Waspada, Selasa 29 Maret 2011

Medan Metropolitan

WASPADA Selasa 29 Maret 2011

B3

Banyak Traffic Light Rusak Dishub: Anggaran Belum Keluar MEDAN (Waspada): Sejumlah traffic light di kota Medan mengalami kerusakan hingga berlarut-larut di beberapa jalan kota Medan. Hal ini menjadi salah satu pemicu kecelakaan terhadap pengendara yang kebingungan.

Pantauan Waspada Senin (28/3), sejumlah traffic light di antaranya salah satu traffic light di Jalan Aksara mati total, di Jalan Sutrisno Ujung mengalamai kerusakan pada lampu merah yang terkadang tidak hidup dan tiba-tiba hijau tanpa pengatur digital yang berjalan.

Sementara itu, salah satu traffic light di Jalan Balai Kota redup hingga menyulitkan pengendara untuk mengetahui warna lampu karena silau matahari. Dan di Jalan Kol YosSudarso tepatnya di salah satu simpang pasar Brayan traffic light-nya tidak menampilkan pengatur digital yang utuh dan redup, seperti angka 7, 4, dan 1 terlihat sama pada pengatur digital.

Suriono, staf Dinas Perhubungan mengungkapkan, traffic light yang di Jalan Sutrisno mengalami kontak kemungkinan terjadi karena korslet akibat hujan

atau petir, sedangkan traffic light yang redup atau mati belum dapat diganti karena dana anggaran yang belum keluar.

“Tapi untuk traffic light yang kontak atau korslet akan diperbaiki segera. Paling lambat 1 jam kemudian biasanya kembali seperti semula,” ungkapnya sambil menghubungi stafnya untuk memeriksa traffic light di jalan tersebut pada siang hari.

Dia mengungkapkan, sebenarnya lampu dan jam digital yang digunakan untuk traffic light adalah pengatur waktu yang tahan lama dan hemat listik, lampu LED yang hanya 5 watt perhari sangat berbanding jauh dengan yang sebelumnya 75 watt perhari.

“Kami memantau dan melakukan perawatan setiap harinya dengan menyebarkan beberapa staf di tiap jalan untuk pemantauan dan perawatan,”

BAP Petugas Jembatan Timbang Tahap Rampung MEDAN (Waspada): Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejatisu hingga Senin (28/3) tengah merampung Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tiga petugas jembatan timbang di Sibolangit yang tertangkap tangan melakukan pungutan liar (pungli) terhadap sipir truk.

“Kami sedang merampungkan BAP ketiga tersangka,” kata Kasi Penyidikan Bidang Pidsus Kejatisu Jufri kepada Waspada melalui telepon seluler, kemarin.

Menurut Jufri, ketiga oknum pegawai Dishub Sumut itu masih akan terus menjalani pemeriksaan, selain untuk penyempurnaan BAP juga sekaligus menggali keterangan dan bukti baru apakah ada keterlibatan pimpinan mereka dalam kasus itu.

Memang sejauh ini, lanjut Jufri, pihaknya belum mendapat informasi lain tentang keterlibatan pihak lain selain ketiga oknum itu. “Belum ada penambahan tersangka. Masih yang tiga kemarin, “ tegas Jufri seraya menambahkan ketiga tersangka masih ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dengan status tahanan kejaksaan.

Seperti diberitakan, ketiga oknum ditangkap di Jembatan Timbang Sibolangit saat melakukan pungli terhadap sejumlah truk. Penyidik menyita barang bukti uang senilai Rp16 juta diduga hasil pungli.

Sebelum melakukan penyergapan, tim intelijen Kejatisu lebih dulu melakukan pengintaian selama beberapa hari. Ketiga oknum pengawai Dishub itu, lanjut Sution yakni, MS, AS, dan PS. Mereka dijerat dengan UU No 31 tahun 1999 diubah UU No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korups. (m49)

Pencuri Bobol Warnet MEDAN (Waspada): Kawanan pencuri membobol warnet Difa Net di Jalan Karya Wisata, Medan, dan membawa 10 unit CPU serta 16 LCD yang ditaksir bernilai puluhan juta rupiah, Sabtu (26/3) dinihari.

