15
Sumatera Utara
WASPADA Kamis 4 Februari 2010
Perpanjangan Masa Pensiun Pejabat Eselon II Pemkab Taput Dipaksakan TARUTUNG (Waspada): Perpanjangan masa pensiun bagi beberapapejabateselonII,dijajaranPemkabTaputterkesandipaksakan dan sarat KKN. Sebab pejabat pembuat keputusan dan pengambil kebijakan perpanjang masa pensiun dinilai telah mengesampingkan peraturan . Demikian diutarakan ketua LSM TOPAN RI Kabupaten Taput Harapan BA, Selasa (2/2) di Tarutung kepada Waspada. Katanya, dasar untuk perpanjangan masa pensiun bagi pejabat eselon II, harus melalui hasil evaluasi secara matang dari Baperjakat daerah sesuai dengan kompetensi pekerjaan pada instansi kerja yang dipimpinya. Beberapa pejabat eselon II yang diperpanjang adalah Inspektur/ Ka. Bawasda Taput Drs Djulu Hutapea, Kaban Ketahanan Pangan Ir Bloner Nainggolan, Kadis PUK Taput Ir Tandjung Purba dan Assiten I Pemkab Taput Drs. Poltak Tambunan. Sekdakab Taput Drs Sanggam Hutagalung saat dikonfirmasi Waspada, sekaitan perpanjangan masa pensiun pejabat tersebut menyebutkan , perpanjangan masa pensiun pejabat eselon II Taput berdasarkan mekanisme dan beracuan pada peraturan pemerintah. “ Yang jelas tenaga mereka masih kita perlukan untuk bekerja di unit kerjanya,” cetusnya. (c12)
Penyaringan Sertifikasi Guru Jadi Ajang Bisnis P.SIANTAR (Waspada): Proses penyaringan guru-guru untuk ikut peserta Pendidikan Dan Latihan (Diklat) sertifikasi guru menjadi ajang bisnis di lingkungan kantor Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar. Keterangan yang dihimpun menyebutkan, para guru yang akan mengikuti Diklat sertifikasi harus menyetor uang dengan jumlah tertentu kepada oknum-oknum tertentu yang membidangi sertifikasi. Bagi mereka yang sudah “ menyetor “ sejumlah uang semua urusannya pasti bisa lolos dan berjalan mulus. Namun bagi mereka yang sama sekali tidak ikut arus akan mengalami kesulitan. Misalnya seperti yang dialami guru di SMP Negeri 12 Pematangsiantar, mereka disuruh hadir di kantor Dikjar Kota Pematangsiantar mengikuti Diklat Sertifikasi Guru dengan persyaratan membawa SK PNS dan ijazah terakhir. Dan juga membawa bukti beban mengajar 24 jam per hari.Yang menjadi beban penghalang bagi mereka, tidak ada sanggup untuk memenuhi beban mengajar 24 jam per hari. (c04)
Forum Kader Konservasi Pakpak Bharat Dan Dairi Terbentuk MEDAN (Waspada): Workshop pembentukan forum kader konservasi dan penyusunan road map kader konservasi MCVs diwilayah hutan lindung register 66 Batu Ardan, yang diselengarakan Pusaka Indonesia bekerjasama dengan OCSP dan USAID di Pusdipra Sidikalang melahirkan Forum Kader Konservasi di Kabupaten Pakpak Bharat dan Dairi. Koordinator program Konservasi Yayasan Pusaka Indonesia Burhanuddin, S.Sos mengatakan dengan terbentuknya forum ini dapat menjadi motivator dalam upaya pelestarian hutan di daerahnya dan ini perlu didorong sehingga dampak penyelamatan hutan dan habitatnya sendiri bermanfaat bagi kehidupan masyarakat luas, terutama untuk mewujudkan cita-cita membangun Model Desa Konservasi (MCVs) yang telah diinisiasi oleh dua kabupaten. Ditambahkan Burhanuddin kawasan hutan register 66 Batu Ardan yang luasnya 25.000 Ha merupakan salah satu kawasan hutan lindung yang amat penting. Selain berfungsi menyimpan ketersediaan air bagi masyarakat, hutan ini juga mempunyai keanekaragaman hayati yang harus dilindungi misalnya orangutan, kambing gunung dan harimau. Hadir sebagai pembicara pada acara workshop tersebut Dinas Kehutanan Kabupaten Pakpak Bharat, Dinas Kehutanan Kabupaten Dairi, KSPPM dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Utara (BKSDA). (m34)
Waspada/Dickson Pelawi
PUKUL GONG: Ketua DPRD Karo Siti Aminah Peranginangin, memukul gong tanda dimulainya kegiatan workshop yang diprakarsai Kopel Sulawesi dan Uni Eropa di Hotel Sinabung Resort Berastagi, Selasa (2/1).
