2. UPTD SPAL-DP SEBAGAI LEMBAGA OPERATOR PELAYANAN PUBLIK
"Kemampuan, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan serta peranserta masyarakat sebagai dasar dalam penetapan standar."
9
sesuai dengan tuntutan kebutuhan standar pelayanan. (c) Atas laporan kondisi dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada 2 ayat di atas penyelenggara melakukan analisis dan menyusun daftar kebutuhan sarana, prasarana, an/atau fasilitas pelayanan publik dan pelaksana. (d) Atas analisis dan daftar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (ii), penyelenggara melakukan pengadaan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
2.4 Standar Pelayanan UU No. 25 tahun 2009 pasal 20 mengamanatkan penyelenggara layanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Dalam pelibatan masyarakat dan pihak lain dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman. Lebih lanjut dalam pasal 21 disebutkan komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: (a) dasar hukum (b) persyaratan (c) sistem, mekanisme, dan prosedur; (d) jangka waktu penyelesaian (e) biaya / tarif; (f) produk pelayanan (g) sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas (h) kompetensi pelaksana (i) pengawasan internal (j) penanganan pengaduan, saran, dan masukan (k) jumlah pelaksana (l) jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan