Waspada, Selasa 9 Februari 2010 by Harian Waspada

Berita Utama

WASPADA Selasa 9 Februari 2010

Komisi V DPR Ragukan Jadwal Operasional Bandara K.Namu MEDAN (Waspada) : Ketua tim Komisi V DPR RI menegaskan jika pemerintah tidak serius, operasional bandara Kwalanamu pengganti Bandara Polonia Medan, akan molor lagi dari target penyelesaian Juli 2011. Keseriusan itu harus diwujudkan dalam dukungan dana dari APBN yang diperkirakan masih kurang Rp 2,324 triliun. Untuk dana pembangunan antara lain Rp 1 triliun untuk penyelesaian pekerjaan lapangan tahun 2010, dan Rp 1,324,5 triliun untuk pekerjaan tahun 2011. Demikian dikatakan Drs Yoseph Umarhadi, M.Si, MA selaku ketua tim Komisi V DPR RI menjawab wartawan seusai paparan dengan satuan tugas kerja (Satker) pembangunan Bandara Kwalanamu dan GM AP-II bandara Polonia Medan di Vip room Bandara Polonia menjelang bertolak ke Jakarta, Senin (8/2). Dalam rombongan Komisi V DPR RI, terlihat Agung Budi Santoso, SH, Ir Bambang Sutrismo, Ian Siagian, Drs Arifinto, Hj. Hanna Gayatri, SH, Drs Muhammad Thoha, S. Sos, MSi dan Dra Hj. Norhasanah, M.Si. Menurut Yoseph, pihaknya respon memperjuangkan di DPR RI agar bandara kebanggaan masyarakat Sumatera Utara cepat selesai. ‘’ Namun semua ini tergantung kepada keseriusan pemerintah pusat menyediakan anggaran pembangunan walaupun melalui APBN tambahan, ‘’ katanya. Katakanlah bandara selesai 2011, namun infrastruk-

tur termasuk jalan dan jembatan, serta pendukung lain belum selesai, seperti tower, instrument landing system (ILS), PLN, pemindahan warga dari rumah eks PTPN-II, dan, jalur KA ke sana.’’ BMKG kan harus mempunyai gedung tempat mereka bekerja, ‘’ kata Yoseph dan menambahkan, dana yang disediakan pemerintah terbatas.’’ Jadi saya ragu,’’ tegasnya. Melonjak Sementara itu General Manajer (GM) AP-II Bandara Polonia Medan Endang A. Sumiasa dalam pemaparan itu melaporkan kondisi bandara Polonia Medan saat ini sangat padat. Disamping terganggu penataan kota karena pergerakan pesawat, terminal bandara Polonia Medan didesain awal untuk 900 ribu penumpang/tahun, dan saat ini mencapai lebih kurang 4,5 juta orang/tahun. ‘’ Bandara Polonia Medan saat ini ibarat pimpinan rumah tangga menghuni rumah tipe 35 mempunyai 7 anak, sempit sekali,’’ katanya dan berharap bandara Kwalanamu segera terealisasi. Endang yang pada kesempatan itu didampingi Administrator Bandara (Adban) Polonia Medan Ir H. Razali Abubakar mengatakan, dukungan pemerintah sangat diperlukan. Kepala Proyek Implementasi Unit (PIU) Bandara Kwalanamu Ir Jokowarsito dan Tulus Tambunan mengatakan, hinggasaatinipembangunansisidarat (land side) termasuk terminal dalam negeri bandara Kwalanamu mencapai 47 persen. (m32)

Presiden: Kritik ...

dasarnya kasus itu adalah sama tetapi Polri perlu lebih peka membedakannya. Dengan demikian, Polri dituntut lebih profesional dengan menggunakan ‘mata hati’ dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga adanya perbedaan penegakan hukum bagi kejahatan yang dilakukan oleh kelas bawah dan kejahatan kelas kakap. “Lakukan kesetiakawanan kepada yang lemah dan bagaimana keadilan bisa lebih ditegakkan lebih daripada penegakan hukum itu sendiri. Sehingga mata hati kita harus peka dan sensitif melihat hal seperti ini. Itulah yang membedakan antara hukum dan justice.” “Saya kira masih banyak kejahatan by design yang saya contohkan karena kekhilafan dan cara penanganannya harus beda,” terang Presiden. (j02)

