6,43

5,28

6,05

415 Palembang

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

6,13

5,86

6,04

416 Mataram

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

6,26

5,61

6,04

417 Bengkulu

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

6,52

5,07

6,04

418 Bandung

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

6,08

5,92

6,03

419 Palembang

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

6,09

5,89

6,02

420 Palangkaraya

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

6,05

5,81

5,97

421 Gorontalo

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

5,81

6,29

5,97

422 Surakarta

Pemko Surakarta

Surat Izin Usaha Perdagangan

5,86

6,19

5,97

423 Palangkaraya

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

6,43

5,03

5,96

424 Tangerang

Pemko Tangerang

Pengadaan Barang dan Jasa

5,70

6,45

5,95

425 Lubuklinggau

Pemko Lubuklinggau

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,52

4,81

5,95

151

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

No.

Kota

Instansi

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Unit Layanan

Pengalaman Potensi

Integritas

426 Malang

Pemko Malang

Pengadaan Barang dan Jasa

6,26

5,32

5,95

427 Palembang

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

6,08

5,67

5,94

428 Pontianak

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

6,26

5,20

5,91

429 Mataram

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

5,90

430 Serang

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

6,20

5,25

5,89

431 Jayapura

Pemko Jayapura

Pengadaan Barang dan Jasa

6,22

5,19

5,88

432 Kupang

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

6,13

5,33

5,86

433 Manado

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

5,86

5,74

5,82

434 Balikpapan

Pemko Balikpapan

Surat Izin Usaha Perdagangan

5,99

5,45

5,81

435 Jayapura

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

6,17

5,08

5,81

436 Jayapura

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

5,97

5,47

5,80

437 Bengkulu

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

6,31

4,71

5,78

438 Bengkulu

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

6,30

4,72

5,78

439 Jayapura

Pemko Jayapura

Kesehatan Dasar Puskesmas

5,83

5,66

5,77

440 Manokwari

Pemkab Manokwari

Kesehatan Dasar Puskesmas

6,25

4,76

5,76

441 Bandung

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

5,79

5,66

5,75

442 Bandung

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

6,06

5,08

5,73

443 Bengkulu

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

5,89

5,39

5,72

444 Makassar

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

6,00

5,15

5,71

445 Pangkalpinang

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

6,10

4,90

5,70

446 Jayapura

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

6,10

4,82

5,67

447 Ambon

Pemko Ambon

Pengadaan Barang dan Jasa

5,83

5,28

5,65

448 Dumai

Pemko Dumai

Pengadaan Barang dan Jasa

5,95

4,98

5,63

449 Ternate

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

5,81

5,22

5,61

450 Manado

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

5,47

5,86

5,60

451 DKI Jakarta

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

5,41

5,97

5,60

452 Ternate

Pemko Ternate

Pengadaan Barang dan Jasa

5,49

5,78

5,59

453 Kendari

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

5,96

4,70

5,54

454 Balikpapan

Pemko Balikpapan

Pengadaan Barang dan Jasa

5,29

5,93

5,50

455 Semarang

Pemko Semarang

Pengadaan Barang dan Jasa

5,02

6,44

5,49

456 Medan

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

5,80

4,63

5,41

457 Pontianak

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

5,27

5,64

5,39

458 Medan

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

5,71

4,76

5,39

459 Binjai

Pemko Binjai

Pengadaan Barang dan Jasa

5,52

4,98

5,34

460 Semarang

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

5,52

4,96

5,33

461 Palembang

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

5,41

5,12

5,31

462 Kendari

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

5,77

4,39

5,31

463 Bengkulu

Pemko Bengkulu

Surat Izin Usaha Perdagangan

5,60

4,69

5,30

464 Surabaya

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

5,13

5,63

5,29

465 Jayapura

Pemko Jayapura

Surat Izin Usaha Perdagangan

5,23

5,24

5,23

466 Jember

Pemkab Jember

Pengadaan Barang dan Jasa

5,02

5,57

5,20

467 Bandar Lampung

Pemko Bandar Lampung

Pengadaan Barang dan Jasa

5,43

4,61

5,16

468 Jayapura

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

5,24

4,98

5,15

152

LAMPIRAN

No.

Kota

Instansi

Unit Layanan

469 DKI Jakarta

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

4,89

5,63

5,14

470 Pontianak

Pemko Pontianak

Pengadaan Barang dan Jasa

4,86

5,57

5,10

471 Kediri

Pemko Kediri

Pengadaan Barang dan Jasa

4,71

5,84

5,09

472 Banjarbaru

Pemko Banjarbaru

Pengadaan Barang dan Jasa

4,83

5,56

5,07

473 Medan

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

5,63

3,88

5,05

474 Bima

Pemko Bima

Pengadaan Barang dan Jasa

4,81

4,89

4,84

475 Manokwari

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

4,88

4,69

4,82

476 Pekanbaru

Pemko Pekanbaru

Pengadaan Barang dan Jasa

4,51

5,17

4,73

477 Jayapura

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

4,14

5,82

4,70

478 Pekanbaru

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

4,49

4,69

4,55

479 Surabaya

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

4,00

5,56

4,52

480 Palangkaraya

Pemko Palangkaraya

Pengadaan Barang dan Jasa

4,21

4,82

4,42

481 Serang

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

4,80

3,58

4,39

482 Palu

Pemko Palu

Pengadaan Barang dan Jasa

4,21

4,30

4,24

483 Manokwari

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

3,38

4,20

3,65

484 Manokwari

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

3,39

3,85

3,54

Lampiran 3

Pengalaman Potensi

Integritas

Indeks Integritas Total Pusat (IITP), Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Berdasarkan Instansi

No.

Instansi

Pengalaman

Potensi

Integritas

Badan Pengawas Obat dan Makanan

7,95

7,17

7,69

Kementerian Negara Lingkungan Hidup

7,85

7,23

7,64

RS Fatmawati

7,99

6,77

7,58

Badan Koordinasi Penanaman Modal

7,80

7,11

7,57

Kementerian Pertanian

7,71

7,03

7,49

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

7,85

6,69

7,46

RS Cipto Mangunkusumo

7,79

6,75

7,45

Kementerian Kesehatan

7,75

6,73

7,41

Kementerian Komunikasi dan Informatika

7,58

7,07

7,41

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

7,57

7,06

7,40

Kementerian Keuangan

7,64

6,86

7,38

Kementerian Perindustrian

7,49

6,99

7,32

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

7,60

6,73

7,31

Kementerian Perdagangan

7,42

6,99

7,28

Kementerian Luar Negeri

7,52

6,70

7,24

Kementerian Perhubungan

7,30

7,09

7,23

Kementerian Kehutanan

7,60

6,32

7,17

Kementerian Kelautan dan Perikanan

7,24

6,88

7,12

Mahkamah Agung

7,62

6,06

7,10

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI

7,41

6,45

7,09

Kementerian Hukum dan HAM

7,40

6,17

6,99

153

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

No.

Instansi

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Pengalaman

Potensi

Integritas

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

6,96

6,73

6,88

Kepolisian Republik Indonesia

6,99

5,90

6,63

Kementerian Agama

7,03

5,55

6,54

Badan Pertanahan Nasional

6,67

5,72

6,36

Lampiran 4

Indeks Integritas Pusat (IIP), Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Berdasarkan Instansi

No.

Instansi

Pengalaman

Potensi

Integritas

1 2

Badan Pengawas Obat dan Makanan

7,95

7,17

7,69

Kementerian Negara Lingkungan Hidup

7,85

7,23

7,64

RS Fatmawati

7,99

4 5 6 7 8 9 10 11 12

Badan Koordinasi Penanaman Modal

7,80

Kementerian Pertanian RS Cipto Mangunkusumo

7,71 7,85 7,79

Kementerian Kesehatan

7,75

Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Keuangan

7,58 7,57 7,64

6,77 7,11 7,03 6,69 6,75 6,73 7,07 7,06 6,86

7,58 7,57 7,49 7,46 7,45 7,41 7,41 7,40 7,38

Kementerian Perindustrian

7,49

6,99

7,32

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

14 15 16 17 18 19 20

Kementerian Perdagangan Kementerian Luar Negeri

7,60 7,42 7,52

Kementerian Perhubungan

7,30

Kementerian Kehutanan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI

7,60 7,24 7,41

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

6,96

6,73 6,99 6,70 7,09 6,32 6,88 6,45 6,73

7,31 7,28 7,24 7,23 7,17 7,12 7,09 6,88

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Lampiran 5

Indeks Integritas Pusat (IIP), Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Berdasarkan Unit Layanan

Kota

Instansi

DKI Jakarta

Kementerian Perindustrian

DKI Jakarta

Pengalaman

Potensi

Integritas

LS Pro Pustan SNI

8,00

7,31

7,77

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pengadaan Barang dan Jasa

8,01

7,26

7,76

DKI Jakarta

Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Jasa Pengolahan Limbah B3

7,91

7,36

7,73

DKI Jakarta

Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pengadaan Barang dan Jasa

7,91

7,09

7,64

DKI Jakarta

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pengadaan Barang dan Jasa

7,92

7,07

7,63

DKI Jakarta

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pengadaan Barang dan Jasa

7,92

7,05

7,63

154

Unit Layanan

LAMPIRAN

Kota

Instansi

DKI Jakarta

Badan Pengawas Obat dan Makanan

DKI Jakarta

Unit Layanan

Pengalaman

Potensi

Integritas

Pendaftaran Izin Edar Makanan

7,90

7,01

7,60

RS Fatmawati

Rawat Inap Non-Jaminan

7,99

6,79

7,59

DKI Jakarta

RS Fatmawati

Pengadaan Barang dan Jasa

7,99

6,74

7,57

DKI Jakarta

Kementerian Pertanian

Pengadaan Barang dan Jasa

7,83

7,04

7,57

DKI Jakarta

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pengadaan Barang dan Jasa

7,72

7,25

7,56

DKI Jakarta

Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Pengadaan Barang dan Jasa

7,79

7,07

7,55

DKI Jakarta

Badan Koordinasi Penanaman Modal

Izin Usaha

7,69

7,15

7,51

DKI Jakarta

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Bantuan Penelitian

8,00

6,45

7,49

DKI Jakarta

Kementerian Perdagangan

Pengadaan Barang dan Jasa

7,75

6,93

7,48

DKI Jakarta

RS Cipto Mangunkusumo

Pengadaan Barang dan Jasa

7,74

6,91

7,46

DKI Jakarta

Kementerian Luar Negeri

Pengadaan Barang dan Jasa

7,82

6,75

7,46

DKI Jakarta

Kementerian Keuangan

Administrasi Sengketa Pajak

7,77

6,80

7,45

DKI Jakarta

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pengadaan Barang dan Jasa

7,70

6,93

7,44

DKI Jakarta

Kementerian Kesehatan

Izin Edar Alat Kesehatan

7,67

6,96

7,44

DKI Jakarta

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI

Pengadaan Barang dan Jasa

7,68

6,93

7,43

DKI Jakarta

Kementerian Kesehatan

Pengadaan Barang dan Jasa

7,83

6,47

7,38

DKI Jakarta

RS Cipto Mangunkusumo

Rawat Inap Non-Jaminan

7,85

6,41

7,37

DKI Jakarta

Kementerian Pertanian

Rekomendasi Izin Impor Beras Tertentu

7,56

6,99

7,37

DKI Jakarta

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pengadaan Barang dan Jasa

7,59

6,81

7,33

DKI Jakarta

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Surat Keterangan Terdaftar

7,52

6,96

7,33

DKI Jakarta

Kementerian Perhubungan

Pengadaan Barang dan Jasa

7,57

6,82

7,32

DKI Jakarta

Kementerian Keuangan

Pengadaan Barang dan Jasa

7,50

6,91

7,31

DKI Jakarta

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pengadaan Barang dan Jasa

7,68

6,50

7,29

DKI Jakarta

Kementerian Kehutanan

Pengadaan Barang dan Jasa

7,65

6,47

7,26

DKI Jakarta

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pengujian Perangkat Telekomunikasi

7,30

6,94

7,18

DKI Jakarta

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

7,28

6,92

7,16

DKI Jakarta

Kementerian Perdagangan

Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)

7,14

6,99

7,09

DKI Jakarta

Kementerian Luar Negeri

Izin Exit Permit

7,32

6,55

7,06

DKI Jakarta

Kementerian Perhubungan

Izin Penyelenggara Angkutan Pariwisata

7,04

7,11

7,06

DKI Jakarta

Kementerian Kehutanan

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

7,31

6,00

6,87

DKI Jakarta

Kementerian Perindustrian

Pengadaan Barang dan Jasa

6,97

6,67

6,87

DKI Jakarta

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI

Pembuatan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)

7,14

5,91

6,73

DKI Jakarta

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Izin Penangkapan Ikan

6,76

6,51

6,68

DKI Jakarta

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tanda Pendaftaran Pembuatan Film Iklan

6,33

6,69

6,45

155

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

Lampiran 6

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Indeks Integritas Vertikal (IIV), Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Berdasarkan Instansi

No.

Instansi

Pengalaman

Potensi

Integritas

7,62

6,06

7,10

Mahkamah Agung

Kementerian Hukum dan HAM

7,40

6,17

6,99

Kepolisian Republik Indonesia

6,99

5,90

6,63

Kementerian Agama

7,03

5,55

6,54

Badan Pertanahan Nasional

6,67

5,72

6,36

Lampiran 7

Indeks Integritas Vertikal (IIV), Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Berdasarkan Unit Layanan

No.

Instansi

Unit Layanan

Pengalaman

Potensi

Integritas

7,62

6,06

7,10

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,52

6,06

7,03

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,28

6,17

6,91

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,18

6,00

6,79

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,03

5,55

6,54

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

6,81

5,69

6,43

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

6,71

5,71

6,38

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

6,63

5,73

6,33

Lampiran 8

Indeks Integritas Vertikal (IIV), Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Berdasarkan Instansi Kota

Kota

Pengalaman

Potensi

Integritas

Samarinda

7,46

6,78

7,23

Denpasar

7,58

6,36

7,17

Tanjungpinang

7,61

6,08

7,10

Gorontalo

7,39

6,47

7,09

Mamuju

7,81

5,62

7,08

Bandar Lampung

7,61

5,96

7,06

Mataram

7,26

6,53

7,02

Manado

7,15

6,62

6,97

Palu

7,75

5,33

6,94

Ternate

7,35

6,12

6,94

Padang

7,34

6,08

6,92

Banda Aceh

7,29

6,16

6,91

Banjarmasin

7,35

5,93

6,87

Kupang

7,39

5,78

6,86

156

LAMPIRAN

Kota

Pengalaman

Potensi

Integritas

Ambon

7,43

5,63

6,83

Jambi

7,47

5,53

6,83

Makassar

7,21

5,89

6,77

Surabaya

7,00

6,31

6,77

Yogyakarta

6,91

6,47

6,76

Kendari

7,02

6,02

6,69

Pangkalpinang

6,98

6,09

6,69

Pontianak

6,94

5,95

6,61

Palangkaraya

6,97

5,86

6,60

Semarang

7,01

5,71

6,58

Serang

6,92

5,76

6,53

Pekanbaru

6,97

5,60

6,52

Bandung

6,72

5,86

6,43

DKI Jakarta

6,57

6,02

6,38

Palembang

6,43

5,86

6,24

Bengkulu

6,61

5,34

6,19

Medan

6,74

4,68

6,06

Manokwari

6,37

5,19

5,98

Jayapura

6,20

5,46

5,96

Lampiran 9

Indeks Integritas Vertikal (IIV), Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Berdasarkan Unit Layanan Kota

No.

Kota

Instansi

Unit Layanan

Pengalaman Potensi

Integritas

Manado

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,98

7,34

7,77

Tanjungpinang

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

8,05

7,11

7,74

Mataram

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

8,08

6,99

7,72

Samarinda

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

8,01

7,04

7,69

Gorontalo

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

8,08

6,81

7,65

Mataram

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

8,00

6,92

7,64

Samarinda

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,85

7,15

7,62

Palangkaraya

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

8,06

6,69

7,60

Surabaya

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

8,05

6,70

7,60

Kendari

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

8,07

6,59

7,58

Samarinda

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,75

7,19

7,56

Mataram

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,88

6,92

7,56

Gorontalo

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,85

6,95

7,55

Makassar

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,95

6,74

7,55

Denpasar

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

8,06

6,50

7,54

Kendari

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,68

7,13

7,50

Pontianak

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,92

6,65

7,50

Gorontalo

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,84

6,79

7,49

Manado

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,81

6,83

7,49

157

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

No. 20

Kota Bandar Lampung

Instansi Mahkamah Agung

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Unit Layanan

Pengalaman Potensi

Integritas

Administrasi Sidang Peradilan Agama

8,00

6,45

7,48

Tanjungpinang

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,77

6,91

7,48

Serang

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,73

6,90

7,45

Bandung

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,84

6,67

7,45

Gorontalo

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,89

6,53

7,44

Manokwari

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

8,19

5,92

7,43

Denpasar

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,73

6,68

7,38

Bandar Lampung

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,72

6,62

7,36

Surabaya

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

8,14

5,79

7,36

Ternate

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,79

6,47

7,35

Ternate

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,80

6,43

7,35

Ternate

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,79

6,40

7,33

Surabaya

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

8,01

5,96

7,33

Manokwari

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

8,11

5,76

7,33

Samarinda

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,70

6,59

7,33

Manado

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,69

6,57

7,32

Surabaya

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,99

5,99

7,32

Kupang

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,84

6,25

7,31

Manado

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,61

6,67

7,29

Pekanbaru

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,72

6,43

7,29

Padang

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,87

6,14

7,29

Denpasar

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,76

6,35

7,29

Pangkalpinang

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,88

6,10

7,28

Bandar Lampung

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,77

6,29

7,28

Denpasar

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,83

6,16

7,27

Surabaya

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,69

6,40

7,26

Mamuju

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,83

6,05

7,24

DKI Jakarta

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,49

6,73

7,24

Palu

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,74

6,21

7,23

Kupang

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,79

6,08

7,22

Pontianak

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,66

6,34

7,22

Ambon

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,68

6,27

7,21

Kupang

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,64

6,32

7,20

Gorontalo

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,51

6,57

7,20

Padang

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,79

6,00

7,20

Manado

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,71

6,15

7,19

Pangkalpinang

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,76

6,05

7,19

Manokwari

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

8,19

5,19

7,19

Denpasar

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,68

6,20

7,19

Banjarmasin

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,58

6,42

7,19

Mamuju

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,71

6,12

7,18

Pontianak

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,65

6,22

7,18

Banda Aceh

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,68

6,16

7,18

Ambon

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,60

6,34

7,18

158

LAMPIRAN

No.

Kota

Instansi Badan Pertanahan Nasional

Unit Layanan Peningkatan Hak atas Tanah

Pengalaman Potensi 7,66

6,19

Integritas

Ternate

7,17

Banda Aceh

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,68

6,15

7,17

Yogyakarta

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,24

7,03

7,17

Mamuju

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,86

5,75

7,16

Gorontalo

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,85

5,77

7,16

Pekanbaru

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,74

5,97

7,15

Manokwari

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,82

5,80

7,15

Mamuju

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,63

6,16

7,14

Banjarmasin

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,63

6,16

7,14

Banda Aceh

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,41

6,59

7,14

Serang

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,65

6,10

7,14

Palu

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,79

5,83

7,14

Mamuju

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,81

5,77

7,13

Mataram

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,56

6,27

7,13

Semarang

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,42

6,55

7,13

Makassar

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,85

5,65

7,12

Yogyakarta

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,39

6,58

7,12

Yogyakarta

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,50

6,32

7,11

Bandar Lampung

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,88

5,54

7,10

Padang

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,46

6,36

7,10

Palu

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

8,13

5,01

7,09

Samarinda

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,31

6,64

7,09

Bandar Lampung

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,90

5,43

7,08

Palangkaraya

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,39

6,45

7,08

Pekanbaru

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,62

5,98

7,07

DKI Jakarta

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,41

6,38

7,07

Padang

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,30

6,60

7,06

Ternate

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,46

6,25

7,06

Semarang

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,67

5,82

7,06

Serang

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,53

6,10

7,05

Kendari

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,76

5,65

7,05

Makassar

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,59

5,98

7,05

Palangkaraya

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,71

5,71

7,05

Palu

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

8,15

4,83

7,04

Denpasar

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,31

6,43

7,02

Palu

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,77

5,44

6,99

100

Serang

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,75

5,45

6,98

101

Banjarmasin

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,41

6,11

6,98

102

Jambi

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,58

5,77

6,97

103

Jambi

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,82

5,27

6,97

104

Padang

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,59

5,71

6,96

105

Tanjungpinang

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,64

5,61

6,96

106

Tanjungpinang

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,49

5,88

6,95

107

Ternate

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,38

6,09

6,95

159

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

No.

Kota

Instansi

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Unit Layanan

Pengalaman Potensi 7,77

5,27

Integritas

108

Ambon

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

6,94

109

Banda Aceh

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,20

6,41

6,94

110

Ambon

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,37

6,09

6,94

111

Tanjungpinang

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,64

5,52

6,93

112

Jambi

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,65

5,49

6,93

113

Kendari

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,22

6,32

6,92

114

Kupang

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,48

5,80

6,92

115

Jambi

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,57

5,61

6,91

116

Padang

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,46

5,81

6,91

117

Pontianak

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,54

5,64

6,90

118

Bandar Lampung

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,69

5,32

6,90

119

Banjarmasin

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,48

5,73

6,90

120

Jambi

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,72

5,26

6,90

121

Jayapura

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,31

6,06

6,90

122

Manado

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,04

6,61

6,89

123

Kupang

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,59

5,48

6,88

124

Tanjungpinang

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,68

5,30

6,88

125

Samarinda

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,15

6,32

6,88

126

Semarang

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,37

5,88

6,87

127

Palu

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,65

5,31

6,87

128

Surabaya

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,10

6,41

6,87

129

Banjarmasin

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,42

5,74

6,86

130

Banda Aceh

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,30

5,98

6,86

131

Medan

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,82

4,92

6,85

132

Mamuju

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,94

4,68

6,85

133

Mataram

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,15

6,26

6,85

134

Jayapura

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,58

5,38

6,84

135

Tanjungpinang

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,34

5,85

6,84

136

Mataram

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,30

5,87

6,83

137

Bandar Lampung

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,59

5,33

6,83

138

Denpasar

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,18

6,12

6,82

139

Mamuju

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,86

4,74

6,82

140

Makassar

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,18

6,07

6,81

141

Tanjungpinang

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,30

5,79

6,80

142

Pangkalpinang

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,23

5,96

6,80

143

Samarinda

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

6,91

6,59

6,80

144

Banda Aceh

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,43

5,50

6,79

145

Semarang

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,26

5,83

6,79

146

Banjarmasin

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,33

5,69

6,78

147

Banjarmasin

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,41

5,52

6,78

148

Kupang

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,63

5,06

6,77

149

Yogyakarta

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

6,92

6,45

6,76

150

Palembang

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,02

6,23

6,76

151

Jayapura

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,24

5,80

6,76

160

LAMPIRAN

No.

Kota

152

Mamuju

153 154

Instansi

Unit Layanan

Pengalaman Potensi

Integritas

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,85

4,55

6,75

Ambon

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,11

6,03

6,75

Samarinda

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

6,89

6,46

6,75

155

Yogyakarta

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

6,97

6,28

6,74

156

Bandung

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,08

6,05

6,74

157

Makassar

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,29

5,60

6,73

158

Palu

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,39

5,37

6,72

159

Manokwari

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,19

5,76

6,71

160

Jambi

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,11

5,91

6,71

161

Bandung

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,33

5,46

6,71

162

Bengkulu

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

6,97

6,18

6,70

163

Ambon

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,43

5,24

6,70

164

Semarang

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,30

5,50

6,70

165

Banda Aceh

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

6,99

6,11

6,69

166

Bengkulu

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,07

5,93

6,69

167

Jambi

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,58

4,89

6,68

168

Denpasar

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

6,97

6,10

6,68

169

Pangkalpinang

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,17

5,60

6,65

170

Pekanbaru

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,25

5,43

6,64

171

Pangkalpinang

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

6,76

6,40

6,64

172

Kupang

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,10

5,70

6,64

173

Palembang

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,04

5,82

6,64

174

Serang

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

6,72

6,42

6,62

175

Palangkaraya

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,18

5,46

6,60

176

Makassar

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,24

5,30

6,59

177

Serang

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

6,98

5,72

6,56

178

Semarang

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,01

5,62

6,55

179

Ternate

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

7,14

5,31

6,53

180

Pekanbaru

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,01

5,56

6,53

181

Kendari

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

6,52

182

Bandung

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

6,88

5,79

6,52

183

DKI Jakarta

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

6,88

5,78

6,51

184

Medan

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,28

4,91

6,49

185

Jambi

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,02

5,42

6,49

186

DKI Jakarta

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

6,94

5,57

6,48

187

Palembang

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

6,87

5,71

6,48

188

DKI Jakarta

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

6,77

5,92

6,48

189

Ambon

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,60

4,19

6,46

190

Padang

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,05

5,28

6,46

191

Yogyakarta

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

6,62

6,12

6,45

192

Pekanbaru

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

6,87

5,62

6,45

193

Palembang

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

6,72

5,87

6,44

194

Pontianak

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

6,73

5,84

6,43

195

Medan

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,18

4,91

6,42

161

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

No.

Kota

196

Medan

197 198

Instansi

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Unit Layanan

Pengalaman Potensi 7,18

4,89

Integritas

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

6,41

Medan

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,28

4,67

6,41

Palangkaraya

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

6,49

6,25

6,41

199

Palu

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,32

4,52

6,39

200

Bandar Lampung

Kementerian Hukum dan HAM

Administrasi Sidang Peradilan Agama

6,52

6,14

6,39

201

Bengkulu

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,16

4,82

6,38

202

Yogyakarta

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

6,35

6,43

6,37

203

Bandung

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

6,66

5,76

6,36

204

Pekanbaru

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

6,99

4,92

6,30

205

DKI Jakarta

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

6,63

5,65

6,30

206

Banda Aceh

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

6,59

5,68

6,29

207

Pangkalpinang

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

6,77

5,30

6,28

208

Bengkulu

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

6,70

5,36

6,25

209

Ambon

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

6,89

4,90

6,23

210

Makassar

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

6,63

5,39

6,22

211

Pontianak

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

6,47

5,69

6,21

212

Padang

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

6,23

6,15

6,20

213

Kendari

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

6,55

5,47

6,19

214

Pangkalpinang

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

6,11

6,35

6,19

215

Gorontalo

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

6,32

5,88

6,17

216

Banjarmasin

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

6,53

5,45

6,17

217

Yogyakarta

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

6,25

5,81

6,10

218

Semarang

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

6,57

5,12

6,09

219

Palangkaraya

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

6,43

5,28

6,05

220

Palembang

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

6,13

5,86

6,04

221

Mataram

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

6,26

5,61

6,04

222

Bengkulu

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

6,52

5,07

6,04

223

Bandung

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

6,08

5,92

6,03

224

Palembang

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

6,09

5,89

6,02

225

Palangkaraya

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

6,05

5,81

5,97

226

Gorontalo

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

5,81

6,29

5,97

227

Palangkaraya

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

6,43

5,03

5,96

228

Palembang

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

6,08

5,67

5,94

229

Pontianak

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

6,26

5,20

5,91

230

Mataram

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

5,90

231

Serang

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

6,20

5,25

5,89

232

Kupang

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

6,13

5,33

5,86

233

Manado

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

5,86

5,74

5,82

234

Jayapura

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

6,17

5,08

5,81

235

Jayapura

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

5,97

5,47

5,80

236

Bengkulu

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

6,31

4,71

5,78

237

Bengkulu

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

6,30

4,72

5,78

238

Bandung

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

5,79

5,66

5,75

239

Bandung

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

6,06

5,08

5,73

162

LAMPIRAN

No.

Kota

Instansi

Unit Layanan

Pengalaman Potensi

Integritas

240

Bengkulu

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

5,89

5,39

5,72

241

Pangkalpinang

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

6,10

4,90

5,70

242

Makassar

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

6,00

5,15

5,71

243

Jayapura

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

6,10

4,82

5,67

244

Ternate

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

5,81

5,22

5,61

245

Manado

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

5,47

5,86

5,60

246

DKI Jakarta

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

5,41

5,97

5,60

247

Kendari

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

5,96

4,70

5,54

248

Medan

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

5,80

4,63

5,41

249

Pontianak

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

5,27

5,64

5,39

250

Medan

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

5,71

4,76

5,39

251

Semarang

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

5,52

4,96

5,33

252

Palembang

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

5,41

5,12

5,31

253

Kendari

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

5,77

4,39

5,31

254

Surabaya

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

5,13

5,63

5,29

255

Jayapura

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

5,24

4,98

5,15

256

DKI Jakarta

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

4,89

5,63

5,14

257

Medan

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

5,63

3,88

5,05

258

Manokwari

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

4,88

4,69

4,82

259

Jayapura

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

4,14

5,82

4,70

260

Pekanbaru

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

4,49

4,69

4,55

261

Surabaya

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

4,00

5,56

4,52

262

Serang

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

4,80

3,58

4,39

263

Manokwari

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

3,38

4,20

3,65

264

Manokwari

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

3,39

3,85

3,54

Lampiran 10 Indeks Integritas, Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Kepolisian Republik Indonesia No

Kota

Instansi

Pengalaman

Potensi

Integritas

Mataram

Kepolisian Republik Indonesia

7,94

6,92

7,60

Manado

Kepolisian Republik Indonesia

7,76

6,52

7,35

Samarinda

Kepolisian Republik Indonesia

7,38

6,88

7,21

Palu

Kepolisian Republik Indonesia

7,73

5,76

7,07

Kupang

Kepolisian Republik Indonesia

7,61

5,98

7,07

Denpasar

Kepolisian Republik Indonesia

7,37

6,44

7,06

Padang

Kepolisian Republik Indonesia

7,63

5,90

7,05

Bandar Lampung

Kepolisian Republik Indonesia

7,75

5,45

6,99

Banjarmasin

Kepolisian Republik Indonesia

7,45

5,91

6,94

Pekanbaru

Kepolisian Republik Indonesia

7,37

5,99

6,91

Mamuju

Kepolisian Republik Indonesia

7,90

4,79

6,86

Tanjungpinang

Kepolisian Republik Indonesia

7,35

5,86

6,85

Ambon

Kepolisian Republik Indonesia

7,24

6,06

6,85

163

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

Kota

Instansi

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Pengalaman

Potensi

Integritas

Palangkaraya

Kepolisian Republik Indonesia

7,11

6,28

6,83

Jambi

Kepolisian Republik Indonesia

7,42

5,65

6,83

Pontianak

Kepolisian Republik Indonesia

7,19

6,09

6,83

Kendari

Kepolisian Republik Indonesia

6,87

6,53

6,76

Gorontalo

Kepolisian Republik Indonesia

6,85

6,44

6,71

Yogyakarta

Kepolisian Republik Indonesia

6,90

6,06

6,62

Serang

Kepolisian Republik Indonesia

6,94

5,80

6,56

Banda Aceh

Kepolisian Republik Indonesia

6,79

5,97

6,52

Makassar

Kepolisian Republik Indonesia

6,92

5,48

6,44

Bandung

Kepolisian Republik Indonesia

6,77

5,78

6,44

DKI Jakarta

Kepolisian Republik Indonesia

6,75

5,76

6,42

Surabaya

Kepolisian Republik Indonesia

6,57

6,08

6,41

Pangkalpinang

Kepolisian Republik Indonesia

6,89

5,40

6,40

Palembang

Kepolisian Republik Indonesia

6,40

5,76

6,19

Semarang

Kepolisian Republik Indonesia

6,44

5,41

6,10

Ternate

Kepolisian Republik Indonesia

6,48

5,26

6,07

Bengkulu

Kepolisian Republik Indonesia

6,29

5,38

5,98

Manokwari

Kepolisian Republik Indonesia

6,01

5,21

5,74

Medan

Kepolisian Republik Indonesia

5,75

4,69

5,40

Jayapura

Kepolisian Republik Indonesia

5,14

5,47

5,25

Lampiran 11 Indeks Integritas, Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Badan Pertanahan Nasional No.

Kota

Instansi

Pengalaman

Potensi

Integritas

Tanjungpinang

Badan Pertanahan Nasional

7,91

7,00

7,61

Ternate

Badan Pertanahan Nasional

7,73

6,31

7,26

Mamuju

Badan Pertanahan Nasional

7,75

5,96

7,15

Surabaya

Badan Pertanahan Nasional

7,42

6,41

7,08

Banjarmasin

Badan Pertanahan Nasional

7,50

6,12

7,04

Denpasar

Badan Pertanahan Nasional

7,43

6,20

7,02

Samarinda

Badan Pertanahan Nasional

7,24

6,50

7,00

Bandar Lampung

Badan Pertanahan Nasional

7,79

5,39

6,99

Banda Aceh

Badan Pertanahan Nasional

7,56

5,83

6,98

Serang

Badan Pertanahan Nasional

7,12

6,36

6,87

Palu

Badan Pertanahan Nasional

7,58

5,40

6,86

Yogyakarta

Badan Pertanahan Nasional

6,79

6,81

6,79

Jambi

Badan Pertanahan Nasional

7,33

5,34

6,67

Gorontalo

Badan Pertanahan Nasional

7,08

5,82

6,66

Semarang

Badan Pertanahan Nasional

7,15

5,56

6,62

Padang

Badan Pertanahan Nasional

6,91

5,93

6,58

Ambon

Badan Pertanahan Nasional

7,17

5,08

6,47

164

LAMPIRAN

No.

Kota

Instansi

Pengalaman

Potensi

Integritas

Medan

Badan Pertanahan Nasional

7,28

4,79

6,45

Makassar

Badan Pertanahan Nasional

6,93

5,45

6,44

Kupang

Badan Pertanahan Nasional

6,65

5,51

6,27

Pangkalpinang

Badan Pertanahan Nasional

6,39

5,93

6,24

Palembang

Badan Pertanahan Nasional

6,12

5,88

6,04

Palangkaraya

Badan Pertanahan Nasional

6,43

5,14

6,00

Mataram

Badan Pertanahan Nasional

6,08

5,80

5,99

Kendari

Badan Pertanahan Nasional

6,32

5,12

5,92

Bandung

Badan Pertanahan Nasional

5,93

5,85

5,91

Pontianak

Badan Pertanahan Nasional

5,87

5,67

5,80

Bengkulu

Badan Pertanahan Nasional

6,31

4,71

5,78

Manado

Badan Pertanahan Nasional

5,66

5,80

5,71

Jayapura

Badan Pertanahan Nasional

5,70

5,03

5,48

Pekanbaru

Badan Pertanahan Nasional

5,76

4,79

5,44

DKI Jakarta

Badan Pertanahan Nasional

5,15

5,80

5,37

Manokwari

Badan Pertanahan Nasional

3,39

4,10

3,63

Lampiran 12 Indeks Integritas, Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Kementerian Hukum dan HAM No.

Kota

Instansi

Pengalaman

Potensi

Integritas

Gorontalo

Kementerian Hukum dan HAM

7,96

6,88

7,60

Surabaya

Kementerian Hukum dan HAM

8,09

6,24

7,48

Mataram

Kementerian Hukum dan HAM

7,61

6,75

7,33

Manado

Kementerian Hukum dan HAM

7,65

6,66

7,32

Kendari

Kementerian Hukum dan HAM

7,72

6,37

7,27

Manokwari

Kementerian Hukum dan HAM

7,97

5,78

7,24

Padang

Kementerian Hukum dan HAM

7,67

6,38

7,24

Pontianak

Kementerian Hukum dan HAM

7,73

6,18

7,21

Mamuju

Kementerian Hukum dan HAM

7,76

6,09

7,21

Ternate

Kementerian Hukum dan HAM

7,63

6,33

7,19

Ambon

Kementerian Hukum dan HAM

7,64

6,31

7,19

Makassar

Kementerian Hukum dan HAM

7,56

6,41

7,18

Denpasar

Kementerian Hukum dan HAM

7,58

6,36

7,17

Samarinda

Kementerian Hukum dan HAM

7,35

6,78

7,16

Kupang

Kementerian Hukum dan HAM

7,68

6,06

7,14

Bandung

Kementerian Hukum dan HAM

7,46

6,44

7,12

Semarang

Kementerian Hukum dan HAM

7,54

6,22

7,10

Palu

Kementerian Hukum dan HAM

7,97

5,33

7,09

Banda Aceh

Kementerian Hukum dan HAM

7,30

6,63

7,08

Serang

Kementerian Hukum dan HAM

7,36

6,36

7,03

Tanjungpinang

Kementerian Hukum dan HAM

7,66

5,49

6,93

165

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

No.

Kota

Instansi

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Pengalaman

Potensi

Integritas

Jambi

Kementerian Hukum dan HAM

7,59

5,59

6,93

Bandar Lampung

Kementerian Hukum dan HAM

7,14

6,41

6,89

Jayapura

Kementerian Hukum dan HAM

7,28

5,95

6,83

Pekanbaru

Kementerian Hukum dan HAM

7,31

5,79

6,80

DKI Jakarta

Kementerian Hukum dan HAM

7,09

6,18

6,79

Palangkaraya

Kementerian Hukum dan HAM

6,94

6,43

6,77

Bengkulu

Kementerian Hukum dan HAM

7,02

6,12

6,72

Pangkalpinang

Kementerian Hukum dan HAM

6,87

6,34

6,70

Yogyakarta

Kementerian Hukum dan HAM

6,77

6,33

6,62

Banjarmasin

Kementerian Hukum dan HAM

6,92

5,57

6,47

Palembang

Kementerian Hukum dan HAM

6,12

5,46

5,90

Medan

Kementerian Hukum dan HAM

6,40

4,38

5,73

Lampiran 13 Indeks Integritas, Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Kementerian Agama No.

Pengalaman

Potensi

Integritas

Samarinda

Kementerian Agama

7,70

6,59

7,33

Denpasar

Kementerian Agama

7,76

6,35

7,29

Pangkalpinang

Kementerian Agama

7,88

6,10

7,28

Bandar Lampung

Kementerian Agama

7,77

6,29

7,28

Gorontalo

Kementerian Agama

7,51

6,57

7,20

Manokwari

Kementerian Agama

8,19

5,19

7,19

Jambi

Kementerian Agama

7,58

5,77

6,97

Tanjungpinang

Kementerian Agama

7,49

5,88

6,95

Ternate

Kementerian Agama

7,38

6,09

6,95

Ambon

Kementerian Agama

7,77

5,27

6,94

Manado

Kementerian Agama

7,04

6,61

6,89

Banda Aceh

Kementerian Agama

7,30

5,98

6,86

Jayapura

Kementerian Agama

7,58

5,38

6,84

Mataram

Kementerian Agama

7,30

5,87

6,83

Banjarmasin

Kementerian Agama

7,41

5,52

6,78

Kupang

Kementerian Agama

7,63

5,06

6,77

Mamuju

Kementerian Agama

7,85

4,55

6,75

Yogyakarta

Kementerian Agama

6,97

6,28

6,74

Makassar

Kementerian Agama

7,29

5,60

6,73

Pekanbaru

Kementerian Agama

7,25

5,43

6,64

Palembang

Kementerian Agama

7,04

5,82

6,64

Palangkaraya

Kementerian Agama

7,18

5,46

6,60

DKI Jakarta

Kementerian Agama

6,94

5,57

6,48

Padang

Kementerian Agama

7,05

5,28

6,46

Medan

Kementerian Agama

7,18

4,91

6,42

Palu

Kementerian Agama

7,32

4,52

6,39

Semarang

Kementerian Agama

6,57

5,12

6,09

166

Kota

Instansi

LAMPIRAN

No.

Kota

Instansi

Pengalaman

Potensi

Integritas

Bengkulu

Kementerian Agama

6,52

5,07

6,04

Pontianak

Kementerian Agama

6,26

5,20

5,91

Bandung

Kementerian Agama

6,06

5,08

5,73

Kendari

Kementerian Agama

5,77

4,39

5,31

Surabaya

Kementerian Agama

4,00

5,56

4,52

Serang

Kementerian Agama

4,80

3,58

4,39

Lampiran 14 Indeks Integritas, Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Mahkamah Agung No.

Kota

Instansi

Pengalaman

Potensi

Integritas

Manado

Mahkamah Agung

7,98

7,34

7,77

Samarinda

Mahkamah Agung

8,01

7,04

7,69

Kendari

Mahkamah Agung

8,07

6,59

7,58

Gorontalo

Mahkamah Agung

7,85

6,95

7,55

Denpasar

Mahkamah Agung

8,06

6,50

7,54

Bandar Lampung

Mahkamah Agung

8,00

6,45

7,48

Manokwari

Mahkamah Agung

8,19

5,92

7,43

Ternate

Mahkamah Agung

7,79

6,47

7,35

Surabaya

Mahkamah Agung

8,01

5,96

7,33

DKI Jakarta

Mahkamah Agung

7,49

6,73

7,24

Kupang

Mahkamah Agung

7,79

6,08

7,22

Pontianak

Mahkamah Agung

7,65

6,22

7,18

Banda Aceh

Mahkamah Agung

7,68

6,16

7,18

Banjarmasin

Mahkamah Agung

7,63

6,16

7,14

Mamuju

Mahkamah Agung

7,81

5,77

7,13

Mataram

Mahkamah Agung

7,56

6,27

7,13

Yogyakarta

Mahkamah Agung

7,39

6,58

7,12

Palu

Mahkamah Agung

8,13

5,01

7,09

Pekanbaru

Mahkamah Agung

7,62

5,98

7,07

Padang

Mahkamah Agung

7,30

6,60

7,06

Makassar

Mahkamah Agung

7,59

5,98

7,05

Palangkaraya

Mahkamah Agung

7,71

5,71

7,05

Serang

Mahkamah Agung

7,75

5,45

6,98

Tanjungpinang

Mahkamah Agung

7,64

5,52

6,93

Medan

Mahkamah Agung

7,82

4,92

6,85

Semarang

Mahkamah Agung

7,26

5,83

6,79

Palembang

Mahkamah Agung

7,02

6,23

6,76

Bandung

Mahkamah Agung

7,33

5,46

6,71

Jambi

Mahkamah Agung

7,58

4,89

6,68

Pangkalpinang

Mahkamah Agung

7,17

5,60

6,65

Ambon

Mahkamah Agung

7,60

4,19

6,46

Bengkulu

Mahkamah Agung

7,16

4,82

6,38

Jayapura

Mahkamah Agung

5,97

5,47

5,80

167

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Lampiran 15 Indeks Integritas, Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Unit Layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) No.

Kota

Instansi

Unit Layanan

Pengalaman

Potensi

Integritas

Mataram

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,88

6,92

7,56

Gorontalo

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,89

6,53

7,44

Surabaya

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,99

5,99

7,32

Padang

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,79

6,00

7,20

Manado

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,71

6,15

7,19

Pangkalpinang

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,76

6,05

7,19

Bandar Lampung

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,88

5,54

7,10

Ambon

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,37

6,09

6,94

Kendari

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,22

6,32

6,92

Banjarmasin

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,48

5,73

6,90

Kupang

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,59

5,48

6,88

Palu

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,65

5,31

6,87

Mamuju

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,94

4,68

6,85

Samarinda

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

6,91

6,59

6,80

Tanjungpinang

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,30

5,79

6,80

Jambi

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,11

5,91

6,71

Banda Aceh

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

6,99

6,11

6,69

Denpasar

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

6,97

6,10

6,68

Pekanbaru

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

7,01

5,56

6,53

Pontianak

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

6,73

5,84

6,43

Bandung

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

6,66

5,76

6,36

DKI Jakarta

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

6,63

5,65

6,30

Yogyakarta

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

6,25

5,81

6,10

Palangkaraya

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

6,05

5,81

5,97

Palembang

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

6,08

5,67

5,94

Serang

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

6,20

5,25

5,89

Bengkulu

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

5,89

5,39

5,72

Makassar

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

6,00

5,15

5,71

Ternate

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

5,81

5,22

5,61

Medan

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

5,71

4,76

5,39

Semarang

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

5,52

4,96

5,33

Manokwari

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

4,88

4,69

4,82

Jayapura

Kepolisian Republik Indonesia

Surat Izin Mengemudi

4,14

5,82

4,70

168

LAMPIRAN

Lampiran 16 Indeks Integritas, Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Unit Layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) No.

Kota

Instansi

Unit Layanan

Pengalaman

Potensi

Integritas

Mataram

Kepolisian Republik Indonesia

SKCK

8,00

6,92

7,64

Palangkaraya

Kepolisian Republik Indonesia

SKCK

8,06

6,69

7,60

Samarinda

Kepolisian Republik Indonesia

SKCK

7,75

7,19

7,56

Manado

Kepolisian Republik Indonesia

SKCK

7,81

6,83

7,49

Denpasar

Kepolisian Republik Indonesia

SKCK

7,73

6,68

7,38

Pekanbaru

Kepolisian Republik Indonesia

SKCK

7,72

6,43

7,29

Palu

Kepolisian Republik Indonesia

SKCK

7,74

6,21

7,23

Pontianak

Kepolisian Republik Indonesia

SKCK

7,66

6,34

7,22

Kupang

Kepolisian Republik Indonesia

SKCK

7,64

6,32

7,20

10 Serang

Kepolisian Republik Indonesia

SKCK

7,65

6,10

7,14

11 Makassar

Kepolisian Republik Indonesia

SKCK

7,85

5,65

7,12

12 Yogyakarta

Kepolisian Republik Indonesia

SKCK

7,50

6,32

7,11

13 Banjarmasin

Kepolisian Republik Indonesia

SKCK

7,41

6,11

6,98

14 Jambi

Kepolisian Republik Indonesia

SKCK

7,82

5,27

6,97

15 Padang

Kepolisian Republik Indonesia

SKCK

7,46

5,81

6,91

16 Semarang

Kepolisian Republik Indonesia

SKCK

7,37

5,88

6,87

17 Tanjungpinang

Kepolisian Republik Indonesia

SKCK

7,34

5,85

6,84

18 Bandar Lampung

Kepolisian Republik Indonesia

SKCK

7,59

5,33

6,83

19 Mamuju

Kepolisian Republik Indonesia

SKCK

7,86

4,74

6,82

20 Ambon

Kepolisian Republik Indonesia

SKCK

7,11

6,03

6,75

21 Manokwari

Kepolisian Republik Indonesia

SKCK

7,19

5,76

6,71

22 Ternate

Kepolisian Republik Indonesia

SKCK

7,14

5,31

6,53

23 Kendari

Kepolisian Republik Indonesia

SKCK

6,52

24 Bandung

Kepolisian Republik Indonesia

SKCK

6,88

5,79

6,52

25 DKI Jakarta

Kepolisian Republik Indonesia

SKCK

6,88

5,78

6,51

26 Palembang

Kepolisian Republik Indonesia

SKCK

6,72

5,87

6,44

27 Banda Aceh

Kepolisian Republik Indonesia

SKCK

6,59

5,68

6,29

28 Bengkulu

Kepolisian Republik Indonesia

SKCK

6,70

5,36

6,25

29 Gorontalo

Kepolisian Republik Indonesia

SKCK

5,81

6,29

5,97

30 Pangkalpinang

Kepolisian Republik Indonesia

SKCK

6,10

4,90

5,70

31 Jayapura

Kepolisian Republik Indonesia

SKCK

6,10

4,82

5,67

32 Medan

Kepolisian Republik Indonesia

SKCK

5,80

4,63

5,41

33 Surabaya

Kepolisian Republik Indonesia

SKCK

5,13

5,63

5,29

169

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Lampiran 17 Indeks Integritas, Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Unit Layanan Peningkatan Hak atas Tanah No.

