Opini
B8 TAJUK RENCANA
DPR ‘Main-main’ KPK Hancur
P
anitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sudah menyaring ratusan pelamar menjadi hanya delapan orang saja yang tersisa saat ini. Ke-8 capim KPK yang lolos seleksi berdasarkan peringkat adalah Bambang Widjojanto, Yunus Husein, Abdullah Hehamahua, Handoyo Sudrajat, Abraham Samad, Zulkarnaen, Adnan Pandu Praja, dan Aryanto Sutadi. Di mata masyarakat hasil pansel tersebut sudah cukup bagus dengan terpilihnya delapan capim KPK karena memiliki integritas, keberanian, dan wawasan, terutama pada posisi ranking 1 sampai 4 yang bakal menggantikan pimpinan KPK setelah selesai masa tugasnya dalam beberapa bulan lagi. Namun sesuai dengan ketentuan perundangan, mereka masih akan menjalani satu tahapan berat lagi yaitu ‘fit and proper test’ di DPR RI yang dijadwalkan sudah dimulai kemarin. Kalau Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman mengatakan mereka tidak mengikuti peringkat capim KPK hasil kerja pansel hal itu merupakan hak para anggota KomisiIII yang akan melakukan tahapan tes. Mulai dari cara membuat makalah sampai halhal yang substansi dan administrasi. Yang pasti, jika DPR‘’main-main’’ dengan pilihannya. Biasanya kerja DPR selalu terkait dengan politik praktis sehingga dipastikan bakal sarat dengan muatan (vested interest) dan pengaruh politik, namun hasil akhirnya akan ketahuan juga karena media massa danmasyarakatmengikutinyadengancermat.Jikayangterpilihjauhdariharapanmasyarakat pastilah publik berhak untuk menggugat hasil ‘fit and proper test’ DPR karena rakyat masih sangat membutuhkan dan mencintai KPK. Sangat jauh jika dibandingkan dengan kredibilitas DPR yang semakin anjlok di mata rakyat. Oleh karena itu, DPR hendaknya mengikuti saja hasil seleksi yang sudah dilakukan oleh para penguji tim pansel. Apalagi pansel terdiri dari tokoh-tokoh yang sudah teruji kredibilitas dan kebersihannya. Sangat beda dengan ketokohan sementara anggota DPR khususnya yang berada dalam Komisi-III. Jika DPR tetap berani ‘macam-macam’’ dengan pilihannya maka tidak tertutup kemungkinan Intisari masyarakat marah dan mendesak mencabut wewenangDPRuntukmelakukan‘fitandproper Jika DPR mengguna- test’ di masa mendatang. Apalagi secara kasat kualitas mereka yang umumnya hanya kan akal sehat, bebas pe- mata pandai bicara kalah jauh dibandingkan kemamngaruh politik hasilnya puan tokoh-tokoh di dalam pansel. Ke depan mungkin tidak diperlukan lagi akan sama dengan peni- seleksi capim KPK dan lembaga sejenisnya lewat laian pansel DPR lagi karena muatan politiknya begitu kental sehinggahasilnyaacapkaliselalumengecewakan masyarakat luas. DPR tentu saja berhak menentukan pilihannya sendiri namun dasarnya juga harus jelas. Jika memang DPR mampu membuktikan ‘’track record’’ capim KPK pilihan pansel, khususnya peringkat 1-4 bermasalah di mata hukum atau cacat moral, pastilah temuan DPR seperti itu pantas diberi apresiasi. Sebaliknya, kalau dasarnya karena ketakutan jika yang terpilih sebagai pimpinan KPK bakal lebih banyak menangkap rekan-rekannya sesama anggota DPR yang terlibat korupsi hal itu tidak fair. Kita berharap sekalipun DPR membuat pola sendiri dalam menilai capim KPK yang penting jelas metodologinya dan hasilnya tidak akan beda dengan pilihan pansel. Kita berkeyakinan keempat nama yang terpilih nanti dapat menunjukkan sikap tegasnya dalam upaya pemberantasan korupsi yang kelihatannya semakin meluas. Apalagi semakin banyak tersangka koruptor yang dibebaskan hakim Tipikor di daerah belakangan ini. Jelas ini tantangan baru bagi pimpinan KPK mendatang dengan munculnya perlawanan mafia koruptor di pusat dan daerah. Masyarakat, termasuk LSM, pers dll wajib mengawal jalannya ‘’fit and proper test’’ di DPR-RI agar benar-benar berjalan sebagaimana harapan rakyat, khususnya kelas bawah yang menginginkan pemberantasan korupsi dilakukan lebih tegas dengan hukuman lima kali lipat dari sekarang ini. Bahkan, bila perlu diberlakukan hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati, seperti di Hongkong dan China. Selama ini hukuman bagi para koruptor dari kalangan pejabat pemerintah bisa dibilang sangat ringan karena hanya berkisar 2 tahun sampai 5 tahun saja. Dipotong remisi dll paling dijalani setengah sudah bisa bebas bersyarat sehingga hal itu tidak membuat efek jera, bahkan membat para pejabat yang lagi berkuasa semakin berani melakukan korupsi berjamaah. Kondisinya semakin diperparah dengan sikap dari sebagian masyarakat yang malah bersimpati dan berempati pada para koruptor karena pengaruh kekayaan dan uangnya masih berlimpah. Menjadi tugas pimpinan KPK dan hakim Tipikor mendatang untuk berani tegas dan memperberat hukuman bagi para koruptor. Tanpa hukuman berat ditambah dengan tidak adanya hukuman sosial dari masyarakat maka sulit bagi Indonesia bisa menurunkan angka korupsi. Rakyat juga yang semakin menderita. Tapi jika hukuman mati dijalankan atau hukuman kerja paksa 20 tahun dijalankan dengan tegas, tidak diberi remisi khusus kasuskorupsimakapraktikkorupsidiyakiniakanberkurangdinegeriinidimasamendatang. Justru itu, DPR jangan‘’main-main’’ dalam melakukan seleksi capim KPK. Masa depan KPK di tangan DPR. Jika‘’main-main’’ KPK bisa hancur dan rakyat pasti kehilangan harapan dan kesabarannya.+
APA KOMENTAR ANDA SMS 08974718101
Faks 061 4510025
Facebook smswaspada
6287768244114 Pak Rahudman kami sangat kecewa dgn oknum Lurah Kampung Baru kec.Medan Maimun yg menarik lagi SK Ahli Waris yg sdh ditekennya. Saat kami pertanyakann, me +6281264925548 Buat WASPADA.Kenapa beritamu tak sehangat dulu.apa semua wartawan sudah kena belenggu? +6281322170983 Waspada YTH, tolong sampaikan kpd pihak PLN agar tdk merugikan masyarakat. Tolong tagihan listrik harus disesuaikan dgn KWH meter konsumen,jangan mark up.Thx sebelumnya +6282168358277 Mau tau kepanjangan dari SBY............ SUSAH BETUL YAAAAAA........dari mulai minyak tanah, premium, solar, goreng sampai minyak rambutpun SUSAH BETUL YAAAAAAA. Sembako SUSAH BETUL YAAAA, SEMUANYA SUSAH BETUL YAAA. itula kepanjangan dari SBY. Bangsa ini sudah terjerembab , negeri ini, negeri banana ( pisang ) lama kelamaan lonyot. Nagara kita tidak berani mandiri, masi ngompeng dgn negara luar. Apa yg tidak ada sama kita, SDM, SDA, atau SGM, pakar, ahli, tukang2, tulang2, sampai tukang KORUPSI tingkat wahid ada di tempat kita. Sungguh ironis negara tercinta ini RI. Paling asik minum kopi sambil baca Koran WASPADA +6285370623192 Yang terhormat para petinggi Dinas Pendidikan Labuhanbatu SUMUT tolong berikan apa yg menjadi hak kami, karena hak itu bukan mengurangi gaji anda. Tunjangan fungsional itu untuk guru honorer, itu uang negara bukan gaji anda +6282166180203 SBY pemimpin berhati lembut, ketenangan jiwa nya saat menghadapi prahara di negeri ini begitu dalam, tapi masih teramat banyak yg menyalahkan nya, coba saudara yg duduk dikursi nya, jangankan ngurus negara ngurus keluarga masih kalang kabut. +6285371087167 Sudah selayaknya kita memberi apresiasi kepada dr. Arifin Sakti atas usahanya mempersatukan ummat dengan mengajak merujuk langsung kesuatu dalil. Sekalipun beliau tidak ahli agama, tapi tidak bermazhab atau taklid. +6282162685244 Ass wr wb ! Kalo membicarakan masalah khilafiah, tidak apa2 dan bahkan akan menambah ilmu kita. Dan kalo ada yg mengatakan, ada yg menghujat pak Arifin srg, itu pendapat yg salah. Karena coba kita ikuti tulisan pak Arifin sedari dulu, apa katanya tentang amalan org ? Tapi belakangan, ada yg dibenarkan nya. Jd kita harus buka kembali tulisan nya di Waspada awal2 nya tempo hari, ok ! Wassalam. +6281376228044 Ass wr wb, dikolom ini ter tgl 19 okt/ 21 zulqaidah ada sdr2 kita yg bilang kalo tdk sefaham, janganlah menghujat Arifin Srg. Ini kami bantah, coba buka referensi harian Waspada sdr sejak 5 atau 6 thn yg lalu ttg tulisan/pendapat Arifin srg (teliti sdr dgn tenang). Apa kata nya ttg amalan org lain ? Apa katanya ttg zikir selesai sholat fardhu, taraweh 20 rkt,
WASPADA Selasa 25 Oktober 2011
Perlu Dipikirkan Kembali Oleh Bachtiar Hassan Miraza ...kurun 60 tahun umur negara ini hampir seluruh kegiatan pertambangan nasional dikuasai asing.Indonesia tidak pernah memanfaatkan sumberdaya energinya untuk pembangunan ekonomi sendiri.
K
ebijakan Indonesia mempergunakan ekspor sumberdaya energi (gas alam dan batubara dll) ataupun barang mentah bahan baku industri olahan lainnya bagi memperkuat cadangan devisa perlu dipikirkan kembali. Indonesia hendaknya jangan dihantui oleh jatuhnya nilai tukar rupiah karena keterbatasan cadangan devisa. Hal ini dapat mengorbankan kepentingan sektor ekonomi lain. Kebijakan ini akan memperkuat ketergantungan ekonomi Indonesia kepada perekonomian dunia. Kebijakan ini hanya berguna untuk memecahkan masalah saat ini dan mengabaikan pembangunan landasan perekonomian Indonesia jangka panjang. Hendaknya kebijakan ekspor seperti ini dimasukan dalam strategi kebijakan pembangunan ekonomi jangka panjang. Indonesia untuk masa mendatang pasti akan menghadapi kesulitan sumberdaya energi seperti yang sudah terlihat dengan minyak bumi dan gas alam saat ini. Oleh sebab itu kebijakan pemanfaatannya harus efektif dengan memikirkan kepentingan nasional jangka panjang. Kebijakan pembangunan ekonomi sama artinya kebijakan pembangunan jangka panjang yang didasarkan pada sumberdaya yang dimiliki dan kepentingan nasional. Indonesia harus mengawal pemanfaatan sumberdayanya untuk masa kini dan masa mendatang. Hal ini cukup beralasan karena saat ini sumberdaya alam sudah merupakan sumberdaya yang terbatas yang tidak ada penggantinya walau kemajuan ilmu dan teknologi berjalan sangat cepat. Kemajuan ilmu dan teknologi hanya bisa bekerja untuk mengefisienkan penggunaan sumberdaya energi dan belum sampai pada penciptaan barang penggantinya. Kitapun masih mempertanyakan apakah kemajuan ilmu dan teknologi masa mendatang mampu mengatasi kebutuhan manusia yang tumbuh cepat dengan keberagaman kebutuhannya. Jikapun bisa apakah kemajuan tersebut tidak menimbulkan dampak pada bidang lainnya seperti kesehatan, lingkungan dan peradaban manusia. Satu saat nanti dunia–demikian juga Indonesia--akan kehabisan sumberdaya alam untuk kehidupan karena penggunaannya semakin hari semakin besar sesuai dengan kebutuhan hidup manusia. Saat ini saja sudah terjadi
degradasi keberadaan sumberdaya alam itu. Contohnya jika dulu Indonesia sebagai negara pengekspor minyak bumi sekarang telah menjadi pengimpor minyak bumi. Tak tertutup kemungkinan jika saat ini Indonesia adalah negara pengekspor batu bara dan gas alam namun pada satu saat nanti akan menjadi negara pengimpor batu bara dan gas alam. Alasan lainnya yang perlu dipikirkan adalah ekspor sumberdaya energi dan bahan baku industri olahan yang dilakukan Indonesia justru dipergunakan untuk memperkuat perekonomian dan sektor industri luar negeri. Sementara hasil olahan yang berbentuk barang konsumsi diimpor oleh Indonesia. Gayanya sama saja dengan kebijakan ekonomi negara kolonial sewaktu Indonesia dijajah oleh Belanda pada waktu lalu. Indonesia belum pernah mempergunakan sumberdaya energinya untuk pembangunan ekonomi dalam negerinya. Kalaupun ada jumlahnya sangat terbatas dan dibatasi seperti adanya pembatasan penggunaan gas alam untuk penggunaan dalam negeri. (Peraturan ESDM nomor 3 tahun 2010 tentang Alokasi Dan Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Kebutuhan Dalam Negeri). Kita sadar para pengambil keputusan adalah para birokrat yang sibuk karena dihadapkan dengan berbagai macam persoalan negara. Mereka tidak berkesempatan untuk berpikir jangka panjang. Mereka selalu bertindak pragmatis, mengambil jalan mudahnya saja. Ini sangat riskan. Oleh sebab itu masukan kepada pimpinan pemerintah mengenai keberadaan sumberdaya energi Indonesia perlu disampaikan oleh para