Kasus tersebut kemudian dilaporkan korban Ismail Fahi Nasution, 35, warga Jalan Karya Kasih, Komplek Bukit Johor, Kel. Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor, ke Polresta Medan.

Sedangkan pelakunya sampai saat ini masih diburon.

Informasi di Polresta Medan, peristiwa pencurian itu diketahui korban ketika akan membuka usahanya. Dilihatnya pintu besi warnetnya sudah dirusak. Korban kemudian masuk ke dalam warnet dan melihat beberapa unit komputer sudah tidak ada ditempatnya.

Diduga kawanan pencuri masuk ke dalam warnet setelah merusak pintu besi dan memotong gemboknya. Kasus ini kemudian dilaporkan korban ke Polresta Medan. Polisi kemudian datang ke lokasi melakukan penyelidikan. (m39)

BAP Mantan Kapolres P.Siantar Dilimpahkan Ke Kejatisu MEDAN (Waspada): Berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus penganiayaan mantan Kapolres Pematangsiantar AKBP Fathori dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Senin (28/3).

“Berkasnya akan dilimpahkan ke Kejatisu,” sebut Direktur Reskrim Poldasu Kombes Pol. Agus Ardiyanto, saat ditanya wartawan, kemarin.

Sebelumnya, mantan Kapoldasu Irjen Pol. Oegroseno mengatakan, tindakan penganiayaan dilakukan mantan Kapolresta Pematangsiantar itu terhadap Andi Siahaan, koresponden salah satu tv swasta akan ditentukan pada persidangan. “Fathori itu dilaporkan Andi tentang penganiayaan, jadi sidangnya di persidangan umum. Tetapi saksi disiplin di kepolisian kena juga,” kata Oegroseno, ketika itu.

Oegroseno juga menegaskan, tindakan penganiayaan dilakukan AKBP Fathori masih dalam proses penyidikan, dan hingga kini memang kasus itu masih dalam proses di Reskrim Polda Sumut. Sedangkan sidang di Bid. Propam juga masih menunggu proses tindak pidana tersebut.

Kasus penganiayaan dilakukan perwira menengah tersebut merupakan pelanggaran kode etik kepolisian, dan telah menyalahi wewenang serta jabatan. Kini Fathori menjabat di bagian Biro Perencanaan dan Anggaran (Rorena) Poldasu. (m27)

MSDC Buka Pendidikan Lalu Lintas MEDAN (Waspada): Dalam upaya mengurangi tingkat kecelakaan yang setiap tahunnya selalu meningkat serta membantu masyarakat dalam mengenal lebih dekat tentang keberadaan lalu lintas, pihak Medan Safety Driving Centre (MSDC) membuka pendidikan pengenalan ilmu berlalu lintas yang baik bagi masyarakat Sumut terlebih kota Medan.

Hal ini disampaikan Pimpinan MSDC Jimmi saat membuka pelatihan pengemudi terampil bagi para wartawan di Jalan Bilal Medan, Senin (28/3).

Dikatakannya, MSDC ini merupakan wadah untuk belajar tentang keselamatan berlalu lintas bagi masyarakat dari segala lapisan. Sehingga, para pengendara baik pengendara mobil dan pengendara sepeda motor akan memahami tentang keberadaan lalu lintas yang setiap tahunnya selalu banyak mengalami perubahan dan disesuiakan dengan kebutuhan kota masing-masing.

Oleh sebab itu, peran MSDC yang baru pertama hadir di kota Medan dan di Sumut diharapkan akan membantu masyarakat Sumut khususnya kota Medan untuk menjadikan masyarakat Sumut menjadi pengemudi-pengemudi terampil dengan menguasai jalanan dan memahami rambu-rambu jalan.

“Kita hadir untuk membantu masyarakat terlebih dalam memahami berbagai peraturan dan UU berlalulintas serta berupaya mengajari para pengendara untuk memiliki etika saat berkendaraan di jalan raya,” jelas Jimmi. (m39)

ungkapnya kepada Waspada di Kantor Dinas Perhubungan Medan.

