Ekonomi & Bisnis
A4 Agro Bisnis
WASPADA Sabtu 21 Januari 2017
Gustami Harahap
TTI Langkah Strategis Distribusi Pangan Gubernur Sumatera Utara, tertanggal 22 Desember 2016 dalam acara Grand Design Ketahanan Pangan dari mulai 2015-2025 di Garuda Plaza, Hotel Medan mengharapkan bahwa Toko Tani Indonesia ( TTI) yang diprakarsai oleh Badan Ketahanan Pangan adalah sebagai langkah strategis membantu petani di dalam pengadaan sembilan bahan pokok, mulai dari beras, gula, minyak makan serta kebutuhan tani lainnya dengan harga yang lebih murah di bawah harga pasar Langkah kebijakan ini diambil, oleh karena di Provinsi Sumatera Utara selama ini distribusi produk usahatani terutama padi dari mulai di lokasi panen hingga ke kilang padi distribusinya dimanfaatkan pihak asing. Pihak asing adalah pedagang-pedagang yang menggunakan modalnya yang besar di dalam pembelian gabah ke petani dengan harga yang relatif murah. Sementara pedagang itu memperoleh selisih (margin) keuntungan yang tinggi ketika mengubah gabah padi menjadi beras. Selain itu, sekarang ini banyaknya minimini market swasta yang menjual sembilan bahan pokok dan keperluan tani lainnya. Harga dari mini market ini sangat fluktuatip sehingga tidak dapat dinikmati oleh petani Namun, dengan adanya Toko Tani indonesia (TTI) yang dikelola oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, maka dapat diharapkan sebagai langkah strategis dalam memotong mata rantai distribusi yang telah dilakukan/ menguntungkan pihak asing/ produsen-produsen perentara selama ini. Oleh sebab itu, pemekaran TTI ini akan dilakukan secara bertahap sampai ke tingkat kabupaten dan kecamatan, guna membantu petani di dalam pengadaan bahan pangan dan sekaligus sebagai wadah ke petani untuk menjual hasil produksinya ke TTI Kebijakan ini mempunyai dasar fondasi yang matang yang tetap berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 1,2 dan 3 dimana peran pemerintah
PEDAGANG asing menggunakan modalnya yang besar di dalam pembelian gabah ke petani dengan harga yang relatif murah. Keuntungan mereka diperoleh dari selisih (margin) keuntungan yang tinggi ketika mengubah gabah menjadi beras. melindungi rakyatnya termasuk petani. Dengan melaluikebijakan seperti ini bahwa distribusi yang begitu panjang selama ini (diestimasikan : mulai dari petani, pedagang pengumpul, pedagang perentara hingga ke toke kilang padi) akan dapat dihapuskan melalui distribusi yang pendek ; Yakni dari petani langsung dapat melakukan transaksi ke TTI Konsekuensi dari kebijakan ini adalah petani diuntungkan. Dikarenakan akan memperoleh harga sesuai dengan harga pasar, sekaligus petani dapat merencanakan pola tanam komoditas apa yang dilakukan berdasarkan perencanaan (grand disign) ketahanan pangan Provinsi Sumatera Utara Di lain pihak, Gubernur Provinsi Sumatera Utara mengatakan, bahwa mulai 1 Januari 2017 akan berubah nama dari mulai Badan Ketahanan Pangan akan diganti menjadi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Kemudian, semula Dinas Pertanian berubah menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Pergantian nama ini sekaligus memperbesar tugas pokok kewenangan dari masing-masing lembaga, yang diharapkan dapat membantu petani secara serius dalam melangsungkan ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Utara. Penulis adalah Dosen Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Medan Area (UMA), Medan dan Wakil Ketua Bid. Maritim dan Pertanian DPW NasDem Provinsi Sumatera Utara & Korda Asahan, Tg. Balai dan Batu Bara
Antara
PERNIK-PERNIK IMLEK SEMARANG
Calon konsumen memilih berbagai pernak-pernik Imlek yang dijual di sebuah pusat perbelanjaan di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (20/1). Beragam pernak-pernik bernuansa Imlek mulai menghiasi sejumlah pusat perbelanjaan untuk menyambut perayaan Tahun Baru Imlek 2568 yang jatuh pada 28 Februari mendatang.
