WASPADA Jumat 16 Desember 2011
Medan Metropolitan
B1
Pembangunan Harapan Square Terus Berlanjut
Camat Abaikan Perintah Sekda Dan DPRD Medan MEDAN (Waspada): Meski Sekda Kota Medan Syaiful Bahri telah memerintahkan Camat Medan Maimun Said Reza menghentikan pembangunan Harapan Square, namun pengerjaan proyek pusat jajanan tersebut tetap berlanjut. Pantauan Waspada di lapangan, Kamis (15/12) pagi, sejumlah pekerja terlihat sedang membenahi stan Harapan Square. Hal ini membuktikan bahwa pihak pengelola dan Camat Medan Maimun telah mengabaikan perintah Sekda maupun DPRD Kota Medan. Pada pukul 16:00, Waspada kembali meninjau lokasi pembangunan Harapan Square dan terlihat sejumlah pekerja tetap melakukan pengecatan stan pusat jajanan tersebut. “Pemko dan DPRD telah
membuat pernyataan agar pembangunan Harapan Square harus dihentikan. Namun sampai saat ini sejumlah pekerja masih tetap melanjutkan pekerjaannya. Ini salah satu bukti pihak pengelola dan Camat Medan Maimun Said Reza membandel,” ujar seorang warga setempat. Sementara itu, Camat Medan Maimun Said Reza ketika dikonfirmasi melalui telefon selularnya membantah telah mengabaikan perintah Sekda dan DPRD Medan. Menurutnya, tidak ada pengerjaan yang berat di lokasi Harapan Square. Pekerja tersebut hanya mengecat tiang-tiang stan Harapan Square. “Saya sudah melarang jangan ada pembangunan lagi. Mungkin saja orang itu mengecat atau memperbaiki yang sudah dipasang terlebih dahulu seperti masang keramik dan lainnya. Tapi itu hanya pekerjaan ringan saja,” ujarnya. Menurut Said Reza, pihaknya telah memerintahkan kepa-
la lingkungan setempat untuk mengawasi lokasi pusat jajanan Harapan Square agar tidak ada lagi pekerja yang melanjutkan pembangunan. “Saya sudah perintahkan Kepling mengawasi lokasi pembangunan agar tidak ada pengerjaan sebelum ada keputusan bersama warga dan DPRD,” katanya. Sebelumnya, Pemerintah Kota Medan menghentikan (stanvas) pembangunan Harapan Square di Jln. Samanhudi Medan, Rabu (14/12). Pembangunan akan dilanjutkan setelah ada solusi terbaik tanpa menimbulkan masalah. “Pembangunan kita stanvaskan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Saya sudah memerintahkan Camat Medan Maimun agar menghentikan pembangunan sesuai arahan anggota dewan,” kata Sekda Kota Medan Syaiful Bahri. Menurut Sekda, pembangunan Harapan Square bisa dilanjutkan jika permasalahan
dengan masyarakat sudah selesai. Karena itu, akan dilakukan pembenahan atau evaluasi dengan melakukan pertemuan antara sesame pedagang dan warga setempat. “Pembenahan itu akan dilakukan setelah dilakukan pertemuan antara pedagang, masyarakat, pemerintah dan anggota dewan. Setelah ada keputusan bersama baru diambil langkah selanjutnya,” kata Syaiful. Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Medan Jumadi menyebutkan, sesuai kesepakatan dengan Pemko Medan, maka pembangunan Harapan Square akan dibenahi setelah dilakukan pertemuan antara pedagang, masyarakat,pemerintahdananggota dewan pada Senin (20/12). “Saat ini kita minta pembangunan Harapan Square dihentikan sementara guna menjaga kondusifitas. Setelah itu kita akan duduk bersama dan mencari solusi untuk kebaikan semua pihak,” ucap Jumadi. (m50)