Kota

Instansi

Unit Layanan

Pengalaman

Potensi

Integritas

Tanjungpinang

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,77

6,91

7,48

Denpasar

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,68

6,20

7,19

Banjarmasin

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,58

6,42

7,19

Ternate

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,66

6,19

7,17

Banda Aceh

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,68

6,15

7,17

Yogyakarta

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,24

7,03

7,17

Mamuju

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,63

6,16

7,14

Serang

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,53

6,10

7,05

Palu

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,77

5,44

6,99

10 Bandar Lampung

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,69

5,32

6,90

11 Samarinda

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,15

6,32

6,88

12 Surabaya

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,10

6,41

6,87

13 Ambon

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,43

5,24

6,70

14 Semarang

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,30

5,50

6,70

15 Kupang

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,10

5,70

6,64

16 Makassar

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,24

5,30

6,59

17 Medan

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,28

4,91

6,49

18 Jambi

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

7,02

5,42

6,49

19 Padang

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

6,23

6,15

6,20

20 Kendari

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

6,55

5,47

6,19

21 Pangkalpinang

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

6,11

6,35

6,19

22 Gorontalo

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

6,32

5,88

6,17

23 Palembang

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

6,13

5,86

6,04

24 Mataram

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

6,26

5,61

6,04

25 Palangkaraya

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

6,43

5,03

5,96

26 Manado

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

5,86

5,74

5,82

27 Jayapura

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

6,17

5,08

5,81

28 Bengkulu

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

6,31

4,71

5,78

29 Bandung

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

5,79

5,66

5,75

30 Pontianak

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

5,27

5,64

5,39

31 DKI Jakarta

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

4,89

5,63

5,14

32 Pekanbaru

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

4,49

4,69

4,55

33 Manokwari

Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Hak atas Tanah

3,39

3,85

3,54

170

LAMPIRAN

Lampiran 18 Indeks Integritas, Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Unit Layanan Peralihan Hak atas Tanah No.

Kota

Instansi

Unit Layanan

Pengalaman

Potensi

Integritas

Tanjungpinang

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

8,05

7,11

7,74

Ternate

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,80

6,43

7,35

Surabaya

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,69

6,40

7,26

Mamuju

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,86

5,75

7,16

Gorontalo

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,85

5,77

7,16

Samarinda

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,31

6,64

7,09

Bandar Lampung

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,90

5,43

7,08

Padang

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,59

5,71

6,96

Jambi

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,72

5,26

6,90

10 Banjarmasin

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,42

5,74

6,86

11 Denpasar

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,18

6,12

6,82

12 Banda Aceh

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,43

5,50

6,79

13 Palu

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,39

5,37

6,72

14 Serang

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

6,72

6,42

6,62

15 Semarang

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,01

5,62

6,55

16 Medan

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

7,28

4,67

6,41

17 Yogyakarta

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

6,35

6,43

6,37

18 Pekanbaru

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

6,99

4,92

6,30

19 Pangkalpinang

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

6,77

5,30

6,28

20 Ambon

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

6,89

4,90

6,23

21 Makassar

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

6,63

5,39

6,22

22 Pontianak

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

6,47

5,69

6,21

23 Palangkaraya

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

6,43

5,28

6,05

24 Bandung

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

6,08

5,92

6,03

25 Palembang

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

6,09

5,89

6,02

26 Mataram

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

5,90

27 Kupang

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

6,13

5,33

5,86

28 Bengkulu

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

6,30

4,72

5,78

29 Manado

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

5,47

5,86

5,60

30 DKI Jakarta

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

5,41

5,97

5,60

31 Kendari

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

5,96

4,70

5,54

32 Jayapura

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

5,24

4,98

5,15

33 Manokwari

Badan Pertanahan Nasional

Peralihan Hak atas Tanah

3,38

4,20

3,65

171

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Lampiran 19 Indeks Integritas, Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Unit Layanan Paspor No.

Kota

Instansi

Unit Layanan

Pengalaman

Potensi

Integritas

Gorontalo

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

8,08

6,81

7,65

Samarinda

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,85

7,15

7,62

Surabaya

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

8,05

6,70

7,60

Serang

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,73

6,90

7,45

Bandung

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,84

6,67

7,45

Manokwari

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

8,11

5,76

7,33

Manado

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,61

6,67

7,29

Padang

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,87

6,14

7,29

Denpasar

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,83

6,16

7,27

10 Mamuju

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,83

6,05

7,24

11 Ambon

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,60

6,34

7,18

12 Pekanbaru

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,74

5,97

7,15

13 Palangkaraya

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,39

6,45

7,08

14 DKI Jakarta

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,41

6,38

7,07

15 Ternate

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,46

6,25

7,06

16 Semarang

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,67

5,82

7,06

17 Kendari

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,76

5,65

7,05

18 Palu

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

8,15

4,83

7,04

19 Tanjungpinang

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,64

5,61

6,96

20 Banda Aceh

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,20

6,41

6,94

21 Kupang

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,48

5,80

6,92

22 Jambi

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,57

5,61

6,91

23 Pontianak

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,54

5,64

6,90

24 Jayapura

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,31

6,06

6,90

25 Mataram

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,15

6,26

6,85

26 Makassar

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,18

6,07

6,81

27 Pangkalpinang

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,23

5,96

6,80

28 Banjarmasin

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,33

5,69

6,78

29 Yogyakarta

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

6,92

6,45

6,76

30 Bengkulu

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,07

5,93

6,69

31 Palembang

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

6,87

5,71

6,48

32 Medan

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

7,18

4,89

6,41

33 Bandar Lampung

Kementerian Hukum dan HAM

Paspor

6,52

6,14

6,39

172

LAMPIRAN

Lampiran 20 Indeks Integritas, Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Unit Layanan Lembaga Pemasyarakatan No.

Kota

Instansi

Unit Layanan

Pengalaman

Potensi

Integritas

Mataram

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

8,08

6,99

7,72

Makassar

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,95

6,74

7,55

Kendari

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,68

7,13

7,50

Pontianak

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,92

6,65

7,50

Gorontalo

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,84

6,79

7,49

Bandar Lampung

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,72

6,62

7,36

Surabaya

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

8,14

5,79

7,36

Ternate

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,79

6,40

7,33

Manado

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,69

6,57

7,32

10 Kupang

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,84

6,25

7,31

11 Ambon

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,68

6,27

7,21

12 Mamuju

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,71

6,12

7,18

13 Manokwari

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,82

5,80

7,15

14 Banda Aceh

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,41

6,59

7,14

15 Palu

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,79

5,83

7,14

16 Semarang

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,42

6,55

7,13

17 Padang

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,46

6,36

7,10

18 Denpasar

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,31

6,43

7,02

19 Jambi

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,65

5,49

6,93

20 Tanjungpinang

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,68

5,30

6,88

21 Jayapura

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,24

5,80

6,76

22 Samarinda

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

6,89

6,46

6,75

23 Bandung

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

7,08

6,05

6,74

24 Bengkulu

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

6,97

6,18

6,70

25 Pangkalpinang

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

6,76

6,40

6,64

26 Serang

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

6,98

5,72

6,56

27 DKI Jakarta

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

6,77

5,92

6,48

28 Yogyakarta

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

6,62

6,12

6,45

29 Pekanbaru

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

6,87

5,62

6,45

30 Palangkaraya

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

6,49

6,25

6,41

31 Banjarmasin

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

6,53

5,45

6,17

32 Palembang

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

5,41

5,12

5,31

33 Medan

Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan

5,63

3,88

5,05

173

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Lampiran 21 Indeks Integritas, Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Unit Layanan Administrasi Pernikahan KUA No.

Kota

Instansi

Unit Layanan

Pengalaman

Potensi

Integritas

Samarinda

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,70

6,59

7,33

Denpasar

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,76

6,35

7,29

Pangkalpinang

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,88

6,10

7,28

Bandar Lampung

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,77

6,29

7,28

Gorontalo

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,51

6,57

7,20

Manokwari

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

8,19

5,19

7,19

Jambi

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,58

5,77

6,97

Tanjungpinang

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,49

5,88

6,95

Ternate

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,38

6,09

6,95

10 Ambon

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,77

5,27

6,94

11 Manado

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,04

6,61

6,89

12 Banda Aceh

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,30

5,98

6,86

13 Jayapura

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,58

5,38

6,84

14 Mataram

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,30

5,87

6,83

15 Banjarmasin

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,41

5,52

6,78

16 Kupang

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,63

5,06

6,77

17 Mamuju

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,85

4,55

6,75

18 Yogyakarta

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

6,97

6,28

6,74

19 Makassar

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,29

5,60

6,73

20 Pekanbaru

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,25

5,43

6,64

21 Palembang

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,04

5,82

6,64

22 Palangkaraya

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,18

5,46

6,60

23 DKI Jakarta

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

6,94

5,57

6,48

24 Padang

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,05

5,28

6,46

25 Medan

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,18

4,91

6,42

26 Palu

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

7,32

4,52

6,39

27 Semarang

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

6,57

5,12

6,09

28 Bengkulu

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

6,52

5,07

6,04

29 Pontianak

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

6,26

5,20

5,91

30 Bandung

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

6,06

5,08

5,73

31 Kendari

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

5,77

4,39

5,31

32 Surabaya

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

4,00

5,56

4,52

33 Serang

Kementerian Agama

Administrasi Pernikahan KUA

4,80

3,58

4,39

174

LAMPIRAN

Lampiran 22 Indeks Integritas, Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Unit Layanan Administrasi Sidang Peradilan Agama No.

Kota

Instansi

Unit Layanan

Pengalaman

Potensi

Integritas

Manado

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,98

7,34

7,77

Samarinda

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

8,01

7,04

7,69

Kendari

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

8,07

6,59

7,58

Gorontalo

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,85

6,95

7,55

Denpasar

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

8,06

6,50

7,54

Bandar Lampung

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

8,00

6,45

7,48

Manokwari

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

8,19

5,92

7,43

Ternate

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,79

6,47

7,35

Surabaya

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

8,01

5,96

7,33

10 DKI Jakarta

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,49

6,73

7,24

11 Kupang

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,79

6,08

7,22

12 Pontianak

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,65

6,22

7,18

13 Banda Aceh

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,68

6,16

7,18

14 Banjarmasin

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,63

6,16

7,14

15 Mamuju

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,81

5,77

7,13

16 Mataram

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,56

6,27

7,13

17 Yogyakarta

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,39

6,58

7,12

18 Palu

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

8,13

5,01

7,09

19 Pekanbaru

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,62

5,98

7,07

20 Padang

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,30

6,60

7,06

21 Makassar

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,59

5,98

7,05

22 Palangkaraya

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,71

5,71

7,05

23 Serang

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,75

5,45

6,98

24 Tanjungpinang

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,64

5,52

6,93

25 Medan

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,82

4,92

6,85

26 Semarang

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,26

5,83

6,79

27 Palembang

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,02

6,23

6,76

28 Bandung

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,33

5,46

6,71

29 Jambi

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,58

4,89

6,68

30 Pangkalpinang

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,17

5,60

6,65

31 Ambon

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,60

4,19

6,46

32 Bengkulu

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

7,16

4,82

6,38

33 Jayapura

Mahkamah Agung

Administrasi Sidang Peradilan Agama

5,97

5,47

5,80

175

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Lampiran 23 Indeks Integritas Total Daerah (IITD), Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas No.

