Aceh
C8 LANGSA (Waspada):Wakil Ketua Dewan Kesenian Aceh Langsa Benyamin meminta kepada Sanggar Tari Lestari Gampong Paya Bujok Tunong, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa untuk dapat mengisi ajangbudayabaiktingkatgampongmaupunevenlebihtinggilainnya. “Saya berharap juga dengan telah dikukuhkannya Sanggar Tari Lestari Lorong C ini oleh Keuchik Paya Bujok Tunong Dirwansyah bisa memotivasi sanggar-sanggar seni yang ada di Gampong lainnya dalam wilayah Kota Langsa,” ungkap Benyamin seusai pengukuhan Sanggar Tari Lestari di halaman Sekretariat Sanggar di Lorong C Paya Bujok Tunong, Langsa, Selasa (12/2). Dalam kesempatan itu, dia juga mengajak kepada generasi muda yang berada dalam wilayah Kota Langsa untuk menumbuhkembangkan kembali nilai-nilai seni dan budaya daerah Aceh. “Jika hal ini tidak dilaksanakan bersama, tidak tertutup kemungkinan seni budaya Aceh bisa hilang seiring perkembangan zaman,” ujar Benyamin lagi. (m43)
Berkurangnya Kursi DPRK Aceh Barat Dipertanyakan
Pasien Stroke Membengkak BLANGPIDIE (Waspada) : Belasan pasien yang terkena serangan stroke membanjiri layanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Barat Daya, akan tetapi di rumah sakit itu dilaporkan tidak memiliki dokter spesialis syaraf. Amatan Waspada, Senin (11/2) di ruang rawat inap RinduA maupun Rindu-B ada belasan pasien yang mengalami stroke dirawat, demikian juga di ruang ICU penderita dengan penyakit yang sama juga menjadi ‘pasien unggulan’ warnai rumah sakit yang menjadi rujukan pantai barat-selatan itu. Tulen, 45, keluarga pasien dari Kota Subulusssalam, Senin (11/2) bersama sejumlah anggota keluarga sampai di RSUD Abdya guna membawa orang tuanya yang mengalami serangan stroke, akan tetapi sesampainya di RSUD Abdya orangtuanya hanya ditangani dokter spesialis penyakit dalam disebabkan di rumah sakit itu tidak ada dokter spesialis syaraf. Suherdi, dokter spesialis penyakit dalam yang bertugas di RSUD Abdya membenarkan untuk saat ini di RSUD Abdya sedang kosong dokter spesialis syaraf.(b08)
DPRK Singkil Turunkan Pansus SINGKIL (Waspada) : DPRK Aceh Singkil, Selasa (12/2) menurunkanPanitiaKhusus(Pansus)gunamelihatsecaralangsungrealisasi anggarantahun2012padaSatuanKerjaPerangkatKabupaten(SKPK) Pansus yang dibagi menjadi dua itu bekerja selama lima hari hingga Sabtu (16/2). Ketua tim satu pansus DPRK Safril Harahap mengatakan tim yang beranggotakan 11 anggota DPRK akan melihat secara langsung realisasi anggaran pada seluruh SKPK dan Camat di daerah satu pemilihan Aceh Singkil . Sedangkan tim dua yang dipimpin Tamiruddin Lingga akan melihat secara langsung realisasi anggaran pada RSUD dan camat di enam kecamatan meliputi Kecamatan Gunung Meriah, Simpang Kanan, Suro, Kuta Baharu, Singkohor dan Kecamatan Danau Paris. Taufiq, anggota DRPK Aceh Singkil yang tergabung pada tim satu, Selasa (12/2) mengatakan, apabila dari realisasi anggaran yang tertulis secara administrasi tidak sesuai, maka pansus akan turun ke lapangan untuk melihat kondisi fisik dan seluruh hasil temuan pansus nantinya akan disampaikan pada Sidang Paripurna DPRK Aceh Singkil. (cdin)
BKKBN Target Peserta KB 150 Ribu Orang BANDA ACEH (Waspada): Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh menargetkan jumlah peserta Keluarga Berencana Baru di Aceh mencapai 150 ribu orang pada 2013 ini. BKKBN menilai saat ini jumlah masyarakat pemakai alat kontrasepsi secara teratur masih tergolong rendah di Aceh. Pelaksana tugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh Safrudin Hidayat menyatakan, saat ini kesadaran masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi masih minim. Hal itu dikarenakan faktor menikah usia dini dan latar belakang sosial dan pendidikan yang rendah. Asisten II Setda AcehTeuku Said Mustafa kemarin menyatakan, saat ini jumlah penduduk Aceh mencapai 5 juta jiwa. Menurutnya, selama tiga tahun terakhir jumlah penduduk Aceh mengalami peningkatan hingga dua persen. Jumlah penduduk tersebut tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan di Aceh saat ini. (cb01)
