Waspada, Senin 6 Mei 2013

Ekonomi & Bisnis

A6

WASPADA Senin, 6 Mei 2013

Bali Catatan Gus Irawan PEKAN lalu saya dan isteri sukses LDP ini. Karena mengunjungi beberapa Adat istiadat atau berperan besar dalam wilayah di Pulau Bali. Sampai budaya yang pembiayaan usaha mikro ke Seminyak. Berdua mengyang nyaris tak disentuh mendukung itu tentu habiskan waktu sebenarnya lembaga keuangan formal. membuat bukan menambah inspirasi Apalagi LDP juga hadir ketika perkembangan LPD saya untuk menulis hal-hal petani kecil membutuhkan menjadi pesat. Setelah serius. Kebersamaan itu malah dana untuk membiayai usaha di pesawat lebih banyak saya habiskan taninya yang kembang seperti masa muda dulu. sepulangnya dari Bali, kempis saking kecilnya skala Bepergian ke beberapa usaha tani tersebut. saya berfikir apakah tempat kini memang memLPD juga dianggap sebakonsep seperti ini bisa buat saya nyaris lupa dengan gai penyelamat ketika rakyat dijalankan di Sumut. banyaknya pekerjaan yang miskin tersebut tak berdaya Terutama soal harus diselesaikan. Bahkan untuk membiayai kebutuhan dukungan adat dan saat di Bali saya nyaris tak sekolah anaknya karena terfikir untuk menulis soal budaya tadi. Apakah waktunya panen belum tiba. perjalanan tersebut.

Bahkan LPD juga mempenerima kredit malu Sesampainya di Medan berikan bantuan saat rakyat kalau dikucilkan dari baru saya teringat bukankah kecil membutuhkan dana masyarakat saat Bali itu memang unik. Bukan untuk mengobati penyakit menunggak saja dari sisi pariwisata tapi yang tidak bisa ditolaknya. pinjamannya. banyak hal yang bisa diungTidak hanya memberikan kap. Dunia pariwisatanya, mafaat kepada rakyat kecil sudahlah jangan harap bisa secara perorangan, LPD juga kita tiru dalam kurun waktu sekejap. membantu komunitas rakyat pedesaan untuk Perlu banyak langkah strategis untuk meniru memenuhi kebutuhan sosial, budaya dan pariwisata mereka. Orang Bali itu jiwanya spiritualnya. cenderung melayani dan tahu bahwa dari Banyak kebutuhan desa adat pakraman situlah mereka bisa eksis. Apa yang dijual di dipenuhi dari bantuan LPD yang disisihkan dari Bali mulai dari aksesoris sampai paket wisata keuntungan usaha yang diperolehnya. Hampir laku terjual. setiap desa pakraman dapat merehab atau Namun pernahkan di fikiran kita muncul membangun tempat ibadah berkat bantuan bahwa selain wisata, Bali itu juga unggul dalam keuangan dari LPD. pengembangan Bank Perkreditan Rakyat, Uniknya ketika ada kredit macet, sebagian koperasi simpan pinjam dan lembaga dari masalah itu dapat diselesaikan secara adat perkreditan desa? dengan baik. Tapi ada kalanya penyelesaian Inilah yang menarik bagi saya untuk masalah tersebut berujung di pengadilan. Yang menuliskannya. Di Bali saat ini berkembang saya temukan kemudian, memang banyak juga pesat LPD atau lembaga perkreditan desa. LDP yang menghadapi masalah serius. Namun Menurut data yang saya dapatkan, kini jumlah peran pemerintah cukup baik, karena mereka LPD di Bali mencapai 1.500 dengan total aset mendorong agar LPD yang kesulitan segera yang sudah melampaui Rp6 triliun. dicari jalan penyelesaiannya.

