WASPADA
A5
Selasa 14 Januari 2020
Jokowi Tak Akan Lindungi Siapapun Kasus Suap PAW Caleg PDIP JAKARTA (Waspada): Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan melindungi kader PDIP yang terseret dalam pusaran kasus dugaan suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Kasus ini menyeret nama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. “Tidak akan karena negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jadi negara berdiri dan berlaku untuk semua pihak siapapun itu,” jelas Fadjroel di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/2). Menurut dia, Jokowi selalu
menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang ada meski PDIP merupakan partai pengusungnya di Pilpres 2014 dan 2019. Fadjroel memastikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyerahkan kasus tersebut kepada penyidik KPK. “Jadi kita menyerahkan semua kepada proses hukum tan-
pa melibatkan dugaan-dugaan di luar itu semua. Jadi apabila terkena pada siapapun, hukum harus tegak di negara ini,” jelas Fadjroel. Sebelumnya, KPK menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU)Wahyu Setiawan.Wahyu ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pene-
Layanan Cuci Darah Pasien BPJS Kesehatan Cukup Dengan Finger Print JAKARTA (Waspada): BPJS Kesehatan kembali berinovasi dalam meningkatkan layanan kepada pesertanya. Prosedur pelayanan hemodialisis atau cuci darah semakin mudah lewat mekanisme cap jari atau finger print. Peserta tidak perlu lagi mengulang membuat surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Kemudahan prosedur ini untuk memangkas prosedur admininistrasi pasien gagal ginjal kronis yang rutin mendapatkan layanan cuci darah (hemodialisis) di rumah sakit. “Syaratnya sederhana. Peserta harus sudah merekam atau terdaftar dengan menggunakan sidik jari (finger print) di rumah sakit tempat dia biasa mendapat pelayanan,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris saat mengunjungi Klinik Hemodialisis Tidore di bilangan Jakarta Pusat, Senin (13/1). Biasanya, lanjut Fachmi, peserta JKN-KIS yang melakukan cuci darah mengurus surat rujukan dari FKTP seperti Puskesmas atau klinik yang harus diperpanjang setiap tiga bulan sekali. “BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan khususnya yang melayani hemodialisis (cuci darah) juga mengupayakan kemudahan untuk proses verifikasi dengan sidik jari bagi peserta yang rutin memanfaatkan layanan cuci darah,” kata Fachmi. Untuk itu, BPJS Kesehatan juga meminta rumah sakit/ Klinik Utama untuk menyedia-
kan alat perekaman finger print. Pada awal sistem finger print ini mulai diberlakukan beberapa bulan lalu, beberapa rumah sakit/klinik utama memang terkendala pengadaan alat finger print. Tapi demi peningkatan pelayanan cuci darah terutama untuk pasien peserta JKN-KIS, kehadiran finger print ini akan membantu pasien. Penerapan penggunaan finger print dilakukan dalam rangka simplifikasi administrasi. Implementasi ini juga akan memberikan manfaat bagi rumah sakit dalam kecepatan pemberian layanan bagi peserta karena meminimalkan jenis inputan pada penerbitan Surat Eligibilitas Peserta (SEP). Diharapkan hal ini dapat mengurangi antrean serta memberikan kepastian klaim yang akan dibayarkan karena terhindar dari penggunaan kartu oleh peserta yang tidak berhak. Fasilitas kesehatan juga mempunyai kewajiban meneliti kebenaran identitas peserta dan penggunaannya. “BPJS Kesehatan telah melakukan sosialisasi kepada rumah sakit yang bekerja sama dan diperkuat melalui komitmen bersama dengan PERSI dan akan diimplementasikan pada tahun 2020,” kata Fachmi. Pelaksanaan implementasi finger print nanti juga berdampak pada eligibilitas peserta yang mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Eligibilitas tersebut perlu dipastikan untuk mencegah penggunaan hak jaminan kesehatan oleh orang lain yang
