Waspada,kamis 16 februari 2017

Nusantara

WASPADA Kamis 16 Februari 2017

A5

Jokowi Minta Tak Ada Perpecahan Usai Pilkada JAKARTA (Waspada): Presiden Joko Widodo berharap kegaduhan yang terjadi belakangan ini bisa berakhir setelah Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Harapan itu bukan hanya tertumpu untuk Jakarta, melainkan 100 daerah peserta Pilkada serentak lainnya.

Antara

WAPRES BERIKAN HAK SUARA: Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) dan istri Mufidah Jusuf Kalla memperlihatkan jari usai memberikan hak suara pada Pilkada DKI Jakarta di TPS 3 Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (15/2). Pilkada serentak dilaksanakan di 101 daerah termasuk DKI Jakarta.

“Saya harapkan semua bisa kembali setelah Pilkada ini sebagai saudara semua menjaga persatuan dan kesatuan kita,” ujar Jokowi di Gambir, Rabu (15/2).

Pilkada Aceh Dan DKI Jakarta Perlu Perhatian Khusus JAKARTA (Antara): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Aceh dan Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.

“Dalam pilkada serentak kali ini daerah yang membutuhkan perhatian khusus adalah Aceh dan DKI karena tensinya tinggi,” katanya seusai menunaikan hak politiknya di Komplek Widyachandra, Jakarta, Rabu (15/2).

Pilkada Aceh diikuti enam calon gubernur dan wakil gubernur di mana empat di antaranya mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kini bertekad mengabdikan diri untuk Provinsi Aceh.

Enam pasangan calon tersebut adalah Muzakir ManafTeuku Ahmad Khalid, Zakaria Saman-Teuku Aldiansyah, Zaini Abdullah-Nasaruddin, Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, Abdullah Puteh-Sayed Mus-

tafa Usab dan Tarmizi Abdul Karim-Teuku Machsalmina Ali. Sementara itu, dalam Pilkada DKI Jakarta ada tiga pasangan calon yang bersaing memperebutkan kursi pimpinan DKI Jakarta, yakni pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Atas pertimbangan situasi yang dinilai bertensi tinggi di kedua wilayah tersebut, Tjahjo menyebut bahwa dirinya akan melakukan pemantauan proses pemilihan para pemimpin daerah di seluruh Indonesia tersebut di kantor Kementerian Dalam Negeri.

“Hari ini langsung akan saya monitor dari kantor, mudah-mudahan nanti begitu selesai hari pemilihan ini, tidak akan terjadi masalah apapun,” ujarnya.

Kendati demikian, Tjahjo menegaskan bahwa dirinya tidak hanya memantau dua daerah dengan tensi tinggi

tersebut saja, akan tetapi juga memantau proses Pilkada di daerah lainnya dengan problematikanya masing-masing.

Dia mencontohkan, Pilkada di Pati, Jawa Tengah, yang hanya diikuti calon tunggal, Pilkada Buton yang juga diikuti calon tunggal, namun sang calon saat ini tersangkut masalah hukum.

Kemudian, menurut dia, ada Pilkada Dogiyai yang memiliki masalah ditolaknya salah satu calon oleh panitia pengawas pemilihan, serta Pilkada Sulawesi Barat yang dinilai kementerian memiliki tingkat kecurangan masif mulai dari manipulasi data dan politik uang.

“Semua pasti kami pantau perkembangannya. Sanksi kecurangan tegas, yang menerima juga terkena sanksi berat.

Pilkada itu bisa sukses kalau sudah enggak ada politik uang, netralitas aparatur negara dan partisipasi, mudah-mudahan tingkat partisipasi naik,” demikian Tjahjo Kumolo.

Habibie Optimistis Demokrasi Indonesia Semakin Baik JAKARTA (Antara): Presiden Republik Indonesia periode 1998-1999 Bacharuddin Jusuf Habibie mengaku optimistis, demokrasi di Indonesia berkembang semakin baik dan lebih maju seiring digelarnya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017.

“Saya optimis lho melihat pengembangan dan berkembangnya demokrasi di Indonesia,” ujar mantan Wakil Presiden RI itu usai menggunakan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara ( TPS) 05 Patra Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (15/2).

Perkembangan demokrasi di Indonesia, menurut pakar penerbangan dunia itu, salah

satunya tercermin dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak hari ini yang menurut dia terlaksana baik.

“Hari ini oke, debatnya baik dan diserahkan kepada rakyat sendiri yang makin lama makin berkualitas hidup, yang berarti pemerataan keadilan, berjalan baik, tetapi belum sempurna,” kata mantan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) itu.

Menanggapi kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang mendapat sorotan banyak kalangan, Habibie pun menilai wajar.

“Pemilihan di Jakarta yang mendapat perhatian bukan saja dari seluruh bangsa Indonesia, tetapi dunia. Alasannya adalah bahwa bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang pluralistik,” tuturnya.

Habibie pun menambahkan, “Walaupun masyarakat Indonesia adalah masyarakat terbesar yang beragama Islam, ini bukan negara Islam. Negara demokrasi, yang ditentukan oleh rakyat.

Wawasan dan kehendak rakyat disampaikan rakyat melalui mekanisme sistem yang kita namakan demokrasi.

Ada negara-negara yang demokrasi, tetapi pelaksanaanya tidak seperti kita saat ini.”

Antara

PENGAMANAN PILKADA IBUKOTA: Sejumlah personil kepolisian dan TNI dengan kendaraan taktis melintas di Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (15/2). Polda Metro Jaya menurunkan sekitar 28 ribu personil gabungan Polri, TNI dan Satpol PP untuk mengamankan jalannya Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017.

Quick Count: Wahidin-Andika Ungguli Rano Di Pilkada Banten JAKARTA (Waspada): Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten nomor urut 1, Wahidin Halim-Andika Hazrumi unggul berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei politik Indikator, Rabu (15/2).

Berdasarkan data yang masuk 99,67 persen, WahidinAndika unggul tipis dari rivalnya, Rano Karno-Embay Mulya Syarif dengan persentase peroleh suara 50,32 persen untuk keunggulan WahidinAndika. Sementara itu, RanoEmbay memperoleh persentase perolehan suara 49,68 persen.

Sebelumnya, perolehan suara kedua pasangan calon berlangsung ketat dan saling

mengejar. Rano-Embay sempat memimpin peroleh saat data yang masuk masih sekitar 43 persen. Namun, begitu data yang masuk 52,33 persen, Wahidin-Andika kembali menyalip Rano-Embay.

Rano-Embay kembali menyalip Wahidin-Andika saat data masuk terkumpul hingga 90,33 persen. Pasangan nomor urut 2 ini mengungguli rivalnya dengan perolehan 50,03 persen. Sementara itu, Wahidin-Andika memperoleh 49,97 persen.

Namun, setelah data masuk terkumpul 93,67 persen, giliran Wahidin-Andika memimpin dengan perolehan 50,07 persen, sedangkan Rano-Embay 49,93 persen.

Wahidin-Andika terus memimpin hingga data yang masuk berjumlah 99,67 persen, dengan persentase perolehan suara 50,32 persen. Sementara itu, Rano-Embay memperoleh 49,68 persen.

Hitung cepat yang dilakukan Indikator ini dengan tingkat margin of error +/-1,62 persen. Adapun tingkat partisipasi pemilih Pilkada Banten 2017 berjumlah 63,1 persen.(vn)

Jokowi bersama Iriana menggunakan hak pilihnya sebagai warga DKI Jakarta tadi pagi. Mereka hanya lima menit berada di TPS IV Gambir untuk mencoblos salah satu pasangan calon.

Wilayah DKI memiliki tiga paslon, yakni Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja PurnamaDjarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, Pilkada merupakan salah satu contoh pesta demokrasi. Sehingga, perbedaan pilihan tak mengganggu kelancaran dan kegembiraan pelaksanaan Pilkada.

“Pilkada adalah pesta demokrasi rakyat. Jangan sampai perbedaan pilihan politik memecah persatuan kita,” ucapnya.

Dukung Pemenang Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla sementara itu mengimbau masyarakat tetap mendukung pemenang dalam ajang pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 —meski yang menang nantinya bukan pasangan calon yang mereka pilih.

“Kita sudah biasa Pilkada, sudah biasa Pemilu. Begitu siapa yang menang, kita dukung. Pilkada bukan hal yang baru,” ujar Kalla usai mencoblos di TPS 03 Dharmawangsa, Jakarta.

Kalla meyakini warga Jakarta bisa menerima kemenangan salah satu pasangan kandidat gubernur. Pengalaman di Jakarta selama ini, kata Kalla, tidak pernah terjadi persoalan pasca pemilihan gubernur. “Orang Jakarta terbuka kok. Lima tahun lalu kan begitu juga, tidak ada apaapa,” kata dia.