Ketua DPRD Karo Buka Workshop Pengentasan Kemiskinan BERASTAGI (Waspada) : Ketua DPRD Karo Siti Aminah Peranginangin, Selasa (2/1) membuka kegiatan pelatihan Pengentasan Kemiskinan di kalangan anggota DPRD dan LSM wilayah Indonesia Timur di Hotel Sinabung Resort Berastagi. Pelatihan yang diprakarsai LSM Kopel ( Komite Pemantau Legislatif) dan Uni Eropa diikuti utusan anggota DPRD Bulu Kumba. Sulawesi Tenggara, Tidore Maluku Utara, Medan dan Kabupaten Karo berlangsung selama dua hari penuh. Ketua DPRD Karo Siti Aminah Peranginangin mengharapkan agar peserta workshop yang telah memiliki pengalaman dalam program pengentasan kemiskinan di daerahnya dapat kiranya membagi pengalaman dengan rekan-rekannya, terlebih lagi kepada Kabupaten Karo agar pengalaman yang diperoleh dapat dimanfaatkan dalam pengentasan kemiskinan di daerahnya. Ketua LSM Kopel Sulawesi Selatan Syamsudin Alimsyah yang didampingi Akil kepada wartawan menyebutkan, selama ini banyak Perdayangbelumresponsif,sehinggapihaknyamerasaperlumembuat wadah yang disebut dengan KTP ( KomisiTransparansi dan Partisipasi) dengan mengikutsertakan LSM yang didukung media massa. (a17)
Pendidikan Lalulintas Di Usia Dini Strategis TARUTUNG (Waspada). Pembelajaran pendidikan lalulintas untuk tingkat sekolah sejak usia dini atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga pada tingkat SMP dan SMA merupakan langkah yang sangat strategis untuk diterapkan. Dan program pendidikan lalulintas ditingkat sekolah jauh jauh sebelumnya (2009) sudah di rencanakan . Sebab, hanya pada saat pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) masyarakat mempelajari peraturan lalulintas. Demikian disampaikan Kapolres Tapanuli Utara (Taput) AKBP. J. Didiek SH, pada saat acara Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (MoU), Kapolres Taput, Kadis Pendidikan Nasional (Kadiknas),KepalaKantor DepertemenAgama(Kandepag)kabupaten Taput. Tentang, pendidikan lalulintas sebagai kurikulum muatan lokal sekolah, Rabu (3/2) di aula Polres. Acara dihadiriWaka Polres Taput Kompol Den Martin Nasution, Kabag Ops. Kompol D. Aruan, Kabag Min, Kompol J. Pakpahan, Kabag Bina Mitra Kompol Aladin Harahap, Kasat Reskrim AKP. E. Munte, Kasat Narkoba AKP MA. Aritonang, Kasat Intel AKP A. Saragi,Kasat LantasAKPR.Sihotang,KaurRegIdentIptuK.Simanjuntak dan Kaurbin Lantas Ipda LS. Gultom. Dari DiknasTaput Kadis Mariani MPd, Sekretaris/TU S. Sipahutar SPd. Dari Depag Taput, Abdul RM Aritonang. (c12)
CPNS Simalungun Dipungli Rp 6 Juta Untuk Biaya Tebus SK SIMALUNGUN (Waspada): Ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari formasi tenaga honor di jajaran Pemkab Simalungun, resah akibat besarnya biaya penebusan SK (Surat Keputusan) dari kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat. Menurut kalangan CPNS, mereka‘dipaksa’ menyetor biaya pengambilan SK pengangkatan sebesar Rp 6 juta per orang. Jika dana sebesar itu tidak disetor, maka SK pengangkatan menjadi CPNS tidak diberikan. Salah seorang CPNS dari formasi tenaga honor yang seharihari bertugas di sekretariat kantor bupati mengatakan besarnya biaya penebusan SK pengangkatan telah menimbulkan kere-