Ini nyaris dua kali lipat dari BPR di daerah Mereka memang berkembang pesat lewat itu. Keberadaan LPD ini sangat berperan LPD tersebut. Kenapa itu bisa langgeng? Saya penting mendorong ekonomi masyarakat. temukan sedikit benang merah yang Manfaat yang dirasakan masyarakat Bali cakup- membuatnya bertahan. Bahwa masyarakat Bali annya jauh melampaui kebutuhan. Apalagi jika itu ternyata didukung oleh adat istiadat bahwa itu dikaitkan dengan masyarakat miskin di utang harus dibayar. pedesaan yang memiliki kebutuhan ekonomi, Kalau utang atau kredit tak dibayar, si sosial, budaya dan spiritual yang unik. penunggak bisa saja terhukum secara adat.

Pembentukan LPD didasari warisan budaya Misalnya diusir dari desa. Bahkan di sana di Bali berupa desa pakraman yang merupakan masyarakatnya malu punya utang dan berusaha suatu bentuk atau wadah sistem pemerintahan mengembalikannya. tingkat desa yang terdiri dari ikatan kekeluargaAdat istiadat atau budaya yang mendukung an. Keberlangsungan adat dan budaya serta itu tentu membuat perkembangan LPD perekonomian masyarakat Bali telah menjadi pesat. Setelah di pesawat sepulangnya mendorong ide untuk mengembangkan pola dari Bali, saya berfikir apakah konsep seperti simpan pinjam menjadi sebuah lembaga yang ini bisa dijalankan di Sumut. Terutama soal dapat mendorong pembangunan perekono- dukungan adat dan budaya tadi. Apakah mian masyarakat sekaligus dapat melestarikan penerima kredit malu kalau dikucilkan dari adat dan budaya. Itulah yang mereka maksud masyarakat saat menunggak pinjamannya. Itu dengan LDP tadi. yang belum terjawab tuntas.(kritik dan saran Saat di Bali saya mendengar banyak cerita email: mediacenter@gusirawan.com)

Antara

TAMBANG TETAP BEROPERASI. Puluhan kapal pendulang emas tetap beroperasi ketika rombongan anggota Komisi VII DPR bersama unsur Muspida Kab. Solok Selatan melakukan sidak ke pertambangan emas ilegal itu di aluran Sungai Batang Hari, Kab. Solok Selaran, Sumbar, Kamis (2/5). Sidak yang menempuh perjalanan 4 - 6 jam tersebut menemukan sejumlah tambang emas liar yang masih beroperasi.

Dana Kompensasi Berbahaya JAKARTA (Waspada): Dana kompensasi yang akan diberikan pemerintah untuk menangkal dampak negatif kenaikan harga BBM dinilai berbahaya.

Selain menyebabkan mental masyarakat kelas menengah ke bawah menjadi ‘pengemis’, dana kompensasi juga berpotensi merugikan negara.

Pengamat ekonomi Aviliani, Sabtu (4/5), mengatakan kebijakan pemerintah terkait kompensasi sangat berbahaya.

Karena akan banyak anggaran dari program kementerian lembaga yang akan disedot untuk dana kompensasi tersebut.

Yakni sekira 18 persen dari total APBN, dan tentu saja hal itu akan mengurangi pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, kompensasi tersebut lebih baik dibatalkan dan harus kembali ke usulan awal, yakni dual price. Di mana, mobil plat hitam dan merah saja yang tidak disubsidi.

Sebelumnya, Ketua Harian YLKI Tulus Abadi, mengatakan sebaiknya dana kompensasi yang diberikan pemerintah, yakni dalam bentuk yang lebih produktif. “Berikan perlindungan terhadap golongan bawah

dengan berikan bantuan yang lebih produktif. Yakni pemberdayaan ekonomi dengan padat karya. Jangan BLT atau BLSM, nanti jadi politis lagi, enggak bisa ubah nasib mereka,” ungkap Tulus.

Lanjut Tulus, dengan diberikan bantuan produktif bagi kalangan masyarakat bawah diyakini akan menggerakkan perekonomian nasional. “Kalau kegiatan yang produktif seperti padat karya bisa menggerakkan ekonomi riil dan tidak menciptakan mental pengemis,” tegas Tulus.

Kebijakan Membingungkan Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam berbagai opsi dianggap telah membingungkan masyarakat, kata pengamat. Karena itu, seharusnya pemerintah segera saja menetapkan harga BBM tersebut untuk menuntaskan polemik.

