TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp 60.000 ECERAN Rp 3.000
SABTU UMANIS, 6 AGUSTUS 2011
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
24 HALAMAN NOMOR 341 TAHUN KE 63 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418 TUNTUT REFERENDUM - Ribuan warga Papua yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melakukan aksi demo di lapangan Timika Indah, Distrik Mimika Baru, Timika, Papua, Selasa lalu. Aksi demo menuntut referendum ini dilakukan untuk mendukung Konferensi Tingkat Tinggi Internasional di London, Inggris.
Sikapi Referendum Papua Merdeka
Cara Militer, Tak Zaman Lagi Jakarta (Bali Post) Pemerintah diminta tidak lagi menggunakan pendekatan militer dalam menyikapi keinginan merdeka sejumlah pihak di Papua. Bukan hanya itu, pembentukan kelompok tandingan seperti ormas Laskar Merah Putih juga tidak efektif dan malah dinilai akan menimbulkan konflik horizontal. Demikian dikatakan pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti, Jumat (5/8) kemarin. Kata dia, pendekatan kemerdekaan di tanah Papua tidak lagi menggunakan caracara militer sporadis seperti yang dilakukan OPM (Organisasi Papua Merdeka) pada masa lalu. Tetapi sudah menggunakan diplomasi dan politik internasion-
al. Salah satu faktor yang membuat isu separatisme kembali menyeruak karena ketimpangan pembangunan di pusat dan daerah. Hampir 66 tahun Indonesia merdeka, namun masih terjadi ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah. Ketimpangan pembangunan itu, membuat masyarakat di daerah perbatasan bersuara. ‘’Kami ini warga negara Indonesia atau bukan? Kenapa kami tak diperhatikan? Selalu dianggap zona merah, rawan bahaya, sehingga ditaruh tentara seperti itu,’’ kata Ikrar. Hal. 23 Masa lalu
Bali Post/ant
Kembali, Krisis Global Mengancam
KORUPSI
KPK Belum Punya Bukti Jerat Miranda Jakarta (Bali Post) KPK belum memiliki bukti kuat keterlibatan Miranda Gulton dalam kasus dugaan suap yang meloloskannya menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004, walaupun sejumlah mantan anggota DPR penerima suap sudah mendekam dalam penjara. ‘’Belum (bisa ke penyelidikan) sampai hari ini,’’ kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (5/8) kemarin. Sejauh ini, menurutnya, alat-alat bukti baru sampai mengarah pada istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun yakni Nunun Nurbaeti, dan hasil peyidikan belum berkembang lagi. Ia membenarkan bahwa Jumat kemarin KPK memeriksa saksi terhadap seseorang dari pihak swasta bernama Ngatiran. Budi juga menjelaskan, KPK belum memiliki informasi terbaru terkait keberadaan Nunun Nurbekti, istri anggota Komisi III DPR-RI itu. Sama halnya tersangka kasus dugaan penerima suap proyek pembangunan wisma atlwt di Jakabaring, M Nazaruddin, Nunun pun telah berstatus buronan termasuk oleh Interpol. Nunun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak Februari 2011. Namun hal tersebut baru disampaikan kepada publik saat para pimpinan KPK melakukan rapat kerja dengan Komisi III DPR-RI pada akhir Mei 2011 lalu oleh Ketua KPK Busyro Muqoddas. Hal. 23 Tindak Pidana
POLITIK