PDIP Pecat Harun Masiku J A K A RTA ( Wa s p a d a ) : Politikus PDIP Harun Masiku menjadi tersangka korupsi dan kini diburu KPK karena buron. Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat mengatakan status Harun yang terlibat suap kepada eks komsioner KPU, Wahyu Setiawan sudah dipecat sebagai anggota partai. Djarot pun mengimbau agar Harun berani menyerahkan diri ke KPK. “Oh enggak juga (sulit ditangkap). Dia otomatis kan sudah dipecat dari partai. Ya kita mengimbau semua warga negara harus taat pada hukum. Ya, dia harus bertanggungjawab menyerahkan diri,” kata Djarot di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (13/1). Meski begitu, Djarot menyerahkan soal Harun pada KPK. Saat ditanya soal keberadaan Harun yang diisukan berada di luar negeri, dia mengaku tak tahu. Sebab, secara pribadi, Djarot tak mengenal figur Harun. “Dia (Harun) dipandang sebagai orang yang menguasai bidang ekonomi internasional. Infonya begitu, saya juga enggak kenal,” kata Djarot. Menurutnya, Harun yang juga calon legislatif PDIP itu merupakan kader yang baru masuk. Terkait kesan ngotot Harun harus menggantikan caleg terpilih PDIP dari Sumatera Selatan I, Nazarudin Kiemas yang meninggal, dia menduga karena kemampuan Harun. “Mungkin karena itu, punya keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh partai ya,” kata Djarot. Sebelumnya, Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan masih akan terus memburu Harun Masiku yang saat ini masih menjadi buron. Harun sudah ditetapkan sebagai tersangka penyuap eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. “Terkait dengan perkara komisioner KPU khusus-
nya tersangka pemberi saudara HM. Kita masih melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan dan kita terus berupaya keras untuk menangkap yang bersangkutan,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri di Jakarta, Senin. Harun ditetapkan sebagai tersangka diduga pemberi suap oleh KPK. Selain Harun, ada kader PDIP lain yaitu Saeful. Harun dan Saeful dijerat menggunakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (vn)
tidak berhak melalui dukungan otentifikasi menggunakan fitur sidik jari. Di seluruh Indonesia, saat ini ada 715 Rumah Sakit dan 47 klinik yang melayani cuci darah. Klinik Hemodialisis Tidore yang sudah buka sejak 9 tahun lalu, salah satunya. Dikatakan Direktur Utamanya, Darwis Hartono, klinik pimpinannya menyediakan sendiri mesin cuci darah sebanyak 12 unit. Setiap hari, satu unit mesin mampu melayani 2 pasien. Dengan 12 mesin yang dimiliki, Klinik Tidore mampu
melayani sedikitnya 24 pasien setiap harinya. “Dengan sistem finger print ini setiap pasien BPJS, khususnya, dapat rutin melakukan cuci darah tanpa menggunakan surat rujukan. Kalau mau bepergian, kita siapkan surat pengantar rujukan jika mau cuci darah di daerah lain,” kata Darwis. Biaya untuk sekali cuci darah disebut Darwis antara Rp900 ribu sampai Rp 1 juta. Waktu yang dibutuhkan untuk cuci darah antara 4 sampai 5 jam. (dianw/B).
rimaan suap penetapan anggota DPR terplih 2019-2020. Tak hanyaWahyu Setiawan, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya dalam kasus tersebut, yakni mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, mantan Caleg PDIP Harun Masiku, dan Saeful pihak swasta. Pemberian suap untuk Wahyu itu diduga untuk membantu Harun dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) caleg DPR terpilih dari Fraksi PDIP yang meninggal dunia, yaitu Nazarudin Kiemas pada Maret 2019. Namun dalam pleno KPU pengganti Nazarudin adalah caleg lainnya atas nama Riezky Aprilia. Wahyu diduga sudah menerima Rp 600 juta dari permintaan Rp 900 juta. Dari kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan pada Rabu, 8 Januari 2020 ini, tim penindakan KPK menyita uang Rp 400 juta. Nama Hasto belakang disebut-sebut ikut terlibat dalam kasus ini. Namun, Hasto telah membantah, DPP melakukan proses negosiasi untuk melakukan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR seperti yang disangkakan dalam kasus Wahyu Setiawan. (mdk)
Antara
PENGUNGSI MENUNGGU BANTUAN JAMINAN HIDUP: Sejumlah pengungsi korban banjir bandang beraktivitas di dalam tenda di Kampung Susukan, Sajira, Lebak, Banten, Senin (13/1). Hingga hari ke-13 mereka mengaku belum mendapat bantuan jaminan hidup (jadup) yang dijanjikan pemerintah maupun bantuan dana rehabilitasi rumah yang rusak sedang distribusi bantuan swadaya masyarakat kurang merata terutama ke titik yang masih terisolir akibat jembatan putus.