Namun hal yang berbeda diungkapkan Fadil, 48, pemilik toko besi di samping traffic light di Jalan Sutrismo Ujung mengungkapkan, staf dari Dinas Perhubungan jarang memperbaiki traffic light, padahal angka pengatur digitalnya tidak berfungsi lagi, terkadang lampu merah mati dan hidup tiba-tiba.

“Mungkin mengalami koslet akibat hujan deras dan petir seminggu belakangan ini,” ungkapnya.

Hal yang sama juga dituturkan Asoe, pengrajin besi di kios tidak jauh dari toko Fadil bahwa traffic light tersebut memang sering mengalami kerusakan sehingga banyak pengendara yang bingung sehingga maju mundur ketika pengendara dari lain arus berjalan dengan kece-

patan tinggi karena traffic light di arus tersebut hijau, sedangkan pengendara yang kebingungan itu tidak dapat disalahkan karena traffic light di arus jalannya rusak.

Pantauan Waspada, kemarin sore, traffic light di Jalan Sutrisno Ujung belum juga diperbaiki, padahal pada siang harinya staf Dinas Perhubungan mengungkapkan dalam sejam sudah kembali seperti semula. (csf)

Kapoldasu Berkunjung Ke Balai Kota MEDAN (Waspada): Kapoldasu Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro mengunjungi Balai Kota dan bertemu Walikota Rahudman Harahap, Senin (28/3).

Kedua petinggi ini terlihat akrab saat melakukan pertemuan di ruang khusus.

Kapoldasu mengatakan, Kota Medan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara sehingga menjadi barometer.

Untuk itu semua program walikota harus didukung penuh dalam rangka meningkatkan pembangunan yang baik.“Kebetulan saya bertempat tinggal di Kota Medan. Sebagai warga negara yang baik, apalah salahnya saya datang kemari untuk melapor serta bersilaturahim. Jadi, nggak ada apa-apalah. Artinya, tidak ada masalah dalam kedatangan saya ini,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, sebagai Kapoldasu dirinya berkewajiban untuk menciptakan situasi Kamtibmas,khususnyadiKotaMedan supaya menjadi lebih kondusif.

Sebab, semua pintu masuk Sumatera Utara, baik Bandara Polonia maupun Pelabuhan Belawan berada di Kota Medan.

Walikota Medan Rahudman Harahap didampingiWakilWalikota Dzulmi Eldin dan Sekda Syaiful Bahri mengatakan, pihaknya akan terus koordinasi dengan jajaran kepolisian dalam meningkatkan keamanan di Kota Medan.“Kita bersyukur atas kedatangan pak Kapoldasu ke Balai Kota dalam rangka meningkatkan silaturahmi. Kita akan selalu koordinasi dengan beliau (Kapoldasu-red) untuk keamanan dan kenyamanan kota ini,” katanya.

Pembangunan infrastruktur molor Sementara itu, program pembangunan infrastruktur di Kota Medan dipastikan akan molor. Pasalnya, hingga berakhirnya triwulan pertama 2011 Walikota Medan Rahudman Harahap belum menandatangani Daftar Penggunaan

Anggaran (DPA).

“Sampai saat ini DPA belum ditandatangani pak wali. Saya lagi menunggunya. Kalau itu belum diteken, pengerjaan infrastruktur belum bisa dilakukan,” kata Kepala Dinas Bina Marga Kota Medan Gunawan Surya Lubis kepada wartawan di Balai Kota Medan, kemarin.

Dikatakannya, tugas instansinya untuk melaksanakan pekerjaan membangun jalan dan memperbaiki drainase, namun DPA saja sampai saat ini belum ditandatangani. “Jadi, bagaimana pekerjaannya bisa d i m u l a i . Ma k a n y a k a m i menunggu selesainya di proses DPA ini,” ujarnya.