Kesadaran Pengusaha Jasa Titipan Semakin Tumbuh MEDAN (Waspada): Kesadaran pengusaha jasa titipan kantor cabang di Medan, khususnya yang tergabung pada Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) terhadap pentingnya penyesuaian izin mereka berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 23 tanggal 28 April 2009 sudah semakin tumbuh. “Bisa dikatakan sebagian besar pengurus Asperindo memahami kebijakan ini. Bahkan setelah dilakukan penertiban dengan penekanan pembinaan dalam beberapa tahap hingga triwulan ke empat Desember ini terdapat kemajuan signifikan. Mereka semakin sadar terhadap kebijakan ini,” ujar Kadis Kominfo Sumut DR H Asren Nasution, MA, Selasa (13/12). Hingga triwulan ke empat ini, Kadis Kominfo sudah menugaskan tim terpadu beberapa kali melakukan penertiban dengan Koordinator Lapangan Tim Pemprovsu Penertiban Bidang Postel Usaha Jasa Titipan Kantor Cabang Drs Gelora Viva Sinulingga MM (Kabid Postel
Dinas Kominfo Sumut). Dijelaskannya, pekan lalu Pemerintah Perovinsi Sumatera Utara dengan tim gabungan kembali menertibkan perusahaan jasa pengiriman atau perusahaan-perusahaan jasa titipan kantor cabang yang ada di Sumatera Utara khususnya Kota Medan. Tim Gabungan yang terdiri dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumut dan Balai Monitoring (Balmon) Kelas II Medan, turun ke jalan karena perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman tersebut masih ada yang belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penertiban dipimpin Kepala Dinas Kominfo Sumut DR H Asren Nasution, MA dengan Koordinator Gelora Viva Sinulingga SE, MM (Kabid Postel Dinas Kominfo Sumut) terdiri dari tiga tim bergerak berpencar ke setiap usaha opersi jasa titipan/ pengiriman barang yang tempat atau alamatnya telah diperoleh dari Asperindo (Aso-
siasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspress Indonesia) Wilayah Sumatera Utara. “Ada Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 yang menegaskan penyelenggara pos adalah BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta, dan Koperasi, juga Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNPB sebagai sebagai bentuk operasional dari undang-undang dan peraturan tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo telah menetapkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 23 tahun 2009,” kata Koordinator Penertiban Gelora Viva Sinulingga. Peraturan Menteri Kominfo tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi, lanjutnya, mengatur hal ini sehingga diharapkan agar seluruh penyelenggaran pos di Sumatera Utara, sudah sepatutnya memahami ketentuan-ketentuan yang ada. Terhadap usaha jasa titipan yang berkantor pusat di Medan, haruslah memiliki izin yang diterbitkan Direktorat Jenderal
Postel Kementerian Kominfo setelah terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Pemprovsu cq Dinas Kominfo Provinsi Sumut. Sedangkan penyelenggara jasa titipan kantor cabang di Sumatera Utara yang merupakan bagian dari kantor pusat, penyelenggaraan jasa titipan wajib mendapat izin dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tim Penertiban yang dipimpin H Asren Nasution tersebut terdiri dari GeloraViva Sinulingga, Drs Stanlaus Maju (Diskominfo), Robert Efendi Purba SH (Satpol PP), Gimmer Sirait SSos (Satpol PP), Safei (Balmon), Rayendra Ginting ST (Diskominfo Sumut), Yusran Murad Lubis SH (Diskominfo), Bungaran Sidabutar SE (Satpol PP), Safei dan Sofian SH (Balmon), Arifinos dan Irianto (Diskominfo), Emmy Ribuana Sinaga, SH (Diskominfo), Abd Aziz Batubara, SSos, Julian Siregar, SSos (Satpol PP), Drs Alexander, Misman, Evi Rosselyne Tanjung Amd, Susi Saor Dame Hutauruk S Sos, Imron Pribadi AMd dan M Suhemi (Diskominfo Sumut).(m28)
