Nusantara
A9 7 Juta Perempuan Miskin Terkena Dampak BBM Naik
WASPADA Kamis 20 Juni 2013
Antara
EKONOM Econit Hendri Saparini (kiri) memaparkan tentang wacana kenaikan harga bbm bersama Anggota DPD Riau Intsiawati Ayus (tengah) dan Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro (kanan) dalam Dialog Kenegaraan, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/6). Dialog tersebut mengangkat tema tentang kesiapan daerah atas imbas kenaikan harga BBM.
Tidak Dilibatkan, DPD Kecewa Pengesahan RUU APBN-P JAKARTA (Waspada): Anggota DPD-RI Intsiawati Ayus menyatakan kekecewaannya terhadap DPR-RI atas pengesahan RUU APBN-P 2013 dalam paripurna DPR-RI pada Senin (17/6) malam lalu, karena tidak melibatkan DPD-RI sebagai lembaga tinggi negara dengan kewenangan sama dengan DPR-RI, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Jangankan konsultasi, komunikasi dengan DPD pun tidak ada. Dengan begitu, maka DPR-RI melecehkan putusan MK terkait kewenangan regulasi. “Mengapa DPR tidak melibatkan DPD, padahal keputusan kenaikan BBM itu berdampak ke masyarakat daerah. Apalagi kepala daerah tak paham APBN juga APBN-P, di mana dalam melaksanakan APBN-P terkait daerah selalu menunggu komando dari pusat. Jadi, paripurna DPR-RI itu sandiwara saja, sementara kartu BLSM sudah dibagikan sejak 7 Juni,” tandas Intsiawati Ayus di Jakarta Rabu (19/6). Seperti diketahui, hasil rapat pimpinan DPR RI dengan pimpinan MK Akil Mokhtar kata Ayus, ternyata putusan MK itu sendiri ditafsirkan berbeda. “Putusan MK soal kewenangan DPD-RI dalam keterlibatan regulasi sampai tingkat akhir ternyata dimakna berbeda oleh Akil Mokhtar. Di internal MK sendiri ada dua interpretasi, dua makna yang berbeda,” ujarnya kecewa. Mengingat dampak kenaikan BBM itu berat bagi masyarakat daerah, menurut dia, kepala daerah diharapkan mampu mengantisipasi daya jualbeli
dan produksi di masyarakat. Juga dalam distribusi BLSM tersebut. “Sebab, pengalaman sebelumnya distribusi BLSM atau BLT tidak jelas bahkan menimbulkan keributan. Meski 70 persen disalurkan melalui komunitas (LSM, Ormas dll) dan 30 persen dibagikan melalui Kantor Pos,” tukasnya. Pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro mensinyalir kenaikan harga BBM yang sudah diputus DPR-RI ini justru akan dimanfaatkan petualang politik dan pengusaha untuk kepentingan politik 2014. Karena itu wajar jika Parpol dan DPR RI selalu menggunakan isu-isu kenaikan BBM dan APBN-P menjelang Pemilu. Padahal langkah itu berbahaya jika daerah dan kepala daerah menolak kebijakan pusat tersebut atas perintah partai, dan ini justru bisa menimbulkan gejolak sosial serius. Selain partai oposisi lanjut Siti, juga akan timbul gejolak di Setgab koalisi sendiri, juga KIB II karena FPKS DPR tetap berbeda dengan menolak kenaikan harga BBM. “Jadi, gegap-gempita paripurna DPR itu tak mengarah ke hal yang positif, tak ada ideologi partai dan tak ada isu-isu untuk kepentingan nasional. Ditambah lagi, tak paham alasan-alasan kenaikan BBM sekaligus imbasnya bagi masyarakat. BLSM itu justru melecehkan masyarakat,” ujarnya. Pengamat ekonomi dari Econit Hendri Saparini menegaskan, jika isu kenaikan harga BBM yang diputus oleh DPRRI itu hanya untuk mencapai target-target politik di 2014. Se-
