Nusantara
WASPADA Jumat 11 September 2015
Panglima TNI Lepas 1.059 Satgas Kebakaran Hutan JAKARTA (Waspada): Sebanyak1.059 personel TNI gabungan bantu penanggulangan kebakaran hutan di Sumatera Selatan yang semakin mengkhawatirkan dan membuat kabut asap hingga kebeberapa daerah. Pasukan TNI yang diberangkatkan terdiri dari satu Batalyon 330/Linud-17/Kostrad dan Armed-10/Kostrad (TNI AD), Marinir (TNI AL) dan Paskhas (TNI AU) yang tergabung dalam Satgas Operasi Penanggulangan Kebakar an Hu t a n d i Wi l a y a h Sumatera Selatan langsung dilepas oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam suatu upacara militer di Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, Kamis (10/9). Satgas Operasi Penanggulangan Kebakaran Hutan yang akan bertugas membantu pemadaman kebakaran hutan di Sumatera Selatan (Sumsel) dipimpin oleh Kolonel Inf Dwi Darmadi, S.Sos (Asops Kostrad) selaku Komandan Satgas, dibekali dengan mesin pompa air beserta pipa air, sepatu boot dan masker serta didukung dengan 4 Hercules (3 Hercules diberangkatkan hari ini dan 1 Hercules sebagai cadangan). Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam sambutannya mengatakan bahwa, penanggulangan terhadap
PENGANTAR Menyambut musim haji tahun ini, Sudut Tempo Doeloe akan menampilkan berbagai cerita, berita, foto, ekspresi berkaitan pelaksanaan haji tempo doeloe. Dilihat dari masa kini cuplikan haji tempo doeloe ini memperlihatkan sesuatu yang mengesankan dan unik. Beratnya perjalanan haji pada waktu itu dan tujuan ke Makkah yang sekaligus belajar ilmu agama yang lebih baik dari sebelum berangkat, memungkinkan gelar haji adalah sesuatu pencapaian perjalanan berat dan pencapaian keilmuan yang tinggi. Mungkinkah gelar haji saat ini beda makna dan spiritnya dengan dulu?
Snouck Hurgronje Intel Hadji Di Makkah
kebakaran hutan ini adalah tugas mulia bagi seorang prajurit karena akan menyelamatkan ekosistem hutan dan menyelamatkan masyarakat terhadap dampak kebakaran yang terjadi. “Satgas Operasi harus dapat menyisir pada setiap sudut hutan yang berpotensi timbulnya titik api kebakaran dengan memanfaatkan atau mengefektifkan alat pemadam yang dibawa atau memanfaat sesuatu yang ada untuk digunakan sebagai alat pemadaman dan tidak boleh menyerah karena menyerah dengan kondisi demikian adalah bukan karakter prajurit TNI,” kata Gatot Nurmantyo. Gatot Nurmantyo menekankan, berbuatlah yang terbaik, berani, tulus dan ikhlas; perhatikan faktor keselamatan dalam situasi kondisi apapun, karena itu bagian dari tugas dari prajurit; gunakan alat keselamatan kerja dengan benar sesuai ketentuan, karena hal ini juga bagian dari keselamatan diri serta tercapainya pelaksanaan tugas dengan baik dan berhasil.(j02/aya/B)
Ist
KAPOLRI Jenderal Pol Drs Badrodin Haiti foto bersama teman lama dari Medan ustadz Amhar Nasution di Mabes Polri Jakarta.
