Medan Metropolitan
WASPADA Selasa 19 Maret 2013
B5
Polisi Gerebek Lokasi Pemakai Narkoba, Judi Jackpot Tiga Wanita Diamankan MEDAN (Waspada): Tim Khusus Reskrim Polsek Sunggal menggerebek satu rumah diduga tempat pemakai narkoba dan judi jackpot di Jln. Medan-Binjai Km 16, Desa Sukamaju, Kec. Sunggal, Deliserdang, Senin (18/3) sore. Dari lokasi itu, tiga wanita diamankan yakni IR, 27, penduduk Jln. MT Haryono, Jati Karya, Binjai Timur, Ay, 23, warga PasarV Jati Karya, BinjaiTimur, dan TW, 20, warga Binjai Km 19, BinjaiTimur. Polisi menyita barang bukti empat sepedamotor, empat handphone, KTP, dua mesin judi jackpot, kunci sepedamotor,alatuntukmemakaisabu.Sedangkan, sejumlah pelaku pria melarikan diri. Kapolsek Sunggal Kompol M Luther Dachi SSos, SH, melalui Kanit Reskrim Iptu Bambang
Gunadi Hutabarat SH, MH kepada Waspada mengatakan, penggerebekan itu dilakukan karena sebelumnya polisi menerima informasi dari masyarakat bahwa lokasi itu diduga tempat peredaran narkoba dan jackpot. Selanjutnya Bambang bersama Panit Reskrim Ipda Herman Sembiring SH, dan personelnya langsung menuju ke lokasi. Ketika dilakukan penggerebakan, polisi mengaman tiga wanita bersama barang buktinya. Menurut dia, penggerebekan tersebut diduga sudah bocor. Buktinya para pelaku lainnya sudah kabur, dan polisi hanya mengamankan tiga wanita serta barang bukti empat sepedamotor dan lainnya. (m36)
Empat Organisasi Kemasyarakatan Gelar Pengobatan Gratis
Waspada/Ismanto Ismail
SEJUMLAH personel Timsus Reskrim Polsek Sunggal menurunkan dua jackpot dan empat sepedamotor yang diamankan dari satu rumah diduga tempat pemakai narkoba dan judi.
PAD Parkir Janggal Target Rp 55,5 Miliar, Realisasi Hanya 40 Persen, MEDAN (Waspada): DPRD Kota Medan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit Pendapatan Asli Daerah (PAD) retribusi parkir tepi jalan yang dikelola Dinas Per-hubungan (Dishub) Kota Medan. Karena PAD yang masuk ke kas Pemko Medan dinilai janggal. Dengan pertumbuhan lahan parkir dan kendaraan di kota ini, seharusnya pendapatan parkir meningkat setiap tahun.
