RADAR TOTABUAN SENIN, 25 PEBRUARI 2013
ART: MAULANA
HALAMAN 4
INDEPENDENSI
PNS Berpolitik Praktis Disorot JELANG Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014 mendatang, sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) diduga mulai terlibat politik praktis. Hal ini menuai sorotan dari berbagai elemen masyarakat Bolmong Selatan (Bolsel). Menurut warga, belakangan ini ada sejumlah oknum PNS yang sudah tidak independen lagi. Bahkan para PNS ini, turun langsung ke lapangan melakukan sosialisasi terhadap caleg partai
Herson Mayulu
EKA/RADAR TOTABUAN
PNS DILARANG BERPOLITIK PRAKTIS:Hi Herson Mayulu SIP, di setiap kesempatan selalu menegaskan agar PNS tidak boleh terlibat politik praktik. Tak hanya PNS, para Sangadi (Kepala Desa,red) juga dilarang terlibat politik praktis.
tertentu. Akibatnya, masyarakat pun ikut tergiring dengan ulah para PNS. Padahal Bupati Bolmong Selatan (Bolsel) Hi Herson Mayulu SIP, di setiap kesempatan selalu menegaskan agar PNS tidak boleh terlibat politik praktik. Tak hanya PNS, para Sangadi (Kepala Desa,red) juga dilarang terlibat politik praktis. “PNS tidak boleh terlibat politik praktis. Begitu juga para Sangadi, jika ingin terjun ke politik, maka harus mundur dari jabatannya. Ini untuk menjaga netralitas dan demokrasi yang bersih,” ujar Mayulu belum lama ini. Mayulu juga mengaku, ada beberapa sangadi yang sudah mundur dari jabatannya dan memilih terjun ke politik. “Kalau sudah mundur dan mau berpolitik, sah-sah saja karena itu adalah hak warga negara,” tambahnya. Salah satu warga Bolsel Eus Daud mengaku, bahwa sebagai masyarakat dirinya sangat menyayangkan sikap para PNS yang terlibat politik praktis, meski dengan cara terselubung. “Lebih membingungkan para PNS tersebut, turun langsung ke lapangan untuk mensosialisasikan para caleg dari partai tertentu. Dimana netralitas atau independensi PNS, serta ketegasan Bupati,”ujar Eus. (eka/oni)
Maret, Tes 335 Honda K2 Risnawati Mantang
MOLIBAGU – Peluang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), untuk merekrut Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk 2013, cukup lempang. Rencananya Maret mendatang, akan ada tes bagi
tenaga Honorer Kategori Dua (K2), yang sudah di usulkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) beberapa waktu lalu. Sebanyak 335 Honda K2 yang akan mengikuti tes Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS), didominasi lulusan SMU, sebanyak 281 orang. Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD), Risnawati Mantang, Bolsel berpeluang mendapatkan jatah CPNS, dibandingkan dengan daerah-daerah lain. “Bolsel cukup berpeluang merekrut CPNS pada Maret mendatang. Namun, yang menjadi prioritas yakni para honorer,” jelas Mantang.
KABAR GEMBIRA BAGI WARGA KOTAMOBAGU DAN SEKITARNYA
Spesialis terbesar seluruh Indonesia dan terpercaya Pusat Pengobatan Alat Vital Pria dan Wanita bersama Raja Pembesar Burung ditangani langsung oleh ahlinya Hi. Aa Asep Nurdin dan anak asli Hj. Mak Erat. Buka praktek di Kotamobagu Izin Kejaksaan Negeri Manado Nomor : B - 03/R.1.10/DSP/11/2010.
Siapa yang tak kenal dengan Hj.Mak sang Ratu kejantanan dari tanah jawa karena beliaulah yang pertama kali menemukan sistim pengobatan secara tradisional dan spiritual, tidak menggunakan bahan kimia, tidak suntik atau silikon. Banyak sekali pengobatan yang cara dan sistemnya sama tapi disinilah satu-satunya tempat yang sudah terbukti menolong ribuan pasien. Anda ragu dan kurang percaya diri? Datang dan buktikan ke tempat kami! Kami siap membantu anda yang ingin menambah ukuran alat vital. Perbesar, perpanjang, kuat dan tahan lama hasil bisa dibuktikan ditempat. Dijamin alami, aman tidak ada efek samping karena kami menggunakan ramuan tradisional yang dibantu dengan doa untuk menghasilkan pengobatan yang sempurna, permanen untuk seumur hidup.
MENYEMBUHKAN BEKAS SUNTIK SILIKON ATAU MENGHILANGKAN BAHAN KIMIA
KHUSUS PRIA
MAHAR Rp. 600.000,-
L e m a h S y a h w a t , I m p o t e n s i , M a n i E n c e r, P e r b e s a r, Perpanjang, Ejakulasi Dini, Kencing Batu, Kencing Manis Darah Tinggi + Stroke.
ALAMAT PRAKTEK:
Jln. Raya Ahmad Yani Kelurahan Biga Depan Masjid Al Munawaroh Biga Sebelah Kanan Ada papan nama depan rumah. (Pindahan dari Kampung Baru)
Minyak Ramuan Terbatas
KHUSUS WANITA
Perbesar Payudara, Gurah Vagina, Putihan/ Pektay, Ingin Punya Keturunan dan Menambah Keharmonisan Rumah Tangga agar Suami Tidak Selingkuh, Pasang Susuk.