Kalla mengatakan gelaran Pilkada seharusnya bisa digelar lebih meriah dan dirayakan penuh suka cita. Dia berharap Tempat Pemungutan Suara nantinya bisa dirancang agar lebih ramai dikunjungi oleh

Demokrat Laporkan Antasari Ke Bareskrim JAKARTA (Antara): Partai Demokrat melaporkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar ke Bareskrim Polri dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik.

“Kami sudah laporkan soal fitnah dan pencemaran nama baik,” kata Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi di Kantor Bareskrim, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa (14/2) malam.

Laporan tersebut dilakukan menanggapi pernyataan Antasari di hadapan awak media yang mengatakan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono telah mengkriminalisasi kasus Antasari.

Didi yang didampingi Juru Bicara Partai Demokrat Imelda Sari enggan merinci soal laporan yang dibuatnya.

“Tugas kami hanya menyampaikan laporan. Hal yang menyangkut penjelasan secara politik, Pak SBY yang menyampaikan,” katanya.

Pada Selasa (14/2), di hadapan awak media, mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar menyebut Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono adalah orang yang merekayasa kasus Antasari.

“Inisiator kriminalisasi terhadap saya itu SBY,” kata Antasari.

Ketua MPR Imbau KPU Netral, Jujur Dan Adil JAKARTA (Waspada): Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Rabu 15 Pebruari 2017 adalah pelaksanan azas kedaulatan rakyat (demokrasi) sebagai amanat dari sila ke 4 Pancasila dan dijamin secara konstitusional oleh UUD 45.

Maka untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak ini , Pimpinan MPR mengimbau penyelelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar melaksanakan 101 Pilkada provinsi, kabupaten dan kota, dengan berpihak pada Merah Putih. Dalam Pilkada serentak ini KPU harus profesional, netral, jujur dan adil.

“L a k s a n a k a n P i l k a d a dengan profesional, dengan baik, jujur dan adil, karena yang berkontestasi, yang bertanding, seluruhnya adalah anak-anak bangsa,” kata Zulkifli Hasan pada keterangan persnya di Media Center MPR/ DPR Jakarta Selasa (14/2).

Selain kepada KPU, Pimpinan MPR juga mengimbau seluruh aparat penegak hukum, baik jajaran TNI maupun Polri untuk menjalankan tugasnya sebagai alat negara untuk mengawal dan menjamin proses demokrasi berjalan dengan tertib dan damai berlaku netral dan tidak memihak ke pihak manapun.

Pimpinan MPR juga mengajak seluruh pasangan calon kepala daerah untuk menciptakan kompetisi yang sehat, tidak berbuat curang, money politik dan lain lain serta lebih mengedepankan kompetisi visi, misi dan program untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan integritas pembangunan nasional dan daerah.

Pimpinan MPR mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi aktif

Ralat Pengumuman Lelang Menunjuk Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan, yang terbit pada Harian Waspada tanggal 10 Februari 2017, tertulis: Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Retail Credit Collection Medan …dst….

Dengan ini kami ralat sebagai berikut: Menunjuk Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, yang terbit pada Harian Waspada tanggal 08 Desember 2016, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Retail Credit Collection Medan … dst…

Demikian ralat ini kami sampaikan, terima kasih.

Pematangsiantar, 16 Februari 2017

menggunakan hak pilihnya dengan mengedepankan asas Luber, Jurdil dalam pelaksanaannya sehingga tercipta pelaksanaan Pilkada yang sejuk dan toleran demi persatuan dan kesatuan bangsa. (aya /j07/B)

pemilih.

Kalla tak bisa tegas memprediksi apakah Pilkada DKI kali ini bakal bergulir dalam satu atau dua putaran. Namun dia tetap menyinggung masih terbukanya kemungkinan bakal bergulir putaran lanjutan dalam konstelasi politik di ibu kota.“Tentu semua berharap satu putaran, tapi kelihatannya mungkin dua lah.

Nggak apa apa lah itu ada aturannya kan,” kata dia. (cnni)

Antara

JOKO WIDODO GUNAKAN HAK SUARA: Presiden Joko Widodo (kiri) dan Istri, Iriana Widodo melambaikan tangan usai menggunakan hak suara dalam Pilkada DKI Jakarta di TPS 04 Gambir, Jakarta, Rabu (15/2). Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pemilihan umum kepala daerah secara serentak di 101 daerah pemilihan.

