Nusantara
WASPADA Senin 13 Mei 2013
A7
Soal Mobil LHI
PKS Lapor Ke Polisi Hari Ini JAKARTA (Waspada): Partai Keadilan Sejahtera siap melaporkan pelanggaran penyidik KPK terkait upaya penyitaan enam mobil milik tersangka suap impor sapi, Luthfi Hasan Ishaaq, ke Mabes Polri awal pekan depan.
“Besok kami ke Mabes Polri. Intinya melaporkan pelangaran penyidik KPK,” ujar Wasekjen DPP PKS, Fahri Hamzah, di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Minggu (12/5). Selain mengadukan ke Mabes Polri, PKS akan mem-
PKS Diminta Koperatif Dalam Penyitaan Mobil Waspada/Gito AP
KETUA Tim Akademik Penerimaan Brigadir Polisi T.A. 2013, Kombes.Pol. Sadono Budi Nugroho didampingi Pengawas Eksternal, Kepala Pusham Unimed Majda El Muhtaj, di SPN Poldasu, Jumat (10/5).
Prinsip BETAH Wujud Rekrutmen Anggota Polri Berkualitas MEDAN (Waspada): Polda Sumatera Utara menjamin penerapan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) dalam penerimaan anggota Polri tahun 2013, dapat benar-benar mewujudkan sosok personel Polri yang tangguh, cerdas dan professional. Ketua Tim Akademik Penerimaan Brigadir Polisi T.A. 2013 Kombes Pol. Sadono Budi Nugroho didampingi Pengawas Eksternal Kepala Pusat Studi HAM Unimed Majda El Muhtaj di Gedung SPN Poldasu, Jumat (10/5) mengatakan, ujian akademik dengan prinsip BETAH dilaksanakan di SPN Poldasu dan diikuti 1.303 peserta. “Ujian ini diselenggarakan dalam dua hari meliputi materi ujian Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Pengetahuan Umum (MIPA, HAM dan UU Kepolisian). Delapan ruangan digunakan untuk menyelenggarakan ujian ini agar adik-adik para calon siswa bisa mengikuti ujian secara baik dan maksimal,” tambah Majda El Muhtaj. Menurut Majda, penerimaan anggota Polri dengan prinsip BETAH menunjukkan
komitmen Polri yang tinggi terhadap model dan mekanisme rekrutmen yang berkualitas. Polri membutuhkan sosoksosok personalia yang tangguh, cerdas dan profesional yang mampu menghantarkan dan mewujudkan soliditas penataan organisasi Polri dalam tupoksinya, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. . Bersama dengan unsur pengawas eksternal lainnya, yakni Ikatan Dokter Indonesia, LSM, Dinas Pendidikan, Majda mewakili akademisi Unimed penuh yakin proses rekrutmen Polri selama ini berjalan sangat baik. Prinsip BETAH diimplementasikan secara benar dan bertanggung jawab. “Saya optimis keluaran dari proses rekrutmen berkualitas ini mampu berkontribusi signifikan dalam menyahuti kematangan organisasi Polri dan tuntutan perubahan masyarakat,” tegas Majda. Majda mengatakan, sepanjang menjalankan mandat Perkapolri No. 13 Tahun 2010 tentang Pengawasan Eksternal Penerimaan Calon Anggota
Polri, pengawas eksternal diberikan akses yang luas dan terbuka untuk mengawasi semua tahapan pelaksanaan penerimaan anggota Polri, khususnya di lingkungan panitia daerah Poldasu. Kombes Pol. Sadono yang juga Direktur Reskrim Khusus Poldasu mengatakan, tes akademik dimulai dari tahapan pembuatan soal oleh tim guru profesional dalam julha ratusan soal. Lalu soal diacak dan digandakan kemudian disimpan dalam brankas di Propam Poldasu kemudian dikunci dengan tiga buah kunci yang masingmasing dipegang oleh pimpiman Poldasu, Itwasda Poldasu dan Pengawas Eksternal. Semua tahapan tes akademik dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. “Kami diawasi dengan sangat ketat. Tidak saja oleh pengawas internal, tetapi juga pengawas eksternal. Kami sangat yakin dengan proses ujian akademik yang berkualitas ini, kebocoran dan penyimpangan-penyimpangan bisa dihindari semaksimal mungkin,” ujarnya. (rel/m27)