Anak Yatim Terima Sepeda BANDA ACEH (Waspada): Anak yatim piatu dan miskin di daerah terpencil di Aceh, menerima bantuan sepeda gunamendukung kelancaran pendidikan mereka. Bantuan sepeda ini diberikan Center for Community Development and Education (CCDE) dan majalah Potret melalui program yang diberi nama “Gerakan Seribu Sepeda Untuk Anak yatim Piatu Dan Miskin”. “Program ini dirancang sebagai bentuk kepedulian dan komitmen dengan melibatkan banyak pihak akan nasib anak yatim, piatu dan anak miskin serta kemajuan pendidikan di Aceh,” kataDirektur CCDE yang juga Pimpinan Redaksi majalah Potret Tabrani Yunis, Senin (11/2). WakilWali Kota Kota Banda Aceh Illiza Sa’adudin Djamal, dalam sambutannya menyatakan apresiasi terhadap upaya CCDE dan majalah Potret terhadap anak yatim, piatu dan anak miskin. (b04)
Batalkan Qanun WN BANDA ACEH (Waspada): Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai lembaga tinggi negara diminta untuk membatalkan qanun Aceh Nomor 8Tahun 2012 tentangWali Nanggroe. “Kita telah menyurati Presiden RI untuk membatalkan QWN, karena bertentangan dengan UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maupun secara materil Qanun tersebut telah bertentangan dengan berbagai aturan perundangan yang lebih tinggi dan memposisikan Lembaga Wali Nanggroe menyimpang dari pasal 96 UU No 11 tahun 2006,” papar Direktur Eksekutif Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, Selasa (12/2). Safaruddin juga mengaku pihaknya telah menyurati Presiden RI di Jakarta tertanggal 7 Februari 2013 lalu untuk membatalkan Qanun WN. (b24)
Komplotan Ganja Gol IDI (Waspada): Setelah dilakukan penyergapan, petugas Opsnal berhasil meringkus komplotan ganja yang terdiri dari agen dan pemakai di Kuala Leuge, Kecamatan Peureulak Kota, Kabupaten Aceh Timur, Selasa (12/2) sekira pukul 00:05 dinihari. Kelima tersangka yang kini masih mendekam di Sel Tahanan Mapolres setempat yakni berinisial, M bin MD, 26, asal Trieng Gadeng, Kecamatan Pante Raja, Kab. Pidie (pemakai). Selanjutnya AR bin S, 22, asal Kuala Leuge, Kecamatan Peureulak (pemakai), MR bin RN, 25, asal Gampong Kuala Batee, Kab. Pidie Jaya (pemakai) dan DN bin MY, 42, asal Kuala Leude, Kecamatan Peureulak Kota (pemakai) serta B bin Is, 50, asal Gampong Kuala Leuge, Kecamatan Peureulak Kota (pengedar). Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir, SIk didampingi Kasat Narkoba, Iptu Adi Sofyan menjelaskan, penangkapan berawal dari informasi nelayan setempat. (b24)
Kamis 14 Februari 2013
Badan Jalan Dan Jembatan Di Bandar Pusaka Rusak Berat
Sanggar Tari Lestari PB Tunong Diminta Isi Ajang Budaya Di Langsa
BANDA ACEH (Waspada): Wakil Ketua Komisi A DPR Aceh Nurzahri mempertanyakan kepada pihak KPU pusat terkait berkurangnya jumlah kursi DPRK di Aceh Barat untuk pemilihan legislatif 2014 mendatang. Nurzahri mengatakan, menurut penjelasan KPU, berkurangnya jumlah kursi tersebut disebabkan karena berkurangnya jumlah penduduk bedasarkan data yang diperoleh KPU dari Kemendagri. Wakil Ketua KIP Aceh Ilham Saputra mengatakan, perubahan dapil sangat dimungkinkan pada dapil yang jatah anggota dewannya melebihi 12 orang, misalnya dapil Langsa, Aceh Timur dan Aceh Tamiang, kemungkinan bisa dipisah menjadi dapil Aceh Timur dan dapil Langsa-Aceh Tamiang. Diakuinya KIP Aceh sudah mengusulkan penambahan dapil di Aceh dari 8 dapil menjadi 10 dapil pada pemilu 2014. (cb01)
WASPADA
Waspada/Muhammad Hanafiah
KONDISI jembatan yang rusak parah di Kecamatan Bandar Pusaka dan perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Foto direkam pekan lalu.