Tunggak Pajak Rp3,615 M
DJP Sumut I Sandera KPPU Gandeng KPK Atasi Penunggak Pajak Persekongkolan Bisnis Pengadaan MEDAN (Waspada): Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai 2017 ini menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengatasi perkara persekongkolan dan korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Syarkawi Rauf mengatakan, untuk tahun ini KPPU menangani 24 perkara dan 80 persennya merupakan perkara pengadaan barang dan jasa. Sama halnya dengan KPK, 80% kasus korupsi yang mereka tangani adalah kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. “Oleh karena itu, KPPU akan bekerjasama dengan KPK untuk bersama-sama melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus tertentu. Dimana, jika ada nuansa persekongkolan atau kartel maka akan ditangani KPPU dan bila ada persekongkolan antara pemerintah, pemilik proyek dengan perusahaan yang motifnya lebih ke korupsi maka akan menjadi wewenang KPK,” katanya di sela-sela peresmian Gedung KPPU Jalan Gatot Subroto Medan, Jumat (20/1). Ke depan, lanjutnya, pihaknya akan melakukan pertukaran informasi. Jika KPPU melakukan investigasi dan menemukan adanya indikasi korupsi, maka dilaporkan ke KPK.
Begitu sebaliknya, KPK juga berkomitmen melaporkan indikasi persekongkolan atau kartel ke KPPU. Menurutnya, KPPU dan KPK sudah bertemu pada Januari tahun ini dan membahas pembentukan tim kecil masing-masing dua orang yang akan bekerja melakukan penyelidikan. Dengan begitu diharapkan dapat mengurangi kasus kartel dan korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. “Dari 80% perkara kartel ini, piutang negara Rp417 miliar, yang sudah diterima itu Rp227 miliar sedangkan saldo Rp189 miliar. Kita berusaha terus untuk menyelamatkan uang negara dari kasuskasus persaingan yang tidak sehat,” jelasnya. Sebelumnya, Kepala Kantor KPPU Medan, Abdul Hakim Pasaribu mengatakan, pihaknya fokus menangani perkara praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan ditargetkan hingga pertengahan 2107, sebanyak 7 perkara dapat diselesaikan. Ia merinci, perkara yang sedang ditangani yakni, tender PLN Rantau Prapat, praktek monopoli di penimbunan Pabean di Belawan. Kemudian, kasus monopoli gas PGN, dan tender pembangunan bendungan di Taput dan Tapteng dan lainnya.(m41/C)
Waspada/Hamzah/B
Eksekutif General Manager PT TAM Sri Agung Handayani, Operation Manager Auto 2000 area Sumatera Judianto, dan para Kepala Cabang Auto 2000 foto bersama usai launching InnovaVenturer di Medan, Kamis (19/1).
Tahun Ini Innova New Venturer Ramaikan Pasar Otomotif Sumut MEDAN (Waspada) : PT Toyota Astra Motor (TAM) bersama Founder Dealernya, Auto 2000 mengawali 2017 ini dengan meluncurkan produk teranyarnya New Venturer di segmen Multi Purpose Vehicle (MPV). Varian termahal dan terbaru dari Kijang Innova ini sudah hadir di Medan pada awal Februari mendatang. “New Venturer hadir untuk memberikan pilihan yang lebih lengkap bagi pelanggan di segmen MPV yang membutuhkan kendaraan multi fungsi, tangguh dan prestisius dengan tampilan yang lebih berani,”kata Executif General Manager PT TAM, Sri Agung Handayani saat launching New Venture di Medan, Kamis (19/1). Sri Agung yang di dampingi Operation Manager Auto 2000 wilayah Sumatera, Judianto, dan Kepala Cabang Auto 2000 Amplas, Sutadi, menambahkan, hingga saat ini Kijang Innova telah memiliki 15 varian di pasar otomotif nasional. Banyaknya varian tersebut, menurutnya, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang dinamis.
