Edisi 20 Agustus 2011 | Balipost.com

Page 1

TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp 60.000 ECERAN Rp 3.000

Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU KLIWON, 20 AGUSTUS 2011

pulau kecil dan sudah padat. Kalau dibangun rusun, ke depan Bali akan makin kumuh. Jadi, solusi menghilangkan kekumuhan dengan membangun rusun takkan berhasil.

PEMBANGUNAN rumah susun akan membuat Bali kian padat, kendaraan akan kian banyak. Akibatnya lalu lintas yang sudah macet akan tambah parah. Kondisi terkini menunjukkan, betapa sulitnya memecahkan masalah lalu lintas di Bali. Guru Besar Fakultas Sastra Unud Prof. Dr. I Nyoman Darma Putra, M.Litt., Jumat (19/8) kemarin, mengatakan orang Bali tidak memiliki konsep rumah susun, pola menetap, penataan bangunan dengan tempat suci sulit sekali disesuaikan dengan pola menetap orang Bali yang berlaku selama ini. Kata Darma Putra, tinggal di rusun memerlukan budaya tenggang rasa yang tinggi, kalau tidak bisa menjadi ladang konflik. Semula mungkin orang tertarik men-

Polisi Bantah Tekan Nazar

coba tinggal di rusun, tetapi lama-kelamaan akan meninggalkan rusun. Orang Barat saja kurang begitu senang tinggal di apartemen tinggi. Apakah kita perlu mengulangi kekeliruan langkah mereka? Sepintas kemauan membuat rusun akan memecahkan masalah permukiman dan pencaplokan lahan, tetapi ke depan akan menimbulkan banyak masalah. Kalau rusun disewakan, ongkos sewa rendah, kemampuan pemilik merenovasi akan jadi rendah pula, maka rusun akan menjadi jejeran rumah kusam, kumuh, dan akhirnya membuat pesona alam dan pemandangan jadi babak belur. Hal. 23 Jangka Pendek

Jakarta (Bali Post) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, Surat Keputusan Bersama (SKB) moratorium (penghentian sementara rekruitmen) pegawai negeri sipil (PNS) direncanakan ditandatangani 24 Agustus 2011. ‘’Kita dengan ini langsung action (aksi), rencana penandatanganannya Rabu, 24 Agustus. Tim reformasi birokrasi sekaligus akan hadir dan itu langsung operasional dirumuskan rencana aksi,’’ katanya dalam konferensi pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (19/8) kemarin. Ia mengatakan, SKB tersebut akan ditandatangani oleh tiga menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Keuangan. Ia mengatakan, rencana aksinya akan dilakukan mulai tanggal 1 September 2011. ‘’(Moratorium) berlaku 1 September 2011 sampai 31 desember 2012. Tadi saya katakan kita siapkan detail perencanaan sampai 2012. Baru satu tahun sampai 2012. 16 bulan ini kita mainkan,’’ katanya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara EE Mangindaan mengatakan, pihaknya menunda penandatanganan SKB tersebut hingga Rabu (24/ 8) mendatang karena perlu disempurnakan. Sebelumnya dikabarkan SKB akan ditandatangani Jumat (19/8) seusai rapat moratorium di Istana Wakil Presiden. ‘’Karena kita butuh semua kementerian, detail-detainya. Ternyata pengecualiannya (moratoium), tenaga medis bagaimana, ternyata detail sekali beliau jelaskan. Ada 29

Surat Nazaruddin

SBY Takkan Menanggapi

Jakarta (Bali Post) Kepolisian Negara RI menyatakan tidak ada tekanan terhadap Nazaruddin (Nazar) selama ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. ‘’Kalau tahanan di Mako Brimob tidak ada tekanan karena kita menjaga hak asasi manusia (HAM),’’ kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Anton Bachrul Alam, Jumat (19/8) kemarin. Mengenai adanya kabar bahwa Nazaruddin sempat tidak mau makan selama dua hari selama ditahan di Mako Brimob, Anton membantahnya. ‘’Oh enggak, semua lancar, setiap makanan diperiksa dokter,’’ kata Anton. Sekretaris Jenderal Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jhonson Panjaitan menyatakan, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin tidak akan membongkar kasus lain di luar kasus pembangunan wisma atlet. Hal. 23 Banyak Kasus