64 PNS Kena Sanksi Pemecatan JAKARTA (Waspada): Sebanyak 64 Pegawai Negeri SIpil (PNS) kena sanksi pemecatan, berasal dari 25 instansi pusat dan 39 pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut 20 PNS di antaranya diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH), dan ada yang diberhentikan atas permintaan sendiri. Menteri PANRB Azwar Abubakar mengungkapkan, lebih dari separuh PNS yang dipecat tersebut akibat melanggar PP No. 53/2010, terutama karena tidak masuk kerja (TMK) lebih dari 46 hari dalam setahun. Pemberian sanksi kepada PNS tersebut diputuskan dalam sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yang dipimpin oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PANRB) Jumat (10/5) pekan lalu. Terungkap, ada PNS yang tidak masuk 64 hari, 78 hari, 100 hari, bahkan ada yang hingga 166 hari. Padahal berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 th 2010 tentang Disiplin PNS, pegawai yang tidak masuk kerja selama 46 hari, dikenai sanksi pemberhentian. “Hal itu menunjukkan bah-
wa penerapan PP tersebut sudah semakin baik dan diharapkan bisa memberikan efek jera. Anak SD saja kalo nggak masuk kerja bisa disetrap. Apalagi PNS,” tegas Azwar. Kasus lain yang masih tetap mewarnai permasalahan PNS adalah perselingkuhan dan kawin cerai. Sebanyak 20 orang terlibat kasus perselingkuhan dan kawin cerai. “Ada juga yang dipecat karena menjadi isteri ketiga,” tambahnya. Azwar juga menyatakan, ada juga beberapa pegawai yang menyalahgunakan kewenangannya, misalnya memalsukan dokumen, menerima suap dan lain-lain. Hasil sidang BAPEK kali ini menambah panjang daftar pemecatan PNS. Dalam tiga tahun, yakni 2010 – 2012 BAPEK telah menjatuhkan sanksi kepada 627 PNS.Tahun 2010 ada 166 PNS yang dijatuhi sanksi, tahun 2011 turun menjadi 89 orang, kemudian tahun 2012 melonjak menjadi 322 PNS. Pada dua bulan pertama 2013, BAPEK telah menjatuhkan sanksi terhadap 50 PNS. Sidang BAPEK kedua tanggal 10 Mei 2013, sebanyak 64 PNS dikenai
sanksi. “Jadi, sejak tahun 2010 hingga saat ini jumlah PNS yang mendapatkan sanksi hukuman berat sampai pemecatan menjadi 741 orang,” tutur Azwar Sejak diberlakukannya PP No. 53/2010, PNS yang mendapatkan sanksi terbanyak akibat tidak masuk kerja. Dari 627 orang, yang dikenai sanksi dalam kurun waktu 2010 – 2012, sebanyak 511 orang diantaranya karena melakukan pelanggaran terhadap PP No. 53/2010 tentang Displin PNS. Paling banyak PNS yang tidak masuk kerja (TMK), yakni 265 orang. Ada juga yang melakukan pemalsuan dokumen, penipuan, narkotika, melakukan pungutan liar, perzinahan/perselingkuhan, hingga menjadi calo CPNS. Kasus terbanyak kedua, karena pelanggaran terhadap PP No. 45/1990 tentang Ijin Kawin, yang sebelumnya tercatat ada 115 orang. Sebanyak 64 orang melakukan kawin/cerai tanpa ijin pejabat yang berwenang, ada juga yang menjadi istri kedua, serta PNS yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah (kumpul kebo). (J03)