Presiden Rapat Mendadak Jakarta (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar rapat kabinet mendadak, menyusul gejolak dan krisis ekonomi di Eropa dan Amerika Serikat (AS). Rapat ini untuk mempersiapkan antisipasi menghindari kemungkinan adanya imbas kriris di wilayah tersebut terhadap perekonomian nasional. Presiden Yudhoyono dalam rapat kabinet, Jumat (5/8) kemarin mengatakan, kali ini situasi yang tidak baik terjadi di Eropa, dan sesungguhnya juga di Amerika Serikat. ‘’Hal ini memunculkan situasi ekonomi dunia yang patut kita antisipasi dengan baik,’’ kata Presiden saat memimpin rapat didampingi Wapres Boediono. Krisis ekonomi di Eropa menyusul krisis utang yang melanda Eropa dan mulai menjalar ke Amerika Serikat (AS). Sentimen negatif kemudian melanda pasar global dan domestik. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dibuka merosot 3,7 persen menjadi 3.968,52. Penurunan indeks ini meru-
pakan terbesar sejak 10 Januari 2011. Presiden Yudhoyono menjelaskan, kondisi sekarang mirip dengan tiga tahun lalu. ‘’Saudara masih ingat tiga tahun yang lalu, juga pada bulan Ramadan, kita menghadapi masalah serupa. Waktu itu krisis dipicu dari Amerika Serikat kemudian menjalar dan akhirnya menjadi krisis perekonomian global,’’ terangnya. Pengalaman krisis global di sekitar tahun 2008-2009 itu, menurut Presiden, telah memberi pelajaran penting kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah cepat dan tepat agar dampaknya bagi Indonesia bisa diminimalkan. Hal. 23 Langkah Tepat
‘’Saudara masih ingat tiga tahun yang lalu, juga pada bulan Ramadan, kita menghadapi masalah serupa. Waktu itu krisis dipicu dari Amerika Serikat kemudian menjalar dan akhirnya menjadi krisis perekonomian global.’’
Pimpinan DPRD Kupang Nyaris Baku Pukul Kupang (Bali Post) Ketua DPRD Kota Kupang Viktor Lerik dan salah seorang wakilnya, Yeskiel Loudoe, nyaris baku pukul di ruang sidang paripurna, Jumat (5/ 8) kemarin. Saat itu sidang paripurna pengumuman pergatian pimpinan dewan kota. Perseteruan antara Viktor Lerik dari F-PG dan Yeskiel Loudoe dari F-PDI Perjuangan itu berawal dari ketidakpuasan Viktor Lerik terhadap Yeskiel Loudoe selaku pimpinan sidang yang tidak menghiraukan usul konsultasi Lerik untuk menghentikan paripurna tersebut. Sebelumnya, sidang sempat diskors selama satu jam, karena Viktor Lerik masih melakukan konsultasi ke Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Biro Hukum Setda NTT soal penghentian penetapan jadwal paripurna tentang pergatian pimpinan dewan kota. Namun, langkah konsultasi yang dilakukan Viktor Lerik tidak dipedulikan Yeskiel Loudoe selaku pimpinan sidang. Lerik yang duduk berdampingan dengan Loudoe di kursi pimpinan langsung menggebrak meja dan disambut Loudoe dengan menggebrak meja pula. Suasana sidang paripurna saat itu menjadi tegang, karena kedua pimpinan dewan itu saling mengancam dan nyaris baku pukul di atas mimbar kehormatan. Namun, ketegangan yang nyaris mengarah ke tindakan kekerasan itu berhasil dilerai oleh salah seorang wakil ketua dewan lainnya, Adrianus Frans dari Fraksi Demokrat, yang duduk di sampingnya. Hal. 23 Pembelaan Diri
Diskusi dengan tema ‘’Mengajegkan Bali dari Kabupaten’’ diadakan di masingmasing kabupaten/kota. Diskusi yang diselenggarakan terkait HUT ke-63 Bali Post, untuk mengingatkan kembali semua komponen tentang masalah yang dihadapi Bali, baik menyangkut ekonomi, budaya, sosial dan lingkungan serta berupaya mencarikan solusinya. Diskusi yang menghadirkan pejabat, tokoh masyarakat, akademisi dan praktisi itu dilaporkan mulai Rabu (27/7) secara bersambung hingga 15 Agustus mendatang.
Bali Post/ant
RAPAT KABINET - Mendag Mari Elka Pangestu (kanan) berbincang dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas, Jumat (5/8) kemarin.
