Edisi 13 Juli 2011 | Balipost.com

Page 1

TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000

RABU PAING, 13 JULI 2011

Bali Post

418 PNS di Bangli Bodong Kenaikan Pangkatnya Ditolak BKN Bangli (Bali Post) Borok perekrutan PNS Bangli mengisi formasi 2007 dengan SK pengangkatan tahun 2008 sepertinya mulai terkuak. Pasalnya, dalam usulan kenaikan pangkat yang dilakukan BKD Bangli ternyata dimasalahkan BKN. Institusi pusat ini menuding sebanyak 418 PNS Bangli formasi 2007 ilegal alias bodong. Selain nomor registrasi pengangkatan tidak terdaftar di BKN, ada beberapa indikator lain yang langsung dicoret Badan Kepegawaian Negara (BKN), karena melanggar aturan. Akibatnya, nasib 418 PNS Bangli kini tak menentu. Bahkan, tidak menutup kemungkinan status mereka sebagai PNS terancam batal demi hukum. Pembatalan itu berimplikasi pengembalian semua fasilitas negara, termasuk gaji yang sempat dinikmati. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bangli Ni Luh

Koesalarini, Selasa (12/7) kemarin, membenarkan hal tersebut. Pihaknya telah melakukan telaah kasus kepada Sekda. Termasuk beberapa indikator ilegal yang dinilai BKN. Data PNS yang dinilai seperti itu kini tengah ditabulasi. ‘’Sebagai orang baru, saya dibuat bingung. Tetapi dalam telaah yang telah disampaikan

ke Sekda, ada beberapa pertimbangan yang telah dilampirkan,’’ jelasnya. Menurutnya, sebanyak 418 PNS itu berasal dari jalur umum dan pegawai tidak tetap daerah (PTTD). Namun, secara rinci siapa saja mereka masih didata. Karena BKN hanya menyodorkan jumlah gelondongan serta beberapa indikator

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

pendukung. Angka itu tengah dipelajari melalui pembuktian. Untuk itu pihaknya segera melakukan koordinasi kembali dengan BKN bersama inspektorat. Jika dalam koordinasi itu tetap saja menemui jalan buntu, maka status mereka terancam batal demi hukum. Diharapkan hal itu tidak sampai terjadi. Sebab, jika terjadi maka implikasinya sangat panjang. Salah satunya, fasilitas yang pernah dinikmati harus dikembalikan, termasuk gaji. ‘’Kami kembali melakukan koordinasi dengan BKN. Saya sendiri tidak habis pikir bagaimana kasus ini bisa terjadi di Bangli,’’ ujarnya. Informasi di kantor Bupati Bangli yang berhasil dikumpulkan Selasa (12/7) kemarin, ter-

24 HALAMAN NOMOR 318 TAHUN KE 63

Lewat ”Jalur Tikus’’?

jadinya penolakan BKN atas 418 PNS ilegal, menyusul usulan BKD Bangli atas kenaikan pangkat sekitar 600 orang pegawai. Awalnya BKN menemukan keganjilan penempatan PNS bukan pada instansi pemerintah. Sebagian besar PNS ditempatkan di institusi swasta seperti Yayasan Gurukula, Widia Dharma maupun TP 45, sehingga dianggap bertentangan dengan aturan. Keganjilan lain juga dibongkar BKN dengan banyaknya NIP pegawai tidak tercantum nomor registrasi BKN sebagai kode pengangkatan seorang PNS. Fakta ini makin menimbulkan kecurigaan BKN, sehingga akhirnya tabulasi PNS Bangli yang dinilai ilegal oleh BKN mencapai 418 orang. (kmb17)

TIDAK hanya di Gilimanuk ada jalur tikus, di Bangli rupanya juga ada jalur tikus tersebut. Penolakan BKN atas keabsahan 418 orang PNS Bangli formasi 2007, bukti jalur tikus itu ada. Bukan kali ini terbuka tabir benang kusut kepegawaian di Kabupaten Bangli. Belum tuntas tertundanya 959 orang mengikuti prajabatan padahal sudah diangkat selama satu tahun, kini muncul PNS bodong. Sebelumnya juga muncul masalah ratusan CPNS yang menyandang status 80% padahal sudah bekerja selama dua tahun. Kasus 418 PNS bodong yang tidak sesuai dengan aturan BKN, juga akan menjadi masalah besar di Bangli. Lalu siapa yang bertanggung jawab dan menjadi biang keladi atas kejadian ini? Adakah keterkaitan masalah ini dengan isu yang sempat berembus di Bangli, kalau di antara PNS yang ditolak BKN itu merupakan lulusan jalur tikus atau lulus susulan di luar jalur resmi? Kepala BKD Bangli Ni Luh Koesalarini, Selasa (12/7) kemarin, mengatakan masih mendalami lebih jauh masalah yang melanda BKD Bangli ini. Karena persoalan yang membelit BKD ternyata sangat parah dan rumit. Hal.23 Baru Terkuak