sahan di kalangan CPNS yang diangkat tahun 2009 itu. “ Memang bagi mereka yang punya, uang sebesar Rp 6 juta tidak seberapa. Tetapi bagi kami yang pegawai rendahan dan sudah punya tanggungan keluarga uang sebesar itu sangat berguna,” ujar pegawai yang enggan disebutkan namanya itudengan nada sedikit tinggi. Dikatakan, kebijakan pengutipan biaya tebus SK tidak memiliki dasar hukum. Saat ini, sejumlah CPNS yang merasa keberatan atas hal itu sedang mempersiapkan laporan pengaduan ke pihak instansi berwenang. “ Kalau bentuknya hanya uang terima kasih dan tidak ada patokan, kami siap dan iklas memberikannya, karena memang SK pengakatan menjadi CPNS itu telah didambakan selama bertahun-tahun. Tetapi jika besarnya seperti itu dan
dipatokkan sebesar Rp 6 juta, kemana kami cari uang sebanyak itu,” bebernya lagi. Disebutkan, biaya penebusan SK itu disetorkan kepada salah seorang staf di Kantor BKD yang telah ditentukan untuk menangani SK dimaksud. Jika uang yang diminta tidak diberikan, maka jangan pernah berharap SK CPNS akan dapat diperoleh. Sejauh ini para tenaga honor yang diangkat menjadi CPNS tidak mengetahui pasti untuk apa dana tersebut digunakan. Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) Kab. Simalungun, Jamasdin Purba, yang dikonfirmasi wartawan kemarin, dengan tegas membantah adanya pengutipan biaya penebusan SK pengangkatan CPNS dari formasi tenaga honor itu. “ Itu tidak benar dan hanya isu saja,” ujar Jamasdin Singkat. (a15)
Jembatan Rambin STU Julu Putus, Delapan Warga Terluka SALAK (Waspada): Jembatan rambin di Desa Silima Kuta, Kec. Sitellu Tali Urang (STU) Julu, Kab. Pakpak Bharat, Selasa (2/2) pagi terputus menyebabkan delapan warga d mengalami luka berat dan ringan. Putusnya jembatan rambin akibat salah satu kawat penahan jembatan patah. Sling itu terseret oleh beban jembatan, mengakibatkan sarana transportasi darat yang melintas di atas Sungai Ordi itu oleng. Salah seorang korban yang berdomisili di desa itu, Luhut Silalahi, mengatakan, dia beserta tujuh warga lain melintas di jembatan itu hendak pergi ke ladang. Mereka berani menyeberang karena telah diperbolehkan tukang yang kebetulan sedang memperbaiki jembatan
tersebut. “Ketika sampai di pertengahan jembatan, tiba-tiba terdengar suara berderak. Sesaat kemudian, jembatan menjadi molor dan miring. Saya dan isteri saya panik dan tak bisa berbuat apa-apa,” ujarnya terbata-bata. Ketika jembatan dalam posisi miring, kata dia, dia dan isterinya menggelantung tepat di atas air. Kaki istrinya Resna Br Berutu terjepit di antara papan lantai jembatan dengan besi jembatan dengan posisi kedua belah tangan tetap menggelantung. Selama 20 menit Resna menggelantung di sling jembatan. Menyadari jiwanya terancam, meskipun darah mengucur di sekitar tubuhnya akibat luka yang dideritanya di kepala,
Luhut masih sempat berusaha menyelamatkan diri dengan meniti sling. Sesampainya di ujung jembatan, tanpa pikir panjang, dia memutuskan seutas tali tambang yang ada. Kemudian melempar tali itu ke isterinya yang masih menggelantung di tengah jembatan. Beruntung, salah seorang warga yang datang kemudian bergegas menghampiri Luhut. Penduduk bermarga Padang inipun akhirnya berhasil menolong isteri Luhut ke daratan. Sementara, saat kejadian itu, keenam orang yang juga hendak menyeberang dan kebetulan masih di ujung jembatan segera berlompatan ke luar jembatan. Namun naas bagi mereka, ke-6 warga tak luput dari kecelakaan. Bahkan seorang di antara mereka mengalami luka yang cukup serius. (c08)
Waspada/Hasuna Damanik
DIBERANGKATKAN: Bupati Simalungun, HT Zulkarnain Damanik foto bersama pasien Jamkesmas di depan Puskesmas Simpang Bahjambi sebelum diberangkatkan ke RS Imelda Medan, Selasa (2/2).
Tujuh Warga Simalungun Dapat Pelayanan Kesehatan Program Jamkesmas SIMALUNGUN (Waspada): Tujuh warga Kab. Simalungun, yakni seorang dari Kec. Jawamaraja Bahjambi dan enam dari Kec. Gunung Malela dirujuk ke RumahSakitImeldaMedanuntuk mendapat pelayanan kesehatan secara gratis melalui program Jamkesmas. Ketujuh pasien Jamkesmas masing-masing Irzan Ahmad Fauzi, 8, penderita penyakit Hernia Scrotalis, Fera Juwita br Tobing, 26, penderita penyakit Dermatitus Choronist, Kamaruddin, 66, penderita penyakit Bronchitis Choronist, Chandra Irawan, 26, penderita penyakit Hernia Scrotalis Post Operasi, Mulianto,
25, penderita penyakit Hernia Scrotalis, Samsul Heri, 30, penderita penyakit Otitis Media dan Rizki Amanda ,3,5, penderita penyakit Hernia Scrotalis. Mereka diberangkatkanserentakoleh Bupati Simalungun, HT Zulkarnain Damanik, dari Puskesmas Simpang Bah Jambi, Kec. Gunung Malela, Rabu(3/2). Mereka merupakan peserta Jamkesmas dan biaya perobatannya ditanggung Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Bupati Simalungun, HT Zulkarnain Damanik, saat memberangkatkan ketujuh pasien mengatakan,pengobatanmelalui Jamkesmas merupakan pro-
Peringatan Harlah Ke-84 NU Di Tapteng Khidmat PANDAN, TAPTENG (Waspada): Peringatan Hari Lahirnya NU (Harlah NU) yang ke 84 di Tapanuli Tengah berlangsung khidmat diawali zikir bersama ratusan warga NU di gedung Serba Guna Pandan, Minggu (31/ 1) juga sekaligus pelantikan MWC SorkamBaratdanSorkamKanan. PeringatanitudihadiriPengurus Besar Nadhlatul Ulama seperti KH. Nuril Huda ( NU Jakarta), Drs Musaddar Lubis, M.Ag
(NU Sumut), Ketua DPC NU Safwanuddin, H. Petrus Cuaca (Ketua DPRDTapteng), danWakil Bupati Tapteng Ir.H.MA.Effendy Pohan, MSi serta unsur Muspida Plus. Ketua panitia Drs Sahwi Sigalingging mengatakan, untuk lebih memeriahkan acara sengaja mengundang pimpinan NU dari Jakarta guna memberikan Tausiah tentang bagaimana sejarah dankeberadaanNadhlatulUlama
Dinas Bina Marga Dairi Diduga Terlibat Perambahan Hutan Lindung Lae Pondom pohon tampak terjungkal sedang kayu di jalur itu belum diketahui dikemanakan. Lebar fasilitas tersebut ditaksir mencapai 10 meterlebih, diluarparit.Dilintasan itu terpajang dua buah police line (garis polisi) pada titik berjauhan. BahrimTarigan, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) proyek pembukaan jalan jurusan Tanjung Beringin – in take air bersih dimaksud menjelaskan, panjang jalan yang direncanakan adalah 1.300 meter. Lebar jalan sesuai kontrak harusnya 6 meter. Pekerjaan itu dilaksanakan oleh CV M atas nama MB. Seiring pemasa-
ngan garis polisi, pekerjaan dihentikan dan Dinas Bina marga hanya membayar 23 persen atau Rp 49.946.393 dari nilai kontrak Rp 219.000.000 bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) APBD 2009. Diutarakan, semula mereka tidak tahu, jalur itu masuk dalam kawasan hutan lindung. Itu makanya, kegiatan dilaksanakan. Ditambahkan, pembukaan dilakukan atas usul Direktur Utama PDAM Tirtanciho dimana ketersediaan bangunan sangat penting bagi tugas-tugas pengendalian air minum. Seyogianya,
jalur itu diportal sehingga tidak terbuka untuk umum. Seiring pemasangan garis polisi, Bahrim mengatakan, Kepala Dinas Bina Marga dan mantan PPK Uparis Simamora telahdiperiksa polisi.DirutPDAM Tirtanciho, Ir Rafael Ginting di ruang kerja, Senin (1/2) mengutarakan,pernahdidatangiKepala Satuan Resere dan Kriminal, AKP SN Harahap terkait dugaan pelanggaranterhadapkawasan hutan lindung. Rafael menuturkan, semula dia tidak tahu areal itu adalah bagian dari hutan lindung. Ia
merasa tidak bersalah sebab pipa yang ditangani ditanam di bawah permukaan tanah dan diusahakan tidak dekat dengan akar. Jika pada akhirnya dia dianggap bertanggung jawab, ditandaskan dia siap. Pihaknya telah mengajukan permintaan kepada Dinas Kehutanan kabupaten terkait hal itu. Pembangunan , ujar dia sangatmendesak sebab pembiayaan bersumber dari APBN berupa stimulus senilai Rp 1,3 milliar. Khusus pekerjaan PDAM, fisik sudah rampung dan telah diserahkandariDirektoratCiptaKarya kepada BUMD ini.(a28)
KABANJAHE (Waspada) : Diduga penghunjukan pelaksana pembangunan dan pengadaan mobiler sejumlah SD yang bersumberdariDanaAlokasiKhusus (DAK) di Kabupaten Karo, tidak sesuai dengan prosedur. Menurutinformasi,sejumlah kepala SD yang penerima DAK mengakutidak mengetahuisiapa pelaksanapembangunandanpengadaan mobiler di sekolahnya. Padahal seharusnya Kepala Sekolah mengetahui hal itu, karena pengerjaan Dana DAK tersebut dilaksanakan secara swakelola pihak satuan pendidikan dengan komite sekolah. Namunkarenaadaintervensi dari pejabat itu, Kepala Sekolah dan komite sekolah tidak bisa berkutik, sehingga tidak mengetahui siapa pelaksana pengerjaan
pembangunan dan pengadaan mobilernya.Karenapihakpenerima pekerjaan sebelumnya tidak ada berhubungan dengan pihak sekolah. Salah seorang yang diduga dihunjuk pejabat di Dinas Diknas untuk mengerjakan sejumlah DAK SD di Kabupaten Karo bernama Paimin. Beberapa hari lalu, Paimin mengakui kepada wartawan ada mengerjakan sejumlah pembangunan SD di Kabupaten Karo, di antaranya di SD Desa Selakkar yang sampai bulan Januari masih dalam pengerjaan.
di SD Negeri 045953 di Desa Selakkar, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, dengan biaya Rp299 juta bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2010. Ketua Komisi C DPRD Karo Harison Sitepu didampingi Sekretaris Ir Thomas Sitepu,Alar Karo-Karo dan Rendra Gule Ginting, SH di gedung DPRD Karo, Senin (1/2) mengatakan, dugaan itu diketahui setelah dilakukan monitoring lapangan. “Pengerjaan proyek bersumber dari DAK sekolah seharusnya telah selesai berakhir 31 Desember 2009 dan dananya sudah dibayarkan keseluruhannya akhir Desember lalu. Namun kenyataannya saat ditinjau beberapaharilalu,belumjugaselesai dikerjakan secara keseluruhan,” kata Harison Sitepu.
Menurut Horison, ketika ditinjau,pengerjaanproyekrehab di sekolah itu meliputi, volumenya sebanyak 3 kelas sebesar Rp 150.000.000, sanitasi air bersih Rp20.000.000, pembuatan ruang perpustakaan dan mobiler Rp 105.000.000, pembuatan ruang UKS dan mobiler Rp 24.000.000, masih ada yang sedang dalam pengecatan sekolah, memasang kusen dan memasang lantai dan lainnya. Di samping itu, katanya, peralatan mobiler belum keseluruhannya tersedia di sekolah itu, malah kualitasnya jauh dari standar yang diharapkan dalam pengerjaan suatu meubelair sekolah.“Ada meja dan kursi yang tidak diketam,” ungkapnya. Informasi lain yang diperoleh, dalam pengerjaan proyek
DAK sebanyak 40 sekolah belum menerima pengadaan mobilernya sebagaimanaperuntukannya. “Besar kemungkinan sejumlah pelaksanaan pengerjaan DAK SD lainnya di Kabupaten Karo, juga diduga bermasalah. Untuk itu kami akan mengadakan monitoring ke lapangan,” tegasnya. Kepala Bidang TK dan SD Diknas Karo, Sinar Ginting, SPd yang dikonfirmasi mengakui keterlambatan penyaluran mobiler ke beberapa sekolah . “Pelaksanaan proyek DAK tidak ditender dan pelaksanaannya secara swakelola dan sifatnya tidak ada batas waktu yang ditentukan dalam pengerjaannya,” ungkapnya. (c06)
Pengerjaan DAK SD Di Karo Diduga Bermasalah
Anggota DPRDSU Kunjungi Pasien Miskin Di RSU Sidikalang SIDIKALANG (Waspada): Dua anggota DPRD Sumatera Utara yakni,Richard Lingga, SE dari komisi B dan Sopar Siburian darikomisiEmengunjungipasien miskin yang dirawat di RSUD Sidikalang, Kab. Dairi,Selasa (2/ 2). Salah satu satu pasien miskin yang dikunjungi, adalah Doni Piliang, 32, warga jalan Kapur Barus Sidikalang. Pasien itu mengidap penyakit paru-paru dan usus. Menurut ibunya,Suryati br Tanjung anaknya itu sudah berada dua bulan di RSUD Sidikalang. Namun penyakitnya tidak kunjung sembuh. Richard Lingga,SE dari DapemXdidampingiSoparSiburian yang membidangi kesehatan kepada Waspada mengatakan, kunjungannya itu hanya karena panggilan hati. “Kita tidak melihat latarbelakang.Semuamasyarakat
sama dan perlu diperhatikan terutama masyarakat yang sangat membutuhkan pertolongan,” tutur Lingga. Disebutkan, kunjungannya itu dilakukan setelah mendapat kabar ada pasien di RSU Sidikalang dengan kondisi memprihatinkan. Makanya kita membawa rekan dari DPRDSU yang membidangi pendidikan. Menurut Lingga, rencananya akan merujuk pasien itu ke RSU AdamMalikMedandenganbiaya dari pemerintah daerah. “Kita bukan melecehkan pelayanan RSUD Sidikalang. Tetapi karena peralatan medis sudah lebih baik di RSU Adam Malik, maka hari ini (Selasa 2/2) akan kita rujuk ke Medan,” ujarnya. Sopar Siburian mengatakan, sebelum mereka berangkat ke Sidikalang, sudah duluan menghubungi pihak RSU Adam Malik,
agardiberiperawatansemaksimal mungkin.Dan itu akan kita awasi selama dia (pasien) berada di Medan. Pada hari itu, kedua anggota DPRDSU mengunjungi seorang warga Desa Bintang Mersada, kecamatanSidikalangyanghidup dipasung selama 11 tahun. Dia dipasung karena mengidap penyakit jiwa. Parningota Silaban, menurut anggota keluarganya,terpaksa dipasung karena sering mengganggu termasuk merusak tanaman warga serta merusak meteran listrik. Anggota DPRDSU tersebut menghimbau keluarganya,agar mempersiapkan kartu Jamkesmas (Jaminan kesehatan masyarakat). Apabila kartu itu telah dipersiapkan, kami akan menjemputnya agar dirawat di Rumah Sakit Jiwa Medan. (a28)
di tanah air khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah. Ketua DPC NU Kab.Tapanuli Tengah Safwanuddin mengatakan, NU itu merupakan unsur politik kemasyarakatan, keumatan, kebangsaan. Turut memberikan sambutan Ketua DPW NU Sumut Drs. Musaddad Lubis, Wakil Bupati Tapanuli Tengah Ir HMA Efendi Pohan MSi, Ketua DPPJakartaKH NurilHuda.(a18)
Ortu Pelaku Pembunuhan Diusir Warga
SIDIKALANG (Waspada): Dinas Bina Marga Kabupaten Dairi diduga kuat terlibat praktik perambahan hutan lindung Lae Pondom, DesaTanjung Beringin, Kecamatan Sumbul. Perusakan dimaksud dilakukan untuk pembukaan jalan“speksi” bagi kelancaran infrastruktur air minum dikelola PDAM Tirtanciho. Sementara itu, PDAM Tirtanciho, juga dikabarkan melakukan kegiatan di sana berupa penananam pipa. Di lapangan, konsisi hutan yang dulunya diprediksi hijau berubah gersang. Sejumlah akar
Diduga Bermasalah Selain dugaan menyalahi penghunjukan pihak pelaksana, juga diduga sejumlah pelaksanaan pembangunan dan pengadaan mobiler bermasalah, seperti
gram pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Pemkab Simalungun sangat mendukung program ini, untuk itubupati mengharapkankepada masyarakatdapatmemanfaatkan program ini dengan sebaikbaiknya. Dikatakan bupati, Pemkab juga telah menyiapkan RSUD di Kota Perdagangan sebagai sarana untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan juga menyiapkan dokter-dokter spesialis di rumah sakit dan fasilitas pendukung lainnya dan diharapkan pada tahun ini akan selesai. (a15)
Waspada/Natar Manalu
KUNJUNGI:Richard Lingga,SE (kanan) dan Sopar Siburian (dua kanan) sedang memperhatikan kondisi pasien,Doni Piliang (terbaring) saat mengunjungi RSUD Sidikalang, Selasa (2/2).
TARUTUNG (Waspada): Masyarakat akhirnya mengusir kedua orang tua tersangka perampokan dan pembunuhan terhadap Rondang Simorangkir di Desa Habinsaran Simorangkir, Kecamatan Siatasbarita Januari 2010. Kesepakatanuntukmengusir kedua ortu tersangka NSP berdasarkan hasil rapat masyarakat Selasa(2/2).Selainmengusirpaksa pindahkeduaorangtuatersangka tersebut juga disuruh untuk mengosongkan rumah miliknya dan sebidang tanah keluarga tersangka. Dan, kedua orang tua tersangka juga tidak diperbolehkan tinggal di Kecamatan Siatasbarita, Taput. Demikian disampaikan Op. Perdana usai memimpin rapat kesepakatan pengusiran kedua orang tua tersangka tersebut, di Tarutung Selasa (2/2). Menurutnya perbuatan NSP tidak manusiawi. Sebab selain merampok harta Rondang Simorangkir juga melakukan pembunuhan. (c12)
Hari Ini Musda DPD Golkar Simalungun Di Parapat SIMALUNGUN (Waspada): Hari ini, Kamis (4/2), DPD Partai Golkar Simalungun menggelar Musyawarah Daerah (Musda) di Hotel Patra, Parapat. Direncanakan, Musda yang akan digelar selama dua hari berturut-turut itu (Kamis-Jumat) akan dibuka secara resmi oleh Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, H. Syamsul Arifin. Sementara, menjelang Musda tersebut, dua nama kandidat calon ketua masing-masing Syahmidun Saragih dan Janter Sirait bersaing ketat untuk memperebutkan kursi Ketua DPD Partai Golkar Simalungun. Kedua kubusalingklaimtelahmendapat dukungan dari peserta Musda. HumaspanitiaMusdaGolkar Simalungun, Gulson Purba, kepada Waspada, Rabu (3/2), menjelaskan, kegiatan Musda akan diikuti para ketua kecamatan, pengurus DPD serta organisasi sayap Partai Golkar Simalungun. Sedangkan agenda Musda di antaranya mendengar laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2005-2010, melakukan evaluasi dan membentuk program kerja untuk periode 2010-2015 dan memilih Ketua DPD Partai Golkar Simalungun. (a15)