Nazaruddin Selalu Perintahkan Tagih ’’Fee’’
Bali Post/ant
BATAL - Tersangka kasus suap wisma atlet, mantan Sesmenpora Wafid Muharam, saat menjawab pertanyaan wartawan, Jumat (5/8) kemarin. Wafid batal memberikan kesaksian untuk terdakwa Direktur Marketing PT DGI Mohammad El Idris, karena majelis hakim meminta penundaan sidang.
Jakarta (Bali Post) Terdakwa kasus dugaan suap tender proyek pembangunan wisma atlet di Jakabaring, Palembang, Mindo Rosalina Manulang alias Rosa, mengaku M Nazaruddin selalu memerintahkan dirinya menagih fee pemenangan tender pada PT Duta Graha Indah (DGI). Dalam sidang pemeriksaan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Jakarta, Jumat kemarin, Rosa menolak pernyataan terdakwa lainnya, M El Idris, bahwa dirinya selalu menekan untuk meminta fee pemenangan tender proyek wisma atlet. Rosa yang disebut “Hamas” oleh Manajer Marketing PT DGI M. El Idris menegaskan bahwa dirinya hanya menjalankan perintah atasannya yakni Komisaris PT Anak Negeri M. Nazaruddin. “Saya tidak pernah mendesak. Saya hanya menjalankan perintah Nazaruddin,” ujarnya. Sebutan “Hamas” yang dilontarkan El Idris kepada Rosa dibenarkan Direktur Utama PT DGI, Dudung Purwadi. Hal. 23 Pemenang Tender
Mengajegkan Bali dari Kabupaten (11)
Kebanggaan Tabanan Terancam Hilang Kebanggaan Kabupaten Tabanan menyandang predikat lumbung berasnya Bali mulai terancam. Banyaknya alih fungsi lahan dan serangan hama, membuat produksi gabah di kabupaten ini terus menurun. Meski diklaim surplus, fakta di lapangan banyak muncul keluhan terkait produksi gabah dan beras, terutama menurunnya hasil panen para petani.
LAPORAN DARI KABUPATEN TABANAN PENINGKATAN jumlah penduduk di Kabupaten Tabanan juga ikut mengancam produktivitas padi di wilayah ini. Sejak tahun 2005-2010 lalu, jumlah penduduk di Kabupaten Tabanan meningkat tajam, diperkirakan sudah menembus angka 400.000 jiwa. Jumlah ini langsung diikuti naiknya kebutuhan pangan dan alih fungsi lahan untuk perumahan. Luas sawah produktif di Tabanan hanya tersisa 22.455 hektar atau sekitar 27,6 persen total luas lahan pertanian di Bali. Hal. 23 Ancaman Serius
Suratha
Sukawijaya
Arsana Yasa
‘’Ancaman serius pangan di Tabanan adalah tidak adanya tim satuan kerja yang bertindak cepat ketika muncul serangan hama. Padahal, serangan hama di Tabanan berlangsung hampir sepanjang tahun, terutama hama tikus.’’
PD Janji Pecat Andi Nurpati Jakarta (Bali Post) Partai Demokrat (PD) siap menjatuhkan sanksi berupa pemecatan bagi Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Andi Nurpati jika resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Departemen Perencanaan Pembangunan Nasional DPP Partai Demokrat Kastorius Sinaga mengatakan, bila Andi Nurpati sudah menjadi tersangka, maka DPP harus memecat Andi Nurpati sebagaimana yang telah dilakukan terhadap tiga kader
Demokrat lainnya yakni Amrul Daulay, Arsyad Syam, dan M Jufrie. ‘’Kalau sudah menjadi tersangka, maka Andi akan mendapatkan sanksi, bisa pemecatan,’’ kata Kastorius di Jakarta, Jumat (5/8) kemarin. Salah seorang Ketua DPP PD yang enggan disebutkan namanya menambahkan, sebenarnya sejak dua hari yang lalu, PD sudah mendapatkan informasi bahwa penyidik Bareskrim Polri sudah bisa menetapkan Andi Nurpati sebagai tersangka. Hal. 23 Tersangka Baru