Kemenag RI Terus Upayakan Penyerasian Kalender Islam JAKARTA (Waspada): Kementerian Agama (Kemenag) RI memberikan apresiasi kepada para ahli falak (penghitungan kalender Islam) dari berbagai daerah atas upaya penyerasian hisab atau data astronomis dalam penyusunan kalender Islam. Langkah ini diperlukan untuk meminimalisir perbedaan dalam penetapan awal bulan Ramadhan dan hari raya. Berbagai upaya harus tetap dilakukan meski sampai saat ini belum ada titik temu. namun kita tidak boleh berputus asa. Bahkan, di tingkat internasional para ahli astronomi pun belum satu kata dalam penentuan awal bulan Islam. Demikian disampaikan Dirjend Bimas Islam Kementerian Agama RI Prof. Dr. H Abdul Djamil MA melalui pesan singkatnya pada wartawan di Jakarta, Jumat (10/5), seusai membuka kegiatan Penyerasian Almanak Tingkat Nasional yang digelar oleh oleh Lajnah Fala-
kiyah PBNU di Gresik Jawa Timur, Kamis (9/5) malam. Kemenag juga secara periodik mengumpulkan para ahli hisabrukyat berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya saat ini para ahli falak sudah berbesar hati untuk mencari titik persamaan dengan memunculkan kriteria imkanurrukyat atau visibilitas pengamatan. Kriteria ini menegaskan bahwa hilal hanya bisa diamati dengan syarat tertentu dan jika tidak terpenuhi, maka laporan pengamatan hilal bisa ditolak. Di sisi lain, kriteria imkanurrukyat dalam penyusunan almanak merupakan salah satu cara untuk memangkas perbedaan dalam penentuan awal bulan. Meski tidak semua ahli falak setuju, kriteria ini merupakan salah satu alternatif titik temu antara para ahli yang berpedoman pada hisab dan rukyat. “Kriteria imkanurrukyat itu menunjukkan bahwa ahli astronomi kita sudah semakin lego-
wo untuk menuju pada satu kesamaan. Meski sudah seperti itu, perbedaan masih terus saja terjadi. Dan kita tidak pernah berputus asa. Berbagai upaya terus kita lakukan,” katanya. Dalam kesempatan itu Dirjend Bimas Islam menyampaikan, sebagai bentuk komitmen Kemenag dalam mengembangkan ilmu astronomi, pihaknya juga telah merintis program studi ilmu falak di perguruan tinggi Islam baik di tingkat S1, S2 dan S3 seperti di IAIN Walisongo Semarang. “Upaya pengembangan bidang studi ini harus dilakukan. Jika tidak, maka ahli falak akan semakin sedikit, karena memang bidang ini tidak banyak diminati,” kata Abdul Djamil. Kasubdit Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat Dr. H. Ahmad Izzuddin M.Ag. menambahkan, pihaknya akan memfasilitasi perwakilan tokoh dan ahli astronomi dari berbagai ormas untuk mengadakan pertemuan pada Juni 2013 nanti. (J07)
JAKARTA (Waspada) Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Martin Hutabarat berpendapat, sebaiknya Partai Keadilan Sejahtera koperatif dengan Komisi Pemberantasn Korupsi dalam masalah penyitaaan mobil. PKS disarankan tidak usaha terlalu bersikeras ngotot menolak menolak KPK membawa mobil itu sebagai barang sitaan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, yang melibatkan bekas Presiden PKS . “Sikap PKS yang bersitegang dengan KPK dalam menolak penyitaan mobil yang diparkir di kantor DPP PKS adalah sikap yang tidak bijaksana. Reaksi yang bersikeras, yang tidak mau menyerahkan mobilnya ke KPK, jelas tidak menguntungkan PKS,“ ujar Martin Hutabarat kepada Waspada, Minggu, (12/5) di Jakarta. Apalagi bermaksud mengadukan KPK ke Mabes Polri dan DPR, tambah Martin, jelas sikap yang tidak bijak. “ Sikap itu bisa menjadi tertawaan orang . Saya yakin sikap menentang seperti itu tidak didukung mayoritas simpatisan PKS, apalagi masyarakat banyak , sehingga semakin lama penyerahaan tertunda semakin merugikan image PKS sebagai partai bersih. Oleh karena itu, dengan hati tulus dan sebagai sahabat saya menyarankan PKS bersikap arif, “ harap Martin. (aya)
