waspada, rabu 3 maret 2010

Aceh

WASPADA Rabu 3 Maret 2010

C5 Lubang ‘Maut’ Menanti Korban Jiwa

Banyak Pejabat Salah Langkah Karena Kebutuhan Ekonomi BLANGKEJEREN (Waspada): ‘Dalam pemahaman tata cara hukum, banyak pejabat yang belum mengerti. Akibatnya, tak sedikit dari oknum pejabat yang harus berhadapan dengan hukum. Faktor utama terjadinya hal itu, salah satunya karena kebutuhan ekonomi dan keterbatasan kemampuan.”

Demikian Ketua DPRK Gayo Lues, HM. Amru, usai penandatangan kerjasama antara Kejari Blangkejeren dan Pemkab setempat soal bidang hukum tata usaha negara dan perdata, Selasa (2/3) di aula Setdakab.

Dikatakan juga, di sisi kepemerintahan setiap terjadi masalah yang bertentangan dengan hukum. Pemerintah hanya mengandalkan kepala bagian hukum. Sementara kemampuan yang dimiliki kepala bagian hukum itu kurang efektif. “Kita berharap dengan MoU di bidang tata usaha negara dan perdata ini, tugas Bagian Hukum Pemkab Gayo Lues terbantu dalam penyelesaian terhadap gugatan-gugatan menyangkut kebijakan pemerintah,” pungkas Amru.

Sementara saat sebelum penandatanganan kerjasama, Kejari Blangkejeren Basrulnas SH,

mengatakan, peran dan fungsi kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara meliputi lima kegiatan yakni, penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum.

“Munculnya persoalan-persoalan hukum di bidang keperdataan maupun tata usaha negara, perlu mendapat perhatian yang serius.

Langkah yang paling efisien diantaranya mencari solusi agar kedua belah pihak yang bersengketa dapat menerima kelebihan dan kekurangan,” tandasnya.

Sedangkan Bupati Gayo Lues, H. Ibnu Hasim menghimbau para pejabat setempat hendaknya hasil MoU ini tidak disalah-artikan.

“MoU ini untuk menjadi perhatian dan acuan kita dalam menyelaskan perspektif hukum guna pencapaian tujuan dari pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara maksimal dan berkesinambungan,” demikian bupati di hadapan Ketua DPRK, ketua Pengadilan Negeri, Perwakilan Dandim 0113, dan perwakilan Kapolres serta para Kadis dan Kakan.(cb01)

Siswa SMAN 3 Langsa Wakil Aceh Di Ajang IPSO 2010 Di Jakarta LANGSA (Waspada): Empat siswa Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) no 3 Langsa berhak mewakili Aceh pada ajang lomba karya ilmiah Internasional Sains Program Olimpiade (ISPO) yang dilaksanakan di Jakarta 2 Maret.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Langsa Abdullah Gade, Senin (1/3) mengatakan, keikut sertaan empat siswa itu setelah makalah mereka dinyatakan lulus seleksi tingkat provinsi pertengahan Februari lalu.

Keempat siswa itu Duvhan Torang Sianturi dan Heri Rinadi dengan judul makalah penelitian ilmiahnya yaitu bambo sebagai perisai alam untuk mencegah pengikisan dinding sungai dan longsor.

T. Irfan serta Marfina dengan judul makalah penelitian limbah ikan mujair, hiu, tandatanda dan layer sebagai potensi sumber energi alternative pengganti minyak tanah.

Abdullah mengatakan, kini keempat siswa itu telah berada di Jakarta mengikuti seleksi final serta mengikuti pameran ISPO. Dia mengharapkan para siswa dapat mempersembahkan hasil yang terbaik untuk Kota Langsa.

Dia menambahkan, dalam peningkatan mutu pendidikan dan Sumber Daya Siswa (SDM) bagi siswa, Dinas Pendidikan Kota Langsa terus berupaya serta membangun kerjasama dengan sejumlah lembaga pendidikan dari luar daerah.(b25)

RABPK Aceh Timur Mulai Dibahas IDI (Waspada): Setelah baru-baru ini eksekutif menyerahkan RAPBK tahun 2010 ke pihak DPRK setempat, legislatif di parlemen Aceh Timur, berkesimpulan segera membahas Rencangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (RAPBK) tersebut.