Kapolri Apresiasi Ulama Medan MEDAN (Waspada): Kapolri Jenderal Pol Drs Badrodin Haiti mengatakan, peran ulama sangat besar dalam menciptakan stabilitas keamanan di pusat dan daerah-daerah. “Saya merasakan itu terutama bekerjasama dengan para ulama di Medan ketika menjabat Kapoltabes awal tahun 2000an, karena itu peran ulama patut diberi apresiasi karena begitu besar andilnya dalam menciptakan Kamtibmas,’’ ujar Badrodin Haiti mengenang masa-masa bertugas di Kota Medan bersama para ulama yang tergabung dalam mitra Kamtibmas Poltabes Medan saat menerima audiensi silaturahmi Ustadz Drs H Amhar Nasution, MA di ruang kerjanya, Jakarta, Selasa (8/9). Menurut Kapolri salah satu keberhasilannya ketika menjabat Kapoltabes karena dukungan dari elemen masyarakat, khususnya para ulama. Dalam berbagai aksi demo misalnya, kita upayakan bertemu dengan unsur pimpinan pendemo, diajak komunikasi dan makan bersama, lalu ulama bisa mendinginkan suasana sehingga tidak terjadi aksi anarkis dalam demo buruh dll. Begitu juga mengatasi berbagai masalah lainnya, termasuk aliran sesat. Pimpinannya diajak berdialog untuk
Sudut Tempo Doeloe
mencari tahu masalah dan mencarikan solusinya. Oleh karenanya Kapolri berharap pada ustadz Amhar untuk terus membangun kemitraan para pemuka agama dengan jajaran kepolisian di tingkat Polsek, Polres sampai Polda. Hubungan yang baik selama ini harus dijalankan untuk menciptakan rasa aman di masyarakat, kata Kapolri pada mantan ketua pemuka agama mitra Kamtibmas Poltabes Medan yang juga dosen pasca sarjana dan STIK-P. Kepada Waspada di Medan, Kamis (10/9), Ustadz Amhar Nasution memuji ketokohan dan kepemimpinan Badrodin Haiti dalam memimpin anak buahnya, baik saat bertugas di Medan maupun sudah menjadi Kapolri. Dia mengayomi semua elemen masyarakat dengan membangun silaturahim. Model community policing diterapkannya dengan baik, termasuk melakukan safari ke daerahdaerah yang dinilai rawan memiliki potensi kejahatan, masyarakat diberi pemahamanan pentingnya berperan serta membantu polisi sehingga dapat menangkal terjadinya aksi kejahatan. ‘’Semoga Kapolri sukses mengamankan jalannya pilkada serentak Desember 2015,’’ harap ustadz Amhar.(m03/A)
Bona Pasogit Sulit Terlepas Dari Belenggu Kemiskinan JAKARTA (Waspada): Kebijakan pertanahan yang meminggirkan masyarakat, kooptasi sumberdaya agraria dan tata ruang, sengketa dan konflik tanah, serta rendahnya kesadaran mensertifikatkan tanah, merupakan tali temali menjadikan Bona Pasogit (kampung halaman) sulit melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Berbagai data resmi yang dirujuk, menunjukkan, sebagian besar kawasan Bona Pasogit atau kawasan Tapanuli dan sekitarnya, yang terdiri dari 13 kabupaten berada di dataran tinggi kawasan Danau Toba dan Pantai Barat Sumatera Utara, berada di bawah standar kemiskinan, baik di level provinsi maupun nasional. “Tanah adat pun ditelantarkan dan tidak boleh digunakan siapa pun, termasuk negara,” papar Dr Ronsen Pasaribu SH MM saat menyampaikan materinya di Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Forum Bangso Batak Indonesia (FBBI) di Jakarta kemarin. Menurut Ronsen yang juga, seorang birokrat di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI, salah satu cara mengentaskan kemiskinan di Bona Pasogit yakni melalui reforma agraria. Sedangkan menurut dosen dan peneliti IPB James Panjaitan, kemiskinan itu terjadi akibat sistem dan pola pertanian yang masih tradisional serta kealpaan pemerintah daerah mengurusi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. (aya/C)
Antara
SEJUMLAH prajurit TNI yang tergabung dalam satuan tugas penanggulangan bencana asap tiba di Lapangan Udara (Lanud) Palembang, Sumsel, Kamis (10/9).