Polri agar lebih peka dalam menegakkan hukum serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat tanpa ada diskriminasi. “Hukum dan keadilan itu serupa tapi tak sama, yang kita tuju adalah keadilan, jangan ada diskriminasi,” kata Presiden. Hukum dan keadilan yang lebih peka terhadap suatu kasus dimaksudkan Presiden seperti penanganan terhadap pegawai yang mengambil uang negara Rp1 juta karena terpaksa membayar ongkos rumah sakit anaknya, tak bisa diperlakukan sama dengan orang yang mencuri APBN atau APBD Rp10 miliar yang dilakukan secara terencana. “Kasusnya harus dilihat dengan cara berbeda,” kata Presiden mencontohkan, pada

Kesimpulan Awal ... sebagai tindakan tepat dalam mengatasi dampak krisis terhadap perbankan nasional agar tidak meluas. Dalam kesimpulan awal Fraksi Partai PDI Perjuangan yang disampaikan anggota Panitia Angket Kasus Bank Century dari fraksi tersebut Eva Kusuma Sundari disebutkan kesimpulan tersebut didasarkan pada temuan sejumlah pelanggaran pada kasus Bank Centry mulai dari proses akuisisi dan ‘merger’, pemberian FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek), hingga pemberian PMS (Penyertaan Modal Sementara). Dijelaskan Eva, pada proses akuisi dan “merger” tiga bank yakni Bank CIC, Bank Piko, dan Bank Danpac menjadi Bank Century sudah terjadi sejumlah pelanggaran. Menurut dia, karena terjadi banyak pelanggaran setelah di-”merger” Bank Century mengalami kesulitan likuiditas

Jawaban Problem Catur, TTS Dan Sudoku Dari Halaman Sport. Jawaban Problem Catur: 1. ......, MxB. 2. Gf4, Khg5+. 3. GxK, Ke5+. 4. Rf4, Me4+mat. Jawaban TTS: TTS Topik

Kasus & Peristiwa 1

A M L A

H P

I B

L 8

U A

S I

M A

D E

L 20

D A

O R

T U

U S T A

S R I

Y A

R O N

O 18

I N

R 21

J E

U N

N 15

M L M P

S L

O 14

R 9

E 6

N G A

Jawaban Sudoku: 4 3 1 8 7 5 2 9 6

7 8 9 6 2 4 5 1 3

2 5 6 1 3 9 7 8 4

8 1 5 2 4 6 3 7 9

6 9 7 3 5 1 4 2 8

3 2 4 9 8 7 1 6 5

9 6 2 5 1 3 8 4 7

5 7 8 4 6 2 9 3 1

1 4 3 7 9 8 6 5 2

sehingga pemiliknya mengajukan kredit repo aset kepada Bank Indonesia. Pada proses pemberian FPJP, katanya, Fraksi PDI Perjuangan juga menilai terjadi pelanggaran yang dilakukan Bank Indonesia dengan merubah peraturan Bank Indonesia mengenai persyaratan pemberian FPJP yakni menurunkan persyaratan rasio kecukupan modal (CAR) dari delapan persen menjadi nol persen. Sedangkan pada tahapan pemberian PMS, kata dia, Fraksi Perjuangan juga menilai penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) adalah tindakan yang tidak tepat. Libatkan oknum Fraksi Golkar menyimpulkan kasus Bank Century merupakan perbuatan yang melanggar hukum dari bank dengan instansi lain yang terkait dengan melibatkan oknum otoritas moneter dan oknum otoritas fiskal sehingga mengakibatkan kerugian negara. Kesimpulan itu dikemukakan juru bicara FPG DPR dalam panitia angket Bank Century DPR, Agun Gunanjar. Agun mengemukakan bahwa semula FPG hanya menemukan sebanyak 54 pelanggaran dalam proses akuisisi dan merger Bank Century, pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan dalam penyertaan modal sementara (PMS) di Bank Century. “Tetapi setelah didalami lagi, kami menemukan lagi pelanggaran hingga seluruhnya menjadi 59 pelanggaran,” ujarnya. Berbagai pelanggaran itu diantaranya empat penyimpangan dalam kasus merger, 21 penyimpangan pasca merger dan delapan penyimpangan terkait FPJP kepada Bank Century. Century merupakan hasil merger bank Pikko, CIC dan Danpac. Dalam laporannya, Agun tidak merinci secara tegas bentuk pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan dalam kasus Century itu dan lampiran pelanggaran langsung diserahkan kepada pimpinan Pansus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyampaian pemandangan awal FPG atas hasil penyelidikan kasus bank century. FPG berpendapat momentum saat ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menata ulang kehidupan berbangsa dan bernegara

Waspada/David Swayana

PASIEN MENINGGAL: Salah seorang pasien yang dirawat di ruang ICU RSU Dr. Pirngadi meninggal dunia dan dievakuasi melalui tangga darurat setelah arus listrik di rumah sakit tersebut padam, Senin (8/2).

“Kami Kecewa ... Kemudian, sesosok jenazah yang terbaring di atas tandu, dibawa empat pria keluar dari ruang ICU. Lift yang tidak berfungsi memaksa keempat pria tersebut melewati tangga darurat agar sampai ke ruang Instalasi Jenazah. Pria yang telah terbujur kaku itu adalah OM Pangaribuan, 82, penduduk Jln. Pon III, Kelurahan Pasar Merah Barat. Dia dirawat di ruang ICU sejak beberapa hari lalu. Sebelum dirawat di RSU Dr. Pirngadi, OM Pangaribuan sempat dirawat di RS Elisabeth. Karena kartu Asuransi Kesehatan (Askes) tidak berlaku di rumah sakit swasta itu, OM Pangaribuan dirujuk ke RSU Dr. Pirngadi Medan. “Dulu dia dirawat di Elisabeth. Entah kenapa dia dipindahkan ke rumah sakit ini,”

ujar seorang anggota keluarga OM Pangaribuan yang mengaku Br. Simanjuntak kepada wartawan di Instalasi Jenazah RSU Dr. Pirngadi. “Kami tidak menyalahkan dokter. Tapi, kami kecewa dengan rumah sakit ini. Kenapa masalah mati lampu tidak bisa di atasi,” ujarnya sambil mengusap air mata. Sebelum listrik padam, kondisi OM Pangaribuan masih terlihat stabil dan diberi alat bantu pernafasan (ventilator) yang dijalankan menggunakan arus listrik. Ketika listrik padam, alat bantu pernafasan tersebut terpaksa digerakkan secara manual. “Karena mati lampu, terpaksa pakai pompa biasa,” tambahnya. Sementara, Nano, 39, penduduk Kuala Simpang, Aceh mengaku panik setelah mendengar suara ledakan disertai

kepulan asap dari ruang elektrikal RSU Dr. Pirngadi. Saat itu, Nano bersama istri bermaksud membawa anaknya berobat di RSU Dr. Pirngadi. Ketika berada di depan lift yang tidak jauh dari ruang elektrikal, tiba-tiba terdengar suara ledakan disertai kepulan asap. “Waktu itu ada suara ledakan dan kepulan asap. Kemudian orang-orang berlari dan terjadi kepanikan. Saya dan istri juga bergegas keluar dari ruangan itu,” ujarnya. Nano dan istri hanya sebagian dari sekian banyak pasien atau pengunjung RSU Dr. Pirngadi yang syok atas peristiwa meledaknya trafo pada ruang elektrikal itu. Sekira pukul 14:00, masalah padamnya listrik di RSU Pirngadi sudah berhasil di atasi. Aktivitas di rumah sakit milik Pemko Medan itu, kembali normal.(m26)