Hukum Cambuk Di Bireuen Sudah Kendur BIREUEN (Waspada) : Pada 2005, Kabupaten Bireuen merupakan kabupaten pertama kali melaksanakan penetapan hukum cambuk terhadap pelanggaran Syariat. Bahkan Kabupaten Bireuen saat itu sudah menjadi teladan diikuti kabupaten/kota lain melaksanakan penerapan hukum cambuk terhadap pelaku pelanggar syariat. Di masa Kabupaten Bireuen dijabat Bupati Mustafa A Glanggang telah melaksanakan eksekusi cambuk perdana, kedua di Masjid Agung Agung Bireuen dan ketiga di Masjid Peusangan tahun 2005 berjalan lancar, penegakan Syari’at Islam mulai
bersinar. Setelah Bupati Bireuen digantikan Bupati Nurdin Abdul Rahman tahun 2007 hingga mengakhiri masa jabatannya 16 Agustus 2012, penegakan Syariat Islam di Kabupaten Bireuen mulai kendur, tak pernah melanjutkan eksekusi cambuk terhadap pelaku pelanggar Syariat yang sudah mempunyai hukum tetap dari Mahkamah Syar’iyah Bireuen. Ketua Mahkamah Syar’iyah A Karim melalui Panitera Bachtiar, Rabu (13/2) membenarkan sekarang ini penegakan Syari’at Islam dan pelaksanaan hukum cambuk terhadap pelanggar Syariat Islam yang sudah mendapat hukum terkesan masih terabaikan. Kadis Syariat Islam Jamaluddin, mengatakan, Pemkab
perlu menyediakan dana untuk mununjang pelaksanaan hokum cambuk. SI Di Aceh Belum Maksimal Fauzan Hamzah, Ketua Panitia Musda-I Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) Kabupaten Aceh Utara, Rabu (13/2) mengatakan, penerapan SI di Aceh sampai saat ini belum berjalan maksimal dan bahkan terkesan masih berjalan di tempat. Agar pelaksanaan SI di Aceh berjalan secara kaffah, semua pihak diminta untuk mengawal, mulai dari masyarakat, ulama, DPR, pemerintah dan pihak-pihak lain. Sementara terkait Musda tersebut akan dilakukan pemilihan Ketua MUNA yang baru untuk periode 2013-2018, juga turut membahas berbagai program. (b12/b18)
Aceh Timur Rentan Malaria IDI (Waspada): Dari jumlah kasus tahun demi tahun, penyakit Malaria diakui masih menghantui wilayah Kabupaten Aceh Timur. Sehingga dibutuhkan kerjasama dan dukungan masyarakat dalam menjaga lingkungan untuk membebaskan daerah itu dari penyakit yang membahayakan tersebut. “Seluruh masyarakat termasuk Pemerintahan Kab. Aceh Timur dari berbagai lintas sektoral untuk ikut sama-sama peduli akan pentingnya merawat dan menjaga kesehatan serta sanitasi termasuk terkait dengan penyakit malaria ini,” kata Sekda Aceh Timur, Drs HT Bahrumsyah, MM saat membuka Sosialisi Peraturan Bupati Aceh Timur
Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Pedomana Eliminasi Malaria dan Peraturan Bupati Aceh Timur No 43 Tahun 2012 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Aula Dinas Kesehatan Aceh Timur di Idi, Rabu (13/2). Sekda mengingatkan, Kabupaten Aceh Timur masih rentan terhadap penyakit jenis Malaria, sehingga saat ini yang dibutuhkan adalah kerjasama semua pihak dan perlu diketahu bukan hanya pemerintah tetapi juga masyarakat. “Salah satu kendala yang terberat yang kita rasakan saat ini adalah masih kurangnya kepedulian kita terhadap kesehatan,” kata HT Bahrumsyah. Dia melanjutkan, pihaknya
atas nama pemerintah menginginkan dengan eliminasi malaria tersebut bisa mewujudkan masyarakat yang sehat dan terbebas dari malaria di Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2014. Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Timur, H Kamarullah, SKM melalui Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK), dr. H. Zulfikry, M.Kes menjelaskan, kegiatan diikuti sebanyak 50 peserta yang terdiri dari para Kepala SKPK, para camat, tokoh masyarakat dan jajaran kesehatan dan instansi terkait dalam lingkup Pemkab Aceh Timur. (b24)