Senator Sumut Tolak KA Cepat JAKARTA (Waspada): DPD RI menolak rencana pemerintah membangun kereta api (KA) cepat Jakarta Bandung yang menelan biaya lebih dari Rp60 triliun. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Dedi Iskandar Batubara, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Utara pada Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Kementerian Keuangan yang di hadiri oleh Wakil Menteri Keuangan RI Mard i a s m o d a n Pe j a b a t Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan Jakarta Senin (7/9). Menurutnya, rencana pembangunan kereta api
cepat tersebut adalah bentuk inkonsistensi pemerintah terhadap percepatan pembangunan daerah seperti yg tertuang dalam RPJMN 20152019, karena nomenklatur tersebut sama sekali tidak tergambar dalam rencana pembangunan nasional. “Meskipun pemerintah menyatakan bahwa proyek tersebut tidak akan membebani APBN, karena ini adalah Proyek “bussines to Bussiness” tapi seyogyanya jika ada investasi asing yang ingin masuk dan berniat menanamkan modalnya, harusnya negara mendorong investasi pembangunan infrastruktur tersebut ke daerah yg lebih membutuhkan percepatan”
Dedi menilai jalan tol trans Sumatera sepanjang 2084 km jauh lebih besar kemanfaatannya bagi percepatan pembangunan pulau Sumatera. Jika misalkan uang Rp60 triliun tersebut dialokasikan untuk pembangunan jalan tol trans Sumatera, bisa membangun lebih kurang 600 km, artinya sudah 28 persen pekerjaannya selesai. Apa lagi jika uang tersebut sebagiannya dianggarkan untuk peningkatan kualitas jalan-jalan provinsi dan jalan kabupaten di Sumatera Utara khususnya yang masih membutuhkan anggaran yang cukup besar, tentu ini kemanfaatannya akan lebih besar”. (j07/C)
JAKARTA (Waspada): Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Parlindungan Purba mengatakan pemerintah terkesan tidak mampu mencegah timbulnya asap akibat kebakaran terutama pada wilayah-wilayah yang kerap mengalami kebakaran. “Masih terjadi asap yang tidak terselesaikan, seperti musiman saja. Besok kami akan turun ke Kalimantan Barat untuk meninjau di sana,” ujar Parlindungan di Jakarta, Kamis (10/9). Senator Sumut itu menilai masalah asap, kebakaran lahan dan hutan bukan hanya menyebabkan gangguan
kesehatan pada masyarakat. Namun juga telah mengganggu perekonomian nasional dan transportasi. “Kita prihatin dengan kondisi saat ini dimana penduduk di daerah terkena g a n g g u a n p e r n a f a s a n ,” katanya. Parlindungan meminta pemerintah agar di beberapa kawasan dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran untuk mengatasi kebakaran di lahan gambut maupun lahan hutan. Sementara itu Wakil Ketua Komite II DPD RI Anna Latuconsina menegaskan soal koordinasi penanganan asap lemah. Intinya, koordinasi
antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal antisipasi munculnya asap akibat kebakaran tidak baik. “Ini saya melihat bahwa koordinasi tidak ada. Pemerintah diharapkan mendengarkan hal ini,” ucapnya. Anna menambahkan munculnya asap akibat kebakaran bukan sesuatu yang tidak tampak oleh mata manusia. Sebab, persoalan asap ini seolah-olah menjadi sesuatu yang terjadwal di republik ini dalam beberapa tahun terakhir. “Ini kan bukan sesuatu yang tidak diketahui, ini sudah musiman, bukannya multiyears lagi,” imbuhnya. (j07/C)
BELANDA cemas dengan para haji yang sepulangnya dari Makkah mengobar-ngobarkan semangan jihad menentang kolonialisme. Belanda melakukan berbagai cara mengatasi ini, di antaranya dengan membuka Konsulat di Makkah dan menempatkan Snouck Hurgronje untuk menjadi intelijen dan memberikan laporan rahasia kepada pemerintah Belanda. Snock sebagai ilmuwan menggunakan apa yang disebut dalam antropologi tradisional sebagai metode observasi partisipasi. Dia pura-pura masuk Islam, disyahadatkan dan mengganti namanya menjadi Abdul Ghafar. Dalam surat-suratnya yang kemudian disimpan di dalam arsip dia menulis korespondensi dalam bahasa Jerman menyatakan keterusterangannya pura-pura masuk Islam agar bisa memasuki dan meneliti orangor a n g I n d o n e s i a d i jantung Makkah. Saat ini informasi tentang sepak terjang Snouck di Makkah bahannya sangat berlimpah di internet. Belanda kesulitan mengidentifikasi gerakan kebangsaan Islam para Haji Indonesia sehingga perlu menghadirkan Snouck yang kemudian dikenal seba- Snouck Hurgronje alias Abdul Ghafar dan Rumah Sejarahya gai orientalis kaliber di Leiden, Belanda dunia, pengajar di Universitas Leiden dan bermukim di kota itu. Rumahnya telah dijadikan semacam museum dan arsip Snouck Hurgronje. Tahun 1995 saya berkesempatan mengunjungi rumah tersebut bersama Prof Usman Pelly dan saya katakan, rumah sejarah ini tempat awal menyimpan harta karun pengetahuan tentang Islam di Indonesia dan Aceh, kalau mau kaya pengetahuan Islam para orientalis, “rampoklah” rumah ini. Di antara para jamaah haji Indonesia yang ke Makkah, tidak sedikit yang kemudian menjadi tokoh gerakan menentang kolonialisme. Nama-nama dan sumber tentang mereka begitu banyak namun belum dimasukkan dalam historiografi resmi versi pemerintah Indonesia. Peranan para haji yang ke Makkah dalam gerakan nasionalisme Indonesia belum ditulis dengan baik. (Ichwan Azhari. Sumber foto, Leiden University. Koleksi Rumah Sedjarah Ichwan Azhari)
DPR Minta Menkeu Teken Pemerintah Tak Mampu Atasi Asap Dana Korban Sinabung
Waspada/adji k/B
KADISPARBUD Provinsi DKI Jakarta, Purba Hutapea, dalam jumpa pers terkait pelaksanaan JTE 2015 di Balairung, Gedung Kemenpar, Jakarta, Rabu (9/9).