“Kehadiran Innova Venturer ini kami harapkan bisa meningkatkan penjualan Toyota pada tahun ini, sehingga semakin memantapkan posisi TAM sebagai pemimpin pasar. Di mana tahun lalu, Toyota berhasil mencapai pertumbuhan penjualan sebesar 19 persen dengan total penjualan ritel lebih dari 389 ribu unit. Dengan angka ini Toyota berhasil mencapai pangsa pasar lebih dari 36 persen,”katanya. Judianto selaku Operation Manager Auto 2000 area Sumatera, optimis kehadiran InnovaVenturer di tahun ini dapat mendukung penjualan Toyota dalam menghadapi kompetisi di pasar Otomotif roda empat, khususnya di Sumatera. “Toyota Innova salah satu kendaraan yang cukup diminati di Sumatera, apalagi dengan hadirnya line-up baru, saya yakin akan mendongkrak penjualan Toyota di wilayah ini,”katanya. Judianto optimis Innova Venture mampu menyumbang 10 persen dari total penjualan Innova. Pasalnya, peminat Innova cukup banyak di daerah ini. “Untuk target kami tidak muluk-muluk, sekitar 10 persen saja,”katanya. (m38/C)
MEDAN (Waspada): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sumatera Utara l bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Sumut menyandera atau gijzeling seorang wajib pajak, karena menunggak senilai Rp3,615 miliar, Kamis (19/1). Kepala Kanwil DJP Sumut I, Mukhtar mengungkapkan, gijzeling ini dilakukan dalam rangka penegakan hukum terhadap penunggak pajak. Penunggak pajak yang disandera berinisial JH dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Binjai. “JH merupakan seorang pengusaha peternakan ayam yang terdata sudah menunggak pajak penghasilan sejak 2008. Penyanderaan kita lakukan lantaran JH tidak ada niat baik untuk membayar. Dia dititipkan di RutanTanjung Gusta Medan,” ungkap Mukhtar, di Kanwil DJP Sumut I, Jl. Sukamulia Medan, Jumat (20/1). Mukhtar menjelaskan, pada Desember 2016 lalu dia sudah menyampaikan ada sebanyak 11 orang penunggak pajak yang akan di-gijzeling DJP Sumut I.
Kemudian, 7 orang wajib pajak sudah melunasi tunggakannya dalam program tax amnesty. Sehingga tinggal 4 wajib pajak yang belum melunasi. “Dari keempat WP itu, satu orang kita gijzeling karena tidak ada niat mau membayar, sedangkan tiga lainnya belum kita gijzeling karena sudah ada itikad baik dalam penagihan yang dilakukan. Tapi tetap kita tunggu perkembangannya,” sebut Mukhtar. Menurutnya, masih ada kesempatan hingga 31 Maret 2017 bagi pengusaha peternak
Keamanan Dan Politik Jadi Batu Sandungan Sektor Properti JAKARTA (Waspada): Pasar properti pada triwulan 3 tahun 2016 lalu sebenarnya telah menunjukkan kenaikan. Namun sayangnya hingga akhir tahun lalu pergerakannya seolah masih terhambat. Memasuki awal 2017, pasar pun agaknya seolah malas bergerak. Beberapa faktor di luar siklus pun ditengarai menjadi faktor pemicunya. Ya, faktor keamanan dan politik sedikit banyak memang masih menjadi sorotan para investor. Namun menurut Ali Tranghanda, pemerhati properti dari Indonesia Property Watch (IPW), bukan itu saja faktor yang memengaruhi pasar properti. “Kita bisa melihat ke belakang ketika pasar properti mulai bergaung di 2009, yang naik terus sampai 2013. Ada waktu 4 tahun untuk pasar properti mencapai puncaknya.”