Pengedar Narkoba Jaringan Internasional Diamankan 792 Butir Ekstasi Disita MEDAN (Waspada): Satuan Idik II Direktorat Narkoba Poldasu mengamankan tiga pengedar narkoba jaringan internasional, dan menyita barang bukti 792 butir ekstasi warna kuning kemerah-merahan merek XP asal Malaysia. Ketiga tersangka yakni Direktur Eksekutif LSM Tropical Indonesia Tanjung Balai, Ir Raja Indra Jayapane, 40, warga Jalan Pusara Ujung, Tanjung Balai, Rosi alias Apling, 42, karyawan Diskotik The Song, warga Medan dan M Rafii alias Fii, 26, warga Jalan A Sani Sitorus Tanjung Balai bertugas se-

bagai pembantu (kurir). Menurut Direktur Dit Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Drs. Jhon Turman Panjaitan melalui Kasat Idik II AKBP Andi Ryan kepada wartawan, Senin (8/2), ketiga tersangka yang ditangkap, Jumat (6/2) malam, mengaku ekstasi itu dipasok kawannya dari Malaysia. Dijelaskan Andi Ryan, dalam penggerebekan di Hotel Sukma Jalan SM Raja Medan sekira pukul 19:00, sekaligus menguak tabir peredaran ekstasi tersebut melibatkan pegawai wanita Hotel Emerald Garden, sekaligus karyawan disko-

tik The Song, Rosi alias Aping. Namun, lanjutnya, belum diketahui apakah ekstasi tersebut dipasarkan di tempat hiburan Hotel Emerald Garden Jalan Putri Hijau Medan ataupun Diskotik The Song. Sebab, ketiga tersangka mengaku baru pertama kali terlibat dalam peredaran ekstasi dan belum ada yang membeli. Andi Ryan menambahkan, para tersangka chek in di hotel Sukma tiga hari sebelum dilakukan penangkapan. Diduga, saat itu mereka sedang menunggu calon pembeli. Pasalnya, jaringan ketiga tersangka telah sebulan lalu diintai polisi dan menjadi target operasi (TO). (m39)

di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, fraksi partai berlambang beringin itu mengimbau semua pihak, seperti KPK, BPK, dan lainnya agar memberikan respon yang cukup dalam menuntaskan kasus itu. Selain itu, semua pihak juga diharapkan berpikir jernih dalam menempatkan berbagai data dan fakta yang ditemukan “Proses ini penting untuk pembelajaran semua pihak demi perbaikan dimasa mendatag. FPG memandang perlunya penuntasan kasus itu karena tanpa adanya penuntasan, hal ini bisa menjadi lipatan sejarah yang kelabu dan pada akhirnya dapat menurunkan kredibilitas penyelenggaraan negara,” ujarnya. Digambarkannya pula penyelesaian kasus BLBI yang tidak tuntas harus menjadi cermin dalam menyelesaikan persoalan Century itu karena sampai sekarang masih tersisa banyak persoalan dari kasus BLBI. Indikasi korupsi FPKS yang disampaikan Andi Rahmat menyampaikan 12 poin uraian pandangan awal dari FPKS mulai dari proses akuisisi dan “merger” hingga pemberian dana penyertaan modal sementara (PMS) kepada Bank Century. Dijelaskan Andi, pada proses akuisisi terkesan Bank Indonesia (BI) melakukan pembiaran pada Bank CIC yang melakukan banyak pelanggaran. Menurut dia, BI juga mengizinkan sebuah lembaga keuangan asing Chinkara untuk melakukan “merger” kepada Bank CIC dengan Bank Piko dan Bank Danpac meskipun Chinkara dinilai tidak memenuhi syarat peraturan per-bankan. “Dengan ‘merger’ tersebut terkesan menutupi pelanggaran yang terjadi pada Bank CIC,” katanya. Dengan memberikan izin kepada Chinkara yang tidak memenuhi persyaratan perbankan melakukan izin “merger”, FPKS menilai BI telah melakukan pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan. Dikatakan Andi, pelanggaran yang dikatakan Andi antara lain, BI menilai surat-surat berharga (SSB) Bank CIC yang macet tetap dianggap sebagai SSB lancar. “Hal ini menyebabkan setelah tiga bank dimerger menjadi Bank Century rasio kecukupan modal (CAR) Bank CIC anjlok menjadi minus 132 persen,” katanya. Kesimpulan sementara