Kapolda Diminta Ambil Alih Kasus Temuan 100 Ton Di DAS Tamiang IDI (Waspada): Menyusul kemampuan dan personil yang minim dan prasarana yang terbatas, Kapolda Aceh Irjen Pol Herman Effendi, MM diminta untuk mengambil alih kasus temuan 120 ton illegal logging yang masih menumpuk di daerah aliran sungai (DAS) Aceh Tamiang. Targetnya, petugas kepolisian mengangkat seluruh hasil temuan personel Pangamanan
Hutan (Pamhut) di ujung timur wilayah Kab. Aceh Timur itu ke tempat yang lebih aman. “Kita menyahuti kabar 100 ton illegal logging masih di sungai Aceh Tamiang, karena tak tertutup kemungkinan akan dialirkan melalui jalur sungai oleh pemilik kayu saat petugas Pamhut balik kanan,” kata Direktur Eksekutif Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin kepada Waspada
Rabu (13/2). Menurut pimpinan lembaga peduli lingkungan ini, pihaknya mengapresiasi kerja Pamhut yang telah mampu menggagalkan penyelunsupan kayu dari Aceh Timur ke Aceh Tamiang, karena temuan kayu diatas 100 ton bukan jumlah yang sedikit dan perlu bantuan instansi lain disaat petugas Pamhut kewalahan dalam segi sarana dan prasarana.(b24)
Proyek Pusat Perbelanjaan Jaya Jadi WC Umum KUALASIMPANG (Waspada): Proyek rehabilitasi Pusat Perbelanjaan Jaya yang berlokasi di Jalan Nyak Umar –Jalan M. Dahlan, Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang telantar. Proyek yang pagu anggarannya Rp1 miliar lebih dari dana APBK Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2008 , walau sudah selesai dikerjakan pada 2008 yang lalu, namun sampaisaatini40unitkiosdilantai atasbelumjugadigunakan.Malah kios-kios itu telah berubah fungsi menjadiWC umum terbesar dan terpanjang di Provinsi Aceh serta sebagai tempat berlapak bagi orang kurang waras. Pantauan Waspada , Senin (11/2) di lantai I tampak seluruh rolling door 40 kios tersebut yang terbuat dari aluminium sudah raib. Bahkan kios-kios tadi telah berubah fungsi sebagai WC umum. Menurut catatan Waspada, pelaksanaan program rehabilitasi proyek juga terkesan sangat aneh, sebab tanah lokasi pembangunan adalah milik negara dan pada lantai dasar sudah ada kios-kios yang dibangun sejak tahun 80-an silam dan sudah menjadi hak milik bagi peda-
Waspada/Muhammad Hanafiah
KIOS di lantai atas Pusat Perbelanjaan Jaya, Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang yang dibangun menggunakan uang negara Rp1 miliar lebih pada tahun 2008.Kini 40 kios sudah berubah fungsi menjadi WC umum dan tempat tinggal orang yang kurang waras. Foto direkam, Senin (11/2). gang. Kios itu dibangun Pemda Aceh Timur pada tahun 80an,sebelum terjadi pemekaran Aceh Tamiang pada tahun 2002. Maka setelah ada Pemkab Aceh Tamiang direhabilitasi kios –kios di lantai atas pada tahun 2008 yang lalu. Kadis Koperindag Kab.Aceh Tamiang, A.Muin ketika dikonfirmasi Waspada di ruang kerjanya, Senin (11/2) menyatakan,
pihaknya saat ini sedang mencari solusi supaya kios-kios tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk pedagang. “Kondisi kios-kios itu memang sudah berantakan dan saat ini sedang kita pikirkan bagaimana caranya supaya kios yang ada di lantas atas itu bisa digunakan dan tidak lagi menjadi WC umum seperti yang terjadi saat ini,” tegas Muin. (b23)