Jakarta (Bali Post) Surat M. Nazaruddin bukan urusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, karena kasus yang menimpa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu sudah dalam proses hukum. ‘’Saya yakin Presiden tidak akan menanggapi surat itu, karena kasus Nazaruddin sudah dalam proses hukum di KPK. Jadi silakan para politisi dan pengamat berandai dan menyoal sepuasnya,’’ kata Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Jumat (19/8) kemarin. Menurutnya, hingga saat ini pun Presiden belum menerima surat dari Nazaruddin yang diramaikan oleh media dan beberapa pengamat serta politisi itu. Ia menilai pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin yang menyebutkan, ‘’Presiden harus menjawab surat Nazaruddin’’, seperti pernyataan pengacara yang membela Nazaruddin. ‘’Seandainya surat itu terkirim ke Setkab atau ke Setneg, akan kami kesampingkan saja sebagai surat yang tak perlu diteruskan ke Presiden karena surat itu salah alamat. Presiden dan kami bukan lembaga penegak hukum, seperti KPK, yang berhak memeriksanya,’’ tegas Dipo. Mengenai permintaan Nazaruddin agar tidak mengganggu istri dan anaknya dalam kasus penyuapan pembangunan Wisma Atlet SEA Games itu, Dipo Alam mempersilakan Nazaruddin mengajukan permintaan itu kepada KPK dan pengacaranya. Ia menambahkan, Presiden memang berkewajiban melindungi setiap warga negara, tanpa pilih kasih, namun dalam kasus Nazarudin sebagai pesakitan dan keluarganya yang buron, sudah dalam proses hukum. Hal. 23 Bongkar Tuntas

Dewi Yasin Limpo

BP/ant

Pemalsuan Surat MK

AKHIRNYA terungkap mengapa Nazaruddin (Nazar) hanya diperiksa sebentar oleh KPK pada Kamis lalu. Selain mengeluh sakit kepada penyidik KPK, ia juga memohon agar tidak diborgol dan penahanannya dipindahkan dari Mako Brimob ke LP Cipinang. Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (19/8) kemarin mengatakan, pemeriksaan pada Kamis (18/8) lalu tidak berlangsung lama karena yang bersangkutan mengeluh sakit, jadi dihentikan pemeriksaannya. Kuasa hukum Nazaruddin, OC Kaligis, mengatakan bahwa kliennya tersebut telah meminta beberapa hal kepada KPK maupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui surat sebelum melanjutkan pemeriksaan. OC mengatakan bahwa kliennya tersebut meminta untuk tidak diborgol juga dipindahkan penahanannya dari Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, ke Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Kuasa hukum Nazaruddin ini mengatakan bahwa kliennya akan merasa lebih leluasa menjalani pemeriksaan jika sudah dipindahkan dari Rutan Mako Brimob tersebut. Hal. 23 Jadwal Pemeriksaan

Jakarta (Bali Post) Dewi Yasin Limpo kembali menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jumat (19/8) kemarin, terkait kasus dugaan pemalsuan surat putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dewi tiba di Gedung Bareskrim sekitar pukul 14.50 WIB dengan menggunakan baju warna putih dan kerudung merah muda dengan menumpang mobil Lexus warna silver B-38-ADS. Dalam pemeriksaan, Dewi didampingi kuasa hukumnya Andi Darussalam Tabusala. Dewi menjalani pemeriksaan kasus dugaan pemalsuan surat MK untuk yang kedua kalinya, pertama diperiksa pada hari Senin (14/8). Kepolisian sebelumnya menyatakan menemukan fotokopi (salinan) surat putusan MK tahun 2009 atas gagalnya Dewi Yasin Limpo menduduki kursi DPR dari Partai Hanura dengan daerah pemilihan Sulawesi Selatan. Surat palsu MK bernomor 112/MK.PAN/VIII tertanggal 14 Agustus 2009 dalam sengketa pemilihan legislatif daerah pemilihan (pileg dapil) Sulawesi Selatan (Sulsel) I. Hal ini terkait dengan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati yang dilaporkan Ketua MK Mahfud MD atas dugaan pemalsuan dokumen negara tersebut. Dalam dokumen negara tersebut diduga ada kata-kata yang diubah. Penyidik saat ini sudah menahan juru panggil MK Masyhuri Hasan yang diduga memalsukan surat putusan MK. (ant)

Dewi Yasin Limpo Diperiksa Polisi

Bali Post/dok

Hormati, Sikap Diam Nazaruddin Jakarta (Bali Post) Ketua DPR-RI Marzuki Alie meminta semua pihak menghormati aksi bungkam yang dilakukan Muhammad Nazaruddin. Menurutnya, sikap itu merupakan hak yang bersangkutan. ‘’Ya... tersangka itu punya hak, mau diam, mau bicara, dia punya hak. Dan haknya patut dihormati,’’ kata Marzuki, Jumat (19/8) kemarin. Praktisi hukum Todung Mulya Lubis menilai sikap diam Nazaruddin justru merugikannya karena dianggap menghalang-halangi proses penyidikan. ‘’Pernyataan Nazaruddin yang mengaku lupa semua dinilai tidak masuk akal. Sebab, sebelumnya dia banyak mengungkap masalah selama masa pelarian,’’ jelasnya. Kata Todung,