Vincent Wijaya, pengamat ekonomi berbicara kepada Waspada di Medan, Minggu (5/ 5). Selain dia ada juga dosen Fakultas Ekonomi Unimed Chandra Situmeang, yang juga kepala laboratorium akuntansi, menghitung kalkulasi kenaikan biaya hidup jika BBM naik.

Vincent Wijaya, mengaku cara pemerintah menggulirkan isu kenaikan BBM dibuat dengan cara lama. “Selalu saja ada statement yang memancing reaksi. Pemerintah ingin melihat dulu respon masyarakat kalau

Elpiji 3 Kg Langka

Waspada/Ist

TOUR WISATA DISTRIBUTOR EVALUBE KE-AUSTRALIA : Untuk memberikan apresiasi atas pencapaian kinerja terbaik dari distributor Evalube se-Indonesia sepanjang 2012, Evalube kembali menggelar ‘Tour Reward Distributor Evalube ke Australia’. Reward yang diberikan tour wisata mulai tanggal 15 s/d 22 April 2013 tersebut antara Sydney, Brisbane, Gold Coast, dan Melbourne. Dengan program yang diberikan ini diharapkan mampu memotivasi seluruh mitra Evalube untuk menghadapi persaingan dan meningkatkan penjualan dimasa mendatang.

Kualitas Lulusan Ciptakan Tenaga Kerja Baru M E D A N ( Wa s p a d a ) : Peningkatan kualitas perguruan tinggi tidak hanya dilihat dari kuantitas lulusan melainkan kualitas lulusan untuk menciptakan tenaga kerja baru.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Pelaksana KopertisWilayah I Drs Rudy K Nababan MSi saat membacakan sambutan Koordinator Kopertis Wilayah I Prof Dian Armanto MSc MPd MA PhD padaWisuda Sekolah Tinggi Teknik Harapan (STTH) di Hotel Garuda Plaza, Sabtu (4/5).

“Hal ini dikarenakan semakin tinggi jumlah tingkat kelulusan perguruan tinggi semakin tinggi pula jumlah pengangguran. Untuk itu perlu meningkatkan kualitas lulusan untuk membangun generasi yang jujur, cerdas, tangguh dan peduli,” ujarnya.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi, lanjutnya, pertama adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebagai bagian penyelenggara pendidikan tinggi wajib memiliki izin pendirian perguruan tinggi dan izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

“Banyak pengaduan dari

masyarakat beberapa PTS masih menyelenggarakan pendidikan kelas jauh atau kelas Sabtu-Minggu di lingkungan Kopertis Wilayah I. Hal ini tidak dibenarkan atau dilarang keras, karena tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengganggu PTS yang jujur dalam memberikan informasi penyelenggaraan pendidikan yang benar kepada masyarakat dan menyelenggarakan pendidikan sesuai norma, kaidah dan kepatutan akademik,” tegasnya.

Selain itu, lanjutnya, ijazah yang dikeluarkan penyelenggara pendidikan kelas jauh atau kelas Sabtu-Minggu tidak memiliki civil effect, baik digunakan untuk pengangkatan dan pembinaan jenjang karir bagi pegawai negeri maupun untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Bahkan lebih buruk mampu menurunkan kualitas dari lulusannya sehingga yang dihasilkan hanya menciptakan pengangguran-pengangguran baru,” lanjutnya kembali.

Ketua Sekolah Tinggi Teknik Harapan (STTH) Ir M Zulfin MT mengungkapkan, lulusan yang baru diwisuda tentunya akan

terjun ke tengah masyarakat dengan bekal pengetahuan yang telah diberikan selama mereka mengikuti pendidikan di kampus.

“Pun demikian kami berharap kiranya para alumni dapat terus menggali menambah dan mengembangkan diri sendiri hingga mampu beradaptasi sesuai kebutuhan masyarakat,” jelas Ir M Zulfin MT dalam sambutannya di hadapan ratusan alumni.

Ketua Yayasan Pendidikan Harapan Drs H Awaluddin Sibarani MSi mengharapkan agar para lulusan yang diwisuda dapat mengaplikasikan dan mengimplementasikan ilmu yang didapat dari kampus ke tengah-tengah masyarakat.

