KEKERASAN AGAMA DAN MASA DEPAN TOLERANSI DI INDONESIA
OLEH YENNY ZANNUBA WAHID DIREKTUR THE WAHID INSTITUTE
JAKARTA, 8 JANUARI 2013 AULA MAHKAMAH KONSTITUSI JAKARTA
Potret Indonesia dulu
Potret Indonesia sekarang?
Apakah kekerasan atas nama agama tetap akan dibiarkan?
Apa makna Bhinkea Tunggal Ika saat ini?
PENGANTAR Keadaban publik beragama di Indonesia terus
mengalami kemerosotan. Tindakan intoleransi dan kekerasan atas nama agama terus terjadi, kelompok-kelompok minoritas agama juga terus mengalami pelanggaran hak beragama. Pemerintah sepertinya tidak mampu menegakkan hukum dan konstitusi, bahkan seolah memberi ruang sangat besar bagi kelompok-kelompok intoleransi di tengah masyarakat. Ini bertolak belakang dengan karakter dasar bangsa Indonesia yang dikenal toleran
FAKTA-FAKTA PELANGGARAN Laporan the Wahid Institute yang dirilis akhir
tahun lalu menunjukan bukti-bukti tantangan serius pelanggaran dan kekerasan agama Sepanjang 2012, terjadi 274 pelanggaran KBB dengan 363 tindakan Aktor pelakunya: aparatus negara 110 kasus (166 tindakan); non negara : 197 kasus (197 tindakan) Jumlah ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya
PERBANDINGAN KASUS
Tahun 2012 2011
Jumlah 274 267
2010
184
2009
121
Naik (%) 1% 10 % 7%
BENTUK PELANGGARAN KBB APARATUS NEGARA Bentuk tindakan pelanggaran paling banyak dilakukan
aparat negara pembiaran atau kelalaian aparat (33 peristiwa) Pelarangan Rumah ibadah terbanyak kedua (26 peristiwa); dan pelarangan aktivitas keagamaan (18 peristiwa) terbanyak ketiga Aparat di Jawa Barat masih menjadi provinsi terbanyak pelanggar KBB (44 peristiwa), disusul Aceh (22 peristiwa), Jawa Tengah (15 Peristiwa), dan Jawa Timur (15 Peristiwa) Korban terbanyak mengalami pelanggaran KBB oleh aparat negara : umat Kristen/Katolik (37 tindakan); kelompok yang disesatkan (25 tindakan); individu (14); Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAT)
APARATUS NEGARA DAN JUMLAH TINDAKAN PELANGGARAN KBB
BENTUK PELANGGARAN KBB OLEH AKTOR NON-NEGARA
WILAYAH, KORBAN, DAN PELAKU PELANGGARAN KBB NON-NEGARA
Wilayah pelanggaran oleh non-negara paling banyak terjadi di Jawa Barat (57 tindakan), Jawa Timur (32 tindakan), Jawa Tengah (30 tindakan), NAD (30 tindakan) Umat Kristen korban terbanyak (39 kasus). Disusul individu (35 tindakan), pengikut Syiah (27 tindakan), kelompok yang disesatkan (26 tindakan), pelaku usaha (21 tindakan), JAI (19 tindakan), dan lain-lain Aparat di Jawa Barat masih menjadi provinsi terbanyak pelanggar KBB (44 peristiwa), disusul Aceh (22 peristiwa), Jawa Tengah (15 Peristiwa), dan Jawa Timur (15 Peristiwa) Korban terbanyak mengalami pelanggaran KBB oleh aparat negara : umat Kristen/Katolik (37 tindakan); kelompok yang disesatkan (25 tindakan); individu (14); Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAT) Pelaku pelanggaran non-negara terbanyak dilakuan kelompok bersimbol FPI (52 tindakan), kelompok masyarakat (51 tindakan), individu (25 tindakan), MUI (24 tindakan), tokoh agama (12 tindakan), dan lain-lain.