baliknya, tanpa kenaikan BBM, maka target politik partai tak akan tercapai. Karena itu isu kenaikan BBM tersebut untuk mendorong perombakan APBN-P. Anehnya dalam perombakan APBN-P itu ternyata masih ada utang luar negeri sebesar Rp80 triliun, sehingga kenaikan BBM terse-but akan makin memberatkan rakyat. “Perombakan APBN itu juga disebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari 6,3 persen menjadi 6,8 persen dan investasi dari 6,7 persen menjadi 6,9 persen. Kalau BBM tak dinaikkan maka APBN akan jebol, defisit mencapai Rp300 triliun, mengurangi subsidi orang kaya dan sebagainya,” tandas Hendri. Padahal, meski harga BBM naik kata Hendri, konsumsi BBM akan terus tinggi, karena pemerintah selama ini tak pernah mengevaluasi volume konsumsi dan sumber minyak itu sendiri tak tersentuh. Belum lagi ada kebocoran-kebocoran BBM pada kilang minyak, distribusi minyak, juga kebocoran pada kilang-kilang yang masuk ke industri, selain kendaraan pribadi. “Itu langkah-langkah sulit yang tak pernah disentuh pemerintah sehingga mengambil jalan pintas dengan menaikkan BBM,” tambahnya. Menurut Hendri, BLSM itu tidak membantu masyarakat, hanya sebagai langkah pengamanan sementara. “Jadi, kalau konvensasi BLSM itu selama 4 bulan, selanjutnya bagaimana masyarakat bisa melindungi dirinya dengan harga-harga Sembako yang akan terus melonjak naik,” ungkapnya.(j07)
JAKARTA (Waspada): Keputusan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dikhawatirkan akan memukul kehidupan sedikitnya 7 juta perempuan miskin yang selama ini menjadi kepala keluarga. “Kita sudah menghitung bahwa dampak penyesuaian harga BBM pengaruhnya akan dirasakan berat sekali oleh para perempuan sangat miskin yang selama ini menopang ekonomi keluarga,” tutur Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Linda Amaliasari saat sosialisasi kebijaksanaan penyesuaian harga BBM yang diikuti para ketua organisasi perempuan, Rabu (19/6). Karena itu agar para perempuan tersebut bisa tetap mengelola rumah tangga, pemerintah akan mencari program-program lain diluar program yang sudah ada. Selain melalui program bantuan langsung sementara masyarakat
(BLSM), beras miskin (raskin), beasiswa dan program keluarga harapan (PKH), juga akan dilakukan program-program lain agar perekonomian para perempuan tersebut bisa tertolong. “Tetapi untuk sementara mereka dipastikan sebagai kelompok penerima kartu bantuan yang segera dibagikan ke masyarakat,” ujar Linda. Linda mengatakan bahwa begitu pemerintah memutuskan kebijakan penyesuaian harga BBM, maka para perempuan miskin tersebut sudah bisa memperoleh hak-hak subsidinya. Mereka cukup berbekal kartu bantuan sosial yang dibagikan pemerintah untuk mengakses berbagai program subsidi di kantor pos terdekat atau kantor pos yang akan mendatangi para penerima. Intinya, perempuan miskin penerima bantuan tidak perlu berdesakan antre mengambil haknya. “Pemerintah akan kasih kemudahan, supaya bantuan
Rapimnas IPHI Di Jakarta MEDAN (Waspada): Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) Jenderal TNI (Purn) H Djoko Santoso membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IPHI Se Indonesia, di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, kemarin. Ketua PW IPHI Sumut H Ahmad Husein mengatakan kepada wartawan setibanya di Medan, Rabu (19/6), Rapimnas IPHI dirangkaikan dengan acara Tasyakur Harlah IPHI Ke23 yang digelar di Jakarta Convention Hall bertema “ Optimalisasi Peran Haji dalam Pembangunan Nasional” dihadiri sekitar 5000-an anggota IPHI Se Indonesia. IPHI Sumut sendiri mengutus H Chairuddin (sekretaris), Hj Nurhaniyah (Majelis Taklim Perempuan), serta seluruh ketua pengurus daerah IPHI Se Sumut. Selain dihadiri pejabat negara di antaranya Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Ir H Azwar Abubakar, Ketua Komisi Pengawas
