Medan Metropolitan
WASPADA Jumat 10 Desember 2010
A3
Hijrah Dari Korupsi Momentum Tahun Baru Islam Mengubah Prilaku MEDAN (Waspada): Umat Islam diserukan agar menjadikan 1 Muharram 1432 Hijriyah sebagai momentum melakukan hijrah prilaku, terutama tidak lagi melakukan korupsi. Hal itu bentuk dari instropeksi diri yang ditegaskan dalam agama secara terus menerus. “Di Tahun Baru Islam ini kita harus memperbaiki diri dari korupsi. Itu berarti dengan proses, di mana pun kita harus makin berkualitas memaknainya, karena semakin jauhnya makna keburukan pada diri kita, maka dipastikan kehidupan dalam lingkar kebaikan itulah esensi dari hijrah,” kata Ustadz Surianda Lubis, kemarin. Melihat kondisi aktual saat ini, lanjut Surianda, semakin tinggi fenomenak kasus-kasus keburukan, termasuk masalah korupsi . Untuk itu, perlu memahamkan kepada kita pentingnya hijrah di kalangan kaum muslim. Kendalanya, hijrah masih identik dengan berpindah tahun bukan berpindah perilaku untuk membangun karakter lebih baik. Surianda yang juga kader
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan, meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyeret orang-orang yang telah menyimpang lewat kekuasaan, ternyata korupsi tidak juga berhenti bahkan terus terjadi, khususnya di Indonesia bahkan Sumatera Utara seperti disebutkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa Sumut paling korup. “Sungguh hal yang sangat memalukan,” katanya seraya menambahkan dengan demikian bisa dipastikan baru segelintir saja umat ini yang betul-betul hijrah. Menurut Surianda, sudah saatnya momentum hijrah kita perbesar dengan melawan korupsi dan menyepakati upaya pemiskinan koruptor. Semakin besar dukungan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi
dan semakin konsisten upaya penegak hukum. “Mudah-mudahan ini akan membawa efek positif terhadap penanggulangan korupsi,” tegasnya. Tidak punya rasa malu Secara terpisah, Ketua penga-jian DPD Al-Hidayah Kota Medan Hj. Hamidah mengatakan, korupsi di kalangan pejabat sudah membudaya dan mereka tidak punya rasa malu lagi. “Maka budaya malu yang sering didengungkan oleh pemerintah hanya terbatas katakata saja, tapi kenyataannya korupsi jalan terus bahkan semakin tinggi frekuensinya,” ujarnya seraya menambahkan perlunya KPK lebih tegas dalam menindak koruptor yang telah menyengsarakan rakyat. Sebagai umat Islam, lanjutnya, harus peduli terhadap rakyat. Pejabat jangan menonjolkan kekuasaannya dan arogan tanpa memperdulikan orang lain. Pejabat itu disumpah dan berasal dari rakyat dan akan kembali ketengah-tengah masyarakat jika sudah pensiun. Maka jika dalam melaksanakan
tugasnya menyimpang dari ucapan sumpahnya, percayalah Tuhan melaknatnya. “Pejabat harus koreksi diri dari mana dia berasal, maka harus memperhatikan rakyat kecil serta berupaya bersihkan diri dengan melaksanakan tugasnya sebagai abdi masyarakat. Takutlah pada Tuhan karena sekecil apapun perbuatan apalgi sampai merugikan orang lain, Allah maha mengetahui,” ujarnya. Kembali ke sistem Jahiliyah Sementara itu, seribuan massa dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sumut menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1432 Hijriyah dengan melakukan aksi damai turun ke jalan dan refleksi lewat pengajian di Masjid Al Amin Jalan Prof HM Yamin Medan. Sebelum, mengikuti pengajian, mereka berpawai dan orasi menggunakan kenderaan sambil membawa balita mengelilingi sejumlah lokasi di Kota Medan, di antaranya di Bundaran Majestik Jalan Gatot Subroto, Masjid Dakwah USU dan di Halaman
Jelang Musda