FPKS juga menyimpulkan BI terindikasi kuat sengaja memberikan bantuan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century sebesar Rp689 miliar dengan cara mengubah persyaratan FPJP yakni menurunkan persyaratan rasio kecukupan modal dari delapan persen menjadi nol persen. Langgar perundangan FPAN yang dibacakan Ketua FPAN Asman Abnur menyebutkan, berdasarkan data hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi, FPAN menilai telah terjadi pelanggaran peraturan perundangan yang dilakukan Bank Indonesia pada proses akuisisi Bank CIC dan proses “merger” Bank CIC dengan Bank Piko dan Bank Danpac menjadi Bank Century. Dikatakannya, Bank Indonesia telah mengizinkan lembaga keuangan asing melakukan “merger” kepada tiga bank menjadi Bank Century padahal lembaga keuangan asing tersebut tidak memenuhi persyaratan Bank Indonesia. “Bank Indonesia melanggar aturannya sendiri dengan memberikan kemudahan pada proses ‘merger’ menjadi Bank Century,” katanya. Ditambahkannya, pelanggaran lain yang dilakukan Bank Indonesia ketika melakukan perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai persyaratan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dari rasio kecukupan modal (CAR) delapan persen menjadi nol persen. Dikatakannya, perubahan PBI itu dilakukan agar bisa memberikan FPJP kepada Bank Century yang pada saat itu CARnya di bawah delapan persen. Fraksi PAN juga menilai ada indikasi korupsi pada pemberian penyertaan modal sementara (PMS) dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada Bank Century setelah bank tersebut ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pemerintah benar Sedangkan Fraksi Partai Demokrat membenarkan tindakan pemerintah menyelamatkan Bank Century sebagai tindakan tepat dalam mengatasi dampak krisis terhadap perbankan nasional agar tidak meluas. “Fraksi Partai Demokrat bisa memahami keputusan KSSK yang menenetapkan Bank Century sebagai bank ga-

gal berdampak sistemik karena terjadi pada saat krisis finansial,” kata anggota Panitia Angket Kasus Bank Century Achsanul Qosasi. Dia mengatakan, jika Bank Century tidak diselamatkan maka kesulitan likuiditas yang dialami Bank Century bisa berdampak lebih luas ke sistem perbankan nasional. Pada kesimpulan pertama, Fraksi Partai Demokrat menilai proses akuisisi tiga bank (Bank CIC, Bank Piko, dan Bank Danpac) yang kemudian “merger” sejak 2001 hingga 2004 terjadi sejumlah pelanggaran tapi tetap dibiarkan oleh Bank Indonesia. Pada kesimpulan kedua, Fraksi Partai Demokrat menilai pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dari Bank Indonesia kepada Bank Century yang dinilai fraksi ini sudah sesuai aturan. Kalau terjadi perubahan peraturan Bank Indonesia (PBI) sampai sebanyak 16 PBI yang diubah, Demokrat menilai itu bukan semata-mata untuk menyelamatkan Bank Century tapi untuk mengatasi krisis. Pada kesimpulan keempat, Demokrat menyebut pemberian penyertaan modal sementara (PMS) dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada Bank Century sebagai tidak memiliki unsur melawan hukum karena sudah sesuai dengan UU tentang LPS. Achsanum menjelaskan, pemberian didasarkan keputusan KSSK yang menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan kemudian menyerahkan kepada LPS untuk diselamatkan. “LPS kemudian menyelematkannya dengan memberikan PMS menggunakan keuangan negara yang sudah dipisahkan,” katanya. Kemudian kesimpulan kelima, Fraksi Partai Demokrat menilai belum ada kerugian negara pada kasus Bank Century karena Bank Mutiara yang diubah dari Bank Century hingga saat ini masih beroperasi. “Bank Mutiara setelah kondisinya sangat sehat dan stabil akan dijual dan dananya akan dikembalikanpadaLPS,”katanya. Fraksi Partai Demokrat juga menyimpulkan jika terjadi tindakan pembobolan keuangan bank oleh pemiliknya, maka itu harus hukum yang memprosesnya. Fraksi Partai Demokrat mengkritik hasil audit investigasi BPK yang hasilnya dinilai tidak seluruhnya benar. (ant/m05)