Namun, realisasi retribusi parkir tepi jalan pada tahun 2012 hanya 40 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 55,5 miliar. “Kita minta BPK segera mengauditnya,” tegas Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muslim Maksum Yusuf Lc, Senin (18/3). Sementara itu, dua Anggota DPRD Medan dari Fraksi PDIP Hasyim, SE dan Fraksi Partai Demokrat (PD) Burhanuddin Sitepu menilai, target Dinas Perhubungan Kota Medan untuk meraih PAD senilai Rp57
Bentrok Antar Mahasiswa, Satu Ditikam MEDAN (Waspada): Mahasiswa Fakultas Teknik Unimed Sufranto Silalahi, 24, warga Jln. Keruntung Gang Husin, Kel. Siderejo, Kec. Medan Tembung, menjalani operasi di RSU dr Pirngadi Medan, karena mengalami luka tikam dibagian bokong dan perut, Kamis (14/3) malam. Informasi diperoleh, penikaman korban terjadi saat terjadi bentrok antar mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan FakultasTeknik Unimed di Jln. Pancing simpang Jln. Pardamean, Kel. Sidorejo, Kec. Medan Tembung. Belum diketahui penyebab bentrokan itu. Orangtua Sufranto, Boru Sagala, 56, menuturkan, pada malam itu anaknya sudah berada di rumah. Namun, Sufranto dari Fakultas Teknik mendapat telepon dari adik stambuknya untuk datang ke lokasi bentrok. “Dia sebenarnya nggak tahu apa-apa, anakku ini ditelpon adik stambuknya suruh datang ke Jalan Pancing dengan alasan mereka berantam.Tiba-tiba sampai disana anakku langsung dikeroyok lalu ditikam,” jelas Boru Sagala sembari mengatakan anaknya sudah dioperasi oleh tim dokter. Korban mendapat rawat inap di lantai 5 kamar 518 RSU dr Pirngadi Medan.KasuspenikamanitusudahdilaporkankePolsekPercutSeituan dengan surat laporan (LP) 208/III/2013/SPKT PERCUT. (h02)
miliar dari retribusi parkir tepi jalan pada tahun 2013, sangat fantastis. Menurut mereka, angka yang ditargetkan itu sangat fantastis, karena meningkat dibandingkan target PAD tahun 2012 sebesar Rp 55,5 miliar. Padahal realisasi pencapaian retribusi parkir tepi jalan pada tahun 2012 hanya berkisar 40 persen. Artinya, Dinas Perhubungan Kota Medan tidak mampu bekerja maksimal untuk menaikkan realisasi PAD retribusi parkir tepi jalan pada tahun 2012 karena diduga banyak terjadi kebocoran. Di sisi lain ketiga politisi ini menduga kebocoran sektor perparkiran terjadi karena pengawasan dari Dishub Kota Medan terhadap pengutipan parkir sangat lemah dan maraknya juru parkir (jukir) liar. Dishub tidak mampu melaksanakan pembinaan terhadap para jukir resmi dan membiarkan jukir liar tetap beroperasi. Kata Muslim, PAD yang masuk ke kas Pemko Medan terlalu rendah jika dibandingkan dengan potensi parkir yang ada sekarang ini. Tahun 2010 dari target Rp16 miliar tercapai Rp12 miliar. Tahun 2011 dari target Rp34 miliar hanya tercapai Rp 12 miliar (32 persen). Menurut Muslim, sangat tidak mungkin PAD yang masuk ke kas dari 700 SPT yang terbit setiap harinya hanya tercapai Rp12 miliar. Artinya, setiap bulan hanya Rp1 miliar atau Rp32 juta per harinya. Sementara itu, Hasyim menyebutkan sektor izin parkir tepi jalan paling besar menyumbang PAD setiap tahunnya. Untuk