KUALASIMPANG (Waspada): Kondisi badan jalan dan jembatan menuju ke Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang sangat memprihatinkan. Infrastruktur di sana rusak berat dan perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Apalagi selama ini sudah banyak warga yang menjadi korban akibat terjatuh dari jembatan yang rusak berat. Pantauan Waspada ke daerah tersebut, Sabtu (9/2), ruas badan jalan yang menghubungkan ibukota Kecamatan Bandar Pusaka, babo dengan kampung Bengklang semakin hancur dan masyarakat kesulitan untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan. Di Kecamatan Bandar Pusaka, Sumber Daya Alam dan hasil perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah ( PAD) Pemkab Aceh Tamiang. Menurut Datok Penghulu Kampung Pengidam,Idris, baru-baru ini seorang perempuan yang bertugas di Klinik Babo ketika melintasi jembatan yang rusak berat terjatuh dari jembatan Bampo. “ Peristiwa seperti ini bukan baru pertama sekali terjadi, tetapi peristiwa seperti ini sudah berulangkali terjadi di Bandar Pusaka yang kondisi badan jalan dan jembatannya memang sudah rusak berat,” ungkap Idris. Idris juga menyatakan, Dirinya bersama dengan Datok Penghulu lainnya yang ada di Bandar Pusaka sudah berulangkali melaporkan
tentang kerusakan jalan dan jembatan di Bandar Pusaka kepada pihak terkait di Aceh Tamiang, namun tidak ada yang peduli tentang kondisi yang terjadi. “ Kini tingkat kesabaran warga sudah habis, tingkat kesabaran warga sudah memuncak pada titik habis kesabaran,apakah kami warga Bandar Pusaka harus datang ramai-ramai untuk menggelar aksi demo di Dinas PU, kantor Bupati dan DPRK Aceh Tamiang supaya badan jalan dan jembatan di Bandar Pusaka segera dibangun oleh Pemerintah?,” kata Kepala Mukim di Bandar Pusaka, Usman Daud dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Waspada, Sabtu (9/2) Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang,Nora Idah Nita kepada Waspada menyatakan, dirinya bersama rombongannya sudah pernah berkunjung ke Bandar Pusaka dan bersama tokohtokoh masyarakat , warga di daerah itu ,Saggaf Ketua LSM—KDA meninjau langsung titik rawan badan jalan dan jembatan yang rusak berat. Menurut Nora Idah Nita kepada Waspada, pihaknya sudah meminta Dinas PU Kabupaten Aceh Tamiang untuk menurunkan alat berat supaya dapat dipergunakan untuk merehabilitasi beberapa titik badan jalan yang rusak parah di Babo, Desa Pante Cempa dan Desa Pengidam. Sedangkan untuk jembatan Alur Tiung di Kecamatan Bandar Pusaka sudah dimasukkan program pembangunannya pada Program dana Otsus 2013 ini. (b23)
Tak Ada Rekayasa Data Jumlah Penduduk Di Aceh Tamiang KUALASIMPANG (Waspada): Tidak ada rekayasa data tentang jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tamiang terkait dengan penetapan alokasi jatah persediaan kursi DPRK di kabupaten tersebut pada Pemilu Legislatif 2014 mendatang. HalitudijelaskanKepalaDinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang, Ansharuddin dan Sekretaris Dinas, Razali di ruang kerjanya menjawab Waspada, Selasa (12/2). “ Informasi yang sempat beredar menyebutkan jumlah penduduk Aceh Tamiang sudah lebih 300 ribu jiwa dan jatah kuota kursi DPRK Aceh Tamiang seharusnya 35 kursi adalah tidak benar sama sekali,” terang Ansharuddin. Menurut Ansharuddin, sampai tanggal 5 Februari 2013 tercatat di Dinas Kependudukan dan Capil Aceh Tamiang jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tamiang berjumlah 286.030 jiwa yang mencapai 74.046 Kepala Keluarga ( KK). Sedangkan rinciannya yaitu jumlah penduduk laki-laki sebanyak 145.229 jiwa dan Perempuan 140.801 jiwa. Ansharuddin juga menjelaskan, sedangkan jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 