SITUASI REGULASI TERKAIT AGAMA Regulasi dan Rencana Regulasi diskriminatif di daerah Pergub No. 55 tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan
dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur (Juli 2012). Raperda: Kab. Tasikmalaya: Raperda tentang Peningkatahn Mutu Pendidikan Agama Islam; Kota Bandung: Raperda Pendidikan Diniyah Takmiliyah bagi anak Usia SD dari kelas 2 sampai 5 Kota Tasikmalaya: rencana bentuk satuan Polisi Syariah utk menegakkan Perda nomor 12 tahun 2009, ttg kehidupan masyarakat berlandaskan ajaran Islam. Kota Tasikmalaya: mempersiapkan Raperda busana. Perda dan Raperda tentang baca tulis al-Quran antara lain di: Kota Makassar, Kota Samarinda, Kabupaten Mamuju Sulbar, Kota Gorontalo, Kabupaten Sidrap, Polewali Mandar, Wonogiri dan Kabupaten Bekasi.
PERKEMBANGAN POSITIF KBB Di Kec. Undaan Kab. Kudus: penganut Sedulur
Sikep boleh mengosongkan kolom agama dalam eKTP. Sebelumnya hrs ditulis Islam. Putusan MK ttg JR UU No. 1/1974 ttg Perkawinan, terkait status anak di luar nikah, yg tetap mempunyai hub. Perdata dg ayah biologisnya. Kerjasama muslim dan non muslim dlm MTQN di Ambon, dan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) di Kendari.
PERKEMBANGAN POSITIF KBB Bupati Semarang: Memberi ijin kebaktian Misa
Natal di alun-alun . FPI Jateng berencana menggugat Bupati Semarang dengan tuduhan penistaan agama. Polisi dengan sigap menahan anggota FPI yang akan melakukan sweeping pada masjid jemaat Ahmadiyah di Cianjur (Juli 2012) Di Cianjur, anggota JAI tdk dihalangi untuk mencantumkan Islam dalam eKTP.
CATATAN-CATATAN Fenomena munculnya regulasi diskriminatif didaerah
memperlihatkan politik desentralisasi membuka peluang sebesar-besarnya bagi berkembangnya politik aliran di level daerah. Pemerintah pusat tidak mampu menegakkan aturan yang menegaskan bahwa masalah agama tetap jadi kewenangan pusat, karena para elit daerah mengklaim pengelolaan isu agama di daerah sebagai bagian dari pengaturan ketertiban umum. Pada beberapa kasus bernuansa agama, Pemerintah Pusat lepas tangan dan justru menyerahkan penyelesaian urusan agama kepada Pemerintah Daerah.
CATATAN -CATATAN Kasus-kasus intoleransi di beberapa kabupaten/kota
muncul justru menjelang perhelatan Pilkada. Para elit lokal masih berpandangan sentimen agama merupakan salah satu alat politik yang efektif untuk meraih dukungan publik mayoritas. Meningkatnya kasus intoleransi terjadi karena himpitan ekonomi dan sosial, hilangnya keteladanan dari para pemimpin politik serta merosotnya kepercayaan kepada pemerintah.
CATATAN-CATATAN Tindakan-tindakan intoleran terjadi karena
lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap kelompok minoritas. Solusi yang sering muncul seringkali tidak realistis, simplistis dan terkesan hanya mencari jalan pintas penyelesaian masalah, misalnya usulan agar merelokasi kelompok minoritas ke pulau terpencil, dll.
REKOMENDASI Pemerintah dan masyarakat harus berpegang teguh pada konstitusi.
Peraturan perundang-undangan dibawahnya khususnya yang mengatur masalah keagamaan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Meminta berbagai aturan di tingkat pusat maupun daerah yang diskriminatif atau bahkan melanggar hak-hak beragama agar dievaluasi dan bila terbukti melanggar konstitusi agar segera dibatalkan. Meminta Pemerintah dan DPR segera menyusun Undang Undang tentang perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Mendukung aparat kepolisian bertindak tegas atas berbagai pelanggaran KBB dengan sanksi yang tegas dan fair Meminta tokoh agama dan masyarakat terus mengedepankan nilai keagamaan yang toleran dan terbuka, dan selalu mengedepankan dialog, bukan kekerasan
SEKIAN