target PAD tahun 2013 senilai Rp57 miliar, diperoleh dari beberapa sektor seperti pelayanan pengujian Rp10,5 miliar, retribusi terminal Rp3 miliar, retribusi izin trayek Rp 772 juta, retribusi dispensasi sebanyak Rp 2,5 miliar, parkir harian tepi jalan Rp37 miliar dan parkir khusus pelataran Rp2 miliar. Sedangkan tahun lalu, lanjut Hasyim, dari target Rp55,5 miliar yang terserap pada sektor parkir harian tepi jalan 33,6 persen dari target Rp36,1 miliar, sektor parkir khusus tercapai 47,9 persen dari target Rp2 miliar. Ironisnya, angka-angka tersebut hanya di atas kertas, karena realisasinya jauh dari target. Menurut politisi PDIP ini Dishub Kota Medan harus mengkaji ulang manajemen perpakiran di Kota Medan. Untuk pencapaian target PAD itu, Dishub Kota Medan harus mencari titik potensi parkir yang belum dikutip. Dimana potensi itu bisa diperoleh dari titik parkir pada malam dan siang hari. Selain itu, Dishub harus transparan mengelola retribusi parkir tepi jalan, sehingga meminimalisir terjadinya kebocoran. “Untuk menekan tingkat kebocoran dalam retribusi parkir tepi jalan harus merombak pola manejemennya dengan tegas, tepat dan profesional,” tegas Hasyim. Senada dengan Muslim, Hasyim menjabarkan untuk titik parkir di Kota Medan berkisar sekitar 700 titik parkir di tahun 2012. Hal ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2011 serta diproyeksikan kembali naik di tahun 2013. Meski ada potensi titik parkir yang
telah dihapuskan khususnya untuk bisnis penunjang parkir sudah tidak beroperasi lagi.Titik parkir tersebut secara berkala harus dievaluasi guna mencari potensi parkir di Kota Medan. Muslim berpendapat perlunya revisi Perda parkir kenderaan yang menjadi sektor terbesar PAD Dishub Kota Medan. Sampai saat ini tarif parkir masih berkisar Rp300-Rp500 per sekali parkir untuk kenderaan roda dua dan Rp1.000 untuk kenderaan roda empat, meski di lapangan tarif itu naik dua kali lipat dari peraturan yang ada. “Dishub juga harus bisa memperbaiki tata parkir serta pembinaan terhadap jukir sehingga tidak menimbulkan kemacatan lalulintas. Dishub perlu membuat pemetaan potensi parkir sehingga tata kota ini menjadi lebih baik,” ujarnya. Sementara itu, Burhanuddin Sitepu menyarankan agar sektor perpakiran kembali ke sistem semula yakni tidak di bawah bidang perparkiran Dishub Kota Medan, akan tetapi harus di bawah pengelolaan Badan Perparkiran (BPP) Kota Medan. Dengan dikembalikannya fungsi BPP akan mengurangi tingkat kebocoran di sektor parkir karena memangkas rentang panjangnya sistem birokrasi. Sistem pengawasan dapat ditegakkan secara efektif dan BPP dapat bekerja maksimal karena hanyadibebankanuntukmenggenjot PAD dari sektor perpakiran. Berbeda halnya pengelolaan parkir di bawah bidang perparkiran. Karena rentang panjangnya birokrasi membuat kebocoran lebih mudah terjadi.(m30)
MEDAN (Waspada): Ratusan warga Kecamatan Medan Barat dan sekitarnya mendapat pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis, serta donor di Gedung MITSU-PSP Kampus STBA-PIA, Minggu (17/3). Bakti kesehatan itu melibatkan empat organisasi kemasyarakatan yakni, Perhimpunan Masyarakat Indonesia Tionghoa Sumut, Peduli Sosial dan Pendidikan (MITSU-PSP), Ikatan Naturopatis Indonesia (IKNI) Sumut, Perhimpunan Ahli Pengobatan Tradisional Sumut (PATRASU) dan Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI) Medan. Ketua Panitia Tony Junardy Jen didampingi Ketua IKNI Sumut Elly Liman mengatakan, kegiatan bakti kesehatan sudah menjadi agenda rutin dilaksanakan dua kali dalam setahun. Kegiatan ini bertujuan melayani masyarakat, membantu yang lemah, mencintai kehidupan dan menjaga kesehatan. “Jumlah pasien yang datang berkisar 500 hingga 600 pasien yang berasal dari Kecamatan Medan Barat. Pasien yang datang dapat berkonsultasi dan melakukan pemeriksaan kesehatan, shinshe, therapy tuina, akupuntur, chiropratic, pemeriksaan gigi, serta pencabutan gigi,” katanya.