“Dengan demikian dengan lulusan yang memiliki kualitas yang mumpuni mampu menciptakan tenaga kerja yang baru sehingga menurunkan angka pengangguran tidak hanya di Indonesia khususnya Sumatera Utara,” ujarnya kembali.

Pada acara itu, Ketua STTH mewisuda 118 lulusan dari 6 jurusan, yakni, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Industri, Sistem Informasi dan Teknik Informatika. (m38)

LHOKSEUMAWE (Waspada): Masyarakat di Kab. Aceh Utara kesulitan mendapatkan gas elpiji ukuran 3 kg. Kalaupun ada, harganya sangat mahal. Yakni Rp22.000 per tabung. Sedangkan harga normalnya Rp17.000 per tabung.

Muhammad, 35, seorang warga Kec. Nibong, Jumat (3/5), kelangkaan elpiji sudah terjadi hampir sepekan ini. Masyarakat mencurigai, kelangkaan itu sengaja dilakukan oleh pihak pengusaha dan Pertamina seiring adanya isu kenaikan harga BBM. Disebutkannya bahwa pemerintah terus menerus mempermainkan rakyatnya. Dulu, pemerintah menganjurkan masyarakat beralih ke gas, karena harga minyak terus naik. Tapi sekarang malah dipersulit. ‘’Kami masyarakat kecil dan miskin ini semakin terjepit saja dibuat pemerintah,” kata Muhammad.

Padahal, lanjutnya pada awal peralihan dari minyak tanah ke gas, masyarakat sangat takut. Banyak kasus, tabung gas elpiji 3 kg meledak. Tapi, karena tidak ada pilihan lain, masyarakat berupaya menyingkirkan rasa takut itu. ‘’Tapi, saat masyarakat sudah mulai nyaman dengan bahan bakar gas, pemerintah malah membuat persoalan baru. Yakni menaikkan harga, sehingga membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan tersebut,’’ tambah Muhammad.

Sementara itu, Direktur SPBE Lhokseumawe Hasan Saat, tidak berhasil dikonfirmasi.Waspada yang berulang kali menguhubunginya lewat telefon selular, namun tidak berhasil SMS yang dikirim juga tidak dijawabnya. b18).

Aceh Perlu Investasi Padat Karya BANDA ACEH (Waspada) : Pemerintah Aceh perlu melakukan investasi padat karya di sektor perkebunan. Itu akan menyerap banyak tenaga kerja, sekaligus dapat pula mengatasi pengangguran.

Pemerhati masalah ekonomi Aceh Anwar, Jumat (3/5), mengatakan angka pengangguran di Aceh semakin berkembang.

Akibatnya kemiskinan juga semakin banyak. Untuk mengatasi itu pemerintah harus mengembangkan industri kecil yang dapat menyerap tenaga kerja, terutama dari kalangan muda.

“Dana APBA yang besar, mencapai tujuh sampai delapan triliun rupiah sungguh tidak bermakna, jika masih banyak masyarakat Aceh yang menganggur dan miskin. Karena itu kita menyokong upaya Gubernur Aceh mengatasi pengangguran dan kemiskinan ini, “ katanya.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh, H Firmandez, mengatakan angka pengangguran di Aceh saat ini 164.000 orang lebih. Persoalan ekonomi dinilai merupakan salah satu penyebab terpuruknya status sosial masyarakat Aceh.

Karenanya pemerintah harus melakukan terobosan untuk membangun perekonomian masyarakat.

Katanya, kebijakan pemerintah melakukan investasi di sektor pertambangan bukan jalan keluar yang baik mengatasi pengangguran. Karena sektor ini hanya menguntungkan segelincir orang saja yang terus mengangkut harta karun Aceh ke luar negeri.

Disebutkan Firmandez, pengusaha berharap Pemerintah Aceh tidak hanya sekadar menata atau mengevaluasi izin serta aturan dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota, tetapi menyetop pertambangan yang beroperasi di Aceh seperti pertambangan bijih besi, yang hanya menguntungkan pihak luar.(b09)

harga BBM naik seperti apa,’’ katanya.