Penyaluran KUR Jangan Hanya Fokus Di Jawa JAKARTA (Waspada): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat meminta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2017 ini jangan hanya fokus di Jawa.

Harus ada penerapan prinsip keadilan ekonomi dalam penyaluran KUR Penyaluran KUR tahun ini juga diharapkan wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatra Utara III agar menyasar sektor produktif maupun sektor riil yang dibutuhkan untuk mendorong ekonomi rakyat kecil.

“Harus ada penerapan prinsip keadilan ekonomi dalam penyaluran KUR ,” ujar Rudi Hartono Bangun pada rapat kerja membahas penyaluran KUR secara nasionalis , dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) Muliaman Hadad, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, di ruang rapat Komisi XI gedung DPR Jakarta, Selasa (14/2).

Dalam rapat tersebut, wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatra Utara III secara tegas mendesak penyaluran KUR ke depan, harus juga memperhatikan daerah daerah yang menyumbang pendapatan ke negara.

Dia mencontoh, Sumatera Utara, dan Riau yang selama ini banyak memberikan pajak dan pendapatan ke Pusat.

“Jadi harus ada penerapan prinsip keadilan ekonomi dalam penyaluran KUR kedepan, jangan daerah hanya penghasil penerimaan negara, tapi uangnya tidak dirasakan oleh masyarakat Sumut dan Riau, terutama dalam KUR. Pada sisi lain Rudi juga mengingatkan kepada Menteri Keuangan terkait penerimaan pajak tak amnesti, dimana wilayah Sumut tercatat sebagai daerah penghasil pa-

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 atas objek lelang sebagai berikut: NO.

OBJEK LELANG

1

Nama Debitur : Erwin MS UD. Gunung Jaya Sebidang tanah seluas 1.127 m2 sesuai dengan SHM No. 06 tgl. 30 November 2010 an. Erwin MS berikut bangunan yang ada diatasnya terletak di Desa Gunung Musara, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, Prov. Aceh. Dengan nilai limit lelang Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) dan uang jaminan penawaran lelang Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah).

2

Nama Debitur : RPB. Ramli Sebidang tanah seluas 1.083 m2 sesuai dengan SHM No. 66 tgl. 30 November 2011 an. Armita berikut segala sesuatu yang ada diatasnya terletak di Desa Tingkem Asli, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah, Prov. Aceh. Dengan nilai limit lelang Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) dan uang jaminan penawaran lelang Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).

Nama Debitur : Bahtiar a) Sebidang tanah seluas 80 m2 sesuai dengan SHM No. 84 tgl. 20 September 1982 an. Bahtiar berikut bangunan yang ada diatasnya terletak di Desa Janarata (dh. Kampung Janarata), Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah (dh. Daerah TK. II Aceh Tengah), Prov. Aceh (dh. Daerah Istimewa Aceh). Dengan nilai limit lelang Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan uang jaminan penawaran lelang Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). b) Sebidang tanah seluas 239 m2 sesuai dengan SHM No. 624 tgl. 15 Oktober 2004 an. Bahtiar Aman Nawar berikut bangunan yang ada diatasnya terletak di Desa Janarata, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah (dh. Aceh Tengah), Prov. Aceh (dh. Nanggroe Aceh Darussalam). Dengan nilai limit lelang Rp. 336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan uang jaminan penawaran lelang Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah).

4

Nama Debitur : M Yuni Sebidang tanah seluas 120 m2 sesuai dengan SHM No. 368 tgl. 16 November 2011 an. M. Yuni, SmHK berikut bangunan yang ada diatasnya terletak di Desa Blang Sentang, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah, Prov. Aceh. Dengan nilai limit lelang Rp. 208.500.000,- (dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang jaminan penawaran lelang Rp. 104.250.000,- (seratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

5

Nama Debitur : Sarim Munawar Sebidang tanah seluas 8.674 m2 sesuai dengan SHM No. 381 tgl. 23 Desember 2002 an. Syarim Munawar berikut segala sesuatu yang ada diatasnya terletak di Desa Paya Tumpi, Kec. Kota Takengon, Kab. Aceh Tengah, Prov. Aceh (dh. Nanggroe Aceh Darussalam). Dengan nilai limit lelang Rp. 244.500.000,- (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang jaminan penawaran lelang Rp. 122.250.000.- (seratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan Penetapan Jadwal Lelang No. S-80/WKN.02/KNL.01/2017 tgl. 26 Januari 2017 Yang akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Kamis, 02 Maret 2017 Pukul : 10.00 WIB (Waktu Server ALE) s/d selesai Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe, Jl. T. Hamzah Bendahara, Lhokseumawe Syarat-syarat lelang : 1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui email dengan aplikasi yang di akses pada kalimat domain www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat dimenu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.