Dengan tema “peduli sesama tanpa perbedaan, donor darah untuk sesama”, empat organisasi kemasyarakatan tersebut ingin menunjukkan kepedulian tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan. Selain pengobatan gratis, obat gratis, dan konsumsi gratis, pasien juga mendapat tambahan bingkisan. Sementara itu, Sujanto Kosumo dari MITSUPSP menyebutkan, sebagai organisasi Tionghoa yang mengedepankan visi dan misi peduli kepada masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan, ikut berpartisipasi dalam kegiatan bakti kesehatan ini. Melalui STBA-PIA, MITSU PSP ingin mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang pendidikan. “Kita berharap, kegiatan ini tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, dapat mengoptimalkan kesehatan bagi masyarakat kota Medan,” ujarnya. Ketua PDDI Medan Janlie SE menyatakan, kehadiran PDDI di sini untuk membantu krisis darah yang terjadi di Kota Medan. Selama ini, kondisi kekurangan darah selalu terjadi, padahal penduduk di Medan sekitar 2,5 juta jiwa. Tugas kita adalah untuk mensosialisasikan donor darah kepada masyarakat.(m32)
Terdakwa Korupsi Dana Bansos Dihukum 20 Bulan Penjara MEDAN (Waspada): Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekda Pemprovsu Syawaluddin divonis 20 bulan penjara oleh majelis hakim yang diketuai Jhonny Sitohang, pada persidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (14/3). Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa denda Rp50 juta subsider 2 bulan penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti (UP) Rp145 juta subsider satu tahun penjara. “Terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 3 jo 18 UU Korupsi jo pasal 55 KUHPidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi,” ujar Jhonny. Hukuman yang dijatuhkan terhadap Syawaluddin lebih rendah dari tuntutan jaksa sebelumnya yaitu dua tahun enam bulan penjara, denda
Rp50 juta subsider tiga bulan penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp145 juta dengan dengan ketentuan bila tidak dapat menbayar maka hukuman penjara ditambah satu tahun. “Hal-hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana korupsi dan merugikan keuangan negara. Yang meringankan terdakwa berlaku sopan selama persidangan, mengakui kesalahannya dan mengembalikan sebahagian kerugian negara,” jelasnya. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan, terdakwa terbukti melakukan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemprovsu Tahun Anggaran 2009 yang merugikan negara Rp250 juta dari total keseluruhan Rp1.452. 750.000. Terdakwa sudah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp105juta. (m38)
Disdukcapil Beli Genset e-KTP Rp3 M MEDAN (Waspada): Pembelian 21 unit genset untuk 21 kecamatan di Kota Medan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan mencapai Rp 3.066.000.000 (Rp3 miliar lebih). Dengan anggaran sebesar itu, maka pembelian genset sebanyak 21 unit seharga Rp146 juta per unit. Pembelian 21 unit genset di Disdukcapil Kota Medan ini tercatat dalam dokumen Laporan Pengawasan Kinerja per Kegiatan Tahun 2012 per 31 Desember 2012. Dalam dokumen itu, tercatat pembelian genset pendukung program e-KTP untuk 21 kantor kecamatan dari Disdukcapil Kota Medan. Terpisah, seorang pejabat Pemko Medan yang pernah menjadi camat mengungkapkan, pembelian genset memang ada, namun kapasitas genset terbatas meski memiliki mesin besar. “Bantuan dari Disdukcapil hanya genset saja tidak termasuk besi kerangkeng. Besi kerangkeng itu disiapkan sendiri oleh camat masing-masing. Kemampuan genset terbatas hanya untuk 5 ruangan saja, ruang sekcam, ruang camat dan tiga ruangan untuk e-KTP. Panel listrik dari kontraktornya (pelaksana proyek pengadaan),” sebutnya. Kadisdukcapil Kota Medan Muslim ketika dikonfirmasi mengatakan, nilai pagu yang ditenderkan untuk pembelian genset di 21 kecamatan sebesar Rp3.066.000.000. Jumlah tersebut untuk pembayaran PPh dan PPn, pembelian panel listrik, kerangkeng dan genset tersebut.