ahli pertambangan agar masukan itu dijadikan salah satu pertimbangan di dalam menentukan kebijakan ekspor sumberdaya energi masa mendatang. Pembangunan sebuah negara harus mempunyai visi ke depan bukan hanya memikirkan permasalahan yang dihadapi saat ini saja. Kebijakan ekspor sumberdaya energi muncul karena negara memerlukan jumlah devisa yang besar baik untuk membayar hutang maupun untuk kebutuhan impor. Namun kebijakan ini sebenarnya adalah dampak dari gagalnya ekspor barang industri olahan dalam negeri karena investor industri basis (industri berat) tidak pernah muncul dan sektor riilpun tidak tumbuh. Masalahnya sudah berbelit belit. Namun negara harus mengambil
satu pilihan walau pilihan itu dirasakan pahit untuk saat ini. Jangan jadikan kementerian pertambangan sebagai BUMN yang menjual hasil tambang. Negara harus memikirkan kembali kebijakannya tentang ekspor sumberdaya energi dan memikirkan penggunaannya untuk pembangunan ekonomi dalam negeri. Kalau pilihan ini tidak diambil Indonesia akan dikenal sebagai negara pengekspor sumberdaya energi dan sumberdaya alam dan sebagai negara pengimpor barang jadi (barang konsumsi). Kemungkinan ini bisa terjadi mengingat dalam kurun waktu enam puluh tahun umur negara ini hampir seluruh kegiatan pertambangan nasional telah dikuasai asing. Indonesia tidak pernah memanfaatkan sumberdaya energinya untuk pembangunan ekonomi dan industrinya sendiri. Azas manfaat yang tidak didasarkan pada kepentingan nasional adalah sesat. Oleh sebab itu jangan ada pemikiran mentang mentang Indonesia belum bisa memanfaatkan sumberdaya energinya maka sumberdaya itu diekspor saja dulu. Ini adalah pemikiran keliru yang tidak didasarkan pada kepentingan nasional jangka panjang dan yang tidak mengerti telah terjadi degradasi sumberdaya energi yang sangat luar biasa. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa kebijakan ekspor sumberdaya energi serta bahan baku industri olahan yang berlebihan merupakan kebijakan yang kurang sehat karena tidak akan pernah bisa memperkuat fondasi perekonomian nasional. Kebijakan seperti ini adalah kebijakan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan saat ini.
Kebijakan seperti ini tidak memiliki visi pembangunan jangka panjang. Oleh sebab itu perlu dipikirkan kembali. Disamping itu kebijakan seperti ini merupakan kebijakan untuk memperkuat fondasi perekonomian negara luar. Padahal negara luar itu adalah negara pesaing Indonesia untuk barang yang sama dipasar internasional. Keadaan ini akan mematikan industri pengolahan dalam negeri Indonesia sehingga jumlah penganggur tetap berada dalam angka yang tinggi. Kita harus mampu mempergunakan sumberdaya energi sendiri untuk mengatasi permasalahan ekonomi dalam negeri. Seharusnya pemerintah berpikir ke arah ini dan memulai meninggalkan kebijakan yang pragmatis. Kita sependapat dengan kebijakan pemerintah saat ini memberhentikan atau mengurangi subsidi penggunaan energi dalam negeri untuk kegiatan konsumsi. Dan kita berharap agar subsidi energi itu dialihkan ke sektor produktif bagi mendorong tumbuhnya industri dasar dan industri pengolahan dalam negeri bagi meningkatkan kesejahteraan bangsa. Kita juga berharap agar ekspor bahan baku industri olahan dapat dibatasi khususnya ekspor bahan baku olahan yang menghasilkan barang yang sama dengan produk dalam negeri. Maksudnya tidak lain untuk mengurangi tekanan persaingan dari produk luar negeri terhadap produk dalam negeri di pasar global maupun di pasar domestik. Penulis adalah Guru Besar Emiritus USU, Pemerhati Ekonomi.