Alumni TK USU Aktif Bangun Sumut JAKARTA (Waspada) : Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Teknik Kimia (IKA TK) Universitas Sumatera Utara (USU), Ir. H Abdullah Rasyid,ME mengatakan, akan meningkatkan peran dan kerjasama serta memberikan konstribusi aktif pada pembangunan Sumut. ”Peran alumni tidak hanya pada kampus secara intelektual, tapi juga kontribusi aktif para alumni untuk memajukan teknik kimia dan profesi teknik kimia agar lebih berperan aktif untuk pembangunan Sumut dan Indonesia,” kata Abdullah Rasyid kepada Waspada di Jakarta, Minggu (12/5). Abdullah Rasyid yang baru terpilih sebagai Ketua Umum IKA TK USU untuk periode 2013-2017 pada Sabtu (11/5) yang diselenggarakan bersamaan acara temu kangen 34 tahun Alumni Teknik Kimia USU di Balai Citra Tiara Convention Medan. Menurv Rasyid, pada acara untuk lebih mesinergi antara alumni Teknik Kimia USU yang berdiri sejak tahun 1979 sudah menghasilkan 1500 orang alumni yang tersebar di Indonesia. ”Ada yang menjadi dosen dan Pengajar di berbagai perguruan tinggi, banyak juga yang menjadi pengusaha dan bekerja di perusahaan multi nasional, serta beberapa menjadi birokrat karir yang berhasil. Ini semua adalah potensi yang dapat dikembangkan, bagi kemajuan USU dan Provinsi Sumatera Utara serta Indonesia,” terang Rasyid. Dikatakan Rasyid, terpilihnya dia sebagai Ketuam Alumni Teknik Kimia USU akan menyusun kepengurusan yang nantinya lebih efektif dan dapat memberikan konstribusi pada alumni yang tersebar di Indonesia. ”Dalam menyusun kepengurusan akan didampingi formatur Timbul Sinaga dan Edward Wahab,” kata Rasyid. Sebelumnya, kepengurusan IKA TK periode 2009-2013 diketuai oleh Ir. Timbul Sinaga yang saat menjabat sebagai Dirjen HAKI di KemenKumHam.(j02)
Jurnalis Kompas TV Dianiaya Geng Kereta JAKARTA (Waspada): Seorang jurnalis KompasTV, Harko Setiono,24, jadi korban penganiayaan geng kereta di kawasan Jl. RE Martadinata, Pademangan, Jakarta Utara. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 00:10, Minggu (12/5). Usai menganiaya, para pelaku menggunakan tiga sepeda motor itu kabur. Harko menceritakan, insiden itu terjadi usai ia meliput acara Jakarta Food Festival di Kelapa Gading. Ia pulang dengan seorang teman wanitanya, mengendarai motor Kawasaki Athlete, B 3972 BDC, melalui Jl. Sunter, Jakarta Utara. Di tengah jalan, korban bertemu geng kereta. “Ada tiga motor, enam orang, satu di antaranya perempuan. Mereka sepertinya lagi mabuk, jalan di tengah sambil ugal-ugalan,” katanya. Tidak ingin ada masalah ia menyalip kelompok itu. Rupanya, aksinya justru memancing kemarahan gang kereta itu. Helmnya dipukul dengan tangan dan dia dicaci maki, sehingga membuatnya terus memacu kendaraan. “Sampai daerah Jl. RE Martadinata, dekat dengan Taman BMW, Pademangan, Jakarta Utara. Satu orang anggota geng kereta memukul helm menggunakan botol minuman keras. Saya kesal. Saya berhenti. Mereka langsung turun dan mengeroyok saya,” katanya. Akibat pengeroyokan ini, hidung saya berdarah. Saya tidak tahu dipukul pakai apa. Saya coba melawan dan lari sambil usaha menyelamatkan teman wanita saya, katanya. (m11/vn)