Jakarta Gelar Pameran Wisata Di Medan JAKARTA (Waspada): Medan menjadi salah satu kota besar pemasok wisatawan nusantara (wisnus) bagi Jakarta. Tak heran kalau Jakarta kemudian menggelar pameran wisatanya yang bertajuk Jakarta Tourism Expo (JTE) 2015 di Ibukota Sumatera Utara ini, tepatnya di Center Point pada 17-21 September 2015. “Kami ingin menarik wisatawan dari berbagai kota di Indonesia, termasuk dari Medan dan sekitarnya,” ungkap Kadisparbud Provinsi DKI Jakarta, Purba Hutapea, dalam jumpa pers terkait pelaksanaan JTE 2015 di Balairung, Gedung Kemenpar, Jakarta, Rabu (9/9). Dijelaskan acara JTE 2015 di Medan melibatkan hingga 30 industri pariwisata dari Jakarta dan enam biro perjalanan wisata lokal. Termasuk di dalamnya adalah maskapai penerbangan Sriwijaya Air dan Citilink, pengelola hotel Jakarta bintang 2 sampai 5, perusahaan biro perjalanan
wisata Jakarta, juga hadir pengelola objek-objek wisata menarik di Jakarta, seperti Kidzania, Taman Margasatwa Ragunan, UKM, Pusat perbelanjaan Tanah Abang, Thamrin City dan lainnya. Ada banyak paket wisata yang dijual di JTE 2-015 yang bisa dipilih oleh warga Medan. “Kalau mau paket satu malam ada Paket Fly and Fun mulai dari Rp1.900.000 per orang untuk tiket Sriwijaya Air atau Citilink dengan rute PP Medan-Jakarta dan menginap 1 malam di hotel,” papar Purba. Untuk paket dua malam, bisa memilih Paket Edu and Fun mulai dari Rp 2.290.000 per orang, termasuk tiket pesawat, menginap dua malam di hotel berbintang, voucher White Horse Executive dan voucher Kidzania. Bisa juga paket Jakarta Museum Trip yang sudah termasuk termasuk tiket Sriwijaya Air/Citilink (Medan-Jakarta-Medan), voucher taxi
blue bird, tiket masuk Museum Nasional dan Museum Wayang, dan menginap dua malam di hotel berbintang (twin sharing) di Jakarta, dengan harga paket mulai dari Rp 2.190.000 per orang. Buat warga Medan yang suka musik, sambung Purba bisa memilih paket khusus Jakarta Music Festival yang akan berlangsung Oktober di Ancol, dengan harga mulai dari Rp 2.150.000 per orang. Harga tersebut termasuk tiket Jakarta Music Festival, tiket pesawat Sriwijaya Air atau Citilink PP Medan-Jakarta dan menginap 2 malam di hotel. Pengunjung yang datang ke JTE 2015 di Center Point Medan, juga akan dibanjiri berbagai hadiah menarik. Salah satunya Kembang Kelapa Keberuntungan, dimana pengunjung yang melakukan transaksi di tempat berkesempatan meraih hadiah hiburan. (adji k/C)
JAKARTA ( Waspada): Anggota MPR/DPR RI, Rudi H Bangun SE, MAP, mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro, untuk segera meneken dana bencana bagi rakyat Tanah Karo yang terkena erupsi Gunung Sinabung. “Pak Menteri, kondisi rakyat kini lagi susah, apa lagi kondisi rakyat Tanah Karo yang tinggal di pegungsian akibat Erupsi Gunung Sinabung. Makanya Pak Menteri, harus segera teken dana bencana untuk mereka, “ ujar Rudi H Bangun kepada Menkeu, saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (9/9), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatra Utara III ini menjelaskan keluhan rakyat yang tinggal di pengungsian, kepada Menkeu, ketika dirinya melakukan kunjungan kerja dan sosialisasi penggunaan dana desa di wilayah Sumut III, meliputi, Binjai Langkat, Tanah Karo, Dairi, Simalungun, Siantar, Batu Bara dan Asahan. Dalam beberapa pertemuan, masyarakat menanyakan pada dirinya, perihal dana
Waspada/Andy Yanto Aritonang/B