PW Aisyiah Muhammadiyah Audiensi Ke BkkbN MEDAN (Waspada): Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) Provinsi Sumut Nofrijal, SP, MA mengajak sinkronisasi dan revitalisasi program KB lebih dapat direalisasikan dengan organisasi kemasyarakatan yang memiliki program sama. Hal ini diungkapkannya saat menerima kunjungan audiensi Ketua Majelis Kesehatan Pengurus Wilayah (PW) Aisyiah Sumut Yoga Yuniar dan Ketua Majelis Pustaka Syaiful Hadi JL, diruang kerjanya, Senin (12/12). Menurutnya, dengan singkronisasi dan revitalisasi, program-program akan efektif dalam pencapaiannya. “Perbarui dan sinkronkan MoU (memorandum of standing) yang telah
disepakati dan program-program yanglebih spesifik,” ujarnya. Dia menuturkan, MoU dengan PW Aisyiah lebih mengutamakan realisasi program, sehingga pencapaian atas program tersebut dapat dinilai tingkat keberhasilannya. Dia juga mengharapkan, MoU dengan unsur PW Aisyiah dapat lebih menekankan konteks keluarga berencana. “Desa model percontohan dalam bidang kesehatan diharapkan dapat memfasilitasi dan menunjang kesehatan warga serta pencapaian sosialisasi program, sehingga kita dapat memonitor keberhasilan program tersebut,” tuturnya. Dikatakannya, pembinaan desa tersebut dapat dilakukan
dengan pemberdayaan tenaga kesehatan. Pembinaan juga keterkaitan dengan teknis keluarga berencana kepada masyarakat. “Kiranya diadakan desa model. Seperti Posyandu, Posdaya, kelompok ekonomi. Desa model ini diharapkan ada didesa-desa. Karena populasi masyarakat di desa juga banyak,” sebutnya. Untuk program tahun depan, lanjutnya, BKKBN Provinsi Sumut lebih memfokuskan program terhadap para remaja. Dalam hal ini, sosialisasi akan lebih ditingkatkan di kampuskampus yang mendominasi remaja pada usia subur. “Tahun depan kita lebih banyak bergerak dibidang remaja,” katanya. Ketua Majelis Kesehatan PengurusWilayah (PW) Aisyiah
SumutYogaYuniar menyambut baik MoU tersebut. Bahkan, program-program BKKBN tersebut, merupakan program utama PW Aisyiah saat ini. “Pengadaan klinik-klinik untuk membantu kesehatan masyarakat merupakan program utama. Saat ini ada lima klinik yang sudah disediakan dan satu rumah sakit Muhammadiyah di Medan,” tuturnya. Dalam audensi tersebut, dia juga menyampaikan Rapat KerjaWilayah (Rakerwil) Sumut Aisyiah pada 23-25 Desember mendatang di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Bangunan dan Listrik Medan Jalan Setiabudi Helvetia Medan. (h02)
Kamtibmas Tanggung Jawab Bersama MEDAN (Waspada): Kamtibmas merupakan tanggung jawab bersama, Polri dengan serba keterbatasannya baik dari segi jumlah personel maupun sarana pendukung lainnya, tidak akan mampu berdiri sendiri untuk mengatasi kerawanan kamtibmas. Demikian disampaikan Kapolsek Medan Baru AKP Dony Alexander SH, SIK pada acara pertemuan dengan para tokoh lintas agama, di aula Kantor
Camat Medan Petisah Jln. Iskandar Muda, Kamis (15/12). Dony mengatakan, mengantisipasi terjadinya Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Medan Baru, khususnya di lingkungan gereja dan objek lainnya yang dijadikan tempat perayaan Natal 2011 dan Tahun Baru 2012, maka perlu diterapkan beberapa langkah sebagai solusinya. Dengan adanya peran aktif dari para tokoh sebagai mitra kerja yang sejajar dengan Polri,
dapat saling membahu dalam mengatasi kerawanan kamtibmas. “Para tokoh yang hadir diharapkan menjadi duta sebagai perpanjangan tangan dari Polri untuk menyampaikan pesanpesan kamtibmas kepada masyarakat luas, terutama pada saat adanya acara pertemuan,” ujarnya. Menurut dia, untuk memperat hubungan silaturahmi dan membangun kemitraan agar tercipta toleransi antar
Waspada/Ismanto Ismail
KAPOLSEK Medan Baru AKP Dony Alexander memberikan penjelasan dalam pertemuan dengan para tokoh lintas agama, di aula Kantor Camat Medan Petisah, Kamis (15/12).