“Harga properti memang naik tidak terkendali. Namun di satu sisi, kenaikan ini menguntungkan para investor meski di sisi lainnya justru membuat pasar properti menjadi riskan karena kenaikannya sudah terlalu tinggi dan terindikasi over value,” tuturnya. Sebagai gambaran, saat ini banyak investor yang mempunyai banyak ‘barang’. Namun sayangnya belum berhasil dilepas sehingga imbasnya roda investasi pun belum berputar kembali. Seiring berjalannya waktu pasar pun mulai lesu, dan harapan investor untuk dapat menjual asetnya lebih tinggi lagi tidak juga tercapai. “Bahkan di tahun berikutnya mungkin kenaikan harga rumah hanya sebesar 7% setahun. Orang mungkin akan berpikir rugi jika membeli rumah saat ini. Padahal bila me-
mang mengerti siklus jangka panjang pasar properti, seharusnya paham bahwa ini merupakan bagian alamiah dari siklus. Properti bukan semata-mata investasi jangka pendek, melainkan jangka panjang,” terang Ali. Ali juga menambahkan bahwa di sisi lain, saat ini pengembang pun tidak dapat menaikkan harga terlalu tinggi lagi karena penjualan sudah mulai seret. Kondisi ini menggambarkan bahwa di pasar telah terjadi over value dengan rasio perbedaan harga pasar sekunder dibandingkan pasar primer lebih besar dari 20%. Hal ini sejalan dengan prediksi Ali bahwa pasar yang akan menjadi primadona adalah pasar properti yang berada dalam range harga Rp 500 sampai 1 miliar secara umum. (okz)
Perikanan Akan Optimalkan Integrasi Hulu-Hilir JAKARTA (Waspada):- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan pentingnya untuk mengoptimalkan integrasi perikanan dari kawasan hulu hingga ke hilir di Tanah Air. “Pekerjaan rumah lain KKP yang tidak kalah penting adalah bagaimana mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir,” kata Menteri Susi di Jakarta, Jumat (20/1).. Menurut Susi, untuk di sektor hulu sudah cukup jelas kebijakan di sektor kelautan dan perikanan, tetapi di sektor hilir ternyata masih banyak hal yang harus dibenahi. Untuk itu, ujar dia, dalam rangka mempercepat pembangunan kelautan dan perikanan di sektor hulu-hilir tadi, maka perlu dibangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di beberapa lokasi di RI. Lokasi pembangunan SKPT tersebut di berbagai daerah antara lain meliputi Natuna, Saumlaki, Merauke, Mentawai,
Nunukan, Talaud, Morotai, Biak Numfor, Mimika, Rote Ndao, Sumba Timur, dan Sabang. Dari sisi pembiayaan dan investasi, Susi mengharapkan dukungan dari bank-bank nasional dan bank swasta nasional lainnya. Ia juga mengharapkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau “Corporate Social Responsibility”/Tanggung Jawab Sosial (CSR) dari berbagai BUMN dan perusahaan swasta.”Kami harapkan juga bantuan dan kerjasama dari BUMN dan swasta,” katanya. Karena itu, ia mengutarakan harapannya agar bantuan-bantuan CSR-nya untuk disalurkan ke 12 lokasi SKPT, guna menopang pertumbuhan ekonomi daerah. KKP juga bakal fokus pada pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga ke depannya juga akan menindak beragam aktivitas yang merusak seperti penangkapan ikan dengan mengebom atau tindakan destruktif lainnya. “Pada 2017, fokus kami bukan hanya illegal fishing, tetapi
lebih kepada pengelolaan sumber daya kelautan,” kata Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Sjarief Widjaja di Jakarta, Jumat (13/ 1). Menurut Sjarief, dalam rangka fokus pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan itu, pihaknya juga bakal bersinergi dengan sejumlah instansi seperti Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk menegaskan aturan terkait penggunaan lahan dan pemberdayaan pulau-pulau kecil. Sedangkan pengawasan yang telah dilakukan KKP antara lain termasuk penggagalan penangkapan spesies lobster, kepiting dan rajungan di sejumlah daerah. Selain itu, ujar dia, bentuk pengawasan lainnya adalah adanya kasus temuan ikan dori ilegal di pasar modern, pengawasan kapal angkut ikan hidup di pelabuhan“checkpoint”, serta pembinaan Pokwasmas (Kelompok Pengawasan Masyarakat). (ant).
ayam yang disandera itu untuk melunasi tunggakanya melalui program tax amnesty. “Masih ada kesempatan baginya untuk melunasi tunggakan, sehingga tidak perlu masuk ke ranah hukum. Kepada JH, diwajibkan melunasi pokok pajak ditambah dengan uang tebusannya,” ujarnya. Pada kesempatan itu, Mukhtar juga mengajak seluruh Wajib Pajak yang belum melaporkan hartanya di Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk memanfaatkan Program Pengampuan Pajak ini. Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan KPP Pratama Binjai, M Ivon Indardi menjelaskan, kepada JH telah dilakukan upaya penagihan. Mulai dari surat teguran, pendekatan persuasif, mengunjungi, surat paksa, penyitaan serta pencekalan sudah dilakukan.