Secara terpisah Walikota Rahudman Harahap ketika ditanyakan soal belum ditandatanganinya DPA, pihaknya membantah. “Proses DPA sudah selesai. Setiap dinas sudah bisa melaksanakan tender lelang barang dan jasa secara terbuka,” ujarnya. (m50)

Keliru, Sekolah Negeri Diutamakan Dapat Dana BOS MEDAN (Waspada): Pemko Medan dinilai keliru mengutamakan pembagian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah negeri lebih dahulu daripada sekolah swasta, sebab bukan sedikit sekolah swasta menggantungkan harapan dari dana BOS tersebut.

“Sangat keliru bila membedakan antara sekolah swasta dengan sekolah negeri dalam pembagian dana BOS. Bukankan dana tersebut sama dibutuhkan para pelajar. Sementara dari pemerintah pusat tidak ada pembedaan antara negeri dan swasta dalam pembagian dana tersebut,” kata pengamat dan praktisi pendidikan Ali Nurdin, Senin (28/3), terkait perbedaan pembagian dana BOS antara negeri dan swasta.

Dia berharap sekolah swasta sangat perlu mendapatkan prioritas juga oleh Pemko. Karena di sekolah ini sangat banyak anak kurang mampu yang menggantungkan harapan utuk mendapatkan pendidikan secara layak. Upaya pemerataan pembagian dana yang siapkan oleh pemerintah pusat hendaknya tidak dipolintir oleh daerah sehingga menimbulkan efek negatif.

Menurut Nurdin, jika alasan pembedaan pembagian atau

penyaluran itu pada persoalan pengajuan anggaran oleh kepala sekolah kepada pihak Pemko yang terlambat, atau perlu direvisi kembali, tentu hal itu hanya perlu pertimbangan saja.

Bukan serta merta melalukan pembedaan pencairan dana antara sekolah negeri dan swasta.

DPRD harus berikan perhatian Terkait masalah ini, Nurdin meminta pihak terkait utamanya DPRD yang menangani masalah pendidikan agar memberikan perhatian serius.

“DPRD itu wakil rakyat, selayaknya mereka langsung meninjau sekolah dan mempertanyakan langsung maalah yang dihadapi utamanya dana BOS ini. Setiap anggota dewan harus memikirkan hal ini, khususnya daerah pemilihan mereka. Janganlah setelah terpilih, pemilih mereka tinggalkan begitu saja.

Hanya menunggu laporan dari LSM atau badan dan lembaga lain baru DPRD bertindak. Ini keliru,” kata Nurdin kemarin.

Kecewa Di tempat terpisah Ketua Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Sumut Isahuddin mengaku sangat kecewa terhadap perbedaan penyaluran dana BOS. Padahal, lanjutnya, hak anak bangsa ini sama di

mata hukum dan negara.

“Terus terang saya kecewa dengan perbedaan penyaluran dana BOS ini. Apalagi sampai sekarang belum ada kepastian penyalurannya, saya sudah melihat bagaimana terhambatnya proses pembelajaran di SMP Swasta Al Washliyah 24 Pasar Senen Kampung Baru Jalan Brigjen Katamso. Jumlah siswanya 280 tetapi mereka bergantung dana BOS itu karena siswanya rata-rata kurang mampu.

Kepsek ketakutan Sementara itu, sejumlah sekolah negeri SD/SMP di Kota Medan menolak berbicara terkait penyaluran dana BOS. Sejumlah Kepsek mengaku takut terhadap tekanan-tekanan jika memberikan pernyataan kepada wartawan.

“Sekolah lain saja, kami ini orang kecil. Kami takut proses belajar-mengajar sekolah kami terhambat karena pemberitaan di media,” ujar salah seorang Kepsek SMP negeri di Kota Medan yang tak ingin disebutkan nama dan sekolahnya. Namun, dari siswa SD da SMP yang diwawancari mengatakan, mereka belum menerima dana BOS, apakah dalam bentuk uang atau pembelian bukubuku oleh sekolah. (m37/chr)

Masih Banyak Keluhan Pasien Terhadap Pelayanan Perawat Fakultas Keperawatan USU Peringati Dies Natalis MEDAN (Waspada): Perawat dalam bekerj di rumah sakit mempraktikkan caring (peduli), begitu juga di institusi pendidikan keperawatan juga diajarkan caring. Namun pada kenyataannya caring yang dilakukan belumlah optimal sehingga masih banyak keluhan pasien terhadap pelayanan keperawatan di rumah sakit.