bawa persoalan ini ke Komisi Hukum DPR RI. Namun, ia belum memastikan kapan agenda pembahasan pelanggaran penyidik KPK ini. “Harus buat jadwal dulu. Ini kan minggu pertama masa sidang,” jelasnya. Pada hari ini, bersamaan dengan rapat Majelis Syuro, tim penasehat hukum juga tengah konsolidasi menyusun laporan pengaduan ke Mabes Polri. PKS beranggapan penyidik KPK telah melanggar SOP dan KUHAP dalam upaya penyitaan
enam mobil milik Luthfi di Kantor DPP PKS beberapa hari lalu. Menurut Fahri, sesuai SOP, seharusnya dalam penyitaan barang bukti, penyidik harus menunjukkan surat perintah dan tugas penyitaan.Tanpa surat itu menurutnya, penyitaan tidak dapat dilakukan. “Aturan KUHAP dan SOP penyitaan harus berhadapan dengan pemilik. Datang dengan baik-baik lah, dan bawa surat saja. Bagaimana misalnya kalau yang datang itu KPK bodrek?,”
ujarnya. Sesuai aturan KUHAP, Fahri menjelaskan, setelah penyidik menujukkan surat baru dapat barang bukti disita dengan bukti penandatanganan BAP. Juru Bicara Komisi KPK, Johan Budi SP, mempersilakan PKS menempuh jalur tersebut. Pihaknya tetap akan melakukan penyitaan sejumlah mobil yang diduga terkait kasus Luthfi Hasan. “Silahkan saja, itu hak mereka. Kami tetap akan melakukan penyitaan terhadap mobilmobil itu,” kata Johan. (vvn)
IPW Prihatin Pengeroyokan Brimob J A K A RTA ( Wa s p a d a ) : Indonesia Police Watch (IPW) prihatin dengan kasus pengeroyokan yang menewaskan anggota Brimob di Medan, Briptu Robert Marisi. ”Apalagi saat pengroyokan itu terjadi Robert masih menggunakan seragam Brimob. Fenomena semacam ini dampak dari makin buruknya hubungan Polri dan masyarakat. Pengeroyokan ini sebuah bentuk kebencian dan makin tidak hormatnya lagi publik terhadap polisi,” kata Ketua Presedium IPW Neta S Pane, di Jakarta, Sabtu (11/5). Menurut Neta, kasus Robert bukanlah yang pertama, dimana pada tahun 2012 ada 29 polisi tewas dan 14 luka2 saat bertugas yang sebagian besar dikeroyok massa. ”Bahkan ada empat polisi yang tewas dibakar massa. Data ini naik jika dibanding 2011 yang hanya ada 20 polisi tewas saat bertugas,” kata Neta. Selain itu, sikap nekat
masyarakat melawan aparat kepolisian di tahun 2012 kian meningkat. Hal ini terlihat dari adanya 85 fasilitas Polri yang dibakar dan dirusak masyarakat di sepanjang 2012. ”Fasilitas Polri yang dibakar dan dirusak itu terdiri dari 56 kantor polisi, 18 mobil polisi, 10 motor polisi, dan satu rumah dinas polisi,” ujar Neta. IPW kata Neta, prihatin melihat kenyataan ini, sebab dari 56 kantor polisi yg dirusak, 41 di antaranya Pospol (24 dirusak dan 17 dibakar), 11 Polsek (9 dirusak dan 2 dibakar) dan 4 Polres (3 dirusak dan 1 dibakar). Mobil polisi 14 dirusak dan 4 dibakar serta 10 sepeda motor polisi dibakar warga. Total yang dirusak mencapai 51 unit dan yang dibakar sebanyak 34 unit. Selain itu ada empat Pos Polisi diteror bom, dua meledak dan dua berhasil dijinakkan. Aksi pembakaran terhadap kantor Polisi ini meningkat tajam jika dibanding tahun2 sebelumnya. Tahun 2011 hanya 65
