Waspada,jumat 11 september 2015

Opini

B4

WASPADA Jumat 11 September 2015

TAJUK RENCANA

(Jangan) Berharap Banyak Pada Paket Ekonomi Jokowi

S

etelah ditunggu hampir sebulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan sejumlah paket kebijakan ekonominya yang pro dunia usaha untuk mendatangkan investor sebanyaknya guna membangun kembali sektor ekonomi yang menurun saat ini. Di antaranya Jokowi merombak 89 aturan dari 154 aturan yang dinilai menghambat daya saing industri nasional.

Sektor dunia usaha diharapkan bangkit dengan berbagai kemudahan tersebut.

Bisa segera bangkit, tapi bisa juga melambat baru terlihat tahun depan, atau bahkan tidak terjadi kebangkitan sama sekali jika pasar (investor) menilai pemerintahan tidak kredibel.

Yang terakhir ini bisa membahayakan masa depan bangsa Indonesia. Berbahaya menimbulkan gejolak sosial di masyarakat jika pakat-paket ekonomi yang ditawarkan hanya dinilai lips service belaka.

Intisari: Jadi, sukses-tidaknya pancingan paket-paket itu akan terpulang dari ‘’Percepat regulasi de- komitmen dan keseriusan pemerintah menjalankan stimulus paketngan pengawasan ketat dalam paket ekonomi yang sudah diumumkan agar investor dan pengu- kemarin.

Hemat kita, Menteri Koordinator saha cepat menggerak- bidang Perekonomian Darmin Nasution kan mesin-mesin pro- wajib segera menindaklanjuti regulasi paket-paket ekonomi tersebut. Jelaskan duksinya’’ pada dunia usaha seputar 89 aturan yang dirombak tersebut dan berbagai keuntungan yang bisa didapat serta harus cepat pelaksanaannya di lapangan. Jangan sampai di atas sudah cepat namun di bawah berjalan lambat sehingga paket yang dikeluarkan menjadi tidak efektif. Pada akhirnya akan timbul lagi hambatan baru berupa kutipan liar ini–itu, mempersulit birokrasi dll sehingga daya saing industri nasional tetap terpuruk dan Indonesia semakin dibelenggu bencana melubernya barang-barang impor dari Tiongkok dll.

Adapun paket kebijakan pemerintah Jokowi diluncurkan dalam rangka menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif. Juga sebagai upaya stabilisasi perekonomian, termasuk stabilitas nilai tukar rupiah yang semakin anjlok.

Paket pertama untuk memperkuat pengendalian inflasi dan mendorong sektor riil dari sisi supply perekonomian. Kedua, menjaga kepercayaan pelaku pasar di pasar valas melalui pengendalian volatitas nilai tukar rupiah, serta memelihara kepercayaan pasar terhadap Surat Berharga Negara melalui pembelian di pasar sekunder dengan tetap memerhatikan dampaknya terhadap ketersediaan Surat Berharga Negara bagi inflow dan likuiditas pasar uang.

Paket ketiga, memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah. Keempat, memperkuat pengelolaan supply dan demand valas. Kelima, menyediakan fasilitas swap hedging untuk mendukung investasi infrastruktur dan sekaligus memperkuat cadangan devisa, serta menyempurnakan ketentuan tentang pasar uang yang mencakup seluruh komponen pengembangan pasar antara lain instrumen, pelaku dan infrastruktur.

Jika paket-paket tersebut berjalan cepat dan efektif kita bisa berharap pertumbuhan ekonomi bakal bangkit kembali. Dunia usaha bergerak positif. Tidak lagi di level 4 persen tapi pertumbuhannya bisa mencapai 5-6 persen, dan itu sudah sangat bagus. Namun kalau yang terjadi kebalikannya, pasar merespon negatif situasi maka kondisi negeri ini bisa semakin terpuruk.