Haji Indonesia H. Slamet Effendy Yusuf. Juga hadir jajaran Pengurus Pusat IPHI yaitu anggota dewan penasehat Ny Hj Sulasikin Murpratomo, dr H Sulastomo, MPH, Drs H Mubarok, MSi, Drs H Muhammad Adnan Harahap dan dr H Darmansyah. Anggota dewan Pembina H Buya Bagindo Muhammad Letter, Ketum H Kurdi Mustofa, Sekjen H Ali Hadiyanto, Waketum H Basri Bermanda, Sekretaris I H Anshori, Ketua OKK H Abdul Khaliq Ahmad, Ketua Koperhaji H Sriyono, Ketua Bakor Muhaqi H Samidin Nashir dan pengurus MTP Al-Mabrurah. Acara yang cukup meriah diawali pembacaan ayat suci Alquran oleh juara Qari Internasional Hj Rahmawati Hunnawa, Mars dan Hymne IPHI oleh MTP IPHI Kabupaten Kudus Jateng serta penampilan grup hadrah dari Kostrad TNI AD. Jenderal TNI (Purn) H Djoko Santoso mengingatkan kepada pengurus IPHI untuk melakukan konsolidasi visi dan misi IPHI. IPHI telah menjadi organisasi besar yang menghimpun para haji, diharapkan mampu mengelola sumberdayanya untuk kepentingan umat Islam serta bangsa dan negara. Dikatakannya, peran IPHI sebagai pasukan elit haji harus memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan bangsa dan negara. Melalui program utama IPHI di bidang pendidikan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat IPHI harus ampu berkembang menjadi organisasi yang disegani. Dalam kesempatan itu Jenderal (Purn) H Djoko Santoso menyerahkan penghargaan tertinggi Berpretasi Terbaik di Bidang Inovasi Kemabruran Grand IPHI Award Tahun 2013 yang diterima Ketua PW IPHI Sumut H Ahmad Husein.(m24)
diterima dengan nyaman, tidak ada desak-desakan apalagi antri sampai membahayakan keselamatan jiwa,” tambahnya. Kebijakan penyesuaian harga BBM bagi Linda merupakan kebijakan yang sangat tepat. Mengingat subsidi BBM selama ini sudah sangat mem-
beratkan masyarakat. Karena dinilai tidak tepat sasaran, yang menikmati masih kebanyakan adalah dari masyarakat golongan mampu dan kaya. Akibat besarnya subsidi BBM, anggaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dalam rang-
ka pengurangan kemiskinan serta pembangunan infrastruktur menjadi semakin terbatas. “Dengan kenaikan ini, anggaran subsidi dapat dialihkan ke program pembangunan lainnya yang lebih tepat sasaran,” tandas Linda. (dianw)
Ketua DPR Minta Bulog Diaktifkan JAKARTA (Waspada): Ketua DPR-RI Marzuki Alie meminta pemerintah untuk mengaktifkan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk jaga stabilitas harga kebutuhan pokok terkait rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Permintaan ini dilontarkan Marzuki Alie, setelah dirinya menerima keluhan masyarakat akan kenaikan harga-harga kebutuhan bahan pokok yang terjadi saat ini di pasar, yang sangat memberatkan rakyat. “ Saya banyak menerima keluhan langsung dari masyarakat yang terkena dampak terkait rencana kenaikan BBM bersubsidi. Saya berharap pemerintah mengambil tindakan untuk mengurangi dampak tersebut. Jika perlu mengatifkan Bulog, “ ujar Marzuki Alie kepada war-
tawan, Rabu (19/6) di Jakarta. Dia melihat Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak sanggup melawan para pengusaha yang memonopoli pasar ini. Jadi, salah satu jalan mengaktifkan Bulog dan diawasi agar tidak menjadi bancakan di era terdahulu,” tandasnya. Jika diaktifkan kembali Bulog, dia menyarankan agar melakukan perdagangan langsung dengan negara-negara penghasil kebutuhan pokok jika memang harus mengimpor tanpa ada calo yang mengambil keuntungan . ”Bulog tidak boleh menggunakan calo, berhubungan langsung dengan negara-negara penghasil komoditas kebutuhan bahan pokok. Bulog juga yang lempar ke pasar, sehingga harga bisa dikendalikan dan
