di atas. Namun walaupun materi muatan yang diatur oleh UU No. 45 Tahun 1999 dan UU No. 21 Tahun 2001 berbeda, tetapi dalam beberapa hal bersinggungan, yang pada gilirannya menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya. Perbedaan penafsiran itu secara yuridis akan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, dan secara sosial politis dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat; Menimbang bahwa untuk mengakhiri ketidakpastian hukum serta mencegah timbulnya konflik dalam masyarakat, Mahkamah berpendapat bahwa perbedaan penafsiran timbul karena terjadinya perubahan atas UUD 1945, yang mengakibatkan sebagian materi muatan UU No. 45 Tahun 1999 tidak sesuai lagi dengan UUD 1945, khususnya Pasal 18B ayat (1) yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan UU�. Namun demikian, sebagaimana telah diutarakan di atas, Pasal 18B UUD 1945 yang menjadi dasar pembentukan UU No. 21 Tahun 2001 tidak dapat dipergunakan sebagai dasar konstitusional untuk menilai keberlakuan UU No. 45 Tahun 1999 yang telah diundangkan sebelum perubahan kedua UUD 1945; Menimbang bahwa persyaratan tentang pemekaran Provinsi Papua yang tercantum dalam Pasal 76 dan Pasal 77 UU No. 21 Tahun 2001 adalah berlaku setelah diundangkannya UU No. 21 Tahun 2001 tetapi tidak berlaku terhadap pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat yang secara normatif dibentuk berdasarkan UU No. 45 Tahun 1999; Menimbang bahwa pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat secara faktual telah berjalan efektif, yang antara lain terbukti dengan telah terbentuknya pemerintahan Provinsi Irian Jaya Barat dan terbentuknya DPRD hasil Pemilu 2004 beserta kelengkapan administrasinya termasuk anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD), serta terpilihnya Anggota DPD yang mewakili Provinsi Irian Jaya Barat. Sementara itu, pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah hingga saat ini belum terealisasikan;
138
Jurnal Konstitusi, VOLUME 1, NOMOR 2, DESEMBER 2004