Kota

Pengalaman

Potensi

Integritas

Parepare

7,83

7,46

7,71

Bitung

7,66

7,29

7,54

Pematangsiantar

7,79

6,63

7,41

Bogor

7,66

6,54

7,29

Samarinda

7,48

6,72

7,22

Cilegon

7,64

6,34

7,20

Tanjungpinang

7,67

6,26

7,20

Sidoarjo

7,90

5,79

7,20

Denpasar

7,57

6,40

7,18

Pekalongan

7,73

6,08

7,18

Gorontalo

7,46

6,52

7,15

Lhokseumawe

7,95

5,47

7,13

Mataram

7,35

6,52

7,07

Bekasi

7,27

6,36

6,97

Mamuju

7,77

5,34

6,96

Surabaya

7,17

6,44

6,92

Padang

7,39

5,98

6,92

Banda Aceh

7,31

6,07

6,90

Banjarmasin

7,34

5,97

6,89

Bandar Lampung

7,37

5,85

6,86

Yogyakarta

7,03

6,52

6,86

Manado

6,98

6,58

6,85

Kupang

7,34

5,87

6,85

Jambi

7,48

5,56

6,84

Bukittinggi

7,31

5,88

6,83

Pangkalpinang

7,21

6,04

6,82

Depok

7,19

6,08

6,82

Madiun

7,38

5,68

6,81

Metro

7,19

6,00

6,79

Makassar

7,21

5,92

6,78

Ternate

7,16

5,97

6,77

Batam

7,04

6,14

6,74

Ambon

7,27

5,68

6,74

Binjai

7,19

5,79

6,73

Cirebon

7,39

5,39

6,72

Banyumas

7,18

5,76

6,70

Palu

7,44

5,19

6,69

DKI Jakarta

6,88

6,15

6,64

Malang

7,06

5,76

6,63

Kendari

6,97

5,94

6,63

176

LAMPIRAN

No.

Kota

Pengalaman

Potensi

Integritas

Serang

7,01

5,85

6,63

Tangerang

6,88

6,05

6,60

Dumai

7,03

5,70

6,59

Pontianak

6,85

5,98

6,56

Bandung

6,85

5,95

6,55

Kediri

6,89

5,82

6,53

Lubuklinggau

7,15

5,12

6,47

Semarang

6,75

5,84

6,45

Surakarta

6,46

6,31

6,41

Banjarbaru

6,62

5,95

6,40

Palangkaraya

6,72

5,70

6,38

Pekanbaru

6,73

5,56

6,34

Palembang

6,52

5,89

6,31

Jember

6,58

5,76

6,31

Balikpapan

6,31

5,96

6,19

Medan

6,81

4,86

6,16

Bima

6,77

4,74

6,10

Bengkulu

6,49

5,27

6,08

Manokwari

6,50

5,20

6,07

Jayapura

6,06

5,43

5,85

Lampiran 24 Indeks Integritas Daerah (IID), Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Berdasarkan Instansi No.

Kota

Pengalaman

Potensi

Integritas

Pemko Parepare

7,83

7,46

7,71

Pemko Surabaya

7,93

6,98

7,61

Pemko Bitung

7,66

7,29

7,54

Pemko Tanjungpinang

7,87

6,77

7,50

Pemko Gorontalo

7,89

6,70

7,49

Pemko Pematangsiantar

7,79

6,63

7,41

Pemko Mataram

7,75

6,56

7,36

Pemko Denpasar

7,67

6,56

7,30

Pemko Bogor

7,66

6,54

7,29

Pemko Yogyakarta

7,56

6,71

7,28

Pemko Samarinda

7,62

6,57

7,27

Pemko Cilegon

7,64

6,34

7,20

Pemkab Sidoarjo

7,90

5,79

7,20

Pemko Pekalongan

7,73

6,08

7,18

Pemko Lhokseumawe

7,95

5,47

7,13

DKI Jakarta

7,47

6,36

7,10

Pemko Pangkalpinang

7,56

6,02

7,05

177

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

No.

Kota

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Pengalaman

Potensi

Integritas

Pemko Bandung

7,39

6,26

7,01

Pemko Makassar

7,51

5,99

7,00

Pemko Kupang

7,43

6,14

7,00

Pemko Serang

7,51

5,96

6,99

Pemko Padang

7,60

5,77

6,99

Pemko Bekasi

7,27

6,36

6,97

Pemko Banjarmasin

7,38

6,05

6,94

Pemko Banda Aceh

7,46

5,86

6,93

Pemko Jambi

7,57

5,55

6,90

Pemko Bukittinggi

7,31

5,88

6,83

Pemko Depok

7,19

6,08

6,82

Pemko Madiun

7,38

5,68

6,81

Pemko Metro

7,19

6,00

6,79

Pemko Manado

6,96

6,34

6,75

Pemko Batam

7,04

6,14

6,74

Pemko Binjai

7,19

5,79

6,73

Pemko Cirebon

7,39

5,39

6,72

Pemko Palembang

7,04

6,06

6,72

Pemkab Banyumas

7,18

5,76

6,70

Pemko Ambon

7,09

5,84

6,67

Pemko Medan

7,32

5,30

6,65

Pemko Malang

7,06

5,76

6,63

Pemko Tangerang

6,88

6,05

6,60

Pemko Kendari

6,96

5,85

6,59

Pemko Dumai

7,03

5,70

6,59

Pemkab Mamuju

7,66

4,42

6,58

Pemko Pontianak

6,83

6,08

6,58

Pemko Kediri

6,89

5,82

6,53

Pemkab Manokwari

7,12

5,26

6,50

Pemko Lubuklinggau

7,15

5,12

6,47

Pemko Ternate

6,95

5,51

6,47

Pemko Surakarta

6,46

6,31

6,41

Pemko Banjarbaru

6,62

5,95

6,40

Pemko Bandar Lampung

6,75

5,64

6,38

Pemkab Jember

6,58

5,76

6,31

Pemko Semarang

6,39

6,10

6,29

Pemko Balikpapan

6,31

5,96

6,19

Pemko Palu

6,80

4,88

6,16

Pemko Bima

6,77

4,74

6,10

Pemko Pekanbaru

6,34

5,46

6,05

Pemko Bengkulu

6,51

5,09

6,04

Pemko Palangkaraya

6,28

5,35

5,97

Pemko Jayapura

5,80

5,36

5,66

178

LAMPIRAN

Lampiran 25 Indeks Integritas Daerah (IID), Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Berdasarkan Unit Layanan No.

Instansi

Unit Layanan

Pengalaman

Potensi

Integritas

Pemko Parepare

Surat Izin Usaha Perdagangan

8,09

7,59

7,92

Pemko Pematangsiantar

Pengadaan Barang dan Jasa

7,89

7,75

7,84

Pemko Parepare

Pengadaan Barang dan Jasa

7,92

7,67

7,84

Pemko Gorontalo

Kesehatan Dasar Puskesmas

8,15

7,03

7,78

Pemko Tanjungpinang

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,86

7,58

7,77

Pemko Surabaya

Kesehatan Dasar Puskesmas

8,04

7,07

7,72

Pemko Banjarbaru

Kesehatan Dasar Puskesmas

8,10

6,81

7,67

Pemko Gorontalo

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,90

7,17

7,66

Pemko Bitung

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,65

7,63

7,64

Pemko Samarinda

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,88

7,09

7,61

Pemko Surabaya

Surat Izin Usaha Perdagangan

8,04

6,71

7,60

Pemko Pontianak

Kesehatan Dasar Puskesmas

8,11

6,55

7,59

Pemko Mataram

Pengadaan Barang dan Jasa

7,71

7,35

7,59

Pemko Bitung

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,73

7,30

7,58

Pemko Denpasar

Kesehatan Dasar Puskesmas

8,05

6,64

7,58

Pemko Bogor

Pengadaan Barang dan Jasa

7,76

7,08

7,54

Pemko Manado

Kesehatan Dasar Puskesmas

8,06

6,45

7,53

Pemko Binjai

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,99

6,39

7,45

Pemkab Manokwari

Surat Izin Usaha Perdagangan

8,18

5,94

7,43

Pemko Cilegon

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,88

6,52

7,42

Pemkab Sidoarjo

Pengadaan Barang dan Jasa

8,09

6,06

7,41

Pemko Surabaya

Pengadaan Barang dan Jasa

7,70

6,78

7,40

Pemko Tanjungpinang

Pengadaan Barang dan Jasa

7,85

6,47

7,39

Pemko Yogyakarta

Pengadaan Barang dan Jasa

7,57

6,98

7,37

Pemko Makassar

Kesehatan Dasar Puskesmas

8,03

6,03

7,36

Pemko Bekasi

Pengadaan Barang dan Jasa

7,48

7,04

7,33

Pemko Pekalongan

Pengadaan Barang dan Jasa

7,45

7,08

7,33

Pemko Parepare

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,49

6,97

7,31

Pemko Tanjungpinang

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,89

6,10

7,29

Pemko Kediri

Kesehatan Dasar Puskesmas

8,06

5,73

7,29

Pemko Mataram

Kesehatan Dasar Puskesmas

8,11

5,63

7,29

Pemko Ambon

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,99

5,85

7,28

Pemko Binjai

Surat Izin Usaha Perdagangan

8,08

5,67

7,27

Pemko Yogyakarta

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,44

6,86

7,25

Pemko Bandung

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,85

6,03

7,25

Pemko Padang

Pengadaan Barang dan Jasa

7,67

6,37

7,24

Pemko Denpasar

Pengadaan Barang dan Jasa

7,59

6,49

7,22

Pemko Balikpapan

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,65

6,37

7,22

Pemko Palu

Kesehatan Dasar Puskesmas

8,05

5,56

7,22

Pemko Bitung

Pengadaan Barang dan Jasa

7,61

6,42

7,21

179

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

No.