PAN Harus Lahirkan Orang Muda Berkomitmen Dan Kritis MEDAN (Waspada): Partai Amanat Nasional (PAN) harus bisa melahirkan orang-orang muda yang memiliki komitmen dan kritis dalam membangun dan kembali menjadikan partai berlambang matahari tersebut sebagai partai reformasi sesuai visi-misi awal partai itu berdiri. Hal tersebut disampaikan pengamat politik yang merupakan dosen di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara,Warjio, MA kepada Waspada, Kamis (9/12), menyikapi akan dilaksanakannya Musyawarah Daerah (Musda) PAN Medan pada dan perkembangan PAN saat ini. “Tenaga muda sangat diperlukan oleh generasi PAN ke depan yaitu tenaga muda yang penuh kritis, komitmen untuk membangun PAN sebagai partai reformasi. Karena kalau tidak PAN hanya sebagai suatu partai yaitu suatu gerbong yang hanya mengikuti lokomotif partai kekuasaan dan tidak akan bisa besar,” ujarnya. Oleh karena itu, dalam Musda di Sumut ini diharapkan harus ada daya gedor yang dilahirkan sebagai suatu proses visi misi sesuai dengan partai reformasi itu sendiri dan didukung orang-orang yang memiliki komitmen kuat. Menurut Kandidat Doktor di USM Malaysia ini, selama ini PAN sudah masuk dalam jebakan politik. Artinya dia masuk dalam wilayah dimana ikut ambil bagian dalam proses pengambil keputusan kekuasaan. Apalagi kita tau Ketua Umum PAN Hatta Radjasa adalah orang yang menjadi tokoh penting dalam proses pengambil keputusan kekuasaan dalam pemerintahan SBY. “Sehingga daya kritik PAN sudah tidak seperti dulu lagi dan mereka lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan atau kebijakan-kebijakan pemerintah ketimbang ikut bagian dalam proses mengkritisi kebijakan-kebijakan itu. Saya kira ini menjadi salah satu sebab yang membuat PAN kehilangan daya kuatnya sebagai suatu partai hasil reformasi untuk menghasilkan sebuah proses reformasi yang baik,” ujar Warjio. PAN dalam konteks seka-
rang ini sebagai sebuah partai penguasa ketimbang partai yang dilahirkan pada masa reformasi yaitu sebuah partai yang memberikan satu penilaian kritis terhadap proses sebuah pemerintahan dan memberikan kesempatankesempatan politik yang lebih luas kepada masyarakat. Warjio menilai, PAN masih mau mendengarkan aspirasi masyarakat, akan tetapi untuk mengambil kebijakan secara umum PAN harus lebih tunduk kepada kekuasaan itu. “Terlibat pada koalisi kekuasaan itu sendiri, mengakibatkan PAN tidak bisa independen, termasuk mendukung kritik-kritik atau masukan-masukan dari pada masyarakat. Saya kira dengan keadaan seperti ini PAN dalam konteks Pemilu 2014 daya dukungannya dari masyarakat akan semakin menurun,” ujarnya. PAN harus melihat playback (kebelakang) yang dilahirkan dari proses politik yaitu proses reformasi. PAN harus mendudukkan partainya sebagai partai penggedor untuk memulihkan
sosial ekonomi masyarakat dan bukan partai penguasa. Kalau itu tidak dilakukan, PAN akan terjebak dalam pola kekuasaan seperti itu. Kedua harus ada muncul tokoh-tokoh muda yang kuat komitmennya terhadap persoalan reformasi. Saat ini PAN banyak disusupi kepentingan-kepentingan politik yang masih terpengaruh oleh pola-pola lama gaya orde baru, sehingga kemudian susah secara internal/organisasi bagi PAN bisa berkembang. Oleh karenanya harus ada tokoh-tokoh muda yang berani bergerak baik di level pusat maupun level daerah. Sehingga suara reformasi itu bisa digaungkan oleh PAN itu sendiri. Partai terbuka Sementara itu, seorang pengamat komunikasi politik dari Universitas Negeri Medan (Unimed) Aulia Andri menilai, PAN kini memang jadi partai terbuka dan egaliter bagi siapa pun. Ini tentunya akan sangat berpengaruh pada masa depannya. Sisi positif PAN adalah, ia akan jadi partai nasionalis yang
akan bisa diisi siapapun. Tapi, kesan religius dari PAN sebagai partainya Muhammadiyah akan sangat merugikan karena kehilangan basis massa Muhammadiyah. “Terkait dengan Musda PAN, saya melihat hiruk-pikuk PAN hanya terbatas pada Musda ini saja. Sementara, pasca Musda bisa dipastikan partai ini akan tidak banyak berbuat. Kepemimpinan Ahmad Arif pada lima tahun lalu memang cukupbisamembawaPANmempunyai posisi kuat,” ujarnya. Menurutnya, akan muncul kader-kader PAN yang siap memimpin partai ini. Selain itu, pekerjaan rumah yang penting bagi PAN sebenarnya adalah bagaimana memperluas basis massa dan adanya pandangan sentimen keagamaan bagi PAN tentu harus segera dihapus. “Saya khawatir, nantinya PAN akan jadi partai tanggung. Disebut partai religius tidak, disebut partai nasionalis juga tidak. Kalau ini terjadi, yakinlah, berat untuk menatap masa depan PAN,” demikian Aulia Andri. (m41)