Buka Praktek Jam 8.00 s/d 21.00 wita. Buka Tiap Hari No. HP 0812 4500 0185 Pasien jangan mudah percaya pengobatan lain karena pengobatan kami yang pertama di kotamobagu
MENGHILANGKAN BEKAS SUNTIKAN SILIKON KAMI JUGA MELAYANI SUSUK, PENGHASILAN JODOH, INGIN PUNYA KETURUNAN DAN MENAMBAH KEHARMONISAN RUMAH TANGGA RAMUAN TERBATAS... !!! BERGARANSI DAN BETUL-BETUL BERTANGGUNG JAWAB (LANGSUNG REAKSI DITEMPAT) MAMBANTU PASIEN SAMPAI TUNTAS
Lanjutnya, dari kuota yang ada untuk S1 hanya 54 peserta, sementara tenaga S1 sangat dibutuhkan. Mantang juga menambahkan, dalam pelaksanaan tes nanti, bakalan ada yang tidak lulus seperti yang terjadi di daerah lainnya. “Tes-nya cukup sulit, apalagi langsung dari pusat.
Sementara para peserta banyak di dominasi oleh SMU,” tambahnya. Sekadar diketahui, ujian yang akan di ikuti para honda K2 meliputi, ujian kompetensi dasar, kompetensi Bidang, dan tes Ambang batas. “Memang agak sulit, apalagi tesnya langsung dari pusat,” jelasnya lagi. Meski de-
mikian selaku penanggung jawab pelaksanaan, Mantang mengaku akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan nasib para Honda tersebut,”Kami dari BKD akan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan nasib honda K2,”tutupntya. (eka/oni)
11,2 M Dana Bencana Alam, KJ!
MOLIABAGU – Dana bantuan bencana alam dari pemerintah pusat sebesar Rp 11,2 miliar kini mulai dipertanyakan warga. Pasalnya, sejak dana tersebut dipublikasikan lewat media pada akhir 2012 lalu, hingga kini tidak diketahui peruntukannya. Bahkan, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), diketahui kesulitan dalam penyaluran bantuan saat Bolsel porak poranda di hajar puting beliuang beberapa waktu lalu. “Perlu dipertanyakan bantuan dari pusat yang di sebut-sebut sebesar 11,2 miliar. Sebab, hingga kini realisasinya belum terlihat,
bahkan bencana angin puting beliung lalu, BPBD kesulitan dalam menyalurkan bantuan, bahkan terlambat,” kata Sujarwan Bonde. Lanjutnya, seharusnya pihak BPBD jangan banyak mengumbar soal bantuan, padahal realisasinya belum jelas apakah sudah diterima atau belum. “Ini persoalan masyarakat yang ditimpa bencana. Jadi patut dipertanyakan sejauhmana tindaklanjut dari Pemda,” tambahnya. Kepala BPBD Bolsel, Maspan Pua, baru-baru ini mengaku, kalau proses penyerahan bantuan tersebut belum dilakukan karena masih dibahas di DPR-RI.
Maspan Pua
“Jadi masih menunggu penetapan dari DPR-RI, baru setelah itu membuat MoU dengan pak Bupati,”jelas Maspan.(eka/ oni)
DKP Tepis Soal Pungli Jootje: Jatah BBM 15 Liter tak Dipungut Biaya TUDINGAN Pemungutan Liar (Pungli) terhadap biaya pengurusan Kartu Nelayan (KN), seperti yang dilontar sejumlah nelayan, mendapat respon balik dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Menurut Kabid Perikanan Tangkap DKP Bolsel, Jootje Koagow, bahwa pihaknya tidak pernah melakukan Pungli pengurusan kartu nelayan, seperti yang ditudingkan warga. “Kartu nelayan untuk pengambilan BBM sebanyak 15 liter itu gratiskan. Kami tidak memungut biaya, kasihan para nelayan kalau dipungut biaya,” aku
Koagow. Lanjutnya, saat ini pihaknya mendapat permintaan dari para pengusaha ikan, agar memberikan kartu nelayan dengan jumlah BBM sebanyak 350 liter. Sehingga, untuk memenuhi persyatan sesuai permintaan para pengusaha, pihak DKP harus melakukan pemeriksaan fisik kapal milik pengusaha ikan. “Jadi kalau soal pengurusan kartu bagi para nelayan, untuk tahap pertama sudah selesai. Bahkan, saat ini DKP sudah mengusulkan tahap ke dua. Dan kebutuhan nelayan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, hanya 15 liter. Sangat berbeda dengan kebutuhan fisik kapal para pengusaha ikan,”jelas Koagow. Dikatakannya lagi, justru sekarang para pengusaha ikan yang berinisiatif mengumpulkan dana, yang nantinya akan dipakai dalam
Jootje Koagow
pengurusan berkas mereka. “Saya tidak punya anggaran untuk pengurusan kebutuhan BBM para pengusaha ikan. Mungkin informasi itu keliru, sehingga nelayan mengeluh. Padahal nelayan tidak dipungut biaya, kecuali pengusaha ikan. Itu pun memang inisiatif mereka,”ungkapnya.(eka/ oni)