Instansi

Unit Layanan

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Pengalaman

Potensi

Integritas

Pemko Pematangsiantar

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,58

6,44

7,20

Pemko Banda Aceh

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,72

6,14

7,19

Pemko Yogyakarta

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,68

6,18

7,18

Pemko Lhokseumawe

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,96

5,60

7,18

Pemko Kediri

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,89

5,75

7,18

Pemko Bogor

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,75

6,02

7,17

Pemko Mataram

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,43

6,63

7,16

Pemkab Sidoarjo

Kesehatan Dasar Puskesmas

8,08

5,32

7,16

Pemko Banda Aceh

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,90

5,63

7,15

Pemko Medan

Pengadaan Barang dan Jasa

7,60

6,25

7,15

DKI Jakarta

Pengadaan Barang dan Jasa

7,38

6,69

7,15

Pemko Ternate

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,83

5,78

7,15

Pemko Tangerang

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,94

5,54

7,14

Pemko Makassar

Pengadaan Barang dan Jasa

7,62

6,17

7,14

Pemko Depok

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,57

6,26

7,14

Pemko Kupang

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,45

6,49

7,13

Pemko Bogor

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,48

6,43

7,13

Pemko Pematangsiantar

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,91

5,55

7,13

Pemko Denpasar

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,37

6,62

7,12

Pemko Lhokseumawe

Surat Izin Usaha Perdagangan

8,03

5,30

7,12

Pemko Kupang

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,99

5,37

7,11

Pemko Serang

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,98

5,38

7,11

Pemkab Jember

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,72

5,86

7,10

Pemko Samarinda

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,44

6,42

7,10

Pemko Cilegon

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,66

5,98

7,10

Pemko Gorontalo

Pengadaan Barang dan Jasa

7,60

6,08

7,10

Pemko Pekalongan

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,94

5,41

7,10

Pemko Samarinda

Pengadaan Barang dan Jasa

7,54

6,20

7,10

Pemko Metro

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,85

5,57

7,09

Pemko Pangkalpinang

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,64

6,00

7,09

Pemko Bandar Lampung

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,69

5,90

7,09

Pemko Cilegon

Pengadaan Barang dan Jasa

7,37

6,52

7,09

Pemko Banjarmasin

Pengadaan Barang dan Jasa

7,49

6,28

7,09

Pemko Pangkalpinang

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,60

6,04

7,08

DKI Jakarta

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,61

6,01

7,08

Pemko Lhokseumawe

Pengadaan Barang dan Jasa

7,87

5,47

7,07

Pemko Malang

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,65

5,91

7,07

Pemko Bukittinggi

Pengadaan Barang dan Jasa

7,50

6,16

7,06

Pemko Palembang

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,53

6,11

7,06

Pemko Jambi

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,88

5,42

7,06

Pemko Kendari

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,30

6,57

7,06

Pemko Dumai

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,70

5,76

7,05

Pemko Serang

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,24

6,68

7,05

180

LAMPIRAN

No.

Instansi

Unit Layanan

Pengalaman

Potensi

Integritas

DKI Jakarta

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,43

6,25

7,04

Pemko Ambon

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,44

6,22

7,03

Pemko Bekasi

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,54

6,00

7,03

Pemko Pekanbaru

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,55

5,98

7,03

Pemko Dumai

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,44

6,20

7,03

Pemko Palu

Surat Izin Usaha Perdagangan

8,14

4,80

7,03

Pemko Pekalongan

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,80

5,44

7,02

Pemko Surakarta

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,40

6,20

7,00

Pemko Pontianak

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,52

5,95

7,00

Pemko Banjarmasin

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,64

5,71

7,00

Pemko Bandung

Pengadaan Barang dan Jasa

7,43

6,12

6,99

Pemko Palangkaraya

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,62

5,68

6,97

Pemko Bima

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,70

5,52

6,97

Pemko Jambi

Pengadaan Barang dan Jasa

7,67

5,53

6,95

Pemko Bukittinggi

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,71

5,40

6,94

Pemko Pangkalpinang

Pengadaan Barang dan Jasa

7,45

5,89

6,93

100

Pemko Madiun

Pengadaan Barang dan Jasa

7,50

5,77

6,92

101

Pemkab Banyumas

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,51

5,72

6,91

102

Pemkab Sidoarjo

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,54

5,64

6,91

103

Pemkab Banyumas

Pengadaan Barang dan Jasa

7,40

5,87

6,89

104

Pemko Metro

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,98

6,69

6,88

105

Pemko Padang

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,59

5,46

6,88

106

Pemko Batam

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,58

5,46

6,87

107

Pemko Lubuklinggau

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,77

5,03

6,86

108

Pemko Semarang

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,98

6,58

6,84

109

Pemko Madiun

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,33

5,87

6,84

110

Pemko Bandar Lampung

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,13

6,25

6,84

111

Pemkab Mamuju

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,86

4,77

6,83

112

Pemko Batam

Pengadaan Barang dan Jasa

6,93

6,61

6,82

113

Pemko Serang

Pengadaan Barang dan Jasa

7,31

5,83

6,82

114

Pemko Cirebon

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,61

5,23

6,82

115

Pemko Padang

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,54

5,36

6,81

116

Pemko Malang

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,28

5,88

6,81

117

Pemko Cirebon

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,49

5,43

6,81

118

Pemko Banjarmasin

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,02

6,17

6,74

119

Pemko Madiun

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,30

5,59

6,73

120

Pemko Depok

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,08

6,03

6,73

121

Pemkab Mamuju

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,80

4,55

6,72

122

Pemko Bandung

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,89

6,38

6,72

123

Pemko Bengkulu

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,39

5,29

6,69

124

Pemko Kupang

Pengadaan Barang dan Jasa

6,82

6,42

6,69

125

Pemko Palembang

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,93

6,17

6,68

126

Pemko Jambi

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,17

5,69

6,68

181

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

No.

Instansi

Unit Layanan

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Pengalaman

Potensi

Integritas

127

Pemko Depok

Pengadaan Barang dan Jasa

6,93

6,06

6,64

128

Pemko Tangerang

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,99

5,85

6,61

129

Pemko Ternate

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,52

4,73

6,59

130

Pemko Lubuklinggau

Pengadaan Barang dan Jasa

7,15

5,43

6,58

131

Pemko Bekasi

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,80

6,03

6,54

132

Pemkab Jember

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,01

5,60

6,54

133

Pemko Cirebon

Pengadaan Barang dan Jasa

7,06

5,45

6,52

134

Pemko Manado

Pengadaan Barang dan Jasa

6,66

6,22

6,51

135

Pemko Bukittinggi

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,71

6,00

6,48

136

Pemko Medan

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,28

4,85

6,47

137

Pemko Batam

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,61

6,15

6,46

138

Pemko Makassar

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,87

5,63

6,46

139

Pemko Semarang

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,17

5,02

6,46

140

Pemko Bima

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,82

3,71

6,45

141

Pemko Metro

Pengadaan Barang dan Jasa

6,74

5,78

6,42

142

Pemko Banda Aceh

Pengadaan Barang dan Jasa

6,76

5,73

6,42

143

Pemko Palangkaraya

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,00

5,24

6,42

144

Pemko Kendari

Pengadaan Barang dan Jasa

6,84

5,46

6,38

145

Pemko Palembang

Pengadaan Barang dan Jasa

6,67

5,75

6,37

146

Pemko Banjarbaru

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,94

5,18

6,36

147

Pemkab Banyumas

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,62

5,68

6,31

148

Pemko Medan

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,08

4,74

6,30

149

Pemko Pekanbaru

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,98

4,88

6,28

150

Pemko Surakarta

Pengadaan Barang dan Jasa

6,12

6,54

6,26

151

Pemko Kendari

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,65

5,40

6,24

152

Pemkab Manokwari

Pengadaan Barang dan Jasa

6,92

4,81

6,22

153

Pemko Manado

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,15

6,35

6,22

154

Pemkab Mamuju

Pengadaan Barang dan Jasa

7,33

3,93

6,20

155

Pemko Bengkulu

Pengadaan Barang dan Jasa

6,55

5,29

6,13

156

Pemko Surakarta

Surat Izin Usaha Perdagangan

5,86

6,19

5,97

157

Pemko Tangerang

Pengadaan Barang dan Jasa

5,70

6,45

5,95

158

Pemko Lubuklinggau

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,52

4,81

5,95

159

Pemko Malang

Pengadaan Barang dan Jasa

6,26

5,32

5,95

160

Pemko Jayapura

Pengadaan Barang dan Jasa

6,22

5,19

5,88

161

Pemko Balikpapan

Surat Izin Usaha Perdagangan

5,99

5,45

5,81

162

Pemko Jayapura

Kesehatan Dasar Puskesmas

5,83

5,66

5,77

163

Pemkab Manokwari

Kesehatan Dasar Puskesmas

6,25

4,76

5,76

164

Pemko Ambon

Pengadaan Barang dan Jasa

5,83

5,28

5,65

165

Pemko Dumai

Pengadaan Barang dan Jasa

5,95

4,98

5,63

166

Pemko Ternate

Pengadaan Barang dan Jasa

5,49

5,78

5,59

167

Pemko Balikpapan

Pengadaan Barang dan Jasa

5,29

5,93

5,50

168

Pemko Semarang

Pengadaan Barang dan Jasa

5,02

6,44

5,49

169

Pemko Binjai

Pengadaan Barang dan Jasa

5,52

4,98

5,34

182

LAMPIRAN

No.

Instansi

Unit Layanan

Pengalaman

Potensi

Integritas

170

Pemko Bengkulu

Surat Izin Usaha Perdagangan

5,60

4,69

5,30

171

Pemko Jayapura

Surat Izin Usaha Perdagangan

5,23

5,24

5,23

172

Pemkab Jember

Pengadaan Barang dan Jasa

5,02

5,57

5,20

173

Pemko Bandar Lampung

Pengadaan Barang dan Jasa

5,43

4,61

5,16

174

Pemko Pontianak

Pengadaan Barang dan Jasa

4,86

5,57

5,10

175

Pemko Kediri

Pengadaan Barang dan Jasa

4,71

5,84

5,09

176

Pemko Banjarbaru

Pengadaan Barang dan Jasa

4,83

5,56

5,07

177

Pemko Bima

Pengadaan Barang dan Jasa

4,81

4,89

4,84

178

Pemko Pekanbaru

Pengadaan Barang dan Jasa

4,51

5,17

4,73

179

Pemko Palangkaraya

Pengadaan Barang dan Jasa

4,21

4,82

4,42

180

Pemko Palu

Pengadaan Barang dan Jasa

4,21

4,30

4,24

Lampiran 26 Indeks Integritas, Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Unit Layanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.

Kota

Unit Layanan

Pengalaman

Potensi

Integritas

Pemko Parepare

Surat Izin Usaha Perdagangan

8,09

7,59

7,92

Pemko Tanjungpinang

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,86

7,58

7,77

Pemko Gorontalo

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,90

7,17

7,66

Pemko Bitung

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,65

7,63

7,64

Pemko Samarinda

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,88

7,09

7,61

Pemko Surabaya

Surat Izin Usaha Perdagangan

8,04

6,71

7,60

Pemkab Manokwari

Surat Izin Usaha Perdagangan

8,18

5,94

7,43

Pemko Binjai

Surat Izin Usaha Perdagangan

8,08

5,67

7,27

Pemko Yogyakarta

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,44

6,86

7,25

Pemko Pematangsiantar

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,58

6,44

7,20

Pemko Banda Aceh

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,72

6,14

7,19

Pemko Kediri

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,89

5,75

7,18

Pemko Mataram

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,43

6,63

7,16

Pemko Kupang

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,45

6,49

7,13

Pemko Bogor

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,48

6,43

7,13

Pemko Denpasar

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,37

6,62

7,12

Pemko Lhokseumawe

Surat Izin Usaha Perdagangan

8,03

5,30

7,12

Pemko Cilegon

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,66

5,98

7,10

Pemko Pekalongan

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,94

5,41

7,10

Pemko Pangkalpinang

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,64

6,00

7,09

Pemko Dumai

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,70

5,76

7,05

Pemko Serang

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,24

6,68

7,05

DKI Jakarta

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,43

6,25

7,04

183

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

No.