Pemerintahan Jokowi – JK belum berumur setahun namun tantangannya begitu besar dengan hancurnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dan ketergantungan rakyat akan komoditas impor. Jika dolar semakin menguat sulit rasanya paketpaket ekonomi Jokowi dapat mengatasi krisis ekonomi saat ini, walaupun pemerintah masih belum mau berterus terang akan situasi krisis sebenarnya.

Presiden Jokowi danWapres JK masih tetap memberi harapan dan itu sesungguhnya tidak salah. Selaku pemimpin keduanya harus optimis walaupun negeri ini sudah di tepi jurang bahaya besar dengan lemahnya daya beli masyarakat, mahalnya biaya hidup (sembako), tingginya angka pengangguran. Penderitaan rakyat semakin lengkap dengan mahalnya harga BBM dan tarif dasar listrik di tengah jatuhnya harga minyak dunia.

Justru itu, jangan muluk-muluk membuat paket ekonomi.Yang penting regulasinya dipercepat dengan pengawasan ketat agar pengusaha dapat melakukan terobosan menggerakkan mesin produksi. Jangan muluk-muluk karena untuk menarik kembali kepercayaan pemilik modal tidak mudah. Mereka butuh bukti melihat realitas selama ini pemerintah bagusnya di atas kertas, lemah dalam implementasi di lapangan selalu amburadul.+

Citra & Tanggung Jawab Media Oleh Suwardi Lubis Bentuk-bentuk tanggung jawab media untuk menjelaskan soal pencitraan perlu dilakukan media massa untuk menetralisir kekeruhan hubungan dengan khalayaknya

B

erbagai analisis telah menggambarkan kondisi bangsa Indonesia mengalami berbagai kemerosotan di berbagai bidang. Kondisi ini ditambah hingar-bingar politik menambah stagnasi pembangunan keba-ngsaan.

Belum lagi masalah lama dibenahi, malah muncul masalah baru yang tak kalah rumit dan menyita perhatian, dan energi bangsa.

Bangsa ini kini berada pada titik espektasi yang rendah pasca pemilihan umum (Pemilu) yang belum lama berlalu. Padahal di Pemilu tersebut espektasi sangat tinggi, khususnya bagi pemimpin bangsa yang didengung-dengungkan sebagai harapan baru yang akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Ada peran media massa yang sangat signifikan yang membawa sampai pada kondisi kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Dalam konteks komunikasi politik, media massa menyebarluaskan pesan berupa iklan dan kampanye yang membesarbesarkan seorang calon pemimpin. Khalayak memahami bahwa seorang calon adalah harapan baru berdasarkan “rekayasa pesan” media massa. Dengan kalimat yang sering diungkapkan, bahwa seorang calon pemimpin melakukan pencitraan melalui media massa agar sosoknya dikenal dan sukai khalayak. Akibatnya kondisi “kesenjangan” antara harapan dan kenyataan seorang pemimpin sering dialami baik dalam skala lokal (kabupaten/kota, provinsi), maupun dalam skala nasional.

