Catatan Kebijakan Revolusioner BBM Satu Harga Jokowi PENULIS : KHALID UMAR Menurut KBBI kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sedangkan revolusioner adalah suatu sifat yang cenderung menghendaki perubahan secara menyeluruh dan mendasar. Sehingga Kebijakan Revolusioner bisa saya artikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak yang cenderung menghendaki perubahan secara menyeluruh dan mendasar. Lantas apa hubungannya dengan Kebijakan BBM Satu Harga di Era Jokowi ini? Kebijakan BBM Satu Harga ini jelas merupakan kebijakan revolusioner terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang menyertainya. Bagaimana tidak? Penentuan harga BBM di luar Jawa, Madura, dan Bali sebelumnya menggunakan model ekonomi sebagai berikut [1], HPi = HIPi + ιi, dengan Harga Patokan (HP) yang dihitung berdasarkan rata-rata Harga Indeks Pasar (HIP) BBM yang bersangkutan pada periode satu bulan sebelumnya ditambah ongkos distribusi dan margin. Dimana HIP mengacu pada harga transaksi di bursa Singapura. Dari rumus penentuan harga patokan di atas dapat kita ketahui bahwa semakin besar ongkos distribusi, semakin besar pula nilai dari Harga Patokan. Jika kita bandingkan antara Jawa dan Papua, Pulau Jawa yang luasnya 128.297 km² memiliki 58% total kapasitas kilang Indonesia [2] dan tersebar di 3 tempat yaitu Kilang Balongan di Indramayu, Kilang Cilacap, dan Kilang Cepu, sehingga ongkos distribusi di Pulau Jawa baik itu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur relatif kecil. Sedangkan Pulau Papua yang luasnya 459.412 km2 hanya memiliki satu yaitu Kilang Kasim berkapasitas 10 MBSD atau 1% total kapasitas kilang Indonesia dan bertempat di Kabupaten Sorong yang terletak di bagian kepala burung cendrawasih pulau ini saja. Sehingga jika kita ingin menyalurkan BBM ke Yahukimo yang berjarak sekitar 1000 km lewat perjalanan darat, sedangkan BBM biasanya dikirm menggunakan Kapal Perintis Yahukimo I yang seringkali terganggu akibat surutnya Sungai Brasa di kabupaten tersebut, mengakibatkan harga bensin bisa mencapai Rp150.000 per liternya. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa ongkos distribusi di Pulau Papua jelas lebih mahal daripada Pulau Jawa dan berakibat tingginya harga jual BBM di Pulau Papua.
16