pasar tidak dikuasai swasta seperti saat ini,” paparnya. Marzuki menyatakan prihatin dengan kenaikan harga-harga yang membuat masyarakat sangat terbebani. Dia melihat kenaikkan harga ini sebagai pola lama yang dimainkan para pengusaha kebutuhan pokok yang memonopoli perdagangan. Karena itu Marzuki meminta ada sikap pemerintah terhadap pengusaha, dengan cara memanggil para pengusaha itu untuk mengimbau agar mereka tidak melulu memikirkan keuntungan, apalagi jika itu dilakukan diatas penderitaan masyarakat. Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini yakin tidak mungkin para pedagang eceran yang memainkan hargaharga. (aya)
DPR Sulit Terima Ketidakhadiran KPK Di Rapat Timwas Century JAKARTA (Waspada): Wakil Ketua DPR-RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Sohibul Iman mengakui alasan ketidakhadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memenuhi undangan Tim Pengawas (Timwas) Century DPR, sulit diterima. Apa lagi rapat kali dijadwalkan tertutup. “Sampai sekarang sudah dua pekan ini katanya ada hal yang tidak bisa disampaikan meski dalam rapat tertutup. Seharusnya tidak ada alasaan untuk tidak hadir dalam rapat Timwas kali ini,” ujars Sohibul, Rabu (19/6) usai memimpin rapat internal tertutup Timwas Century, di Gedung DPR, Jakarta. Menurut Pimpinan DPR ini, keputusan rapat internal Tim-
was sepakat untuk mengundang kembali KPK pekan depan. “ Pekan depan KPK akan diundang kembali,” katanya . Tentang posisi Wakil Ketua KPK Bambang Wijojanto yang sempat menimbulkan kontroversi sehingga tiga anggota FPKS melakukan walk out, Sohibul mengatakan, catatan tersebut sudah dicantumkan dalam surat undangan yang lalu. “Kami tidak perlu mengulangulang, kami harap mereka mafhumlah. Kalau kita ulangulang sepertinya kita mengatur mereka,” jelas dia. Di samping mengundang kembali KPK, Timwas Bank Century DPR juga akan memanggil Tim Pemburu Aset Bank Century. Pemanggilan Tim Pemburu Aset dilakukan lanta-
ran adanya informasi Robert Tantular, terpidana kasus Bank Century diduga menjual asetnya. Menurut Sohibul, informasi adanya aset yang dijual Robert Tantular dari tahanan akan ditindaklanjuti dengan mengundang Tim Pemburu aset yang diketuai Menkum dan HAM Amir Syamsudin. “Kita jadwalkan Rabu pagi pekan depan, Timwas mengundang Tim Pemburu Aset, sorenya kita undang KPK,” jelasnya. Dikatakannya, salah satu kesimpulan rapat, Tim Pengawas Bank Century mendorong KPK untuk menelusuri dan mengembalikan aset-aset Bank Century yang diperoleh dalam kaitan kasus korupsi Bank Century. (aya)
Pesta Danau Toba Harus Mampu Besarkan Sumut Ke Mancanegara JAKARTA (Waspada) : Festival DanauToba 2013 harus bisa dan mampu mengembalikan Danau Toba sebagai tujuan utama wisatawan lokal maupun mancanegara serta menjadi ikon Sumatera Utara diluar negeri. ”Kita ingin mengembalikan Danau Toba sebagai tujuan wisata unggulan, karna potensi alam dan kekayaan budaya Batak di sekitar Danau Toba sangat luar biasa. Danau Toba harus menjadi ikon besar di mancanegara,” kata Staf Ahli
Menko Perekonomian, Ir. H Abdullah Rasyid,ME dalam urun rembuk dengan Wamen Parekraf Sapta Nirwanda dan Musisi Vicky Sianipar membahas persiapan Festival Danau Toba di Jakarta, Rabu (19/6). Festival (Pesta) Danau Toba yang akan digelar pada 8-14 September 2013 mendatang kata Rasyid, ada beberapa kegiatan yang akan di tampilkan, selain Festival Budaya, juga Olah Raga sepertitLomba Perahu Bolon dan Lomba Renang
Lintas Danau Toba. Menko Perekonomian M Hatta Rajasa direncanakan akan membuka Festival Danau Toba nantinya. “Festival Danau Toba ini akan menjadi salah satu Ikon Wisata Nasional yg akan menarik wisatawan mancanegara, karna itu kopnsepnya diarahkan sebagai Festival Budaya Dunia, semoga Danau Toba kembali menjadi Kebanggaan Nasional khususnya Sumut,” kata Rasyid yang juga caleg PAN dari daerah pemilihan 1 Sumut. (j02)