188.968 orang yang rinciannya yaitu laki-laki sebanyak 95.431 orang dan perempuan 93.537 orang. Sedangkan jumlah perekaman e-KTP sebanyak 152.844 orang atau sebanyak 80,88 % dari jumlah yang wajib KTP. Sedangkan Jumlah Penerimaan e-KTP 128.470 orang atau 84,05 persen dan jumlah sisa yang belum rekam e-KTP tercatat sebanyak 36.124 orang atau 19,12 persen. “ Tidak ada manfaatnya bagi kami mengurangi jumlah penduduk yang ada di Aceh Tamiang, sebab jika kami mengurangi jumlahnya tentu saja sangat merugikan bagi Kabupaten Aceh Tamiang, terutama dari segi penerimaan Dana Alokasi Umum ( DAU), sebab DAU dihitung berdasarkan jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduk yang kami laporkan sedikit tentu saja sangat berpengaruh dalam hal penerimaan DAU, penerimaan DAU akan sedikit, makanya kami melaporkan jumlah penduduk sesuai dengan data yang ada ,” tegas Ansharuddin. Sementara itu Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP)/KPUD Aceh Tamiang, Izuddin ketika ingin dikonfirmasi Waspada, Selasa (12/ 2) sedang tidak ada di ruang kerjanya. Namun komisioner KIP /KPUD Aceh Tamiang, Ferry
Irawan Nasution didampingi Sekretaris KIP/ KPUD setempat, Samsuri ketika dikonfirmasi Waspada menyatakan pada tanggal 15 Oktober 2012 KIP/KPUD Aceh Tamiang pernah Bupati Aceh Tamiang melalui surat Nomor:270/9244 Prihal Permintaan Data Penduduk DAK2 dan DP4 per 30 September 2012. Menurut Ferry Irawan, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab.Aceh Tamiang melalui Surat Nomor:470/667,Perihal Permintaan Data DAK2 dan DP4 Pers 30 September 2012 menyatakan, dalam daftar Rekap DAK2 dan DP4 Kabupaten Aceh Tamiang jumlah penduduk kab.Aceh Tamiang 289.547 jiwa ( 74.333 Kepala Keluarga) yang perinciannya jumlah penduduk pria 147.149 jiwa dan wanita sebanyak 142.398 jiwa untuk data DAK2. Sedangkan untuk data DP4, tercatat jumlah pria 95.484 orang dan wanita 94.801 orang dan totalnya mencapai 190.285 orang. “ Data digunakan oleh KIP/KPUD Aceh Tamiang untuk melakukan verifikasi faktual partai politik yang ada di Aceh Tamiang untuk mengikuti Pemilu Legislatif 2014,” kata Ferry Irawan. Sedangkan untuk menentukan jatah kuota jumlah kursi untuk DPRK Aceh Tamiang pada Pemilu Legislatif 2014 mendatang, sebut Ferry Irawan, Pihak KIP/KPUD Aceh Tamiang berpedoman pada Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan ( DAK2) pada tanggal 6 Desember 2012 yaitu jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 280.367 jiwa, rinciannya lakilaki 142.704 jiwa dan Perempuan 137.663 jiwa. Ferri Irawan juga menyatakan, Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu,Pada BAB IV Bagian Ketiga, Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 26 ayat (2) huruf c dinyatakan kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 sampai dengan 300.000 orang memperoleh alokasi 30 kursi. “ Maka berdasarkan data DAK2 tanggal 6 Desember 2012 dan sesuai dengan UU tersebut diatas ,maka jumlah kuota jatah alokasi kursi untuk DPRK Aceh Tamiang Pada Pemilu Legislatif 2014 adalah 30 kursi atau sama jumlahnya dengan alokasi jatah kursi DPRK Aceh Tamiang pada Pemilu Legislatif 2009 yang lalu 30 kursi,” tegas Ferry Irawan. (b23)