“Kita akan segera bahas RAPBK, bila perlu kita lembur hingga malam hari membahasnya,” sebut Ketua DPRK Aceh Timur, Tgk. Alauddin, menjawabWaspada,Senin(1/3)diruangkerjanya.

Kata dia, RAPBK Aceh Timur, kini sudah berada di tangan dewan. Direncanakan, Rabu (3/3) masing-masing fraksi yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Aceh, akan menyampaikan pandangan umum terkait RAPBK.

“Setelah penyampaian pandangan umum, dewan langsung membahas RAPBK Aceh Timur,” ujar Tgk. Alauddin lagi seraya mengakui, pembahasan RAPBK Aceh Timur, sedikit terlambat dari target sebelumnya.

Ketika disinggung hal apa yang membuat keterlambatan pembahasan? Dengan tegas Ketua DPRK Aceh Timur, menyebutkan, hal tersebut terjadi seiring dengan keterlambatan yang terjadi di pihak eksekutif, namun hal tersebut dinilai terlepas dari unsure kesengajaan.

Tgk. Alauddin menyebutkan, dengan waktu yang hanya satu bulan ke depan hingga 31 Maret 2010, diharapkan pembahasan RAPBK Aceh Timur, selesai pembahasan. (cmad)

Waspada/Tarmizi Ripan

Ruko di Pulo Sarok, Singkil, satu dari tiga lokasi yang dibangun dari dana Otsus 2009 diharapkan menjadi incaran pelaku bisnis, sementara Pasar tingkat yang berlokasi di depan ruko itu, yang kini terkesan mati suri diharapkan kembali bergeliat. Foto direkam Senin (1/3).

Tingkatkan PAD, Pemkab Aceh Singkil Sewakan Ruko SINGKIL (Waspada): Pemkab Aceh Singkil akan menyewakan 31 pintu rumah toko (ruko) di tiga tempat sebagai upaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Ketiga lokasi ruko yang dibangun dari dana otonomi khusus (Otsus) tahun 2009 itu, masingmasing 10 pintu di Singkil dan Lipat Kajang serta 11 pintu di Rimo, dengan sewa bervariatif mulai Rp8 juta/tahun hingga Rp12 juta perunit.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha kecil menegah (Perindag kop- UKM) Aceh Singkil melalui Kabid Perdangan, Mardi Syafi’i kepada Waspada, Senin (1/3) menyebutkan, setelah pembangunan ruko yang dikelola Disperindagkop UKM itu

selesai, maka pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKD).

Informasi lain diperoleh Waspada, dana pembangunan ruko di tiga lokasi yang bersumber dari dana Otsus 2009 itu sebelumnya direncanakan untuk pembangunan pasar modern, namun karena lokasi tak tersedia maka dana dialihkan untuk pembangunan ruko.

“2010 ini, mudah-mudahan pasar modern yang direncanakan sebelumnya akan dibangun di lokasi pasar mingguan Rimo melalui dana Otsus juga,” jelas Mardi terkait pembangunan pasar modern pertama di kabupaten yang telah berumur 11 tahun itu.(b30)

Waspada/Muhammad Hanafiah

LUBANG MAUT: Lubang ‘maut’ di Simpang Empat Jl Rantau-Kualasimpang, yang menyulitkan pemakai jalan dan menanti jatuhnya korban jiwa masyarakat yang melintasi kawasan itu, Senin (1/3) pagi.

449 Hektar Tanah Pemkab Gayo Lues Tak Bersertifikat BLANGKEJEREN (Waspada): Seluas 449 hektar tanah milik Pemkab Gayo Lues yang dibeli sejak 2003-2009, tak memiliki sertifikat.

Akibatnya, banyak tanah Pemda diklaim masyarakat sebagai miliknya.