Karenanya kemudian menjadi penting

Faks 061 4510025

Facebook Smswaspada

+6281265078051 Kpd Yth Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemko Medan.selamat pagi Bapak Kadis ada lobang besar pas di bawa lampu merah/lampu lalu lintas simpang menuju terminal Pinang Baris atau di di depan Pos Polisi Lalu Lintas.lubang tersebut adalah bekas perbaikan pipa PDAM Tirtanadi kata nya sudah di perbaiki oleh PDAM Tirtanadi tetapi belum juga di perbaiki dan di aspal oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemko Medan sampai sms ini di buat.kami memohon agar di aspal kembali agar tidak membahayakan bagi yang menaiki sepeda motor khususnya di malam hari.tolong ya pak Kadis jangan sampai lupa. +6281265078051 Kpd Yth.Bapak Kadishub Pemko Medan.selamat pagi Bapak Kadishub lapor pak saat Jalan menuju ke Pekan Sunggal sudah rusak dan belum siap di perbaiki oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemko Medan.tetapi kenapa Jalan Amal kecamatan Medan Sunggal kok di lalui oleh Truk Tronton Roda 10 yang mengangkut tanah timbun batu kerikil dan pasir melebihi tonase sedangkan jalan di dalam kota Medan hanya maxsimum 3000 kg atau 3 tonase tetapi saat ini jalan Amal sudah mulai hancur akibat di lalui Truk Tronton Roda 10 janganlah jalan menuju ke pekan Sunggal sudah hancur dan belum siap di kerjakan janganlah Jalan Amal jadi korban Dinas Perhubungan Pemko Medan.peraturan harus tegas ya pak jangan ada ngeper dan tarik ulur. +6282363649894 Bapak Kapolda,apa nggak bisa oknum polisi utk memberantas judi togel? atau para oknum polisi udah pada kenyang krn disogok oleh bandar togel? sehingga tdk ada lagi polisi yg mau memberantas judi togel,masalah togel ini yg saya sampaikan sangat marak terutama di kab,batu bara,jadi dimana pihak polres batu bara?pasti udah kenyang dikasih bandar togel,kepada harian waspada tlg no hp saya disembunyikan, trim’s, +6285361973868 Karena Pemerintah kurang tegas terhadap pembakar hutan makanya tiap tahun orang berani membakar hutan, disini kami mohon pada pemerintah untuk menindak tegas tanpa pandang bulu terhadap para pembakar hutan dan hutan yg telah terbakar dilarang untuk ditanami dgn tanaman kelapa sawit dan karet tapi harus dihijaukan kembali dgn tanaman hutan oleh Negara, selamat mencoba. +62812639988402 Ya Allah Ya Rabbi kami tidak membutuhkan pemimpin yg hanya pintar, pandai,cerdas,arogan dan selalu membuat kecemasan tetapi kami semua sangat merindukan sosok Pemim-pin yg pintar,pandai,cerdas dan bijaksana yg dapat mengayomi,yg selalu mem-buat ketenangan,kenyaman-an, dan keamanan yg selalu bisa menyelesaikan permasalahan bangsa ini dan selalu peduli dengan kesusahan masyarakat bangsanya. +6281263988402 Wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air senasib dan sependeritaan, sudah saatnya kita memilih sosok Pemimpin kita ber-dasarkan hati nurani jangan memilih pemimpin yg sukanya omong sana omong sini,suka obral janji, seo laholah peduli dengan rakyat tapi tak pernah kenyataan tapi marilah kita lihat sosok pemimpin yg akan kita pilih memang yg betul-betul ingin memakmurkan dan mensejahtrakan rakyat dan bangsanya karena apabila kita salah dalam menggunakan hak pilih kita maka penderitaanlah yg kita nikmati selamanya karena permasalahan bangsa ini tidaklah bisa seperti membalikkan telapak tangan. +6281263988402 Memang banyak yg aneh-aneh cara berpikir dan berbuat orang sekarang, sejak akhir Zaman Orde Baru sudah digalakkan pemberantasan KKN tapi kok bukannya jadi habis malah menjadi meningkat seoalah-olah tidak ada rasa takut walaupun ada lembaga KPK apalagi kalau KPK dihapuskan maka tidak jaminan Korupsi habis walaupun ada keterbukaan. Selagi manusia masih mementingkan keduniaan dan tidak memikirkan pertanggung jawaban akherat Korupsi tetap tidak bisa habis. +6282310133366 Wahai saudara2sebangsa dan setanah air...mari kita jangan berhenti berdo’a memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar negeri tercinta ini akan memperoleh Pemimpin yang benar baik..jujur ..amanah..bertanggung jawab dan sangat takut jika berbuat dosa.

ditampilkan oleh media massa elektronik adalah seperti acara-acara parodi semisal program Republik BBM (Indosiar, 2005), Republik Mimpi atau Newdotcom (Metro TV, 2006). Atau seperti Negeri Impian, Democracy, dan lainnya.