fasilitas Polri yang dirusak dan dibakar rakyat. ”Yakni terdiri dari 48 kantor polisi, 12 mobil polisi dan 5 rumah dinas. Di tahun 2010 lebih kecil lagi. Hanya 20 kantor polisi yang dirusak dan dibakar rakyat,” ujar Neta. Melihat fenomena ini IPW khawatir, jika Polri tidak segera membenahi sikap dan prilaku anggotanya, permusuhan polisi dgn rakyat akan semakin marak. Sebab sebagian besar aksi pengeroyokan san perusakan dan pembakaran kantor polisi itu dikarenakan rasa jengkel rakyat terhadap sikap arogan polisi, sikap represif, sewenangwenang, dan pemihakan polisi pada para pengusaha perkebunan maupun tambang. ”Akibatnya, ketika terjadi salah paham sedikit saja antara polisi dengan anggota masyarakat, massa main keroyok dan nekat melakukan hal2 anarkis lainnya terhadap polisi,” tuturnya.(j02)
Jumhur Hidayat Nyatakan Akan Ikut Konvensi PD JAKARTA (Waspada): Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat menyatakan akan ikut konvensi Partai Demokrat (PD). Langkah itu diambilnya sebagai tanggung jawab pemuda terhadap bangsa. “Saya siap ikut konvensi. Banyak yang meminta agar mengambil momen konvensi yang dilakukan Partai Demokrat,”ujar Jumhur menjawab Waspada disela-sela acara syukuran khitanan putranya Ahmad Moqtav Hidayat di kediamannya Patra Kuningan Jakarta Sabtu (11/5). Jumhur sendiri menyatakan belum membicarakan rencananya itu dengan pihak Partai Demokrat.“Tentunya saya akan mempersiapkan hal-hal berupa materi yang akan menjadi persyaratan sebuah konvensi. Yang jelas Konvensi yang diprakarsai Bapak SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat harus kita dukung untuk kepentingan bangsa. Pada waktunya nanti kita akan menghadap secara resmi,”tukas Jumhur. Rayakan Syukuran Khitanan Putranya dengan Sederhana Sebagai seorang muslim yang taat, Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat tidak lupa merayakan syukuran atas khitanan putranya Ahmad Moqtav Hidayat. Syukuran yang diadakan secara sederhana di rumah kediamannya di Jalan Dukuh Patra II No. 102 Patra Residential Jakarta Selatan hanya mengundang keluarga dan teman-
teman dekatnya. “Sesuai perintah agama Islam tentu kita berkewajiban mengkhitankan anak lelaki,” ujar Jumhur ditengah para para undangan. Kepala BNP2TKI ini menceritakan putranya Moqtav sudah 3 bulan lalu dikhitan di Rumah Sakit pertamina Jakarta. “Dia sendiri yang minta khitan ketika saya dan Moqtav hadir pada syukuran khitanan salah satu teman di BNP2TKI. Jadi tidak ada paksaan” ujarnya. Jumhur menjelaskan, acara syukuran ini digelar sederhana. Di halaman depan rumahnya ada jajanan bakso, gorengan, mie ayam, bakwan malang dan lainnya. Di dalamnya ada makanan aneka rupa tertata secara prasmanan. Para pedagang kecil ini memang yang biasa mangkal di dekat rumahnya. “Pak Jumhur kalau habis shalat Jumat makan bakso saya sampai 3 mangkok,” ujar pedagang bakso bangga. Jumhur menceritakan, konsep dekorasi panggung memang menampilkan jagoan-jagoan abak-anak seperti Superman dalam 3 dimensi dan digabung dengan kesenian radisional khas Sunda. “Jadi ada Sisingaan, Jaypongan hingga barongsay,” paparnya. Sebagai orangtua, Jumhur juga mengharapkan putranya kelak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang berubah cepat. “Saya ingin moqtav tumbuh cerdas, sehat, bijaksana dan siap menghadapi tantangan zaman yg berbeda dengan periode sebelumnya,” harapnya. Zaman mendatang, kata