ANGGOTA Komisi XI DPR RI, Rudi H Bangun menghampiri Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro pada rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/9) untuk minta dana bencana bagi rakyat Tanah Karo terkena erupsi Gunung Sinabung segera diteken. bencana erupsi Sinabung. sesuai aturan dan UU yang “Saya melihat masyarakat di berlaku. Aspirasi masyarakat daerah sekitar Gunung Sina- Tanah Karo, khususnya para bung sangat susah karena korban erupsi Sinabung yang rusaknya lahan pertanian yang disampaikan Rudi H Bangun, merupakan sumber mata langsung direspon Menkeu pencarian rakyat di sana. Jadi Bambang Brojonegoro dan rakyat Tanah Karo sangat berjanji untuk secepatnya membutukan dana bencana ditandatangani. Secara khusus, anggota erupsi tersebut pak Menteri!” Komisi XI DPR RI ini menseru Rudi H Bangun. Politisi Partai Demokrat ini dorong Menkeu dan Bappeberharap, Menkeu dapat nas bekerja keras membantu segera menandatangani dan Presiden Joko Widodo Jokowi. (aya/C) mencairkan dana tersebut,
Yohana Yembise: Pelaku Pedofil Harus Dihukum Berat JAKARTA (Waspada): Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise meminta agar pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofil dihukum seberat-beratnya. “Saya amat geram dengan kasus pedofil yang terjadi di Kelapa Gading Jakarta, dimana korbannya sampai puluhan anak-anak tak berdosa. Sungguh saya sangat geram. Dia harus dihukum berat!” Kata Yohana, dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (10/9). Hal itu tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 35/2014 tentang perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang Pe r l i n d u n g a n A n a k d a n Instruksi Presiden (Inpres) No.5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GNAKSA). “Berdasarkan hal tersebut, saya mendorong pihak kepolisian untuk memberikan hukuman maksimal pada para pelaku kejahatan seksual,” tegas Yohana. Yohana juga mendorong masyarakat untuk lebih meningkatkan ketahanan keluar-
ga dan memberikan pemahaman dan pembekalan terhadap anak agar bisa melindungi dirinya sendiri dari bahaya kejahatan seksual, serta meningkatkan kesadaran bersama dalam melindungi hak anak untuk mendapatkan lingkungan yang baik bagi tumbuh kembangnya. Dalam mengawal kasus ini, Yohana menyebutkan bahwa Kementerian PP dan PA melalui jejaring Pusat Pelaya-
nan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terus bekerjasama dengan kepolisian dalam upaya pemulihan kondisi traumatis dan tekanan psikologis yang dialami oleh korban. “Kita terus berfokus pada upaya pemulihan kondisi korban, sehingga kita harapkan hal tersebut dapat mencegah terjadinya kejadian yang sama di kemudian hari,” pungkas Yohana. (dianw/C)
Hadapi MEA, DPR Revisi RUU Jasa Konstruksi JAKARTA (Waspada): Keberadaan perusahaan jasa konstruksi nasional tampaknya harus diperkuat. Karena itu UndangUndang No 18/1999 tentang Jasa Konstruksi perlu direvisi. “Latar berlakang revisi ini lebih karena kepentingan nasional. Apalagi menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN maka wajar sektor konstruksi mengikuti perkembangan dunia,” kata anggota Komisi V DPR dari F-PKB Jazilul Fawaid dalam diskusi “Rencana Revisi UU Jasa Konstruksi” di Jakarta, Selasa (8/9). Menurut Jazil, kompetisi perusahaan konstruksi nasional, baik BUMN maupun swasta dan asing diprediksi makin ketat. Makanya perlu diperinci mana saja yang akan diperkuat untuk perusahaan nasional. Masalahnya perusahaan konstruksi asing itu modalnya cukup kuat. Begitu MEA, mereka masuk ke Indonesia. “Oleh karena itu revisi UU ini harus memberikan berbagai jawaban dan tantangan ke depan,” tambahnya. (j07/aya/C)