Diklaimnya tanah milik Pemda itu oleh masyarakat ditengarai karena sebahagian tanah milik warga belum menda-

pat ganti rugi dari Pemda setempat. Salah satunya kantor work shop, jalan menuju lapangan pacuan kuda, dan TelkomGenting.

Sumber Waspada Selasa (2/ 3) mengatakan, tanah Pemda yang banyak menuai permasalahan saat pembelian tanah seluas 100 hektar pada tahun 2003-2004. Soalnya, dalam pembelian itu surat jual-beli tak jelas surat kepemilikannya.

Kepala Dinas Keuangan, Thalib S.Sos yang ditemui Waspada, Senin (1/3) di ruang kerja-

nya mengaku tidak mengetahui pasti biaya pembelian tanah seluas 100 hektar itu. Namun dia tidak membantah jika tanah milik Pemda itu tidak bersertifikat akibat beberapa dokumen sepertisuratjualbelibelumlengkap.

“Surat jual-beli sedang kita telusuri guna pembuatan sertifikat, dan seluruh tanah perkantoran sudah dibeli Pemkab Gayo Lues. Namun yang menjadi permasalahan, pemerintah belum mengetahui atas nama siapa pemilik tanah itu saat transaksi pembelian,” kata Thalib.

Dikatakannya, tahun ini Pemkab setempat telah mengalokasikan dana pembuatan sertifikat senilai Rp400 juta.

Sedangkan biaya pengadaan tanah sejak 2003-2009 senilai Rp8 miliar.

Ketika disinggung soal pembuatan sertifikat pada 2004 lalu yang dialokasikan hingga ratusan juta rupiah, Thalib S.Sos menjelaskan, pembuatan sertifikat itu dibatalkan. Namun dia tidak menyebutkan secara rinci penyebab pembatalan tersebut.(cb01)

Hapus Aliran Sesat Melalui Majelis Taklim JULOK, Aceh Timur (Waspada): Mengaktifkan pengajian di seluruh masjid dan kantor serta di berbagai tempat majelis taklim adalah salah satu cara melenyapkan aliran sesat yang mulai berkembang di Provinsi Aceh.

“Hapus aliran sesat dengan menghidupkan majelis taklim.

Dan ini adalah program Kementrian Agama Kabupaten Aceh Timur ke depan dalam melenyapkan aliran-aliran yang menentang Islam,” demikian Kepala Kementerian Agama Kab. Aceh Timur, H. Faisal Hasan ZZ, Senin (1/3) di Julok.

Dia membenarkan, selama ini di Kab. Aceh Timur, isu aliran sesat yang berkembang sangat kental. Bahkan, beberapa kasus telah berulangkali terjadi. Dimana masyarakat menilai, aliran yang berkembang tersebut adalah sesat dan menyesatkan, karena praktek ibadahnya dilihatnya berlainan dari kebiasaan.

Selain mengaktifkan pengajian di masjid dan kantor-kantor di Kab. Aceh Timur, pihaknya juga akan terus meningkatkan kuota haji Aceh Timur, pemberdayaan keluarga agar tetap rukun dalam berumah tangga melalui penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pemberdayaan Baitul Mal untuk menciptakan masyarakat rajin berzakat, serta mencanangkan progam peningkatan pembacaan Al Qu-

ran bagi pemuda dan pemudi.

“Semua program ini upaya pemberdayaan masayarakat Aceh Timur agar sungguh menjalankan Syariat Islam (SI) secara kaffah di Aceh Timur, pada khususnya,” kata Faisal seraya mengharapkan, masyarakat Aceh Timur, untuk terus meningkatkan program pengajian di majelis taklim.

Di depan ratusan tokoh

masyarakat, tokoh agama, kepala madrasah dari lima kecamatan yakni, Kecamatan Nurussalam, Julok, Darul Falah, Darul Aman, dan Kecamatan Indra Makmue, H. Faisal mengatakan, dirinya sangat komit untuk terus melakukan upaya perubahan kinerja Kementerian Agama Aceh Timur menuju ke arah yang lebih baik.

“Apalagi saat ini semua fasi-

litas pendukung sudah memadai, jadi tidak ada alasan kinerja seluruh jajaran kementrian agama dalam melayani masyarakat terkendala,“ ujarnya sembari meminta seluruh kepala KUA, kepala madrasah seAceh Timur, dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan pelayanan dan pendidikan bidang keagamaan terhadap masyarakat.(cmad)

BPN Dipastikan Hadir Di Subulussalam SUBULUSSALAM (Waspada): Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dinamai Perwakilan Kantor Pertanahan (PKP) dipastikan hadir di Subulussalam menyusul Peraturan BPN RI Nomor: 22 tahun 2009 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Subulussalam Provinsi Aceh tanggal 14 Agustus 2009 yang ditandatangani Joyo Winoto, Ph.D, Ketua BPN RI. Demikian Lidin Padang, SH Kabag Tata Praja Setdako Subulussalam mendampingi Walikota Merah Sakti, sembari menyerahkan SK terkait kepada sejumlah wartawan dalam temu pers, pekan lalu.

Dalam Ketentuan Umum Peraturan Kepala BPN itu disebutkan, PKP Kota Subulussalam merupakan bagian dari Kantor

Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil sebagai kantor pertanahan induk dan merupakan satu kesatuan organisasi, administrasi dan keuangan yang tidak terpisahkan keberadaannya dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

Sementara wilayah kerja PKP Kota Subulussalam meliputi Kec. Simpang Kiri, Penanggalan, Rundeng, Sultan Daulat dan Longkib.

Menyoal informasi pejabat yang akan menjadi Kepala PKP Kota Subulussalam, Lidin menyebutkan nama Salihin Berutu telah menemui pihaknya untuk berkoordinasi belum lama ini.

Menurut Lidin, menyusul koordinasi itu, lima orang staf BPN Banda Aceh bersama Salihin Berutu akan mulai eksis di Kota Subulussalam Maret 2010.

Dalam melaksanakan tu-

gasnya, Pejabat PKP Kota Subulussalam dibantu beberapa koordinator yang membidangi a) tata usaha, b) survei, pengukuran dan pemetaan, c) hak tanah dan pendaftaran tanah, d) pengaturan dan penataan pertanahan, e) pengendalian dan pemberdayaan masyarakat dan e) sengketa, konflik dan perkara.

Sejumlah kalangan menilai, pembukaan Kantor BPN di Kota Subulussalam sudah sangat mendesak, karena persoalan tanah nyaris tidak pernah lekang dari persoalan kehidupan masyarakat. (b33)

KUALASIMPANG (Waspada): Sejumlah ruas badan jalan dalam Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, masih dihiasi lubang ‘maut’ yang siap untuk menunggu jatuhnya korban jiwa bagi pemakai jalan di kota perdagangan terbesar di Kabupaten Bumi Muda Sedia itu.

Pantauan Waspada, Senin (1/3), tampak sejumlah ruas badan jalan dalam kota Kualasimpang yang dihiasi dengan lubang ‘maut’ seperti ‘kolam’ ikan yang membahayakan bagi masyarakat pemakai jalan di kota itu.

Diantaranya kawasan Simpang Empat Jalan Rantau, persisnya di persimpangan Jl Cut Nyak Dhien dan R. Suprapto serta Jalan Rantau, Persimpangan Jl S. Parman dan JL Mayjend Sutoyo dekat Kantor PT. Pos. Selain itu di atas jembatan Sungai Tamiang juga terdapat lubang yang sangat berbahaya bagi pemakai jalan .

Menurut warga Kota Kualasimpang, lubang ‘maut’ di Simpang Empat, persisnya di Jl Cut Nyak Dhien sudah sering masyarakat memakan korban, bahkan terjadi kecelakaan lalu lintas (lakalantas). Demikian juga di persimpangan dekat kantor PT. Pos Kualasimpang.

Hingga kini pihak Pemkab Aceh Tamiang terkesan tidak berupaya melenyapkan lubang ‘maut’ yang sedang menunggu jatuhnya korban jiwa masyarakat. “Setiap hari pejabat penting di daerah ini melintasi badan jalan yang ada lubangnya ini, tetapi mereka hanya lewat-lewat saja tanpa upaya memperbaikinya, sehingga benar-benar terkesan membiarkan masyarakat terperosok dalam lubang ini,” ungkap warga yang berkumpul di Persimpang Jalan Rantau itu.

Camat Kota Kualasimpang, Drs Tri Kurnia menyatakan pihaknya sudah melaporkan adanya badan jalan yang rusak berat dan berlubang di kota itu kepada Dinas Pekerjaan Umum ( PU) Kabupaten Aceh Tamiang.(b24)

Pedagang Buah Dan CD Mulai Direlokasi LANGSA (Waspada): Setelah melalui mekanisme yang lama, akhirnya para pedagang buah dan kaset CD sepanjang jalan Pasar Baru Langsa mulai direlokasi ke tempat yang baru di Jalan Rel Kereta Api Langsa, Senin (1/3).

Pelaksanaan relokasi itu dilakukan tim terpadu Kota Langsa terutama jajaran Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibantu aparat Polres Kota Langsa.

Aksi relokasi itu berjalan lancar, para pedagang tidak terlihat memberikan perlawanan saat para anggota Satpol membongkar lapak tempat mereka berdagang.

Kasatpol PP Kota Langsa, Syaibannur melalui kepala operasi Muamar Khadafi mengatakan, pemindahan lapak pedagang buah dan CD ini dilakukan menghindari kemacatan arus lintas yang setiap hari dipadati kendaraan bermotor yang melintasi kawasan jalan pasar baru tersebut. (b25)

Gamba Tanyo > Kirim foto ke 08192 11 01 47

Pining-Lokop, Potensi Wisata Dan Perekonomian Gayo Lues JALAN merupakan sarana vital bagi pertumbuhan perekonomian dan perkembangan lainnya bagi satu daerah, satu hal yang mustahil sebuah daerah akan berkembang dengan baik jika tidak didukung dengan keberadaan prasarana jalan yang memadai.

Ungkapan miris itu terucap dari bibir H. Ibnu Hasim (foto), Bupati Gayo Lues yang telah menjabat sebagai kepala daerah dan kini memasuki tahun ketiga periode kedua kepemimpinannya, sejak kabupaten ini dimekarkan dari kabupaten induknya Aceh Tenggara sembilan tahun lalu.

Sebagai daerah baru harus diakui,Gayo Lues telah mengalami banyak perubahan-perubahan secara signifikan. Sayangnya, hal itu terjadi hanya di pusat pemerintahan dan sekitar wilayah ibukota kabupaten, sementara di beberapa daerah pedesaan dari 11 (sebelas) kecamatan, di antaranya masih daerah terpencil dan terisolir.

Salah satunya, adalah Kecamatan Pining. Hingga kini kondisinya amat memprihatinkan, apalagi pasca bencana banjir bandang yang mendera kecamatan itu tahun 2007 yang telah memporak-porandakan sarana jalan dan jembatan yang ada sebelumnya.

Gayo Lues secara geografis daerah pegunungan dan lembah di antara ketinggian 1000 s/d 1.500 di atas permukaan laut,dengan iklim tropis serta suhu udara rata-rata 15 s/d 25 Co sebahagian besar daerahnya memiliki panorama alam sangat eksotis dengan dilatarbelakangi hutan pinus di setiap perbukitan dan lembahnya. Daerah ini juga memiliki beberapa objek wisata yang mendukung.

Di antaranya objek wisata pemandian air panas, air terjun Akang Siwa, Danau Buatan Blang Tasik, Objek Wisata Kedah serta masih banyak lagi potensi wisata lainnya yang membuat

daerah ini bakal berkembang bila dibarengi dan didukung dengan sarana dan prasarana jalan yang memadai.

Beragam upaya telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk terus mengembangkan peningkatan prasarana jalan yang ada sejak tahun 2007. Misalnya, dengan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Aceh, Pemkab Gayo Lues dan Nagan Raya secara perlahan telah melakukan pembangunanjalantembusGayoLuesBlangpidie,setiaptahunnyadengan bantuan dari ABDA dan APBD Kabupaten Gayo Lues, ruas jalan ini terus mengalami peningkatan.

“Alhamdulillah ke Blangpidie kita hanya butuh waktu tak lebih dari tiga jam, dari Kecamatan Terangun,” ujar Ibnu Hasim beberapa waktu lalu kepada Waspada. Bahkan sejak jalan tembus ini dibangun ‘geliat’ perekonomian masyarakat mulai terasa denyutnya. Masyarakat Gayo Lues sudah dapat mengonsumsi ikan laut segar dari Blangpidie. Demikian sebaliknya hasil perkebunan seperti kopi, coklat, cabai merah telah menembus pasar perdagangan di sana.

Pemerintah Daerah optimis jika ruas jalan tembus PiningLokop (Aceh Timur ) dapat ditembus sedemikian rupa. Gayo Lues akan menjadi kota tujuan wisata dan pusat perdagangan berkembang terbesar setelah Bireuen dan Lhokseumawe.

Sebaliknya jika pembangunan ruas jalan yang dulu dikenal dengan ‘Mega Proyek Ladia Galaska’ ini terus ditentang komponen

pemerhati dan pihak yang mengatasnamakan penyelamat lingkungan berlanjut, maka impian masyarakat Gayo Lues ini mustahil akan tercapai.

Potensi objek wisata yang seharusnya bisa ditembus selama 6 jam dari Medan ke Gayo Lues lewat Kota Langsa, Aceh Timur, jika ruas jalan Pining–Lokop dibangun.Selama ini harus di-tempuh selama 12 jam dari Medan dengan melewati angkutan umum melintasi tiga kabupaten,dengan kondisi jalan rusak cukup parah di Kabupaten Tanah Karo Sumatera Utara. Selain harus mengeluarkan uang kocek cukup lumayan,jalur ini akan menjadi sebuah perjalanan yang cukup melelahkan bagi para turis asing.

Ruas jalan utama yang dilintasi Ladia Galaska ini meliputi Simpang Peut, Jeuram, Beutong Ateuh, Takengon, Blangkejeren, Pining, Lokop, Peureulak yang menembus Bukit Barisan dan Kawasan Ekosistem Leuser ( KEL), dengan adanya koridor penghubung ini otomatis akan menunjang pengembangan potensi-potensi ekonomi di kawasan Pantai Barat, Tengah dan Timur Provinsi Aceh. Bila ruas jalan tembus itu tidak terealisasi secepatnya, maka potensi wisata dan perdagangan di daerah Gayo Lues akan ‘mati suri’.

Seperti yang pernah diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Aceh Muhyan Yunan di setiap seminar dan pertemuan yang membahas tentang pembangunan proyek Ladia Galaska selalu mengatakan, pembangunan ruas jalan tembus Ladia Galaska ini akan memberikan manfaat cukup besar bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat di wilayah tengah.

Tak hanya itu, pembangunan ruas jalan ini juga akan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kegiatan eksploitasi hutan. Bahkan pemerintah akan lebih leluasa mengawasi kelestarian lingkungan hidup serta ekosistem yang ada.

Rizaldi Anwar/Wintoni

MENANTANG MAUT DEMI MASA DEPAN

Tiap hari banyak siswa MTsN Dewantara bergelut dengan maut saat akan berangkat dan pulang dari sekolah mereka. Kurangnya perhatian Pemkab Aceh Utara akan kebutuhan transportasi masyarakat, terutama pelajar, menyebabkan para siswa harus bertarung antara maut dan masa depan. Foto diabadikan di jalan raya Medan - Banda Aceh di Simpang KKA. Pengirim Ibrahim Idris, SE, Lancang Barat, Kec. Dewantara, Aceh Utara, 0852602223xx