umat beragama dan adanya peran serta aktif bagi penganut agama yang lain, untuk turut serta membangun dalam hal pengamanan gereja dan lainnya. Dony mengimbau para ibu untuk tidak mempergunakan perhiasan yang menyolok bila berpergian, jangan bertelepon saat berkendaaran roda dua, dan untuk keamanan kendaraan roda dua agar terhindar dari aksi pencurian maka mempergunakan kunci tambahan. Sedangkan rumah yang ditinggalkan jangan lupa mengunci candela, pintu, dan grasi. Berikut, mematikan lampu listrik yang tidak dipergunakan. “Sebagai perwakilan dari Polsek Medan Baru, bahwa di setiap kelurahan telah ditempatkan seorang Bhabinkamtibmas, silahkan berkoordinasi untuk penanganan segala bentuk kerawanan kamtibmas di kelurahan masing-masing, “ katanya. Dalam acara pertemuan dengan para tokoh lintas agama itu hadir Camat Medan Petisah M Yunus S.STP, Camat Medan Polonia Drs Ody Dody Prasetyo MSP, Danramil dan para lurah di tiga kecamatan. (m36)
Waspada/Hamdani
TETAP DIKERJAKAN: Sejumlah pekerja sedang melakukan pengecatan stan Harapan Square di Jln. Samanhudi Medan, Kamis (15/12). Pengerjaan stan Harapan Square masih tetap dilanjutkan meski Pemko dan DPRD Medan menyatakan dihentikan sementara.
Jelang Natal Dan Tahun Baru
Stok Sembako Aman, Harga Stabil MEDAN (Waspada): Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara (Disperindagsu) memastikan persediaan bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru aman dengan hargakomoditasyangrelatifstabil. Demikian dikatakan Kasie Pengadaan dan Penyaluran Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindagsu Drs Idris Nasution, MSi, saat konferensi pers di Ruang Transparansi Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Kamis (15/12). “Berbagai upaya sudah, sedang dan terus kita lakukan untuk menjaga persediaan bahan pokok dan stabilitas harga,” katanya.
Idris memaparkan, ketersediaan gula saat ini mencapai 85.000 ton. Jumlah ini jauh di atas kebutuhan yang diperkirakan sebanyak 30.000 ton. Sedangkan persediaan minyak goreng mencapai 37.000 ton dari kebutuhan 25.000 ton. Tepung terigu tersedia 17.000 ton dari kebutuhan 14.000 ton. Persediaan daging sapi mencapai 4.200 ekor dari kebutuhan 3.000 ekor, daging ayam tersedia 750.600 ekor dari kebutuhan 605.559 ekor. Selanjutnya, telur ayam tersedia 4.800 ton dari kebutuhan 3.700 ton. “Dengan demikian, dapat disimpulkan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyara-
kat menjelang Natal dan Tahun Baru 2012 cukup aman dengan tingkat harga relatif stabil,” ujar Idris. Sementara itu harga juga relatif stabil dan tidak mengalami kenaikan sejak seminggu terakhir. Untuk harga beras IR64 Rp8.200 per kilogram, gula pasir Rp10.500 per kilogram, minyak goreng curah Rp9.000 per kilogram, daging sapi murni Rp60. 000 per kilogram, daging ayam kampung Rp36.000 per kilogram dan daging ayam boiler Rp15.000 per kilogram. Sementara harga telur ayam boiler Rp16.200 per kilogram dan Rp1.800 per butir ayam kampung. Selanjutnya harga te-
pungterigustabildiangkaRp7.000 per kilogram dan bawang merah Rp12.000 per kilogram. Langkah-langkah yang dilakukan Disperindagsu dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga antara lain melakukan pertemuan dengan instansi terkait, para distributor serta pelaku usaha sebagai bahan evaluasi untuk membuat kebijakan lebih lanjut. Kemudian melakukan Sidak di pasar-pasar tradisional dan gudang-gudang. “Selanjutnya melakukan pendataan mengenai ketersediaan barang dan pemantauan harga di pasar-pasar tradisional dan modern oleh petugas Disperindagsu,” tambahnya.(m28)