Stop SMS Sampah Oleh Farid Wajdi Perlu segera diadopsi regulasi seperti diAustralia,siapapun yang tidak sudi menerima SMS maupun telefon‘sampah’ dipersilakan mendaftarkan nomornya ke regulator setempat. Nomor yang terdaftar dilarang dikirimi SMS ‘sampah’
N
amanya juga sampah (spam), maka wajar lebih banyak membuat sebal daripada mengantar senang. Walaupun mungkin untuk sebagian orang (sebut saja pemulung) mereka pasti senang dengan sampah. Tapi buat orang yang bukan pemulung pasti tidak akan terlalu suka dengan yang namanya sampah. Masalahnya sampah itu ternyata tidak hanya ada di dunia nyata. Tetapi juga ada di dunia maya (internet). Kalau di dunia maya disebut dengan email sampah. Email sampah adalah email yang dikirimkan kepada seseorang tanpa seizin yang punya email. Kalau, kemudian kalau email itu dibuka maka akan berisi berita bohong yang kemudian akan mengajak kita masuk ke links-links yang itu dapat saja mengandung virus trojan atau virus yang lain (Prayogo, 2007) Parahnya ternyata sampah kini sudah mulai meluas dalam hal ruang lingkup jangkauannya. Handphone (HP) kini juga sudah menjadi sarana untuk mengirimkan pesan SMS (Short Message Service) yang sebenarnya terasa beraroma ”sampah”. Pesan itu isinya sama sekali tidak berguna alias tak memberi manfaat apapun. Contoh SMS beraroma sampah itu adalah: “Mau Toyota Yaris, Yamaha Mio, HP, dll? Langsung saja ketik: REG kirim ke…..(Rp.500+ppn), untuk info lebih lanjut silahkan hubungi…..” atau pesan lain dengan maksud yang sama: “...buktikan bahwa Anda detektif yang ulung! Ketik REGDU. Raih Suzuki Swift, SuzukiShogun, dll! Tarif Rp550 untuk terima/jawab SMS quis”. SMS seperti itu tentu menyebalkan, karena untuk membuka dan membuang SMS tersebut dibutuhkan waktu. Walau mungkin sebenarnya hanya dalam hitungan detik saja. Tetapi kalau dalam kondisi sibuk, lalu kemudian terima SMS seperti itu, rasanya pastilah sangat mengesalkan! Pesan yang masuk mulai dari SMS yang berkode pendek umum hingga
sampah, posisi konsumen meski tidak berkenan, tetapi tetap tidak bisa menolaknya. Kebanyakan SMS spam dikirim melalui internet ke nomor ponsel secara virtual melalui SMSgateway. Namun, ada Juga SMS spam berasal dari virus di ponsel. Mengenai korban selain melalui surat pembaca melalui media massa dapat juga diakses di google dengan keyword ”SMS Sampah” atau “SMS Spam”. Hasilnya semua operator tercatat sama-sama ‘keroyokan’ mengirim SMS sampah itu. Kalau diurut ke belakang pengalaman menunjukkan begitu mudah mendaftarkan diri (registrasi) melalui SMS berdasarkan format tulisan ke nomor konten provider tertentu. Tetapi begitu susahnya, bahkan mungkin tak ada fasilitas untuk berhenti berlangganan dari konten itu, karena tidak tersedia fasilitas “unreg” dalam layanan itu. SMS premium yang menawarkan pulsa gratis bagi sekian puluh pengirim pertama tanpa jelas layanan yang diberikan apalagi tawaran bagi “pengirim tercepat” juga merupakan jebakan karena start time-nya yang tidak ada yang tahu. Apalagi jika disepakati bahwa tujuan akhir memberikan layanan telekomunikasi adalah menumbuhkan perekonomian, lokomotif peradaban dan alat mencerdaskan bangsa, tentu apakah itu penyedia jaringan, penyedia jasa ponsel, termasuk content provider, tidak akan lagi memberikan layanan tanpa nilai tambah kepada masyarakat. Dengan begitu diharapkan, tak ada lagi tudingan bahwa SMS premium menjadi SMS penyedot pulsa atau apapun namanya. Sebab, industri ini juga harus dijaga dari pihak-pihak yang hanya menggunakan ponsel sebagai media vacum cleaner penyedot uang dari masyarakat tanpa memberikan layanan bermanfaat Selain itu, UU Telekomunikasi juga
