Aceh
B10
Selesai Diaspal, Lintas Peureulak – Lokop Longsor
Parlementaria DPR Kota Banda Aceh
Tiap Hari Pengguna Jalan Jadi Korban
Pengelolaan Aset Pemko Belum Optimal Tim Badan Anggaran DPR Kota Banda Aceh menilai Pemko Banda Aceh masih belum optimal dalam pemanfaatan aset dengan pihak ketiga. Tim mencontohkan, pabrik es di Lampulo, Pasar Aceh Shopping Centre yang tidak jelas dokumen perjanjian sewa menyewanya dan terhadap 42 persil tanah milik pemko yang belum memiliki sertifikat hak milik. Sorotan ini disampaikan anggota Tim Badan Anggaran DPR Kota Banda Aceh Sabri Badruddin,ST pada sidang paripurna tentang pendapat Badan Anggaran DPR Kota Banda Aceh terhadap Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK tahun 2010 di gedung DPRK Banda Aceh, Rabu (7/9). Kata Sabri, pihaknya dalam hal ini berpedoman kepada LHP BPK RI Perwakilan Banda Aceh yang disampaikan kepada dewan, di mana ternyata Pemko Banda Aceh belum optimal pemanfaatan aset dengan pihak ketiga. Karenanya, sebut Sabri, dewan minta kepada walikota agar dapat menjelaskan secara transparan dan jelas kronologis awal tentang lahirnya perjanjian menyangkut pabrik es yang terdapat di Lampulo antara Pemko dengan pihak ketiga, apakah sudah ditindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut. Begitu juga halnya dengan Pasar Aceh Shooping Centre yang tidak jelas dokumen perjanjian sewa menyewa dari pihak pengelola. Artinya, dewan meminta penjelasan walikota sekaligus memberikan kepada dewan Naskah Perjanjian dan peruntukan Pasar Aceh Shooping Centre tersebut, karena sampai saat ini badan anggaran belum pernah mengetahuinya. “Sedangkan menyangkut 42 persil tanah milik Pemko Banda Aceh yang belum memiliki sertifikat hak milik, dewan mendesak walikota untuk segera menindaklanjutinya,” kata Sabri yang juga politisi dari Partai Golkar ini. Kecuali itu, Anggota Badan Anggaran DPRK Banda Aceh juga mempertanyakan kepada walikota sejauhmana tindak lanjut atas rekomendasi dan temuan BPK atas laporan keuangan Pemko Banda Aceh tahun 2010 Artinya, lanjut Sabri, tindak lanjut hasil rekomendasi dari BPK, itu perlu menjadi perhatian walikota dan segera mengambil langkah perbaikan dengan menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku. Sebab, aturan perundang-undangan mengamanahkan agar pemerintah wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang dilakukan, sesuai yang ditegaskan dalam undang-undang No.15 tahun 2004 tentang pemeriksaan atas pengelolaan tanggungjawab keuangan negara. Selain itu, yang tak kalah penting, kata dia, terhadap kinerja dan produktifitas para Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) yang mendapat teguran dalam rekomendasi BPK agar dapat dilakukan upaya pembinaan dan pengawasan secara lebih spesifik dan konvrehensif, sehingga di tahun-tahun berikutnya tidak ada lagi temuan-temuan yang muncul dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut. Rapat paripurna II DPRK Banda Aceh tentang Pendapat Badan Anggaran DPRK Banda Aceh terhadap Raqan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK tahun 2010 dipimpin Wakil Ketua DPRK Banda Aceh Tgk Basyaruddin, dihadiri Walikota Banda Aceh Ir Mawardy Nurdin, MEng.Sc, Wakil Walikota Hj.Illiza Sa’aduddin Djamal,SE, Sekda Drs. T. Saifuddin TA, M.Si, dan para Kepala SKPK. (adv)
Waspada/Muhammad H. Ishak
STAF Kantor Camat Peunarun ketika meninjau lokasi longsor yang mengakibatkan kerap jatuhnya korban dari pengguna jalan di titik Simpang Rambong, Desa Arul Pinang, Kecamatan Peunarun, Aceh Timur, Rabu (7/9).
KIP Pidie Hentikan Pelaksanaan Pilkada SIGLI (Waspada): Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie dalam rapat pleno yang digelar, Rabu (7/9) sekira pukul 10:00 memutuskan menghentikan atau menunda pelaksanaan Pemilukada di daerah itu serta menonaktifkan anggota PPK dan PPS sampai adanya realisasi anggaran.
“ Berdasarkan hasil pleno yang kami laksanakan tadi pagi tertanggal (7/9) KIP Pidie telah memutuskan, pelaksanaan Pemilukada di Pidie ditunda atau
dihentikan” kata Ketua Komisi Independen (KIP) Pidie Tgk. Junaidi, SAg kepada Waspada, Rabu (7/9). Menurut dia, sikap diambil KIP Pidie menyusul belum ada anggaran untuk melaksanakan Pemilukada di daerah itu. Berkaitan dengan pelasanaan Pemilukada terhenti atau tertunda, KIP Pidie akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan akan menyampaikan kepada pihak-pihak berkepentingan. Namun yang paling penting KIP Pidie menjamin hak-hak Bakal Calon (Balon) yang telah memberikan dukungan calon perseorangan, sesuai hukum dan mekanisme yang telah ditetapkan. “ Secara hukum yang kita tunda adalah kegiatan yang belum berlangsung. Sedangkan yang telah kita lakukan hak-hak
mereka dilindungi hukum. Keputusan itu terpaksa ditempuh pihaknya bukan berarti KIP Pidie cengeng. Tetapi ini adalah pilihan rasional, supaya KIP Pidie tidak terjerumus dalam kesesatan. Sudah tahu tidak punya uang kenapa mesti harus dipaksakan” cetus Junaidi. Anggaran untuk KIP Pidie senilai Rp 22, 7 miliar berasal dari Pemerintah Kabupaten Pidie dan dana sharing dari Pemprov Aceh sampai sekarang belum terealisasikan. Langkah penghentian ini dilakukan karena KIP Pidie sudah melakukan koordinasi dengan KIP Aceh, gubernur, sekaligus kita telah melaporkan dalam pertemuan resmi dengan Dirjen Otonomi daerah di Jakarta. Tetapi sampai kini belum ada juga realisasinya. (b20)
Pelanggar Syariat Di Banda Aceh Dilakukan Pendatang BANDAACEH (Waspada) : Walikota Banda Aceh mengatakan pelanggaran Syariat Islam di Kota Banda Aceh didominasi pendatang dari luar kota Banda Aceh. “Banyak pelaku pelanggaran syariat yang ditangkap WH merupakan warga pendatang,” kata Walikota Banda Aceh Mawardi Nurdin pada acara halal bihalal dengan pegawai di jaja-
ran Pemerintah Kota, Selasa (6/ 9) di halaman Balai Kota. Menurutnya, selama ini fasilitas kota seperti Taman Sari, Taman Putroe Phang dan lokasi wisata lainnya sering disalahgunakan kaum muda. Padahal taman yang disediakan Pemko untuk tempat bermain keluarga dan tempat untuk berwisata. Tidak hanya itu, pelanggaran syariat juga sering dilakukan
di rumah-rumah kos dan rumah sewa. Hal itu terjadi karena tidak adanya pengawasan dari orang tua. Pemko meminta kepada masyarakat agar lebih meningkatkan pengawasan dan membenahi reusam gampong atau peraturan di gampong (desa) agar pelanggaran Syariat Islam di Banda Aceh dapat diminimalisir. (cgto)
Bupati Aceh Selatan Pergoki Enam PNS Di Warung Kopi Waspada/Muhammad Riza
DANREM Lilawangsa Kol Inf Deni K Irawan sedang menyematkan pita tanda digelarnya gladi Posko bencana I Kodim 0102 Pidie, Selasa (6/9).
Daerah Korem LW Rawan Bencana Alam SIGLI (Waspada) : Daerah Korem 011 Lila Wangsa (LW) khususnya wilayah Kodim 0102 Pidie adalah daerah rawan terjadinya musibah bencana alam. Karena itu Korem 011/LW selaku satuan teritorial yang membawahi beberapa satuan Kodim di jajarannya terus meningkatkan kemampuan anggota kesatuannya, supaya dapat digunakan pada saat terjadinya musibah alam di wilayah masing-masing. “Bila mencermati perkembangan situasi dan kondisi geografis di wilayah Provinsi Aceh secara menyeluruh, termasuk Korem 011/LW tepatnya di wilayah Kodim 0102, Pidie. Tentu sangat rentan terjadinya musibah bencana alam,” tegas Danrem Lila Wangsa Kol. Inf. Deni K. Irawan pada acara pembukaan Geladi Posko I Kodim 0102 Pidie, Selasa (6/9). Kata dia, pelaksanaan penanggulangan bencana alam yang dilakukan satuan TNI di jajaran Korem 011/LW tentunya tetap berkoordinasi dengan instansi terklait lainnya. Selain itu, tugas TNI dalam membantu penanggulangan bencana alam di wilayah merupakan implementasi dan realisasi Undang-undang Negara Republik Indonesia (NKRI) nomor 34 tentang tugas dan peran TNI. Di antaranya, melaksanakan tugas operasi militer selain perang (OMSP), yang salah satu butirnya TNI dapat melakukan bantuan kepada pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan bencana alam, serta bantuan kemanusian lainnya atas permintaan dari pemerintah daerah di wilayah masing-masing. “Oleh karena itu, dalam rangka mendukung dan menyiapkan satuan TNI yang tergabung dengan Satkorlak. Tim SAR dan instansi terkait lainnya perlu adanya dilakukan penyelenggaran geladi Posko I Kodim 0102, Pidie,” tegas Danrem/LW lagi. Danrem memaparkan, adapun tujuan utama dilaksanakannya geladi Posko I Kodim 0102 Pidie ini untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan Komandan dan staf dalam merencanakan suatu operasi yang mencakup hal-hal kerpaduan, kerjasama dan koordinasi dalam pengambilan keputusan, taktik, teknik, olah yudha, pengintegrasian semua kemampuan satuan yang dimiliki, prosedur dan tata cara kerja yang berlaku dalam suatu Posko serta Kodal operasi. Selain itu kegiatan tersebut juga bertujuan untuk memberikan pemahaman, masukan dan ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan geladi Posko di satuan yang lebih baik dan konprehensif. Maupu n untuk mengantisipasi perubahan alam yang cenderung meningkat, maupun kemungkinan terjadinya bencana alam di wilayah Kodim setempat. (b20)
WASPADA Kamis 8 September 2011
TAPAKTUAN(Waspada):B upati Aceh Selatan Husin Yusuf, memergoki enam PNS sedang nongkrong di warung di saat jam dinas, ketika pimpinan daerah itu melakukan sidak hari ketiga pasca libur lebaran Idul Fitri, 1432 H, Rabu (7/9) pagi. Selain itu Husin Yusuf juga sempat memukul meja ketika melakukan sidak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.Yulidin Away Tapaktuan, karena mendapati banyak pegawai yang bolos setelah menandatangani absen hadir. Dalam sidak, bupati didampingi Kabag Organisasi Setdakab Zulfan Hariady dan
Kepala Satpol, PP, WH dan Pemadam Kebakaran Drs Nazari serta sejumlah wartawan. “Para wartawan tolong tulis, banyak pegawai rumah sakit yang bolos setelah teken absen dan banyak pula tidak hadir,” katanya dengan nada berang seraya melihat ke arah para wartawan. Kemarahan bupati selain mendapati absen yang belum diparaf dan telah diparaf tetapi tidak ada pegawainya, dipicu akibat jawaban yang diberikan KTU RSUD Sabtunis sangat berbelit-belit. “Kamu boleh saja membela pegawainya, tetapi jangan
berbohong, sehingga berdampak terhadap semakin tidak disiplinnya pagawai di rumah sakit ini,”ucapnya. Bupati memerintahkan Kabag Organisasi mendata para pegawai yang tidak hadir maupun yang bolos setelah menandatangani absen hadir. Demikian pula terhadap enam pegawai yang dipergoki lagi nongkrong di warung kopi di kawasan Simpang Terapung. Kemudian keenam pegawai PU,Bappeda, Dinas Kesehatan diberi peringatan keras. “Kita segera panggil atasan mereka guna diminta pertanggungjawab,”katanya.(b19)
Aksi Gajah Di Aceh Timur Kian Mengganas PEUNARUN, Aceh Timur (Waspada): Setelah sepi beberapa hari, aksi kawanan gajah liar kembali mengusik warga di kawasan DK-1, Desa Peunarun Baroe, Kecamatan Peunarun, Kabupaten Aceh Timur. Informasi yang diperoleh Waspada, Rabu (7/9) menyebutkan, aksi gajah setelah perayaan Idul Fitri 1432 hijriah mulai terjadi pada lebaran kedua. Pemilik lahan mengetahui aksi gajah setelah beberapa hektare tanamannya di ladang, baik tanaman coklat maupun pisang dan pinang dilenyapkan binatang berbelalai itu dengan cara dipatahkan dan dicabut akarnya. Hingga Idul Fitri kelima aksi satwa langka itu terus terjadi. Keberingasan belasan ekor gajah dalam berbagai bentuk terus terjadi hingga, Selasa (6/ 9) malam. Buktinya, sejumlah
areal persawahan padi siap panen milik warga di kawasan DK-1 dan Peunarun Baro, terus digasak. Warga belakangan mulai kewalahan dalam mengusir satwa dilindungi itu, bahkan obor dan lampu teplok yang sengaja dipasang pada tiap-tiap sudut sawah ikut dilinjak gajah. “Sebagian wilayah Peunarun, kerap terjadi aksi gajah liar dengan merusak tanaman penduduk setempat, karena lokasi itu berbatasan langsung dengan hutan lebat dan rimba raya. Tidak hanya tanaman palawija, tanaman sawit dan pinang yang tinggi ikut dilibas binatang yang akrab disapa Po Meurah ini,” ujar Fadhil, tokoh masyarakat Peunarun, kepada Waspada, Rabu (7/9). Untuk menghindari jatuhnya korban jiwa sebagaimana beberapa tahun yang silam di
Aceh Timur, lanjut Fadhil, diharapkan instansi pemerintah seperti Dinas Kehutan dan Perkebunan (Dishutbun) dan lembaga-lembaga pemerhati lingkungan segera turun ke lapangan menghalau gajah agar tidak menjadi ancaman terhadap petani dan pekebun. “Jika tidak diusir, maka tidak tertutup kemungkinan rumah-rumah di sana ru-buh diamuk gajah,” ujar Fadhil. Camat Peunarun, Jaman, SPd saat dimintai keterangan membenarkan adanya gajah yang mengamuk di sana. Namun dalam dua hari aksi-nya kian beringas dan jika kondisi itu tidak segera diantisipasi, maka rumah warga di kawasan itu serta perkebunan masyarakat yang berdekatan dengan kemukimanakanlenyapdihan-tam gajah yang jumlahnya di-perkirakan di atas 15 ekor. (cmad)
PEUNARUN, Aceh Timur (Waspada): Sebulan setelah proyek pengaspalan jalan selesai di kawasan Peunarun, dua titik lintasan yang menghubungkan Kecamatan Peureulak – Lokop, Kecamatan Serbajadi, kembali longsor. Akibatnya, saban hari pengguna jalan terperosok hingga mengalami luka-luka. Informasi yang diperoleh Waspada, Rabu (7/9) menyebutkan, dua titik longsor yang paling parah terjadi setelah hujan lebat mengguyur kawasan itu. Keduanya berada di persimpang jalan dan persis di tanjakan bukit, sehingga sangat membahayakan penggunakan jalan yang saban hari tak pernah sepi dari lalu lalang sepedamotor ataupun roda empat. Titik-titik yang longsor yakni, Bukit Cinta, Kecamatan Peunarun Baru, dan Dusun Simpang Rambung, Desa Arul Pinang, Kecamatan Peunarun. Longsor yang terjadi disana sudah lumrah saat musim penghujan, sebab kawasan itu tercatat kawasan pengunungan. Tapi anehnya di titik Simpang Rambong, pembangunan jalan baru selesai dilakukan sebulan yang lalu, namun kini kembali longsor. H Muhammad Fadhil, salah seorang pengguna kepada Waspada kemarin mengatakan, kondisi longsor mulai terjadi sejak lebaran Idul Fitri yang pertama setelah sehari sebelumnya kawasan itu diguyur hujan. Menurut dia, secara kasat mata diperkirakan kedua titik luas longsor mencapai 2X10 meter. “Separuh badan jalan dengan panjang 10 meter sudah longsor,” katanya. Dikatakan, sebelum dirinya mudik ke Banda Aceh dari Peunarun, sejumlah pengguna jalan yang saban hari melintasinya juga kerap me-
nyampaikan kondisi itu di Pasar Peunarun. “Bahkan tidak sedikit warga Lokop dan Peunarun, terperosok dan jatuh di sana,” sebut Fadhil lagi seraya meminta instansi terkait segera memperbaiki dan membangunan tebing penahan disana, sehingga tidak jatuh korban jiwa. Sebagaimana diketahui, lintasan provinsi yang menghubungkan Lokop (Aceh Timur) hingga ke Pining (Gayo Lues) tercatat lintasan terparah selama ini. Meski dilakukan pengaspalan dan perbaikan, namun sarana transportasi tersebut tetap rusak parah, apalagi pembangunan dan pengaspalan yang dikerjakan secara estafet (bersambung—red) tiap-tiap tahun. Kecamatan yang dilintasi jalan provinsi itu yakni Kecamatan Peureulak Barat, Ranto Peureulak, Peunarun dan Lokop, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur. Panjang jalan mulai dari Jalinsum hingga ke Lokop mencapai 85 kilometer. Sumber lain menyebutkan, lintasan Peureulak Barat hingga ke Peunarun, dinilai lumayan bagus. Tapi jalan setelah Peunarun Lama (Ibukota Peunarun) hingga ke Lokop, kerusakannya sangat parah, lebih-lebih jalan yang menghubungkan hingga ke Pining, Kab. Gayo Lues. Camat Peunarun, Jaman, SPd ketika dikonfirmasi Waspada kemarin membenarkan adanya dua titik jalan lintasan provinsi yang longsor di wilayahnya. Kondisi tersebut kini sudah disampaikan ke tingkat kabupaten untuk diteruskan ke provinsi. “Ini lintasan provinsi yang menghubungkan antara Aceh Timur – Gayo Luwes. Jadi kita akan sampaikan hal ini juga ke BMCK dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Aceh di Banda Aceh,” tandasnya. (cmad)
Jalan Blangkejeren-Kutacane Rusak Parah BLANGKEJEREN( Waspada). Kondisi Jalan Negara Blangkejeren hingga batas Aceh Tenggara dalam setahun terakhir ini terlihat rusak parah, selain kondisi aspal jalan yang banyak terkelupas hingga ke dasar tanah badan jalan, selain itu di sepanjang badan jalan banyak yang mengalami amblas kesisi tebing di bawah badan jalan. Pantauan Waspada, Selasa (6/9) beberapa titik kondisi jalan yang terbilang rusak parah antara lain, tanjakan Kilometer 20, kungke, gumpang lempuh, Air Jernih, meloak satu dan dua dan yang badan jalanyang paling parah mulai dari Air Panas ke perbatasan Umah Buner. Anehnya, hingga kini pihak Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Aceh masih menutup mata, sepertinya sama sekali tidak ada upaya untuk melakukanpembenahan seolah dibiarkan begitu saja. Akibat, kondisi jalan yang rusak parah bertahun-tahun sejumlah pengemudi Mopen mengeluhkan keadaan ini. “Setiap kali kami melewati jalan ini kami selalu mengutuk pemerintah, selanjutnya setelah lewat perbatasan Umah Buner menuju Kutacane, jalannya sudah mulai mulus dan bagus, disini kami sudah mulai terasa lega dan penumpangpun merasa lebih aman. Yang menjadi tanda tanya, mengapa Badan Jalan
Umah Buner Aceh Tenggara sedang dalam peng-aspalan, mengapa Blangkejeren Umah Buner kok lembab pemerintahannya,” kata Amirudin, sopir Mopen jurusan BlangkejerenKutacane, Rabu (7/9). Selain kurangnya perawatan badan jalan, kondisi itu diperparah lagioleh puluhan truk yang membawa barang melebihi tonase Badan Jalan, akibatnya mudah ditebak hampir setiap minggu dipastikan kurang lebih 3 meter badan jalan amblas dan retak-retak, bahkan ada yang hancur. Akibat tidak mampu menahan beban berat. Kamisin, warga Gumpang, Selasa (6/9) mengatakan, meski hampir setiap tahun dilakukan penambalan, lubang-lubang di jalan tersebut muncul lagi. “Seharusnya jangan ditambal saja, tapi diperbaiki total diaspal permanen,” katanya. Hal yang sama disampaikan Alimin, juga warga Marpunge. Menurutnya, bila jalan lintas kabupaten itu diperbaiki akan memberi dampak pertembuhan ekonomi bagi masyarakat dan pendapatan asli daerah bagi kabupaten. Alasannya, Blangkejeren berada di persimpang jalur menuju kabupaten lain, seperti ke Aceh Tenggara, Aceh Timur, Abdya dan Aceh Tengah. (cjs)
43 Orang Tewas Akibat Laka Lantas Selama Lebaran BANDA ACEH (Waspada): Berdasarkan data Operasi Rencong Ketupat 2011, selama 15 hari dari H-7 hingga H+7 Rabu (7/9), terdapat 43 orang tewas akibat korban kecelakaan lalulintas (lakalantas). Jumlah ini terhitung sejak arus mudik dan balik Lebaran 1432 Hijriah di berbagai daerah di Aceh. Dirlantas Polda Aceh, Kombes Pol Unggul Sedyantoro melalui Kasubdit Bin Gakkum AKBP Yulianto, SIk kepada Waspada, Rabu (7/9) mengatakan, jumlah angka kecelakaan pada mudik lebaran tahun ini hingga Rabu (7/9) mengalami penurunan yaitu 86 kasus dari tahun 2010 yang mencapai 102 kasus. Yulianto menyebutkan, terdapat 86 kasus kecelakaan yang terjadi di Aceh, jumlah pengendara yang meninggal dunia mencapai 43 orang, luka berat sebanyak 66 orang, dan luka ringan 79 orang. Sementara wilayah yang rawan kecelakaan banyak terjadi di Aceh Timur dan Bireuen sedangkan wilayah Barat Selatan minim. Umumnya kecelakaan dialami oleh pengen-
dara sepedamotor, karena mereka sering mengabaikan keselamatan dalam berkendara, seperti melaju dengan kecepatan tinggi, padahal jalur lintas menjelang hari H lebaran sangat padat. “Angka kecelakaan meningkat pada hari H+7 mencapai 50 kasus sedangkan pada H7 hanya 36 kasus, korban meninggal pada H+7 28 orang dan H-7 15 orang,”ujarnya. Yulianto menambahkan, pada mudik kali ini jajaran Ditlantas Polda Aceh telah mengawal pemudik lintas timur Aceh, mulai dari Lambaro sampai ke Saree, Aceh Besar, sejak H-7 (Selasa, 23/7) sampai H+7 Idul Fitri 1432 Hijriah. Pengamanan arus mudik itu dilakukan empat kali sehari, mulai berangkat pukul 09:00, 10:00, 16:00, dan 17:00. Pengawalan pemudik untuk pertama kali di Aceh seperti itu dilaksanakan sesuai harapan pimpinan Polri. Tujuannya agar kenyamanan pemudik lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, terutama dalam menekan angka kecelakaan berlalu-lintas. (cgto)
Warga Meureudu Makin Resah Amukan Kawanan Gajah MEUREUDU (Waspada) : Sejumlah petani di kawasan pegunungan Glee Beuracan dan Krueng Tijee, Kecamatan Meureudu mengeluhkan nasib mereka yang terus-menerus diganggu amukan kawanan gajah yang menghancurkan perkebunan mereka dalam tiga bulan terakhir ini. Setelah mereda beberapa bulan, kawanan gajah liar kembali mengamuk dan mengobrakabrik dan menghancurkan tanaman petani di kebun yang saat ini menjelang panen. Meski tak ada korban jiwa, namun ratusan hektare kebun warga hancur. Bahkan lima rumah (gubuk) juga diobrak-abrik binatang berbadan gemuk itu. Hal itu sebagaimana yang dialami sejumlah warga dan petani di kawasan Alue Batee Brok, Kemukiman Beuracan dan Krueng Tijee, Kemukiman Manyang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dalam sepekan terakhir ini kembali dikejutkan dengan kehadiran sekira 26 ekor gajah liar, yang menghancurkan hampir semua lahan kebun masyarakat. “Hampir semua lahan kebun kami yang jumlahnya ratusan hektare itu baik di kawasan Alue Batee Brok maupun di kawasan Krueng Tijee diobrak-abriik satwa liar yang dilindungi itu. Kawanan gajah itu turun pada malam hari dan merusak kebun milik warga. Tanaman pisang, pinang, dan kelapa sawit hancur. Sehingga masyarakat menderita kerugian yang tidak sedikit,” ungkap Syukri, Sulaiman, Bukhari, dan Ahmad, petani setempat di Meureudu, Rabu (7/9). Namun, yang membuat kesal warga adalah meski aksi kawanan gajah liar yang telah pernah mereda, kini kembali terjadi sejak tiga bulan
terakhir. Tapi, tidak ada perhatian dari pihak Pemerintah, yang dinilai tutup mata dalam mengatasi gangguan satwa yang dilindungi itu. “Sejak lama kawanan gajah liar itu terus mengamuk di kawasan tersebut, meski terkadang sempat menghilang beberapa saat, namun tetap saja muncul kembali. “Jumlahnya pun tergolong banyak yakni 26 ekor, sedhingga dampak aksi binatang berbelalai itu cukup fatal. Selain ratusan hektare kebun beserta tanaman produktif rusak. Sementara warga pasrah saja menghadapi kenyataan tersebut,” kata petani setempat. Kondisi yang kian mengancam jiwa warga, telah berulang kali dilaporkannya kepada pihak terkait dan Pemda setempat, dengan tujuan mencari solusi agar aksi gajah tidak terjadi di sana. Namun hingga kini belum ada tandatanda akan berakhirnya keganasan gajah di sana. Oleh karenanya, Ahmad dan kawan-kawan minta agar Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh dan Pemerintah Aceh, segera menurunkan tim CRU dari YLI ke sana, guna menggiring gajah-gajah liar ke habitatnya. Ketua DPRK Pidie Jaya Saiful Bahri kepada wartawan mengaku sudah menerima laporan menyangkut amukan kawanan gajah liar tersebut. “Kita sudah meminta bupati sevara lisan untuk menanggulangi masalah ini. Saiful Bahri berharap semoga ada suatu cara untuk menanggulangi keganasan gajah liar itu sehingga masyarakat bisa tenang saat berkebun. Sekdakab Pidie Jaya Ramli Daud menyebutkan, meski gangguan gajah telah merusak kebun warga, namun masyarakat diminta jangan mengganggu ekosistemnya binatang tersebut. (b21)