2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain diatas dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP dan memasukkan data NPWP serta nomor rekening atas nama sendiri.

3. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain diatas sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan Kamis, 02 Maret 2017, Pukul 10.00 Waktu Server ALE (WIB).

4. Pembukaan penawaran lelang oleh Pejabat Lelang dilakukan pada Kamis, 02 Maret 2017, Pukul 10.00 Waktu Server ALE (WIB) s/d selesai.

5. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan penawaran lelang dengan ketentuan sebagai berikut: a. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil). b. Setoran uang jaminan penawaran lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat–lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang atau Rabu, 01 Maret 2017 Pukul 17.00 Waktu Server ALE (WIB). c. Uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing–masing peserta lelang setelah berhasil melakukan lelang pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

6. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirim secara otomatis dari alamat domain diatas kepada email masing–masing peserta lelang setelah peserta lelang menyetor uang jaminan penawaran lelang dan tidak ada dalam daftar hitam/blacklist. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali kali dengan menggunakan token yang telah dikirim ke alamat email masing–masing.

7. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian lelang dan bea lelang sekaligus (bukan dicicil) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, pemenang lelang dikenakan sanksi berupa uang jaminan akan disetor ke kas negara.

8. Apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan/penundaan lelang, maka peserta tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada KPKNL Lhokseumawe maupun PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 9. Peminat dapat melihat dan meneliti barang yang dilelang serta mendapatkan keterangan lebih lanjut dari dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Retail Credit Collection Floor Lhokseumawe, Jl. Merdeka No. 135C Lhokseumawe, telp. (0645) 630335 atau KPKNL Lhokseumawe, Jl. T. Hamzah Bendahara, Lhokseumawe, telp. (0645) 631600 setelah pengumuman ini diterbitkan selama jam kerja.

jak terbesar di luar Jawa.

“Jadi Bu Menteri, saya sarankan juga harus perhatikan dan buat sistem reward (penghargaan) dan funismen (sangsi) untuk wilayah lain yang tidak bekerja dan tidak menghasilkan ,” saran Rudi.

Demikian juga sistem, syarat dan ketentuan dalam mengajukan KUR, menurut Rudi harus diperjelas dan dipermudah, khususnya bagi kalangan masyarakat petani, pedagang dan nelayan.

Rudi menyebutkan pentingnya mempermudah penyaluran KUR seperti bagaimana kententuan untuk dapat kredit 0 sampai 25 juta harus dijelaskan, apakah harus memakai jaminan atau tidak.

Dengan sistem, syarat dan ketentuan yang jelas, tambah Rudi, tidak sampai simpang siur dalam merealisasikannya di bawah dan di pihak bank penyalur KUR. “Kami juga mendukung

jika bank menerapkan prinsip kehati- hatian dalam menyalurkan KUR ke masyarakat, karena memang selama ini ada pandangan di masyarakat bahwa KUR semacam hibah atau bantuan, semacam Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Raskin. Pada hal tegas Rudi Hartono Bangun, KUR bukanlah hibah dan Bantuan Sosial (Bansos).

Se b e l u m n y a Me n t e r i Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan penyaluran KUR pada 2017 sebesar Rp110 triliun akan fokus kepada sektor produktif hingga 40 persen atau mengalami kenaikan dari sebelumnya kisaran 22 persen.

Ia mengatakan saat ini pemerintah sedang berupaya untuk merumuskan kebijakan agar realisasi KUR benarbenar menyasar masyarakat kecil yang membutuhkan, bukan kepada pedagang besar ritel. (aya/B)

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero),Tbk akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan terhadap debitur : 1. Sonya S, sebidang tanah seluas 128 M2 berikut bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Sei Sikambing C II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan SHM No. 1441 atas nama Sonya S ditulis dan disebut juga Sonya Sinaga (Limit Rp. 255.000.000,- ; Setoran Jaminan Rp. 127.500.000,-).