sumen telekomunikasi. Seperti tertuang pada Pasal 15, jika terjadi kesalahan/kelalaian operator yang menimbulkan kerugian, maka pihakpihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada operator. Operator wajib memberikan ganti rugi, kecuali operator dapat membuktikan kerugian tersebut bukan diakibatkan kesalahan/kelalaiannya. Tak dapat dipungkiri, kini makin banyak pengiriman email serta SMS ‘sampah’ yang menerobos ruang pribadi konsumen. Untuk memperkuat koridor, maka UU Informatika dan Transaksi Elektronika dan UU Perlindungan Konsumen harus menjadi sandaran untuk menghadapi serangan email dan SMS ‘sampah’. Meski bisa jadi itu dianggap juga belum cukup. Stop SMS sampah Perlu segera diadopsi regulasi seperti di Australia. Karena untuk mengatasi penggunaan SMS, termasuk juga telefon seluler, sebagai sasaran telemarketing, dikeluarkan Do Not Call Register Act 2006. Jadi, siapapun yang tidak sudi menerima SMS maupun telefon ‘sampah’ dipersilakan untuk mendaftarkan nomornya ke regulator setempat—ACMA. Nomor yang terdaftar artinya dilarang untuk dikirimi SMS ‘sampah’ serta ditelefon untuk menjadi sasaran telemarketing, tentu termasuk undian berhadiah? Dengan kata lain, untuk kenyamanan pelanggan, mestinya operator menyebarkan SMS tentang bersedia atau tidak bersedia pelanggan terkait dengan kiriman SMS sejenis. Kemudian, kalau konsumen keberatan, maka kiriman SMS sejenis harus dihentikan. Intinya, agar SMS sejenis tidak terus disebarluaskan tanpa seizin pelanggan dimaksud. Sebab ruang privat konsumen harusnya bukan sekadar akan diganggu telemarketing, namun juga untuk keperluan lain dengan modus yang sama, merayu konsumen agar terbujuk dengan apa yang ditawarkan penelepon atau pengirim SMS. Selain terganggu, muaranya adalah konsumen akan dirugikan lagi. Karena itu serangan SMS sampah yang dikirimi operator harus dihentikan, sebab sama sekali tidak memiliki nilai edukasi. Tanggungjawab operator adalah mencerdaskan, dan tidak terus menerus menjarah pulsa konsumen dengan cara yang tidak fair alias mengandung tipuan.
setiap proses peristiwa yang merugikan konsumen, operator tidak pernah sekadar menunjukkan sikap empatinya. Tiada kampanye anti-kejahatan dengan mengirimkan SMS edukasi, terutama kepada pelanggan sendiri? Misalnya SMS massif untuk memperingatkan pelanggan supaya hatihati atas modus penipuan lewat ponsel, termasuk tempat pengaduan, dan lain-lain. Apakah memang begitu rendah tanggungjawab sosial dan produk dari operator ponsel di Indonesia? Lalu, bagaimana pula peran Kementerian Kominfo dan BRTI selama ini dalam mengawasi SMS sampah bermasalah itu? Penulis adalah Dekan FH UMSU, Direktur LAPK.
Pengumuman Redaksi menerima kiriman karya tulis berupa artikel/opini, surat pembaca. Kirim ke alamat redaksi dengan tujuan ‘Redaktur Opini Waspada’ dengan disertai CD atau melalui email: opiniwaspada@yahoo. com. Panjang artikel 5.000-10.000 karakter dengan dilengkapi biodata penulis dan kartu pengenal (KTP). Naskah yang dikirim adalah karya orisinil, belum/tidak diterbitkan di Media manapun.Tulisan menjadi milik Waspada dan isi tulisan menjadi tanggungjawab penulis.
SUDUT BATUAH * Ledakan penduduk mengancam kota Medan - Itu tanda dua anak belum cukup! * Fasilitas mewah bos BUMN ditarik - Kursi pun bisa tak berputar * Wirausaha Indonesia masih dua persen - Maklum lebih enak jadi PNS!
oel