Ketika penolakan muncul besar-besaran, mereka akan menahan kenaikan harga. Sama seper ti sekarang, sudah berbagai opsi dimunculkan tapi satu pun tidak direalisasikan.

Padahal, menurut Vincent, ada satu efek paling berat dari semua skenario itu.Yaitu kenaikan harga kebutuhan pokok. ‘’Sekarang saja harga berbagai kebutuhan pokok di pasaran sudah naik bervariasi,’’ tambahnya.

Menurut Vincent, harusnya pemerintah langsung saja menetapkan kenaikan sehingga di pasar tak sampai bergejolak.

Saat ditanya opsi mana yang paling pas untuk masyarakat, Vincent, menyatakan sebenarnya tak perlu dengan dua harga.

Sebab, katanya kalau naik Rp1.500 atau Rp2.000 untuk kendaraan plat hitam, risiko yang dihadapi sama saja. Tetap akan berdampak pada harga barang dan mahalnya biaya transportasi.

“Ditambah lagi risiko disparitas harga akan menumbuhkan pasar gelap. Misalnya saya, bisa saja pesan bahan bakar dari kendaraan umum seperti bus.

Sedangkan kalau kenaikan Rp1.000 diberlakukan untuk seluruh pengendara, berarti sudah harus ada penambahkan biaya yang ditanggung seluruh masyarakat. Tapi risikonya tak akan menimbulkan kesemrawutan distribusi dan black market,’’ urai Vincent.

Sementara itu, Chandra Situmeang, menghitung jika BBM naik 44,44 persen (menjadi Rp6.500 per liter) sementara komponen transportasi biasanya adalah 25 persen dari total pengeluaran, maka akan terjadi kenaikan pengeluaran sekitar 11 persen, ditambah dampak ikutan pada naiknya barangbarang lain (inflasi) 10 persen sehingga total dampak kenaikan pengeluaran rumah tangga sebesar 21 persen.

Masyarakat, kata dia, tentu terbebani. Namun dapat meminimalkan dampak negatif deng-

an berlaku rasional dan cerdas.

Tindakan wajib yang harus dilaksanakan adalah dengan berhemat dalam berbagai bentuk.

Misalnya merencanakan perjalanan dengan kendaraan bermotor secara efisien dengan menggabungkan bebeberapa keperluan dalam satu kali perjalanan dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu lainnya hingga mampu mengurangi tingkat pengeluaran rumah tangga minimal 21 persen.

Sekarang, katanya masyarakat didorong untuk semakin mandiri dengan melepaskan ketergantungan pada subsidi pemerintah. Sehingga setiap tindakan akan jauh lebih rasional secara ekonomi. Setiap orang hanya akan membeli kendaraan jika memang secara nyata sudah memiliki kemampuan memiliki kendaraan beserta biaya yang melekat. ‘’Bukan memiliki kendaraan namun bahan bakar sebahagian dibayar pemer intah,” tegasnya.(m06/ant)

Rumah Murah Sangat Terbatas JAKARTA ( Waspada): Kementerian Perumahan Rakyat menyoroti pelaksanaan Real Estate Ekspo 2013. Di sana akses informasi rumah murah dan subsidi sangat terbatas. Itu artinya akses masyarakat berpenghasilan rendah akan hunian murah sangat rendah.

Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu (4/5), mengatakan Real Estate Ekspo 2013 itu seharusnya menjadi ajang pertemuan konsumen dan produsen. Tapi akses informasi rumah murah dan subsidi sangat terbatas. ‘’Jadi, kami sesalkan dan berharap agar diberikan ruang bagi rumah bersubsidi,” ujarnya.

Pemerintah, menurut Sri, tidak alergi terhadap perkembangan hunian kelas menengah dan atas. Sebab, perkembangan properti tersebut menyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan, meski saat ini baru 2,4 persen.

Selain itu, kata dia, dengan adanya peraturan hunian berimbang dengan konsep tiga rumah mewah, dua rumah menengah, dan satu rumah murah dalam satu kawasan, para pengembang tidak dirugikan. “Bukan berarti menjual rumah murah itu rugi. Jadi, di dalam pameran ini seharusnya disediakan informasi

bagi rumah murah. Ini berat, tapi kita harus coba,” tuturnya.