“Penyaderaan ini merupakan tindakan terakhir yang terpaksa dilakukan. Karena penunggak tidak beritikad baik dan selama ini alasannya belum punya uang,” ungkapnya. Ivon juga memaparkan, dalam KPP Binjai dengan wilayah Binjai dan Langkat, sebenarnya ada lebih dari 100 orang penunggak pajak dengan total tunggakan Rp90 miliar. Dan penunggak pajak dengan nilai tunggakan lebih dari Rp100 juta akan masuk dalam pengawasan ketat. “Sekitar 100 penunggak pajak merupakan yang paling besar tunggakannya, dengan nilai Rp63 miliar,” terang dia. Kepada para penunggak pajak, tutur dia, diharapkan dapat memanfaatkan program tax amnesty. Lantaran saat program berakhir, tindakan tegas akan dilakukan. (m41/C)
Ekspor Rambut Palsu Berpeluang Meningkat JAKARTA (Waspada): Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan ekspor produk rambut palsu berpeluang meningkat, terutama dengan adanya negara-negara tujuan ekspor potensial seperti Bangladesh, Nigeria, Iran, Inggris dan Belanda. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kemendag Tjahya Widayanti mengatakan saat ini, ekspor produk rambut palsu Indonesia masih didominasi ke Amerika Serikat (AS). Indonesia dinilai perlu menggali pasar-pasar lain yang lebih potensial. “Indonesia perlu menggali potensi-potensi itu agar tidak terlalu bergantung pada AS mengingat kondisi perdagangan luar negeri di AS yang diperkirakan akan lebih protektif terhadap impor di masa mendatang,” kata Tjahya, dalam keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Jumat (20/1). Berdasarkan analisis BP3, negara-negara pasar potensial untuk produk rambut palsu Indonesia, yaitu Bangladesh, Nigeria, Iran, Inggris, dan Belanda. Amerika Serikat masih menjadi pasar utama produk tersebut dengan pangsa ekspor 66,94% dan mencatat tren kenaikan rata-rata 5,67%. Selain Amerika Serikat, produk rambut palsu Indonesia juga memiliki pangsa di Malaysia sebesar 12,66%, Inggris 4,69%, Jerman 3,42%, Korea Selatan 2,61%, dan Kanada 0,83%. (okz)\
Pekerja Indonesia Tak Terancam Gross Split JAKARTA (Waspada): Skema bagi hasil produksi (production sharing contract/PSC) minyak dan gas (migas) mulai digantikan gross split. Dengan pola ini, kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) diberikan kebebasan oleh pemerintah karena semua biaya operasi ditanggung sendiri. Namun kebebasan tersebut membuat suatu ketakutan bagi tenaga kerja Indonesia. Pasalnya, pemerintah mempersilahkan KKKS untuk menyediakan semua pekerjanya, karena semua biaya sudah ditanggung sendiri. Namun, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menegaskan dalam penerapan skema gross split semua masih dikendalikan oleh negara. Oleh karena itu, ketakutan akan tenaga kerja asing banyak masuk nantinya akan dikontrol. “Menurut saya tidak mungkin tenaga kerja kita terancam. Kan tidak mungkin cost tenaga kerja di Indonesia lebih tinggi dari bule (tenaga kerja asing),” ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/1). Lebih lanjut Arcandra menjelaskan, penggunaan tenaga kerja dalam negeri merupakan salah satu komponen KKKS memperoleh insentif dari pemerintah. Sebab, dalam Peraturan Menteri ESDM No.08 tahun 2017 unsur tenaga kerja masuk ke dalam variabel tingkat komponen dalam negeri (TKDN). “Jadi siapa pun pekerja yang dia (KKKS) hire, mau CEO kelas dunia seperti Pak Wirat (Dirjen Migas) supaya sawah (lapangan migas) berproduksi silahkan. Tapi ingat cost ditanggung dia, jadi negara tidak terganggu lagi dengan cost,” tukas dia. (okz)