Masjid Raya Al Mashun, Selasa (7/12). Mereka yang kebanyakan kaum hawa tak lupa membawa poster, bendera maupun spanduk. Massa di lokasi Masjid Dakwah USU tergabung dari massa HTI yang berasal dari Deliserdang, Serdang Bedagai, Tebingtinggi, maupun Tanjung Balai. Di Bundaran Gatot Subroto, massa terdiri dari HTI Kota Binjai. Sedangkan massa yang berlokasi di Halaman Masjid Raya Al Mashun berasal dari berbagai daerah di Kota Medan. Koordinator aksi Amali Abu Nazwa mengatakan, terkait peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad saw dari Mekkah ke Madinah merupakan momentum penting dalam lintasan sejarah perjuangan Islam dan kaum muslim. Hijrah adalah peristiwa paling menentukan bagi tegaknya islam sebagai ideologi dan sistem dalam institusi negara ketika itu, yakni Daulah Islamiyah. Kini, sejak keruntuhan Daulah Islamiyah yang terakhir, sejak itu pula kaum muslimin kembali dalam kungkungan ideologi dan sistem jahiliyah, tentu hijrah saat ini bukan saja masih relevan, tetapi sebuah keniscayaan. Sebab, melaui hijarahlah kaum muslimin memungkinkan untuk meninggalkan kekufuran. “Terkait mengenang hijrahnya nabi dari Mekkah ke Madinah dan adanya sistem Jahiliyah saat ini, maka untuk itulah kami menggelar aksi ini,” ujarnya. Di tempat terpisah, Ketua HTI Wilayah Sumut yang juga anggota DPD Sumut Musa Abdul Qhomik kepada wartawan mengatakan, tujuan digelarnya aksi ini untuk meninggalkan sistem kapitalisme dan jahiliyah modern yang saat ini telah mencemari akidah, sosial, ekonomi, politik kita dan hal ini mirip kondisi sebelum rasulullah hijrah. (m24/cba)
Waspada/Boy Afrizal
SAMBUT TAHUN BARU ISLAM: Seseorang menunjukan poster bertuliskan “Hijrah dari Sistem Jahiliyah” menyambut Tahun Baru Islam di Halaman Masjid Al-Amin Jalan Prof HM Yamin Medan, Selasa (7/11).
Jangan Buat Masalah Baru Di Internal Golkar MEDAN (Waspada): Kader Golkar Sumut diharapkan tidak menjadikan masalah hukum Ketua DPD I Golkar Sumut Syamsul Arifin sebagai momen untuk membuat masalah baru di internal partai. “Dipahami Syamsul Arifin dirundung masalah hukum. Mari kita doakan dia cepat keluar dari masalah ini. Kita doakan dia tabah dan bisa bersama kita lagi. Jangan momen ini justru jadi permasalahan sendiri di internal partai. Kita harus tetap konsolidasi ke bawah.” Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Sumut H. Muhyan Tambuse dalam sambutannya pada acara penetapannya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPD I Partai Golkar Sumut periode 2009-2015 di Medan Club, Kamis (9/12) siang. Dia bersama jajaran Dewan Pertimbangan Partai Golkar Sumut berjanji akan memegang teguh amanah tersebut, termasuk mendorong Golkar Sumut untuk mencapai catur sukses.
“Untuk mencapai catur sukses itu, jangan ada fiksi dan perpecahan diinternal Partai Golkar. Karena konsolidasi diawali dengan kebersamaan. Saya dan jajaran dewan pertimbangan akan segera menggelar pertemuan untuk menentukan sikap mengemban tugas ini,” ucapnya. Dia mengakui, dalam aturan kepartaian, Dewan Pertimbangan bersifat kolektif dan konsultatif. Mereka siap memberikan pertimbangan dan konsultasi, baik diminta ataupun tidak demi kemajuan Golkar ke depan. Muhyan menambahkan, sebanyak 17 orang jajaran kepengurusan Dewan Pertimbangan yang ditetapkan Tim Formatur DPD I Golkar Sumut sudah tetap. Karena di dalamnya terdapat kader-kader Golkar senior yang terdiri dari semua unsur. Muhyan sendiri sebenarnya ‘berdarah kuning’. Soalnya, dia sudah menjadi kader Golkar sejak diangkat menjadi PNS pada Desember 1974. Bahkan
dia sempat menjadi Sekretaris Golkar di Provinsi Jambi. “Dari Golkar juga saya pernah menjadi anggota MPR. Waktu itu, PNS memang dibolehkan menjadi anggota Golkar,” jelasnya. Muhyan Tambuse ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPD I Partai Golkar Sumut berdasarkan SK Kep-65/ GK-SU/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD I Golkan Sumut H Syamsul Arifin SE dan Hardi Mulyono. Ketua DPD I Golkar Sumut yang diwakili H. Syahrul M Pasaribu berharap, keberadaan dewan pertimbangan tersebut mampu mengayomi dan mendorong perjuangan Partai Golkar ke depan. Hadir pada acara itu sekretaris dan pengurus Golkar Sumut Hardi Mulyono, Riza Fakhrumi Tahir, Syukran J Tandjung SE (Wakil Sekretaris Golkar Sumut yang juga calon wakil bupati Tapteng), Sabar Syamsurya Sitepu, Amas Muda Siregar dan lainnya. (h02)