Waspada/David Swayana

TRAFO MELEDAK: Anggota Komisi B DPRD Kota Medan Bachrumsyah (kanan) meninjau ruang elektrikal yang menjadi sumber ledakan dan padamnya arus listrik di RSU Dr. Pirngadi Medan, Senin (8/2).

Listrik Padam, ... Tidak hanya itu, sejumlah pengunjung dan pegawai RSU Dr. Pirngadi Medan terperangkap di dalam lift. Bahkan seorang perawat terlihat lemas saat dievakuasi ke luar dari lift yang macat akibat padamnya aliran listrik. Suasana mencekam terlihat di sekitar ruang ICU, ICCU dan perinatologi yang berada di lantai IV RSU Dr. Pirngadi. Sebab, seluruh peralatan medis yang menggunakan arus listrik seperti ventilator (alat bantu pernafasan), alat pacu jantung, inkubator bayi dan lain-lain tidak dapat digunakan untuk membantu perawatan pasien. Bahkan alat pendingin ruangan (AC) tidak berfungsi sehingga suhu udara terasa panas. Sejumlah perawat terlihat berusaha memberi pertolongan kepada pasien dengan alat bantu pernafasan manual. Kecemasan juga terlihat dari raut wajah keluarga pasien. Sebab, anggota keluarga mereka yang dirawat di ruang ICU, ICCU dan perinatologi dalam kondisi mengkhawatirkan sehingga membutuhkan alatalat bantu yang menggunakan arus listrik. Rencana pihak keluarga memindahkan pasien tersebut juga terkendala karena seluruh lift tidak berfungsi. Lebih tiga jam, petugas teknisi RSU Dr. Pirngadi dibantu pihak lain berusaha mengatasi gangguan arus listrik tersebut. Sementara, alat bantu medis yang dibutuhkan pasien di ruang ICU, ICCU dan perinatologi belum juga bisa digunakan. Sekira pukul 13:00, wartawan memperoleh informasi adanya empat pasien di ruang ICU, ICCU dan perinatologi yang meninggal dunia saat arus listrik padam. Keempat

Antasari Divonis ... Sebelumnya, Antasari Azhar dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan hukuman mati dalam perkara pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasruddin Zulkarnaen. Selain itu, dua terdakwa lainnya dituntut hukuman mati yakni, Sigit HaryoWibisono dan Kombes Pol Wiliardi Wizard. Sedangkan satu tersangka lainnya, Jerry Hermawan Lo dituntut 15 tahun penjara. Sementara itu, lima eksekutor pembunuhan itu, sudah divonis antara 17 sampai 18 tahun penjara di PN Tangerang.