Dalam acara-acara seperti inilah, terang Effendi yang menjadi host di salah satu program acara tersebut, berbagai janji kampanye atau ucapan pemerintah yang sebelumnya ditampilkan, kemudian dianalisis serta dibongkar pencitraannya. Jenis acara ini ternyata bisa mengkompromikan akuntabilitas pasar dan akuntabilitas profesional.

Atau dengan kata lain bahwa acara seperti ini akan menetralisir hubungan media massa dengan khalaknya yang “dikeruhkan” oleh upaya pencitraan.

Ketika pertama kali muncul acara tersebut, sambutan khalayak sangat baik, dan merupakan acara yang sering ditunggutunggu penayangannya. Sayangnya ketika era kepemimpinan SBY berakhir, acaraacara parodi tersebut seolah ikut-ikutan padam. Kalau tidak salah hitung, di masa pemerintahan Jokowi-JK, tidak satupun acara parodi di televisi yang membongkar pencitraan yang dilakukan pemerintahan.

Penutup Bentuk-bentuk tanggung jawab media untuk menjelaskan soal pencitraan calon pemimpin maupun pemerintah perlu dilakukan media massa, baik elektronik, radio, maupun cetak. Tujuannya tidak lain untuk menetralisir kekeruhan hubungan dengan khalayaknya dan sebagai bentuk akuntabilitas khalayak. Karena tanpa hal ini maka kesenjangan antara harapan dengan kenyataan akan ramai terjadi, dan ini berarti media massa telah menzalimi khalayaknya sendiri.

Penulis adalah Guru Besar USU Dan STIKP Medan.

Negara Tak Berdaya Vs Kabut Asap

APA KOMENTAR ANDA SMS 08116141934

akuntabilitas publik dan akuntabilitas profesional media massa. Meskipun pada satu sisi media massa berperan sebagai penyebar pesan-pesan pencitraan, namun di sisi lain media massa juga punya tanggung jawab untuk melakukan analisis dan memberikan pengertian kepada khalayak tentang pencitraan itu sendiri. Pencitraan yang dimaksud di sini tentunya adalah ketidaksesuaian antara harapan yang didengungkan dengan kenyataan yang terjadi atas seorang calon pemimpin.

Peran media massa seperti ini penting karena jika hal tersebut tidak dilakukan maka media massa juga akan mengalami bias dalam penyajian pesan-pesannya, yang pada gilirannya akan kehilangan keselarasan hubungan dengan khalayaknya. Hal ini jika terus berlanjut maka akan membunuh sensitivitas media massa. Denis McQuail menyebut ketidakselarasan hubungan antara media massa dengan khalayaknya dengan akuntabilitas beban, karena terlalu lama “bermain-main di lingkungan akuntabilitas pasar.

Oleh karenanya McQuail juga menegaskan bahwa tanggung jawab media merupakan perkawinan dari konsep tentang prinsip kebebasan dan pilihan individual, prinsip kebebasan media, dan prinsip kewajiban media terhadap masyarakat.

Maka kemudian tanggung jawab media dibatasi pada, pertama, menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat. Kedua, kewajiban media terutama dipenuhi dengan menetapkan standar tinggi

atau profesional tentang keinformasian, kebenaran, ketepatan, objektivitas, dan keseimbangan.

Ketiga, media seyogyanya dapat mengatur diri sendiri dalam kerangka hukum. Keempat, menghindari segala yang mungkin menimbulkan kejahatan, kerusakan, atau ketidaktertiban umum. Kelima, hendaknya mencerminkan kebhinekaan dengan memberikan kesempatan yang sama. Keenam, publik memiliki hak mengharapkan standar prestasi yang tinggi, dan ketujuh, media profesional seyogyanya bertanggungjawab terhadap masyarakat juga kepada majikan dan kepada pasar.