Muslim menilai harga itu sudah sesuai dengan ketetapan harga dan survey dari dealer resmi. “Kalau nilai pagu kita bagikan langsung 21 kecamatan memang benar Rp146 juta per unit, tapi sesuai speksifisikasinya dan sudah termasuk pemasangan kerangkeng dan tempatnya. Pengadaannya melalui LPS tender terbuka dan standar harga maupun survey harga dari beberapa dealer yang dapat dipercaya,” ujarnya. Saat ditanya mengenai adanya indikasi mark up dari penentuan harga per unit genset tersebut, mantan Kabag Umum ini mengatakan, tidak ada. “Mana ada mark up dalam pembelian genset tersebut. Sebenarnya kalau harga genset itu hanya kisaran Rp90 juta. Namun, karena ditambah biaya panel dan kerangkengnya serta lain-lain makanya hampir mencapai Rp146 juta,” katanya. Begitu juga ketika disinggung mengenai adanya permainan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan panitia pelaksana (PPTK) Disdukcapil Kota Medan, Muslim membantahnya. “Penetapan harga berdasarkan dealer resmi dan bukan hanya dari satu dealer saja. Jadi, kita juga harus sesuaikannya dengan standar harga. Pengadaan juga dilakukan terbuka,” tuturnya. Muslim menjelaskan, pihaknya tidak berani untuk memainkan anggaran tersebut apalagi menggelembungkannya. “Saya tidak ada mark up anggaran untuk pembelian genset tersebut. Saya juga berani diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apa yang saya kerjakan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya. (m50)
MEDAN (Waspada): Kanit Lantas Polsek Percut Seituan AKP Maju Harahap dianiaya tiga oknum OKP di Jln. Mandala By Pass simpang Jln. Letda Sujono, Medan Tembung, Minggu (17/3) malam. Dua dari tiga pelakunya berhasil ditangkap Reskrim Polresta Medan dalam penyergapan di kawasan Marelan, Senin (18/3) dinihari. Tersangka KEP dan JPH, oknum anggota OKP Medan Tembung, dijebloskan dalam sel tahanan. Kasat Reskrim KompolYoris Marzuki kepada wartawan mengatakan, dua orang pelaku penganiaya Kanit Lantas Percut Seituan sudah kita amankan. “Saat ini kita masih mengejar satu orang pelaku penganiayaan yang sudah diketahui identitasnya,” ujarnya. Menurut Yoris, penganiayaan terjadi Minggu sekira pukul 19:30. Malam itu rombongan salah satu OKP dari kawasan Amplas melintas di lokasi kejadian untuk menghadiri acara pelantikan di kawasan Marelan. Sesampainya di lampu merah Jln. Mandala By Pass simpang Jln. Letda Sujono, Medan Tembung, korban yang saat itu sedang mengendarai sepedamotor berhenti karena lampu merah. Para anggota OKP yang mengendarai mobil Kijang Inova BK 351 CH yang ada di belakang korban terus membunyikan klakson agar korban maju dan menerobos lalulintas.