Jumhur merupakan era yang rumit, kompleks memerlukan kecerdasan, kejeniusan dan tidak lepas dari nilai-nilai yang kita yakini yaitu ajaran Islam. Sebagai Ayahanda, dia menekankan pendidikan agama yang kuat kepada kedua anaknya agar kelak mereka bisa mewarnai sophisticated zaman nanti. Pesan saya, kata Jumhur, Moqtav sebentar lagi kamu memasuki masa remaja. Dia mengingatkan tantangan ke depan yang lebih hebat dari zaman Ayahanda. “Zaman kini kita hidup di tengah-tengah narkoba dan pergaulan bebas. Kamu harus nolak dengan bijaksana agar kamu bisa menjadi remaja yang membanggakan orangtua, bangsa dan negara,” harapnya. Kepala BNP2TKI ini memiliki dua kakak yakni Endah Sulastiana dan Mohammad Imam Afandi serta seoran adik, Mohammad Agung Anugerah. Pria yang sehari-hari gemar berbatik serta hobi bermain musik ini, menikah dalam usia 39 tahun dengan mempersunting runner up “Puteri Indonesia 2001” Alia Febyani Prabandari. Perbedaan usia Jumhur dengan istrinya terpaut 12 tahun. Alia lahir di Jakarta pada Rabu 13 Februari 1980. Jumhur dan Alia menikah di Jakarta pada 19 Januari 2007 dan pasangan ini memiliki Ahmad Moqtav Hidayat (lahir 16 Desember 2007) dan Naeva Hilya Athahira (lahir 3 Desember 2010). Jumhur menjadi Kepala BNP2TKI berdasarkan Keputuran Presiden RI Nomor 02 Tahun 2007 tertanggal 11 Januari 2007.(J07)
Mendag Ajak IWAPI Manfaatkan Peluang Pasar ASEAN JAKARTA (Waspada): Menteri Perdagangan (Mendag) Gita Wiryawan mengajak perempuan pengusaha ikut serta memanfaatkan peluang pasar yang sangat besar di kawasan ASEAN. Mendag mengatakan, Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang paling dominan diantara 10 negara ASEAN. Diperkirakan, dari 2,3 triliun dollar AS, sebanyak 1 triliun dollar AS di antaranya berada di Indonesia. “Ini sebuah peluang besar. Kue ekonomi ASEAN, 45 persennya berada di negeri sendiri,” kata GitaWiryawan, saat menutup Rakornas Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) 2013 dan Kowani Fair di Jakarta, Sabtu (11/5). Besarnya potensi Indonesia tidak terlepas tingginya populasi penduduk Indonesia. Dari 600 juta penduduk ASEAN, 250 juta diantaranya berada di Indonesia. Saat ini, di Indonesia sendiri angka ketergantungan pada produk-produk luar negeri sudah terbilang tinggi. Indikasinya, impor produk gadget me-
ningkat terus, termasuk impor sayur, buah, produk garmen
dan kooditas peternakan. Diperkirakan, pada 20 tahun
ke depan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia menca-
Waspada/dianw
MENTERI Perdagangan Gita Wiryawan didampingi Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Nita Yudi (kedua dari kiri) dan Ketua Kowani Dewi Motik Pramono (pertama dari kiri) memukul gong tanda ditutupnya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Iwapi 2013 di Gedung Smesco Jakarta, Sabtu (11/5).
pai 360 ribu triliun. “Jangan sampai jumlah sebanyak itu terus-terusan masuk ke kantung negara-negara lain. Kita jangan sampai kecolongan,” kata Gita. Untuk menangkap potensi ekonomi yang sedemikian besar, pemerintah perlu memberikan berbagai kemudahan kepada pengusaha lokal, utamanya dalam aspek legalitas usaha. “Tanpa kemudahan legalitas, maka akan sulit bagi seorang pengusaha untuk mengakses permodalan, mengembangkan usaha dan memperluas jangkauan pemasaran,” kata Ketua IWAPI, Nita Yudi. IWAPI sendiri kini beranggotakan lebih dari 30 ribu pengusaha di seluruh Indonesia. Mereka bergerak dalam berbagai bidang usaha mulai dari garmen, fesyen, kontraktor dan jasa kuliner. “Untuk meningkatkan akses kami pada pasar ASEAN, sampai lima tahun ke depan akan kami upayakan munculnya 1 juta perempuan pengusaha baru di Indonesia,” tandas Nita. (dianw)