Sebagaimana disampaikan Effendi Ghazali, menyangkut politik komunikasi seperti yang disampaikan oleh Chaff ee (2001) bahwa Laswell mungkin akan membuat frasa baru: “Who gets to say what to whom?” (Laswell, 1948: 243). Maknanya adalah bahwa sebagai berikut: ke arah, kapankah dan di mana media mulai menggunakan aksesnya.

Ini memungkinkan media massa untuk memainkan peran yang sesungguhnya untuk mencitrakan seorang calon pemimpin, sekaligus menjelaskan kepada khalayak tentang kebenaran yang sesungguhnya dari tiap-tiap calon pemimpin.

Karena nyatanya pencitraan tidak berhenti dilakukan oleh calon pemimpin. Karena ketika telah terbentuk pemerintahan terpilih, pencitraan masih terus berlangsung malah semakin langgeng. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan persepsi dukungan publik terhadap apa yang dilakukan.

Di Indonesia, secara nasional kesadaran pada pencitraan pemerintah ini tampaknya mulai dilakukan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kini berada pada puncaknya di masa Presiden Jokowi.

Dalam perspektif Effendi Ghazali media perlu melakukan pembongkaran pencitraan tersebut. Salah satu bentuk yang

Oleh Sofyan Harahap Ketika peristiwa kabut asal di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan semuanya sibuk, begitu pula saat Komjen Buwas menggunakan jurus ‘’pendekar mabok’’ semua terkejut

T

iga pergantian pejabat ini: Kabareskrim, Kepala BNN, dan Kepala BNPB menimbulkan kabar atau bau tak sedap di publik.

Komjen Buwas (Budi Waseso) dinilai terlalu kontroversial dalam menjalankan tugasnya saat menjabat Kabareskrim Polri.

Padahal, dia mau menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu. Wajar kalau dia begitu proaktif sampai-sampai menabrak logika berpikir publik, termasuk dugaan mengkriminalisasi KPK. Jika betul semuanya dilakukan demi penegakan hukum tentu positif.

Dikenal sebagai loyalis Komjen Budi Gunawan (Wakapolri), sosok Komjen Buwas begitu beraninya menetapkan dua pimpinan KPK sebagai tersangka kasus hukum, yaitu Abraham Samad sebagai tersangka pemalsuan dokumen, dan BambangWidjajanto terkait kasus dugaan kesaksian palsu perkara Pilkada Kotawaringin Barat. Begitu pula dalam kasus pengadaan sistem payment gateway dengan tersangka mantan Wamenkum Denny Indrayana dll.

Tak ayal lagi Buwas pun jadi sasaran kritik para aktivis anti-korupsi. Bahkan, para aktivis sudah mengadukan Buwas ke pihak Propam Mabes Polri, karena dianggap melanggar HAM dalam penangkapan Bambang Widjajanto, di mana pendekar hukum anti-korupsi itu digelandang ke kantor polisi dengan tangan digari ketika mengantarkan anaknya sekolah.

Masih banyak kerja nyata Komjen Buwas mengundang kontroversial, termasuk ketika ‘’mengobrak-abrik’’ ruang kerja Dirut Pelindo-II dan Pertamina Foundation. Jadi, secara kinerja, Komjen Buwas cukup meyakinkan. Dirut Pelindo-II marah-marah dan menggertak akan berhenti jika cara-cara Komjen Buwas tidak dievaluasi. Ternyata gertakan Dirut Pelindo-II RJ Lino manjur sehingga Presiden dan Kapolri langsung turun tangan. Komjen Buwas akhirnya terpental dari jabatannya, orang no 3 di Polri.

Tapi, jangan tanya Kapolri karena jawabannya pasti normatif takkan memuaskan masyarakat.

Begitu juga dengan kinerja Ka. BNN Anang Iskandar dan Ka. BNPB Syamsul Maarif. Keduanya sudah berusaha semaksimal mungkin di bidangnya masing-masing.

Sama-sama punya gebrakan nyata, tapi kok ikut dicopot juga..? Adakah yang kontroversial pada keduanya?