Pemerintah Pusat Diminta Cabut HGB Kopalmas LANGSA (Waspada): Pemerintah pusat diminta mencabut Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimiliki Koperasi Palma Aceh Sejahtera (Kopalmas) yang berkedudukan di Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat dengan luas 115.32 hektare. Demikian dikatakan Wali Kota Langsa Usman Abdullah, Rabu (13/2). Menurutnya, sejak HGB yang dimiliki Kopalmas tahun 2002 yang sedianya akan digunakan untuk kawasan industri pabrik minyak goreng, sampai saat ini tidak ada aktivitas apapun dan ini jelas-jelas membuat rugi pemerintah daerah. Padahal, saat ini pemerintah daerah banyak membutuhkan lahan yang akan digunakan seperti untuk pmbangunan rumah sakit yang merupakan bantuan dari NGO Jerman, pembangunan Gedung Olah Raga yang membutuhkan lahan minimal 5 hektare, sekolah kesehatan minimal 5 hektare, akademi komunitas minimal membutuhkan lahan 3 hektare. Sementara lahan di Kota Langsa saat ini sebagian dimiliki pengusaha. “Saya minta lahan tersebut dikembalikan ke pemerintah daerah,” harapnya. Ditegaskan, sesuai Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok agraria, Peraturan Pemerintah RI No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, dan Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, maka HGB Nomor 1 tanggal 28 Maret 2002 yang dimiliki Kopalmas diberi batas tiga tahun, apabila tidak melakukan kegiatan apapun sebagaimana rencana HGB maka dapat diproses untuk dianggap sebagai tanah terlantar. Lanjutnya, pemerintah daerah pernah menyampaikan kepada Kopalmas melalui surat Wali Kota Langsa Nomor 170/3000/2012 tanggal 27 November 2012 perihal jawaban/penjelasan terhadap HGB Nomor 1 tanggal 28 Maret 2002. Dimana, dalam surat tersebut wali kota mengharapkan kepada Kopalmas untuk memberikan jawaban dan merelakan HBB tersebut untuk dinyatakan sebagai tanah terlantar, selanjutnya dapat diproses sesuai ketentuan yang
berlaku untuk dimanfaatkan sebagai lokasi Pelabuhan Kuala Langsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kopalmas melalui suratnya Nomor 004/ PAS-M/20/XII/2012, memberi jawaban bahwa Kopalmas belum bisa menyerahkan HGB tersebut karena investor belum masuk memanfaatkan kawasan tersebut dan pihak Kopalmas pernah memberi sebagian tanahnya untuk keperluan pembangunan jetty/pear/pelabuhan kepada BRR, dan menyangkut perluasan Pelabuhan Kuala Langsa, Kopalmas siap melakukan kerja sama dengan PT Pelindo II, tapi sampai saat ini belum ada tawaran dari Pelindo. Selain itu, wali kota melalui suratnya pernah meminta dukungan Gubenur Aceh, Ketua DPR Aceh dan Ketua DPRK Langsa, terkait pencabutan HGB yang dimiliki Kopalmas, bahkan kepada Kanwil BPN Aceh juga pernah disampaikan, dan melalui suratnya BPN Aceh Nomor 160/P-11.500.16/II/2013 tanggal 6 Februari 2013, menyatakan bahwa HGB Nomor 1 tahun 2002 tanggal 28 Maret 2002 atas nama Kopalmas untuk dinyatakan sebagai tanah telantar. (m43)
Puskesmas Manggeng Rawan Curanmor MANGGENG (Waspada) : Dalam sebulan terakhir, dilaporkan sudah tiga kali di lokasi parkir Puskesmas Manggeng, Aceh Barat Daya warga kehilangan sepeda motor saat menjenguk keluarganya yang dirawat pada puskesmas itu. Untuk itu, warga meminta pihak puskesmas agar menyediakan petugas keamanan (security) di lokasi parkir agar kejadian yang sama tidak terulang lagi. “Malam itu saya sedang menjenguk istri yang sedang sakit, namun ketika saya mau keluar ternyata kendaraan yang barusan saya parkir sudah tidak ada lagi, akhirnya saya melaporkan kejadian itu kepada polsek setempat,” ungkap Amri, 35, warga Desa Ladang Tuha II, Kecamatan Lembah Sabil, Minggu (10/2) lalu. Kepala Puskesmas Manggeng Salman, Rabu (13/2) mengatakan, pihaknya sudah melaporkan kehilangan kendaraan yang sudah tiga kali dialami oleh keluarga pasien yang akan menjenguk keluarganya. (b30)