Hal tersebut diungkapkan Setiawan, SKp, MNS, PhD dalam orasi ilmiahnya dengan topik “Integrasi caring science dalam pendidikan dan praktik keperawatan di Indonesia”, pada acara Dies Natalis Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara (USU), belum lama ini.

Dosen Fakultas Keperawatan USU ini menyebutkan, ilmu

keperawatan yang ada saat ini merupakan salah satu modalitas dalam penyembuhan penyakit atau pemulihan kesehatan. Hal ini telah diatur dalam UU kesehatan RI No.36 tahun 2009 yang menyatakan “Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengendalian, pengobatan dan atau perawatan.

Caring diidentifikasi sebagai inti atau esensi dan ranah penyatu dari keperawatan (Watson 1999). Bahkan Boykin dan Schoenhofer (1993) menegaskan, caring merupakan fokus utama praktik keperawatan.

Oleh karena itu,Watson menyatakan, keperawatan adalah caring itu sendiri.

Di beberapa rumah sakit di

Waspada/Sugiarto

PUREK II USU Prof Armansyah Ginting didampingi Dekan Fakultas Keperawatan dr Dedi Adinata dan Dekan FK USU Prof Gontar Siregar memotong nasi tumpeng HUT Fakultas Keperawatan USU, Sabtu pekan lalu.

Amerika Serikat dan negara maju lainnya, jelas Setiawan, telah mengadopsi caring science sebagai panduan bagi praktik keperawatan.Walaupun caring science telah lama berkembang di negara barat, namun aplikasinya di Indonesia belum optimal.

“Banyak manfaat yang dapat dipetik dari penerapan caring science, di antaranya menghasilkan pelayanan yang efektif, membuat perawat berjuang meningkatkan mutu pelayanan dan juga meningkatkan status keperawatan,” kata Setiawan.

Peringatan Dies Natalis Keperawatan USU ke I dilaksanakan secara sederhana di fakultas tersebut, mengambil tema “Dengan Semangat HUT Fakultas Keperawatan USU Kita Tingkatkan Kualitas Pendidikan dan Pengajaran yang Menghasilkan Lulusan Berkompeten”.

Dekan Fakultas Keperawatan USU dr. Dedi Ardinata, MKes mengatakan thema tersebut mengajak kita untuk bersama-sama mewujudkan reputasi universitas menuju “national achievement with global reach”. Dalam mencapai reputasi tersebut tentunya harus diikuti peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran.

Sementara itu, Rektor USU diwakili Purek II Prof Armansyah Ginting mengatakan, walaupun baru 1 tahun namun diyakini angka 1 tahun bukan representasi dari usia yang baru. Namun fakultas keperawatan telah menunjukkan kinerja yang baik dalam menjalankan program yang akan dicapai. (m41)

Waspada/Rustam Effendi

SEBANYAK 117 unit mobil bekas milik PT Belawan Indah (BI) group masih tertahan di dalam dan parkir gudang 210 Pelabuhan Belawan menunggu proses PIB dan pemeriksaan fisik barang selesai dilaksanakan BC, Senin (21/3).

PIB 117 Mobil Bekas Diproses BC B E L AWA N ( Wa s p a d a ) : D o k u m e n Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 117 unit mobil atau truk bekas asal Singapura yang masuk ke Belawan, Jumat (25/2) lalu, dalam proses pengurusan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Madya Pabean Belawan. ”Dokumen PIBnya masuk Sabtu (19/3) kemarin dan kalau tidak ada halangan hari ini akan kita periksa fisik,” kata Kepala Seksi Penyelidikan dan Penindakan (Kasi P2) KPPBC Madya Pabean Belawan Devid saat dihubungi Waspada, Senin (21/3).