Khususnya Syamsul Maarif, alasan pen-

copotan sudah betul. Dia sudah menunjukkan loyalitasnya pada negara. Semua peristiwa bencana alam, termasuk memadamkan ratusan titik api hutan Sumatera dan Kalimantan dilakukan dengan optimal. Soal hasilnya baik atau mengecewakan, selama hampir satu dekade aman-aman saja. Aneh jika baru kali ini dibesar-besarkan.

Kalau dalam kabut asap yang melanda Sumatera saat ini Syamsul Maarif dianggap gagal oleh Presiden Jokowi, sesungguhnya dalam peristiwa kabut asap dari tahun ke tahun masalahnya sama saja.Yang membedakan, Jokowi turun langsung ke lapangan, masuk hutan Sumsel tanpa masker sebelum muncul berita pencopotan Syamsul Maarif.

Buat Komjen Anang Iskandar. Posisi lama Ka. BNN tergolong prestisius, menempati golongan/eselon I/A. Langsung di bawah Presiden. Artinya, tidak ada golongan lebih tinggi di jajaran pemerintahan (PNS). Berarti, posisi barunya di Bareskrim Polri merupakan kemunduran? Bisa ya dan tidak. Secara golongan/eselon bisa saja sama-sama I/A. Tapi, dilihat dari strategi dan gengsi tentu saja posisi Kabareskrim jauh lebih terpandang dibanding BNN sehingga banyak yang mengira, Komjen Buwas mengalami degradasi, sebaliknya Komjen Anang lah yang memperoleh promosi walau harus di bawah komando Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

Pertanyaan selanjutnya: Kalau benar berprestasi, mengapa Komjen Buwas dan Syamsul dicopot? Harusnya dipertahankan dan diberi apresiasi.

Pertanyaan tersebut sukar dijelaskan secara terbuka. Sebab, ada pihak-pihak yang kecewa berat atas kinerja bagus keduanya. Kalaupun anggota DPR memanggil pimpinan Kapolri maupun Presiden sekalipun kita hakkul yakin tetap saja tidak akan terungkap faktor sebenarnya mengapa Komjen Buwas diganti (kalau Syamsul Maarif sudah terang benderang diganti karena yang bersangkutan cukup lama menjabat Kepala BNPB sehingga perlu dilakukan penyegaran, regenerasi dalam kepemimpinan BNPB, apalagi tantangan kebencanaan ke depan diyakini semakin berat dan kompleks.

Yang pasti, ketiganya kini sudah lengser dari posisi lamanya. Kalau Komjen Buwas hanya berganti posisi dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Anang Iskandar, sementara Syamsul Maarif belum tahu posisi barunya di mana, setelah pen-

siun dari militer dengan pangkat Mayjen di TNI dan pensiun pula dari BNPB. Kebakaran jenggot Pencopotan Komjen Buwas, Komjen Anang, dan Mayjen Purn Syamsul tentunya terkait dengan ‘’like and dislike’’ pimpinan.

Penilaian Wanjakti terkadang hanya simbolis, menyusul kemudian untuk disesuaikan.

Mungkin saja Komjen Buwas dianggap terlalu maju, terlalu berani menegakkan proses hukum dengan menyentuh tokohtokoh yang disenangi publik. Hasilnya dia dianggap tepat mengisi BNN untuk mengatasi darurat narkoba karena korban narkoba semakin banyak, pelaku bandar, pengedar narkoba kian merambah pelosok kampung, sudah menembus 5 juta orang pecandu narkoba dengan kerugian negara mencapapai triliunan rupiah per tahun.

Sikap pemerintah ibarat pepatah ‘’China kebakaran jenggot’’. Ketika peristiwa kabut asal di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan semuanya sibuk, begitu pula saat Komjen Buwas menggunakan jurus ‘’pendekar mabok’’ semua terkejut. Sayang antisipasinya lemah dalam koordinasi penindakan dan penyelesaian kasusnya pun tak jelas. Banyak kasus yang terungkap belum satu pun yang maju ke pengadilan.