Mendagri Silaturrahmi Dengan BM3 Sumut
Orang Minang Itu Suku Tak Takut Hidup MEDAN (Waspada): Menteri Dalam Negeri Dr H Gamawan Fauzi, SH, MM menyebutkan orang Minang (Minangkabau) itu adalah suku yang berani hidup dan orang Makassar merupakan etnis yang berani mati. Alasannya adalah karena kedua suku yang berada di wilayah berbeda di Indonesia (Barat dan Timur) mudah mendapatkannya di mana-mana, bukan hanya di berbagai kota dan daerah di Indonesia tetapi juga di berbagai negara di dunia walaupun dalam suasana konflik. Pengakuan itu disampaikan H Gamawan Fauzi Dt Rajo Nan Sati yang juga ninik mamak orang minang dalam acara silaturrahmi dengan keluarga Besar Badan Musyawarah Masyarakat Minang Sumatera Utara (BM-3 Sumut) di ruang Cempaka, Hotel Grand Aston City, Jl.Balai Kota Medan, kemarin. H Gamawan Fauzi yang hadir di Medan dalam acara utama pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera H Gatot Pujonugroho, ST, MSi dan Ir HTengku Erry Nuradi, MSi, turut didampingi Bupati Tanah Datar (Sumbar) Shaddiq Pasadigoe dan Bupati Agam Indra Catri serta beberapa pejabat dari Kemendagri dan Pemprovsu antara lain Sekdaprovsu H Nurdin Lubis, Ir H Erry Nuradi, MSi dan lainnya. Sementata tokoh masyarakat Minang yang tergabung dalam BM3 Sumut hadir dalam
Waspada/Ist
MENDARI Dr H Gamawan Fauzi Dt Rajo Nan Sati yang Minggu lalu dianugerahi marga Siregar foto bersama dengan Ketua Umum BM3 Sumut H.Syahruddin Ali, SH, MSi, Sekjen BM3 Sumut HM Yunan Sirhan, Penasehat Prof Dr HZainuddin dan pengurus lainnya serta Wakil Gubsu Ir Tengku Erry Nuradi dalam acara silaturrahmi dengan masyarakat Minang Sumut di Hotel Grand Aston City, Jl Balai Kota Medan. acara itu antara lain Ketua Umum BM3 Sumut H Syahruddin Ali, SH, MSi, Sekjen HM Yunan Sirhan, Penasehat BM3 Sumut Prof Dr H Zainuddin Tanjung, Letkol TNI Januarin Tanjung. Selain itu juga hadir Pembina Yayasan Pendidikan Shafitul Amaliyah (YPSA) dan Raz Plaza Drs H Sofyan Raz, Ak, MM dan isteri Hj Rahmawati, Pimpinan Hotel Garuda Plaza dan RSU Permata Bunda, Dr Rosihan Arbie, Ketua PAN Kota Medan M Arief SE, MM, Sekretaris DPW Partai Demokrat Sumut Farianda Sinik, Balon DPD RI asal Sumut Rafdinal, SSos, Ketua BM-3 Simalungun H Evi Tanjung, Ketua BM3 Labuhanbatu Selatan Effendi serta sumando orang Minang Yopie Batubara dan lainnya.
H Gamawan Fauzi yang Minggu lalu juga dianugerahi marga Siregar dari masyarakat dan pemangku adat Mandailing yang acara penabalannya di Rumah Dinas Gubernur (Gubernuran) dan istrinya bermarga Harahap, lebih lanjut menyebutkan mengenai sikap orang Minang di daerah perantauan di mana mereka bermukim, tetap berbegang kepada pepatah dan petuah lama atas kepergian lelaki Minang dari daerah asalnya yang sudah turun temurun, “di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, di mana ranting di patah di situ negeri dihuni, adat diisi dan limbago dituang”. Makanya sampai sekarang, menurut Gamawan Fauzi yang mantan Gubernur Sumatera Barat dan mantan Bupati Solok
itu, orang Minang yang kini sudah bertebaran di manamana kota di Indonesia ataupun negara jagat raya, tetap hidup menyatu dan berbaur dengan suku atau etnis lain. “Cukup beralasan kalau di daerah perantuan, termasuk di Kota Medan, tidak pernah ada kampung Minang seperti suku lain yang menabalkan nama kampung sendiri, seperti Kampung Melayu, Kampung Jawa, Kampung Mandailing dan malah ada kampung China,” katanya yang mengaku dia sendiri akan menyatu dengan etnis Mandailing atau Batak karena dianugerahi marga Siregar sehingga lengkaplah namanya menjadi Dr H Gamawan Fauzi Siregar Dt Rajo Nan Sati.(m22)