Kota

Unit Layanan

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Pengalaman

Potensi

Integritas

Pemko Ambon

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,44

6,22

7,03

Pemko Palu

Surat Izin Usaha Perdagangan

8,14

4,80

7,03

Pemko Pontianak

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,52

5,95

7,00

Pemkab Sidoarjo

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,54

5,64

6,91

Pemko Metro

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,98

6,69

6,88

Pemko Padang

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,59

5,46

6,88

Pemko Semarang

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,98

6,58

6,84

Pemko Bandar Lampung

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,13

6,25

6,84

Pemko Cirebon

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,61

5,23

6,82

Pemko Malang

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,28

5,88

6,81

Pemko Banjarmasin

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,02

6,17

6,74

Pemko Madiun

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,30

5,59

6,73

Pemko Depok

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,08

6,03

6,73

Pemkab Mamuju

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,80

4,55

6,72

Pemko Bandung

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,89

6,38

6,72

Pemko Palembang

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,93

6,17

6,68

Pemko Jambi

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,17

5,69

6,68

Pemko Tangerang

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,99

5,85

6,61

Pemko Ternate

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,52

4,73

6,59

Pemko Bekasi

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,80

6,03

6,54

Pemkab Jember

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,01

5,60

6,54

Pemko Bukittinggi

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,71

6,00

6,48

Pemko Batam

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,61

6,15

6,46

Pemko Makassar

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,87

5,63

6,46

Pemko Bima

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,82

3,71

6,45

Pemko Palangkaraya

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,00

5,24

6,42

Pemko Banjarbaru

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,94

5,18

6,36

Pemkab Banyumas

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,62

5,68

6,31

Pemko Medan

Surat Izin Usaha Perdagangan

7,08

4,74

6,30

Pemko Pekanbaru

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,98

4,88

6,28

Pemko Kendari

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,65

5,40

6,24

Pemko Manado

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,15

6,35

6,22

Pemko Surakarta

Surat Izin Usaha Perdagangan

5,86

6,19

5,97

Pemko Lubuklinggau

Surat Izin Usaha Perdagangan

6,52

4,81

5,95

Pemko Balikpapan

Surat Izin Usaha Perdagangan

5,99

5,45

5,81

Pemko Bengkulu

Surat Izin Usaha Perdagangan

5,60

4,69

5,30

Pemko Jayapura

Surat Izin Usaha Perdagangan

5,23

5,24

5,23

184

LAMPIRAN

Lampiran 27 Indeks Integritas, Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Unit Layanan Kesehatan Dasar Puskesmas No.

Kota

Unit Layanan

Pengalaman

Potensi

Integritas

Pemko Gorontalo

Kesehatan Dasar Puskesmas

8,15

7,03

7,78

Pemko Surabaya

Kesehatan Dasar Puskesmas

8,04

7,07

7,72

Pemko Banjarbaru

Kesehatan Dasar Puskesmas

8,10

6,81

7,67

Pemko Pontianak

Kesehatan Dasar Puskesmas

8,11

6,55

7,59

Pemko Bitung

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,73

7,30

7,58

Pemko Denpasar

Kesehatan Dasar Puskesmas

8,05

6,64

7,58

Pemko Manado

Kesehatan Dasar Puskesmas

8,06

6,45

7,53

Pemko Binjai

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,99

6,39

7,45

Pemko Cilegon

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,88

6,52

7,42

Pemko Makassar

Kesehatan Dasar Puskesmas

8,03

6,03

7,36

Pemko Parepare

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,49

6,97

7,31

Pemko Tanjungpinang

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,89

6,10

7,29

Pemko Kediri

Kesehatan Dasar Puskesmas

8,06

5,73

7,29

Pemko Mataram

Kesehatan Dasar Puskesmas

8,11

5,63

7,29

Pemko Ambon

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,99

5,85

7,28

Pemko Bandung

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,85

6,03

7,25

Pemko Balikpapan

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,65

6,37

7,22

Pemko Palu

Kesehatan Dasar Puskesmas

8,05

5,56

7,22

Pemko Yogyakarta

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,68

6,18

7,18

Pemko Lhokseumawe

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,96

5,60

7,18

Pemko Bogor

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,75

6,02

7,17

Pemkab Sidoarjo

Kesehatan Dasar Puskesmas

8,08

5,32

7,16

Pemko Banda Aceh

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,90

5,63

7,15

Pemko Ternate

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,83

5,78

7,15

Pemko Tangerang

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,94

5,54

7,14

Pemko Depok

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,57

6,26

7,14

Pemko Pematangsiantar

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,91

5,55

7,13

Pemko Kupang

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,99

5,37

7,11

Pemko Serang

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,98

5,38

7,11

Pemkab Jember

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,72

5,86

7,10

Pemko Samarinda

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,44

6,42

7,10

Pemko Metro

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,85

5,57

7,09

Pemko Bandar Lampung

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,69

5,90

7,09

Pemko Pangkalpinang

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,60

6,04

7,08

DKI Jakarta

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,61

6,01

7,08

Pemko Malang

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,65

5,91

7,07

185

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

No.

Kota

Unit Layanan

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Pengalaman

Potensi

Integritas

Pemko Palembang

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,53

6,11

7,06

Pemko Jambi

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,88

5,42

7,06

Pemko Kendari

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,30

6,57

7,06

Pemko Bekasi

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,54

6,00

7,03

Pemko Pekanbaru

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,55

5,98

7,03

Pemko Dumai

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,44

6,20

7,03

Pemko Pekalongan

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,80

5,44

7,02

Pemko Surakarta

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,40

6,20

7,00

Pemko Banjarmasin

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,64

5,71

7,00

Pemko Palangkaraya

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,62

5,68

6,97

Pemko Bima

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,70

5,52

6,97

Pemko Bukittinggi

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,71

5,40

6,94

Pemkab Banyumas

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,51

5,72

6,91

Pemko Batam

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,58

5,46

6,87

Pemko Lubuklinggau

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,77

5,03

6,86

Pemko Madiun

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,33

5,87

6,84

Pemkab Mamuju

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,86

4,77

6,83

Pemko Padang

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,54

5,36

6,81

Pemko Cirebon

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,49

5,43

6,81

Pemko Bengkulu

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,39

5,29

6,69

Pemko Medan

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,28

4,85

6,47

Pemko Semarang

Kesehatan Dasar Puskesmas

7,17

5,02

6,46

Pemko Jayapura

Kesehatan Dasar Puskesmas

5,83

5,66

5,77

Pemkab Manokwari

Kesehatan Dasar Puskesmas

6,25

4,76

5,76

Lampiran 28 Indeks Integritas, Pengalaman Integritas, dan Potensi Integritas Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa No.

Kota

Unit Layanan

Pengalaman

Potensi

Integritas

Pemko Pematangsiantar

Pengadaan Barang dan Jasa

7,89

7,75

7,84

Pemko Parepare

Pengadaan Barang dan Jasa

7,92

7,67

7,84

Pemko Mataram

Pengadaan Barang dan Jasa

7,71

7,35

7,59

Pemko Bogor

Pengadaan Barang dan Jasa

7,76

7,08

7,54

Pemkab Sidoarjo

Pengadaan Barang dan Jasa

8,09

6,06

7,41

Pemko Surabaya

Pengadaan Barang dan Jasa

7,70

6,78

7,40

Pemko Tanjungpinang

Pengadaan Barang dan Jasa

7,85

6,47

7,39

Pemko Yogyakarta

Pengadaan Barang dan Jasa

7,57

6,98

7,37

Pemko Bekasi

Pengadaan Barang dan Jasa

7,48

7,04

7,33

186

LAMPIRAN

No.

Kota

Unit Layanan

Pengalaman

Potensi

Integritas

Pemko Pekalongan

Pengadaan Barang dan Jasa

7,45

7,08

7,33

Pemko Padang

Pengadaan Barang dan Jasa

7,67

6,37

7,24

Pemko Denpasar

Pengadaan Barang dan Jasa

7,59

6,49

7,22

Pemko Bitung

Pengadaan Barang dan Jasa

7,61

6,42

7,21

Pemko Medan

Pengadaan Barang dan Jasa

7,60

6,25

7,15

DKI Jakarta

Pengadaan Barang dan Jasa

7,38

6,69

7,15

Pemko Makassar

Pengadaan Barang dan Jasa

7,62

6,17

7,14

Pemko Gorontalo

Pengadaan Barang dan Jasa

7,60

6,08

7,10

Pemko Samarinda

Pengadaan Barang dan Jasa

7,54

6,20

7,10

Pemko Cilegon

Pengadaan Barang dan Jasa

7,37

6,52

7,09

Pemko Banjarmasin

Pengadaan Barang dan Jasa

7,49

6,28

7,09

Pemko Lhokseumawe

Pengadaan Barang dan Jasa

7,87

5,47

7,07

Pemko Bukittinggi

Pengadaan Barang dan Jasa

7,50

6,16

7,06

Pemko Bandung

Pengadaan Barang dan Jasa

7,43

6,12

6,99

Pemko Jambi

Pengadaan Barang dan Jasa

7,67

5,53

6,95

Pemko Pangkalpinang

Pengadaan Barang dan Jasa

7,45

5,89

6,93

Pemko Madiun

Pengadaan Barang dan Jasa

7,50

5,77

6,92

Pemkab Banyumas

Pengadaan Barang dan Jasa

7,40

5,87

6,89

Pemko Batam

Pengadaan Barang dan Jasa

6,93

6,61

6,82

Pemko Serang

Pengadaan Barang dan Jasa

7,31

5,83

6,82

Pemko Kupang

Pengadaan Barang dan Jasa

6,82

6,42

6,69

Pemko Depok

Pengadaan Barang dan Jasa

6,93

6,06

6,64

Pemko Lubuklinggau

Pengadaan Barang dan Jasa

7,15

5,43

6,58

Pemko Cirebon

Pengadaan Barang dan Jasa

7,06

5,45

6,52

Pemko Manado

Pengadaan Barang dan Jasa

6,66

6,22

6,51

Pemko Metro

Pengadaan Barang dan Jasa

6,74

5,78

6,42

Pemko Banda Aceh

Pengadaan Barang dan Jasa

6,76

5,73

6,42

Pemko Kendari

Pengadaan Barang dan Jasa

6,84

5,46

6,38

Pemko Palembang

Pengadaan Barang dan Jasa

6,67

5,75

6,37

Pemko Surakarta

Pengadaan Barang dan Jasa

6,12

6,54

6,26

Pemkab Manokwari

Pengadaan Barang dan Jasa

6,92

4,81

6,22

Pemkab Mamuju

Pengadaan Barang dan Jasa

7,33

3,93

6,20

Pemko Bengkulu

Pengadaan Barang dan Jasa

6,55

5,29

6,13

Pemko Tangerang

Pengadaan Barang dan Jasa

5,70

6,45

5,95

Pemko Malang

Pengadaan Barang dan Jasa

6,26

5,32

5,95

Pemko Jayapura

Pengadaan Barang dan Jasa

6,22

5,19

5,88

Pemko Ambon

Pengadaan Barang dan Jasa

5,83

5,28

5,65

Pemko Dumai

Pengadaan Barang dan Jasa

5,95

4,98

5,63

187

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

No.

Kota

Unit Layanan

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Pengalaman

Potensi

Integritas

Pemko Ternate

Pengadaan Barang dan Jasa

5,49

5,78

5,59

Pemko Balikpapan

Pengadaan Barang dan Jasa

5,29

5,93

5,50

Pemko Semarang

Pengadaan Barang dan Jasa

5,02

6,44

5,49

Pemko Binjai

Pengadaan Barang dan Jasa

5,52

4,98

5,34

Pemkab Jember

Pengadaan Barang dan Jasa

5,02

5,57

5,20

Pemko Bandar Lampung

Pengadaan Barang dan Jasa

5,43

4,61

5,16

Pemko Pontianak

Pengadaan Barang dan Jasa

4,86

5,57

5,10

Pemko Kediri

Pengadaan Barang dan Jasa

4,71

5,84

5,09

Pemko Banjarbaru

Pengadaan Barang dan Jasa

4,83

5,56

5,07

Pemko Bima

Pengadaan Barang dan Jasa

4,81

4,89

4,84

Pemko Pekanbaru

Pengadaan Barang dan Jasa

4,51

5,17

4,73

Pemko Palangkaraya

Pengadaan Barang dan Jasa

4,21

4,82

4,42

Pemko Palu

Pengadaan Barang dan Jasa

4,21

4,30

4,24

188

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta Selatan 12920 Telp. 021 2557 8300 Fax. 021 5289 2456

www.kpk.go.id

TAHUN 2013

,6%1