Korban yang malam itu tidak memakai pakaian dinas tetap bertahan untuk tidak melanggar peraturan lalulintas. Para pelaku yang kesal langsung turun dari mobil dan memakimaki korban, sempat terjadi pertengkaran dan akhirnya korban dianiaya ketiga tersangka, hingga mengalami luka di bibir. Setelah menghajar korban, para pelaku kabur. Sedangkan korban membuat laporan ke Polresta Medan. Petugas Reskrim begitu menerima laporan segera melakukan pengejaran dan menangkap pelaku di kawasan Marelan. Sementara itu, Kasubid Pengelola Informasi dan Data (PID) Humas Poldasu AKBP MP Nainggolan mengatakan, pemukulan dilakukan anggota organisasi kepemudaan terhadap Kepala Unit Lantas Polsek Percut Seituan AKP Maju Harahap merupakan pelanggaran hukum serius, dan harus diproses hukum. “Jika benar bersalah tentu diproses hukum, apalagi korbannya polisi, ini tentu menjadi permasalahan hukum yang serius,” kata Nainggolan. Dia menyebutkan, tindakan dilakukan anggota ormas itu tidak bisa dibenarkan. “Harus diproses hukum, apa yang dilakukan mereka sudah tidak benar, jangan karena mau pelantikan dengan atribut ormas, peraturan lalulintas dilanggar begitu saja,” sebutnya. (m39/m27)
Juni, Penyaluran e-KTP Tuntas Tiga Oknum OKP Aniaya Kanit Lantas Polsek Percut Seituan
MEDAN (Waspada): Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi menargetkan penyaluran Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik (e-KTP) untuk Sumut dan Kota Medan, akan tuntas pada Juni mendatang. Saat ini, tidak ada kendala dalam penyaluran dan hanya menunggu waktu untuk menyalurkannya mengingat masa berlaku KTP manual berakhir pada 31 Desember 2013. “Tadinya saya mau bersama Dirjen untuk menyerahkan eKTP di sini agar 100 persen, tapi ini kan Gubsunya dilantik dulu, makanya saya tunda sampai nanti pelantikan Gubernur terpilih. Sekarang kartu yang masih kurang itu sudah dicetak, biasanya memang kalau saya ke daerah saya bawa e-KTP 100 persen sekaligus,” kata Gamawan kepada Waspada saat mengunjungi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan, bersamaWali Kota Medan Rahudman Harahap, Kamis (14/3). Kata Gamawan, beberapa daerah yang penyaluran e-KTP nya sudah 100 persen itu seperti
Sulawesi Barat, Sumatera Barat, Batam, dan Sulawesi Tenggara. “Nah, untuk daerah sisanya itu seperti Sumut dan Kota Medan ini nanti di bulan Juni,” ujarnya. Menurut dia, saat ini untuk e-KTP bagi masyarakat yang sudah berusia 60 tahun ke atas, sedang dibahas undang-undangnya agar aturannya berlaku lima tahun sekali menjadi seumur hidup. “Saat ini UU sedang dibahas di DPR, kita sedang sampaikan perubahan UU ada beberapa pasal yang kita kritisi, salah satunya terkait pemberlakukan e-KTP lima tahun menjadi seumur hidup,” sebutnya. Begitupun, e-KTP yang diusulkan seumur hidup, pemilik KTP manual yang sudah berusia seumur hidup tetap harus diganti menjadi e-KTP seumur hidup nantinya. Hal ini diberlakukan agar semua data penduduk di Indonesia dapat terawasi. “KTP manual itu hanya berlaku sampai 31 Desember 2013. Jadi kalau nantinya jadi revisi UU tersebut, maka bagi warga yang berusia 60 tahun tetap harus mengurus e-KTP dan mengganti KTP
manualnya,” tutur Gamawan. Mendagri mengapresiasi Pemko Medan, yang telah melakukan terobosan dengan sistem menjemput bola bagi warga yang belum merekam e-KTP. “Tadi saya sudah mengeceknya dan ternyata Wali Kota Medan membuat terobosan dengan sistem jemput bola. Pemko selalu mobile ke tempat warga supaya melakukan perekaman e-KTP,” ujarnya. Wali Kota Medan Rahudman Harahap menyambut baik janji Mendagri yang akan menyalurkan e-KTP di Medan pada bulan Juni. “kalau kata pak Mendagri tadi kan bulan Juni akan menyelesaikan e-KTP Medan. Ini karena buru-buru jadi tidak bisa membawanya, dan kita akan menunggunya,” kata Rahudman. Kadisdukcapil Muslim mengatakan, saat ini warga Medan yang belum melakukan perekaman e-KTP sebanyak 600 ribu lagi. Sedangkan yang sudah mendapat e-KTP 1.311.000 dari 1.175.000 wajib e-KTP. Jadi, yang belum dikirimkan dari Pusat tinggal 190 ribu lagi. (m50)