Ketua Umum REI, Setyo Maharso, mengakui hal tersebut. Menurutnya, setiap pengembang yang mengikuti pameran ini sebenarnya memiliki produk rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, pameran kali ini tidak menyasar segmen tersebut. ”Mereka memang tidak memamerkan rumah murah di sini,” ujarnya.

REI juga memiliki pertimbangan lain kenapa segmen MBR tidak dimasukkan dalam pameran kali ini. Salah satunya, karena untuk beberapa bulan ke depan, potensi pasar rumah MBR akan kecil, terutama menjelang Hari Raya dan tahun ajaran baru.

Terkait perkembangan properti di Indonesia, Setyo mengatakan saat ini pasarnya sangat baik.

Hal tersebut tidak hanya terjadi di daerah Jawa, tapi juga di seluruh Indonesia.

Sebagai contoh, kata Setyo, di beberapa pameran REI di luar Jawa, minat akan properti, khususnya kelas menengah atas, sangatlah baik. ”Di Pekanbaru itu menghasilkan Rp60 miliar, di Palembang juga hampir Rp90 miliar, dan di Manado mendekati Rp100 miliar,” ujarnya. (vvn)

Saham Syariah Dominasi BEI JAKARTA (Waspada): Banyak pemodal muslim awalnya ragu berinvestasi saham di pasar modal. Penyebabnya mereka khawatir mengenai produk investasi di pasar modal, apakah memenuhi prinsip syariah atau tidak.

Saat ini, dengan berkembangnya saham syariah di pasar modal Indonesia, kekhawatiran itu tidak ada lagi. Volume transaksi saham syariah di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kini mendominasi perdagangan.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Friderica Widyasari Dewi. Dia mengatakan bahwa dalam sehari rata-rata transaksi saham syariah mencapai Rp3,1 triliun. “Ini setara dengan 70 persen volume transaksi saham di BEI yang mencapai Rp5,1 triliun,” ungkap Friderica, dalam sebuah peluncuran produk syariah melalui laporan tertulisnya, Minggu (5/5). Ia memaparkan bahwa saat ini sebanyak 302 saham berbasis syariah terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia. Perkembangan sektor ini tumbuh sangat cepat. Oleh sebab itu, BEI mendorong para pelaku pasar untuk terus mengoptimalkan potensi pasar syariah yang dinilai cukup besar.

Pertumbuhan harga saham syariah juga melebihi rata-rata harga saham konvensional.

Pada tahun 2012, Indeks syariah yakni Jakarta Islamic Indeks tumbuh sebesar 17persen, sedangkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tumbuh sebesar 13 persen.

Saham-saham yang dikategorikan sebagai saham syariah adalah saham-saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh OJK dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu DES Periodik dan DES Insidentil. DES Periodik pertama kali diterbitkan OJK pada tahun 2007 dan diterbitkan secara berkala yaitu pada akhir Mei dan November setiap tahunnya.

Sedangkan DES Insidentil merupakan DES

yang diterbitkan tidak secara berkala. DES Insidentil diterbitkan antara lain bila penetapan saham yang memenuhi kriteria efek syariah bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan penawaran umum perdana atau pernyataan pendaftaran Perusahaan Publik.

Berikutnya bisa masuk dalam DES Insidentil jika penetapan saham Emiten dan atau Perusahaan Publik yang memenuhi kriteria efek syariah berdasarkan laporan keuangan berkala yang disampaikan kepada OJK setelah Surat Keputusan DES secara periodik ditetapkan.

Efek yang dapat dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK meliputi surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia dan efek yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar.

Sukuk yang diterbitkan oleh Emiten termasuk Obligasi Syariah yang telah diterbitkan oleh Emiten sebelum ditetapkannya Peraturan ini. Produk lainnya adalah Reksa Dana Syariah, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah, Efek Beragun Aset Syariah, dan Efek berupa saham, termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah dan Waran Syariah, yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

Prinsip syariah yang dimaksud meliputi, total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45 persen, serta total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (revenue) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10 persen. (okz)