pasien tersebut yakni, OM Pangaribuan, 82, penduduk Jln. Pon III, Kelurahan Pasar Merah Barat yang dirawat di ruang ICU sejak Kamis (4/2). Kemudian, Ferri Kapri, 19, penduduk Dusun VI Sidomulyo, Kabupaten Langkat yang dirawat di ruang ICU sejak Minggu (7/2). Herbert Lumban Tobing, 73, penduduk Helvetia yang dirawat di ruang ICCU sejak Minggu (7/2) dan bayi berusia empat hari anak dari Duriati, penduduk Medan yang dirawat di ruang perinatologi sejak Kamis (4/2). Keempat jenazah pasien tersebut dievakuasi melalui tangga darurat akibat lift tidak berfungsi. Sekira pukul 13:30, arus listrik di RSU Dr. Pirngadi Medan mulai menyala, namun kembali padam beberapa saat. Setelah itu, arus listrik kembali normal sekira pukul 14:00 dan lift yang dioperasikan hanya dua unit. Klarifikasi Pada Senin (8/2) sore, pihak RSU Dr. Pirngadi Medan menggelar konferensi pers. Saat itu, Pelaksana Harian (PH) Direktur RSU Dr. Pirngadi dr. Dewi F. Syahnan, SpTHT di dampingi Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dr. Alisyahbana, SpTHT; Kepala Bidang Pelayanan Medis dr. Risma SN Sinaga, drg. Susyanto selaku jurubicara dan Irwansyah dari bagian listrik RSU Dr Pirngadi melakukan klarifikasi atas peristiwa tragis yang terjadi di rumah sakit milik Pemko Medan itu. Menurut dr. Risma, tidak ada keterkaitan antara meninggalnya keempat pasien dengan alat bantu medis elektronik yang tidak berfungsi akibat padamnya aliran listrik. Ketika arus listrik padam, pasien yang membutuhkan ventilator telah dibantu secara manual. Pasien OM Pangaribuan meninggal dunia akibat penyakit kanker paru yang sudah memasuki stadium tinggi. Sebelumnya, pasien ini sempat menjalani perawatan di RS Elisabeth dan dirujuk ke RSU Dr. Pirngadi. Ferri Kapri mengalami cedera pada kepala yang sangat berat akibat mengalami kecelakaan lalu lintas. Sedangkan Herbert Lumban Tobing yang menderita penyakit jantung meninggal dunia sebelum listrik padam. Hanya saja, ketika hendak dibawa pihak keluarga tiba-tiba listrik padam sehingga terkendala akibat lift tidak berfungsi.

“Bayi yang meninggal di ruang perinatologi tersebut akibat menderita asfiksia (sesak nafas). Jadi, bayi ini tidak membutuhkan ventilator, tetapi hanya diberikan oksigen yang tidak berpengaruh dengan padamnya arus listrik” jelas Risma. Ketika ditanya wartawan mengapa pasien tersebut dirawat di ruang ICU jika tidak membutuhkan alat bantu medis khusus? Mengapa tidak dirawat di ruang rawat inap biasa? Mendengar pertanyaan itu, PH Direktur RSU Dr. Pirngadi dr. Dewi F. Syahnan, SpTHT segera mengklarifikasi penjelasan dr. Risma. “Sebenarnya ada kaitan sedikit (tidak berfungsinya alat bantu medis dan meninggalnya pasien, red). Jadi, kaitannya tidak banyak,” ujar Dewi singkat. Dewi menambahkan, pihaknya berusaha merujuk pasien yang dirawat di ruang ICU ke sejumlah rumah sakit seperti RSUP H. Adam Malik, RS Haji Mina, RS Sari Mutiara, RS Tembakau Deli, RS Kesdam, RS Herna dan RS Sari Mutiara. Namun ruang ICU yang ada di rumah sakit tersebut telah dipenuhi pasien. “Ada ruang ICU di RS swasta dengan tarif Rp 5 juta per malam. Tapi pasien yang hendak dirujuk ini tidak sanggup membayarnya. Apalagi sebagian dari mereka merupakan pasien miskin,” ujar Dewi. Akibat padam arus listrik di RSU Dr. Pirngadi, lanjut Dewi, pihaknya terpaksa menunda operasi terhadap delapan pasien. “Ada delapan operasi yang tertunda dan terpaksa dijadwal ulang,” tambahnya. Mengenai penyebab meledaknya trafo di ruang elektrikal, Irwansyah dari bagian listrik RSU Dr. Pirngadi menjelaskan, kerusakan ini diperkirakan terkait dengan seringnya pemadaman arus listrik yang dilakukan pihak PLN secara mendadak. Contohnya, lanjut Irwansyah, pada Sabtu (6/2) listrik padam sebanyak tiga kali dalam jarak waktu tidak menentu. “Waktu listrik padam, mesin genset menyala secara otomatis. Kemudian, tiba-tiba listrik menyala dan mesin genset padam. Tidak berapa lama, listrik padam dan mesin genset kembali menyala. Jadi, pemadaman yang tidak stabil ini diduga mengakibatkan kerusakan trafo di ruang elektrikal,” ujarnya.(m26)