Disinggung tentang izin impor mobil bekas tersebut, Devid mengatakan sejak tahun 2009, pemerintah berdasarkan Permen Departemen Perdagangan No 63 tahun 2009 telah membuka peluang impor barang modal bukan baru seperti truk bekas. Selanjutnya Permen tersebut diperpanjang dan keluar Permenperindag No 58 tahun 2010 tetang impor barang modal bukan baru.

“Permen No 63 tahun 2009 berlaku mulai

1 Januari hingga 31 Desember 2010. Sedangkan Permen No 58 tahun 2010, berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2011. Jadi impor mobil bekas itu boleh selama mengikuti aturan yang ada,” jelas Devid Sejak tahun 2009, ribuan mobil bekas telah masuk melalui beberapa pelabuhan besar di Indonesia. “Yang terbesar, masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok dan umumnya digunakan untuk keperluan proyek seperti proyek Kualanamu dan rekondisi,” ungkapnya.

Pantauan Waspada, sebanyak 117 unit mobil bekas beserta spearpart dan head truk milik PT Belawan Indah (BI) Grup itu masih tertahan di dalam gudang dan dermaga serta lapangan parkir gudang 210 Pelabuhan Belawan dan disegel petugas BC dengan menggunakan kertas segel dan benang segel. “Jika memungkinkan semua mobil itu akan diperiksa di tempat yang sekarang. Namun jika tidak memungkinkan pemeriksaan dilakukan di gudang BI selaku pemilik,” pungkas Devid. (h03)

Keluarga Korban Penganiayaan Mengadu Ke KPAID Kecewa Pada Polsekta Medan Area MEDAN (Waspada): Kam Siang, 42, ibu kandung David, 14, siswa SMP swasta di Medan yang menjadi korban penganiayaan mengeluhkan perdamaian yang terjadi antara pihak korban dengan keluarga tersangka di Mapolsekta Medan Area.

Pasalnya, dalam proses perdamaian tersebut, hanya diketahui oleh Dalim, 47, ayah David, yang ditahan di sel Polsekta Medan Area tanpa ada saksi dari keluarga korban.

“Kami kecewa dengan sikap petugas Polsekta Medan Area karena saat kesepakatan dan perdamaian yang dilakukan, tidak ada saksi dari keluarga yang hadir. Bahkan, saksi dari keluarga korban yang menandatangani berita acara perdamaian, sama sekali tidak dikenal oleh keluarga korban,” sebut Kam Siang saat mengadukan kasus tersebut ke Komisi Perlin-dungan Anak Daerah (KPAID) Sumatera Utara, di Medan, Sabtu (26/3).

Keluarga korban juga mensinyalir ada unsur pemaksaan untuk melakukan perdamaian tersebut, apalagi Dalim, penjual es krim keliling itu, kurang memahami makna isi perdamaian dan tak memiliki wawasan. Bahkan, adanya saksi yang dihadirkan seolah-olah dari pihak keluarga Dalim dan David, sama sekali tidak dikenal oleh keluarga korban.

Saat mendatangi kantor KPAID Sumut itu, Kam Siang dan David diterima Ketua Pokja Pelayanan dan Fasilitasi KPAIDSU Muslim Harahap SH. Kam Siang meminta agar kasus pengeroyokan yang dialami oleh putranya itu ditindaklanjuti oleh petugas Polsekta Medan Area hingga ke pengadilan. Karena tanpa sepengetahuan mereka, pelaku pengeroyokan telah dilepas denghan alasan telah berdamai.

“Keluarga korban tidak puas dengan penyelesaian kasus penganiayaan tersebut, apalagi saat melakukan perdamaian, Dalim tidak didampingi sanak keluarganya sehingga keluarganya menduga Dalim merasa tertekan dan

dipaksa untuk menandatangi surat perdamaian tersebut,” ujar Muslim Harahap mengutip keterangan keluarga korban sembari mengatakan meskipun sudah ada perdamaian, namun tidak menghapus masalah pidananya.