2. Endra, sebidang tanah seluas 120 M2 berikut bangunan di atasnya terletak di Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan SHM No.456 atas nama Endra (Limit Rp. 60.000.000,- ; Setoran Jaminan Rp. 30.000.000,-).

3. Mahyudi Chairil AB, sebidang tanah seluas 108 M2 berikut bangunan di atasnya terletak di Desa Jaharum B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan SHM No. 75 atas nama Mahyudi Chairil.AB (Limit Rp. 230.000.000,- ; Setoran Jaminan Rp. 115.000.000,-).

4. Indra Jaya Tarigan, sebidang tanah seluas 184 M2 berikut bangunan di atasnya terletak di Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan SHM No. 1904 dan 1905 atas nama Indra Jaya Tarigan (Limit Rp. 1.000.500.000,- ; Setoran Jaminan Rp. 500.250.000,-).

5. Ferry Setiawan, sebidang tanah seluas 112 M2 berikut bangunan di atasnya terletak di Desa/ Kelurahan Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten/Kota Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan SHM No. 926 atas nama Ferry Setiawan (Limit Rp. 122.000.000,- ; Setoran Jaminan Rp. 61.000.000,-).

6. Theodora Ginting Munthe, sebidang tanah seluas 60 M2 berikut bangunan di atasnya terletak di Desa/ Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan SHM No. 7494 atas nama Theodora Ginting Munthe,SE MM (Limit Rp. 380.000.000,- ; Setoran Jaminan Rp. 190.000.000,-).

7.

Sukarna, sebidang tanah seluas 299 M2 berikut bangunan di atasnya terletak di Jl. Istiqomah, Desa/ Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan SHM No. 532 atas nama Sukarna (Limit Rp. 220.000.000,- ; Setoran Jaminan Rp. 110.000.000,-).

8. Sulian, sebidang tanah seluas 262 M2 berikut bangunan di atasnya terletak di Gang Gaharu IV, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kotamadya Binjai, Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan SHM No. 444 atas nama Legini (Limit Rp. 130.0 0 0.0 0 0,- ; Setoran Jaminan Rp. 65.000.000,-).

9. Jaya Putra Bangun, sebidang tanah seluas 62 M2 berikut bangunan di atasnya terletak di Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan SHM No.772 atas nama Jaya Putra Bangun (Limit Rp. 280.000.000,- ; Setoran Jaminan Rp. 140.000.000,-).

10. Yusup Khazali Pasaribu, sebidang tanah seluas 217 M2 berikut bangunan di atasnya terletak di Jln. Sei Deli, Kelurahan Pujidadi, Kecamatan Binjai Selatan, Kotamadya Binjai, Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan SHM No. 486 atas nama Yusuf Khazali Pasaribu (Limit Rp. 150.000.000,- ; Setoran Jaminan Rp. 75.000.000,-).

Syarat dan Ketentuan Lelang : 1. Cara Penawaran Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui internet dengan aplikasi yang di akses pada alamat domain https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id.

Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.

2. Pendaftaran Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri.

3. Waktu Pelaksanaan a. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain diatas pada : Hari / Tanggal : Kamis / 02 Maret 2017 Penawaran Terakhir : Pukul 14.00 WIB Waktu Server (sesuai WIB) Cara Penawaran : Close Bidding Tempat Pembukaan : Rumah Makan Mie Ayam Jamur H. Mahmud S. – Meeting Room Jalan Abdullah Lubis Nomor 57/71 Medan b. Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut di atas.

4. Uang Jaminan Lelang a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut: • Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).

• Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. b. Uang jaminan lelang disetork an ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta.

5. Penawaran Lelang a. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada email masing-masing peserta lelang setelah peserta lelang menyetor uang jaminan lelang dan tidak ada dalam daftar hitam/blacklist serta memenuhi persyaratan. b. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali sesuai kelipatan yang telah ditetapkan, dengan menggunakan token lelang yang dikirimkan ke alamat email masing-masing.

6. Pelunasan Lelang Pemenang lelang diwajibkan melunasi harga lelang dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila pemenang lelang tidak melunasi harga lelang dalam tenggang waku tersebut, maka uang jaminan akan disetor ke kas negara.

7. Barang yang dilelang Barang yang dilelang apa adanya (as is), sebelum mengikuti lelang diharapkan para peserta lelang menghubungi penjual terkait dengan keabsahan dan penguasaan dokumen kepemilikan objek yang akan dilelang.

Lhokseumawe, 16 Februari 2017

Medan, 16 Februari 2017 Ttd

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk