Waspada, Kamis 3 November 2011

Aceh

B10

WASPADA Kamis 3 November 2011

Kepsek Kembalikan Honor Guru Bakti SMAN Tanah Pasir

Sidang Kasus Bobolnya Rp 220 M Deposito Pemkab Aceh Utara

Saksi Diperintah Kacab Pindahkan Rp198 M Ke Rekening Lista

LHOKSEUMAWE (Waspada) : Perjuangan para guru bakti SMAN Tanah Pasir, Aceh Utara membuahkan hasil. Kepala sekolah akhirnya bersedia mengganti ratusan juta honor dan dana remedial kepada tenaga pengajar bakti tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Aceh Utara, melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Kegiatan (UPTD), Mawardi kepada Waspada, Rabu (2/10) menjelaskan, Rp17 juta honor guru bakti diserahkan kembali kepada guru melalui bendahara sekolah.

Selain itu dana remedial sekitar Rp10 juta juga dikembalikan untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan. “Sedangkan dana lain, seperti Bosda dan dana rutin harus dipertangungjawabkan sesuai dengan peraturan,” jelas Mawardi.

Seperti diberitakan Waspada sebelumnya, 20 guru SMANTanah Pasir mendatangi Disdikpora Aceh Utara. Mereka menuntut honor guru bakti yang tidak disalurkan lagi. Dana tersebut berasal dari wali murid untuk membantu honor guru bakti yang tidak mendapat honor dari pemerintah. (b15)

PAD Dari KTP, KK, Dan Akta Kelahiran Rp663 Juta BIREUEN (Waspada): Hingga awal November 2011, jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah terkumpul sekira Rp 663 juta, sedangkan target realisasinya selama tahun berjalan ini Rp 800 juta.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Drs Muzakkir Aziz, Rabu (2/11) mengatakan, jumlah PAD itu bersumber dari biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dari pembuatan Akta Kelahiran. “KTP biayanya Rp10 ribu, KK dikutip Rp7 ribu,” ucap dia.

Sedangkan pembuatan Akta Kelahiran pada dasarnya digratiskan, namun dikenakan biaya untuk anak yang telah berumur di atas 18 tahun Rp100 ribu dan denda Rp20 ribu. “Kalau anak di bawah 18 tahun hanya dikenakan denda Rp20 ribu saja,” jelas Muzakkir seraya menyebutkan dan gratis hanya untuk pembuatan akta kelahiran anak berumur 0-60 hari.

Lebih lanjut dia mengatakan, dengan sisa waktu dua bulan lagi, dia optimis target PAD melalui dinas yang dipimpinnya akan terealisasi. “Kalau saya pribadi menginginkan PAD dapat terealisasi melebihi target,” harapnya. (b17)

25 Penyuluh Agama Kemenag Bireuen Ikuti Diklat BIREUEN (Waspada) : Kemenag Kabupaten Bireuen menyelenggarakan Diklat Ditempat Kerja bagi penyuluh Agama Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen di Aula Kemenag setempat Selasa (1/ 11) DDK (Diklat Di Tempat Kerja) diikuti 25 penyuluh Agama dalam 17 kecamatan dalam Kabupaten Bireuen berlangsung selama empat hari 1-4 November dibuka langsung Kepala Balai Diklat Keagamaaan Medan Drs Bincar yag juga selaku pemateri Diklat Di Tempat Kerja.

Dikatakan, penyuluhan DDK bertujuan agar para penyuluh agama yang bertugas di kecamatan-kecamatan dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan bimbingan keagamaan secara maksimal ditempat tugasnya masing-masing. (b12)

Pelatihan Jurnalistik Siswa Berakhir BANDA ACEH (Waspada): Pelatihan jurnalistik untuk siswa se Aceh Utara, Bireun, dan Lhokseumawe, Senin (31/10) berakhir.

Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari di SMA Negeri 1 Muara Batu, Aceh Utara ini berakhir dengan pemilihan desain majalah dinding terbaik.

Sejumlah peserta dari perwakilan SLTA di tiga daerah ini antusias mengikuti pelatihan hingga hari terakhir. Para peserta terlihat bersemangat melahirkan majalah dinding di sekolah masing-masing pasca pelatihan.

Pada pelatihan tiga hari ini, peserta dibekali jurnalistik dasar, etika jurnalistik dan manajemen majalah dinding. Setelah berlangsung tiga hari, terlihat dari apresiasi peserta terhadap pelatihan tersebut. Bahkan sebagian di antara mereka ingin mengikuti pelatihan lanjutan untuk memperkaya materi dan kemampuan menulis, terutama menulis untuk majalah dinding.

Sementara Kepala Sekolah Muharram Journalism College (MJC), Maimun Saleh, mengatakan, pelatihan jurnalistik dasar yang menjadi roadshow MJC - AJI Banda Aceh ini juga akan dilaksanakan di Sigli, Langsa, Takengon, Meulaboh, dan Tapaktuan.

“Kita berharap ada peningkatan pemahaman jurnalistik di kalangan pelajar. Dengan demikian, akan nada generasi penerus jurnalis yang memang bisa diandalkan pada mendatang,” ungkap Maimun Saleh di Banda Aceh, Selasa (1/11). (b04)

Tunggakan Rekening Dibayar

PLN Sambung Kembali Jaringan Listrik Ke Kantor Bupati Bireuen BIREUEN (Waspada): Setelah dibayar tunggakannya Rp54 juta oleh pihak Pemkab Bireuen, pihak PLN Ranting setempat, Selasa (1/11) petang menyambung kembali arus ke kentor bupati setempat dan semenjak itu listrik kembali normal di kantor pemerintahan setempat dan Rabu aktifitas kantor kembali lancar sebagaimana biasanya.

Sebagimana diberitakan sebelumnya, pihak PLN Ranting Bireuen terpaksa memutuskan jaringan listrik ke Kantor Pemerintah Kabupaten setempat, Senin (31/10) sore. Pasalnya, pihak terkait hingga kemarin belum juga melunasi tunggakan rekeningnya yang telah mencapai Rp50 juta sebagaimana dijanjikan pihak terkait yang menangani masalah itu sebelumnya.

Kepala PLN Ranting Bireuen, Ridwan Adam kepada wartawan membenarkan pihkanya telah menyambung kembali arus yang telah diputuskan sehari sebelumnya akibat belum dilunasi tunggakan rekeningnya. “Setelah dilunasi tunggakannya Rp54 juta, kita langsung memasangnya kembali,” katanya.

Menurut Ridwan, setelah pihaknya memasang kembali arus yang diputuskan sehari sebelumnya setelah itu langsung normal kembali. “Setelah Kepala Bagian Umum Setdakab Bireuen, T Nagoursyah bersama stafnya Ricki membayar rekening langsung ke kantor saya Selasa sore, setelah itu juga kita sambung kembali arus ke kantor pemerintah,” kata Ridwan lagi.

Sedangkan tunggakan rekening listrik lampu jalan umum (PPJU) yang juga menjadi tanggungjawab pemerintah Bireuen mulai Januari-Oktober 2011 yang jumlahnya mencapai Rp 9 miliar lebih, hingga kini belum dilunasinya.

Ridwan juga berharap pemkab beritikad baik membayarnya, supaya masalah utang iuran rekening listrik Pemkab setempat tidak ada masalah lagi ke depan. (cb02)

Penerbangan Di Bandara SIM Banda Aceh Tiba (flight, asal, waktu) Garuda Indonesia

Berangkat (flight, tujuan, waktu)

GA 142 Jakarta/Medan GA 146 Jakarta/Medan

10:40 15:50

GA 143 Medan/Jakarta GA 147 Medan/Jakarta

11:25 16:45

Y6 555 Jakarta * Y6 537 Jakarta/Medan

19:05 12:30

Y6 556 Jakarta** Y6 538 Medan/Jakarta

07:05 12:30

JT 304 Jakarta JT 396 Jakarta/Medan

11:35 20:00

JT 397 Medan/Jakarta JT 307 Jakarta

06:40 12:15

SJ 010 Jakarta/Medan

12:55

SJ 011 Medan/Jakarta

13:25

Batavia Air Lion Air

Sriwijaya Air Air Asia

AK 305 Kuala Lumpur *** 12:20

AK 306 Kuala Lumpur*** 12:45

FY 3401 Penang ****

FY3400 Penang ****

Fire Fly

14:10

* Setiap Selasa, Kamis, Minggu. ** Setiap Senin, Rabu, Jumat. *** Setiap Senin, Rabu , Jumat dan Minggu. **** Setiap Selasa, Kamis dan Minggu.

14:30

Waspada/Mustafa Kamal

MASYARAKAT mendemo kampus Unimal sedang berjalan menuju depan pintu gerbang kampus Unimal Reuleut, Aceh Utara, Rabu (2/11).

Warga Demo Protes Pemindahan Kampus Unimal Jalan Utama Sempat Diblokade REULEUT (Waspada): Ratusan warga lingkungan kampus utama Universitas Malikussaleh (Unimal) Reuleut, Kec. Muara Batu, Aceh Utara, Rabu (2/11) melakukan demonstrasi ke kampus setempat. Warga marah, akibat pihak rektorat tidak konsisten dengan janji tidak melangsungkan pembangunan sementara di kampus Bukit Indah, Lhokseumawe.

Pantauan Waspada, aksi protes dilakukan masyarakat lingkungan kampus dari Desa Reuleut Timu, Reuleut Barat, Paya Gaboh dan Cot Kumuneng itu dimulai sejak pukul 08:30 sampai pukul 12:30 berlangsung tertib, karena turut dikawal seratusan kepolisian Polres Lhoksuemawe serta dibantu Polsek Mu a r a B a t u d a n Po l s e k Dewantara.

Pada awal aksi warga sempat memblokade jalan utama menuju kampus, dengan membentang tiga lembar sepanduk, kayu dan tenda diperempatan jalan yang masih masuk ke dalam desa itu. Akibatnya seratusan mahasiswa jadwal kuliah pukul 08:00 sempat terhenti dan menonton seremonial aksi sampai pukul 10:00.

Setelah seremonial itu, baru pihak kepolisian melakukan negosiasi dengan pendemo agar tidak menghalangi jalan bagi mahasiswa yang mau masuk kuliah, meski sudah molor satu jadwal matakuliah. “Kalau tidak dituruti kami tetap mengambil tindakan tegas, tapi masyarakat di sini saya lihat penuh pengertian,” ucap Kapolres Lhokseumawe AKBP Kukuh Santoso melalui Kapolsek Dewantara IPTU Ichsan.

Dalam aksi itu masyarakat melayangkan enam tuntutan atau desakan secara merata.

Pertama, Unimal segera memindahkan pembangunan Laboratorium Fak.Teknik di kampus Bukit Indah, Lhokseumawe. Kedua, Pemkab Aceh Utara mencabut aset hibahnya

kampus Reuleut seluas 84 Ha dan menghentikan semua bantuan, apabila tidak mengindahkan permintaan masyarakat.

Ketiga, Pemerintah Aceh turut menyelesaikan masalah ini, sehingga tidak merugikan masyarakat. Keempat, Kepolisian dan KPK menyidik terkait adanya indikasi kecurangan dalam proyek, karena setiap pertemuan dengan masyarakat pihak rektorat berdalih itu proyek jemputan.

Kelima, kepolisian menindak tegas setiap kriminalitas yang dianggap Unimal mengganggu berbagai aktivitas, sedangkan penilaian masyarakat sangat kondusif, dibuktikan suksesnya MTQ Mahasiswa Nasional tahun lalu di Reuleut.

Keenam, Dirjen Dikti, Kemendiknas RI agar mengambil langkah cepat dan tepat demi menyelamatkan Unimal dari cenggraman gaya konvensional pemimpinnya.

Koordinator aksi M Jafar HF dan Sulaiman Ab, di sela-sela demo menuturkan. “Kami sudah ada kesepakatan dengan rektorat, mareka komit tidak melakukan pembangunan sementara di kampus Bukit Indah.

Karena sudah terlanjur dibuat satu bangunan Lap. Teknik, kami biarkan itu. Sementara enam bangunan lainnya akan dibangun di Reuleut, ternyata mereka mengingkari janji itu, yang disaksikan Pj Bupati Aceh Utara HM Alibasyah dan DPRK Aceh Utara beberapa minggu lalu,” tuturnya.

Ketua komisi C DPRK Aceh Utara Azhari Cage yang turut hadir mengatakan, pihak Unimal segera menindak desakan masyarakat seperti tidak memprioritas pembangunan di kampus di Kota Lhokseumawe seperti di Bukit Indah kini terdapat tiga fakultas, yakni Ekonomi, Hukum dan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sementara kampus utama di Reuleut hanya Fakultas Teknik dan Pertanian, tapi yang lucunya Lab. Teknik di Bukit Indah.

Sementara Pembantu Rektor IV Unimal, Iskandar Zulkarnein, SE. MSi yang didampingi tiga Pembantu Rektor lainnya, para Dekan dan Humas, usai menandatangani tanda terima desakan itu, Iskandar berjanji akan meneruskan langsung ke Rektor yang tidak berhadir, meskipun tidak menjawab tuntutan masyarakat dengan satu persatu.

Kondisi Kampus Bukit Indah (BI) dengan Kampus Utama Reuleut, Aceh Utara berjarak sekitar delapan kilometer. Pengakuan masyarakat, Kampus BI menurut rencana sebagai perumahan dosen Unimal, kemudian dialihkan ke tempat belajar mengajar. Bersama dengan kampus lain di Lhokseumawe, seperti kampus Kedokteran di Cunda, kampus Pasca Sarjana di Lancang Garam, hanya sebagai kampus transit. Luas kampus BI sekira 108 Ha, Kampus Cunda dan Lancang Garam hanya 1 Ha. (cmk)

Sesalkan Aksi Demo SUBULUSSALAM (Waspada): Sejumlah kalangan menyesalkan aksi demo mahasiswa (Gempar), Minggu kemarin di Banda Aceh, Senin (31/10). Pasalnya, aksi demo dinilai terlalu berlebihan, nyaris tidak beretika dan lebih kepada upaya pembunuhan karakter.

Ketua LSM Berkah Subulussalam, Syahril Tinambunan kepada Waspada, Selasa (1/11) di Sekretariat Persatuan Wartawan Kota (Perwako) Subulussalam mengatakan, tuntutan mahasiswa lebih kepada menjelek-jelekkan nama baik Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti.

“Kalaupun Wali Kota dinilai salah memimpin atau kurang memuaskan, sangatlah tidak etis digambarkan seperti ‘tikus’, lebaik baik laporkan saja ke pihak berwajib,” pungkas Syahril menyesalkan sikap pendemo.

Sejumlah Pimpinan OKP di bawah naungan KNPI Kota Subulussalam, seperti FKPPI (Yuli Irwansyah dan Eko Sulistio), GP Anshar (Baginda Nst), Pemuda Islam (Zulfikri) dan AMPI (Fajri Munte) dalam pres relisnya diterima Waspada, Selasa (1/11) nyatakan dukungan terhadap kinerja Pemko Subulussalam.(b28)

Secara Umum Pendidikan Telah Kehilangan Karakter BIREUEN (Waspada): Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah I SumutAceh, Prof Ir H Muhammad Nawawy Lubis, M.Phil, PHd mengatakan, secara umum pendidikan di negera kita sudah kehilangan karakter. Sehingga sering terjadinya, tawuran antar pelajar dan tawuran yang dilakukan oleh mahasiswa.

Demikian antara lain disampaikan Muhammad Nawawy saat memberikan sambutannya pada acara rapat senat terbuka wisuda lulusan Program Diploma III Kebidanan Universitas Almuslim (Unimus) Peusangan, Rabu (2/11) di Aula Gedung H MA Jangka kampus setempat.

Karenanya, pemerintah kembali menerapkan pendidikan karakter dalam kurikulum atau yang sering disebut dengan ‘pendidikan berkarakter’, timpal Nawawy lagi. “Sebelumnya pendidikan kita lebih mengarah kepada profesional, sehingga

hal-hal yang tidak mendukung profesional dipotong dari kurikulum,” ucap dia.

Begitupun, adanya ciri-ciri kapitalis sudah masuk dalam dunia pendidikan, sehingga para lulusan dalam bekerja sering melihat dari segi untungruginya. Nilai-nilai moral, nilainilai kemanusiaan yang tidak tercantum dikurikulum sering dilupakan,” ketusnya.

“Namun saya yakin, ini tidak terjadi di sini. Apalagi universitas sebesar Unimus tidak mungkin melahirkan lulusan yang tidak baik,” ucap Muhammad Nawawy lagi.

Sebelumnya, Rektor Universitas Almuslim Peusangan, Drs H Amiruddin Idris, SE, MSi dalam sambutannya antara lain mengatakan, dengan wisudanya lulusan program kebidanan ini akan membantu Pemkab Bireuen dalam hal menyediaan tenaga kerja, khususnya kebidanan.

Acara wisuda ini adalah

untuk ketiga kalinya Unimus mewisudakan lulusan dari Program DIII Kebidanan dan sebagian besar tenaga bidan yang bekerja di lingkungan Pemkab Bireuen adalah alumni di sana, jelas Amiruddin.

Untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Unimus, Amiruddin mengakan, civitas akademika terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana. Dengan demikian diharapkan para lulusan mampu bersaing baik lokal, nasional, bahkan internasional.

Sebelumnya, kata Amiruddin, Universitas Almuslim sejak tahun 2007-2011, sedikitnya telah memenangkan 15 belas program hibah kompetensi, termasuk program sertifikasi guru, pendidikan guru dalam jabatan. Begitupun, beberapa prestasi di beberapa even perlombaan, baik di tingkat nasional maupun internasional. (b17)

BANDA ACEH (Waspada): Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Jelambar, Jakarta Barat Cahyono Sasongko (terpidana kasus perbankan) memerintahkan bawahannya untuk memindahbukukan uang deposito Pemkab Aceh Utara sebesar Rp 198 miliar ke rekening Lista Andriani (terpidana kasus perbankan), dari Rp 200 miliar dana Pemkab Aceh Utara yang disimpan di bank itu.

Saksi Agus Syamsuri, teller umum Bank Mandiri Cabang Jelambar, Jakarta Barat, itu mengatakan pada persidangan lanjutan kasus bobolnya Rp 220 miliar dana deposito Pemkab Aceh Utara, yang berlangsung di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Rabu (2/11).

Saksi yang juga karyawan bank dan sekaligus bawahan Cahyono Sasongko, itu menjelaskan lebih lanjut tentang proses pencairan dana Bilyet Deposito (BD) Pemkab Aceh Utara, pada 5 Mei 2009 sebesar Rp 200 miliar yang ditempatkan di Bank Mandiri Jelambar itu.

Kata Agus, mulanya ia merasa curiga atas perintah atasannya, itu agar uang Pemkab Aceh Utara sebesar Rp 198 miliar dipindahbukukan ke rekening Lista Andriani. Pasalnya, sebut saksi, dokumen untuk pemindahan tersebut tidak lengkap dan banyak kejanggalan. Soalnya, dalam enam Bilyet Giro pencairan itu ditandatangani Wakil Bupati Aceh Utara Syarifuddin,SE (terdakwa II). Artinya, tandatangannya ada, sementara orangnya tak ada, papar Agus.

Atas kecurigaan dokumen yang tidak lengkap itu, saksi kemudian menanyakan langsung kepada atasannya Cahyono Sasongko, seraya menyebutkan, ada perintah dari Pemkab Aceh Utara untuk memindahbukukan ke rekening Lista yang tertera dalam aplikasi umum bank yang ditandatangani Zulhafni, Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemkab Aceh Utara.

“Jadi, saudara laksanakan saja, saya tidak mungkin mencelakakan anak buah saya,” tutur, saksi, menirukan ucapan atasannya Cahyono Sasongko. Disebutkan, kalau pencairannya sebanyak Rp 20 juta ke atas itu bisa wewenang saksi, tapi kalau nominalnya Rp 200 juta ke atas, itu wewenang Kepala Cabang.

Dikatakan Agus, enam Bilyet Deposito (BD) yang aplikasi pembukaannya ditandatangani Wakil Bupati Aceh Utara (Terdakwa II), tertulis

angka nominalnya masing-masing, BD pertama sebesar Rp 50 miliar, BD kedua Rp 30 M, BD ketiga Rp 35 M, BD keempat Rp 20 M, BD kelima Rp 40 M dan BD keenam sebesar Rp 25 M, sehingga total seluruhnya Rp 200 miliar.

Ketika didesak hakim, siapa yang bertanggungjawab atas bobolnya dana Pemkab Aceh Utara, saksi menjawab yang bertanggungjawab adalah Wakil Bupati, karena dislip pencairan bilyet deposito tertera tandatanganWakil Bupati Aceh Utara Syarifuddin,SE. Selain itu, saksi juga menjelaskan, pada tanggal 6 mei 2009 ada pencairan pemindahbukuan sebesar Rp 3,3 miliar atas nama BasriYusuf (terpidana kasus perbankan) dan juga pada 7 mei 2009 ada lagi penarikan tunai sebesar Rp 3 miliar, di antaranya Rp 1 miliar diterima Lista dan Rp 2 miliar masuk ke Cahyono Sasongko.

Sementara menurut saksi sisa uang Rp 20 miliar lagi yang dibagi-bagi di ruang prioritas bank Mandiri Jelambar, saksi tidak mengetahuinya, namun saksi hanya melihat dari luar di kamar tersebut ada beberapa orang dan saksi juga tidak melihat ada orang yang membawa kopor besar berwarna hitam.

Ganti Pengacara Sebelum sidang dimulai terdakwa II Syarifuddin,SE mengganti pengacara dari pengacara lama Jafaruddin Abdullah kepada empat pengacara barunya yang berdomisili di Banda Aceh, masing-masing, Saifuddin Gani, Syamsul Rizal, Ansharullah Ida dan Imran.

Terdakwa II tidak menjelaskan apa alasan penggantian pengacara. Cuma dia hanya menyerahkan surat kuasa baru kepada Majelis hakim. “Saya baru saja konfirmasi kepada Jafaruddin untuk mencabut sebagai pengacara saya yang lama,” tutur Syarifuddin atas pertanyaan majelis hakim diketuai M. Arsyad Sundusin apakah sudah koordinasi dengan kuasa hukum lamanya. ‘’Memang saya melihat sejak sidang sebelumnya, pengacara saudara yang lama itu, kurang tanggungjawabnya. Seharusnya ada kewajiban yang dia harus lakukan terhadap kliennya itu, tapi ini tidak dilakukan sesuai etika profesi,’’ tukas Arsyad.

Untuk mendengarkan keterangan saksi lainnya, sidang ditunda Selasa (15/11). (b02)

Guru Protes Pemotongan Gaji 2,5 Persen Untuk Zakat PGRI Pertanyakan Dasar Hukum LHOKSEUMAWE (Waspada) : Ribuan guru di Kabupaten Aceh Utara keberatan dengan pemotongan gaji sebesar 2,5 persen untuk zakat.

Para guru menilai, pemotongan zakat gaji tidak sesuai dengan hukum Syariat Islam.

Menurut Ketua PGRI, dalam Mashab Syafi’i tidak disebutkan adanya slif upah atau gaji, yang ada hanya snif emas, dagang, biji-bijian, barang tambang dan ternak.

Jamaluddin, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Aceh Utara, Rabu (2/11) membenarkan pihaknya keberatan adanya pemotongan zakat gaji 2,5 persen.

“Di Indonesia dominan umat Islam bermashab Syafii, apalagi di Aceh. Dalam Mashab Syafii tidak ada snif zakat upah atau gaji. Pada dasarnya kami tidak keberatan adanya pemotongan gaji, tapi jangan mempermainkan hukum Islam.

Pemotongan zakat jangan karena Pergub atau Perbup,” kata Jamaluddin.

Pihaknya mengakui penghasilan guru dewasa ini sangat lumayan karena terdapat dari berbagai sumber, namun bukan masalah banyak atau sedikit. Para guru akan rela gajinya dipotong jika tidak mengatasnamakan zakat.

Para guru malah tidak pernah protes gajinya dipotong pajak 15 persen.

“Lebih besar pajak dari pada zakat 2,5 persen. Kalau memang dasar hukumnya jelas, pasti mereka juga tidak akan protes. Kami dari PGRI malah akan ikut mensosialisasikan tentang pemotongan 2,5 persen tersebut,” ucap Ketua

PGRI Aceh Utara itu.

Untuk membahas dasar hukum pemotongan zakat 2,5 persen itu, PGRI dua kali duduk bersama pihak terkait dan dewan di Gedung DPRK Aceh Utara. Dan pada 4 November 2011 pertemuan akan dilakukan kembali di gedung DPRK Aceh Utara. Jika pada pertemuan tersebut belum juga ditemukan dasar hukum yang jelas, pihaknya tetap tidak rela gajinya dipotong 2,5 persen.

Razali, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Aceh Utara, Rabu (2/11) menyebutkan, pemotongan zakat gaji 2,5 persen dilakukan sesuai dengan Pergub No.3 tahun 2011 tentang zakat dan infak. Jika Pergub tersebut tidak dilaksanakan maka akan menjadi temuan tim audit. “Pergub ini harus kami jalankan, kalau tidak akan menjadi temuan tim audit,” kata Razali.

Taharuddin, Sekretaris Baityul Mal Aceh Utara mengatakan, pemotongan zakat 2,5 persen untuk kalangan guru telah menjadi dilema. Kini persoalan tersebut sedang dicarikan jalan keluar oleh pihak terkait. Pada kesempatan itu, Taharuddin menyebutkan, jumlah saldo zakat di Baitulmal Aceh Utara Rp1,20 miliar.

Dana sebanyak itu akan disalurkan kepada fakir dan miskin, amil, muallaf, gharim, sabilillah, ibnu sabil, operasional BMK dan lainnya. Dana tersebut biasanya disalurkan tiga kali dalam setahun. Hingga berita ini diturunkan,Waspada belum berhasil mengkonfirmasi Fakhrudddin, Kepala Baitulmal Aceh Utara. (b18)

Buku Di Perpustakaan Sekolah Aceh Utara Tak Sesuai Kurikulum SAMUDERA, Aceh Utara (Waspada): Buku yang ada di perpustakaan di hampir semua sekolah di Kabupaten Aceh Utara saat ini sudah tidak sesuai dengan kurikulum. Buku-buku tersebut dominan berkurikulum tahun 1994, sedangkan sekarang ini, semua sekolah menggunakan kurikulum 2004.

Hal itu diketahui saat Drs Muhammad Alibasyah, Pj Bupati Aceh Utara melakukan kunjungan ke beberapa sekolah yang ada di Aceh Utara, Rabu (2/11). Dua dari beberapa sekolah yang dikunjungi yaitu SMPN I dan SMAN I Samudera.

“Kunjungan ini sengaja kami lakukan untuk melihat kelengkapan buku-buku di perpustakaan. Perpustakaan merupakan jantung dari setiap sekolah. Namun apa yang terjadi, ternyata bukubuku di perpustakaan di SMA N I Samudera sudah tidak sesuai dengan kurikulum yang digunakan saat ini,” kata Drs H Muhammad Alibasyah.

Atas temuan itu, Pj Bupati Aceh Utara itu memerintahkan, Razali, SPd, Kadis Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga untuk segera mengganti buku tersebut dengan buku yang baru. Jika memang tidak bisa dengan DAK maka harus diupayakan dengan APBK atau dana Otsus atau dengan dana Block Grand.

Selain itu, Alibasyah juga menemukan, alatalat yang digunakan di laboratorium sudah tidak layak untuk digunakan lagi, karena telah banyak yang rusak. Selain itu, masih banyak komputer yang harus segera diberikan kepada sekolahsekolah. Ini untuk menunjang mutu pendidikan di Aceh Utara.

“Saya sudah perintahkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga untuk segera mengganti buku-buku diperpustakaan dan memberikan alat lab yang baru serta segera melengkapi jumlah komputer yang dibutuhkan oleh pelajar. Ini harus segera ditindaklanjuti,” kata Pj Bupati Aceh Utara itu. (b18)

Siswa SMP, SMA Dan Mahasiswa Jangan Putuskan Pengajian LHOKSEUMAWE, (Waspada): Siswa SMP, SMA dan Mahasiswa, jangan putuskan dirinya dengan aktivitas pengajian. “Saya minta Pj Bupati Aceh Utara, agar mensosialisasikan hal tersebut.

Jika tidak, daerah ini akan terancam krisis generasi qurani dan dasar-dasar ilmu agama Islam,” kata pemuka agama, Tgk Mustafa (foto) pimpinan dayah Darul Falah, Gampong (Desa) Pulo, Kecamatan Syamtalira Aron, Aceh Utara, pada acara silaturahmi antara Pj Bupati setempat dengan para ulama, di pendopo kabupaten ini, Jl Merdeka Lhokseumawe, Senin (31/10).

Menurut Abi Mustafa (panggilan akrab), anak-anak yang rajin mengaji di tingkat desa (gampong) terdiri dari anak-anak usia SD/MI. Kalau sudah sudah tingkat usia SMP, SMA dan mahasiswa, acap terjadi aktivitas pengajian di tingkat balai pengajian (BP) itu terabaikan.

Mereka barangkali, belum sampai pada tingkat kesadarannya, batas waktu menuntut

ilmu itu dari ayunan sampai ke liang kubur.

Seakan begitu lulus SD merasa diri sudah mapan dengan ilmu-ilmu dasar agama Islam, “ini suatu pemahaman yang keliru dan perlu tindakan nyata pemerintah (umara) menyadarkan para remaja dan pemuda yang masih berstatus siswa atau mahasiswa itu,” ujarnya.

Pj Bupati Aceh Utara, Drs H M Alibasyah, MM menyatakan, dirinya sangat respek terhadap usulan pemuka agama ini dan, katanya ini suatu aspirasi penting yang sebagian orang sudah terlupakan. Memang, ini suatu pengabaian waktu di kalangan para siswa/i SMP, SMA dan mahasiswa yang cepat merasa puas dengan cuma menekuni pejaran-pelajaran sekolah, sebaliknya mengabaikan belajar mengaji di balai-balai pengajian.

“Dalam waktu yang terbatas selaku Pj Bupati di Aceh Utara, saya akan merancang semacam fondasi tersebut di setiap pelosok desa, sehingga hidup dan aktual dalam kultur masyarakat kita,” tegasnya.(b13)