taktik lupa seperti yang pernah dilakukan tersangka korupsi lainnya tidak berlaku dalam kasus Nazaruddin. Kecuali dia tidak pernah mengungkapkan sebelumnya. Untuk itu, KPK harus terus melakukan pemeriksaan dengan memanggil nama-nama yang disebutkan Nazaruddin tanpa pandang bulu. Juru Bicara KPK Johan Budi membantah adanya tekanan dan intimidasi terhadap Nazaruddin, pascaperubahan sikap Nazaruddin setelah ditangkap. ‘’Yang pasti KPK enggak pernah menekan,’’ kata Johan. Johan justru meminta Nazaruddin untuk mengungkap kasusnya dengan sejelas-jelasnya tentang apa yang diketahuinya. (kmb4/010)

ribu pensiun guru/dosen, ini harus diganti. Kalau begitu belum bisa ditandatangani kalau belum bisa buat acuan,’’ kata Mangindaan menanggapi pertanyaan penundaan penandatanganan SKB tersebut. Ia mengatakan, moratorium ini bukan hanya masalah rekruitmen, namun juga diselaraskan dengan reformasi birokrasi untuk menata kembali PNS. Untuk itu ada beberapa pengecualian-pengecualian yang dibutuhkan, terutama di bidang pelayanan publik. Ia mencontohkan seperti tenaga guru dan dosen. Menurutnya, tenaga guru dan dosen yang pensiun akan diganti karena terkait pelayanan publik untuk belajar mengajar. Begitu pula dengan tenaga kesehatan. Selain itu, dengan tenagatenaga teknis lainnya. Sementara tenaga administrasi, menurutnya, diharapkan tidak ditambah lagi. Untuk itu akan dihitung ulang berapa kebutuhan pegawai di semua instansi. Hal. 23 Rencana Detail

Nunun Derita Amnesia

Nazar Minta Tak Diborgol

Nazaruddin (Nazar)

E-mail: balipost@indo.net.id

Moratorium PNS Mulai 1 September

Bali Tambah Kumuh Bali tidak memerlukan

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Rencana Bangun Rusun

rumah susun (rusun). Bali

24 HALAMAN NOMOR 4 TAHUN KE 64

Bali Post/ade

PENYELAMATAN BANGSA - Sejumlah tokoh seperti mantan Panglima TNI Endiartono Sutarto (tengah), anggota Pansel KPK Imam B Prasodjo (kiri), mantan pimpinan KPK Eri Riana (kanan), ekonom Faisal Basri, aktivis ICW Teten Masduki, anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Mas Ahmad Santosa dan lainnya memberikan keterangan pers usai bertemu pimpinan KPK, di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (19/8) kemarin. Mereka mendatangi KPK untuk menyerukan penyelamatan bangsa dari adu-domba dan serangan balik koruptor.

DOKTER ahli penyakit saraf yang juga dokter pribadi keluarga Nunun Nurbaeti, dr. Andreas Harry, Sp.S., mengaku telah menyarankan kepada Adang Darajatun untuk memeriksa istrinya, Nunun Nurbaet,i melalui metode biomarker guna memastikan apakah menderita demensiaalzheimer. ‘’Diagnosis dari saya Ibu Nunun mengarah pada demensia-alzheimer, dan saya sudah menyarankan kepada Pak Adang untuk memeriksakannya melalui biomarker. Pemeriksaan tersebut tidak bisa dilakukan di dalam negeri maupun Singapura, tetapi bisa dilakukan di Eropa, Jepang dan Amerika,’’ kata Andreas, Jumat (19/8) kemarin. Menurutnya, saat Nunun masih berada di Singapura dirinya selalu mendampinginya, namun setelah berada di negara lain dirinya hanya melakukan pendampingan-pendamp-

ingan saja. ‘’Saya kan masih dokter keluarga Bu Nunun. Saya hanya bisa memberikan nasihat-nasihat,’’ tuturnya. Andreas menegaskan, berdasarkan hasil diagnosis menyebutkan Nunun menderita amnesia yang menjurus pada demensia-alzheimer. Hal ini akibat Nunun sempat terserang stroke dan mengalami kehilangan sebagian memorinya. Ia memaparkan, Nunun pernah mengalami gejala pusing, vertigo, migran dan nyeri sejak September 2006. Pada 12 Januari 2008 dilakukan CT Scan dan diketahui ada bercak-bercak di otaknya. Pada Juni 2009, Nunun mengalami lumpuh pada anggota badan bagian kiri dan berdasarkan diagnosis Nunun terkena stroke dan penurunan memori, sehingga dibawa ke Singapura. Hal. 23 Tekanan Stres


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.