Setelah menerima pengaduan tersebut, kata Muslim, pihaknya menemui juru periksa dan Kanit Reskrim Polsekta Medan Area sejauh mana kasus penanganan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada David, selaku anak di bawah umur dan keluarganya. “Dalam waktu dekat, pihak Polsekta Medan Area akan mengundang KPAIDSU untuk membahas masalah ini. Namun, kapan jadwalnya, kami belum mengetahuinya,” jelasnya.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsekta Medan Area AKP J Banjarnahor mengakui pihak kepolisian tidak ada melakukan intimidasi atau ancaman terhadap Dalim karena perdamaian tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa ada campur tangan pihak kepolisian, apalagi ada saksi-saksinya. “Kedua belah pihak sepakat melakukan perdamaian tanpa ada intimidasi atau ancaman dari pihak kepolisian,” jelas Banjarnahor kepada Waspada, Senin (28/9).

Soal saksi perdamaian yang dihadirkan dari keluarga Dalim, tambah Banjarnahor, pihaknya tidak mempermasalahkan karena polisi tidak melakukan intervensi, yang jelas ada saksi-saksi dari kedua pihak. “Setelah surat pernyataan perdamaian dibuat dan ada saksi-saksinya, mereka yang berdamai menyerahkannya kepada penyidik,” tambahnya.

Kasus yang dialami David terjadi pada 10 Pebruari 2011 lalu di Jalan Selam VIII Medan Denai, ketika korban pulang dari belanja melihat ada keributan di depan rumahnya, saat bertanya ada apa, tiba-tiba tersangka RS dan rekannya menganiaya Davidi hingga babak belur.

Dalam kasus itu, polisi menetapkan Dalim orangtua David dan RS cs sebagai tersangka dan sama-sama ditahan di Polsekta Medan Area. (h04)

Sution: Ada Sinyal KPK Bidik Kasus Bansos MEDAN (Waspada): Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) hingga kemarin masih terus menyelidiki dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos) di Pemprovsu senilai Rp 215,17 miliar.

“Tim saya memang masih menyelidiki kasus itu. Saat ini penanganannya masih di bidang intelijen,” kata Kepala Kejatisu Sution Usman Adji kepada wartawan, kemarin.

Namun, lanjut Sution, ada sinyal tim Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK) juga membidik kasus tersebut. Tapi, tambahnya, belum ada keterangan resmi KPK soal itu. “ Hanya saja sinyal mengarah akan hal itu sudah ada dan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi Langkat,” katanya.

Sution menjelaskan, penggunaan uang di Biro Binsos diduga diketahui Syamsul Arifin sebagai Gubernur Sumut.

Lebih jauh, kata Sution, meski adanya sinyal KPK akan mengambil alih kasus tersebut, Kejatisu juga tidak berhenti melakukan penyidikan, hanya saja dalam kasus kecil.” Ada kita tangani, sekarang masih tahu pulbaket,” jelasnya.

Salah satu bentuk penyimpangan dana

Bansos itu, kata Sution, antara lain misalnya untuk pembangunan rumah ibadah, dimana dana yang dikucurkan tidak sesuai dengan pembangunan fiisik di lapangan.

“Kasus ini akan terus ditindak lanjuti, hanya saja lebih baik kita akan upayakan uang itu dikembalikan saja ke negara,” tandasnya.

Seperti diberitakan, kasus ini terungkap ketika dalam rapat paripurna DPRD Sumut, Badan Pemeriksa Keungan (BPK) Perwakilan Sumut memapaparkan temuan sejumlah masalah dalam pengelolaan dana Bansos tahun anggaran 2009.

Dari hasil pemeriksaan BPK secara uji petik diketahui antara lain terdapat pemberian paket bantuan yang tidak sesuai kewenangan dalam persetujuan pencairan. Tidak hanya itu, ada juga bantuan sosial yang berindikasi disalahgunakan dan pemberian Bansos yang diragukan kebenaran penggunaannya.

Hal tersebut mengakibatkan penyajian realisasi Bansos dalam laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2009 minimal sebesar Rp10,78 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya. (m49)