Ya, begitulah kondisi tak berdayanya pemerintah melawan mafia. Masalah tak kunjung tuntas alias bisa lenyap begitu saja terbawa tiupan angin. Lalu muncul lagi tahun depan. Begitu seterusnya selama lebih satu setengah dekade. Artinya, pemerintah di masa lalu era zaman Megawati dan SBY meninggalkan PR kabut asap pada pemerintahan sekarang ini.

Kita berharap pemerintahan JokowiJK berani bertindak tegas terhadap siapa saja perambah hutan, pembakar hutan untuk lahan perkebunan. Biasanya pengusaha kelapa sawit dan penyandang dana membuka lahan baru dengan cara membakar karena biaya murah. Begitu pula masyarakat yang membuka hutan untuk lahan pertanian, juga menggunakan cara gampang dengan membakar hutan di musim panas. Modalnya hanya korek api, dalam waktu sebulan sudah ribuan hektare lahan yang habis terbakar.

Wajar saja kalau asap hasil kebakaran hutan menutupi langit di sejumlah daerah.

Paling parah di Sumatera, lalu Kalimantan, dan wilayah lainnya. Korbannya tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat dalam bekerja, tapi juga mengganggu anak-anak sekolah, perkantoran, bisnis. Ancaman kesehatan dll. Semakin tebal kabut asapnya semakin parah korbannya. Tidak hanya menutup sekolah dan perkantoran tapi juga menutup bandara di sejumlah daerah karena jarak pandang hanya sekira 100 meter saja.

Penutup Stop tindakan semena-mena, termasuk dalam pencopotan pejabat secara semena-

mena karena tindakan seperti itu membuat masyarakat resah. Kecuali cukup alasannya, seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot jabatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dari Syamsul Maarif dan digantikan Deputi Menko PMK bidang Kerawanan Sosial Willem Rampangilei.

Terkait fenomena tahunan kabut asap dari kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan perlu ketegasan pemerintah terhadap para pelakunya. Hilangkan kebiasaan lama pemerintah seperti ‘’pemadam kebakaran’’ selalu alpa dalam menindak pelaku pembakaran hutan (pengusaha dan pemilik modal). Jangan hanya pelaku lapangan yang ditindak.

Sesungguhnya tidak sulit mencari dalang pelaku pembakar hutan karena jelas koordinat titik api, jelas pemilik lahannya.

Di sini pemerintah kelihatan tidak berdaya melawan mafia pembakaran hutan yang umumnya dekat dengan kekuasaan di pusat dan daerah. Semakin parah lagi kalau kabut asap dari kebakaran hutan yang sudah puluhan tahun lamanya ternyata atas ‘’izin’’ atau ‘’kongkalikong’’ oknum pejabat pemerintah daerah atau izin semu. Pantaslah kalau negara seakan tak berdaya melawan mafia kabut asap dan mafia-mafia lainnya.*** Penulis adalah Wapenjab Waspada

Pengumuman Redaksi menerima kiriman karya tulis berupa artikel/opini, surat pembaca. Kirim ke alamat redaksi dengan tujuan ‘Redaktur Opini Waspada’ dengan disertai CD atau email: opiniwaspada@yahoo.com. Panjang artikel 5.000-10.000 karakter dengan dilengkapi biodata dan kartu pengenal (KTP) penulis. Naskah yang dikirim adalah karya orisinil, belum/tidak diterbitkan di media manapun. Isi tulisan menjadi tanggung jawab penulis.

SUDUT BATUAH * Randiman Jadi Pj Wali Kota Medan - Jadi Pj pun jadilah! * Danau Toba akan dikembangkan ala Monaco - Walaupun entah kapan terwujudnya * Sumut tidak punya pemimpin panutan - Makanya bingung awak memilih, he...he...he oel k D a W