Ledakan di Ponpes

Diduga Bom Rakitan

Bali Post/ant

SURAT PALSU MK

Artha Sodok Andi Jakarta (Bali Post) Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Gusti Putu Artha mengungkapkan mantan anggota KPU Andi Nurparti merupakan orang yang membawa dan membacakan surat penjelasan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perolehan suara pemilu 2009 di daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan I yang ternyata diketahui telah dipalsukan. Andi Nurpati membawa surat yang datanya ternyata telah dipalsukan untuk memenangkan caleg dari Partai Hanura Dewi Yasin Limpo dalam rapat pleno KPU pada 2 September 2009. Namun, rekayasa surat putusan MK itu terbogkar, sehingga MK mengeluarkan surat lanjutan tentang caleg terpilih sebenarnya, Mestriyani Habie dari Partai Gerindra, yang saat ini menjadi anggota Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR. ‘’Saya kira teman-teman (anggota KPU) semua tahu, tetapi tidak mau bilang,’’ kata Putu Artha dalam Rapat Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR di Gedung DPR, Selasa (12/7) kemarin. Hal.23 Pembawa Surat

REKONSTRUKSI SUAP - Tersangka hakim pengawas kepailitan PN Jakarta Pusat Syarifudin Umar (tengah) dan kurator PT Skycamping Indonesia Puguh Wiryawan (kiri) saat rekonstruksi kasus suap di kompleks Kehakiman, Sunter Agung Tengah V Blok C1-26, Jakarta Utara, Selasa (12/7) kemarin. (Beritanya di halaman 23)

Polisi Dihalangi Masuk Ponpes

Penganugerahan Hari Koperasi

Pegiat di Bali Berkomitmen Berdayakan Masyarakat Jakarta (Bali Post) Sejumlah pejabat, tokoh, dan pegiat koperasi di Bali memperoleh penghargaan yang diserahkan pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-64 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/7) kemarin. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung menyerahkan penghargaan tersebut. Presiden Yudhoyono mengucapkan selamat atas penghargaan tersebut. Ia berharap para penerima penghargaan bisa meningkat-

kan kinerja, khususnya dalam mengembangkan koperasi di Indonesia. Para penerima anugerah menyatakan komitmennya untuk memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat di Bali melalui koperasi. Sejumlah tokoh yang mendapat penghargaan antara lain Wali Kota Denpasar I.B. Rai D. Mantra (Penghargaan Satya Lencana Pembangunan), Bupati Gianyar Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Penghargaan Satya

Warga Diminta Jauhi Lokasi

Lencana Wira Karya Bidang Koperasi), Ketua Koperasi Krama Bali (KKB) Satria Naradha (Penghargaan Bhakti Koperasi dan UKM). Peraih penghargaan lainnya yaitu Ketua KSP Tridharma Artha I Komang Koheri (Penghargaan Bhakti Koperasi dan UKM), Ketua Dewan Koperasi Wilayah Bali I Dewa Badera (Penghargaan Satya Lencana Wira Karya Bidang Koperasi). Hal.23 Pengusaha Waralaba

Bali Post/ant

MAFIA PEMILU - Komisioner KPU I Gusti Putu Artha (kanan) dan Endang Sulastri mengikuti rapat Panja Mafia Pemilu, Selasa (12/7) kemarin.

Bali Post/ade

PENGHARGAAN - Wali Kota Denpasar I.B. Rai D. Mantra (tengah), Bupati Gianyar Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (kiri) dan Ketua KKB Satria Naradha usai menerima penghargaan bidang perkoperasian yang diserahkan Presiden Yudhoyono.

Kemandirian Bali dalam Pangan

Anggaran Pertanian Hanya 10 Persen Pemerintah daerah, baik Pemprov Bali maupun pemkab/ pemkot di Bali, wajib menjalin sinergi dengan perguruan tinggi (PT) khususnya yang memiliki fakultas pertanian guna memberdayakan sektor pertanian Bali. Namun, sinergi dan pengembangan pertanian terkendala dengan kecilnya anggaran sektor pertanian dalam APBD. Bayangkan anggarannya kurang dari 10 persen dalam APBD Bali 2011. Lalu, apa yang bisa dibangun dengan anggaran yang sangat cekak tersebut?

WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Bali Ketut Kariyasa Adnyana, S.P. mengharapkan perguruan tinggi melakukan penelitian yang bersifat aplikatif untuk memecahkan permasalahan pertanian di Bali. Sementara itu, pihak pemda punya kewajiban untuk mensosialisasikan maupun mengaplikasikan hasil-hasil penelitian kepada petani. Dalam konteks ini, pemda juga punya kewajiban untuk memberikan sejumlah anggaran untuk mendukung pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi. Dihubungi Selasa (12/7) kemarin, sarjana pertanian lulusan Unud ini menyatakan, baik

pemda maupun perguruan tinggi sejatinya sudah bergerak dalam rangka lebih memberdayakan sektor pertanian di Bali. Namun keduanya masih berjalan sendiri-sendiri. Kariyasa Adnyana menambahkan, permasalahan klasik yang juga menghambat pemberdayaan pertanian di Bali adalah minimnya perhatian pemda terhadap pembangunan sektor pertanian. Sebagai bukti, ia menunjuk anggaran sektor pertanian yang dialokasikan pada APBD Bali tahun 2011 masih kurang dari 10 persen dari total anggaran yang mencapai Rp 2,3 triliun. ‘’Pembangunan sektor pertanian hanya kebagian anggran yang cekak. Hanya sekitar Rp

200 miliar. Itu pun sebagian tersedot untuk pelaksanaan program Simantri,’’ katanya mengkritisi. Karena kecilnya anggaran untuk pembangunan sektor pertanian, katanya, anggaran untuk infrastruktur irigasi nyaris tidak ada. Buktinya, di mana-mana saluran irigasi rusak parah. Apalagi sebagian sistem subak tidak bekerja sebagaimana mestinya, sehingga sungai atau saluran ke sawah lebih banyak dipenuhi sampah. Hal ini makin mempersulit petani dalam mencari air, karena saluran irigasi dipenuhi sampah dan limbah. Dihubungi terpisah, Kepala Biro Humas dan Protokol Set-

Bima (Bali Post) Ledakan di Pondok Pesantren (Ponpes) Umar Bin Khatab, Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Senin (11/7) sore lalu, mulai terungkap. Aparat kepolisian menduga ledakan tersebut merupakan bom yang tengah dirakit oleh santri setempat. Akibat ledakan bom itu, salah seorang staf pengajar yang juga Bendahara Ponpes Ustad Firdaus (30) asal Desa Oo Kabupaten Dompu tewas. Korban tewas setelah kekurangan darah akibat luka parah di bagian pipi kanan hingga menembus tengkorak serta robek di kedua bahu. Selain Firdaus, salah seorang santri yang belum diketahui identitasnya juga mengalami luka parah. Wakapolres Bima Kompol Dwi Wahyudi, SIK. yang dikonfirmasi Suara NTB (Kelompok Media Bali Post) membenarkan adanya insiden tersebut. Menurutnya, dugaan sementara, korban tewas akibat ledakan. Selain Firdaus, pihaknya mendapat informasi salah seorang santri juga mengalami luka berat. ‘’Dugaan sementara akibat ledakan,’’ ujarnya, Selasa (12/7) kemarin. Informasi adanya korban tewas ini telah mencuat sejak Senin malam lalu atau beberapa saat setelah warga sekitar Ponpes Umar Bin Khatab mendengar suara ledakan hebat dari dalam ponpes. Namun warga sulit melacak sumber ledakan itu, karena Ponpes Umar Bin Khatab sangat tertutup. Informasi tersebut baru diketahui setelah salah seorang keluarga korban, H. Abdul Razak, memberikan keterangan kepada wartawan. Kepada wartawan, Razak tak menjelaskan secara rinci penyebab kematian Firdaus. Hal.23 Dihadang Aparat

da Provinsi Bali Ketut Teneng tidak menampik bahwa sinergitas antara perguruan tinggi dengan pemda memang harus ditingkatkan untuk bersamasama meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian pertanian Bali. Berkaitan dengan hal itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika belum lama ini mengundang sejumlah pakar dan praktisi pertanian untuk diajak sharing pendapat dalam memecahkan segala permasalahan yang membelit sektor pertanian di Bali. Ditegaskan, pertemuan-pertemuan seperti ini akan makin diintensifkan. Hal.23 Sumber Daya

PONPES Umar Bin Khatab di Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima kini menjadi sorotan. Hal ini terkait dengan ledakan di dalam ponpes yang menewaskan seorang pengurus ponpes. Sebelumnya ponpes ini juga menjadi perhatian aparat karena salah satu santri di ponpes ini membunuh Brigadir Rochmat Saifudin. Tersangka adalah Umar Saban Arahman (20). Terkait ledakan di ponpes, Polda NTB menurunkan tim Satgas Khusus (Satgasus) untuk menyelidiki pemicu ledakan. Dugaan sementara ledakan berasal dari bom rakitan. Namun polisi masih kesulitan memasuki areal ponpes untuk olah TKP karena dihalang-halangi santri setempat. Kabid Humas Polda NTB AKBP Drs. Sukarman Husein, Selasa (12/7) kemarin, menyatakan tim belum bisa melakukan olah TKP. Tetapi perkiraan awal, ledakan itu berasal dari bom rakitan. Ia menjelaskan tim satgas yang terdiri atas Direktorat Reskrim, Intelijen dan Brimob. Untuk menyelidiki ledakan, ikut serta satuan teror dan jihandak bom. Hal.23 Upaya Paksa


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 13 Juli 2011 | Balipost.com by e-Paper KMB - Issuu